Ni Made Ana Rosita [1], Nyoman Trisna Herawati [2], Ni Kadek Sinarwati [3]

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014)

PENGARUH LATAR BELAKANG ANGGOTA DEWAN DAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD) DENGAN VARIABEL MODERATING TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK (STUDI KASUS PADA KANTOR DPRD KABUPATEN TABANAN) Ni Made Ana Rosita [1] , Nyoman Trisna Herawati [2], Ni Kadek Sinarwati[3]. Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-mail: {[email protected], [email protected] [email protected]} @undiksha.ac.id. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) apakah ada pengaruh political background terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD); (2) apakah ada pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD); (3) apakah transparansi kebijakan publik sebagai variable moderating mempengaruhi hubungan antara political background dengan pengawasan pada keuangan daerah (APBD); (4) apakah transparansi kebijakan publik sebagai variable moderating mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan pada keuangan daerah (APBD) Penelitian ini dillakukan pada Kantor DPRD Kabupaten Tabanan. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Tabanan. Sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh yaitu seluruh Anggota DPRD sebanyak 40 responden. Jenis data penelitian ini adalah kuantitatif, sumber data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang diukur menggunakan skala likert. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji validitas, uji reabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji regresi linear berganda, Moderated Regression Analysis (MRA) dengan menggunakan program SPSS 19.0 for Windows. Hasil penelitian menunjukkan latar belakang anggota dewan yang dilihat dari political background dan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Transparansi kebijakan publik berpengaruh pada hubungan antara latar belakang anggota dewan yang dilihat dari political background dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) yang bertindak sebagai moderating variabel. Kata Kunci : political background, pengetahuan tentang anggaran, keuangan daerah, transparansi kebijakan publik

pengawasan

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) Abstract This study was aimed at finding out (1) whether there is an effect of political background on the region financial audit (APBD), (2) whether there is an effect of budgetary knowledge of legislative assembly members on the region financial audit (APBD), (3) whether public budget transparency as a moderating variable has an effect on the relationship between political background and the region financial audit (APBD), and (4) whether public policy transparency as moderating variable has an effect on the relationship the budgetary knowledge of legislative members and the region financial audit (APBD). This study was conducted at the office of the Regency Legislative Assembly of Tabanan regency. The population consisted of the regency legislative assembly members of Tabanan regency. The sample was selected by using saturated sampling, covering all of the members of Regency Legislative Assembly with the total number of 40 respondents. The data were quantitative data; the data were collected from the primary source. The data collection method used was questionnaire measured using Likert scale. The techniques of data analysis were validity test, reliability test, normality test, multicolinearity test, heteroscedasticity test, multiple linear regressions, Moderated Regression Analysis (MRA) using SPSS 19.0 program for Windows. The results showed that background of the Legislative Assembly Members in terms of political background and budgetary knowledge has a partial and simultaneous effect on the region financial audit (APBD). Public policy transparency has an effect on the relationship between the background of the Legislative Members in terms of political background and budgetary knowledge on the region financial audit (APBD) which serves as moderating variable. Keywords : political background, budgetary knowledge, the region financial audit, public policy transparency.

PENDAHULUAN Reformasi telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik. Salah satu agenda reformasi yaitu adanya desentralisasi keuangan dan otonomi daerah. UU No. 32 dan 33 tahun 2004 merupakan tonggak awal pelaksanaan otonomi daerah dan proses awal terjadinya reformasi penganggaran keuangan daerah di Indonesia. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah pada tahap perencanaan, pemerintah daerah dan DPRD duduk bersama-sama sebagai mitra untuk merumuskan suatu kebijakan mengenai rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian setelah rencana anggaran tersebut disahkan menjadi APBD, pemerintah daerah yang

akan melaksanakan pengelolaan dari APBD tersebut. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga legislatif (DPRD). Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, yaitu, political background dan pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari pihak luar terhadap fungsi pengawasan oleh dewan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, diantaranya transparansi kebijakan publik. Yudoyono (2002) juga menyatakan bahwa DPRD akan dapat memainkan

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) peranannya dengan baik apabila pimpinan dan anggota-anggotanya berada dalam kualifikasi ideal, dan dalam arti memahami benar hak, tugas, dan wewenangnya dan mampu mengaplikasikannya secara baik, dan didukung dengan tingkat pendidikan dan pengalaman di bidang politik dan pemerintahan yang memadai. Penyusunan anggaran sektor publik wajib diawasi mulai dari tahap perencanaan anggaran, pelaksaannya serta pelaporan. Proses pengawasan akan sangat efektif jika diawasi oleh badan khusus yang independen yang tidak dapat dikontrol baik pemerintah maupun dewan parlemen, baik pada saat perencanaan dan dalam pengendalian anggaran. Anggaran sektor publik merupakan rencana kegiatan yang disusun guna mempresentasikan pendapatan dan belanja pemerintah dalam satuan moneter. Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 16 menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dapat berupa pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta preventif dan represif. Menurut Roseptalia (2006) Pengawasan APBD yang dilakukan oleh DPRD penting dilakukan untuk memastikan (1) menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan, (2) menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, dan (3) menjaga agar hasil pelaksaan APBD benar-benar dapat dipertangungjawabkan. Menurut Tjoromidjoyo, menjelaskan bahwa transparansi yaitu dapat diketahui banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi dan badan usaha. Dengan adanya transparansi kebijakan publik, masyarakat dapat mengetahui secara rinci tentang anggaran sehingga anggota

DPRD saat melaksanakan tugasnya dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) akan lebih baik dan lebih berhati-hati, serta melaksanakannya sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Untuk meningkatkan kinerja dalam pengawasan keuangan daerah, DPRD harus menguasai keseluruhan struktur dan proses anggaran. Untuk itu, pengetahuan dasar tentang ekonomi dan anggaran daerah harus dikuasai oleh anggota DPRD. Pengetahuan dewan tentang mekanisme anggaran ini berasal dari kemampuan anggota dewan yang diperoleh dari latar belakang pendidikannya ataupun dari pelatihan dan seminar tentang anggaran yang diikuti oleh anggota dewan. Selain itu pengetahuan dewan tentang anggaran juga berkaitan dengan pengetahuan dewan tentang undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 132 dan 133 yang menyatakan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Political Background merupakan latar belakang dari pengalaman seseorang dalam berkecimpung di dunia politik. Berbicara mengenai politik, tentu saja tidaklepas dari partai politik. Partai politik dan parlemen (legislatif) merupakan dua faktor utama yang memperoleh mandat dari masyarakat sipil, berperan mengorganisir kekuasaan dan meraih kontrol atas negara untuk kepentingan masyarakat. Ketika Pemilu dan Pilkada, parpol berperan sebagai institusi yang menyeleksi, menganalisa dan menentukan pencalonan para pasangan kepala daerah, capres dan wapres, serta para calon anggota legislatif di pusat dan daerah, sebelum menghadapi pemilu dan pilkada untuk dipilih oleh rakyat. Fenomena yang biasa terjadi di DPRD Kabupaten Tabanan adalah bersumber dari latar belakang politik para anggota dewan yang menangani bidang keuangan dan penganggaran. Ditambah lagi dengan

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) maraknya kasus yang terjadi pada anggota dewan yang tersandung kasus korupsi, padahal korupsi yang terbesar dan sangat kronis justru terjadi di lembaga eksekutif, nilai korupsi DPRD relatif kecil dibandingkan eksekutif dampaknya akan memiliki bobot yang lebih luas dan jauh lebih berbahaya karena dilakukan oleh institusi yang seharusnya berperan meluruskan ketika ada penyimpangan, ini berarti bahwa selama ini ada panitia anggaran tetapi tidak menangani masalah penyimpangan anggaran. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bahwa apakah ada pengaruh political background terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD); (2) Untuk mengetahui bahwa apakah ada pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD); (3) Untuk mengetahui bahwa apakah transparansi kebijakan publik sebagai variable moderating mempengaruhi hubungan antara political background dengan pengawasan pada keuangan daerah (APBD); (4) Untuk mengetahui bahwa apakah transparansi kebijakan publik sebagai variable moderating mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan pada keuangan daerah (APBD) METODE PENELITIAN Populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD yang berada pada Kabupaten Tabanan yang berjumlah 40 orang. Sampel dalam penelitian menggunakan Sampel jenuh yaitu keseluruh populasi dalam hal ini adalah seluruh anggota dewan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber datanya menggunakan data primer. Penelitian ini terdiri dari 4 variabel meliputi: (1) variabel dependen: pengawasan dewan terhadap keuangan daerah (2) variabel independen: latar belakang anggota dewan yang dilihat dari political backgroun dan pengetahuan dewan tentang anggaran (3) variabel moderating: transparansi kebijakan publik. Penelitian ini diukur dengan

menggunakan Skala Likert 5 poin, poin 5 dengan klasifikasi sebagai berikut; nilai 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS), 2 untuk jawaban Tidak Setuju (TS), 3 untuk jawaban Netral (N), 4 untuk jawaban Setuju (S), dan 5 untuk jawaban Sangat Setuju (SS). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji regresi, Moderated Regression Analysis (MRA). Tujuan menggunakan uji kualitas data yaitu untuk untuk mengetahui seberapa besar tingkat konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrument penelitian. Pengujian terhadap kualitas data penelitian ini dapat dilakukan dengan uji validitas yang digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner dan uji reabilitas dimaksudkan untuk menguji konsistensi kuisioner dalam mengukur suatu kontrak yang sama atau stabilitas kuesioner jika digunakan dari waktu ke waktu (Ghozali, 2007). Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji apakah model regresi tersebut baik atau tidak. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat (dependent) dan variabel bebas (independent) memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah jika distribusi data normal atau mendekati normal, uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent) dan uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamtan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Uji hipotesis, salah satu alat yang digunakan untuk menguji hipotesishipotesis tersebut digunakan analisis berganda, dan agar hasil pengujian dapat di interpretasikan dengan tepat. Uji hipotesis memiliki beberapa kriteria kriteria sebagai

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) berikut: Jika tingkat signifikan < α 0,05 dan koefisien regresi (β) positif maka hipotesis diterima yang berarti tersedia cukup bukti untuk menolak H0 pada pengujian hipotesis 1 dan 2 atau dengan kata lain tersedia bukti untuk menerima H1 dan H2. Jika tingkat signifikan > α 0,05 dan koefisien regresi (β) positif maka hipotesis ditolak yang berarti tidak tersedia cukup bukti untuk menerima hipotesis. HASIL DAN PEMBAHASAN Kuesioner dibagikan kepada 40 anggota DPRD Kabupaten Tabanan. Jumlah koesioner yang tidak kembali 3 buah, jumlah kuesioner yang kembali adalah 37 buah kuesioner, yang dapat diolah sebanyak 37 buah. Data responden yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sebagai berikut: umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, bidang pendidikan, asal parpol, pengalaman, dan asal komisi. Komposisi responden dari segi jenis kelamin pada penelitian ini didominasi oleh responden laki-laki sebanyak 35 (94,59 %) orang sedangkan perempuan sebanyak 2 (5,41 %) orang . karakteristik responden dilihat dari tingkat usia, responden dengan umur 30-39 tahun sebanyak 4 (10,81 %) orang, responden dengan umur 40-49 tahun sebanyak 15 (40,54 %) orang dan ≥ 50 tahun sebanyak18 (48,65%) orang. Dilihat dari Identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari SMA sebanyak 6 (16,21 %) orang, S1 sebanyak 25 (67,58 %) orang dan S2 sebanyak 6 (16,21 %) orang. Identitas responden berdasarkan bidang Pendidikan yaitu Ilmu Sosial dan Politik

sebanyak 19 (51,35%) orang, Manajemen sebanyak 3 (8,11%) orang, Akuntansi sebanyak 7 (18,92%) orang, Hukum sebanyak 6 (16,22%) orang, Teknik sebanayak 1 (2,70%) orang dan Ilmu agama sebanyak 1 (2,70 %) orang. Identitas responden berdasarkan Pengalaman yaitu 1 Periode sebanyak 31(83,78%) orang dan 2 Periode 6 (16,22%) orang. Identitas responden berdasarkan Asal Komisi yaitu Komisi A sebanyak 10 (27,03%) orang, Komisi B sebanyak 10 (27,03%) orang, Komisi C sebanyak 8 (21,62%) orang, dan Komisi D sebanyak 9 (24,32%) orang Pada hasil uji validitas menunjukkan bahwa political background adalah 0,00, level signifikansi dalam variabel pengetahuan anggota dewan tentang anggaran adalah 0,00, level signifikansi dalam variabel transparansi kebijakan publik adalah 0,00 sedangkan level signifikansi dalam variabel pengawasan Keuangan Daerah adalah 0,00 dan 0,01. Sedangkan pada uji reliabilitas adalah untuk uji reliabilitas instrumen, semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka akan semakin baik. Secara umum, keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,7 bisa diterima, dan lebih dari 0,80 adalah baik. Menunjukkan bahwa dari hasil olahan data semua instrumen nilainya berada pada kisaran di atas 0,6, jadi political background, pengetahuan dewan tentang anggran, transparansi kebijakan publik dan pengawasan keuangan daerah dapat dikatakan reliabel. Dapat dilihat pada tabel1.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Data Instrument Variabel Pengawasan keuangan daerah (APBD) (Y) Political Background (X1) Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X2) Transparansi Kebijakan Publik (X3) Sumber: Output SPSS 19

Cronbach's Alpha 0,852 0,888 0,940 0,871

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2005). Tampilan grafik normal probability plot menunjukkan bahwa titik-titik (data) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti atau mendekati arah garis diagonal. Hal ini berarti bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. Hasil dapat dilihat pada Gambar1.

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas Sumber : Output Spss19, 2014

distribusi normal atau tidak. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresidi temukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Pengujian ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan nilai variance inflation factor (VIF). Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance > 0,10 atau nilai VIF < 10 (Ghozali, 2006). Kesimpulannya adalah tidak terdapat multikolinieritas yang serius pada model regresi penelitian ini. Bisa dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas Coefficients

a

Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Std. Model B Error Beta t 1 (Constant) 24.672 3.453 7.146 Latar_Belakang .840 .216 .543 3.888 Pengetahuan_Anggaran .243 .087 .389 2.783 a. Dependent Variable: Pengawasan_Keuangan_Daerah

Collinearity Statistics Sig. Tolerance VIF .000 .000 .307 3.262 .009 .307 3.262

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dan residualnya (SRESID). Hasil penelitian dapat dilihat pada gambar 2. Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas Sumber : output Spss 19, 2014

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) Setelah melakukan hasil Uji Asumsi Klasik dalam penelitian ini melakukan analisis regresi linier berganda, tujuan melakukan analisis regresi linier berganda adalah untuk melihat pengaruh variabel independen yaitu latar belakang anggota dewan yang dilihat dari political backgroundnya dan pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap variabel dependent yaitu pengawasan keuangan daerah (APBD) dan variable moderatingnya transparansi kebijakan publik. Hasil analisisi dan pengujian hipotesis pertama menunjukkan nilai koefesien parameter 0,840 dengan signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka ditolak, dan diterima. Dasar pengambilan keputusan juga bisa dilakukan dengan membandingkan thitung dengan ttabel. Dalam penelitian ini jumlah sampel (N) sampel 37, Varibel bebas = 2, sehingga df= N-k = 37-2 = 35, sehingga t tabel nya t- tabel nya yaitu = 2,0322, sedangkan untuk thitung pada tabel adalah 3,888 sehingga t statistik hitung (angka t output) > statistik tabel (ttabel) yang berarti ditolak, dan diterima. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Political Background dan Pengawasan Keuangan Daerah, yaitu jika Latar Belakang (Political Background) Anggota Dewan tinggi, maka Pengawasan Keuangan Daerah juga akan semakin tinggi. Berdasarkan hasil uji, data tersebut dimasukkan dalam model regresi sederhana, dengan tingkat signifikansi 5%. Y = α+β1X1+9e Y = 24,672 + 0,840 X1 +e Dari model regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Konstansta sebesar 24,672 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan maka rata-rata Pengawasan Keuangan Daerah sebesar 24,672. (2)koefesien regresi sebesar 0,840 menyatakan bahwa setiap penigkatan Political Background sebesar 1% akan meningkatkan Pengawasan Keuangan Daerah 0,840 Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan nilai koefesien parameter 0,243 dengan

signifikansi 0,009. Karena nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka ditolak, dan diterima. Dasar pengambilan keputusan juga bisa dilakukan dengan membandingkan thitung dengan ttabel. Dalam penelitian ini jumlah sampel (N) sampel 37, Varibel bebas = 2, sehingga df= N-k = 37-2 = 35, sehingga ttabel nya yaitu = 2,0322, sedangkan untuk thitung pada tabel adalah 2,783 sehingga t statistik hitung (angka t output) > statistik tabel (t tabel) yang berarti ditolak, dan diterima. Hal ini menunjukkan hubungan positif signifikan antara Pengetahuan Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah, yaitu jika Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan tinggi, maka Pengawasan Keuangan Daerah juga akan semakin tinggi. Berdasarkan hasil uji, data tersebut dimasukkan dalam model regresi sederhana, dengan tingkat signifikansi 5%. Y = β0+β1X2+e (2) Y = 24,672 + 0,243 X2 +e Dari model regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :(1) Konstansta sebesar 24,672 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan maka rata-rata Pengawasan Keuangan Daerah sebesar 24,672. (2) Koefesien regresi sebesar 0,243 menyatakan bahwa setiap penigkatan Pengetahuan Anggaran sebesar 1% akan meningkatkan Pengawasan Keuangan Daerah 0,243 Hasil analisis dan pengujian hipotesis terhadap data lapangan, diperoleh bahwa interaksi anatara Latar Belakang (Political Background) dengan Transparansi kebijakan Publik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (p = 0,047 < 0,05), dan t hitung = 2,065 > atau dengan kata lain ditolak, dan diterima, pengaruh yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen bersifat positif dengan nilai koefesien parameter 0,019. Model persamaan regresi dengan tingkat signifikansi 5% untuk menguji hipotesis ketiga adalah sebagai berikut Y = β0+β1X1+ β2X1X3+e

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) Y = 37,570 + 0,247 X1 + 0,019*X3 + e Dari model regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : (1) Konstansta sebesar 37,570 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan maka rata-rata kinerja manajerial sebesar 37,570. (2) Koefesien regresi Transparansi Kebijakan publik sebesar 0,247 menyatakan bahwa setiap peningkatan Political background sebesar 1% akan meningkatkan Pengawasan Keuangan Daerah 0,247. (3) Koefesien regresi variabel moderat-1 sebesar 0,019 menyatakan bahwa setiap interaksi antara Political Backgroud dengan Transparansi Kebijakan Publik sebesar 1% akan meningkatkan kinerja 0,019. Hasil analisis dan pengujian hipotesis terhadap data lapangan, diperoleh bahwa interaksi anatara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Transparansi kebijakan Publik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (p = 0,006 < 0,05), dan t hitung = 2,908 > atau dengan kata lain ditolak, dan diterima, pengaruh yang diberikan oleh variabel independen

terhadap variabel dependen bersifat positif dengan nilai koefesien parameter 0,006. Model persamaan regresi dengan tingkat signifikansi 5% untuk menguji hipotesis ketiga adalah sebagai berikut Y = β0+β1X2+ β2X2X3+e Y = 31,688 + 0,086 X2 + 0,006*X1 + e Dari model regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : (1) Konstansta sebesar 31,688 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan maka rata-rata Pengawasan Keuangan Daerah sebesar 31,688. (2) Koefesien regresi Transparansi Kebijakan publik sebesar 0,086 menyatakan bahwa setiap peningkatan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran sebesar 1% akan meningkatkan Pengawasan Keuangan Daerah 0,086. (3) Koefesien regresi variabel moderat-2 sebesar 0,006 menyatakan bahwa setiap interaksi antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Transparansi Kebijakan Publik sebesar 1% akan meningkatkan kinerja 0,006.

Tabel 3. Hasil Uji Interaksi Coefficients

a

Unstandardized Coefficients Model B Std. Error 1 Interaksi_X1_X3 .019 .009 2 Interaksi_X2_X3 .006 .002 Sumber : Data Primer yang diolah, 2014

PEMBAHASAN Pengaruh Political Background terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Hipotesis pertama (H1) yang menunjukkan bahwa Political background berpengaruh positif terhadap Pengawasan Keuangan Daerah. nilai koefisien regresi variabel Political background adalah 0,840

Standardized Coefficients Beta .726 .744

T 2.065 2.908

Sig. .047 .006

dan nilai thitung adalah 3,888. Nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p value 0,000. Hasil tersebut juga didukung oleh perhitungan nilai thitung = 3,888 > ttabel = 2,0322 yang menunjukkan bahwa political background berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) pada DPRD Kabupaten Tabanan.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) Hal ini disebabkan karena sebagian besar responden berasal dari bidang pendidikan ilmu sosial dan politik yang relevan dengan tugas, wewenang dan perannya. Dapat dilihat dari hasil analisis deskriptif yang menyebutkan bahwa jumlah anggota dewan yang memiliki latar belakang pendidikan ilmu sosial dan politik mendominasi sebesar 51,35 % dibandingkan dengan bidang pendidikan lainnya. Hal ini menyebabkan peran yang dijalankan oleh DPRD dalam melakukan pengawasan keuangan daerah menjadi optimal. Political background merupakan latar belakang dari pengalaman individu dalam berkecimpung di dunia politik. Political background dalam penelitian ini dilihat dari bidang pendidikan. Lembaga DPRD memiliki political background seperti individu yang ada di dalamnya. Political background menjadi pedoman bagi anggota DPRD dalam menjalankan perannya, khususnya dalam melakukan pengawasan keuangan daerah. Hal ini tidak sependapat dengan penelitian Murni dan Witono (2004) yang menyatakan political background dan personal background secara umum tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Tidak berpengaruhnya kedua variabel tersebut dikarenakan konsekuensi tugas yang mengharuskan anggota dewan dari Komisi Keuangan dan Panitia Anggaran membahas dan mengawasi jalannya pengelolaan APBD. Untuk meningkatkan kemampuannya seorang anggota dewan diikutsertakan dalam seminar-seminar, workshop-workshop, serta pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah demi meningkatkan kualifikasi yang optimal. Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Dewan pada keuangan Daerah (APBD) Hipotesis kedua (H2) yang menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap Pengawasan Keuangan Daerah. Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan

dewan tentang anggaran adalah 0,243 dan nilai thitung adalah 2,783. Nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p value 0,009. Hasil tersebut juga didukung oleh perhitungan nilai thitung = 2,783 > ttabel = yang menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) pada DPRD Kabupaten Tabanan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Isma (2007) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Jadi dapat disimpulkan semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka semakin tinggi pula pengawasan keuangan daerah. Menurut Yudoyono (2002) dalam Nayang (2008), pelaksanaan fungsi-fungsi beserta hak, tugas, dan wewenang DPRD secara efektif hanya mungkin dilakukan oleh para anggota yang memiliki kualitas yang tinggi, anggota dewan tersebut harus memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan substansi bidang tugas lembaga legislatif yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang tepat sangat tergantung pada pengetahuan dan kecakapan anggota DPRD. Jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsep teknis penyelengaraan pemerintahan, kebijakan publik. Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Pengaruh Political Background Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Variable Moderatingnya Transparansi Kebijakan Publik Untuk menguji hipotesis ketiga ini yang menyatakan bahwa tranparansi kebijakan publik sebagai variable moderating berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara political background dengan pengawasan keuangan daerah.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) Partai politik dan parlemen (legislatif) merupakan dua aktor utama yang memperoleh mandat dari masyarakat sipil, berperan mengorganisir kekuasaan dan meraih kontrol atas negara untuk kepentingan masyarakat. Ketika Pemilu dan Pilkada, parpol berperan sebagai institusi yang menyeleksi, menganalisa dan menentukan pencalonan para pasangan kepala daerah, capres dan wapres, serta para calon anggota legislatif di pusat dan daerah, sebelum menghadapi pemilu dan pilkada untuk dipilih oleh rakyat. Transparansi ini adalah kebebasan setiap individu untuk memilik calon legislatif yang sesuai dengan kriteria seseorang yang mungkin bisa dilihat dari visi, misi dari anggota legislatif. Dengan adanya transparansi maka terpilihnya atau terciptanya anggota dewan yang dipercayai oleh masyarakat yang mempunyai kinerja yang tinggi untuk melakukan pengawasan pada keuangan daerah (APBD) Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizki Haryani (2010). Hasil análisis secara parsial Variabel political background tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan daerah sedangkan variabel pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Begitu juga didapat bahwa variabel transparansi kebijakan publik dapat memoderasi pengaruh political background dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Dewan pada keuangan Daerah (APBD) Dengan Variable Moderating Transparansi kebijakan publik Untuk menguji hipotesis keempat ini yang menyatakan bahwa tranparansi kebijakan publik sebagai variabel moderating berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah antara lain akuntabilitas, value for money, kejujuran dalam mengelola keuangan publik, transparansi dan pengendalian (Mardiasmo 2002). Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat (Mardiasmo 2002). Prinsip transparansi memiliki dua aspek (1) komunikasi publik oleh pemerintah, (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Sejalan dengan penelitian oleh Rima (2006) menguji pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan variabel moderator partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing variabel pemoderasi berpengaruh signifikan terahadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah. Penelitian terhadahulu yang dilakukan oleh Isma (2007) tentang akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD). Dari hasil penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa transparansi kebijakan publik mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa transparansi kebijakan publik merupakan akses informasi bagi publik dandisisi lain juga dapat menjadi salah satu alat penunjang kontrol masyarakat atas kinerja pemerintah ataupun unit-unit kerjanya, yang khususnya kinerja anggota dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah. Dengan demikian diharapkan bahwa semakin transparan kebijakan publik dalam hal ini adalah APBD, maka dapat meningkatkan hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh dewan

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) akan semakin kuat ketika dimoderasi oleh transparsi kebijakan publik.

SIMPULAN DAN SARAN SIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian ditarik simpulan bahwa pertama, Political Background dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Semakin seorang anggota DPRD memiliki political background dan pengetahuan yang lebih baik maka pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan daerah (APBD) akan semakin berkualitas dan baik dan diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Kedua, Tranparansi kebijakan publik sebagai Variabel Moderating berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara political background dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Semakin tinggi political background maka Transparansi kebijakan publik akan meperkuatan pengawasan keuangan daerah (APBD). Hal ini akan menyebabkan pemerintahan menjadi lebih baik. Ketiga , Tranparansi kebijakan publik sebagai variable moderating berpengaruh positif terhadap hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). semakin transparan kebijakan publik, yang dalam hal ini adalah APBD maka pengetahuan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut. SARAN Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dipertimbangkan oleh beberapa pihak: Untuk pemerintah daerah disarankan agar memberikan laporan tahunan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban anggaran kepada DPRD tepat waktu, Untuk masyarakat disarankan lebih meningkatkan

pengawasan terhadap pemerintah daerah, Untuk anggota dewan agar lebih meningkatkan kinerjanya dan memiliki pengetahuan yang memadai sehingga pengambilan keputusan tidak salah dan meningkatkan pengawasan keuangan daerah, dan Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya sampel penelitian diperluas menjadi DPRD seprovinsi. DAFTAR PUSTAKA Coryanata, Isma. 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Cetakan IV. Semarang: UNDIP Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Nayang Helmayunita. 2008. Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Transparansi KebijakanPublik dan Akuntabilitas sebagai Variabel Moderating. Skripsi. Unp. Rosseptalia, Rima. 2006. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik, Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Rizki

Haryani, 2011. Pengaruh Political Background Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Kinerja Dprd Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Apbd) Dengan Variabel

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) Moderating Transparansi Publik. Sumatera Utara

Kebijakan

Tjoromidjoyo, H Bintaro, 2003, Reformasi Nasional Dan Penyelenggaraan Good Governance Dan Perwujudan Masyarakat Madani, Jakarta Yudoyono, Bambang. 2000. Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Available at www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jend ela/jendela3.htm. PP no 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah Pengawasan menurut keputusan presiden no 74 tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah