STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA Indonesian Medical Council Jakarta 2006

STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS

Edisi Pertama, 2006 Cetakan Pertama, Nopember 2006 Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Standar pendidikan profesi dokter gigi spesialis. Jakarta : Konsil Kedokteran Indonesia, 2006 28 hlm. ; 17,5 x 24 cm. ISBN 979-15546-5-X 610

Penerbit: Konsil Kedokteran Indonesia Jalan Hang Jebat III Blok F3 Telepon: 62-21-7244379, Faksimili: 62-21-7244379, Jakarta Selatan ii

Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis

KATA SAMBUTAN KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA Assalamualaikum Wr. Wb, Kemajuan yang pesat dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya iptek di bidang kedokteran dan kedokteran gigi menuntut tersedianya sumber daya manusia yang handal dan terampil serta professional dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di lain pihak, tersedianya alat dan teknologi yang canggih akan mudah memperoleh informasi dengan cepat sehingga masyarakat sebagai pengguna sadar akan hak-haknya disamping kewajibankewajiban yang harus ia penuhi. Perlu kita sadari bahwa akhir-akhir ini dirasakan adanya peningkatan keluhan masyarakat baik di media elektronik maupun media cetak terhadap tenaga dokter dan dokter gigi dalam memberikan pelayanan kesehatan. Kita memahami bahwa pelayanan kesehatan merupakan proses hilir, baik buruknya pelayanan kesehatan ditentukan proses dari hulu, yaitu pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi. Khusus untuk kualitas pelayanan yang diberikan oleh dokter gigi spesialis tentunya juga tidak terlepas dari bagaimana proses pendidikan dokter spesialis sehingga benar-benar dapat mengikuti ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran mutakhir, sehingga seorang dokter gigi spesialis mempunyai kompetensi yang handal dengan tetap menjaga etika kedokteran gigi. Buku ini disusun sebagai acuan standar dalam penyelenggaraan pendidikan dokter gigi spesialis. Kepada tim penyusun dan para kontributor, kami ucapkan selamat dan penghargaan atas dedikasi dan terbitnya buku standar pendidikan profesi dokter gigi spesialis ini. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jakarta, November 2006

Hardi Yusa, dr, SpOG, MARS Ketua Konsil Kedokteran Indonesia


iii

KATA SAMBUTAN KETUA KONSIL KEDOKTERAN GIGI Assalamualaikum Wr. Wb. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas bimbingan, petunjuk dan kekuatanNya kepada kita, maka selesailah buku Standar Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Indonesia. Sesuai dengan yang diamanahkan oleh Undang-undang no.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Buku ini merupakan kerjasama para stakeholder Konsil Kedokteran Indonesia di dalam upaya mereka untuk meningkatkan mutu pendidikan dokter gigi spesialis di Indonesia. Proses penyusunannya memakan waktu yang cukup lama karena pada saat ini tetah ada 8 program bidang spesialis yang tentunya mempunyai ciri khasnya sendiri-sendiri sehingga memerlukan berbagai pertimbangan dan kompromi dalam rangka mengakomodasi situasi dan kondisi di lapangan. Yang jelas kami sangat berharap agar buku ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pengelola dan dosen Fakultas Kedokteran Gigi di Indonesia khususnya mereka yang berkecimpung dalam pendidikan program dokter gigi spesialis, agar tercipta pendidikan yang berkualitas seperti yang kita harapkan bersama. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia, para kolegium dokter gigi spesialis, para Ikatan Profesi Dokter Gigi Spesialis, Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia, Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan, Departemen Kesehatan dan Departemen Pendidikan Nasional, terutama kepada mereka yang duduk di dalam kelompok kerja Konsil Kedokteran Gigi divisi pendidikan yang selama ini telah bekerja keras menyusun standar pendidikan dokter gigi spesialis ini. Semoga segala upaya yang telah dilakukan ini akan bermanfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan dokter gigi spesialis di Indonesia dan di dalam penerapannya akan mendapat bimbingan dari Allah SWT. Amien. Jakarta, 22 November 2006 Ketua Konsil Kedokteran Gigi Prof. Dr. Roosje Rosita Oewen drg.SpKGA

iv


KATA PENGANTAR Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas perkenan dan ridho-Nya Buku Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis, yang merupakan buku pertama tentang standar pendidikan dokter gigi spesialis dapat diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Proses penyusunan buku ini memerlukan pemikiran, tenaga, waktu dan dana, baik dari KKI yang memfasilitasi maupun stakeholder yang mempunyai komitmen tinggi dalam meningkatkan mutu lulusan dokter gigi spesialis. Kebersamaan dalam penyusunan standar pendidikan ini diwujudkan dari dedikasi dan komitmen anggota Pokja pada pertemuan yang dilakukan hampir setiap bulan. Di samping itu dukungan stakeholder tercermin dari berbagai kegiatan Pokja yang dilaksanakan pada acara-acara stakeholder. No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dinyatakan standar pendidikan profesi dokter gigi disusun oleh Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI) dengan seluruh stakeholder terkait, yaitu unsur-unsur dari Kolegium Dokter Gigi, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan, Departemen Kesehatan dan Departemen Pendidikan Nasional. Khusus dalam penyusunan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis disebutkan dalam penjelasan pasal tersebut bahwa penyusunan standar pendidikan profesi bagi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dilakukan oleh kolegium kedokteran dan kolegium kedokteran gigi dengan mengikutsertakan asosiasi institusi pendidikan kedokteran/ kedokteran gigi dan rumah sakit pendidikan. Selanjutnya standar ditetapkan bersama oleh KKI dan seluruh stakeholder. Tahap terakhir adalah pengesahan oleh KKI. Proses penyusunan standar pendidikan profesi dokter gigi dan dokter gigi spesialis berlangsung lebih dari satu tahun, diawali dengan penyerahan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dari AFDOKGI ke Konsil Kedokteran Gigi pada Juli 2005 diacara FORIL FKG TRISAKTI di Bidakara. AFDOKGI menyusun KBK untuk menggantikan Kurikulum Inti Pendidikan Dokter Gigi (KIPDGI) II. Mekanisme kerja dalam Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis

v

penyusunan standar pendidikan profesi dokter gigi dan dokter gigi spesialis melalui pembentukan kelompok kerja (pokja) divisi pendidikan kedokteran gigi. Anggota Pokja terdiri dari unsur-unsur stakeholders Majelis Kolegium Kedokteran Gigi (MKKGI), Kolegium Dokter Gigi (KDGI), Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI), Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan (ARSGMP), PDGI, Diknas dan Depkes. Anggota kelompok kerja terdiri dari wakil-wakil stakeholders tersebut di atas yang secara resmi ditunjuk oleh stakeholder terkait pada pertemuan AFDOKGI di Surabaya saat berlangsungnya TIMNAS FKG UNAIR Agustus 2005. Pada proses penyusunan standar pendidikan, Pokja dibagi menjadi 3 subpokja, yaitu subpokja standar pendidikan dokter gigi, subpokja standar pendidikan dokter gigi spesialis dan subpokja Contuining Professional Development (CPD). Seluruh pertemuan pokja maupun pleno dengan stakeholders difasilitasi oleh KKI. Sebagai langkah pertama dilakukan penyamaan persepsi antar stakeholders mengenai Standar Pendidikan melalui Lokakarya di Wisma Makara UI Depok pada September 2005. Berdasarkan KBK dan asupan PDGI hasil Kongres, disusun draf awal standar pendidikan profesi dokter gigi dan standar kompetensi dokter gigi pada Pertemuan Pokja di Hotel Grand Aquila Bandung bulan September 2005 bertepatan dengan acara Dies FKG UNPAD. Pada pertemuan tersebut juga disepakati perlu diselesaikan terlebih dahulu standar kompetensi dokter gigi, baru kemudian disusun standar kompetensi dokter gigi spesialis. Pada pertemuan KKI dan stakeholders serta pokja pada bulan Maret 2006 telah disepakati dan ditandatangani berita acara penetapan standar kompetensi utama dokter gigi oleh para ketua AFDOKGI, MKKGI, Kolegium dokter gigi, Kolegium dan Ikatan Dokter gigi Spesialis, Asosiasi RSGM Pendidikan. Standar kompetensi dokter gigi ini menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis

vi


KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 24/KKI/KEP/XI/2006 TENTANG PENGESAHAN STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA, Menimbang :

a. bahwa telah ditetapkan standar pendidikan profesi dokter gigi sesuai dengan Berita Acara Penetapan Standar Pendidikan Dokter Gigi Spesialis yang ditanda tangani pada tanggal 6 Nopember 2006 di Bandung oleh Konsil Kedokteran Gigi bersama dengan Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKKGI), Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi (AFDOKGI), dan Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan (ARSGMP) sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai pelaksanaan dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dipandang perlu mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis dengan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

viii


3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); MEMUTUSKAN: Menetapkan : Kesatu

:

K E P U T U SA N KO N S I L K E D O KT E R A N INDONESIA TENTANG PENGESAHAN STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS.

Kedua

:

Mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketiga

:

Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua merupakan acuan dan diperuntukkan bagi semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi spesialis.

Keempat

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Nopember 2006 KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA KETUA,

HARDI YUSA, dr, Sp.OG, MARS


ix

UCAPAN TERIMA KASIH Konsil Kedokteran Indonesia menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu sejak awal disusunnya draf awal sampai dengan kesepakatan dan penetapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Indonesia, sehingga dapat diterbitkannya buku ini. Kontributor 1. Prof. Dr. Roosje Rosita Oewen, drg, SpKGA 2. Prof. Dr. Retno Hayati, drg, SKM, SpKGA 3. Afi Savitri Sarsito, drg, SpPM 4. Dr. Harum Sasanti Nugroho, drg, SpPM 5. Haris Nasutianto, drg, MKes 6. Andi Sumidarti, drg, MS 7. Tis Karasutisna, drg, SpBM 8. Winiati Sidharta, drg, SpKG 9. Dr. Grita Sudjana, drg 10. Soedjoko, drg, MS 11. Gus Permana Subita, drg, PhD, SpPM 12. Bambang Trenggono, drg, MS 13. Ari Subianto, drg 14. Annie Tri Susilo, drg, MARS 15. Wahyu Sulistiadi, drg, MKes 16. Bulan Rachmadi, drg, MKes 17. Mirza, drg 18. Hardi Yusa, dr, SpOG, MARS 19. Emmyr Faizal Moeis, drg, MARS 20. Prof. Dr. Farid Anfasa Moeloek, dr, SpOG (K) 21. Prof. Dr. Biran Affandi, dr, SpOG (K) 22. Prof. Wiguno Prodjosudjadi, dr, SpPD, KGH, PhD 23. Prof. Dr. Mohamad Mulyohadi Ali, dr 24. Dr. Oedijani Santoso, drg, MS

x


25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

I Putu Suprapta, drg, MSc Kresna Adam, drg, SpBM Ieke Irdjiati, dr, MPH Tini Hadad Dra. Adryati Rafli Dekan FKG Universitas Indonesia Dekan FKG Universitas Trisakti Dekan FKG Universitas Mustopo Dekan FKG Universitas Padjadjaran Dekan FKG Universitas Gajah Mada Dekan FKG Universitas Airlangga Dekan FKG Universitas Hang Tuah Dekan FKG Universitas Djember Dekan FKG Universitas Hasanudin Dekan FKG Universitas Sumatera Utara Dekan FKG Universitas Mahasaraswati Dekan FKG Universitas Baiturrahmah Ketua Prodi KG Universitas Muhammadyah Ketua Prodi KG Universitas Sriwijaya Ketua Prodi KG Universitas Sam Ratulangi Ketua Prodi KG Universitas Syiah Kuala Kolegium Dokter Gigi Indonesia Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia Ketua Kolegium Konservasi Gigi Ketua Kolegium Ortodonsia Ketua Kolegium Bedah Mulut Ketua Kolegium Periodonsia Ketua Kolegium Kedokteran Gigi Anak Ketua Kolegium Penyakit Mulut Ketua Kolegium Prostodontika Ketua Kolegium Radiologi Kedokteran Gigi Ketua Ikatan Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi Ketua Ikatan Dokter Gigi Spesialis Ortodonsia Ketua Ikatan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut Ketua Ikatan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia


xi

60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

Ketua Ikatan Dokter Gigi Spesialis Dokter Gigi Anak Ketua Ikatan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut Ketua Ikatan Dokter Gigi Spesialis Prostodontika Ketua Ikatan Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi Persatuan Dokter Gigi Indonesia Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Ditjen Pendidikan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional RI Departemen Kesehatan Republik Indonesia

Sekretariat Minarto Riyadi Zahrotiah Akib Lukman Hendrastuti Pertiwi Resi Arisandi Maman Budiman Murtini Wahyu Winarto Solihin

xii


DAFTAR ISI halaman Sambutan Ketua KKI ............................................................................ iii Sambutan Ketua KKG ............................................................................ iv Kata Pengantar ................................................................................... v Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No. 24/KKI/Kep/XI/2006 Standar Pendidikan dokter gigi ............................................................. viii Ucapan Terima Kasih pada para kontributor ........................................ x Daftar Isi ................................................................................................ xiii Daftar Singkatan .................................................................................... xv Bab I

Bab II

Pendahuluan ....................................................................... 1. Latar Belakang ................................................................ 2. Tujuan dan manfaat Buku Standar Pendidikan Dokter Gigi Spesialis ....................................................... 3. Sasaran ............................................................................

1 1 2 3

Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan ................................... 4

Bab III Penyeleggaraan Program Pendidikan ............................... 1. Penyelenggaraan PPDGS ................................................ 2. Kurikulum ........................................................................ 3. Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat ................... 3.1 Penelitian ................................................................... 3.2 Pengabdian Masyarakat .............................................

6 6 6 10 10 10

Bab IV Peserta Didik ....................................................................... 1. Karakteristik Peserta Didik ................................................ 2. Tata Cara Penerimaan Peserta Didik ................................. 3. Kapasitas Penerimaan ...................................................... 4. Bimbingan Akademik ...................................................... 5. Tata Cara Pemberhentian Peserta Didik ..........................

11 11 11 11 12 12


xiii

Bab V

Sumber Daya (Resources) ................................................. 13 1. Manajemen Proses Pendidikan ........................................ 13 2. Dosen .............................................................................. 14 3. Staf Administrasi dan Penunjang Akademik ................... 15 4. Prasarana dan sarana ...................................................... 15 5. Dana Penyelenggaraan Pendidikan ................................. 16

Bab VI Penjaminan Mutu .............................................................. 17 Bab VII Pembukaan dan Penutupan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis ........................................................ 18 Bab VIII Penutup .............................................................................. 19 Daftar Pustaka ................................................................................... 20 Lampiran: 1. Dasar Hukum ................................................................... 21 2. Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan ......................... 21

xiv


DAFTAR SINGKATAN

Depkes Depdiknas Ditjen Dikti KKI MKKGI IPDGS KDGI AFDOKGI ARSGMP SNP BAN PT KG ED RKAT RENSTRA RIP

Departemen Kesehatan Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Konsil Kedokteran Indonesia Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia Institusi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Kolegium Dokter Gigi Indonesia Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Standar Nasional Pendidikan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Kedokteran Gigi Evaluasi Diri Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Rencana Strategis Rencana Induk Pengembangan


xv

xvi


BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Tingginya masalah kepenyakitan gigi dan mulut di Indonesia pada saat ini menunjukkan bahwa masalah yang ada belum dapat ditangani sepenuhnya oleh SDM yang ada. SDM disini terutama para dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada kenyataannya kasus-kasus yang terjadi bukan hanya yang bersifat sederhana tetapi mencakup kasuskasus yang sangat kompleks sehingga tidak dapat ditangani sepenuhnya oleh para dokter gigi. Untuk mengakomodasi hal ini maka di Indonesia masih diperlukan banyak dokter gigi spesialis yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus gigi dan mulut yang kompleks. Pada tahun 1982, Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis di Indonesia dibuka di empat Fakultas kedokteran Gigi, dan dikukuhkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui SK Dikti No. 139 dan No. 141 /DlKTI/Kep/1984. Ke empat pusat pendidikan itu adalah Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia dan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga untuk program spesialis Orthodonsi, Konservasi, Kedokteran Gigi Anak, Bedah Mulut, Penyakit Mulut, Periodonsia dan Prosthodonsia; Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran dan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gajah Mada untuk program spesialis Orthodonsi, Konservasi, Kedokteran Gigi Anak, Bedah Mulut, Periodonsia dan Prosthodonsia. Setelah itu pada tahun 2003 melalui SK Dikti no : 2251-D-T-2003 telah dibuka pula di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara untuk program pendidikan dokter gigi spesialis Orthodonsia. Untuk memberikan pelayanan gigi dan mulut yang baik bagi masyarakat, diperlukan dokter gigi spesialis yang dapat bekerja secara profesional. Sayangnya mutu pendidikan dokter gigi spesialis yang dihasilkan oleh kelima pusat Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis

1

pendidikan dokter gigi spesialis sampai saat ini sulit diketahui karena alat ukurnya berupa standar pendidikan belum tersedia. Oleh karena itu KKI beserta seluruh stakeholder menyusun standar pendidikan dokter gigi spesialis di Indonesia yang dapat dijadikan acuan sekaligus alat ukur untuk semua institusi pendidikan, agar mutu pendidikannya dapat ditingkatkan. Pedoman yang disusun bersifat umum, sehingga pendidikan spesialis dapat menambahkan kekhususannya masing-masing. Berdasarkan ketentuan umum dari Standar Nasional Pendidikan (SNP), pengertian standar pendidikan dokter gigi spesialis Indonesia adalah kriteria minimal sistem pendidikan dokter gigi spesialis yang berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam SNP, standar mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan, evaluasi, akreditasi, sertifikasi dan penjaminan mutu. Diharapkan dengan berlakunya UU Praktik Kedokteran maka semua dokter gigi spesialis di Indonesia yang menjalankan praktik profesinya memiliki kualitas yang sama dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia serta mampu bersaing dengan profesi yang sama minimal di lingkungan Asia-Pasifik. 2.

2

Tujuan dan Manfaat Buku Standar Pendidikan Dokter Gigi Spesialis: 2.1 Acuan bagi institusi pendidikan KG dan Rumah Sakit atau Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan berikut jejaringnya, dalam memelihara mutu pendidikan. 2.2 Buku referensi bagi institusi pendidikan KG yang akan mengajukan akreditasi. 2.3 Pedoman bagi Pemerintah atau Universitas di dalam membuka dan menutup program studi KG. 2.4 Acuan bagi Kolegium dalam rangka memberikan rekomendasi kepada pemerintah atas dasar hasil evaluasi. Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis

2.5 2.6 3.

Acuan dan sumber informasi bagi mahasiswa. Acuan dan sumber informasi bagi masyarakat yang berkepentingan.

Sasaran 3.1 Institusi pendidikan kedokteran gigi. 3.2 Rumah Sakit dan Rumah Sakit Gigi-Mulut Pendidikan. 3.3 Organisasi Profesi dan Kolegium. 3.4 Pemerintah : Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan 3.5 Masyarakat atau pihak-pihak yang akan mendirikan program studi kedokteran gigi.


3

BAB II VISI, MISI dan TUJUAN PENDIDIKAN

1. Visi, Misi. Setiap institusi pendidikan dokter gigi spesialis wajib menetapkan visi, misi, dan tujuan pendidikannya sebagai landasan dan acuan penyusunan program yang ada didalamnya. Visi merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh sebuah institusi, sedangkan misi merupakan tugas atau amanah yang harus dijalankan untuk tercapainya visi yang telah disepakati bersama. Visi dan misi itu harus merupakan turunan dari visi, misi, dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh masing-masing universitasnya. Di dalam menentukan visi, misi, dan tujuan pendidikan dokter gigi spesialis, institusi pendidikan harus memperhatikan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan kondisi lingkungannya agar hasil lulusan sebagai keluaran pendidikan dapat memenuhi harapan stakeholders dan bermanfaat bagi masyarakat di lingkungannya. Selain itu visi, misi ini juga harus melihat pada kecenderungan global bidang kedokteran gigi yang berkembang sangat cepat setidaknya di kawasan regional. Selain visi, misi dan tujuan pendidikan, setiap institusi pendidikan dapat pula menentukan komponen-komponen lain yang dianggap perlu untuk digunakan sebagai landasan programnya, seperti nilai-nilai luhur (values) atau budaya. Keseluruhan visi, misi dan tujuan pendidikan harus dirumuskan secara jelas agar dimengerti oleh semua pihak. 2. Tujuan Pendidikan Dokter Gigi Spesialis 2.1 Menghasilkan dokter gigi spesialis yang mempunyai kompetensi akademik profesional tingkat lanjut sesuai dengan salah satu bidang klinik dari cabang ilmu kedokteran gigi tertentu.

4


2.2

2.3

Memenuhi kebutuhan tenaga akademik profesional di bidang kesehatan gigi-mulut yang diperlukan dalam struktur pelayanan kesehatan gigi-mulut masyarakat di Indonesia. Memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi di tingkat regional maupun global.


5

BAB III PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN

1. Penyelenggara PPDGS Hakekat pendidikan dokter gigi spesialis adalah pendidikan profesional, yang berlandaskan kompetensi akademik tingkat lanjut. Program pendidikannya mencakup pendidikan dan pelatihan untuk memperoleh ilmu pengetahuan kedokteran gigi dan ketrampilan spesialistik tertentu, sekaligus sikap sebagai seorang dokter gigi yang profesional. Program pendidikan dokter gigi spesialis juga mencakup Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Ketiga unsur ini dalam pelaksanaannya saling terkait dan sulit dipisahkan satu sama lain. Penyelenggara Pendidikan Dokter Gigi Spesialis adalah Institusi pendidikan/ Fakultas Kedokteran Gigi yang : 1.1. Terakreditasi A. 1.2. Memiliki RSGMP dan jejaringnya. 1.3. Telah mendapat ijin penyelenggara dengan SK Dirjen Dikti. 2. Kurikulum Pendidikan dokter gigi spesialis merupakan kelanjutan dari pendidikan profesi dokter gigi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesionalisme yang lebih tinggi dalam disiplin ilmu kedokteran gigi tertentu. Lulusan pendidikan dokter gigi spesialis harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien dan masyarakat. Unsur utama dari pendidikan adalah kurikulum. Menurut PP No.60 tahun 1999, kurikulum merupakan dasar penyelenggaraan program studi yang disusun oleh masing-masing pendidikan tinggi. Sedangkan program studi adalah rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu 6


kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum. (SK Mendiknas No. 234/U/2000).Kurikulum Pendidikan dokter gigi spesialis Indonesia meliputi ilmu kedokteran dasar lanjut yang relevan, ilmu kedokteran klinik yang relevan, ilmu kedokteran gigi klinik lanjut/spesialistik dan ilmu sosial-budaya yang relevan yang mampu membangun kompetensi dalam lingkup 3 domain yang harus dicapai yaitu profesionalisme, kemampuan akademik lanjut dan keahlian klinik spesialistik. 2.1. Kompetensi Lulusan Lulusan Pendidikan Dokter Gigi Spesialis harus memiliki kompetensi minimal sama dengan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Indonesia yang ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Kompetensi ini harus tercantum dalam masing-masing kurikulum disiplin ilmu. Rincian kompetensi ini harus ditetapkan dahulu oleh Kolegium profesi masing-masing, yang mencakup Domain, Kompetensi Utama dan Kompetensi Penunjang. Dalam pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan diatas harus menghasilkan lulusan dokter gigi spesialis yang : 2.1.1. Bersikap professional dalam menjalankan pelayanan kedokteran gigi spesialistik. 2.1.2. Bersikap dan perilaku luhur, dan menjunjung tinggi etika serta norma-norma hukum. 2.1.3. Mampu mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap dengan memanfaatkan sumber-sumber pemelajaran yang sesuai dengan kemajuan iptek mutakhir. 2.1.4. Mampu mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap secara mandiri sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. 2.2. Sasaran Pemelajaran Selanjutnya Kompetensi penunjang yang telah disusun akan diuraikan menjadi kemampuan dasar (foundational abilities) oleh masingmasing institusi pendidikan dan merupakan kemampuan yang harus Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis

7

dimiliki oleh dokter gigi spesialis apabila yang bersangkutan melakukan praktik. Kemampuan dasar ini selanjutnya akan menjadi sasaran pemelajaran dari program. 2.3. Materi pemelajaran Materi pemelajaran disiapkan sesuai dengan tujuan pendidikan/ kompetensi lulusan dan strategi pengajaran. Materi ini sebaiknya dalam bentuk mata ajaran atau modul terintegrasi antara teori dan praktik. Materi pemelajaran harus mengacu pada perkembangan IPTEK Kedokteran Gigi Spesialistik yang berkembang sangat cepat. 2.4. Strategi pemelajaran Metoda pemelajaran : Institusi pendidikan dokter gigi spesialis selayaknya menerapkan metoda pemelajaran aktif dan fokus pada peserta didik (student centered learning). Metoda pemelajaran student centered learning ini antara lain dapat berupa: Discussion, Role play and simulation, Discovery learning, Self directed learning, Cooperative learning, Collaborative learning, Contextual instruction, Problem based learning, Case study and case report, Skills lab, Scientific session. Metoda pemelajaran student centered learning akan membantu peserta didik dalam mengembangkan kualitas belajar mandiri, belajar sepanjang hayat, berfikir kritis dan analisis berdasarkan evidence based dentistry. Dalam proses pemelajaran, staf pendidik berperan sebagai pembimbing, pendidik dan penilai. 2.5. Beban Pendidikan dan Lama Pendidikan Program pendidikan harus menyatakan secara jelas tentang tujuan, komposisi, beban dan lama pendidikan. Tujuan, komposisi, beban dan lama pendidikan ditetapkan dengan mengacu pada kompetensi pendidikan yang ditetapkan secara nasional dan kompetensi tambahan / khusus yang disusun oleh IPDGS, serta diuraikan secara rinci di dalam Buku Panduan Pendidikan. Buku Panduan Pendidikan mencantumkan tahap-tahap pendidikan yang akan dijalani, rincian pengalaman belajar yang harus dicapai dan semua kegiatan yang akan dilalui peserta didik selama proses pendidikan. 8


PPDGS harus memenuhi beban minimal setara dengan 50 satuan kredit semester. Untuk program studi yang memerlukan ketrampilan klinik yang lebih besar kompetensi keahlian klinik minimal 50 %, dan beban studi untuk kegiatan ilmiah terstruktur minimal 15 %, sisanya adalah untuk memenuhi kompetensi akademik. Lama pendidikan yang harus dijalani untuk beban studi sebesar 50 sks tersebut agar tercapai kompetensi seperti yang diharapkan memerlukan waktu sedikitnya 5 semester. Khusus untuk pendidikan dokter gigi spesialis bedah mulut beban studi dan lama pendidikan diatur tersendiri 2.6. Evaluasi Evaluasi pemelajaran merupakan hal yang sangat penting dalam proses pendidikan. Metode Evaluasi Pemelajaran : 2.6.1. Dalam pelaksanaan Pendidikan harus ditetapkan metode yang digunakan untuk penilaian (assessment), termasuk kriteria lulusan. 2.6.2. Reliabilitas dan validitas metode penilaian perlu dievaluasi secara berkala. 2.6.3. Seluruh kegiatan pendidikan dicatat dalam log book untuk setiap peserta didik. 2.6.4. Selama proses pendidikan, penilaian dilakukan secara terstruktur pada tiap tahap pendidikan dengan memperhatikan kemampuan yang harus dicapai sesuai dengan tahapan pendidikan. 2.6.5. Proses dan hasil penilaian harus didokumentasikan dengan baik. 2.6.6. Komponen penilaian meliputi penilaian untuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. 2.6.7. Pada akhir pendidikan dilakukan ujian akhir dengan mengikutsertakan penguji luar (external examiner). 2.6.8. Metode penilaian diupayakan agar mempunyai kaitan dengan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis

9

pelayanan klinik yang dihadapi sehari-hari. 2.6.9. Kriteria penilaian hasil pemelajaran harus ditetapkan 2.6.10. Prinsip, metode dan implementasi penilaian harus sesuai dengan tujuan pendidikan dan mendorong pengembangan proses belajar. 2.7. Umpan Balik Institusi Pendidikan harus mempunyai mekanisme umpan balik hasil dan proses pendidikan secara berkala sepanjang pelaksanaan pendidikan. Umpan balik tersebut diinformasikan kepada pihak yang berkepentingan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kualitas pendidikan dimasa mendatang. 3. Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat 3.1. Penelitian Penelitian merupakan tugas akhir yang harus dilakukan oleh peserta didik yang mencakup pengembangan ilmu pengetahuan teknologi kedokteran gigi yang berguna bagi peningkatan mutu pelayanan kesehatan gigi-mulut. Sebagai seorang ilmuwan yang professional nantinya diharapkan dapat mengambil peran di dalam pengembangan ilmu dan teknologi sekaligus perbaikan dalam mutu pelayanan pada masyarakat. Untuk tingkat pendidikan tinggi strata dua, kegiatan penelitian perlu memenuhi aspek kriteria mutu, kriteria peneliti dan kriteria manajemen penelitian. 3.2. Pengabdian Masyarakat. Kegiatan ini dianjurkan untuk dikembangkan oleh program studi untuk menunjang/menyempurnakan proses pendidikan dan merupakan kegiatan dalam mengaplikasikan kepakarannya dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kegiatan ini sebaiknya bekerja sama dengan instansi terkait. Kegiatan pengabdian masyarakat perlu memenuhi aspek kriteria mutu pengabdian, pelaksana dan manajemen pengabdian masyarakat. 10


BAB IV PESERTA DIDIK

1. Kriteria Peserta Didik Kriteria peserta pendidikan dokter gigi spesialis sebagai input pendidikan ditentukan oleh institusi penyelenggara pendidikan yang mencakup standar dan kriteria calon peserta didik. Kriteria ini selanjutnya merupakan salah satu persyaratan seleksi masuk para calon peserta didik. 2. Tata Cara penerimaan peserta didik Institusi pendidikan dokter gigi spesialis harus menyusun dan menetapkan sistem rekrutmen calon peserta didik. Tata cara menjaring calon peserta didik ini harus sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh masingmasing Universitas dan tidak melanggar peraturan pemerintah. 2.1. Sistem penerimaan peserta didik harus ditetapkan secara jelas, transparan dan obyektif menurut metode yang baku sehingga penerimaan peserta didik dapat berlangsung secara adil. 2.2. Proses seleksi perlu mempertimbangkan potensi dan kemampuan yang spesifik yang dimiliki calon peserta didik sesuai dengan prasyarat yang telah ditetapkan oleh masing-masing disiplin ilmu terkait agar pendidikan dapat diharapkan berjalan lancar. 2.3. Seleksi penerimaan peserta didik mencakup seleksi administrasi dan seleksi kemampuan akademik calon peserta didik. 3. Kapasitas Penerimaan Jumlah peserta didik yang dapat diterima disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia di masing-masing institusi penyelenggara, termasuk daya tampung yang dimiliki rumah sakit pendidikan dan jumlah pendidik sehingga terjamin kelangsungan program pendidikan yang berkualitas.


11

4. Bimbingan Akademik Penyelenggara pendidikan menunjuk pembimbing yang sekaligus berperan sebagai konselor untuk dapat membantu memecahkan masalah-masalah mahasiswa yang bersifat akademik dan non akademik. 5. Tata Cara Pemberhentian peserta didik Mengacu kepada peraturan akademik universitas.

12


BAB V SUMBER DAYA

1. Manajemen Proses Pendidikan 1.1. Organisasi Institusi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (IPDGS) secara struktural di bawah naungan Perguruan Tinggi. Struktur organisasi IPDGS, menjadi bagian dari organisasi fakultas penyelenggara, dan wewenang, tanggung jawab, pengendalian, pengambilan keputusan serta pengawasannya berada dalam satu koordinasi dengan manajemen proses pendidikan strata yang lain di fakultas tersebut. Organisasi yang mengatur pelaksanaan program dilengkapi dengan sumber daya yang memadai, dan mendapat kewenangan untuk mengatur kegiatan, menyusun perencanaan, menerapkannya serta menilai proses pelaksanaannya dan melakukan inovasi baru sesuai kebutuhan. IPDGS harus diakreditasi lebih dulu oleh lembaga yang berwenang. IPDGS harus memiliki sumber daya yang dapat menjamin peserta didik untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. 1.2. Pengelolaan Pendidikan Proses Pendidikan dan pengembangannya dikelola secara baik dan berkesinambungan melalui perencanaan yang jelas yang disusun dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) yang mengacu pada Visi dan Misi, Rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) dan Rencana Induk Pengembangan (RIP) yang terintegrasi dalam Renstra, RKAT dan RIP Fakultas penyelenggara pendidikan. 1.3. Evaluasi dan Umpan Balik 1.3.1. Evaluasi IPDGS bersama dengan Kolegium menyusun mekanisme evaluasi program Pendidikan yang mencakup monitoring proses pendidikan, menilai kemajuan proses pendidikan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis

13

1.3.2.

dan kelengkapan fasilitas pendidikan. Evaluasi pelaksanaan pendidikan dokter gigi spesialis dilakukan secara berkala, termasuk evaluasi seleksi penerimaan peserta didik, proses dan lulusan Pendidikan. Umpan balik IPDGS mengembangkan sistem mekanisme umpan balik. Umpan balik yang berasal dari peserta didik dan pendidik hendaknya dianalisis dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk perbaikan mutu pendidikan.

2. Dosen Berdasarkan Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, disebutkan bahwa Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentrasformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Secara administratif, dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh sebuah perguruan tinggi untuk membantu perguruan tinggi tersebut dalam melaksanakan fungsi tridharma perguruan tinggi, yaitu: memberikan pelayanan pendidikan, riset, dan pengabdianpelayanan masyarakat1, tetapi dosen juga dapat terlibat di pengembangan akademik dan profesi serta berpartisipasi dalam tata pamong institusi. Dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi, dosen mempunyai peran sebagai berikut: a) Fasilitator pemelajaran peserta didik. b) Peneliti dan pakar dalam bidang ilmunya masing-masing untuk pengembangan ilmu, teknologi, kebudayaan dan seni. c) Pengabdi masyarakat dengan cara penerapan keahliannya demi kesejahteraan masyarakat. Tugas Dosen secara lebih spesifik meliputi: a) Memfasilitasi pemelajaran mahasiswa sehingga mereka dapat memperoleh pengetahuan, sesuai dengan bidangnya masing-masing. 14


b) Membimbing mahasiswa untuk berpikir kritis dan analitis sehingga mereka dapat secara mandiri menggunakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah dimilikinya c) Bertindak sebagai pembina intelektual dan konseler bagi mahasiswa. d) Menggunakan konsep, teori, dan metodologi dalam bidang yang ditekunimya sekaligus juga mampu menciptakan sejumlah konsep, teori, dan metodologi yang operasional dalam konteks kegiatan ilmiahnya. e) Melakukan penelitian yang hasilnya dipublikasikan melalui diskusi seminat (peer group), seminar, jurnal ilmiah atau kegiatan pameran, dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan atau kesenian. f) Mengimplementasikan pengetahuannya di dalam kegiatan pengabdian/ pelayanan pada masyarakat. g) Bekerja dalam tim dengan pihak lain didalam manajemen akademik untuk pencapaian visi institusi. h) Berperan aktif dalam organisasi seminat untuk mengembangkan keprofesiannya. Standar dosen meliputi aspek profesionalisme, kualifikasi dalam bidang ilmu dan pengajaran, serta manajemen dosen. 3. Staf Penunjang / Karyawan Jumlah dan kualifikasi tenaga penunjang akademik/karyawan harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang diperlukan. Untuk memperoleh tenaga penunjang akademik / karyawan yang memiliki kemampuan dan yang sesuai kebutuhan perlu ditetapkan kualifikasinya, tugas dan tanggung jawabnya, sistem rekrutmen dan pemberhentian serta pengembangan kariernya. 4. Prasarana dan sarana: 4.1. Jumlah, jenis, dan kualitas harus mendukung terselenggaranya proses pendidikan. Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis

15

4.2. Sarana fisik. Yang termasuk sarana fisik : ruang kuliah/diskusi, rumah sakit, RSGMP, laboratorium, perpustakaan, ruang teknologi informasi, ruang klinik. Institusi pendidikan harus mengembangkan perpustakan sesuai dengan SK Mendiknas 234/U/2000. 4.3. Sarana untuk mencapai kemampuan/kompetensi akademik professional meliputi buku ajar dan jurnal, pasien, kurikulum, pedoman-pedoman pendidikan,sumber daya manusia (sdm), peralatan khusus sesuai spesialisasinya. 4.4. Institusi pendidikan harus mengembangkan fasilitas Teknologi Informasi dan komunikasi (ICT) untuk menunjang kelancaran proses pendidikan. 4.5. Institusi pendidikan harus menjamin terselenggaranya riset. 5. Dana Penyelenggaraan Pendidikan Dalam pendanaan program pendidikan dokter gigi spesialis harus dijelaskan: 5.1. Sumber 5.2. Pertanggungjawaban Perencanaan, penggunaan dan pelaporan dana harus dikelola secara jelas. Pengelolaan anggaran harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, transparans dan akuntabel.

16


BAB VI PENJAMINAN MUTU

Penjaminan Mutu adalah suatu upaya dari institusi pendidikan untuk secara terstruktur memperbaiki kualitas pendidikannya secara terus menerus dan berkesinambungan. Upaya ini harus merupakan komitmen dari seluruh komponen pendidikan mulai dari pimpinan, dosen dan karyawan penunjang. Komitmen pimpinan harus nyata berupa pembentukan tim/unit Penjaminan Mutu di dalam institusinya. Penjaminan Mutu dimulai dengan kegiatan evaluasi diri (ED) yang dilakukan oleh institusi pendidikan terhadap seluruh komponen-komponen pendidikan termasuk tata pamong (governance) dari institusi itu sendiri. ED sebaiknya dilakukan secara terorganisir, jujur dan terbuka. Data ED dianalisa dengan melibatkan berbagai pihak sehingga hasilnya akurat dan dapat dimanfaatkan sebagai perbaikan fakultas dan program studinya. Kegiatan perbaikan mutu dapat dilakukan oleh tim penjaminan mutu fakultas dan biasanya disebut dengan audit internal. Kegiatan audit internal dapat diikuti dengan kegiatan evaluasi oleh pihak diluar fakultas / universitas terkait. Kegiatan ini disebut dengan audit eksternal atau akreditasi. Dengan demikian maka ED dan audit internal berguna untuk persiapan dari proses akreditasi. Akrediatsi di Indonesia dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri lain yang diakui oleh pemerintah. Pengaturan penjaminan mutu akademik yang terperinci akan diatur dalam pedoman tersendiri.


17

BAB VII PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS

Pembukaan dan penutupan program pendidikan dokter gigi spesialis bukan merupakan standar pendidikan profesi dokter gigi spesialis, tetapi standar pendidikan merupakan rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh institusi pendidikan apabila yang bersangkutan atau pihak lain ingin membuka program studi baru atau memelihara program studinya agar tetap bertahan (sustainability). Pedoman teknis yang berisi uraian yang lebih terperinci akan disusun dalam buku tersendiri.

18


BAB VIII PENUTUP

Target Indonesia Sehat 2010 telah dicanangkan pemerintah. Untuk mencapai target tersebut setiap lembaga yang terlibat dalam pendidikan tenaga kesehatan termasuk pendidikan dokter gigi spesialis hendaknya berupaya untuk mencapai tujuan tersebut melalui program pendidikan yang sesuai standar yang telah ditetapkan sehingga dapat dihasilkan keluaran hasil pendidikan tenaga dokter gigi spesialis yang bermutu yang dapat memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan gigi mulut masyarakat Standar pendidikan profesi dokter gigi spesialis merupakan instrumen yang bertujuan mengharmonisasikan mutu pendidikan dari berbagai institusi penyelenggara pendidikan dokter gigi spesialis agar lulusan pendidikan yang dihasilkan memiliki mutu minimal yang setara. Standar ini juga dapat dipergunakan oleh institusi penyelenggara PPDGS untuk melakukan penilaian pada kondisi dan sistem pendidikan yang telah dilakukannya. Standar ini masih bersifat umum dan merupakan acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dokter gigi spesialis. Untuk penerapannya masih perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk petunjuk teknis oleh Kolegium dokter gigi spesialis masing-masing agar dapat lebih operasional.


19

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1.

Pendidikan Dokter Spsesialis di Indonesia, Komite Pendidikan Kedokteran Indonesia,Departemen Pendidikan Nasional RI, Jakarta 2005

2.

Global Standars on Postgraduate Medical Education

3.

Katalog Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Nasional, 1997

4.

Accreditation Standards for Advanced Dental Education Program Commission on Dental Accreditation, American Dental Association

20


LAMPIRAN

1.

DASAR HUKUM Penyusunan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis berdasarkan pada : a. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional b. UU RI No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran c. UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen d. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan e. Kepmen Diknas No. 234 tahun 2001 tentang Pendirian Perguruan Tinggi

2.

RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT PENDIDIKAN (RSGMP) Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan (RSGMP) adalah Rumah Sakit Gigi dan Mulut yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, yang juga digunakan sebagai sarana proses pemelajaran pendidikan dan penelitian bagi profesi tenaga kesehatan kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya dan terikat melalui kerjasama dengan fakultas kedokteran gigi.

Standar dan Kriteria Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Standar 1: Visi, Misi, Komitmen dan Persyaratan Perijinan RSGMP Deskripsi: Agar dapat berfungsi menjadi rumah sakit gigi dan mulut pendidikan, pelayanan dan penelitian secara efektif, Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Pendidikan harus memiliki visi dan misi yang jelas, terkait dengan pendidikan profesi tenaga kesehatan kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya yang didasarkan atas proses pemelajaran. Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis

21

Kriteria: 1.1. RSGM Pendidikan mempunyai visi, misi, azas dan tujuan. 1.2. Visi dan misi dibuat oleh Direksi RSGM Pendidikan bersama-sama dengan stakeholders terkait. 1.3. Bagi RSGM Pendidikan yang kepemilikannya berbeda dengan Fakultas Kedokteran Gigi diperlukan kerjasama tertulis antara RSGM Pendidikan dengan Fakultas Kedokteran Gigi atau pihak terkait yang masih berlaku dalam kurun waktu tertentu. 1.4. Bagi RSGM Pendidikan yang kepemilikannya sama dengan Fakultas Kedokteran Gigi akan diatur melalui Hospital by Laws (tidak diperlukan kerjasama tertulis). 1.5. Semua RSGM Pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit lain untuk melakukan penanganan rujukan. 1.6. RSGM Pendidikan terikat dengan satu Fakultas Kedokteran Gigi sebagai RSGM Pendidikan Utama. 1.7. RSGM Pendidikan mempunyai Surat Keputusan resmi perijinan pendirian dan operasional RSGM Pendidikan sebagai tempat pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi sesuai ketentuan yang berlaku. 1.8. RSGM Pendidikan mempunyai standar operasional prosedur yang terdokumentasi dengan baik dan disosialisasikan. Standar 2: Manajemen dan Administrasi Deskripsi: Penyelenggaraan manajemen dan administrasi merupakan bagian penting dari operasionalisasi dan berlangsungnya proses pendidikan profesi tenaga kesehatan kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya di rumah sakit gigi dan mulut pendidikan. Manajemen dan administrasi ini menyangkut efektifitas dan efisiensi pelaksanaan proses pendidikan, pelayanan dan penelitian.

22


Kriteria 2.1. Penyelenggara RSGM Pendidikan adalah Fakultas Kedokteran Gigi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan atau swasta. 2.2. Badan Hukum RSGM Pendidikan mengikuti Badan Hukum pemiliknya. 2.3. Jabatan direktur RSGM Pendidikan harus dijabat oleh dokter gigi, warga negara Indonesia yang diutamakan memiliki pengalaman dan atau pendidikan dibidang perumahsakitan. 2.4. RSGM Pendidikan yang kepemilikannya berbeda dengan fakultas kedokteran gigi yang bersangkutan, harus mempunyai badan koordinasi pendidikan. 2.5. RSGM Pendidikan dapat dijadikan sarana untuk pendidikan, pelayanan dan penelitian di bidang kesehatan gigi dan mulut dari tingkat dasar sampai spesialistik sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan IPTEK Kedokteran dan Kedokteran Gigi, serta menjadi sarana upaya rujukan. 2.6. RSGM Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan, pelayanan dan penelitian kesehatan gigi dan mulut memiliki prinsip dasar kemandirian dan kewirausahaan yang bersifat nirlaba. 2.7. RSGM Pendidikan harus mempunyai struktur organisasi dan tata kerja. Struktur organisasi ditetapkan bersama oleh direktur RSGM Pendidikan dan pimpinan Fakultas Kedokteran Gigi, serta diketahui oleh pemilik RSGM Pendidikan dengan memperhatikan fungsi dan kebutuhan rumah sakit. 2.8. Organisasi RSGM Pendidikan meliputi bidang pendidikan, pelayanan, penelitian dan pengembangan kesehatan gigi dan mulut, administrasi dan keuangan, dan pelayanan penunjang, rekam medis, komite medis, staf medis fungsional dan instalasi. 2.9. RSGM Pendidikan melaksanakan pendidikan, pelayanan dan penelitian kesehatan gigi mulut dengan mengutamakan kegiatan kuratif dan rehabilitatif tanpa meninggalkan kegiatan promotif preventif yang dilaksanakan secara terpadu dan melaksanakan upaya rujukan dengan melindungi hak-hak pasien. Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis

23

2.10. Fungsi RSGM Pendidikan menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pelayanan medis gigi dasar, spesialistik, pelayanan penunjang (farmasi, laboratorium klinik, laboratorium teknik gigi dan radiologi gigi), rujukan, gawat darurat kesehatan gigi dan mulut. 2.11. RSGM Pendidikan melaksanakan peraturan kebijakan dan ketetapan tertulis mengenai pendidikan profesi tenaga kesehatan kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya, sehingga dapat menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas. 2.12. Peserta didik harus mengucapkan dan menandatangani janji mengikuti program pendidikan profesi. 2.13. RSGM Pendidikan mempunyai administrasi khusus peserta didik mengenai sistem dan alur pencatatan, pengaturan alat, ruangan, jadwal, surat-menyurat yang berkaitan dengan program pendidikan profesi. 2.14. RSGM Pendidikan mempunyai dokumen yang memuat Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) RSGM Pendidikan yang dilakukan secara rutin dan terkoordinasi dengan FKG yang bersangkutan. 2.15. Sumber dana biaya pendidikan dapat berasal dari RSGM Pendidikan, peserta didik, Fakultas Kedokteran Gigi dan sumber lain yang tidak mengikat yang disepakati bersama. 2.16. RSGM Pendidikan melaksanakan evaluasi berkala terhadap proses manajemen dan administrasi. 2.17. RSGM Pendidikan membuat laporan pertangggungjawaban keuangan kepada pimpinan terkait. Standar 3: Sumber Daya Manusia untuk Program Pendidikan Profesi Deskripsi: RSGM Pendidikan berkoordinasi dengan Fakultas Kedokteran Gigi dalam mengatur tenaga pendidik bidang kesehatan gigi dan mulut.

24


Kriteria : 3.1. RSGM Pendidikan minimal memiliki 50% tenaga dokter gigi, dokter gigi spesialis dan perawat gigi yang bekerja secara purna waktu, meliputi: 3.1.1. Dokter Gigi 3.1.2. Dokter Gigi spesialis yang meliputi 7 bidang spesialis : 3.1.2.1. Bedah Mulut 3.1.2.2. Ortodonti 3.1.2.3. Konservasi Gigi 3.1.2.4. Prostodonsia 3.1.2.5. Kedokteran Gigi Anak 3.1.2.6. Periodonsia 3.1.2.7. Penyakit Mulut 3.1.3. Perawat Gigi 3.2. RSGM Pendidikan dapat bekerja sama dengan RS lain dalam menyediakan tenaga kesehatan lain yang meliputi : 3.2.1. Dokter/ Dokter Spesialis lainnya 3.2.1.1. Dokter umum dengan pelatihan Program Pendidikan Gawat Darurat (PPGD) 3.2.1.2. Dokter Spesialis Anestesi 3.2.1.3. Dokter Spesialis Penyakit Dalam 3.2.1.4. Dokter Spesialis Anak 3.2.2. Tenaga Keperawatan : Perawat Umum 3.2.3. Tenaga Kefarmasian 3.2.3.1. Apoteker 3.2.3.2. Asisten Apoteker 3.2.4. Tenaga Keteknisan Medis 3.2.4.1. Radiografer/Penata Radiologi dan Radiodiagnostik 3.2.4.2. Teknisi Gigi 3.2.4.3. Analis kesehatan 3.2.4.4. Perekam Medis 3.2.5. Tenaga Non Medis 3.2.5.1. Administrasi

T


25

3.2.5.2. Kebersihan 3.2.5.3. Teknisi 3.3. RSGM Pendidikan mempunyai peraturan mengenai penugasan tenaga pendidik, bagi purna waktu maupun paruh waktu yang mencakup tanggungjawab, kewenangan dan hak. 3.4. RSGM Pendidikan mempunyai tenaga pendidik yang ditetapkan sebagai pembimbing bagi peserta didik yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) di RSGM Pendidikan. 3.5. RSGM Pendidikan memiliki peraturan yang melindungi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Standar 4: Fasilitas Pendidikan dan Pelayanan Deskripsi: RSGM Pendidikan harus memiliki fasilitas dan peralatan fisik pendidikan, pelayanan dan penelitian untuk para staf dan peserta didik yang memungkinkan terjadinya proses pemelajaran. Kriteria: 4.1. RSGM Pendidikan harus mempunyai prasarana yang meliputi : 4.1.1. Ruang rawat jalan 4.1.2. Ruang gawat darurat 4.1.3. Ruang rawat inap 4.1.4. Ruang operasi 4.1.5. Ruang pemulihan/recovery room 4.1.6. Farmasi dan bahan kedokteran gigi 4.1.7. Laboratorium klinik 4.1.8. Laboratorium teknik gigi 4.1.9. Ruang sterilisasi 4.1.10. Ruang Radiologi 4.1.11. Ruang tunggu 4.1.12. Ruang administrasi 26


4.1.13. 4.1.14.

4.2.

4.3. 4.4. 4.5. 4.6.

4.7. 4.8.

4.9. 4.10.

Toilet Prasarana lain meliputi tenaga listrik, pengadaan air bersih, instalasi pembuangan limbah, alat komunikasi, pemadam kebakaran dan tempat parkir. RSGM Pendidikan harus mempunyai persyaratan peralatan yang meliputi : 4.2.1. 50 buah dental unit 4.2.2. 50 buah dental chair 4.2.3. 3 buah tempat tidur 4.2.4. Peralatan medik meliputi: a) 1 unit Intra Oral Camera b) 1 unit Dental X-Ray c) 1 unit Panoramic X-Ray d) 1 unit Chepalometric X-Ray e) 7 unit sterilisator. RSGM Pendidikan berkoordinasi dengan Fakultas Kedokteran Gigi terkait dalam penggunaan perpustakaan. RSGM Pendidikan berkoordinasi dengan Fakultas Kedokteran Gigi terkait dalam penyediaan alat audiovisual. RSGM Pendidikan menyediakan sarana pelayanan kedokteran gigi dasar dan 7 bidang spesialistik. RSGM Pendidikan menyediakan bahan kedokteran gigi dan bahan farmasi (alat dan bahan habis pakai, serta obat) sesuai dengan fungsi pendidikan, pelayanan dan penelitian. RSGM Pendidikan mengelola rekam medis RSGM Pendidikan mengelola persetujuan tindakan medis tertulis (informed consent) bagi tindakan tertentu kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. RSGM Pendidikan mengupayakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. RSGM Pendidikan mempunyai daftar tarif.


27

Standar 5: Perancangan dan Pelaksanaan Program Pendidikan Klinik Deskripsi: Peran RSGM Pendidikan sebagai sarana dalam proses pemelajaran memegang peran penting dalam pencapaian kompetensi. Program pendidikan profesi akan berhasil dengan memiliki target pemelajaran yang jelas, kegiatan yang terstruktur dan berimbang serta sistem evaluasi yang jelas dan objektif. Kriteria: 5.1. RSGM Pendidikan berkoordinasi dengan Fakultas Kedokteran Gigi terkait mempunyai dokumen program pendidikan (buku panduan) yang terstruktur berisi tujuan pendidikan yang jelas berbasis kompetensi. 5.2. RSGM Pendidikan berkoordinasi dengan Fakultas Kedokteran Gigi terkait mempunyai tata tertib proses pemelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang jelas dan tertulis. 5.3. RSGM Pendidikan berkoordinasi dengan Fakultas Kedokteran Gigi terkait menyelenggarakan pelayanan kedokteran gigi berbasis bukti (evidence based dentistry). 5.4. RSGM Pendidikan berkoordinasi dengan Fakultas Kedokteran Gigi terkait mengupayakan peningkatan mutu pelayanan secara berkesinambungan. 5.5. RSGM Pendidikan berkoordinasi dengan Fakultas Kedokteran Gigi terkait mempunyai sistem kendali mutu dan audit medis program pendidikan.

28


STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

Recommend Documents