NASKAH AKADEMIK REVISI STANDAR PENDIDIKAN DOKTER GIGI INDONESIA
Disusun oleh: POKJA Revisi Standar Kompetensi dan Standar Pendidikan Profesi Dokter gigi
KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI HEALTH PROFESSIONAL EDUCATION QUALITY INDONESIA 2011 i
KATA SAMBUTAN
Bila dibutuhkan sambutan oleh: - Ketua HPEQ - Ketua Afdokgi dll
ii
LEMBAR KONTRIBUTOR
Daftar nama-nama yang turut serta dalam proses penyusunan naskah akademik ini adalah: 1. Andi Sumidarti (Ketua Pokja) 2. Eriska Riyanti (Sekretaris) 3. Grita Sudjana (Anggota) 4. Harum Sasanti (Anggota) 5. Wiwi (Anggota)
iii
UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih disampaikan kepada: 1. Health Professional Education Quality 2. Kelompok Kerja Revisi Standar Kompetensi dan Pendidikan Dokter Gigi Indonesia. 3. Ketua Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia. 4. Seluruh Fakultas Kedokteran Gigi dan Program Studi Kedokteran Gigi di Indonesia. 5. Persatuan Dokter Gigi Indonesia 6. Tim Survei Institusi Pendidikan Dokter Gigi Indonesia 7. Tim Survei Rumah Sakit Gigi Mulut 8. Tim Survei Puskesmasn dan Rumah Sakit Jejaring 9. Stakeholders 10. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
iv
KATA PENGANTAR Dengan nama Allah swt yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas perkenan dan ridho-Nya, Naskah Akademik Revisi Standar pendidikan dapat diselesaikan. Naskah Akademik ini disusun berdasarkan hasil survei pemetaan institusi pendidikan Dokter gigi sesuai kebutuhan masyarakat, survei penyelenggaraan RSGMP, kajian kebutuhan masyarakat, dan kajian jenis tindakan serta jumlah kasus. Mekanisme kerja yang dilalui menampung asupan dari berbagai pihak selaku stakeholders yaitu unsur PDGI, FKG/Prodi, AFDOKGI, dan RSGM. Kebersamaan dalam bertukar pendapat pada peyusunan Naskah Akademik ini sebagai wujud komitmen dan dedikasi yang luhur terhadap kualitas pendidikan profesi Dokter gigi di Indonesia. Selanjutnya, diharapkan Naskah Akademik ini dimanfaatkan untuk penyusunan Revisi Standar Kompetensi Dokter gigi edisi tahun 2010. Akhir kata ungkapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi ditujukan kepada semua pihak yang telah membantu pemikiran, waktu, dan tenaga sehingga buku ini dapat diselesaikan.
v
DAFTAR ISI Hal Kata Sambutan ............................................................................... ii Lembar Kontributor ....................................................................... iii Ucapan Terima Kasih .................................................................... iv Kata Pengantar ............................................................................... v Daftar Isi ....................................................................................... vi Bab I
Pendahuluan .............................................................. 1. Latar Belakang ....................................................... 2. Urgensi .................................................................. 3. Tujuan Naskah Akademik ..................................... 4. Harapan .................................................................
1 1 2 2 3
Bab II
Kajian Kesetaraan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi (KKG Th. 2006) dengan Standar Pendidikan Nasional dan Standar Akademik BAN-PT ..................
4
Bab III
Standar Isi ..................................................................
6
Bab IV
Standar Proses .............................................................
9
Bab V
Standar Kompetensi Lulusan .......................................
11
BAB VI
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan ...............
19
BAB VII
Standar Sarana dan Prasarana ......................................
22
BAB VIII
Standar Pengelolaan ....................................................
24
BAB IX
Standar Pembiayaan ....................................................
27
BAB X
Standar Penilaian Pendidikan .....................................
28
BAB XI
Penutup ........................................................................
30
vi
BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Praktek Kedokteran, UU No. 29 tahun 2004 pasal 7 ayat 2, standar kompetensi dan standar pendidikan profesi dokter dan Dokter gigi yang disahkan Konsil, ditetapkan bersama oleh Konsil Kedokteran Indonesia dengan Kolegium kedokteran, kolegium Kedokteran gigi, Asosiasi institusi pendidikan kedokteran, Asosiasi institusi pendidikan Kedokteran gigi, dan Asosiasi rumah sakit pendidikan. Di tahap ini, penyusunan standar adalah dalam bentuk revisi standar yang ada. Oleh sebab itu KKI perlu bekerjasama dan mendengarkan masukan dari para penyelenggara pendidikan dan juga para pengguna jasa layanan lulusan. Proses revisi standar hendaknya dimulai berbasis masukan dari kedua pihak tersebut. Dokter gigi saat ini dan masa depan diharapkan memiliki kompetensi yang mampu menjawab tantangan baik lokal maupun global berlandaskan tuntutan MDG’s dan Green Dentistry dalam rangka melaksanakan patient safety practice. Untuk mencapai hal tersebut di atas pendekatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang holistik, menyeluruh, dan paripurna menjadi penting dan perlu perhatian kita bersama. Falsafah di atas dibangun atas dasar kebutuhan ideal profesi Dokter gigi. Namun pelaksanaan pendidikan Kedokteran gigi di berbagai institusi pendidikan (FKG dan Prodi KG) masih mengalami beberapa kendala dalam mengimplementasikan standar kompetensi ke dalam kurikulum. Masih banyak FKG/Prodi yang belum memahami betul bagaimana menyusun pernyataan kemampuan dasar dari kompetensi penunjang yang ada, sehingga FKG/Prodi merasa adanya missing link antara standar kompetensi KKI ke kurikulum FKG/Prodi. Oleh karena itu dikhawatirkan bila kemampuan dasar tidak tersusun maka sasaran kompetensi tidak tercapai. Pertemuan konsolidasi diharapkan dapat menghasilkan rancangan revisi standar untuk kemudian dikaji dan disempurnakan dalam beberapa kegiatan selanjutnya, dengan melibatkan kalangan yang lebih lengkap. Dasar Hukum dilaksanakannya kegiatan adalah: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 1
3. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 4. Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional Dengan adanya proyek HPEQ Kemendiknas bersama stakeholders didapatkan kesempatan untuk menyempurnakan buku Standar Kompetensi Dokter gigi edisi tahun 2006. 2. Urgensi Mengingat implementasi standar kompetensi Dokter gigi di FKG/Prodi se-Indonesia mulai diberlakukan sejak tahun ajaran 2007/2008, berarti dalam waktu kurang lebih dua tahun kedepan akan dihasilkan dokter dengan kurikulum berbasis kompetensi. Dalam waktu bersamaan selayaknya sudah disiapkan alat ukur keberhasilan kurikulum berbasis kompetensi menurut persepsi lulusan dan pengguna jasa. Dengan demikian, demi kelancaran keterukuran kurikulum berbasis kompetensi maka perlu disusun revisi standar kompetensi Dokter gigi di Indonesia agar lulusan Dokter gigi Indonesia dapat berkomunikasi dan bersaing secara profesional dengan Dokter gigi di luar Indonesia. Guna tercapainya keutuhan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan standar yang berlaku diperlukan pengembangan kemampuan dasar sebagai kelengkapan dari standar kompetensi yang sudah ada. Pernyataan kemampuan dasar yang terusun harus diikuti oleh forum sosialisasi untuk mendapatkan persamaan pemahaman dari seluruh FKG/Prodi seIndonesia. Selain itu revisi standar kompetensi Dokter gigi ini diperlukan dalam rangka persiapan diri menghadapi akreditasi dari pihak yang berwenang yang akan berlangsung tahun 2011. 3. Tujuan Tujuan utama penyusunan naskah akademik revisi standar kompetensi Dokter gigi adalah: 1. Mengidentifikasi isi dari standar kompetensi profesi dokter dan Dokter gigi edisi tahun 2006 yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. 2. Mengidentifikasi masukan untuk revisi standar kompetensi profesi dokter dan Dokter gigi. 3. Menyusun naskah awal revisi standar kompetensi profesi dokter dan Dokter gigi.
2
Adapun tujuan khusus disusunnya naskah akademik ini untuk menggambarkan kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif yang diharapkan dapat diraih oleh lulusan Dokter gigi baru. Ketiga kemampuan di atas dirancang melalui pernyataan kemampuan dasar yang berisikan Basic Medica Science, Basic Dental Science, Basic Sciences and Behavioral Sciences, dan Mata Kuliah Dasar Umum sesuai ketetapan pemerintah. Pernyataan kemampuan dasar di atas dikembangkan melalui berbagai pertimbangan berdasarkan kebutuhan masyarakat akan kesehatan gigi dan mulut. Survei kebutuhan masyarakat yang telah dikaji oleh Pokja Pemetaan Kedokteran gigi (dapat dilihat pada Lampiran). Tujuan lain disusunnya naskah akademik ini adalah untuk menyelesaikan tugas institusi pendidikan profesi Dokter gigi seperti yang tertera pada buku Standar Kompetensi Dokter gigi tahun 2006 Bab IV halaman 26. 4. Harapan Penyusunan naskah akademik ini diharapkan dapat membantu institusi pendidikan profesi Dokter gigi dalam menjabarkan dan menerapkan kurikulum berbasis kompetensi.
3
BAB II KAJIAN KESETARAAN STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI (KKG TH. 2006) DENGAN STANDAR PENDIDIKAN NASIONAL DAN STANDAR AKADEMIK BAN-PT Standar Pendidikan Profesi Dokter gigi yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2006 memiliki kelebihan dalam aspek latar belakang, tujuan, dan sasaran serta landasan hukum, fasilitas RSGMP secara khusus dan aturan pembukaan dan penutupan program studi Dokter gigi. Sedangkan pada standar akademik BAN-PT tidak menampung hal tersebut di atas oleh karena standar akademik BAN-PT dijabarkan hanya secara umum pada level sarjana (S-1). Sementara standar pendidikan profesi Dokter gigi menampung kebutuhan penyelenggaraan pendidikan profesi Dokter gigi yang setingkat lebih tinggi dari level sarjana (S-1). Pada prinsipnya isi standar Pendidikan Dokter gigi yang diterbitkan oleh KKI tahun 2006 dan cetakan ke-2 tahun 2008 tidak ada perubahan yang mendasar, namun tim Pokja revisi menyusun standar pendidikan profesi Dokter gigi dan menyesuaikan struktur-struktur dan komponen-komponen yang ada pada standar nasional pendidikan dan standar akademik BAN-PT, yaitu:
4
RINCIAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN – BAN PT (PP. 19/2005) Standar Nasional Pendidikan Analisis Sistemik Pendidikan
Komponen
STANDAR ISI KURIKULUM STANDAR PROSES TATA PAMONG (Governance) SISTEM PEMBELAJARAN SUASANA AKADEMIK STANDAR KOMPETENSI MAHASISWA DAN LULUSAN LULUSAN STANDAR PENDIDIK DAN SUMBER DAYA MANUSIA TENAGA KEPENDIDIKAN STANDAR SARANA DAN SARANA DAN PRASARANA PRASARANA STANDAR PENGELOLAAN VISI, MISI, SASARAN, DAN TUJUAN SISTEM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI SISTEM PENJAMIN MUTU STANDAR PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN, PELAYANAN/ PENDIDIKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA
5
BAB III STANDAR ISI Hakekat pendidikan Kedokteran gigi adalah pendidikan akademik profesional, berarti pendidikan Kedokteran gigi mencakup pendidikan dan pelatihan untuk memperoleh ilmu pengetahuan bidang Kedokteran gigi, keterampilan klinik sekaligus sikap sebagai seorang Dokter gigi yang profesional. Program pendidikan Kedokteran gigi juga mencakup Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Ketiga unsure ini dalam pelaksanaannya saling terkait dan sulit dipisahkan satu sama lain. Selanjutnya akan diuraikan menjadi komponen-komponen standar. 1. Kurikulum Unsur utama dari pendidikan adalah kurikulum. Menurut PP Nomor 60 tahun 1999, kurikulum merupakan dasar penyelenggaraan program studi yang disusun oleh masing-masing pendidikan tinggi. Sedangkan program studi adalah rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum. (SK Mendiknas Nomor 232/U/2000). 1.1. Komponen-komponen yang harus ada di setiap kurikulum adalah sebagai berikut. 1.1.1. Kompetensi lulusan Kompetensi i ni harus ditetapkan dahulu secara bersama oleh seluruh stakeholders dan merupakan keluaran (output) yang dimiliki oleh lulusan. Kompetensi yang ditetapkan bersama mencakup Domain (Area Kompetensi), Kompetensi Utama dan Kompetensi Penunjang. (Lampiran 1, Buku Standar Kompetensi yang telah diterbitkan dan sementara direvisi yang terdiri dari 6 domain, 16 kompetensi utama, 145 kompetensi penunjang, dan 36 kemampuan dasar serta beberapa masukan agar supaya Kedokteran gigi forensik dan Kedokteran gigi keluarga dimasukkan 6
dalam standar kompetensi). 1.1.2. Sasaran pembelajaran Kompetensi penunjang diuraikan menjadi kemampuan dasar (foundational abilities) oleh masing-masing institusi pendidikan. Selanjutnya kompetensi penunjang dan kemampuan dasar akan menjadi sasaran pembelajaran dari program studi pendidikan Dokter gigi. 1.1.3. Materi pembelajaran Materi pembelajaran disiapkan sesuai dengan kompetensi lulusan dan strategi pengajaran. Materi ini sebaiknya dalam bentuk mata ajaran atau modul yang terintegrasi. Materi pembelajaran harus mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Kedokteran gigi yang berkembang sangat cepat. 1.1.4. Evaluasi Evaluasi pembelajaran merupakan bagian atau tahap yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Selain menggambarkan pencapaian kemampuan mahasiswa, evaluasi pembelajaran juga merupakan umpan balik bagi proses pendidikan. 1.1.4.1. Metode evaluasi harus ditentukan oleh i nst i t usi pendidikan dan disesuaikan dengan metode pembelajaran yang digunakan. 1.1.4.2. Evaluasi dilakukan oleh dosen secara reguler untuk mengetahui perkembangan pencapaian kompetensi oleh mahasiswa, dan diadministrasikan dengan baik. 1.1.4.3. Evaluasi pembelajaran didasarkan pada standar kompetensi yang telah ditetapkan, dan harus mampu menunjukkan pencapaian penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 1.1.4.4. Lingkup dan pembobotan evaluasi pembelajaran harus jelas dan diketahui oleh semua pihak terkait. 1.2. Manajemen Kurikulum Manajemen kurikulum mencakup : 7
1.2.1.Perencanaan dan pengorganisasian kurikulum Institusi pendidikan merencanakan kurikulum yang akan digunakan dan membentuk badan/unit yang bertugas mengelola kurikulum. Kedudukan badan/unit kurikulum harus jelas didalam struktur organisasi institusi pendidikan. 1.2.2. Pelaksanaan Institusi pendidikan melaksanakan kurikulum yang telah disepakati bersama dan memantau pelaksanaannya secara konsisten dan berkesinambungan. 1.2.3. Evaluasi Evaluasi pelaksanaan kurikulum dan monitoring, dilakukan oleh institusi pendidikan, yaitu badan audit internal; dan audit eksternal dilakukan oleh badan akreditasi 1.2.4. Perbaikan Perbaikan dan penyempurnaan kurikulum harus dilakukan oleh institusi pendidikan sesuai dengan rekomendasi dari tim monitoring dan evaluasi.
8
BAB IV STANDAR PROSES 1.
Tata Pamong (Governance) 1.1. Organisasi : institusi pendidikan harus mempunyai struktur organisasi dengan tata kerja yang mendukung visi dan misi institusi pendidikan. Job description dari masing-masing pimpinan / unit organisasi harus ditulis secara jelas. 1.2. Rencana Induk Pengembangan (RIP): institusi pendidikan mempunyai RIP sebagai payung penyusunan Renstra. 1.3. Rencana Strategis (Renstra): Institusi pendidikan harus menyusun Renstra secara jelas dan disosialisasikan kepada seluruh institusi pendidikan. 1.4. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT): Institusi pendidikan harus menyusun RKAT sebagai jabaran dari Renstra.
2.
Strategi pengajaran 1.1 Disain Kurikulum : Disain kurikulum ditentukan oleh masing-masing institusi pendidikan dan dapat disesuaikan dengan kondisi masingmasing institusi. Disain ini disusun sedemikian rupa agar pencapaian kompetensi mahasiswa setiap semester/ tahun diukur. Disain kurikulum bidang Kedokteran dan Kedokteran gigi saat ini menekankan pentingnya “early clinical exposure”. Berarti masalah-masalah klinis telah diberikan pada mahasiswa sedini mungkin dan menjadi landasan belajar mereka. 2.2 Metode pembelajaran : Sesuai dengan kebijakan pemerintah, institusi pendidikan Kedokteran gigi harus menerapkan metode pembelajaran berfokus pada mahasiswa (student centered learning). Metode pembelajaran tersebut mencakup small group discussion, role play and simulation, discovery learning, self directed learning, cooperative learning, collaborative learning, contextual instruction, problem based learning, case study and case report, skill lab, scientific session. Metode pembelajaran semacam ini akan membantu mahasisw a dalam mengembang kualitas belajar mandiri, belajar sepanjang hayat, berfikir kritis dan analisis 9
berdasarkan evidence based dentistry. 2.
Suasana Akademik Ketersediaan sarana dan prasarana untuk memelihara interaksi dosen/mahasiswa baik di dalam maupun di luar kampus untuk menciptakan iklim yang mendorong perkembangan dan kegiatan akademik professional Meningkatkan mutu dan kuantitas interaksi kegiatan akademik dosen, mahasiswa, dan civitas akademik lainnya. Merancang dan mengembangkan suasana akademik yang kondusif untuk pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Keikutsertaan civitas akademika dalam kegiatan akademik (seminar, symposium, diskusi, eksibisi/olahraga dan seni) di kampus.
10
BAB V STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Standar kompetensi lulusan digunakann sebagai pedoman penilaian dan penentuan kelulusan peserta didik dan satuan pendidikan. Meliputi kompetensi untuk seluruh kelompok mata kuliah, kompetensi yang dimaksud adalah mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang akhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, tekhnologi dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Jenjang pendidikan akademik Kedokteran gigi atau pendidikan S1 Kedokteran gigi menghasilkan lulusan sarjana Kedokteran gigi dan mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran gigi (SKG) yang merupakan prasyarat untuk melanjutkan ke program profesi Dokter gigi. Dalam surat keputusan KKI No. 22 dan 23 tahun 2006 tidak dipisahkan tetapi merupakan satu kesatuan. Dalam kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) kualifikasi learning outcome sarjana Kedokteran gigi (SKG) berada pada level 6 KKN.
11
LEVEL
DESKRIPTOR HASIL PEMBELAJARAN
Catatan
6
Mampu memanfaatkan IPTEKS dalam bidang keahliannya dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah: 1. Menguasai keterampilan dalam menerapkan IPTEK laboratorium Biomedik yang relevan, Material Kedokteran gigi, dan Biologi Oral. 2. Mampu melakukan identifikasi agen, yaitu; Virus, Bakteri, Parasit, Jamur dan toksin, dan radiasi sebagai penyebab penyakit gigi dan mulut. 3. Mampu menganalisis metabolisme dan cara kerja (Farmakodinamika) obat yang relevan dengan bidang Kedokteran gigi. 4. Mampu memilih dan menganalisis material Kedokteran gigi yang digunakan dalam perawatan penyakit gigi dan mulut.
Perhatian bagi Pimpinan Institusi untuk menyiapkan sarana dan prasarana dan yang berhubungan dengan IPTEK
Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan spesifik dan mendalam di bidang-bidang tertentu, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural: 1. Menguasai pengetahuan tentang prinsip-prinsip Kedokteran gigi dasar yang berhubungan dengan terjadinya masalah kesehatan gigi, beserta patogenesis dan patofisiologisnya. 2. Menguasai pengetahuan tentang masalah kesehatan baik secara molekuler maupun seluler melalui pemahaman mekanisme normal dalam tubuh. 3. Memahami pengetahuan tentang penyakit kongenital, trauma, infeksi dan degeneratif yang relevan dengan
Perhatian bagi Pimpinan Institusi untuk menyiapkan sarana dan prasarana dan SDM yang berhubungan dengan IPTEK
12
Ditambah dengan pengetahuan Farmasi yang relevan dg bidang KG.
Kedokteran gigi. 4. Menguasai pengetahuan tentang prinsip promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif terhadap masalah-masalah kesehatan gigi dan mulut. 5. Menguasai pengetahuan tentang sistim kesehatan nasional dan prioritas masalah kesehatan. Mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data, dan memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi: 1. Menguasai keterampilan melakukan kajian ilmiah dengan menyusun perencanaan dan pelaporan penelitian serta penyusunan karya tulis ilmiah. 2. Mampu menganalisis data epidemiologi suatu masalah kesehatan gigi dan mulut dan menyusun laporan. 3. Menguasai keterampilan dalam menerapkan manajemen Puskesmas dan layanan primer kesehatan. 4. Menguasai keterampilan survey epidemiologi untuk menentukan prioritas masalah kesehatan gigi dan mulut dalam sistim kesehatan nasional. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi: 1. Bertanggungjawab kepada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja laboratorium biomedik yang relevan serta laboratorium teknik Kedokteran gigi. 2. Menguasai dan menerapkan manajemen puskesmas dan layanan primer kesehatan dalam prinsip-prinsip promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif terhadap masalah-masalah 13
Mahasiswa harus diberikan pengalaman untuk bekerja di lab Biomedik yang relevan dan lab teknik KG
kesehatan.
14
Sedangkan learning outcome Dokter gigi (drg) pada level 7/ KKNI. KKNI Level 7 1. Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, danb mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan IPTEK: Mampu merencanakan dan mengelola praktek kedokteran Mampu menganalisis kesahihan informasi kesehatan secara kritis dengan pendekatan evidence based dentistry Mampu memberikan informasi dan edukasi kesehatan gigi dan mulut pada tingkat individu, keluarga atau masyarakat Mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien Senantiasa mawas diri dan mempraktekkan belajar sepanjang hayat
STANDAR KOMPETENSI
(D:V KU:14 & 15; D:VI KU: 16) (D:I, KU: 2)
(D: I, KU: 3 dan D: V, KU: 14 & 15)
(D: I, KU: 3) (D: I, KU: 2)
2. Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan seni di dalam bidang keilmuannya:
Bertakwa kepada Tuhan YME
Mampu bekerja dengan berlandaskan etika Mampu melaksanakan pelayanan medik Kedokteran gigi secara profesional Memahami prinsip ilmu kedokteran klinik dan para klinik yang relevan
15
(D: I, KU: 4) (D: I, KU: 1) (D: I - VI)
(D: II, KU: 5-7)
Menguasai ilmu Kedokteran gigi klinik
(D: II, KU: 8)
Mengintepretasikan hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, uji laboratorium, dan pemeriksaan lain yang relevan Menegakkan diagnosis, merancang perawatan, memprediksi prognosis penyakit/kelainan gigi dan mulut dsb
(D: III, KU: 9)
3. Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategi dengan akuntabilitas dan bertanggung jawab: Mampu mengintepretasikan data klinis dan merumuskannya menjadi diagnosis sementara dan diagnosis banding Mampu mengidentifikasi kesenjangan ilmu pengetahuan ada dan mengembangkan menjadi pertanyaan penelitian Mampu merencanakan, merancang, dan mengimplemantasikan penelitian Mampu menuliskan dan mempresentasikan hasil penelitian sesuai dengan kaidahkaidah artikel ilmiah Mampu mengidentifikasi, menjelaskan dan merancang penyelesaian masalah kesehatan secara ilmiah
16
(D: III, KU: 10 & 11)
(D: III, KU: 10)
(D: I, KU: 2)
(D: I, KU: 2, D: II, KU: 7)
(D: I, KU: 2)
(D: I, KU: 2; D: 2, KU: 5-8, D: V, KU: 14 & 15)
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kompetensi yang diharapkan oleh KKNI sudah tercantum di dalam standar kompetensi Dokter gigi yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia Tahun 2006. Namun demikian untuk meraih kompetensi di atas diperlukan penguatan dari sudut pandang administrasi pendidikan agar kualitas penyelenggaraan pendidikan profesi Dokter gigi dapat dipertanggungjawaban sesuai dengan sistem penjaminan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Mahasiswa merupakan komponen pendidikan yang penting sekaligus stakeholder bagi institusi pendidikan. Standar dan karakteristik calon mahasiswa harus ditentukan oleh institusi pendidikan dengan mempertimbangkan standar kompetensi Dokter gigi yang telah disepakati. Standar mahasiswa termasuk : 1. Karakteristik Mahasiswa Karakteristik mahasiswa sebagai input pendidikan ditentukan oleh institusi, mencakup standar dan kriteria calon mahasiswa. Karakteristik mahasiswa ini selanjutnya akan menentukan seleksi masuk para calon mahasiswa. 2. Sistem Rekrutmen Institusi pendidikan Kedokteran gigi harus menyusun dan menetapkan sistem rekrutmen calon mahasiswa baru. Tata cara menjaring calon mahasiswa ini harus sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh masing-masing Universitas dan tidak melanggar peraturan pemerintah. Lulusan SMA jurusan IPA. 3. Bimbingan Akademik Institusi pendidikan menunjuk Pembimbing akademik bagi para mahasiswanya selama yang bersangkutan mengikuti pendidikan Dokter gigi. 4. Bimbingan Non Akademik (Konseling) Institusi pendidikan Kedokteran gigi memiliki Badan Konseling Mahasiswa. Kegiatan unit ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi mahasiswa. Mahasiswa dapat memanfaatkan Badan Konseling Mahasiswa untuk menyelesaikan permasalahan non akademik, termasuk konseling masalah pribadi, kesehatan, sosiokultural, dan pilihan perencanaan karier setelah lulus.
17
5. Ekstra Kurikuler Kegiatan ekstra kurikuler memberi kesempatan pada mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan lain di luar bidang studinya. Kemampuan ini akan menambah kematangan berpikir para mahasiswa dan akan mempengaruhi cara belajar mereka. Institusi harus memberi kesempatan pada mahasiswa untuk melakukan kegiatan ekstra kurikuler. Alokasi waktu dan fasilitas sebaiknya secara nyata diberikan oleh institusi pendidikan. Profil Lulusan: Kepuasan lulusan, kompetensi yang dicapai sebanding dengan yang diharapkan, kesesuaian dengan kebutuhan dan pemanfaatan lulusan serta kepuasan lulusan. Data tentang kemajuan, keberhasilan, dan kurun waktu penyelesaian studi mahasiswa (termasuk IPK dan yudisium lulusan) Peranan Alumni/Lulusan dalam memberikan umpan balik untuk peningkatan mutu pendidikan
18
BAB VI STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Dosen Berdasarkan Undang – undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, disebutkan bahwa Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Secara administratif, dosen atau tenaga pendidikan adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh sebuah Perguruan Tinggi untuk membantu Perguruan Tinggi tersebut dalam melaksanakan fungsi tridharma Perguruan Tinggi, yaitu: memberikan pelayanan pendidikan, riset, dan pengabdian pelayanan masyarakat1, tetapi dosen juga dapat terlibat di Pengembangan akademik dan profesi serta berpartisipasi dalam tata pamong institusi. 6.1. Tugas dosen Dalam menjalankan tridharma Perguruan Tinggi, dosen mempunyai peran sebagai berikut. 6.1.1. Fasilitator pembelajaran mahasiswa; 6.1.2. Peneliti dan pakar dalam bidang ilmunya masing-masing untuk pengembangan ilmu, teknologi, kebudayaan dan seni; 6.1.3. Pengabdi masyarakat dengan cara penerapan keahliannya demi kesejahteraan masyarakat. Tugas Dosen secara lebih spesifik meliputi: a) Memfasilitasi pembelajaran mahasiswa sehingga mereka dapat memperoleh pengetahuan, sesuai dengan bidangnya masing-masing. b) Membimbing mahasiswa untuk berpikir kritis dan analitis sehingga mereka dapat secara mandiri menggunakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah dimilikinya c) Bertindak sebagai pembina intelektual dan konseler bagi mahasiswa. d) Menggunakan konsep, teori, dan metodologi dalam bidang yang ditekuninya sekaligus juga mampu menciptakan sejumlah konsep, teori, dan metodologi yang operasional dalam konteks kegiatan ilmiahnya. Melakukan penelitian yang hasilnya dipublikasikan melalui diskusi seminar (per group), seminar, jurnal ilmiah atau kegiatan pameran, 19
e) f) g)
dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan atau kesenian. Mengimplementasikan pengetahuannya di dalam kegiatan pengabdian / pelayanan pada masyarakat. Bekerja dalam tim dengan pihak lain didalam manajemen akademik untuk pencapaian visi institusi. Berpera n aktif dalam organisasi seminat untuk mengembangkan keprofesiannya.
6.2. Standar untuk dosen Mengingat bahwa peran dosen sangat penting dalam proses pendidikan maka institusi pendidikan harus menetapkan standar dosennya yang meliputi : 6.2.1. Profesionalisme dosen 6.2.1.1. Dosen harus berperilaku sesuai etika yang ditentukan oleh institusi pendidikan 6.2.1.2. Seorang dosen harus pakar di bidang ilmunya masing-masing 6.2.1.3. Best practices dalam bidang : 6.2.1.3.1. Pengajaran 6.2.1.3.2. Penelitian 6.2.1.3.3. Pengabdian pada masyarakat 6.2.1.3.4. Partisipasi dalam tata pamong institusi 6.2.1.3.5. Keterlibatan dalam organisasi profesi 6.2.2. Standar Kualifikasi Dosen 6.2.2.1. Standar kepakaran di bidang ilmunya masingmasing. Staf akademik di institusi pendidikan Kedokteran gigi minimal harus memiliki gelar akademik setara Strata 2 (S2) / Spesialis. Ratio dosen tetap untuk bidang akademik 1:10 sedangkan tingkat profesi 1:5. 6.2.2.2. Standar kepakaran di bidang pendidikan Kedokteran gigi. Disini seorang dosen harus memiliki sertifikat mengajar dari institusi pendidikan yang diakui. 6.2.3. Standar Manajemen Dosen meliputi : 6.2.3.1. Sistem rekrutmen calon dosen 6.2.3.2. Sistem pembinaan / pengembangan karir dosen 6.2.3.3. Sistem penghargaan dan remunerasi 6.2.3.4. Sistem pemberian sangsi dan pemberhentian
20
Staf Administrasi dan Penunjang Akademik Jumlah dan kul i fi kasi tenaga administrasi dan penunjang akademik harus mendukung kelancaran proses pendidikan. Tenaga administrasi dan penunjang akademik meliputi tenaga perpustakaan, laboratorium dan administrasi akademik, paramedis, non paramedis, dana dan umum.
21
BAB VII STANDAR SARANA DAN PRASARANA 7.1 7.1.1
7.1.2
7.1.3 7.1.4
Prasarana dan sarana Prasarana adalah semua fasilitas dasar yang mendukung kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Yang termasuk dalam prasarana antara lain tanah, bangunan, jalan, dan infrastruktur lainnya. Institusi pendidikan harus mendokumentasika n dan menginventarisasikan seluruh prasarana yang digunakan dalam proses pendidikan atau yang dimilikinya. Sarana adalah peralatan dan perabotan yang digunakan dalam proses pendidikan. Yang termasuk dalam sarana antara lain peralatan laboratorium, peralatan klinik, buku dan peralatan di perpustakaan, dan sebagainya. Intitusi pendidikan harus mendokumentasikan dan meng-inventarisasikan seluruh sarana yang digunakan dalam proses pendidikan serta distribusi penggunaannya. Jumlah, jenis, dan kualitas sarana dan prasarana harus mendukung terselenggaranya proses pendidikan. Tersedia lingkungan dan suasana akademik dan non akademik yang mendorong terselenggaranya kelancaran proses pendidikan.
7.2
Laboratorium Dental dan Oral Biologi 7.2.1 Jumlah, jenis dan kualitas laboratorium dental dan biomedik harus terdokumentasi dan terinventarisasikan dengan baik. 7.2.2 Prasarana dan sarana laboratorium ini harus mendukung terselenggaranya proses pendidikan
7.3
Teknologi Informasi Institusi pendidikan harus mengembangkan fasilitas teknologi Informasi untukmenunjang kelancaran proses pendidikan. Teknologi Informasi digunakan untuk kegiatan administrasi pendidikan, perpustakaan dan manajemen institusi pendidikan.
7.4
Perpustakaan Intitusi pendidikan harus mengembangkan perpustakan sesuai 22
dengan SK Mendiknas 232/U/2000. 7.5
Rumah Sakit Gigi dan Mulut Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan (RSGMP) adalah sarana dan prasarana yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, yang juga digunakan sebagai sarana proses pembelajaran, pendidikan dan penelitian bagi profesi Kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya dan terikat melalui kerjasama dengan fakultas Kedokteran gigi. Peraturan dan perundang- undangan mengenai RS pendidikan termasuk RSGMP telah diatur dalam UU No.44 tahun 2010 tentang Rumah Sakit. Visi, Misi, Komitmen dan Persyaratan Perijinan RSGMP Deskripsi : Agar dapat berfungsi menjadi rumah sakit gigi dan mulut pendidikan, pelayanan dan penelitian secar efektif, Rumah Sakit Gigi danMulut (RSGM) Pendidikan harus memiliki visi dan misi yang jelas, terkait dengan pendidikan profesi tenaga kesehatan Kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya yang didasarkan atas proses pembelajaran. Standar dan kriteria Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan sementara disusun oleh POKJA yang menyusun mengenai peraturan dan perundang-undangan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan sesuai dengan Undang-Undang No. 44 tahun 2009.
23
BAB VIII STANDAR PENGELOLAAN 1.1
Visi, Misi, Sasaran, dan Tujuan Setiap institusi pendidikan wajib menetapkan visi, misi, dan tujuan pendidikan Kedokteran gigi sebagai landasan dan acuan penyusunan program yang ada didalamnya. Visi merupakan cita-cita akhir yang ingin dicapai oleh sebuah institusi, sedangkan misi merupakan tugas atau amanah yang harus dijalankan untuk tercapainya visi yang telah disepakati bersama. Visi dan misi itu harus merupakan turunan dari visi, misi, dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh masing-masing universitasnya. Di dalam menentukan visi, misi, dan tujuan pendidikan Kedokteran gigi, institusi pendidikan harus memperhatikan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan kondisi lingkungan agar hasil lulusan sebagai keluaran pendidikan dapat memenuhi harapan stakeholders dan bermanfaat bagi masyarakat lingkungannya. Selain itu landasan ini juga harus melihat pada kecenderungan global bidang Kedokteran gigi yang berkembang sangat cepat. Selain visi, misi dan tujuan pendidikan, setiap institusi pendidikan dapat pula menentukan komponen-komponen lain yang dianggap perlu untuk digunakan sebagai landasan programnya, misalnya nilai-nilai luhur (values) atau budaya. Keseluruhan visi, misi dan tujuan pendidikan harus dirumuskan secara jelas agar dimengerti oleh semua pihak.
1.2
Sistem Pengelolaan Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi termasuk pendidikan Dokter gigi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan serta menerapkan dan memberikan kebebasan, mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan dan area fungsional pengelolaan lainnya yang diatur dalam peraturan oleh masingmasing institusi pendidikan
24
Institusi pendidikan Kedokteran gigi harus mempunyai dokumen Rencana kegiatan dan rencana anggaran - Institusi pendidikan Kedokteran gigi harus memiliki sumbersumber pembiayaan,baik dari mahasiswa maupun dari sumber lain,yang menjamin tercapainya visi,misi dan tujuan pendidikan -
Sistem alokasi dana Pengelolaan dan akuntabilitas penggunaan dana Keberlanjutan pengadaan dan pemanfaatannya Pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana
1.3
Sistem Informasi Rancangan pengembangan sistem informasi memenuhi kecukupan dan kesesuaian sumber daya dan sarana pendukung untuk pemberdayaan sistem informasi - Fasilitas komputer, ketersediaan sarana pendukung, pembelajaran, dan penelitian - Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sistem informasi - Keberadaan dan pemanfaatan on-campus connectivity divices and global connectivity devices (internet)
1.4
Sistem Penjamin Mutu Penjaminan Mutu adalah suatu upaya dari institusi pendidikan untuk memperbaiki kualitas pendidikannya secara terstruktur, terus menerus dan berkesinambungan. Upaya ini harus merupakan komitmen dari seluruh sumberdaya manusia yang terlibat dalam proses pendidikan mulai dari pimpinan, dosen dan karyawan penunjang. Komitmen pimpinan harus nyata berupa pembentukan tim/unit Penjaminan Mutu di dalam institusinya. Penjaminan Mutu dimulai dengan kegiatan evaluasi diri (ED) yang dilakukan oleh institusi pendidikan terhadap seluruh komponen-komponen pendidikan termasuk tata pamong (governance) dari institusi itu sendiri. ED sebaiknya dilakukan secara terorganisir, jujur dan terbuka. Data ED dianalisa dengan melibatkan berbagai pihak sehingga hasilnya akurat dan dapat dimanfaatkan untuk perbaikan Fakultas dan program studinya. Kegiatan untuk perbaikan mutu dapat dilakukan oleh tim penjaminan mutu fakultas melalui audit internal. 25
Kegiatan audit internal dapat dilanjutkan dengan kegiatan audit eksternal oleh pihak di luar fakultas/universitas terkait. Kegiatan ini pada umumnya disebut dengan akreditasi. Dengan demikian Evaluasi Diri dan audit internal berguna untuk persiapan dari proses akreditasi. Akreditasi di Indonesia dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau Lembaga Akredita si Mandiri lain yang diakui oleh pemerintah. Prosedur Penjaminan Mutu digambarkan sebagai berikut.
Visi, Misi dan Tujuan Fakultas/Prodi Evaluasi Diri Fakultas/Prodi
Hasil dan Rekomendasi Perbaikan Audit Internal, Audit Eksternal (Akreditasi)
26
BAB IX STANDAR PEMBIAYAAN Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya operasional, biaya investasi yang dimaksud meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja. Biaya personal meliputi : Biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bias mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidik meliputi : gaji pendidik dan tenaga kependidikan, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasi pendidikan tak langsung. Institusi pendidikan harus mengelola dana dengan prinsip kejujuran, transparansi, akuntabilitas dan prinsip keuangan yang berlaku. Institusi pendidikan setidak – tidaknya harus menjelaskan 1. Sumber dana 2. Perencanaan, penggunaan dan pelaporan dana 3. Menjalankan akuntabilitas sesuai dengan peraturan universitas masing-masing dan pemerintah.
27
BAB X STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN Proses penilaian pendidikan Dokter gigi mencakup penelitian, pelayanan, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama instansi terkait. Produk program studi berupa model-model, karya inovatif, hak paten, hasil pengembangan prosedur kerja, produk fisik sebagai hasil penelitian. Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat Kegiatan penelitian merupakan bagian dari pendidikan pada sebuah institusi pendidikan tinggi. Kegiatan ini pada umumnya merupakan tuntutan dari institusi untuk dilakukan oleh para dosen sebagai kontribusinya di dalam pengembangan ilmu dan teknologi sekaligus perbaikan dalam mutu pelayanan pada masyarakat. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini sekaligus digunakan bagi pembelajaran mahasiswa di dalam melakukan penelitian sederhana. 3.1 Standar mutu penelitian terdiri atas 3.1.1 Standar penelitian mencakup : 3.1.1.1 Usulan / protokol penelitian yang jelas 3.1.1.2 Tim Peneliti 3.1.1.3 Keterlibatan mahasiswa 3.1.1.4 Adanya tim etik penelitian 3.1.1.5 Publikasi ilmiah nasional atau internasional 3.1.2 Standar manajemen penelitian mencakup : 3.1.2.1 Rencana jangka panjang, menengah dan pendek 3.1.2.2 Struktur manajemen / organisasi 3.1.2.3 Pendanaan yang digunakan 3.1.2.4 Fasilitas penelitian 3.1.2.5 Kerjasama dengan badan / instansi lain 3.1.2.6 Pelatihan, lokakarya dan seminar penelitian Kegiatan pengabdian pada masyarakat merupakan bagian dari pendidikan pada sebuah institusi pendidikan tinggi. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan oleh dosen beserta para mahasiswa yang dikoordinasikan oleh institusi pendidikan. Pengabdian pada masyarakat juga merupakan kegiatan para dosen dalam mengaplikasikan kepakarannya untuk 28
memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kegiatan ini sebaiknya bekerja sama dengan berbagai instansi yang mempunyai tujuan yang sama. Hal ini harus ditunjang dengan perencanaan pembiayaan oleh institusi pendidikan Dokter gigi. 3.2
Standar mutu pengabdian pada masyarakat terdiri atas : 3.2.1 Standar pengabdian pada masyarakat mencakup: 3.2.1.1 Proposal yang jelas 3.2.1.2 Unit dan tim pelaksana 3.2.1.3 Laporan dan publikasi 3.2.2
Standar manajemen pengabdian pada masyarakat, mencakup: 3.2.2.1 Rencana jangka panjang, menengah dan pendek 3.2.2.2 Struktur manajemen / organisasi 3.2.2.3 Sumber dana yang digunakan 3.2.2.4 Daerah binaan 3.2.2.5 Kerjasama dengan instansi lain 3.2.2.6 Pelatihan dan seminar bagi tim yang terlibat
Penilaian hasil belajar Penilaian hasil belajar harus didasarkan pada pencapaian kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter gigi. Pencapaian kompetensi dinilai dengan menggunakan Penilaian Acua Patokan atau sesuai peraturan yang telah ditetapkan Penilaian hasil belajar harus memenuhi asas validitas, realibilitas, kelayakan. Pada akhir pendidikan, dilaksanakan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Kolegium Dokter gigi Indonesia bekerja sama dengan AFDOKGI untuk memperoleh sertifikat kompetensi.
29
BAB XI PENUTUP
11. 1 Kesimpulan 1. Revisi standar pendidikan sangat diperlukan guna mengevaluasi dan menyusun standar pendidikan yang sesuai dengan pendidikan kedokteran gigi. 2. Revisi standar pendidikan memberikan manfaat bukan hanya bagi penentu kebijakan namun bagi seluruh stakeholders.
11.2 Saran Revisi standar pendidikan sebaiknya dilakukan setiap periode yang tetap. Revisi standar pendidikan sebaiknya selalu dibarengi dengan revisi standar kompetensi dokter gigi dan penyusunan berdasarkan evidence based.
30
