MAKALAH PENDIDIKAN PANCASILA
NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN
Guna memenuhi tugas akhir kuliah pancasila STIMIK “AMIKOM” YOGYAKARTA
Disusun oleh : Agus Dwi Andi Hermansah NIM : 11.01.2858 Kelompok B Prodi. Teknik Informatika Jurusan. Teknik Informatika ]
Dosen Pengampu : Irton, SE,M.Si.
NEGARA dan SISTEM PEMERINTAHAN Menurut ahli tata Negara sokrates, Aristoteles, dan Plato (SPA), adanya Negara dimulai 400 tahun sebelum masehi.Keberadaan Negara di dalam masyarakat menurut Thomas Van Aquino didorong oleh dua hal yaitu manusia sebagai mahkluk social dan manusia sebagai mahkluk politik. Manusia sebagai mahkluk social mempunyai sifat tidak bias hidup sendiri dan juga sebagai mahkluk politik memiliki naluri untuk berkuasa.Oleh karena itu,menurut Thomas Hobbes,keberadaan
Negara
sangat
diperlukan
sebagai
tempat
berlindung
bagi
individu,kelompok,dan masyarakat. A. Latar Belakang Perlunya Negara Di Indonesia, individu yang sudah berumur 17 tahun keatas akan mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).KTP menunjukan bahwa anda adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah kecamatan tertentu.Apabila anda keluar negeri, maka anda akan mendapat pertanyaan, anda berasal dari Negara mana? Dalam bab ini, kita akan menbahas tentang Negara, baik menyagkut alas an terbentuknya Negara, fungsi, dan hubungan antara warga Negara dengan Negara. Keberadaan Negara sebagaimana uraian diatas menimbulkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan mekanisme pembentukan Negara yang mendapat legitimasi (pengakuan) dari seluruh mayarakat secara bersama.Mekanisme yang demokratis dan universal bagi pembentukan Negara adalah pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan wadah untuk melakukan kontrak social dengan cara memberikan suara kepada orang yang dipilhnya guna melindungi kepentingan keseluruhan rakyat suatunegara. Negera dalam menjalani kehidupanya tentu menghadapi berbagai maslah dalam menjaga eksistensinya. Maslah yang dihadapi oleh Negara pada saat ini antara lain adalah masalah globalisasi dan otonomi daerah, meskipun kedua hal tersebut juga dapat member keuntungan bagi kemajuan suatu Negara. Keuntungan globalisasi bagi bangsa Negara Indonesia adalah dapat member nilai tambah berupa kemudahanmemperoleh informasi, teknologi, maupun pengetahuan yang berkembang dan terjadi di seluruh dunia. Sama halnya otonomi daerah juga dapat member keuntungan yang besar bagi bangsa Indonesia untuk dapat hidup mandiri dalam mengelola dan mengekplorasi sumber daya alam dan manusia yang ada didaerahnya secara optimal.
B. Pengertian dan Definisi Negara Negara berasal dari kata State (inggris), staat (belanda), dan etat (prancis).state,staat,dan etat berasal dari bahasa latin status atau statum yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap.
Kata status atau statum lazim diartikan sebagai standing atau station (kedudukaan). Istilah ini dihubungkan dengan kedudukan persekutaun hidup manusia, yang juga sama dengan istilah status civitatis stau status republicae.Dari pengertian inilah kata status pada abad ke-16 dikaitkan dengan kata Negara. Definisi Negara menurut beberapa ahli adalah ssebagai berikut: 1.
Negara menurut John Look (1632-1704) dan Rousseau (1712-1778) dalam buku ilmu Negara (1993), adalah suatu badan atau organisasi hasil dari pada perjanjian masyarakat 3.
2.
Negara menurut Max Weber dalam buku Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani (2000) adalah suatu masyarakt yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.
3.
Negara menurut Roger F. Soltau dalam buku Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani (2000) adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakt.
4.
Negara menurut Mac Iver dalam buku Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani (2000) adalah suatu Negara harus memenuhi tiga unsure pokok, yaitu pemerintahan, komunitas,atau rakyat, dan wilayah tertentu.
C. Unsur-Unsur Negara Terbentuknya Negara dapat terjadi karena adanya beerapa unsure. Unsur-unsur pembentukan Negara tersebut adalahsebagai berikut: 1.
Penduduk Penduduk adalah semua orang yang berdomisili serta menyatakan kesepakatan diri ingin bersatu. Yang dimaksud dengan semua orang adalah penduduk indinesia dan Negara lain (asing) yang sedang berada di Indonesia untuk wisata, bisanis, dan lainya.Menurut data biro pusat statistic (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2003 lebih kurang 210 juta jiwa dengan komposisi 50% adalah berasal dari suku bangsa etnis jawa.
2.
Wilayah Negara memiliki batas/territorial yang jelas atas darat, laut, dan udara di atasnya.Wilayah Indonesia terletak diantara dua benua yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra yaitu samudra Indian dan Pasifik.Letak ini membuat Indonesia berada pada posisi strattegis yang menjadi jalur lalu lintas transpirtasi dunia.Di wilayah udara, Indonesia berada pada posisi GSO (Geo Stationery Orbit).Posisi ini strategis untuk menempatkan satelit.Posii silang ini menguntungkan Indonesia karena terletak di wilayah bisnis perdagangan dunia.
3.
Pemerintah Sistem pemerintahan yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah system pemerintahan presidensial.Dalam system ini, presiden memiliki hak prerogative untuk memilih dan mengangkat serta memberhentikan para menteri sebagai pembantunya.
D. Klasifikasi Negara Klasifikasi Negara dapat dilihat berdasarkan beberapa indicator, seperti jumlah orang yang berkuasa, bentuk Negara, dan asas pemerintahan. 1.
Jumlah orang yang berkuasa danorientasi kekuasan Jumlah orang yang berkuasa dapat berjumlah satu orang, sekelompok orang, atau banyak orang. Berdasarkan jumlah orang yang berkuasa dan orientasi kekuasan terdapat enam bentuk klasifikasi Negara:
2.
Jumlah Penguasa
Bentuk Positif
Bentuk Negatif
Satu Orang
Monarki
Tirani
Sekelompok Orang
Aristokrasi
Oligarki
Banyak Orang
Demokrasi
Mobokrasi
Bentuk Negara ditinjau dari sisi konsep dan teori modern terbagi menjadi dua, yaitu: a.
Negara Kesatuan Negara kesatuan adalah Negara yang berdaulat dan merdeka, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah.
b.
Negara Serikat Negara serikat merupakan bentuk Negara yang gabungan dari beberapa Negara bagian dari Negara serikat.Kekuasan asli dalam Negara federasi merupakan Negara bagian, karena ia berhubungan langsung dengan rakyatnya.Sementara, Negara federasi bertugas untuk menjalankan hubungan luar negeri, pertahanan Negara, keuangan, dan urusan pos.
3.
Asas penyelenggaran kekuasan, yaitu berbagai tipe Negara menurut kondisinya, seperti: a.
Menurut Ekonomi Negara agraris, industri, erkembang, sedang berkembang, dan belum berkembang.
b.
Menurut Politik Negara demokratis, otoriter, totaliter, satu partai, multipartai, dan sebagainya.
c.
Menurut Sistem Pemerintahan Sistem pemerintahan presidantil, parlementer, junta militer, dan sebagainya.
d.
Menurut Ideologi Bangsa Negara sosialis, liberal, komunis, fasis, agama, dan sebagainya.
E. Sifat Organisasi Negara Sifat organisasi Negara berbeda dengan organisasi lainya, yakni: 1. Sifat Memaksa Setiap Negara dapat memaksa kehendak dan kekuasaanya, baik melalui jalur hukum maupun jalur kekuasaan atau kekerasan. 2. Sifat Monopoli Setiap Negara menguasai hal-hal tertentu demi tujuan Negara tanpa ada saingan. 3. Sifat Totalitas Semua hal tanpa kecuali mencangkup kewenangan Negara, misalnya semua orang harus membayar pajak, semua orang wajib membela Negara, semua orang sama dihadapan hokum, dan sebagainya.
F. Fungsi Negara Secara umum Negara memiliki empat fungsi utama bagi bangsanya, yaitu: 1. Fungsi pertahanan dan keamanan Negara melindungi rakyat, wilayah, pemerintahan dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar. 2. Fungsi pengaturan dan ketertiban Negara menciptakan Undang-undang (UU) dan peraturan pemerintah (PP), serta menjalankanyan demi terwujudnya tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran Negara melakukan upaya eksplorasi sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. 4. Fungsi keadilan menurut Hak dan Kewajiban Negara menciptakan dan menegakan hokum secara tegas dan tanpa pilih kasih menurut hak dan kewajiban yang telah dikontribusikan kepada bangsa dan Negara.
G. Elemen Kekuatan Negara Kekuatan suatu Negara tergantung pada beberapa elemen seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, kekuatan militer, dan territorial Negara tersebut.Beberapa elemen kekuatan Negara adalah sebagai berikut: 1. Sumber Daya Manusia Semakin banyak jumlah penduduk, semakin berkualitas SDM, dan semakin tinggi tingkat kesehatan, maka Negara akan semakin maju dan kuat. 2. Teritorial Negara Semakin luas dan strategis, maka Negara tersebut akan semakin kuat.
3. Sumber Daya Alam Semakin tinggi kekayaan alam, maka Negara tersebut semakin kuat, Negara yang kaya akan minyak, agroindustri, dan manufaktur akan menjadi Negara yang tangguh. 4. Kapasitas Pertanian dan Industri Tingkat budaya, usaha warga Negara dalam bidang pertanian, industry, dan perdagangan yang maju, menjamin kecukupan pangan atau swasembada pangan ehingga Negara menjadi kuat. 5. Kekuatan Militer dan Mobilitasnya Negara yang memiliki jumlah anggota militer, dan kualitas personel dan peralatan yang baik akan meningkatkan kemampuan militer dalam mempertahankan kedaulatan Negara. 6. Elemen Kekuatan yang Tidak Berwujud Segala factor yang mendukung kedaulatan Negara, berupa kepribadian dan kepemimpinan, efisiensi birokasi, persatuan bangsa, dukungan internasianal, reputasi bangsa (nasionalisme), dan sebagainya.
H. Hubungan Negara dengan Warga Negara Negara sebagai lembaga dan warga Negara sebagai penghuni lembaga harus mempunyai hubungan yang baik.Negara berkewajiban melindungi kepentingan keseluruhan rakyat tanpa kecuali.Oleh karena itu warga Negara juga harus memberikan konstribusi pemikiran dan ide secara nyata bagi kelangsungan kehidupan Negara dalam segala aspek.Karena secara hakiki, warga
Negara
itulah
yang
paling
memahami
dan
mengatahui
apa
yang
dibutuhkannya.Sebagaimana ucapan mantan presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy yaitu “Jangan tanyakan apa yang bisa negara berikan kepadamu, tetapi tanyakan apa yang bias kau berikan kepada negaramu. I.
Sistem Pemerintahan Negara Sistem pemerintahan Negara dalam arti luas adalah meliputi seluruh lembaga
pemerintahan Negara yang ada, yaitu Badan Legislatif, Badan Eksekutif, dan Badab Yudikatif.Menurut teori Trias Politika, ketiga badan tersebut memiliki fungsi sebagai berikut: 1. Badan Legislatif Adalah badan yang berfungsi sebagai pembuat undang-undang atau peraturan daerah yang pengesahanya dilakukan bersama dengan Presiden atau Kepala Daerah.Lembaga ini meliputi DPR, DPRD I, dan DPRD II yang masing-masing menjalankan tugas dan fungsinya menurut tingkatanya. 2. Badan Eksekutif Adalah badan yang berfungsi menjalankan undang-undang yang mendapat persetujuan secara bersama-sama antara DPR dengan Presiden.Lembaga ini
meliputi presiden, wakil presiden, para mentri departemen dan non departemen, gubernur berserta muspida, bupati/walikota,beserta mospida, camat, lurah/desa. 3. Badan Yudikatif Adalah badan yang berfungsi mengadili penerapan undang-undang.Lembaga ini meliputi Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Komstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Mahkamah Agung (MA) berfungsi memberi pertimbangan kepada presidententang pemberian grasi, amnesty, abolisi, rehabilitasi yang merupakan hak progetif presiden dalam bidang hukum. Mahkamah Konstitusi (MK) berfungsi melakukan iju undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan konflik antar lembaga Negara dan melakukan pembubaran partai politik bila melakukan pelanggaran UUD 1945. Komisi Yudisial (KY) berwenang merekrut dan menyeleksi calon Hakim Agung Ketiga Lembaga ini memiliki fungsi dan tugas yang saling terkait dan bersifat hierarkis hingga ketingkat daerah tingkat kabupaten/kota sedangkan, khusus polisi berada hingga tingkat lurah/desa. J.
Kesimpulan
Perlunya negara untuk melindungi individu, wilayah, dan masyarakat yang lemah dari individu atau penguasa yang otoriter. Organisasi yang memiliki sifat monopolis yang berfungsi mengatur pemerintah rakyat dan wilayah. Unsur negara meliputi penduduk, wilayah, dan pemerintah. Klasifikasi negara ditinjau dari jumlah penguasa: 1. Monarki 2. Aristokrasi 3. Demokrasi 4. Tirani 5. Oligarki 6. Mobokrasi Bentuk negara menurut teori modren 1. Negara kesatuan 2. Negara federasi Bentuk negara menurut asas penyelenggaraan kekuasaan dapat diklasifikasi: 1. Menurut ekonomi 2. Menurut politik
3. Menurut pemerintahan Sifat negara: 1. Hankam 2. Pengatur ketertiban 3. Kesejahteraan dan Kemakmuran 4. Keadilan Elemen kekeatan negara: 1. SDM 2. Teritorial negara 3. SDA 4. Kepastian pertanian dan industri 5. Kekuatan militer dan mobilitasnya 6. Kekuaan yang abstrak Negara wajib melindungi kepentingan keseluruhan rakyat tanpa kecuali Sistem pemerintahan negara dalam arti luas: 1. Badan Eksekutif 2. Badan Legislatif 3. Badan Yudikatif K. Referensi Srijanti, A. Rahman H. I., Purwanto S. K. 2007. Etika Berwarga Negara . Jakarta : Selemba Empat
