DUKUNGAN SUB SISTEM PERADILAN PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (EKSISTENSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN)

Dukungan Sub Sistem Peradilan Pidana Terhadap Perlindungan Saksi dan Korban (Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)

DUKUNGAN SUB SISTEM PERADILAN PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (EKSISTENSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN) Taufik H. Simatupang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Departemen Hukum dan HAM RI Jln. Raya Gandul Cinere, Jakarta Selatan [email protected]

Abstract In article 173 of Criminal Code, the protection of witnesses and victims not be clearly defined. It gives authority to board of judges to present a witness to testify without the presence of the suspect. The reason is to let witness to speak and testify in a more spacious and there is no fear or worry. However, the witness must have a freedom to express some information without fearless While witnesses are people who saw or felt occurrence of a crime, directly. In Article 1 paragraph (1) of Law 13/2006, explains that witness is a person who can demonstrate to investigation, prosecution, and examination before the court what he/she heard by him/herself, he/she saw, and / or his/her own experience. While, in Article 1 paragraph (2) victim is a person whom suffers physically, mentally, and / or economic loss caused by a crime. Protection against both of them are great importance in the criminal justice process, this is in line with the legal principle set forth in the constitution where all citizens are equal position before the law (equality before the law), this in order to give protection and legal certainty and to ensure a good criminal justice process (due Process of law) is very necessary to the protect them (witnesses and / or victims). It is to create a clean and fair trial that can give justice in society. Furthermore, in the preamble the Act mentioned above, said that law enforcer in searching for and in clarifying about crimes often have difficulties because they could not present witnesses and / or victims , because of threatening of certain parties, physically and psychologically. Keywords: Tool of Testimony Evidence, Protection of Witnesses, Victims Protection Institution

dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan

Pendahuluan Dua kovenan Internasional tentang Hak

setiap orang demi kehormatan serta perlindungan

Asasi Manusia, yaitu Hak Sipil dan Politik (Interna-

hakikat dan martabat manusia. Sebagai negara yang

tional Covenant on Civil and Political Rights) yang

menjunjung tinggi norma-norma hukum dan HAM,

di sahkan melalui Undang-undang RI Nomor:12 Ta-

pemerintah memiliki peran sentral untuk memas-

hun 2005; dan kovenan Internasional tentang Hak-

tikan setiap warga negara mendapatkan perlindu-

hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International

ngan hak-haknya. Meskipun, dalam banyak kasus

Vovenant on Economi, Social And Cultural Rights)

pelanggaran HAM itu sendiri juga seringkali dilaku-

yang disahkan melalui Undang-undang Nomor: 11

kan oleh negara.

Tahun 2005, yang selanjutnya dari dua kovenan ter-

Pembuktian telah terjadinya tindak pidana

sebut diikuti oleh kovenan-kovenan lainnya yang

terutama tindak pidana pelanggaran HAM yang be-

pada prinsipnya untuk memberikan perlindungan

rat bukanlah perkerjaan yang mudah, terutama da-

terhadap hak-hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia

lam hal mencari dan menghadirkan saksi dan korban

sendiri menurut Pasal UU Nomor 39 Tahun 1999

yang mau dan berani memberi kesaksian. Saksi dan

adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat

korban yang tidak mau dan tidak berani bersaksi

keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang

karena-salah satunya tidak ada jaminan atas rasa

Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi

aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan

Lex Jurnalica Volume 8 Nomor 1, Desember 2010

1


akibat dari kesaksiannya. Kenyataan ini menjadi

secara umum terkait dengan perlindungan terhadap

kendala serius dalam proses pembuktian pidana

Saksi dan Korban.

yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiel

Pokok-pokok permasalahan yang akan dite-

karena saksi merupakan alat bukti yang sangat pen-

liti dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pe-

ting dalam suatu perkara pidana. Mengingat

mahaman penegak hukum yang termasuk dalam sis-

pentingnya keberadaan saksi dan korban dalam sua-

tem peradilan pidana terhadap UU Nomor 13 Tahun

tu proses peradilan pidana, maka perlindungan ter-

2006? Bagaimanakah persepsi penegak hukum yang

hadap saksi dan korban harus mendapat perhatian

termasuk dalam sistem peradilan pidana terhadap

serius dari semua unsur penegak hukum. Hal ini

keberadaan, peran dan fungsi LPSK? Bagaimanakah

mengingat perlindungan terhadap Saksi dan Korban

dukungan penegak hukum terhadap keberadaan,

kejahatan yang selama ini pengaturannya dalam Ki-

fungsi dan peran LPSK? Hal-hal apa sajakah yang

tab Undang-undang Hukum Acara Pidana belum

diharapkan penegak hukum atas fungsi dan peran

terakomodir. Dalam penjelasan umum Kitab Un-

LPSK 1 sampai dengan 3 tahun kedepan? Bagai-

dang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 50 sampai

manakah mekanisme dan teknis perlindungan saksi

dengan Pasal 68 hanya mengatur perlindungan ter-

dan korban yang selama ini dilakukan penegak hu-

hadap hak–hak tersangka dan terdakwa terhadap ke-

kum?

mungkinan adanya pelanggaran terhadap hak-hak mereka.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pemahaman penegak hukum yang termasuk

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

dalam sistem peradilan pidana terhadap UU Nomor

sebagai suatu lembaga yang baru dan telah bekerja

13 Tahun 2006. Kemudian Untuk mengetahui per-

sejak pertengahan tahun 2008 lalu saat ini tengah

sepsi penegak hukum yang termasuk dalam sistem

melakukan pembangunan organisasi yang arah ker-

peradilan pidana terhadap keberadaan, peran dan

janya diprioritaskan pada penguatan internal kelem-

fungsi LPSK. Untuk mengetahui bentuk dukungan

bagaan. Pada titik awal pengembangan Lembaga

secara nyata dari penegak hukum terhadap kebera-

Perlindungan Saksi dan Korban maka diperlukan

daan, fungsi dan peran LPSK. Untuk mengetahui

suatu media untuk melakukan penggalian data dan

harapan (hal-hal konkrit) yang diinginkan penegak

informasi mengenai dukungan sub sistem peradilan

hukum atas fungsi dan peran LPSK 1 sampai de-

pidana terhadap fungsi dan tugas Lembaga Perlin-

ngan 3 tahun kedepan. Untuk mengetahui mekanis-

dungan Saksi dan Korban sebagaimana diatur da-

me dan teknis perlindungan saksi dan korban yang

lam undang-undang.

selama ini dilakukan penegak hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif ana-

di atas, maka perlu dilakukan suatu penelitian yang

lisis artinya menggambarkan secara umum suatu fe-

lebih komprehensif terkait dengan dukungan para

nomena yang diteliti kemudian melakukan analisa

penegak hukum dalamm kerangka integrated crimi-

terhadap temuan data penelitian sehingga diharap-

nal justice system terhadap keberadaan, peran dan

kan dapat menjawab pokok permasalahan, sekaligus

fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban,

menemukan faktor-faktor penghambat dan pendo-

se-hingga nantinya akan didapatkan gambaran

rong. Sumber data yang digunakan dalam penelitian

2



ini adalah data sekunder (bahan-bahan hukum pri-

hukum hukum non-random sampling. Responden

mer, sekunder, tertier) dan data primer dari para res-

dalam penelitian ini adalah penyidik di lingkungan

ponden yang dipilih secara sengaja (purposive judg-

Direktorat Bareskrim Kepolisian Daerah Kupang;

ment sampling) berdasarkan tingkat pemahaman

Jaksa Penuntut Umum; Hakim; Petugas Lembaga

dan keterkaitannya dengan masalah-masalah perlin-

Pemasyarakatan dan Biro Hukum Pemerintah Dae-

dungan saksi dan korban. Dengan demikian pene-

rah Propinsi NTT di Kupang.

litian ini diharapkan dapat menggambarkan atau mendeskripsikan secara umum terhadap fenomena

Pembahasan

keradaan LPSK, peran dan fungsinya menurut per-

Sistem Peradilan Pidana

sepsi dari para penegak hukum. Alat pengumpulan

Hak Asasi Manusia di Indonesia merupakan

data (Instrumen) yang digunakan dalam penelitian

masalah yang sangat erat kaitannya dengan sistem

ini adalah daftar pertanyaan (kuisioner) yang bersi-

peradilan pidana. Oleh karena itu, untuk mewujud-

fat tertutup dan terbuka. Hal ini dimaksudkan untuk

kan sistem peradilan pidana yang adil dan benar-

lebih memudahkan pengolahan data lapangan. Tek-

benar sesuai dengan tujuan dan harapan masyarakat,

nik pengolahan data lapangan menggunakan tabu-

sangat relevan apabila dilakukan kajian mengenai

lasi data dengan sistem telly, sehingga setiap butir

proses peradilan pidana, baik tentang pengertiannya

pertanyaan dapat menunjukkan tingkat kecende-

secara umum maupun tentang perkembangan proses

rungan (porsentase) masing-masing jawaban atau

peradilan pidana itu sendiri dalam menjamin dan

pendapat responden, baik yang mendukung maupun

melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa. (Mien,

tidak mendukung keberadaan, peran fungsi LPSK.

2003) Berdasarkan pendapat tersebut di atas, sebe-

Teknik analisa data yang digunakan dalam

narnya dalam proses peradilan pidana (criminal jus-

penelitian adalah dengan menggunakan kombinasi

tice prosess) bukan saja perlindungan terhadap ter-

pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif.

sangka dan terdakwa, akan tetapi perlindungan ter-

Namun demikian pendekatan kualitatif akan lebih

hadap saksi dan korban juga merupakan bagian ter-

menonjol dalam hasil penelitian ini nantinya. Pen-

penting (urgen) bagi terlaksananya proses peradilan

dekatan kuantitatif hanya terbatas pada pengukuran

pidana yang baik (due prosess of law).

tingkat kecenderungan atau frekuensi dari setiap

Sistem hukum menurut teori yang dikem-

jawaban responden. Butir-butir pertanyaan yang

bangkan Lawrence M. Friedman merupakan rang-

memiliki hubungan erat dengan permasalahan pe-

kaian sub sistem yang terdiri dari struktur, substansi

nelitian akan dianalisa secara kualitatif setelah dida-

dan budaya hukum. Sebagai suatu rangkaian ketiga

patkan hasil pengolahan datanyanya melalui sistem

sub sistem tersebut memiliki peran dan arti yang sa-

tally. Penelitian akan dilaksanakan di Kota Kupang

ma penting untuk menciptakan sistem hukum yang

Provinsi Nusa Tengara Timur. Populasinya adalah

baik. Lebih lanjut Friedman mengatakan :

para penegak hukum yang terkait dengan sistem pe-

“sistem hukum mempunyai struktur, sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan–aspek sistem yang berada disini kemarin (atau

radilan pidana terpadu. Sedangkan sampel yang akan dijadikan responden dipilih secara sengaja (purposive judgment sampling) dengan mengikuti


3


bahkan pada abad yang mutakhir) akan berada disitu dalam jangka panjang. Inilah struktur sistem hukum kerangka atau rangkaiannya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.” (Friedman, 2001)

Pasal yang sama, menyatakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai alat bukti yang sah lainya. Hal ini artinya jika lebih dari satu orang saksi sudah cukup untuk membuktikan apakah seorang terdakwa bersalah

Di Indonesia kerangka (struktur) dari suatu

atau tidak.

pengadilan pidana dapatlah dikatakan sebagai bagian-bagian yang ikut serta dalam suatu proses pera-

Lembaga Perlindungan Saksi di Beberapa

dilan pidana. Proses peradilan pidana (criminal jus-

Negara

tice prosess) dalam sistem peradilan pidana terpadu

Jerman

(integreated criminal justice system) artinya adalah

Di Jerman, tidak ada lembaga atau komisi

penegakan hukum merupakan rangkaian dari suatu

khusus yang berwenang untuk menangani pemberi-

proses yang dilaksanakan oleh beberapa komponen

an perlindungan terhadap saksi. Penanganan pembe-

sebagai sub sistem. Rangkaian proses tersebut satu

rian perlindungan saksi dilakukan oleh Zeugens-

sama lain saling terkait secara erat dan tidak terpi-

chutzdienststelle atau Kantor Perlindungan Saksi da-

sahkan (Muladi, 2005), selanjutnya menurut Sujata

lam rangka melaksanakan tugasnya di bidang pence-

dalam buku muladi mengatakan pada umumnya,

gahan dan penanggulangan bahaya. Kantor Perlin-

komponen sub sistem tersebut mencakup: a. Penyi-

dungan Saksi ini memiliki wewenang yang cukup

dik (Kepolisian/PPNS); b. Kejaksaan (Penuntut U-

besar meskipun secara kelembagaan ia berada di-

mum); c. Penasehat Hukum (Korban/Pelaku); d. Pe-

bawah Inspektorat Jenderal Kepolisian Jerman. Pe-

ngadilan (Hakim); e. Pihak-pihak lain (Saksi/Ahli/

ngaturan tentang Kantor Perlindungan Saksi diatur

Pemerhati) (Muladi, 2005) Terhadap lima kompo-

dalam Undang-undang Harmonisasi Perlindungan

nen tersebut di atas, saksi merupakan salah satu sub

Saksi di Jerman, namun UU ini hanya mengatur ma-

sistem dari sistem peradilan pidana, dikatakan sis-

salah. Wewenang yang diberikan kepada Kantor

tem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan

Perlindungan Saksi. Hal-hal yang berkaitan dengan

proses penegakan hukum pidana (Muladi &

struktur kelembagaan dari Kantor Perlindungan Sak-

Nawawi, 2005) dimana kedudukan seorang saksi

si ini tidak dijelaskan. Hal ini dikarenakan, kelemba-

adalah kunci untuk mendapatkan kebenaran mate-

gaan dari Kantor Perlindungan Saksi yang berada di

riel, sebagaimana diatur pada Pasal 184 dan Pasal

bawah Kepolisian Jerman. Mengenai masalah ke-

185 KUHAP. Dalam Pasal 184, menempatkan

anggotaan, prosedur pemilihan anggota dan pember-

keterangan saksi diurutan pertama diatas alat bukti

hentian anggota Kantor Perlindungan Saksi Jerman,

lain berupa keterangan ahli, surat, petunjuk dan ke-

juga menjadi wewenang dari Kepolisian Republik

terangan terdakwa. Kemudian didalam Pasal 185

Jerman, yang tidak diatur dalam Undang-undang

ayat (2) KUHAP menjelaskan keterangan seorang

Harmonisasi Perlindungan Saksi Jerman ini. Tugas

saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa

dan wewenang Lembaga Perlindungan Saksi

terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selanjutnya dalam ayat (3) dari 4



a. Menerima permohonan untuk perlindungan ter-

pene-gakan unit perlindungan saksi ini memiliki

hadap saksi berdasarkan pertimbangan derajat

hubu-ngan kerja dengan lembaga-lembaga lainnya

bahaya yang mengancam saksi tersebut

yakni: Jaksa penuntut umum atau badan investigasi

b. Menjalankan Program Perlindungan Saksi

lain-nya, Kejaksaan Agung, US Marshalls Service

c. Membuat perjanjian yang berkaitan dengan tin-

atau Unit Kemanan lainnya (FBI), Bureau Of Pri-

dakan-tindakan terhadap perlindungan saksi ser-

son, Pengadilan, Kantor Imigrasi dan Naturalisasi

ta menjaga kerahasiaan akta tersebut, dengan ti-

dan yang terakhir adalah pemerintahan negara ba-

dak menutupi kemungkinan untuk Kantor Pe-

gian.

nuntut Umum untuk mengakses data-data yang terkait

tahun 1984 ini mengatur hubungan kerja antara an-

d. Melakukan koordinasi dengan instansi lain seperti Kantor Penuntut Umum. e. Memiliki hak untuk tidak memberikan informa-

f.

Undang-undang reformasi kemanan saksi

tara unit khusus perlindungan saksi tersebut dengan lembaga lainnya adalah dengan pola memberikan fungsi pengawasan program/fungsi kontrol oleh unit

si tentang data pribadi saksi

perlindungan saksi dengan mengintegrasikannya

Memerintahkan Instansi lain seperti Kantor

dengan tugas dan fungsi institusi lainnya yang telah

Umum dan Kantor Non Umum untuk tidak me-

ada, seperti terlihat dalam tabel 1.

nyebarkan data pribadi saksi kepada pihak lain g. Memerintahkan Kantor Umum dan Kantor Non Umum untuk membuat dokumen Penyamaran Identitas maupun dokumen identitas yang baru. h. Mencabut Dokumen Penyamaran Identitas dari

i.

Afrika Selatan Di Afrika Selatan, berdasarkan Undang-undang Perlindungan Saksi Tahun 1983, Jawatan perlindungan Saksi berada di bawah naungan Depar-

saksi apabila tidak diperlukan lagi

temen Kehakiman yang dipimpin dengan nama lem-

Memiliki wewenang untuk menentukan tempat

baga yakni : Jawatan Perlindungan Saksi. Dalam pe-

dan waktu kediaman dari saksi yang terlibat pu-

laksanaan kegiatannya, jawatan perlindungan saksi

la dalam persidangan selain persidangan pidana

ini memiliki hubungan khusus dengan institusi lainnya yakni: Komisi-Komisi Khusus, Direktorat pe-

Amerika Serikat

ngaduan Independen, Penuntut umum, Departemen

Amerika Serikat melaksanakan program

lembaga Pemasyarakatan, organisasi public lainnya

perlindungan Saksi berdasarkan Witnes Protection

dan pejabat-pejabat keamanan (dalam hal ini adalah:

Act 1984 (undang-undang reformasi keamanan saksi

sekretaris bidang pertahanan, Komisioner Nasional

tahun 1984). Yang melaksanakan perlindungan ter-

kepolisian Afrika Selatan, Badan intelijen Nasional,

hadap saksi adalah Unit program perlindungan sak-

Badan Rahasia Afrika Selatan, Komisioner Pelaya-

si, yang berada dalam naungan dari Departemen

nan masyarakat). Undang-undang perlindungan sak-

Ke-hakiman (Departement of Justice) dalam divisi

si 1998 ini mengatur hubungan kerja antara unit

kri-minal, dengan nama lembaga yakni: kantor

khusus perlindungan saksi tersebut dengan institusi

operasi penegakan unit khusus perlindungan saksi.

lainnya adalah dengan pola memberikan fungsi pe-

Dalam pelaksanaan kegiatannya, unit kantor operasi

ngawasan program/fungsi kontrol oleh unit perlin-


5


dungan saksi dengan mengintegrasikannya dengan

ka melaksanakan undang-undang perlindungan sak-

tugas dan fungsi intusi lainnya yang telah ada (lihat

si. Selain itu Jawatan juga berhak untuk menutup

tabel dan gambar di bawah ini). Jawatan perlindu-

kantor atau menggabungkan suatu kantor cabang de-

ngan saksi di Afrika Selatan ini, selain berkantor

ngan kantor cabang lainnya dan sekaligus penataan

pusat di ibukota negara, dapat juga mendirikan se-

adminsitratif sejauh dianggapnya perlu.

buah kantor jawatan di daerah manapun dalam rang-

No.

Tabel 1 Tugas Unit Perlindungan Saksi dan Lembaga Lainnya di Amerika Serikat Lembaga Tugas Fungsi dan Kewenangannya

1.

Unit Khusus

Mengatur, mengawasi dan melakukan persetujuan dan penetapan

Perlindungan Saksi

terhadap permohonan perlindungan saksi.

Jaksa Penuntut

Melakukan permohonan perlindungan saksi, dan mempersiapkan

Umum dan Badan

berkas administrasi.

2.

Investigasi lainnya 3.

Bereau of Prison

Mengawasi dan mengatur para saksi dalam status tahanan atau narapidana dan mempersiapkan berkas administrasi.

4.

Pengadilan

Melakukan penetapan dan perintah terhadap pembebasan tahanan yang ikut dalam program perlindungan saksi

5.

Kantor Imigrasi dan

Mempersiapkan dokumen bagi perlindungan terhadap orang asing

Naturalisasi

ilegal. Memberikan persetujuan kepada badan investigasi.

6.

Pemerintah negara

Membayar pembiayaan dalam hal perlindungan saksi lokal.

bagian

Bekerjasama dengan jaksa penuntut umum dalam menetapkan UU Perlindungan Saksi.

7.

US Marshal Service

Melakukan penilaian terhadap saksi yang akan dimasukan ke dalam program perlindungan. Melakukan perlindungan terhadap saksi. Melakukan perlindungan dalam keadaan mendesak.

8.

Jaksa Agung

Mendapatkan dan mengevaluasi semua informasi yang diberikan perihal pengikutsertaan saksi dalam program perlindungan. Membuat penilaian tertulis atas resiko yang mungkin diterima oleh suatu komunitas dimana saksi akan direlokasi.

Sumber: ELSAM

6



Tabel 2 Tugas Jawatan perlindungan saksi dan institusi lainnya di Afrika Selatan No. 1.

Nama Lembaga

Tugas dan Kewenangan

Jawatan Perlindungan

Melindungi saksi, orang terkait lainnya dan layanan-laya-

Saksi

nan yang diperlukan. Melaksanakan tugas administratif menyangkut perlindungan Membuat perjanjian tentang bantuan yang akan dilakukan. Membuat kesepakatan dengan departemen lainnya.

2.

Jaksa Penuntut Umum

Membuat permohonan perlindungan ke jawatan

dan Badan Investigasi

Mempersiapkan dokumen pendukung (administrasi)

Lainnya 3.

Pejabat Keamanan

Melakukan keamanan dan perlindungan bagi saksi Menjalankan kewenangan dan harus melaksanakan fungsi atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan,ditugaskan atau dibebankan kepadanya Menerima laporan dari saksi dan meneruskannya ke jawatan perlindungan

4.

Pengadilan

Penetapan bagi anak dibawah umur untuk ikut dalam program perlindungan. Mengeluarkan perintah penundaan persidangan perdata lain yang dapat mengungkap identitas atau keberadaan saksi dalam program. Mengeluarkan perintah untuk melarang publikasi (lukisan, ilustrasi, foto, pamlet, poster, bahan cetak) lainnya yang dapat mengungkap identitas saksi dalam persidangan.

5.

Menteri Department of

Meninjau keputusan Jawatan perlindungan saksi berda-

Justice

sarkan permohonan dari orang yang merasa dirugikan oleh program perlindungan.

6.

Organisasi publik lainnya

Membantu pelaksanaan program perlindungan Memberikan pelayanan terhadap saksi sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian dengan jawatan perlindungan.

Sumber: ELSAM


7


Sumber: ELSAM Gambar 1 Institusi yang Bertanggung Jawab dalam Perlindungan Saksi Di Afrika Selatan

Unit Perlindungan Saksi Dan Korban Model

dari panitera saja. Dua organ lainnya, yakni Penga-

International Criminal Court

dilan dan Kantor Penuntut juga memiliki tanggung

Salah satu lembaga yang dapat dijadikan

jawab untuk melindungi saksi dan korban.

model untuk lembaga perlindungan saksi adalah

Dalam Mahkamah Pidana Internasional,

Unit Perlindungan Saksi dan Korban yang dimiliki

yang bertanggung jawab untuk melindungi saksi dan

oleh International Criminal Court. Belajar dari pe-

korban adalah panitera, yang membentuk Unit Kor-

ngalaman dua tribunal ad hoc internasional sebe-

ban dan Saksi. Unit ini, berdasarkan konsultasi de-

lumnya yang menangani perkara pelanggaran HAM

ngan Kantor Penuntut, menyediakan tindakan pro-

Berat yakni International Criminal Tribunal for the

tektif dan pengaturan keamanan, bimbingan dan

former Yugoslavia dan International Criminal Tri-

bantuan lainnya yang sesuai untuk para saksi, kor-

bunal for Rwanda, Mahkamah Pidana Internasional

ban yang hadir di persidangan, dan mereka yang

menganggap perlindungan terhadap saksi dan kor-

memiliki resiko atas kesaksian yang diberikan oleh

ban merupakan salah satu unsur terpenting dalam

saksi di depan pengadilan. Diperkuat oleh staf yang

penanganan perkara yang dibawa ke hadapannya.

memiliki multi keahlian, termasuk keahlian di bi-

Meski Pasal 43 Paragraf 6 Statuta Roma mengamanatkan agar Panitera dari Mahkamah Pi-

dang trauma dibidang kejahatan, unit ini memiliki tugas-tugas dan wewenang sebagai berikut.

dana Internasional membentuk suatu unit di ba-

Panitera membentuk Unit Korban dan Saksi

wahnya untuk menangani masalah pemberian per-

dalam Kantor Panitera. Unit ini, berdasarkan kon-

lindungan terhadap saksi dan korban, namun

sultasi dengan Kantor Penuntut, menyediakan tin-

perlindungan terhadap saksi bukan hanya monopoli

dakan protektif dan pengaturan keamanan, bimbi-

8



ngan dan bantuan lainnya yang sesuai untuk para

dahulu seluruh alat bukti atau informasi, Jika bukti

saksi, korban yang hadir di persidangan, dan mereka

atau informasi sesuai dengan statuta ini mengarah

yang memiliki resiko atas kesaksian yang diberikan

kepada terancamnya saksi atau keluarganya, sebagai

oleh saksi didepan pengadilan. Termasuk di dalam-

gantinya jaksa dapat menyerahkan resumenya saja.

nya adalah menyediakan para saksi dan korban de-

Tindakan tersebut dilaksanakan dalam cara yang

ngan tindakan protektif dan keamanan serta meru-

tidak merugikan hak-hak dari tersangka dalam pro-

muskan rencana jangka panjang dan pendek untuk

ses pemeriksaan pengadilan (Chamber of the Court).

perlindungan bagi para saksi, korban dan mereka

Pemeriksaan pengadilan awal ini juga memiliki ke-

yang beresiko akibat kesaksian yang dikemukakan

wenangan untuk memberikan perlindungan terhadap

oleh saksi, sesuai dengan kebutuhan dan keadaan

saksi dan korban. Pengadilan berkewajiban meng-

khusus. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Unit

ambil tindakan-tindakan yang sesuai untuk melin-

ini adalah juga membuat perjanjian mengenai re-

dungi keselamatan, kesejahteraan fisik dan psikolo-

lokasi dan ketetapan jasa dukungan tentang teritori

gis, martabat dan privasi dari para korban dan saksi.

dari suatu negara dari korban yang trauma atau ter-

Dalam melaksanakan hal tersebut, Pengadilan ber-

ancam, saksi-saksi atau pihak-pihak lain yang bere-

kewajiban memperhatikan seluruh faktor-faktor

siko akibat kesaksian saksi di pengadilan. Perjan-

yang relevan, termasuk usia, jender, dan kesehatan,

jian-perjanjian tersebut bersifat rahasia.

serta jenis kejahatan, khususnya, namun tidak terba-

Selain unit perlindungan korban dan saksi,

tas pada hanya kejahatan yang melibatkan kejahatan

statuta roma juga mengamanatkan agar Penuntut

seksual atau kejahatan terhadap anak-anak. Sebuah

Umum juga memberikan perlindungan terhadap

pemeriksaan pengadilan awal dalam membuat pe-

korban dan saksi dalam kapasitasnya. Dalam hal ini,

tunjuk atau instruksi, dan organ-organ lainnya dari

Penuntut berkewajiban: mengambil tindakan-tinda-

pengadilan dalam melaksanakan fungsi mereka ber-

kan yang sesuai untuk menjamin penyidikan dan

dasarkan statuta atau rules, harus memperhatikan

penuntutan yang efektif dalam yurisdiksi penga-

kebutuhan dari seluruh korban dan saksi sesuai de-

dilan, dan dalam melaksanakan hal demikian,

ngan Pasal 68, khususnya, anak-anak, orang-orang

menghormati kepentingan dan situasi personal dari

berusia lanjut, orang-orang cacat, dan korban-kor-

korban dan saksi, termasuk mengenai usia, jender,

ban dari kekerasan seksual dan kekerasan jender.

dan kesehatan, serta dengan memperhatikan jenis

Dalam memfasilitasi koordinasi perwakilan

kejahatan, khususnya dimana hal tersebut melibat-

korban, Kepaniteraan dapat memberikan bantuan,

kan kejahatan seksual, kejahatan jender, serta keja-

dengan cara merujukkan korban kepada sejumlah

hatan terhadap anak-anak.

pembimbing, atau, menyarankan satu atau lebih per-

Di samping itu kantor Penuntut menunjuk

wakilan hukum bersama. Jika korban tidak dapat

para penasehat dengan keahlian hukum atas isu-isu

memilih wakil hukum atau wakil mereka dalam ba-

tertentu, termasuk, tetapi tidak terbatas, kekerasan

tas waktu yang ditentukan oleh hakim pada pe-

seksual dan jender, serta kekerasan terhadap anak,

meriksaan pengadilan awal, maka proses pengadilan

untuk mendampingi para saksi dan korban. Penuntut

ini dapat meminta Panitera untuk memilihkan satu

memiliki kewenangan untuk Jaksa menahan terlebih

atau lebih wakil hukum bersama. Majelis hakim dan


9


Kepaniteraan mengambil langkah-langkah yang

memberikan keterangan secara lebih lapang dan ti-

beralasan untuk menjamin bahwa dalam pemilihan

dak ada rasa takut atau khawatir. Meskipun demi-

wakil hukum, kepentingan-kepentingan yang berbe-

kian, saksi juga harus dibebaskan dari rasa takut

da dari korban terwakili, dan setiap konflik kepen-

atau khawatir akan akibat dari keterangan yang di-

tingan dihindari. Pengadilan harus menjamin bahwa

berikannya.

seluruh dokumen yang dipublikasikan harus meng-

Sementara Saksi adalah orang yang melihat

hormati tugas untuk melindungi kerahasiaan persi-

atau merasakan langsung terjadinya suatu tindak pi-

dangan dan keamanan korban dan saksi.

dana. Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU 13/

Sebuah majelis hakim, dapat melaksanakan

2006, Saksi adalah orang yang dapat memberikan

pemeriksaan yang dilakukan melalui kamera, untuk

keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidi-

menentukan apakah ia akan menginstruksikan tin-

kan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang penga-

dakan-tindakan yang akan mencegahnya disiarkan-

dilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar

nya ke publik atau pers dan agen informasi tentang

sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

lokasi saksi, korban atau orang-orang beresiko aki-

Sedangkan Korban dalam Pasal 1 ayat (2) adalah

bat kesaksian yang diberikan oleh saksi, dengan me-

seseorang yang mengalami penderitaan fisik, men-

nginstruksikan: Bahwa nama dari korban, saksi atau

tal, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan

orang-orang beresiko akibat kesaksian yang diberi-

oleh suatu tindak pidana. Perlindungan terhadap ke-

kan oleh saksi atau informasi lainnya yang dapat

duanya sangat penting keberadaannya dalam proses

mengarah kepada identifikasi mereka dapat dihi-

peradilan pidana, hal ini sejalan dengan asas hu-

langkan dari catatan publik Kamar Pengadilan; Bah-

kum yang tercantum di dalam konstitusi dimana

wa Penuntut, Pembela atau pihak lain dalam persi-

setiap warga negara sama kedudukannya dihadapan

dangan dilarang membuka informasi tersebut kepa-

hukum (equality before the law) hal ini guna mem-

da pihak ketiga; Bahwa Kesaksian yang disajikan

berikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum.

melalui alat-alat elektronik maupun alat-alat khusus,

guna menjamin adanya proses peradilan pidana

termasuk didalamnya penggunaan teknologi alat au-

yang baik (due prosess of law) sangat diperlukan

dio visual, khususnya Video Conference atau clo-

adanya perlindungan terhadap Saksi dan/atau Kor-

sed-circuit television, dan penggunaan ekslusif dari

ban, hal ini untuk menciptakan peradilan yang fair

media suara.

dan bersih yang dapat menimbulkan rasa keadilan di masyarakat.

Pentingnya Perlindungan Bagi Saksi dan

Untuk itu, maka berdasarkan Undang-undang R.I Nomor: 13 Tahun 2006 Tentang Perlin-

Korban Meskipun tidak secara jelas pengaturannya

dungan Saksi dan Korban dalam Bab III dibentuklah

terkait perlindungan Saksi dan Korban, di dalam

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang ber-

Pasal 173 KUHAP memberikan kewenangan ke-

sifat mandiri dengan tujuan dan mempunyai

pada Majelis Hakim untuk memungkinkan seorang

tanggung jawab memberikan perlindungan dan

saksi didengar keterangannya tanpa kehadiran ter-

bantuan pada saksi dan korban agar saksi dan kor-

dakwa. Alasannya agar saksi dapat berbicara dan 10



ban merasa aman dalam memberikan keterangan

mana dukungan setiap unsur penegak hukum seba-

pada setiap proses peradilan pidana.

gai sub sistem peradilan pidana terhadap perlindu-

Dalam

pertimbangan

Undang-Undang

No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

ngan saksi dan korban di Indonesia dan pelaksanaan tugas LPSK itu sendiri.

Korban, dikatakan bahwa salah satu alat bukti yang

Disamping perkara-perkara pidana korupsi,

sah dalam proses peradilan pidana adalah ketera-

narkotika/psikotropika, terorisme yang tentunya sak-

ngan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, meli-

si dan korbannya perlu mendapat perlindungan

hat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak

LPSK, perkara-perkara yang paling menonjol di

pidana dalam upaya mencari dan menemukan ke-

Kupang adalah perkara asusila yang menurut istilah

jelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh

responden sebagai perbuatan ”ingkar janji”. Dalam

pelaku tindak pidana. Selanjutnya dalam konsideran

pengertian pria seringkali tidak mau menikahi pe-

Undang-Undang tersebut di atas, mengatakan bah-

rempuan yang sudah dihamilinya. Menurut respon-

wa penegak hukum dalam mencari dan menemukan

den, meskipun kasus tersebut digolongkan sebagai

kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh

tindak pidana umum tetapi kunatitas dan kualitasnya

pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan

sudah cukup memprihatinkan, sehingga saksi dan

karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau

korbannya perlu mendapat perlindungan hukum.

Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik

Perkara lain yang juga menonjol adalah Kekerasan

maupun psikis dari pihak tertentu.

Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kuantitas dan kualitasnya juga sduah perlu mendapatkan perhatian te-

Deskripsi Lokasi Penelitian dan Sumber Da-

rutama. Hal ini seringkali menempatkan perempuan

ta

sebagai saksi sekaligus korban didalamnya. Kegiatan penelitian ini mengambil lokasi di

Sedangkan sumber data dalam penelitian di-

wilayah Ibukota Propinsi Nusa Tenggara Timur

dapatkan dari 49 responden yang terdiri 7 orang res-

(NTT), yaitu Kupang. Salah satu pertimbangan me-

ponden Penyidik (pidana korupsi, narkoba dan tero-

milih lokasi penelitian di Kupang adalah represen-

risme) dari Direktorat Bareskrim Polda NTT, 7

tase keterwakilan wilayah timir Indonesia. Disam-

orang responden Jaksa, 7 orang responden Hakim, 7

ping itu juga direncanakan akan dilakukan pengum-

orang responden pejabat eselon III dan IV di lingku-

pulan data lapangan di beberapa lokasi penelitian

ngan Biro Hukum Pemda Propinsi NTT dan 7 orang

lain sebagai representase wilayah barat Indonesia

responden dari Lapas Dewasa dan Lapas Anak di

dan sebagian pulau Jawa.

Kupang. Mengingat adanya kendala teknis, dimana

Sangat disadari bahwa data lapangan dari

dari dari responden hakim yang belum masuk, maka

Propinsi NTT tidaklah dapat dijadikan ukuran untuk

penulisan laporan ini masih bersifat sementara ber-

mengeneralisasi sekaligus menjawa pokok masalah

dasarkan hasil pengolahan data (tabulasi) dari 27

besar dalam penelitian ini. Namun demikian studi

responden terdiri dari institusi Kepolisian, Kejak-

mendalam (indept study) yang sudah dilakukan di

saan, Pengadilan, Pemda dan Lembaga Pemasya-

wilayah NTT dapatlah kiranya dijadikan landasan

rakatan.

berpijak sekaligus data awal untuk mengukur bagaiLex Jurnalica Volume 8 Nomor 1, Desember 2010

11


LPSK Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana Dari data penelitian lapangan didapatkan

tidak merupakan bagian dari criminal justice system. Me-nurut

responden

criminal

justice

system

tanggapan beragam dari para responden (Polisi dan

hanyalah Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan

Jaksa) tentang apakah LPSK dapat dianggap se-

Hakim. Jumlah porsentase ini sama dengan 4

bagai sub sistem peradilan pidana atau tidak. Seba-

responden (28,57%) yang tidak menjawab. Hal ini

nyak 4 responden (28,57%) menyatakan LPSK

sebagaimana tergam-bar dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3 LPSK sebagai sub sistem peradilan pidana N=14 Prosentase

No

Pendapat

Frekuensi

a. b.

Ya Ya, karena memberikan rasa aman bagi saksi dan korban Ya, pendukung kelancaran peradilan pidana Tidak, criminal justice system hanya penyidik, penuntut dan hakim Tidak menjawab

2

14,29%

2

14,29%

2

14,28%

4 4

28,57% 28,57%

14

100,00

c. d. e.

Jumlah Sumber: Data penelitian lapangan

Pemahaman Penegak Hukum Terhadap UU

Oleh karenanya pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlin-

Nomor 13 Tahun 2006 Dalam konsideran menimbang UU Nomor

dungan Saksi dan Korban yang disahkan pada tang-

13 Tahun 2006 diamanatkan bahwa salah satu alat

gal 11 Agustus 2006 dan diundangkan dalam Lem-

bukti yang sah dalam proses peradilan pidana ada-

baran Negara RI Tahun 2006 Nomor 64. Sekaligus

lah keterangan saksi dan/atau korban yang men-

undang-undang ini juga memberikan amanat kepada

dengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya

LPSK sebagai lembaga yang bertanggung jawab

suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan me-

untuk menangani pemberian perlindungan dan ban-

nemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dila-

tuan kepada saksi dan korban. Dalam Pasal 184 ayat

kukan oleh pelaku tindak pidana. Penegak hukum

(1) KUHAP dikatakan bahwa alat bukti yang sah

dalam mencari dan menemukan kejelasan tindak pi-

adalah a) keteangan saksi; b) keteangan ahli; c) su-

dana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana se-

rat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa. Sebagai

ring mengalami kesulitan karena tidak dapat meng-

alat bukti yang penting untuk tujuan pembuktian

hadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya

pidana secara meteriel, keterangan saksi sangat

ancaman, baik pisik maupun psikis dari pihak ter-

dibutuhkan dalam suatu perkara pidana mulai dari

tentu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu

tingkat penyidikan, penuntutan sampai pada pe-

dilakukan serangkaian perlindungan terhadap saksi

meriksaan pengadilan.

dan korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana. 12

Meskipun keradaan UU Nomor 13 Tahun 2006 masih dikatakan relatif baru, tetapi perlu se-



gera mendapat respon positif dari semua unsur

yang dirahasiakan. Termasuk saksi dan korban juga

penegak hukum yang terkait dalam sistem peradilan

berhak untuk mengetahui perkembangan kasus sam-

pidana terpadu (integrated criminal justice sistem),

pai putusan akhir yang sudah berkekuatan hukum te-

terutama dari unsur Kepolisian, Kejaksaan dan P-

tap. Hal ini juga disetujui oleh semua responden. Se-

engadilan. Termasuk juga unsur Pemerintah Daerah

dangkan untuk materi UU Nomor 13 Tahun 2006

dan Lembaga Pemasyarakatan.

yang menyangkut pemberian identitas baru dan tem-

Dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang

pat kediaman sementara bagi saksi dan korban,

KUHAP sudah diatur tentang hak-hak tersangka

mendapat tanggapan yang beragam dari responden.

dan terdakwa tetapi belum mengatur hak-hak saksi

Sebanyak 22 responden (81,48%) menyatakan setu-

dan korban. Dalam rangka untuk memperlancar pro-

ju saksi dan korban dapat diberikan identitas baru

ses peradilan pidana dan sebagai alat bukti yang

dan tempat kediaman sementara. Sedangkan 5 res-

penting, maka diperlukan perlindungan secara khu-

ponden (18,52%) menyatakan tidak setuju karena

sus terhadap hak-hak saksi dan korban. Hal ini dise-

alasan akan mempersulit penyidik dalam melaksana-

tujui oleh semua responden (27/100%). Secara subs-

kan upaya hukum dan pemberian identitas baru pada

tansial semua responden setuju dalam rangka mem-

akhirnya tidak sesuai lagi dengan identitas dalam

berikan rasa aman selama proses pemeriksaan saksi

BAP terdahulu. Hal ini sebagaimana tergambar da-

dan korban harus ditempatkan dalam suatu lokasi

lam tabel di bawah ini:

Tabel 4 Pemberian identitas baru dan tempat kediaman sementara N=27 Prosentase

No

Pendapat

Frekuensi

a.

Setuju

22

81,48%

b.

Setuju

5

18,52%

Jumlah

27

100,00

Sumber: Data penelitian lapangan Untuk Kasus-kasus tertentu apa saja yang

tansi yang ada dalam UU Nomor 13 Tahun 2006

saksi dan korbannya perlu mendapatkan perlindu-

dan setuju bahwa perlindungan terhadap saksi dan

ngan, semua responden (7/100%) sepakat untuk ka-

korban merupakan salah satu hal yang penting.

sus-kasus tindak pidana korupsi, narkotika/ psikotropika dan tindak pidana terorisme. Namun dimasa

Dukungan Penegak Hukum Terhadap Kebe-

mendatang mayoritas responden menyatakan perlu

radaan, Fungsi dan Peran LPSK

diperluas lagi untuk kasus-kasus tindak pidana

Sebagai lembaga baru yang dibentuk berda-

umum dimana tersangkanya mempunyai ”pengaruh

sarkan amanat UU Nomor 13 tahun 2006, LPSK

sosial” yang besar dalam masyarakat, Kekerasan

memiliki peran dan fungsi untuk memberikan per-

Dalam Rumah Tangga (KDRT), pembunuhan, pen-

lindungan kepada saksi dan korban pada setiap ting-

curian, penganiayaan, perkosaan dan ilegal loging.

kat pemeriksaan. Meskipun dapat dikatakan sebagai

Secara umum responden relatif mengetahui subs-

sebuah lembaga yang masih relatif baru, mayoritas


13


responden sudah mengetahui keberadaan LPSK.

maupun melalui media cetak dan elektronik. Se-

Dari 20 responden (tanpa Lapas/Rutan karena perta-

dangkan yang belum mengetahui keberadaan LPSK

nyaan yang berbeda), 12 responden (60,00%) sudah

sebanyak 6 responden (30,00%) dan yang tidak

mengetahui keberadaan LPSK. Baik yang menge-

menjawab sebanyak 2 responden (10,00%). Hal ini

tahui lewat undang-undangnya, sosialisasi, LPSK

sebagaimana tergambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5 Apakah sudah mengetahui keberadaan LPSK No a.

Pendapat Sudah

Frekuensi

N=20 Prosentase

12

60,00%

1) dari UU No. 13/2006 2) sosialisasi di unit masing-masing 3) LPSK b.

4) Media cetak dan elektronik

6

30,00%

c.

Tidak

2

10,00%

20

100,00

Tidak menjawab Jumlah Sumber: Data penelitian lapangan Meskipun 50 % lebih responden menyata-

hanya menuntut tetapi juga harus menunjukkan

kan sudah mengetahui keberadaan LPSK, namun

langkah-langkah konkrit dan jalan keluar yang nyata

seluruh responden (20/100%) tetap menginginkan

untuk mewujudkan terciptanya perlindungan bagi

sosilaisasi lebih intens kedepan terutama yang me-

saksi dan korban.

nyangkut bagimana tugas pokok dan fungsi serta bagaimana mekanisme kerjanya. Sebagai suatu lembaga pendukung (suppor-

Hal-hal yang diharapkan Penegak Hukum Terhadap Keberadaan LPSK

ting unit) untuk bekerjanya sistem peradilan pidana

Menurut para responden yang terdiri dari

terpadu (integrated criminal justice system), teruta-

Kepolisian, Kejaksaan dan Pemda NTT seharusnya

ma untuk memberikan perlindungan kepada saksi

inisiatif pemberian perlindungan terhadap saksi dan

dan korban, hampir semua responden (19/95,00%)

korban dilakukan secara katif oleh LPSK. Dari 20

menyatakan LPSK memiliki posisi yang strategis

orang responden, sebanyak 10 orang responden

untuk memperlancar proses penyidikan, penuntutan

(50,00%) menjawab perlindungan terhadap saksi

dan pemeriksaan perkara dan untuk membantu agar

dan korban sebaiknya menjadi inisiatif LPSK. Hal

saksi tidak takut bersaksi/memberikan keterangan.

ini sebagaimana tergambar dalam tebel dibawah ini:

Namun demikian, meskipun mayoritas responden memberikan apresiasi positif atas peran LPSK, ada juga responden yang berpendapat agar LPSK jangan

14



Tabel 6 Perlindungan saksi dan korban sebaiknya menjadi inisiatif siapa No

Pendapat

Frekuensi

N=20 Prosentase

a.

LPSK

10

50,00%

b.

Saksi dan/atau korban

2

10,00%

c.

LPSK, saksi/korban dan keluarganya

2

10,00%

d.

Saksi/korban dan keluarganya

1

5,00%

e.

Penyidik, Jaksa dan Hakim

3

15,00%

f.

LPSK, Penyidik, Jaksa dan Hakim

2

10,00%

20

100,00

Jumlah Sumber: Data penelitian lapangan Sedangkan lembaga/instansi mana saja

dan korban diperlukan atau tidak dalam rangka

yang berhak mengusulkan agar saksi dan korban

untuk memperlancar proses penyidikan, penuntutan

mendapat perlindungan seharusnya menjadi hak dan

dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Disamping

kewenangan dari institusi penegak hukum yang ter-

itu ada juga responden yang berpendapat pengusu-

libat secara langsung dalam proses peradilan pidana,

lan perlindungan dilakukan oleh LSM dan lembaga

seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Hal

agama meskipun dalam porsentase yang kecil. Por-

ini diasumsikan, para penegak hukum tersebutlah

sentase persebaran jawaban responden dapat dilihat

yang paling mengetahui apakah perlindungan saksi

dalam tabel dibawah ini:

Tabel 7 Lembaga/instansi yang berhak mengusulkan perlindungan saksi dan korban No

Pendapat

Frekuensi

N=20 Prosentase

a.

Kepolisian

4

20,00%

b.

Kejaksaan

2

10,00%

c.

Kepolisian, Kejaksaan

4

20,00%

d.

Kepolisian, Kejaksaan dan LSM

1

5,00%

e.

Kepolisian, kejaksaan dan Pengadilan

5

25,00%

f.

Kepolisian, kejaksaan, Pengadilan dan Pemda 3

15,00%

1

5,00%

20

100,00

LSM dan Lembaga Agama g. Jumlah Sumber: Data penelitian lapangan

Mekanisme dan Prosedur Perlindungan

dimana saksi dan korbannya mendapat perlindungan

yang Selama Ini Dilakukan

LPSK, seluruh responden (14 orang responden) men

Ketika pertanyaan dilontarkan kepada Polisi

jawab belum pernah. Meskipun seluruh responden

dan Jaksa apakah pernah menangani perkara pidna

belum pernah menangani perkara dimana saksi dan


15


korbannya dilindungi LPSK, mayoritas responden

dangkan responden yang tidak memberikan perlin-

mengatakan bahwa mereka juga memberikan perlin-

dungan dikarenakan kekurangan personil dan ketia-

dungan kepada saksi dan korban selama proses hu-

daan biaya operasional. Hal ini sebagaimana ter-

kum berlangsung (penyidikan dan penuntutan). Se-

gambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel 8 Memberikan perlindungan selama proses pemeriksaan Frekuensi

N=14 Prosentase

11

78,57%

biaya operasional

2

14,29%

Tidak tahu

1

7,14%

20

100,00

No

Pendapat

a.

Ya

b.

Tidak Alasannya: keterbatasan personil dan

c.

Jumlah Sumber: Data penelitian lapangan Sedangkan bagaimana mekanisme dan pro-

ritas responden mengatakan memberikan perlindu-

sedur perlindungan saksi dan korban yang selama

ngan kepada saksi dan korban maupun keluarganya.

ini dilakukan didapatkan jawaban yang sangat bera-

Persebaran jawaban responden dapat dilihat dalam

gam. Meskipun tidak secara eksplisit tetapi mayo-

tabel di bawah ini:

Tabel 9 Mekanisme dan teknis perlindungan saksi dan korban N=11 No a.

b. c.

d.

Pendapat Saksi dijaga dirumahnya, diinapkan di Kantor Polisi dan diberikan uang makan dan transportasi Memantau keberadaannya, keluarganya dan tempat tinggalnya Mengacu pada UU No.2/2002 tentang Kepolisian, Peraturan kapolri dan Juklak/Juknis dilingkungan Polri Memberikan perlindungan kepada saksi dan korban serta keluarganya Bekerjasama dengan LSM ”Rumah Perempuan” untuk tempat tinggal sementara Tinggal bersama dengan Penyidik Identitas pelapor dirahasiakan

e. f. g. Jumlah

Frekuensi 1

Prosentase 9,09%

1

9,09%

1

9,09%

4

36,37%

2 1 1

18,18% 9,09% 9,09%

20

100,00

Sumber: Data penelitian lapangan

dengan serangkaian sosialisasi agar sampai pada pe-

Kesimpulan Pemahaman penegak hukum yang termasuk

mahaman yang komprehensif dan mau berko-

dalam sistem peradilan pidana terhadap UU Nomor

ordinasi dengan pihak LPSK sebagaimana yang di-

13 Tahun 2006, relatif sudah mengetahui. Meskipun

amanatkan dalam undang-undang tersebut. Hal ini

pengetahuan tersebut masih harus ditindaklanjuti

dapat dilihat dari tanggapan responden yang cukup

16



kritis seperti segera membuat peraturan pelaksanaan

kum seperti memantau keberadaan saksi dan korban

dan segera diundangkan. Persepsi penegak hukum

dan keluarganya serta tempat tinggalnya. Menjaga

yang termasuk dalam sistem peradilan pidana ter-

saksi di rumahnya dan bekerjasama dengan LSM

hadap keberadaan, peran dan fungsi LPSK menun-

”Rumah Perempuan” untuk keperluan tempat ting-

jukkan persepsi yang positif terutama untuk mem-

gal sementara.

bantu pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan memperlancar proses peradilan pidana. Terutama

Daftar Pustaka

untuk menghindari saksi dan korban dari rasa takut

Koentjaraningrat,

“Metode-Metode

Peneltian

dalam memberikan kesaksian. Namun demikian ada

Masyarakat”, edisi ketiga, PT Gramedia

juga kritik agar LPSK dalam menjalankan peran dan

Pustaka Utama, Jakarta, 1993.

fungsinya tidak hanya menuntut tapi juga harus

Lawrence M. Friedman, “American Law an Intro-

menunjukkan langkah-langkah konkrit dan mem-

duction”, (Hukum Amerika Sebuah Pengan-

berikan jalan keluar dalam rangka perlindungan ter-

tar, second edition, Tertanusa, Jakarta,

hadap saksi dan korban. Dukungan penegak hukum

2001.

terhadap keberadaan, fungsi dan peran LPSK tidak

Mien Rukmini, ”Perlindungan HAM melalui Asas

secara eksplisit dapat disimpulkan dalam penelitian

Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persama-

ini. Karena data lapangan tidak menggambarkan

an Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem

bentuk dukungan secara konkrit, kecuali dukungan

Peradilan

berupa koordinasi dan kerjasama dalam rangka

Bandung, 2003.

Pidana

Indonesia”,

Alumni,

memberikan perlindungan saksi dan korban. Pene-

Muladi, ”Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan

gak hukum mengharapkan keberadaan, peran dan

Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Ma-

fungsi LPSK lebih dioptimalkan 1 sampai dengan 3

syarakat”, PT. Refika Aditama, Bandung,

tahun kedepan, seperti segera melengkapi aturan-

2005.

aturan pelaksanaan terkait dengan tugas pokok dan

Muladi dan Barda Nawawi Arief, ”Teori-Teori dan

fungsi, ketersediaan sarana prasarana, dukungan

Kebijakan Pidana”, Alumni, cetakan ke-3,

SDM, metode dan tata cara serta dukungan ang-

Bandung, 2005.

garan. Mekanisme dan teknis perlindungan saksi dan korban yang selama ini dilakukan penegak hu-

Nasution, ”Metode Research (Penelitian Ilmiah)”, cet ke-8, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006.


17

DUKUNGAN SUB SISTEM PERADILAN PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (EKSISTENSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN)

Recommend Documents