1-------MEMORANDUM SALING PENGERTIAN (" MSP") ANTARA KEMENTERIAN KESEHAT AN REPUBLIK INDONESIA DE NGAN HELEN KELLER INTERNATIONAL TENTANG PROGRAM PENANGGULANGAN GANGGUAN PENGLIHATAN DAN KEBUTAAN
Kementerian Kesehatan Republi k Indonesia, selanj utnya disebut "KEMKES", dan Helen Keller International, selanjutnya disebut "HKI", selanjutnya secara bersama disebut "Para Pihak". MENCATAT bahwa HKI ada lah suatu lembagi3 internas ional non-pemerintah yang bersifat non sektarian, non-politik dan nir-laba. MEMPERTIMBANGKAN adanya kepentingan untuk menyelamatkan penglihatan dan hidup dari kelompok rentan, seraya mencegah dan menanggulangi sebab dan akibat dari kebutaan dan gizi buruk dengan mengembangkan program yang berbasis bukti dan penelitian dalam bidang gizi, kesehatan, dan penanggu langan gangguan peng li hatan dan kebutaan. SESUAI dengan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan-kebijakan serta prosedur Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku. TELAH MENCAPAI suatu pengertian sebaga i beri kut:
PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA Tuj uan dari Memorandum Sali ng Pengerti an, selanjutnya disebut MSP , adalah untuk melanjutkan kerj asama antara KEMKES dan HKI untuk mengimplementasikan Program Penangg ulangan Gangg uan Penglihata n dan Kebu taan, term asuk sebab da n akibatnya.
PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA Para Pihak sepakat untuk bekerjasama dalam mengembangkan lebih jauh program untuk Penanggu langan Gangguan Peng lihatan dan Kebutaan, termasuk sebab dan akibatnya melalui: (1 ). Pengembangan Kapasitas Lembaga Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten/Kota da lam Kampanye Suplementasi Kapsu l Vitam in A serta kampanye suplementasi lainnya. (2).Pencegahan Kebutaan dan Gangguan Peng lih atan de ngan pen ingkatan akses dan kepatuhan penderita diabetes untuk mengenda likan komp likasi Retinopati Diabetik; serta pelaksanaan koreksi Kelainan Refraksi. (3).Pendidikan ink lusi yang memusatkan pada anak dengan gangguan peng li hatan . (4). Penelitian operasional, evaluasi serta pemantauan untu k meningkatkan prog ram untuk Gangg uan Pengli hatan, Pencegahan Keb utaan, dalam koordinasi dengan KEMKES .
-------------------------------------------#
(5).Pertukaran dokumen dan buletin informas i, advokasi dan publikasi. (6). Prog ram/intervensi pendukung lain yang disepakati Para Pihak secara tertulis ..
PASAL 3 WILAY AH KERJASAMA PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama di wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, OKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Su lawesi Selatan.
PASAL 4 MITRA KERJA
Untuk melaksanakan MSP ini: 1. KEMKES menunjuk Direktorat Jenderal BINA GIZI DAN KIA 2. HKI menunjuk perwakilannya di Indonesia (Helen Keller International (HKI) Indonesia)
PASAL 5 ARAHAN PROGRAM
(1 ). HKI bersama BINA GIZI DAN KIA menyusun arahan program yang memuat ringkasan tujuan program, sasaran program , pembiayaan program, lokasi pelaksanaan program, mekanisme pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan publi kasi yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini. (2). Semua program yang akan dilaksanakan dalam kerjasama ini harus sejalan dengan strateg i pembangunan nasional dan daerah Pemerintah Republik Indones ia.
(3).
Rincian program harus dirumuskan da lam Rencana lnduk Kegiatan ..
PASAL 6 RENCANA KEGIATAN
(1 ). Setelah tanda tangan bersama MOU oleh Para Pihak, HKI wajib menyusun dan menyampa ikan Rencana lnduk Kegiatan, dengan kegiatan rinci untuk setiap tahun, berisi keseluruhan tiga tahun program ke BINA GIZI DAN KIA untuk mendapatkan persetujuan. (2). HKI, difasilitasi oleh BINA GIZI DAN KIA, dapat berkonsu ltasi dengan melibatkan pemerintah daerah yang terkait dalam melaksanakan Rencana lnduk Keg iatan .
PASAL 7 KEWAJIBAN
1. KEMKES sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia akan: a. Memfasilitasi HKI dalam pengurusan visa, ij in kerja, ijin tinggal, ijin keluar dan masuk ke Indonesia, serta statu s bebas pajak bag i maksimal 3 (tiga) orang tenaga kerj a asing tetap HKI beserta keluarga intinya. Penerbitan izin tersebut haru s sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlak u di Indonesia; b. Memfasilitasi HKI dalam mendapatkan fas ilitas kepabeanan dan perpajakan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku; c.
Memfasilitasi HKI dalam penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan dan upaya konsu ltasi dengan pemerintah daerah terkait;
d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan yang tercantum dalam MSP bersama-sama dengan instansi pemerintah terka it.
2. HKI akan: a. Melaksanakan program yang telah disepakati dalam MSP ini; b. Membatasi jumlah tenaga asing dalam stru ktur manajemen, sebanyak-ba nyaknya 3 (tiga) orang; c.
Menyed iakan pendanaan, peralatan dan fas ilitas yang diperlukan bagi pelaksanaan program , serta menyed iakan tenaga ahli asing yang memil iki keah lian yang tid ak tersed ia di Indonesia dalam rangka ali h pengetahuan dan teknologi kepada tenaga lokal dan masyarakat sesua i dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku ;
d. Mengutamakan penggunaan produk-produk buatan lokal yang ramah lingkungan bagi semua peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam rangka pelaksanaan program; e. Menyed iakan bantuan pelatihan dan bantuan tekn is dalam rangka melaksanakan program-program yang berfokus pada masyarakat dan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia serta kesejahteraan bagi penerima manfaat; f.
Mewajibkan semua tenaga asing dan staf asing HKI mengikuti orientasi yang dilakukan oleh KEMKES;
g. Mewajibkan semua tenaga asing dan staf asing HKI memenuhi ketentuan keimigrasian di bidang perij inan dan pengawasan orang asing; h. Mendukung dan memperkuat kapasitas masyarakat perancangan dan pelaksanaan program/proyek;
dan
lembaga
dalam
i.
Menjaga citra baik Indon esia di mata lnternasional dan tidak mempubli kasikan sega la bentuk informasi negatif yang bertujuan untuk merusak nama baik Indonesia;
j.
Mengkoord inasikan kepad a KE MKES segala bentuk publikasi penting tentang Indonesia baik di dalam maupun luar negeri yang diprakarsai oleh HKI ;
k.
Bertanggungjawab atas segala pengeluaran yang telah disetujui secara tertulis sesuai dengan prosedur akunting HKI, untuk biaya orientas i, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keg iatan yang diadakan oleh KEMKES bersama-sama dengan instansi terka it;
I.
Selalu berkonsu ltasi dan berkoordinasi dengan KEMKES dan Pemerintah Daerah terkait da lam rangka memperlancar pelaksa naan program;
m. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan proyek oleh mitra lokal yang didanai HKI dan melaksanakan audit terhadap mitra tersebut j ika dibutuhkan; n. Menyampaikan laporan perkembangan tahunan diperlukan laporan tambahan sesuai kebutuhan.
kepada
KEMKES,
dan
bila
PASAL 8 BATASAN AKTIVITAS HKI DAN STAFNYA
1. HKI menjamin bahwa semua kegiatan dan stat yang bertugas dalam status kedinasan berdasarkan MSP ini harus: a. Memperhatikan, menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan perundangundangan, serta kebijakan Pemerintah Republik Indonesia; b. Sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia; c.
Menghormati keutuhan, kebebasan politik dan kedau latan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mendukung gerakan separatis apapun;
d. Menghormati kebiasaan, trad isi, budaya, adat istiadat dan kepercayaan masyarakat lokal; e. Tidak terlibat dalam keg iatan intelijen/klandestin apapun; f.
Tidak terlibat dalam kegiatan politik dan komersial apapun ;
g. Memiliki kantor perwakilan di wilayah OKI Jakarta h. Tidak terlibat dalam penyebaran agama apapun, dan/atau aliran kepercayaan yang dapat mengganggu stabilitas kenidupan beragama; i.
Tidak mencari, menghimpun dan mengumpulkan dana dari individu, kelompok maupun organisasi di Indonesia untuk mendukung kegiatan yang bersifat komersil
2. Pelanggaran terhadap ketentuan ayat 1 pasal ini dapat mengakibatkan pencabutan semua izin dari personil yang bersangkutan dan langkah-langkah lain yang diperlukan sesuai dengan hukum dan peraturan, dan kebijakan Republi k Indonesia serta pemutusan MSP ini.
~-----------------------· --· ------------------~,__,
A 81'
PASAL 9 STATUS PERLENGKAPAN DAN MATERIAL PENDUKUNG
1. Semua perlengkapan dan material pendukung program yang diadaka n/dibeli oleh HKI dalam rangka pelaksanaan program hanya digunakan semata-mata demi kepentingan pelaksanaan program. 2. Apab ila sebelum berakhirnya program terjadi perubahan pemanfaatan dan atau penghapusan atas perlengkapan dan material pendukung bebas pajak, maka perlu didiskusikan terlebih dahu lu dengan KEMKES. 3. Setela h berakhirnya program, penyelesaian peralatan dan material yang bebas pajak harus didiskusikan bersama-sama Para Pihak. 4. Serah terima peralatan dan materia l pendukung dimaksud dituangkan dalam dokumen Serita Acara Serah Terima. PASAL10 SURAT MENYURAT Setiap pemberitahuan, laporan, permintaan, persetujuan , persetujuan, faktur , pembayaran atau komunikasi sehubungan dengan MSP ini dibuat secara tertulis, disampa ikan secara langsung, dikirim melalui pas tercatat, E-Mail atau melalui faksimili ke masing-masing pihak di alamat berikut:.
Kementrian l<esehatan Republik Indonesia Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9, Jakarta 12950, Indonesia. UP: Pusat Ke rj asama Luar Negeri Fax: 021 - 5214903 E-mail : pusat.ksln@gmail. com Helen Keller International JI. Bung ur Da lam no. 23A-B , Jakarta 12730. Apab ila terjad i perubahan dom isili, wajib memberitahukan kepada KEMKES UP: Efi Su li styan i Fax: 021 - 7183804 E-mail: esu
[email protected]
PASAL11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Apabila terjadi perbedaan penafsiran dan/atau penerapan MSP ini diselesaikan &ecara musyawarah melalui konsultasi atau negosiasi diantara Para Pihak.
PASAL12 PERUBAHAN
1. Setiap perubahan atas MSP ini hanya dapat dilcikukan setelah diadakan konsultasi dengan persetujuan tertulis bersama dari Para Pihak. 2. Setiap perubahan atas MSP ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.
PASAL13 MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
1. MSP ini mu lai berlaku sejak tanggal ditandatangan inya dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. kecua li diakhi ri sebelum jangka waktu tersebut atau diganti dengan MSP yang baru. 2. MSP ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya . 3. Berakh irnya MSP ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu pelaksanaan projek dan kegiatan yang sedang berlangsung dalam MSP ini sampai projek dan keg iatan tersebut selesai SEBAGAI BUKTI, pejabat yang ditunjuk, perwakilan dari Para Pihak telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.
DIBUAT da lam rangkap 2 (dua) di Jakarta pada tangga l 7 'jul1 J..O\I da lam ba hasa Indonesia dan bahasa lnggr is, yang mempunya i kekuatan hukum yang sama. Da lam hal terjad i perbedaan penafsiran, dokumen dalam bahasa Indonesia yang berlaku.
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
HELEN KELLER INTERNATIONAL
Signed
Signed
Dr. Minarto, MPS DIREKTUR BINA GIZI
Silvana Faillace COUNTRY DIRECTOR
- - - -- - - - - -- -
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ("MOU") BETWEEN THE MINISTRY OF HEAL TH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND HELEN KELLER INTERNATIONAL ON THE IMPLEMENTATION OF THE VISUAL DISORDERS AND BLINDNESS PREVENTION PROGRAM The Min istry of Health of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as "MOH," and Helen Ke ller International, hereinafter referred to as "HKI", hereinafter jointly referred to as "The Parties" NOTING that HKI is an international non-governmental organization (INGO) that is nonsectarian, non-political and non-profit CONSIDERING their common interest to save sight and lives of the most vulnerable, to combat the causes and consequences of blindness and malnutrition by establishing programs based on evidence and research in vision, health and nutrition. PURSUANT TO the prevailing laws and regulations, policies and procedures of the Government of the Republic of Indonesia. HAVE REACHED an understanding as fo llows:
ARTICLE 1 OBJECTIVE OF COOPERATION The objective of th is Memorandum of Understand ing, hereinafter referred to as "MOU" is to continue the cooperation between MOH and HKI to implement the visua l disorders and blindness prevention program, inGlud ing their causes and consequences .
ARTICLE 2 FORMS OF COOPERATION The Parties agree to cooperate and carry out the development of further programs in visual disorders and blindness prevention, including its causes and consequences, through: (1 ). Capacity building of government and communities in districts I municipalities in vitamin A and other supplementation campaigns. (2). Vi sual disorders and blindness prevention by improving access and compl iance of diabetic patients to mitigate the problems of diabetic retinopathy; and by promoting refractive error correction. (3). Promotion of inclusive education, with a special focus on blind children. (4). Operational studies, evaluation and monitoring to strengthen the program for visual disorders and blindness prevention, in coordination with MOH. (5). Exchange of information, advocacy and publication of documents and bulletins. (6) . Other supporting programs I interventions agreed by The Parties in writing.
ARTICLE 3 LOCATION OF ACTIVITIES The Parties ag ree to cooperate in the provinces of Nanggroe Aceh Darussalam, OKI Jakarta, West Java, Central Java, East Java and South Su lawesi.
ARTICLE 4 EXECUTING AGENCIES For the implementation of this MOU: 1. The MOH designates the Directorate General Nutrition and Maternal and Child Health, hereinafter referred to as the "BINA GIZI DAN KIA" 2. HKI designates its representative in Indonesia (Helen Keller International (HKI) Indonesia)
ARTICLE 5 PROGRAM DIRECTION (1). BINA GIZI DAN KIA and HKI , shall prepare a Program Direction, containing a summary of program goals, program objectives, program fund ing, the locations for program implementation, the mechanisms of implementation, mon itoring and evaluation activities, and reporting and pub lications, which will constitute an integra l part of this MOU. (2). All programs to be implemented in this cooperation shall be in line with national and regional development strategies of the Government of the Republic of Indonesia. (3). The details of programs shall be formulated in the Master Plan.of Activities .
ARTICLE 6 OPERATIONAL PLAN (1 ). Upon joint signature of the MOU by The Parties, HKI sha ll prepare and submit a Master Plan of Activities, with detailed activities for each year, containing its overall three-year programs to the BINA GIZI DAN KIA, for its approval. (2). HKI, facilitated by the BINA GIZI DAN KIA, may involve the participation of the relevant local government authorities in implementing its Master Plan of Activities .
ARTICLE 7 OBLIGATIONS 1. The MOH, in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia , shall: a. Facilitate HKI in arrang ing visas, working permits, stay permits, entry and reentry permits, and tax-exempt status for a maximum of three (3) fu lltime international staff, as well as their immediate families. The issuance of such permit shall be in accordance with Indonesian prevai ling laws and regu lations; b. Faci litate HKI in obtaining customs and tax exemption facilities in accordance with the prevailing Indonesian laws and regulations;
c. Facilitate HKI in preparing its Master Plan of Activities and in its con sultation s with relevant local government authorities; d. Monitor and evaluate th e implementation of th e program activities described within th is MOU in cooperation with related governm ent institutions. 2. HKI shall: a.
Implement all programs that have been mutually agreed under this MOU;
b.
Lim it the number of foreign staff in the management structure , up to as many as 3 (three) persons;
c.
Provide necessary funding, equipment and faci lities for the implementation of all programs, and provide fore ign experts only in so far as Indonesian experts are not ava ilable, in the framework of transfer of knowledge and techno logy to the local staff and commun ities in accordance with the preva iling Indonesian laws and regu lations.
d.
Prioritize on the use of locally made and environment friendly products for all equipment and materials used in implementing the program activities;
e.
Provide training and technica l assistance in implementing the programs focused on commun ities, and bu ild the capacity of human resources, as wel l as enhance the we lfare of the beneficiaries ;
f.
Req ui re all foreign staff of HKI to fo llow orientation held by th e Kemkes;
g.
Req uire all fo reign staff of HKI to comply with imm igration regu lations re lating to perm its and foreigner mon itorin g procedures;
h. Support and strengthen the capacity of rural commun ities and local in stitutions in designing and im plementi ng prog rams I projects; i.
Maintain Indonesia's good image in the international forum, and refrain from publishing any negative information that may intentionally damage Indonesia's reputat ion;
j.
Coordinate with the MOH regard ing any major national or internationa l publication on Indonesia initiated by HKI;
k.
Be responsible for all reasonable and appropriate expenses previously agreed in writing accord ing to HKl's accounting procedures for orientation and monitoring and eva luation of projects conducted by MOH together with relevant institutions;
I.
Consult and coordinate with the MOH and relevant local government authorities in order to ensure smooth program implementation;
m. Monitor and evaluate project implementation by local partners funded by HKI, and audit those partners, as necessary; n. Submit progress reports to the MOH annually, and any additional reports as requested .
ARTICLE 8 LIMITATION ON THE ACTIVITIES OF HKI AND ITS PERSONNEL 1. HKI assures that its activities and staff assigned in their official status under th is MOU, shall : a.
Observe, respect and comply with the laws and regu lations , as well as policies, of the Government of the Republic of Indonesia;
b.
Be in line with Indonesian national interest;
c.
Respect the integrity, political freedom and sovereignty of the unitary State of the Republic of Indonesia and refrain from supporting any separatist movements;
d.
Respect the customs , traditions, cu lture, re ligions, and beliefs of the local community;
e.
Refrain from involving in any intelligence/cl andestin e activities;
f.
Refrain from engag ing in any political and commercial activities;
g.
Have a representative office in Jakarta ;
h.
Refra in from conducting any re ligious and or belief propagation that potentially sabotages religious stabil ity in Indones ia;
i.
Refra in from look ing for, ra ising and co llecting funds from individuals , groups and organizations in Indonesia that wou ld be used to support and promote com mercial activities.
2. Violation of the provisions paragraph 1 of th is article cou ld may resu lt in the revocation of all permits of the personnel concerned and the and the other necessary measures according to the laws and regu lations, and policies of the Republ ic of Indonesia as we ll as the termination of this MOU .
ARTICLE 9 STATUS OF EQUIPMENT AND MATERIALS SUPPORT 1. Equ ipment and materials provided/purchased by HKI to support the implementation of the program shall be used solely for the purpose of the implementation of the program. 2. If there is a proposed change of purpose and/or disposal of any tax-exempt capital equ ipm ent before the end of the program, then it will be discussed with the MOH . 3. After the completion of the program, disposal of the tax-exempt capita l equ ipment should be discussed by The Parties. 4. The disposal of the said equ ipment shall be documented in a disposal memorandum shared w ith the MOH.
ARTICLE 10 NOTICE
Any notice, report, request, approval, consent, invoice, payment or other commu nication requ ired or permitted under thi s MOU made in writing, delivered in person, sent by registered mail, E-mail, or by facsimile transmission to the Parties respectively, shall be addressed as fo llows : Ministry of Health of the Republic of Indonesia JI. HR Rasuna Sa id Blok X5 Kav 4-7 Jakarta 12950 Indonesia Att.: Center for Intern ation al Cooperation Fax no.: 021- 52 14903 E-mail:
[email protected] Helen Keller International JI. Bungur Da lam no.23A-B, Jakarta 12730. Any change of address shall be informed to the MOH Attn.:: Efi Su listyani Fax no.: 021 -7183804 E-mail: esu listyan
[email protected]
ARTICLE 11 SETTLEMENT OF DISPUTES
Any dispute concern ing the interpretation and/or application of th is MOU shall be settled amicably through consultation or negotiation between The Parties.
ARTICLE 12 AMENDMENT
1. Any amendment or rev ision of thi s MOU shall be mutually ag reed Parties.
in writing by The
2. Such amendment or revision shall come into force on the date as agreed by the Parties and shall constitute an integral part of this MOU .
ARTICLE 13 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1. This MOU shall enter into force on the date of its sign ing and shall be effective for a period of three years, unless terminated before its due time or replaced by a new MOU. 2. Either party may terminate this MOU by sending a written notification its intention to term inate this MOU (6) months prior to the intended date of termination .. 3. The termination of this MOU shall not affect the validity and period of ongoing programs and activities made under this MOU until the completion of the aforesaid project and activities
IN W ITNESS WHEREOF , th e undersigned have signed this MOU .
7
DON E in duplicate in Jakarta on the day of ::Ju\y in th e yea r Wi t in Indonesian and English languages, both of th e texts being eq ually authentic. In case of any divergence of interpretation , Indonesian text shall prevail.
MINISTRY OF HEAL TH
Signed Dr. Minarto, MPS DIRECTOR OF NUTRITION
HELEN KELLER INTERNATIONAL
Signed Si lvana Faillace COUNTRY DIRECTOR
