NASKAH AKADEMIK SISTEM PENDIDIKAN KEBIDANAN DI INDONESIA

NASKAH AKADEMIK SISTEM PENDIDIKAN KEBIDANAN DI INDONESIA

JAKARTA, 2012

IKATAN BIDAN INDONESIA DAN ASSOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN KEBIDANAN INDONESIA

2

LEMBAR KESEPAKATAN Naskah Akademik Sistem Pendidikan Kebidanan ini telah disepakati oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sebagai organisasi profesi dan Asosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan Indonesia (AIPKIND) sebagai wadah institusi pendidikan kebidanan di Indonesia. Isi dari Naskah Akademik ini ditinjau secara periodik setiap 5 tahun untuk menjamin kesesuaian dengan kebutuhan dan perkembangan profesi dan pendidikan kebidanan ditingkat nasional dan global.

Jakarta, Mei 2012 Ketua Assosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan Indonesia

Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia

(Jumiarni Ilyas, Dra, M.Kes)

(DR. Harni Koesno, M.K.M)

KATA PENGANTAR

3

Perkembangan situasi global menyebabkan peningkatan kebutuhan dan kompleksitas permasalahan diberbagai komponen maupun elemen di masyarakat termasuk bidang kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak. Bidan adalah tenaga kesehatan professional dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak......ada yg terputus Untuk itu diperlukan suatu penataan sistem pendidikan kebidanan yang terstandar, sustainable dan relevan dengan kebutuhan masa kini dan mendatang, maka diperlukan suatu pola pendidikan yang memberikan arah pada penyelenggaraan pendidikan kebidanan yang berkualitas. Sejalan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dengan memperhatikan standar global pendidikan kebidanan secara internasional, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional RI dengan dukungan World Bank (WB) melalui Health Professional Education Quality Project (HPEQ) telah memfasilitasi pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan kebidanan sebagai salah satu dari profesi kesehatan strategis. Semoga penyusunan Naskah Akademik Sistem Pendidikan Kebidanan dapat digunakan sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan Penyusunan sistem dan dan pendidikan kebidanan di Indonesia. Terima kasih kepada Direktorat Akademik Ditjen Dikti- Pimpinan Proyek HPEQ yang telah memberikan dukungan dan fasilitasi sehingga Naskah Akademik Sistem Pendidikan Kebidanan ini dapat diselesaikan tepat waktu. Terima kasih juga kami sampaikan kepada berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas kontribusinya dalam penyusunan naskah akademik Sistem Pendidikan Kebidanan.

Jakarta, Mei 2012 Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia Asosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan Indonesia

4

DAFTAR ISI Lembar Kesepakatan Kata Pengantar Daftar Isi

3 4 5

BAGIAN I BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang .................................................................................... I.2. Tujuan dan Kegunaan ........................................................................ I.3. Metode / Pendekatan ......................................................................... I.4. Pengorganisasian ................................................................................

7 8 9 10

BAB II RUANG LINGKUP 2.1 Terminologi ............................................................................................... 2.2 Bidan sebagai Profesi .............................................................................. 2.3 Sejarah Kebidanan di Indonesia .............................................................. 2.4 Situasi terkini Pendidikan Kebidanan di Indonesia ..................................

12 13 20 25

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

27

BAGIAN II I. II. III. IV. V.

KONSIDERANS DASAR HUKUM KETENTUAN UMUM / TERMINOLOGI MATERI / SUBSTANSI PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR PUSTAKA o o o o o o o o o o

Peraturan Per-Undang-undangan yang relevan Ringkasan Naskah Akademik Profesi Kebidanan Core Document International Confederation of Midwives Core Document World Health Organization UNFPA BKKBN Standar Kompetensi Bidan Laporan Hasil Peneltian Saran-saran Tim Penyusun Berita Acara Proses Penyusunan Naskah Akademik

5

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Pembangunan kesehatan, yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, bertujuan mewujudkan derajat kesehatan optimal seperti yang diamanahkan dalam pembukaan dasar UUD 1945. Pembangunan kesehatan pada dasarnya juga menyangkut kehidupan fisik, mental, maupun sosial budaya & ekonomi yang dalam perkembangannya telah terjadi perubahan orientasi, baik tata nilai maupun pemikiran terutama mengenai upaya pemecahan masalah kesehatan. Saat ini masalah kesehatan Ibu dan Anak masih merupakan masalah penting karena masalah tersebut merupakan salah satu indikator kesejahteraan suatu bangsa. Permasalahan kesehatan ibu dan anak ini juga terjadi ditingkat global sehingga hampir semua negara terus menerus melakukan berbagai upaya internasional untuk memecahkan masalah ini. Milleneum Development Goals (MDG‟s) juga memprioritaskan salah satu tujuan utamanya untuk menurunkan angka kematian bayi sebesar 2/3, menurunkan angka kematian ibu sebesar 3/4 dan meningkatkan pencegahan dari penyebaran HIV/AIDS antara tahun 1990 sampai tahun 2015 1. Bagian negara di dunia yang masih bermasalah dengan masalah kesehatan ibu dan anak adalah kawasan Afrika, Asia Tenggara dan Asia Selatan yang menyumbang hampir sepertiga jumlah kematian ibu dan anak di dunia dengan total kematian Ibu mencapai 170.000 dan kematian bayi baru lahir mencapai 1.300.000 pertahun. India, Bangladesh, Indonesia, Nepal serta Myanmar adalah negara-negara yang menyumbang sampai 98% dari seluruh kematian ibu dan anak di kawasan tersebut. Berbeda dengan negara industri atau negara makmur yang memiliki Angka Kematian Ibu (AKI) rata-rata sekitar 10 per 100.000 persalinan. Secara global, sebagian besar kematian ibu yang terjadi di negaranegara ini biasanya dihubungkan dengan faktor kemiskinan dan kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan dan status sosial perempuan yang masih rendah. Setiap tahun diperkirakan ada 5 juta ibu hamil di Indonesia, dari jumlah tersebut, dua ibu meninggal dalam satu jamnya karena komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas. Jadi setiap tahun ada 15.000–17.000 ibu meninggal karena melahirkan. Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 menyebutkan bahwa Angka Kematian Ibu ( AKI ) Indonesia masih 228/100.000 kelahiran hidup, sedangkan sedangkan AKB sebesar 34/1000 kelahiran hidup. Jumlah kematian Ibu menurut provinsi di Indonesia diperkirakan mencapai 11.534 pada tahun 2010. Dari seluruh provinsi, Jawa Barat menduduki tempat pertama untuk jumlah kematian ibu, di ikuti oleh Provinsi Jawa Tengah, NTT, Banten dan Jatim. 2 Jika melihat Target MDG5 tahun 2015 adalah bahwa AKI di Indonesia 102/100.000 kelahiran hidup, dihawatirkan ttarget dalam MDGs pada tahun 2015 dalam pengentasan kematian ibu sulit dicapai sehingga perlu adanya terobosan guna percepatan penurunan AKI dan AKB di Indonesia 1 2

UNDP, 2007 BKKBN, 2012 (http://www.bkkbn.go.id/ViewSiaranPers.aspx?SiaranPersID=2)

6

Kematian ibu berdampak negatif terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta memiliki implikasi sosial yang bermakna terhadap kualitas kesehatan keluarga di kemudian hari. Hambatan sosial, budaya dan ekonomi yang dihadapi sepanjang hidup perempuan merupakan akar masalah buruknya kesehatan maternal (sepanjang daur kehidupan perempan) saat ini. Dengan menggunakan pendekatan siklus hidup diketahui bahwa masalah mendasar kesehatan perempuan telah terjadi sebelum memasuki usia reproduksi. Status kesehatan perempuan semasa kanak-kanak dan remaja mempengaruhi kondisi kesehatannya saat hamil, bersalin dan nifas. Jenis makanan, lingkungan – pola hidup, tingkat pendidikan, nilai dan sikap yang dianut, sistem dan akses kesehatan, situasi ekonomi, serta kualitas hubungan seksualnya mempengaruhi perempuan dalam menjalankan masa produksi dan proses reproduksinya. Jika menyimak lebih dalam, faktor utama penyebab tingginya angka kematian ibu melahirkan di Indonesia tidak hanya penyebab langsung saja seperti perdarahan, infeksi, atau pre eklamsi. Terdapat faktor penyebab tidak langsung lainnya yang berkontribusi besar dalam meningkatkan risiko kematian ibu. Fenomena di negara berkembang termasuk di Indonesia, perempuan masih belum memiliki otonomi yang memadai terhadap dirinya terutama dalam kesehatan reproduksinya. Fakta menunjukkan adanya keterbatasan perempuan dalam mengakses pelayanan kesehatan yang disebabkan berbagai faktor seperti; kemiskinan, kondisi struktur geografis, penyebaran penduduk yang tidak merata, social ekonomi yang rendah, praktik budaya yang menghambat dan ketidaksetaraan gender.3 Kemiskinan menyebabkan ibu-ibu hamil tidak mendapatkan asupan gizi yang mencukupi untuk menunjang kehamilannya. Faktor budaya, “kawin muda” dan aborsi akibat kehamilan yang tidak diinginkan, diskriminasi dan beban ganda yang harus dipikul perempuan juga turut menjadi faktor yang mempengaruhi status kesehatan para ibu dan perempuan di Indonesia. Di Indonesia, berdasarkan data Kemenkes RI tahun 2010 jumlah tenaga bidan adalah 175.124 orang yang tersebar di berbagai tatanan pelayanan kesehatan dan pendidikan (Rumah sakit, Puskesmas, RSAB, bidan Desa, BPS, institusi pendidikan dan institusi lain). Hasil Riskesdas 2010 menunjukkan terdapat 82,2% persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. diantaranya sebanyak 62,1% (75% persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan dilakukan oleh bidan). Dalam pelayanan KB diketahui bahwa pencapaian peserta KB baru sebanyak 687.715 peserta, 32,2% diantaranya dilakukan di Bidan Praktik Swasta. Dari profil ini tampak bahwa bidan berperan penting sebagai mitra perempuan dan tenaga kesehatan professional strategis dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Realita yang ada bidan sebagai mitra perempuan merupakan profesi yang memiliki pekerjaan dengan kompleksitas dan tanggung jawab yang besar. Untuk menyiapkan bidan yang tanggap terhadap situasi terkini dan dapat mengatasi berbagai situasi kompleks yang dihadapi perempuan sepanjang siklus reproduksinya serta bayi dan balita sehat, dibutuhkan bidan yang mampu berpikir kritis, analisis-sintesis, advokasi dan kepemimpinan yang hanya dapat dihasilkan oleh sistem pendidikan tinggi kebidanan yang berkualitas dan mampu berkembang sesuai kebutuhan kemajuan zaman. Dengan demikian bidan tidak hanya dituntut memiliki kemampuan klinis saja tetapi juga harus memiliki kemampuan menganalisa permasalahan non klinis dan sosial budaya yang berpengaruh pada kualitas kesehatan reproduksi perempuan, serta kemampuan pemberdayaan, advokasi dan negosiasi serta 3

Bank dunia. 2000. Rangkuman pembangunan berperpektive gender.

7

kemampuan penelitian dalam pengembangan ilmu dan praktik kebidanan. Dengan demikian, akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi, memerangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan dan pemberdayaan perempuan atau kesetaraan gender menjadi persoalan penting untuk dikelola dan diwujudkan. Sejak dicanangkannya salah satu isu Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2005 tentang Pemerataan Kesempatan belajar dan Perluasan Kesempatan Belajar, pendidikan kebidanan khususnya level vokasi tumbuh dengan subur. Pendidikan Kebidanan di Indonesia sebagian besar merupakan pendidikan vokasional diploma III dengan jumlah institusi penyelenggara (661) institusi (AIPKIND, 2011), sedangkan pengembangan untuk jenjang Strata satu akademik-profesi kebidanan baru dimulai tahun 2008 dan strata dua dimulai pada tahun 2006. Pada akhir tahun 2011 jumlah Strata satu sebanyak 2 institusi dan jumlah strata dua sebanyak 3 institusi. Fakta adanya pendidikan kebidanan yang sampai saat ini sebagian besar pada level vokasi menyebabkan pengembangan profesi bidan berjalan sangat lambat karena terbatasnya jumlah bidan yang memenuhi kualifikasi untuk melakukan penelitian. Selain itu lulusan yang dihasilkan oleh pendidikan vokasi lebih bersifat trained labour dengan minimnya keterampilan clinical reasoning dan clinical judgemnent sehingga tidak memenuhi standar kompetensi dan profil bidan. UU sisdiknas No 20 tahun 2003 menetapkan bahwa pendidikan profesi diperoleh melalui pendidikan setelah strata satu. Kongres ICM pada tahun 2008 memutuskan standar global pendidikan profesi bidan minimal strata satu profesi (S1–Profesi) dan diselenggarakan di universitas. Diharapkan dengan meningkatnya pendidikan bidan baik melalui pendidikan formal maupun non formal , bidan mampu berpikir lebih kritis dan lebih profisien dan patien safety dalam melaksanakan praktik kebidanan sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih baik untuk melindungi masyarakat dan dapat bersaing dalam era pasar bebas. Mengingat cukup kompleksnya berbagai issue strategis terkait peningkatan mutu pendidikan bidan, perlu dibentuk suatu sistem pendidikan kebidanan untuk mendasari pendidikan kebidanan yang bermutu, terakreditasi, akuntabel dan sesuai standar global. Dalam hal ini, Ditjen-Dikti memberi peluang pada pendidikan kebidanan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui Proyek HPEQ. Peluang ini merupakan tantangan bagi IBI dan AIPKIND untuk menyusun Naskah Akademik sebagai referensi dan kerangka pikir dalam merancang Sistem Pendidikan Kebidanan di Indonesia.

1.2 TUJUAN DAN KEGUNAAN 1.2.1

TUJUAN Naskah Akademik disusun sebagai acuan dalam pengembangan sistem pendidikan kebidanan, kompetensi bidan, sistem akreditasi pendidikan dan kredensial tenaga bidan.

8

1.2.2

KEGUNAAN Naskah Akademik ini digunakan : 1. Untuk memberikan gambaran kepada stake holder dan masyarakat tentang sistem pendidikan kebidanan dan profesi bidan di Indonesia 2. Sebagai acuan bagi stake holder dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan sistem pendidikan kebidanan dan profesi bidan di Indonesia 3. Sebagai indikator/tolok ukur pencapaian tujuan penyelenggaraan pendidikan kebidanan 4. Sebagai acuan dalam pengembangan pendidikan kebidanan dan profesi bidan di Indonesia. 5. Sebagai acuan organisasi profesi bidan dalam menetapkan kebijakan pendidikan kebidanan

1.3 METODE PENDEKATAN Metode pendekatan penyusunan naskah akademik sebagai berikut : 1. Telaah Pustaka (literature study) kebijakan pendidikan nasional Indonesia dan berbagai negara, kebijakan organisasi kesehatan dunia (WHO) dan organisasi profesi bidan internasional (ICM). 2. Diskusi Pakar Kebidanan dalam beberapa workshop tentang sistem pendidikan kebidanan yang diikuti oleh kalangan perguruan tinggi swasta maupun negeri dari perwakilan wilayah Indonesia, pengurus pusat dan pengurus daerah IBI, pengurus AIPKIND, para nara sumber, dan organisasi profesi lain yang terkait. 3. Diskusi dan konsultasi dengan konsultan bidan internasional (Presiden ICM dan ICM Regional Asia Pasifik) . 4. Benchmarking ke berbagai negara penyelenggara pendidikan kebidanan yang sudah maju (New Zealand, Eropa, Canada, Amerika Serikat, dan Australia). 5. Survey nasional tentang pendidikan kebidanan, pelayanan, dan kinerja bidan diberbagai tatanan pelayanan kesehatan (pre eliminary survey HPEQ tahun 2010 dan Survey WHO tahun 2011). 6. Hasil Try Out CBT uji kompetensi bidan tahun 2011 oleh komponen 2 HPEQ.

9

1.4 PENGORGANISASIAN Naskah akademik system pendidikan kebidanan di Indonesia terdiri dari dua bagian yaitu: 1. Bagian Pertama, berisi tentang laporan hasil pengkajian dan penelitian tentang naskah akademik yang akan disusun. Bagian satu terdiri dari 4 bab Bab I meliputi : Latar belakang, tujuan dan kegunaan, metode pendekatan dalam penyusunan naskah akademik dan pengorganisasian dalam naskah akademik. Bab II meliputi : Ruang lingkup naskah akademik : bidan sebagai profesi, sejarah pendidikan bidan, dan hasil-hasil riset yang berhubungan dengan pendidikan kebidanan Bab III meliputi : kesimpulan dan saran Bab IV meliputi : lampiran 2. Bagian Kedua, berisi tentang konsep awal naskah akademik Sistem Pendidikan Kebidanan yang akan digunakan di Indonesia : Konsiderans, Dasar hukum, Ketentuan umum, Materi/substansi, ketentuan pidana, Ketentuan peralihan dan Penutup

10

BAB II RUANG LINGKUP 2.1 TERMINOLOGI 1. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan. 2. Kebidanan/Midwifery adalah satu bidang ilmu yang mempelajari keilmuan dan seni dalam mempersiapkan menjadi orang tua, mempersiapkan kehamilan, menolong persalinan dan kelahiran, nifas, menyusui, bayi dan balita, pemberdayaan ibu dan keluarga dalam pengaturan kesuburan, persiapan menghadapi masa interval, klimakterium dan menopause,serta interaksinya yang kompleks dengan faktor lain yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan. 3. Pelayanan Kebidanan (Midwifery Services) adalah bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan yang telah terdaftar (teregister) yang diberikan secara mandiri, kolaborasi maupun rujukan. 4. Praktik Kebidanan adalah implementasi ilmu kebidanan didasari etika dan kode etik bidan secara mandiri oleh bidan kepada perempuan, keluarga dan komunitasnya,. 5. Manajemen Asuhan Kebidanan adalah pendekatan dan proses/kerangka pikir yang digunakan oleh bidan dalam memberikan asuhan kebidanan secara sistematis mulai dari mengumpulkan data, menganalisa data, menegakkan diagnosa kebidanan, mengidentifikasi masalah dan atau kebutuhan, tindakan segera, menyusun rencana asuhan, melaksanakan rencana asuhan, mengevaluasi keefektifan pelaksanaan rencana asuhan dan mendokumentasikan asuhan. 6. Asuhan Kebidanan adalah proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan. 7. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat untuk melaksanakan tugas-tugas pekerjaan. 8. Kompetensi Bidan adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang bidan yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk memberikan pelayanan yang aman / safe di berbagai setting pelayanan kesehatan

11

2.2 BIDAN SEBAGAI PROFESI 2.2.1 DEFINISI BIDAN Definisi bidan yang ditetapkan International Confederation of Midwives (ICM) diakui oleh WHO dan Federation of International Gynecologist Obstetrition (FIGO) dianut dan diadopsi oleh seluruh organisasi bidan di seluruh dunia. Definisi tersebut secara berkala di review dalam pertemuan Internasional/Kongres ICM. Definisi bidan yang disempurnakan dalam kongres ICM tahun 2011 di Durban adalah : A midwife is a person who has successfully completed a midwifery education program that is duly recognized in the country where it is located and that is based on the ICM Essential Competencies for Basic Midwifery Practice and the framework of the ICM Global Standards for Midwifery Education; who has acquired the requisite qualifications to be registered and/or legally licensed to practice midwifery and use the title „midwife‟; and who demonstrates competency in the practice of midwifery. The midwife is recognized as a responsible and accountable professional who works in partnership with women to give the necessary support, care and advice during pregnancy, labour and the postpartum period, to conduct births on the midwife‟s own responsibility and to provide care for the newborn and the infant. This care includes preventative measures, the promotion of normal birth, the detection of complications in mother and child, the accessing of medical care or other appropriate assistance and the carrying out of emergency measures. The midwife has an important task in health counseling and education, not only for the woman, but also within the family and the community. This work should involve antenatal education and preparation for parenthood and may extend to women‟s health, sexual or reproductive health and child care. A midwife may practice in any setting including the home, community, hospitals, clinics or health units.

(Definisi bidan yang dianut oleh Ikatan Bidan Indonesia mengacu pada definisi internasional tersebut diatas) BIDAN adalah profesional yang bekerja dalam kemitraan dengan perempuan untuk memberikan bantuan yang diperlukan, pelayanan dan selama kehamilan, kelahiran dan masa post-natal, memimpin persalinan dan memberikan pelayanan kepada bayinya. Pelayanan kebidanan meliputi pencegahan, persalinan normal, deteksi komplikasi yang dialami ibu dan anak, membantu memfasilitasi akses pelayanan medis bila diperlukan. Bidan mempunyai tugas penting dalam kepenasihatan pendidikan dan konseling kesehatan, tidak hanya bagi perempuan, melainkan juga terhadap keluarga dan komunitas. Termasuk dalam pelayanan kebidanan adalah pendidikan antenatal, penyiapan calon ibu menjadi orangtua, bahkan sampai kepada kesehatan perempuan, seksual dan reproduksi. Dengan mempertimbangkan aspek sosial-budaya dan kondisi masyarakat Indonesia serta mengacu kepada definisi bidan ICM yang telah diakui oleh FIGO (The International Federation of Gynecology and Obstetrics) dan WHO, maka Ikatan Bidan Indonesia menetapkan Bidan Indonesia adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan. Definisi yang sama disahkan 12

_

dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan 369/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan. 2.2.2 FILOSOFI BIDAN

Republik

Indonesia

No.

Nilai-nilai penting dan keyakinan yang didirikan terkait erat dengan filosofi dari asuhan kebidanan. Salah satunya filosofi yang diyakini adalah pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, kebutuhan sosial dan spiritual. Bidan harus berkomitmen untuk dapat berperan dalam memberikan asuhan yang komprehensif. Mempunyai bayi secara filosofis adalah peristiwa besar bagi seorang ibu. Kehamilan dan persalinan bukan sekedar peristiwa klinis tetapi juga peristiwa transisi sosial dan psikologis yang amat kritis bagi seorang perempuan, maka pelayanan kebidanan harus terpusat pada kebutuhan perempuan yang unik dan individual dalam memasuki transisi ini 4 . Dengan dasar itu, seorang Bidan memiliki keyakinan yang dijadikan panduan dalam memberikan asuhan. Bidan meyakini bahwa : a.

b.

c. d. e. f. g. h.

4

Perempuan adalah pribadi yang unik, mempunyai kebutuhan, keinginan untuk: kelangsungan generasi dalam siklus reproduksi, pengambil keputusan utama dalam asuhannya dan memiliki hak atas informasi untuk meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan. Maka, asuhan kebidanan secara aktif mempromosikan dan melindungi kesejahteraan perempuan dan kesehatan bayi. Proses kelahiran adalah rangkaian pengalaman yang memberikan makna sangat berarti bagi perempuan, keluarga dan masyarakat. Maka asuhan kebidanan mempromosikan, melindungi dan mendukung hak-hak reproduksi perempuan dan menghargai keragaman budaya, suku yang ada. Melahirkan adalah suatu proses fisiologis yang normal. Praktik kebidanan mempromosikan dan mengadvokasi untuk tidak melakukan intervensi yang tidak perlu dalam proses kelahiran normal. Bidan merupakan pemberi pelayanan yang tepat untuk mendampingi perempuan selama masa kehamilan, kelahiran dan nifas. Maka, praktik kebidanan harus mampu membangun rasa percaya diri perempuan dalam proses kelahiran. Bidan memiliki percaya diri, meyakini, serta menghargai perempuan dalam kemampuannya untuk melahirkan. Maka asuhan kebidanan harus mampu menjaga kepercayaan dan saling menghargai antara bidan dan perempuan. Asuhan kebidanan memberdayakan perempuan untuk bertanggung jawab terhadap kesehatan dirinya dan keluarganya. Maka, bidan menggunakan teknologi dengan tepat dan melakukan rujukan pada waktu yang tepat jika timbul masalah. Asuhan kebidanan dilakukan secara partnership dengan perempuan, bersifat individual, berkesinambungan, dan tidak otoriter. Maka, bidan mengupayakan antisipasi dan asuhan yang fleksibel. Asuhan kebidanan adalah perpaduan dari ilmu dan kiat kebidanan yang bersifat holistik, didasarkan atas pemahaman sosial, emosional, kultural, spiritual, psikologikal dan pengalaman fisik perempuan yang didasarkan atas bukti-bukti terbaik yang ada.

Royal College of Midwives,2006). 13

Maka, bidan harus mampu memberikan informasi dan konseling yang dibutuhkan perempuan untuk meningkatkan partisipasi dan memfasilitasi pengambilan keputusan. Sebagai hasilnya: 1. Asuhan Kebidanan mempromosikan, melindungi dan mendukung hak-hak reproduksi perempuan dan menghormati keragaman etnis dan budaya 2. Praktik Kebidanan mempromosikan kelahiran normal dan advokasi untuk meminimalkan intervensi 3. Praktek kebidanan membangun kepercayaan diri perempuan dalam penanganan persalinan 4. Bidan menggunakan teknologi tepat guna dan melakukan rujukan tepat waktu ketika timbul masalah 5. Bidan mengupayakan antisipasi dan asuhan fleksibel 6. Bidan memberikan nasehat dan informasi yang dibutuhkan perempuan untuk meningkatkan partisipasi dan memfasilitasi dalam pengambilan keputusan. 7. Asuhan kebidanan menjaga kepercayaan dan saling menghormati antara bidan dan perempuan 8. Asuhan kebidanan secara aktif mempromosikan dan melindungi kesehatan perempuan dan meningkatkan status kesehatan bayi Praktik kebidanan berdasarkan prinsip kemitraan dengan perempuan, bersifat holistik dan menyatukannya dengan pemahaman akan pengaruh sosial, emosional, budaya, spiritual, psikologis dan fisik dari pengalaman reproduksinya. Maka tujuan pelayanan kebidanan tidak sekedar melindungi dan mempromosikan kesehatan ibu dan bayinya, tetapi juga membantu perempuan dan keluarganya untuk memperoleh penyesuaian emosional menghadapi kehamilan dan persalinan, serta memastikan ibu memperoleh pengetahuan, keterampilan dan informasi yang cukup untuk memasuki masa pengasuhan anak (motherhood) dengan peran dan tanggungjawab yang tepat5. Selain itu, profesionalisme pelayanan bidan harus pula diartikan sebagai pemenuhan kontrak sosial kepada komunitas untuk menyediakan pelayanan kepada ibu dan keluarganya secara up to date, evidence-based dan berkualitas sesuai definisi Bidan6, dengan mendasari kepada 3 premis, bahwa : 1) Kehamilan dan persalinan adalah bagian dari proses kehidupan yang normal; 2) Pelayanan bidan terpusat pada diri perempuan (woman centered); dan 3) Dalam pelayanan bidan terkandung akuntabilitas profesional, merekomendasikan model pelayanan bidan terdiri dari : (1) pemantauan kondisi fisik, psikologis, spiritual dan kesejahteraan sosial perempuan dan keluarganya sepanjang siklus kehamilan, persalinan, dan post-natal; (2) memberikan pendidikan, konseling dan pelayanan antenatal bagi setiap perempuan secara individual; (3) kehadiran secara terus 5 6

Sally Pairman, Jan Picombe, 1999 ICM, 2011

14

menerus selama persalinan, kelahiran, dan periode perinatal; (4) bantuan selama periode post-natal; (5) menghindari intervensi yang tidak perlu; dan (6) mengidentifikasi serta merujuk perempuan yang membutuhkan penanganan dari tenaga profesi lain dengan tepat. 2.2.3 BODY OF KNOWLEDGE Setiap praktik profesi harus berlandaskan body of knowledge profesi masingmasing serta bertanggung jawab akan pengembangannya di kemudian hari. Ludovici (1937:8) and Abraham Van der Mark (1993:173) menuliskan bahwa proses “childbirth” : childbirth is a natural process, painless and even pleasurable. Unlike the first theory. This second theory argues that “this abnormality is not essential and can even now be removed”. These views think that labour is the natural process for women. These two different views are related to the feeling of pain and death that frequently appear in the labour process. Thus, these views are influenced by the cultural background of the mother, and have different expectations and meaning given to the labour process.”

Kebidanan (midwifery) adalah suatu tinjauan keilmuan yang memandang bahwa proses “childbirth” adalah proses fisiologis dan normal, yang tidak hanya berhubungan dengan aspek biologis saja namun juga berhubungan dengan seluruh aspek lainnya (sosial, budaya, psikologikal, emosional, spiritual) dalam kehidupan perempuan sebagai manusia seutuhnya. “Whereas today obstetricians see birth as a medical event, the midwife views it as a normal, physiological process” 7 . Rekomendasi badan dunia yang disusun berdasarkan hasil riset gabungan berbagai negara di dunia mengenai ilmu kebidanan (midwifery) dan profesi bidan (midwives) misalnya dikeluarkan oleh WHO dalam ”16 Recommendation that birth is not an illness” 8 World Health Editorial menuliskan “Women‟s health and well being are of the most importance, both for women themselves and for the next generation. The recent united nations Conferences in Cairo and Beijing emphasized the right of women to give birth safely as an indispensable part of reproductive health... Pregnancy and childbirth are a natural process but no one is free from risk . In many parts of the world women still suffer and die unnecessarily because they do not have acces to essential health services ... ...Safe birth does not demand sophisticated technology. The services needed are simple, but making them available to all women calls for political commitment, high priority in resource allocation, and a consistent strategy at national and local level... (World Health :50 years No.2, March – April 1997).

Untuk mendukung sebuah keilmuan, penelitian tentang proses hamil dan melahirkan adalah suatu hal yang alamiah dan fisiologis serta tidak hanya menyangkut aspek biologis saja sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu dan riset keilmuan ini dilakukan oleh kedua cabang keilmuan eksakta dan non-eksakta. Misalnya Dalam riset-risetnya ilmu anatomi dan fisiologi melalui penjabaran para ahli anatomi fisiologi, sudah diketahui bahwa proses hamil dan persalinan terjadi secara fisiologis dan berjalan secara alamiah. Ras manusia sudah dibekali, sejak penciptaanya, dengan anatomi dan fisiologi tubuh yang luar biasa 7 8

Seller, 2003 WHO, April 1985 : Report on Appropriate Technology for birth 15

untuk menjaga kelangsungan ras manusia (bahkan anatomi dan fisiologi tubuh manusia adalah penciptaan yang paling sempurna untuk sebuah proses reproduksi dibanding makhluk hidup lain di muka bumi seperti hewan dan tumbuhan). baran body of knowladge pendidikan kebidanan sebagai berikut :

CHILDBEARING DAN CHILDREARING

Gambar 3.1 : “Body of Knowledge” dan disiplin Ilmu Kebidanan9 Gambar 3.1, menjelaskan bahwa: asuhan kebidanan berfokus pada siklus kehidupan perempuan yang normal dan alamiah dengan “childbearing dan childrearing” sebagai intinya. Siklus kehidupan perempuan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ekologi manusia, reproduksi dan perkembangan biologis, ilmu-ilmu sosial dan perilaku. Ketiga faktor tersebut juga saling berinteraksi dan berkaitan dapat membentuk berbagai interaksi yang kompleks dalam mempengaruhi proses “childbearing dan childrearing. Bagaimana ilmu pengetahuan melihat fenomena yang terjadi dalam siklus itu serta Ilmu pengetahuan apa yang terkait dan berkembang secara interaktif antara satu dengan lainnya hingga mampu menggambarkan proses kajian keilmuan menyangkut siklus dan proses ini merupakan kajian disiplin-disiplin ilmu tertentu yang kemuadian menjadi sendi dati Disiplin Ilmu Kebidanan. Disiplin Ilmu Kebidanan dikembangkan dari ilmu-ilmu dasar yang berperan dalam kajian interaktif itu antara lain Human Ecology, Reproductive Biology, Development Biology, Serta Social and Behavioral Sciences. Interaksi yang kompleks antara Human ecology dengan interaksi eksternal masalah-masala social, ekonomi, lingkungan, dan bahkan politik. Hal ini menunjukkan bahwa momentum dalam siklus perempuan tak dapat dilihat semata dari proses kelahiran yang melibatkan bidan, akan tetapi konteks luas yang berinteraksi sebagai akibat langsung dan tidak langsung dari siklus tersebut. Ketika didalam diri perempuan terjadi seluruh proses sesuai prinsip-prinsip biologi maka terjadi pula proses eksternal yang saling berinteraksi secara humanistik. Reproductive dan Development Biology misalnya, memberikan gambaran interaksi peristiwa biologis yang terjadi secara internal dalam diri perempuan. Pada saat proses internal ini terjadi timbul pula proses eksternal yang merupakan kondisi lingkungan saat itu. 9

Mason, John, 2003; Modifikasi Pokja IBI dan AIPKIND, 2009 16

Interaksi human Ecology dan Social serta Behavioral Sciences menunjukkan dengan jelas bahwa pada kehamilan, persalinan, kelahiran, dan postnatal, terutama sekali pada proses “childbearing dan childrearing” terjadi optimalisasi interaksi lingkungan manusia (keluarga dan masyarakat) dan perilakunya. Bagaimana proses “childbearing dan childrearing” akan sangat memepengaruhi pola hidup dan interaksi seorang perempuan yang sebelumnya belum mempunyai anak, kehidupan keluarga yang belum diwarnai kehadiran bayi dan anak menjadi keluarga baru dengan kehadiran anak. Perubahan eksternal menyangkut eko-sistem dan perilaku sosial, serta perubahan internal dalam diri perempuan menyangkut perubahan biologis dengan segala dampaknya sangat jelas memberikan gambaran ruang lingkup peran bidan. Disiplin ilmu yang terkait dengan pengetahuan yang menyangkut interaksi di atas dengan jelas memberikan gambaran disiplin ilmu kebidanan secara integeral membentuk body of knowledge kebidanan10 2.2.4 RUANG LINGKUP PRAKTIK KEBIDANAN Ruang Lingkup praktek kebidanan yang digunakan di seluruh dokumen ini disusun berdasarkan definisi Bidan Internasional (ICM) yang diakui oleh WHO dan FIGO dengan mempertimbangkan kebijakan tentang kesehatan reproduksi wanita Indonesia. Fokus pelayanan kebidanan adalah perempuan sepanjang siklus reproduksinya, bayi dan balita. Bidan sudah memberi pelayanan kepada perempuan sejak adanya peradaban manusia dimulai sejak masa pre - konsepsi. Sebagai profesi yang terus berkembang bidan melakukan pendampingan terhadap perempuan agar dalam tahapan/proses reproduksinya perempuan tetap sehat, sehingga dapat menjadi calon orang tua yang akan melahirkan dan membesarkan anak-anak yang sehat dan berkualitas. Persiapan yang baik oleh bidan sangat dibutuhkan karena akan mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan selanjutnya. Asal kata bidan, dalam bahasa Sansekerta, wirdhan yang berarti perempuan bijaksana, dalam bahasa perancis sage-femme yang berarti wise women, dalam bahasa Inggris, midwife berarti with-woman” i.e. “the woman with, the woman assisting”. Sebagai bagian dari tenaga profesional bidang kesehatan, bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan bertanggung jawab dan bekerja dalam kemitraan dengan perempuan untuk:  Memberikan dukungan, konseling dan pendidikan kesehatan, nasihat dan pelayanan selama kehamilan dan persiapan untuk menjadi orang tua  Menolong persalinan dengan tanggung jawab sendiri  Memberikan pelayanan kebidanan selama persalinan, baru lahir, bayi dan anakanak di bawah lima tahun  Mempromosikan kelahiran normal, termasuk langkah-langkah pencegahan  Menyediakan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi perempuan  Mendeteksi komplikasi pada ibu dan anak

10

www.ourbodiesourblogs.org, 2008 17

 

Mengakses layanan medis atau bantuan lain yang sesuai sesuai dengan kewenangan Melaksanakan pertolongan pertama pada kasus kegawat darurat dan merujuk ke pelayanan kesehatan yang sesuai.

Bidan bekerja dengan menjunjung tinggi tanggung jawab profesional, hukum, etika dan moral. Bidan dapat berpraktik diberbagai tatanan pelayanan kesehatan termasuk rumah, masyarakat, rumah sakit, klinik atau unit kesehatan lainnya. 2.2.5 KODE ETIK BIDAN Deskripsi Kode Etik Bidan Indonesia adalah merupakan suatu ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan pernyataan komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntunan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi. Dibawah ini adalah kode etik bidan Indonesia yang tertuang dalam Kepmenkes 369/MENKES/SK/III/2007 : a. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat b. Kewajiban bidan terhadap tugasnya c. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya d. Kewajiban bidan terhadap profesinya e. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri f. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa, bangsa dan tanah air 2.2.6 KOMPETENSI BIDAN Ciri khusus kompetensi profesi ditentukan oleh defenisi dan body of knowledge dari profesi tersebut. Menurut Sally Pairman (2008) “Competence integrates a combination of knowledge, attitudes and skills within particular practices context. Competence is context specific and relational. It brings together the attributes and abilities of the individual and the performances of task (or midwifery actions) within each practices situation”. Menurut Kepmendiknas No. 045/U/2002 kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi bidan adalah seperangkat tindakan cerdas yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang bidan dalam melakukan berbagai praktik spesifik yang saling terkait sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagai bidan (IBI dan AIPKIND, 2011). Bidan tidak hanya harus paham tentang need to know : “what to do, when to do, how to do, tetapi why to do. Bidan menguasai pengetahuan dan keterampilan serta mengaplikasikannya secara kritis / critically dan member makna yang positip terhadap kesehatan perempuan dan bayinya. 18

Tabel 2.2.6 diagram hubungan komponen kompetensi Untuk mencapai kompetensi ini diperlukan suatu standar kompetensi yang ditetapkan oleh profesi Bidan (IBI dan AIPKIND). Kompetensi bidan di Indonesia dirumuskan oleh profesi dan stake holder yang terkait dan ditetapkan oleh pemerintah sehingga dapat menjawab semua kebutuhan masyarakat. Standar Kompetensi bidan disusun melalui pengorganisasian kompetensi berdasarkan pendekatan dari yang bersifat umum ke khusus dengan memperhatikan ruang lingkup praktik dan profil bidan. Profil bidan yang dimaksud adalah bidan yang memiliki 5 aspek tampilan kinerja (5 stars WHO) yang terdiri dari: 1. 2. 3. 4. 5.

Midwifery Care Provider; Decision Maker; Communicator; Community Leader; Manager.

Dibawah ini adalah area kompetensi bidan Indonesia meliputi : Area Kompetensi 1 : Etik legal dan keselamatan pasien Area kompetensi 2 : Komunikasi efektif Area kompetensi 3 : Profesionalisme dan pengembangan diri Area kompetensi 4 : Landasan ilmiah praktek kebidanan Area kompetensi 5 : Keterampilan klinis dalam praktik kebidanan Area kompetensi 6 : Promosi kesehatan dan konseling Area Kompetensi 7 : Manajemen, kepemimpinan, dan kewirausahaan. (Kepmenkes 369 tahun 2007) Untuk menunjang tampilan kinerja ini dibutuhkan professional competence yaitu „the habitual and judicious use of communication, knowledge, technical skills, clinical reasoning, emotions, values, and reflection in daily practices to improve health of the individual patient and community‟ (Epstein & Hundert, 2008). Menyikapi professional competence seorang bidan, maka pengembangan kompetensi Bidan mengacu pada parameter International Confederation of Midwives yang intinya adalah integrasi kemampuan keilmuan, keterampilan dan perilaku. Pencapaian kompetensi ini harus melalui proses pendidikan kebidanan pada university level sesuai dengan keputusan WHO di Geneva 2009. Untuk mencapai kompetensi bidan yang utuh diperlukan kemampuan bidan untuk membuat keputusan dengan tepat, termasuk memberikan informasi, menganalisis, dan 19

mengevaluasinya. Untuk membuat keputusan yang tepat bidan harus dibekali cara-cara berpikir kritis, logis, etis, dan kemampuan membuat assessment dari setiap masalah / kasus yang dihadapi. Fokus pelayanan mandiri bidan pada aspek promotif dan preventif sehingga bidan harus memiliki kemampuan menjaga kondisi kesehatan perempuan sepanjang siklus reproduksinya termasuk perempuan hamil untuk tetap sehat bahkan kalau bisa ditingkatkan dan kemungkinan komplikasi bisa dicegah. Kemudian bidan juga harus mampu menemukan sedini mungkin kemungkinan adanya komplikasi dan dapat mengatasinya dengan tepat. Jika komplikasi tetap terjadi, maka bidan harus mampu meminimalisir efek, dampak dan risiko fatalitas, morbidity serta mortalitasnya dan mendampingi dalam proses pemulihan kesehatan kembali. Bidan harus mampu melakukan kerjasama secara Tim dan rujukan ketika terjadi kondisi patologis, dalam hal ini bidan harus dibekali dengan kemampuan komunikasi, advokasi, kemampuan fasilitasi, pengembangan kemitraan/jejaring kerja serta penggerakan masyarakat untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak. 2.2.7 MODEL PRAKTIK KEBIDANAN Bidan sebagai mitra perempuan merupakan tenaga professional yang memberikan asuhan sesuai dengan filosofi sebagai dasar dalam model praktik kebidanan. Bidan memberikan asuhan komprehensif, mandiri dan bertanggung jawab terhadap asuhan yang berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan perempuan. Dibawah ini adalah model praktik asuhan kebidanan : 1. Otonomi : bidan memiliki otonomi dalam mengatur dan menjalankan praktik profesinya 2. Holistic dan invidual : memandang pasien / klien / perempuan sebagai satu kesatuan utuh (fisik, psiko, sosio and cultural) dan masing – masing keunikan 3. Partnership : bidan dan perempuan kedudukannya setara, fungsi bidan memberdayakan perempuan dalam pengambilan keputusan tentang kesehatan dirinya 4. Continuity of care : 5. Evidence based practices 6. Bekerja dalam tim : Pelayanan bidan dibedakan menjadai layanan primer (layanan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab bidan), layanan kolaborasi (layanan yang dilakukan bidan sebagai anggota tim yang pelayanannya dilakukan secara bersamaan) dan layanan rujukan (layanan yang dilakukan bidan dalam rangka rujukan ke system pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya yaitu pelayanan yang diberikan bidan dalam menerima rujukan dari dukun yang menolong persalinan, juga layanan yang dilakukan bidan ke tempat fasilitas kesehatan lain secara horizontal maupun vertical) (kepmenkes, 369/2007)

20

Tabel. 2.2.7.1 Model Asuhan Kebidanan berpusat pada perempuan Implementasi lainnya dari filosofi bidan yang meyakini setiap perempuan sebagai pribadi memiliki hak, kebutuhan dan harapan maka bidan memfasilitasi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pelayanan yang diperolehnya selama kehamilan, kelahiran dan masa nifas, membuat pilihan serta keputusan mengenai cara pelayanan yang disediakan untuknya, Ibu dan bayi penting dan harus dihargai. Namun saat ini kendala besar yang dihadapi perempuan adalah masih adanya ketidaksetaraan dan ketidak adilan gender yang juga berdampak pada status kesehatan perempuan. Tabel 2.2.7.2 Model asuhan kebidanan yang berperspektives gender Perspektif Gender dalam Askeb

Budaya (Agama & Suku)

Sisi Pandang Gender

Aktualisasi Penghargaan Hak-hak perempuan Sosial

sebagai hak asasi manusia;

Ekonomi

pandangan hak-hak reproduksi sebagai hak perempuan

Sensitif Gender

Politik

21

2.2.8

PERAN BIDAN DALAM PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGS

2.2.8.1 Penguatan Organisasi Profesi Ikatan Bidan Indonesia memiliki Visi Ikatan Bidan Indonesia mewujudkan Bidan Profesional Berstandar Global. Visi dijabarkan dalam misi Meningkatkan Kekuatan Organisasi; Meningkatkan Peran IBI dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan bidan; Meningkatkan Peran IBI dalam meningkatkan Mutu Pelayanan; Meningkatkan Kesejahteraan Anggota; Mewujudkan Kerja sama dengan Jejaring Kerja. Struktur organisasi IBI terdiri dari Pengurus Pusat IBI yang berada di Jakarta, Pengurus Daerah berada di 33 Propinsi, Pengurus cabang di 495 kabupaten/kota, dan pengurus ranting di 2045 kecamatan/unit kerja. Untuk pembinaan individu anggota di mulai dari tingkat daerah (propinsi), cabang hingga ranting dengan pembinaan langsung melalui pembentukan standar pelayanan bidan mandiri (bidan DELIMA), dan pembinaan tidak langsung misalnya dengan penulisan karya ilmiah dalam majalah Bidan serta melakukan kegiatan ilmiah lainnya berupa seminar, lokakarya, dan pelatihan-pelatihan. 1) Pengembangan pendidikan dan pelatihan Bidan melalui organisasi profesi mendukung pendirian Asossiasi Institusi Pedidikan Kebidanan Indonesia  menjaga mutu pendidikan; Pembentukan komite pendidikan ( Komite Uji Kompetensi , komite Standar Profesi , Komite Standar Pendidikan dan Pelayanan), Standarisasi Pendidikan Bidan, Akreditasi Pendidikan Bidan , berbagai pelatihan seperti penanganan asfeksia dan metode kanguru, APN dan APK, kontrasepsi update, ABPK dll , Seminar dan Lokakarya tentang KIA/ KB dan Kespro 2) Pengembangan pelayanan a. Bidan Delima  Standarisasi pelayanan BPS. 15 propinsi, 196 kab/ kota, jumlah bidan delima 8397, jumlah fasilitator 1602 (dana dari USAID) b. Pos Bakti Bidan  Bidan beserta masyarakat yang ada di lingkungan bidan meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Tahun 2009: Jumlah proposal 159. Yang mendapatkan awards : MDGs 4 - 5 bidan c. Pelayanan Tanggap Darurat, misalnya - Relawan bidan 124 orang - Pelayanan KIA/ KB di camp pengungsi - Pelayanan KIA/ KB relokasi pengungsi - Pelatihan Kespro dan KKG untuk IBI dan Poltekes NAD (Dana dari Ford Foundation) 3) Pengabdian masyarakat

masyarakat,

mobilisasi

masyarakat

dan

Pemberdayaan

Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh bidan seperti melakukan Bulan Bakti IBI  HUT IBI Pelayanan gratis (BPS), Pelayanan KIA/KB (IBI,Dinkes & BKKBN), pelayamanIbu Asuh  Pelayanan gratis untuk ibu tidak mampu di BPS (10 % dari 22

jumlah pasien); dan Kakak Asuh  Magang bidan-bidan yunior Program Mellenium Challenge corporation Indonesia/ Immunization program (MCCI/ IP) dengan Kegiatan Pelatihan imunisasi , Mobilisasi masyarakat , Pelayanan imunisasi (Lokasi : 7 propinsi, 67 kabupaten). 2.2.7.2 Penguatan Assosiasi Institusi Pendidikan Assosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan Indonesia memiliki Visi ……….. Visi dijabarkan dalam misi …………………… Struktur organisasi AIPKIND terdiri dari Pengurus

Program kerja AIPKIND : Assosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan Indonesia berdiri tahun 2008 dengan visi menjadi assosiasi yang kuat dan memiliki misi Pelembagaan AIPKIND sebagai assosiasi dan perangkat organisasi (ADART, logo, npwp, Pendataan dan pemetaan institusi kebidanan di Indonesia Mengenalkan tujuan, kegiatan Menghimpun wadah untuk membantu penguatan institusi melalui : Penetapan standard kompetensi pendidikan bersama OP Pedoman-pedoman pelaksanaan Program dan Materi Penjaminan mutu 2.3 SEJARAH KEBIDANAN DI INDONESIA 2.3.8 Perkembangan Pendidikan Kebidanan 1. Bersama dengan dikembangkannya pendidikan dokter Indonesia pertama (dokter Jawa), maka pada tahun 1851 Dr Willem Bosch (seorang dokter militer Belanda) membuka pendidikan bidan bagi perempuan pribumi di Batavia yang berlangsung singkat karena kurang peminatnya. 2. Pendidikan bidan dibuka kembali pada tahun 1902, untuk perempuan muda pribumi. Dilaporkan bahwa pada tahun 1907 telah ada 37 orang bidan bekerja di pulau Jawa. 3. Tahun 1904 dibuka pendidikan bidan untuk perempuan keturunan Indo Belanda di Makassar, disebuah RS Swasta (Zending). Para lulusannya harus mau ditempatkan dimana saja tenaganya dibutuhkan, termasuk di daerah pedesaan. 4. Tahun 1911 dibuka pendidikan tenaga keperawatan (mantri/juru-rawat) dari HIS (SD 7 tahun) dengan lama pendidikan 4 tahun. Lulusan juru-rawat perempuan dapat melanjutkan pendidikan bidan selama 2 tahun.

23

5. Tahun 1920 dikeluarkan sebuah peraturan yang menetapkan bahwa pendidikan bidan ada 2 jalur :  Jalur 1 menerima calon dari Mulo, lama pendidikannya 3 (tiga) tahun (direct entry) disebut Bidan kelas I (Vroedvrouw, 1st klas).  Jalur 2 menerima calon dari lulusan mantri juru rawat, lama pendidikan bidan 2 (dua) tahun disebut Bidan kelas II (Vroedvrouw, 2de klas). 6. Tahun 1952 – 1975 dibuka pendidikan bidan dengan calon lulusan dari SMP, lama pendidikan 3 tahun. Program ini merupakan penataan kembali program pendidikan bidan sebelumnya (PP tahun 1920). 7. Pada tahun 1950 – 1953, mengingat kebutuhan tenaga untuk penolong persalinan cukup tinggi, maka dibuka pendidikan pembantu bidan yang disebut dengan Penjenang Kesehatan- E (PKE)/Pembantu Bidan. Peserta didik PKE adalah lulusan SMP + 2 tahun kebidanan dasar. Lulusab pendidikan ini sebagian besar melanjutkan ke pendidikan bidan selama 2 tahun. 8. Tahun 1953 dibuka kursus tambahan bidan (KTB) untuk pengembangan program KIA dengan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kebidanan diarahkan menjadi community oriented. 9. Tahun 1954 dibuka pendidikan Guru Bidan bersamaan dengan Guru Perawat dan Perawat Kesehatan Masyarakat di Bandung. Pada awalnya lama pendidikan 1 tahun, kemudian menjadi 2 tahun dan terakhir 3 tahun. Pendidikan ini akhirnya ditutup pada tahun 1975 10. Di Rumah Sakit Sint Carolus Jakarta, tahun 1964 sudah memulai pendidikan bidan Direct Entry dari SMA dengan lama pendidikan 4 tahun. 11. Pada tahun 1968 pemerintah mengeluarkan Kepmenkes No. 49/1968 tentang Peraturan Penyelenggaraan Sekolah Bidan. 12. Tahun 1970 dibuka program pendidikan bidan dari lulusan Sekolah Pengatur Rawat (SPR) disebut Sekolah Perawat Lanjutan Jurusan Kebidanan (SPLJK), lama pendidikannya 2 tahun. 13. Tahun 1972 dibuka Sekolah Guru Perawat/Bidan/Perawat Kesehatan Masyarakat, lama pendidikanya 1 tahun yang akhirnya juga ditutup pada tahun 1987. 14. Tahun 1974 karena banyaknya jenis tenaga kesehatan menengah kebawah (24 kategori) maka diadakan penyederhanaan pendidikan, sehingga sekolah bidan ditutup dan diganti dengan Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) yang diharapkan dapat mengganti tugas bidan dan ternyata terbukti tidak sesuai dengan harapan. 15. Tahun 1975-1984 tidak ada pendidikan bidan, karena seluruh pendidikan Bidan yang ada di Indonesia ditiadakan. 24

16. Sehubungan dengan AKI & AKB di Indonesia yang sangat tinggi, kebijakan Pemerintah membuka program pendidikan mahir KIA dari SPK + 1 tahun pada tahun 1985. IBI menolak nama “mahir KIA” tetapi harus “bidan”. 17. Program penyelenggaraan pendidikan bidan pada tahun 1985 diatur dalam dalam Permenkes No.386/Menkes/SK/VII/1985 tanggal 22 Juli 1985. Pedoman umum Penyelenggaraan Pendidikan Bidan diatur dalam Kepmenkes No.2221/Kep/Diknakes/XII/1987, Sedangkan untuk berlakunya kurikulum Pendidikan Bidan diatur dalam Kepmenkes No.1527/Kep/Diknakes/VII/1985. 18. pada tahun 1989 dibuka Crash program/pendidikan cepat bidan secara nasional dari lulusan SPK+1 tahun Kebidanan yang disebut Program Pendidikan Bidan–A (PPB-A), untuk memenuhi kebijakan menempatkan bidan disetiap desa. 19. Tahun 1993 di buka program Program Pendidikan Bidan–B (PPB-B), yaitu lulusan dari Akademi Perawat di tambah 1 tahun kebidanan dan diharapkan menjadi pengajar di pendidikan bidan. Program ini berlangsung hanya 2 (dua) tahun, karena ternyata kompetensi yang dicapai sama dengan PPB-A. Atas permintaan beberapa propinsi, untuk memenuhi kebutuhan tenaga bidan yang mendesak maka masih dibuka Program Pendidikan Bidan–C (PPB-C) di 11 propinsi tertentu, dari lulusan SMP dan lama pendidikan 3 (tiga) tahun. 20. Tahun 1996 dengan SK Menkes No.4118 tahun 1987 dan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.009/U/1996 dibuka Program DIII Kebidanan. Tahun ini merupakan awal dari peningkatan pendidikan bidan yang berorientasi pada pengembangan profesi dan menjawab tantangan perubahan dan perkembagan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. 21. Untuk memenuhi tenaga pendidik pada program Pendidikan D-III Kebidanan dibuka Program D IV Bidan Pendidik pada tahun 2000 yang berlangsung hingga saat ini. D IV bidan pendidik ini merupakan Crash programme. 22. Sejalan dengan perubahan peraturan dan perundangan yang berlaku, serta tuntutan dampak globalisasi telah dikembangkan pendidikan akademik dan profesi kebidanan pada jenjang Strata I (S1) dan Strata II (S2). WHO, 1992 menyimpulkan, bila bidan dipersiapkan/dididik dengan baik, maka morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi dapat diturunkan sampai 2/3 dari sebelumnya ”Midwives Guardian of The Future”. ICM, Brisbane Australia, 2005, Dengan peningkatan kualitas pendidikan bidan diharapkan dapat mencapai “Healthy Woman, Healthy Baby, Healthy Nation” sehingga ICM menetapkan thema Hari bidan Internasional (International Day of The Midwife) pada tahun 2008 adalah ”Healthy Families : The key to the future”.

25

2.3.9

Perkembangan Pelayanan Kebidanan

Perkembangan pelayanan kebidanan di Indonesia menurut catatan yang ada adalah sebagai berikut : 1. Pada tahun 1807, dengan tingginya angka kematian ibu dan bayi, maka pernah para dukun dilatih dalam pertolongan persalinan, namun hal ini tidak berlangsung lama (pada zaman Gubernur Jendral Daendles). 2. Pada tahun 1952 bersamaan dengan dikembangkannya pelayanan kesehatan ibu dan anak secara menyeluruh bidan mengambil peranan penting. Pada mulanya bidan tidak diperbolehkan memberikan pertolongan klinis, namun dengan dikembangkannya konsep paripurna kesehatan ibu dan anak, bidan diperbolehkan secara luas memberikan pelayanan dalam masa kehamilan, persalinan, masa nifas dan bayi baru lahir serta tindakan medik sederhana. 3. Tahun 1953 dibuka Kursus Tambahan Bidan (KTB). Tujuan program ini adalah mendidik bidan untuk lebih berorientasi kepada masyarakat (Community Oriented). Program KTB berlangsung sampai tahun 1972. 4. Melalui Permenkes No.5380/IX/1963 diterbitkan peraturan tentang Wewenang Terbatas bagi Bidan dalam pertolongan persalinan normal secara mandiri, disamping tugas lain. 5. Permenkes No.363/IX/1980, menentukan wewenang bidan dibagi menjadi Wewenang Umum dan Khusus dan untuk melaksanakan tindakan tertentu bidan harus dibawah pengawasan dokter. 6. Karena untuk melakukan tindakan tertentu bidan harus dibawah pengawasan dokter dan tidak mungkin selalu dilaksanakan, maka dikeluarkan Permenkes 572/VI/1996 dimana semua tindakan bidan sesuai dengan kewenangannya menjadi tanggung jawab bidan itu sendiri. 7. Kepmenkes No.900/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan. Kepmenkes ini merupakan penyempurnaan Permenkes 572/VI/1996 sehubungan dengan diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah). 8. Kepmenkes Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan; 9. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 938/Menkes/SK/VIII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan; 2.3.2. SEJARAH KEBIDANAN DI LUAR NEGERI Secara singkat perkembangan bidan di luar negeri adalah sebagai berikut: 26

1. Dalam kitab-kitab kuno, catatan tentang bidan dapat ditemukan di kitab Papyrus, Mesir dan Tao Tse Ching, Cina. 2. Dalam Kitab Suci Agama Kristen yang masih berlaku sampai sekarang jelas dipakai istilah bidan yaitu : Pada zaman Fir’aun sebelum Nabi Musa lahir, tercatat di Kitab Keluaran/Exodus 1:16-21; dimana Fir’aun yang mendapat mimpi akan lahir seorang pemimpin dari bangsa Yahudi (Ibrani), maka Fir’aun memerintahkan bidan-bidan Mesir untuk membunuh semua bayi laki-laki Ibrani yang mereka tolong. Sikap bermoral tinggi, saleh (takut akan Allah), serta misi advokasi sudah ditunjukan bidan zaman itu. Tercatat bidan Mesir bernama Shiprah dan Phoah yang dipanggil Raja Firaun untuk menanyakan bayi laki-laki yang telah mereka tolong (bunuh), maka dengan berani mengambil resiko dengan segala konsekuensinya, kedua bidan Mesir itu mengatakan kepada Firaun bahwa pada waktu mereka datang bayi dari perempuan Ibrani itu sudah lahir, sehingga mereka tidak mengetahui apakah bayi itu bayi laki-laki atau perempuan. 3. Buku-buku Filsafat Yunani Kuno juga mencatat tentang sejarah bidan. Socrates (470399 SM) adalah anak bidan, dia mengakui bidan sebagai profesi yang paling dihormati. Sebagai perintis Filsafat Yunani dia mengembangkan metode pengajaran, yang dizaman modern ini dikenal sebagai metode “dialektika” dan Socrates menamakannya “Maientike Tekhne” (Seni Kebidanan). Dia belajar dari ibunya (Phenerete), melihat peran bidan dalam memberdayakan ibu-ibu pada saat melahirkan. Socrates memakai “seni kebidanan” ini dalam membantu murid-muridnya untuk “melahirkan ide-ide cemerlangnya. Selain Socrates, Plato dan Aristoteles juga memberi penghargaan tinggi kepada profesi bidan ( Plato murid Socrates dan Aristoteles murid Plato). 4. Di Cordoba, Spanyol pada abad ke 12, seorang dokter ahli kandungan bangsa ArabMoro (Al-Zahrawi) telah mendidik wanita muda untuk menjadi bidan, karena adatistiadat pada waktu itu lebih menerima wanita sebagai pendamping ibu sewaktu melahirkan. 5. Di Swiss pendidikan bidan secara formal dimulai sejak abad ke 16 dan pada tahun 1569 sudah ada legislasi yang mengatur Praktik Kebidanan. Dengan demikian sejarah menunjukkan bahwa pendidikan bidan sejak awal sudah terpisah dengan pendidikan tenaga kesehatan lainnya. 6. Di Spanyol pada tahun 1752 dibuat persyaratan bahwa bidan harus lulus ujian dengan materi ujiannya diambil dari buku “A short Treatise on the Art of Midwifery”. Pada tahun 1789 pendidikan bidan dibuka di ibukota Madrid dan pada tahun 1932 pendidikan bidan secara resmi menjadi School of Midwives. 7. Negara Belanda merupakan salah satu Negara Eropa yang teguh berpendapat bahwa pendidikan bidan harus terpisah dari pendidikan perawat (Bidan di Belanda disebut Verloskundige). 8. Denmark juga berpendapat bahwa bidan merupakan profesi tersendiri. Pendidikan bidan disini dimulai tahun 1787 dan disamping itu untuk memenuhi kebutuhan terhadap Pendidik dan Pengelola mereka mengadakan pendidikan post graduate selama 9 (sembilan) bulan bagi bidan untuk masing-masing fungsi tersebut. 27

9. Para perempuan di Selandia Baru menginginkan untuk mengambil alih kendali dalam persalinan dan menempatkan diri mereka di tempat yang tepat sehingga pada era 80an mereka bersama para bidan menegaskan kembali otonomi bidan dan mengajukan usulan untuk memperkuat legislasi tentang profesionalisme praktik bidan. Negara ini yang merintis adanya pendidikan bidan Direct Entry setingkat Bachelor (Strata I). 10. Negara Canada baru membuka pendidikan bidan secara resmi pada tahun 1991 setingkat Universitas dengan direct entry. Konsep dasar dari model pendidikan tersebut adalah kemitraan yang berintegrasi dan berinteraksi antara perempuan, guru bidan, mahasiswa bidan, institusi pelayanan dan pendidikan, serta organisasi bidan. Kemitraan ini menjaga agar program pendidikan bidan tetap pada tujuan utamanya, yaitu mencetak bidan-bidan yang dapat bekerja secara mandiri sebagai pemberi asuhan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang dibutuhkan. 11. Negara Inggris merupakan salah satu negara dimana pendidikan bidan dan praktik kebidanannya sudah stabil. Di Negara ini sudah ada Undang-Undang tentang praktik kebidanan (Midwifery Act) tahun 1902. 12. Negara Amerika mulai membenahi pendidikan bidannya setelah perang dunia ke II. Di negara ini pendidikan bidan direct entry dengan level S-2 dimulai sejak tahun 1996 di University of New York (Brooklyn). 13. Negara Australia mengalami kemajuan pesat sejak 10 tahun terakhir. Dasar pendidikan bidan mengalami perubahan dari Traditional Hospital Base Programme menjadi Tertiary Course Studies yang menyesuaikan kebutuhan pelayanan di masyarakat. Bidan bekerja di komunitas tetapi perannya berbeda dengan petugas kesehatan komunitas lainnya. Tingkat pendidikan bidan saat ini sudah mencapai tingkat doktoral. 2.4 TABEL SITUASI TERKINI PENDIDIKAN KEBIDANAN DI INDONESIA Dibawah ini adalah beberapa table yang menggambarkan situasi terkini pendidikan kebidanan di Indonesia. Tabel. 2.5.1 Pendidikan Bidan di Indonesia Berdasarkan Jenjang Pendidikan JENJANG PENDIDIKAN Pulau D III D IV S1 S2 Sumatera 243 22 1 0 Jawa 289 35 2 2 Bali + Nusa Tenggara 26 2 0 0 Kalimantan 41 3 0 0 Sulawesi 73 7 0 0 Maluku+Papua 7 0 0 0 Jumlah 679 69 3 2

28

Sumber : Data Pusdiknakes, Data EPSBED - 17/08/201011 Tabel 2.5.2 Pemetaan Institusi D3 Kebidanan Berdasarkan Regional AIPKIND Tahun 2011

No.

Regional

Jumlah Institusi D3

1 2 3 4 5 6

Regional 1 Regional 2 Regional 3 Regional 4 Regional 5 Regional 6 Total

206 56 85 89 120 87 643

Jumlah Dosen 2056 464 961 839 1208 520 6048

Jumlah institusi terakreditasi BAN-PT 46 10 48 27 24 29 184

Jumlah Institusi Terakeditasi Diknakes per September 2009 36 17 1 16 12 4 86

Tabel. 2.5 3 Pemetaan Institusi D4 Bidan Pendidik Berdasarkan Regional AIPKIND Tahun 2011

No.

Regional

Jumlah Institusi D4

Jumlah Dosen

1 2 3 4 5 6

Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional IV total

15 12 5 5 8 3 48

42 70 6 27 59 0 204

Jumlah institusi terakreditasi BAN-PT 3 2 0 2 1 0 8

Tabel 2.5.4 Jumlah lulusan baru bidan Poltekkes dan Non Poltekkes tahun 2006 – 201012 NO Tahun Poltekkes Non Poltekkes Jumlah 1 2006 3.287 4.977 8.264 2 2007 4.530 8.847 13.377 3 2008 3.957 5.174 9.131 4 2009 4.513 14.032 18.545 5 2010 4.012 13.816 17.828 Jumlah Total 20.299 46.846 67.145

11 12

(www.evaluasi.or.id Pusdiknakes, 2010 29

BAB III SIMPULAN DAN SARAN 5.1 SIMPULAN Salah satu kunci keberhasilan upaya peningkatan kesehatan adalah melalui upaya penyediaan tenaga kesehatan dalam jumlah dan kualitas yang memadai serta penyebaran yang merata sehingga mampu memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat luas. Penyediaan tenaga kesehatan dilakukan melalui suatu pendidikan tenaga kesehatan mengacu pada sistem pendidikan nasional. Keberadaan bidan sebagai suatu profesi saat ini, belum dihasilkan dari suatu jalur pendidikan kebidanan profesi sebagaimana diatur dalam sistem pendidikan nasional. Bidan merupakan tenaga kesehatan strategis dalam memberikan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan reproduksi perempuan, bayi dan balita sehat. Untuk menghasilkan bidan yang berkualitas maka diperlukan suatu sistem pendidikan kebidanan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan kebidanan di Indonesia sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Pendidikan kebidanan di Indonesia saat ini terdiri dari pendidikan vokasi dan profesi dengan jenjang Diploma III, S1 akademik-profesi dan Magister kebidanan. Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan kebidanan yaitu belum sepenuhnya memenuhi standar nasional pendidikan terutama ketersediaan dosen yang sesuai dengan UU No 14 tahun 2005 dan lahan praktik. Kondisi pendidikan kebidanan dengan kendala tersebut akan berdampak terhadap kualitas lulusan yang belum memenuhi standar kompetensi yang diharapka. Oleh karena itu, untuk pembenahan sistem pendidikan kebidanan ke depan UndangUndang dan peraturan yang berlaku, perlu dipahami dan diimplementasikan oleh berbagai pihak terkait (Kemenkes, Kemdikbudnas, Kemaparatur negara, Badan Kepegawaian Negara, Kemnakertrans) serta para stakeholders lainnya.

5.2 SARAN Beberapa saran perlu untuk disampaikan dalam Naskah Akademik ini antara lain adalah: 1. Menyusun kebijakan dan sistem pendidikan kebidanan di Indonesia yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional dan internasional (ICM dan WHO) 2. Memberlakukan sistem dan standar pendidikan kebidanan yang sudah disepakati dan mengacu pada UU sisdiknas dan Standar Nasional Pendidikan 3. Menetapkan kategori lulusan/ketenagaan dalam nomenklatur baku yang berlaku untuk masa depan. Hal ini untuk memudahkan pengembangan jenjang karir bidan dan juga untuk menetapkan pembedaan kompetensi dari lulusan yang dihasilkan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Kebidanan. 4. Mendukung perkembangan pendidikan bidan setara dengan profesi lain S1, S2 dan S3. 5. Pendidikan S2 Kebidanan harus dengan latar belakang S1 Kebidanan (AkademikProfesi). Program S2 Kebidanan dengan calon peserta didik D4 Bidan Pendidik merupakan Crash Program untuk mengatasi kebutuhan sementara. Dengan demikian 30

perlu keputusan tegas dari pemerintah untuk menghentikan crash program bila telah meluluskan 5 angkatan. 6. Dengan adanya UU no 14 th 2005 tentang guru dan dosen serta sudah ada lulusan program S1 maka Program DIV Bidan pendidik diusulkan untuk ditutup.

31

BAGIAN DUA I.

KONSIDERANS 1.1 Perkembangan pendidikan kebidanan belum sesuai dengan tuntutan perkembangan pelayanan dan standar global Melihat sejarah pendidikan bidan sejak 1851 sampai sebelum tahun 2007 (sebelum dibukanya S1 kebidanan), pendidikan bidan yang dikembangkan belum ajeg, karena hanya mengikuti program pemerintah, belum ditata sesuai dengan kebutuhan pengembangan profesi dan tuntutan standar pendidikan kebidanan global pendidikan bidan yag direkomendasikan WHO, Geneva, 2006 . yaitu university level. Perkembangan pendidikan kebidanan belum sejalan dengan tuntutan pelayanan yang semakin kompleks. Hasil Riskesdas 2010 dan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2010 Pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan ibu dan anak sebagian besar dilakukan oleh bidan di tingkat pelayanan dasar dengan tingkat kemandirian yang tinggi. Guna mendukung terlaksananya peran bidan sebagaimana tersebut diatas, kemampuan yang diharapkan tidak hanya prosedur klinis, namun juga kemampuan melakukan skrinning dan berpikir kritis (critical thinking) serta pengambilan keputusan yang tepat dan cepat sehingga tidak terjadi keterlambatan pengambilan keputusan dan penanganan lebih lanjut. Bidan sebagai pengelola pelayanan kesehatan ibu dan anak di masyarakat juga membutuhkan kemampuan kepemimpinan (leadership) meliputi: komunikasi, advokasi, dan koordinasi dengan stake holder serta pengambil kebijakan yang ada di wilayah kerjanya. Hasil penelitian riskesdas tahun 2010 (kegiatan riset kesehatan berbasis masyarakat yang diarahkan untuk mengevaluasi pencapaian indikator Millenium Development Goals (MDGs) bidang kesehatan ditingkat nasional dan provinsi di Indonesia. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa Sebagian besar pemeriksaan kehamilan dilakukan oleh bidan (71,4%) diikuti oleh dokter kandungan 19,7 persen, dan 1,7 persen oleh dokter umum. Ibu hamil sebagian besar (57,6%) melakukan pemeriksaan kehamilan di Bidan Praktik Mandiri, Puskesmas (23,9%), Posyandu (17,4%), klinik/dokter praktek (10,1%), Polindes/Poskesdes (6,8%), dan sisanya di RS atau lokasi lainnya. Persalinan sebanyak 55,4% terjadi di fasilitas pelayanan dan 43,2% melahirkan di rumah. Ibu yang bersalin dirumah, pertolongan persalinannya dilakukan oleh bidan sebanyak 51,9%, dukun (40,2%), dokter (2,1%), paramedis lain (1,4%), serta keluarga (4,0%). Sedangkan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2010, menunjukkan Cakupan kunjungan Antenatal (K1) sebanyak 95,26%, pertolongan persalinan 84,78% dan pelayanan Keluarga Berencana 80% dilakukan oleh bidan. Di Indonesia, tanpa pengembangan sistem pendidikan kebidanan yang jelas, pengembangan kompetensi keilmuan dan keterampilan serta pengetahuan riset khususnya dalam konteks evidence-based, akan sulit bagi bidan untuk 32

mengembangkan diri, mengembangkan disiplin ilmu, mengembangkan body of knowledge setara dengan profesi kesehatan lainnya.

1.2 Ketiadaan sistem pendidikan kebidanan yang mengatur arah, tujuan, dan cara pencapaian Pendidikan Kebidanan saat ini Situasi ini menyebabkan pendidikan kebidanan dan sistem kredensial pendidikan kebidanan tampak belum mempunyai struktur yang jelas. Dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada diantara tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 Menteri Pendidikan Nasional sudah menerbitkan kurang lebih 400 SK Pendirian Akademi Kebidanan, Politeknik, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Sampai saat ini jumlah pendidikan kebidanan 737 institusi. Dengan belum terlaksananya sistem quality assurance yang komprehensif yang mampu menyentuh institusi dan kualitas proses belajar mengajar pada institusi pendidikan kebidanan yang ada, maupun belum adanya pola uji kompetensi serta kelembagaan yang melakukannya belum jelas, maka akuntabilitas dan kompetensi bidan yang dihasilkan cenderung patut dipertanyakan. Apalagi sistem credential pengembangan kompetensi dan keilmuan bidan pada jenjang selanjutnya sangat tidak jelas. Ketiadaan system juga menyebabkan adanya ambivalensi akreditasi bagi pendidikan bidan karena untuk menjamin mutu pendidikan bidan, dibutuhkan akreditasi institusi penyelenggara pendidikan bidan. Saat ini akreditasi program studi pada pendidikan tinggi dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang dibentuk berdasarkan Kepmendikbud 9 No. 0326/U/1994. Setelah berlakunya UU No. 20 Tahun 2003, dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Mengenai Standar Nasional Pendidikan, BAN-PT diberikan mandat baru untuk meningkatkan dan mengimplementasikan sistem akreditasi untuk institusi pendidikan tinggi. Menurut UU No. 20 Tahun 2003, pasal 61, dijelaskan bahwa ijazah hanya dapat diterbitkan oleh program studi yang telah terakreditasi. Dengan demikian, akreditasi menjadi kewajiban bagi setiap program studi. Saat ini jumlah pendidikan bidan di Indonesia berjumlah 661 institusi. Institusi yang sudah terakreditasi BAN-PT 260 (39,3%), terakreditasi Kemenkes 214 (32,4%), Institusi baru yang belum terakreditasi 180 (27,2%), institusi lama yang belum terakreditasi 14 (2,1 %), masa berlaku akreditasi habis 15 (2.2%), dualisme akreditasi 48 (7.2%) yang tidak ada data SK dan akreditasi 20 (3.0%) (data EPSBED, Pusdiknakes, BAN PT, 2010) .Jika dianalisis masih belum terstandarnya sistem akreditasi yang diterapkan untuk pendidikan kebidanan. 1.3 Masih minimnya pengembangan penelitian kebidanan dan minimnya pemenuhan tenaga dosen berlatar belakang bidan Pemenuhan dosen yang sesuai dengan UU guru dan Dosen dan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 45 Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan 33

_

pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan pasal 46 (ayat 1) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian. Selain penguasaan keilmuan, kualifikasi dosen, kapasitas penelitian dan SDM penelitian dalam profesi Bidan yang situasinya saat ini masih sangat minim juga membutuhkan pengadaan pendidikan dosen kebidanan yang lebih terstruktur sesuai dengan sistem pendidikan nasional tentang guru dan dosen yang minimal berpendidikan S2. 1.4 Masih adanya ambivalensi Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesional Sesuai dengan Keputusan Meneteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, Bab II, Pasal 2, ayat (1) dan (2) Pendidikan Tinggi dibagi menjadi 2 jenis pendidikan, masing-masing Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesional. Ketentuan ini menimbulkan polarisasi pendidikan akademik dan pendidikan profesi yang ada, akan sangat tidak efisien bagi pendidikan kebidanan. Pendidikan akademik-profesional yang terdiri dari 2 tahap (terpisah) yakni pendidikan akademik baru dilanjutkan pendidikan profesi merupakan pendidikan yang kurang efektif karena total waktu yang dibutuhkan tidak akan menjamin penguasaan keterampilan klinik baik dalam hal jumlah maupun jenisnya. Pendidikan kebidanan dalam konteks pendidikan akademik hanya akan menghasilkan ilmuwan bidang kebidanan karena minimnya pembelajaran keterampilan profesional. Sebaliknya pendidikan kebidanan dalam pendidikan profesi akan menghasilkan skilled-labour dengan minimnya keterampilan clinical reasoning dan clinical judgment atas keterampilan klinik yang dilakukan. Pola pendidikan bidan memiliki filosofi tersendiri yang meliputi parthnership dengan wanita, empowerment with women, individual/personalized care, continuity of care, praktik secara otonom, mempraktikkan evidenced based, sehingga diharapkan pendidikan bidan bisa memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk berinteraksi dengan klien (perempuan dan keluarganya) secara dini (early exposure clinic). 1.5 Baru berdirinya lembaga yang jelas menyangkut registrasi, sertifikasi, lisensi. Pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 1796 tahun 2011 tentang registrasi tenaga kesehatan pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan pekerjaan keprofesiannya wajib memiliki surat tanda registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh MTKI setelah lulus uji kompetensi dan mendapatkan sertifikat kompetensi. Sedangkan untuk mendapatkan lisensi berupa SIK/SIPB, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No. 1464/PER/MENKES/X/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan harus mengajukan kepada pemerintah (dinas kesehatan propinsi) setelah mendapat rekomendasi dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI). 34

Rekomendasi ini diperoleh setelah IBI mengadakan penilaian atas penguasaan ilmu, keterampilan dan kepatuhan terhadap kode etik profesi. Berbeda dengan profesi bidan, pada profesi dokter, registrasi dan pengakuan atas kompetensi dokter dalam bentuk pemberian lisensi praktik tidak dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia melainkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. 1.6 Tantangan Nasional Ke-Depan MDG’s merupakan tolok ukur kebijakan pembangunan pemerintah Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia dan 189 negara lain meratifikasi pencapaian tujuan untuk tahun 2015. Sampai saat ini pencapaian bidan dalam membantu pencapaian MDGS terutama yang berkaitan dengan profesi bidan adalah tujuan MDG’s ke-3, 4, 5 dan 6 Untuk pencapaian MDGS 3 : Bidan melalui Ikatan Bidan Indonesia melakukan kerjasama untuk pembuatan modul – modul pembelajaran yang berkaitan dengan issue-issue gender dan kesehatan reproduksi perempuan dengan menyusun sembilan modul pembelajaran untuk tingkat diploma dan sudah diimplementasikan di beberapa sekolah diploma III kebidanan pada 12 Provinsi di Indonesia. Untuk pencapaian MDG’s 4 program umumnya adalah Peningkatan status gizi keluarga, Bina keluarga balita, Peningkatan berat badan balita gizi buruk keluarga miskin, Pemantauan tumbuh kembang anak usia 1-6 tahun, Pembinaan balita dan pemberian PMT. Untuk pencapaian MDG’s 5 program umumnya adalah Kelas ibu hamil dan tumbuh kembang balita, pelayanan ANC terintegrasi, Mobilisasi masyarakat untuk peduli ibu hamil dan bayi baru lahir, Kelas ibu hamil pemeriksaaan kehamilan dan pemberian PMT kepada ibu hamil, dan mencegah terjadinya gizi buruk Untuk pencapaian MDG’s 6 terlibat dalam pencegahan HIV/AIDS terutama sejak banyak penelitian menemukan Kasus HIV/AIDS meningkat dan salah satu sumber penularan terbanyak adalah Mother to child ( penularan dari ibu ke bayi) dan heteroseksual (pasangan). Bidan melakukan pelayanan KIA terintegrasi dalam PMTCT dan Kesehatan reproduksi remaja, saat pra nikah dan pra antenatal. 1.7 Tantangan Internasional kedepan Pengembangan Pendidikan kebidanan dalam payung Sistem Pendidikan Kebidanan Nasional menghadapi sejumlah tantangan berskala internasional, antara lain : 1) Kebutuhan akan bidan berkualitas tinggi tidak saja merupakan kebutuhan nasional. WHO Millenium Goals-Targets 2015, menetapkan sasaran Angka Kematian Bayi 15/1000 kelahiran hidup; Angka Kematian Ibu 12/100.000 kelahiran hidup pada akhir 2015; 2) The UN Millenium Summit yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2000 bertema sustainable development menghasilkan 10 Pengentasan Kemiskinan yang 8 diantaranya terkait langsung dengan pelayanan Kebidanan; 3) Sebagai anggota WHO-South East Asian Regional Office, Indonesia berkewajiban mensukseskan penetapan WHO pada tahun 2004 berupa SEARO Standards of Midwifery Practice for Safe Motherhood; 35

22

1.8 Kecenderungan Pendidikan Kebidanan Internasional Kedepan Pengembangan Pendidikan Kebidanan kedepan akan menghadapi tantangan updating kurikulum dengan memasukkan prinsip-prinsip pelayanan berbasis evidence; kompetensi kultural; manajemen informasi; keterampilan berbasis populasi, seperti epidemiologi, biostatistik, ilmu perilaku dan ilmu politik; pendanaan pelayanan kesehatan, pengelolaan pelayanan, dan aspek business dalam praktik dan kebijakan kesehatan; dan terakhir tapi tak kalah penting adalah kualitas kurikulum nasional (nationally recognized qualifiaction) yang dapat digunakan dunia internasional (utilezed internationally). Saat ini dalam persiapan negara – negara menuju pasar global, lulusan bidan luar negeri lulusan minimal berpendidikan bachelor degree.

II. DASAR HUKUM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 25 Th 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah/Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen dan Perubahannya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (lembaran negara RI tahun 2010 nomor 112) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 28 tahun 2005 tentang badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Surat Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Belajar Surat Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 Kurikulum inti pendidikan tinggi Permenkes 1796 tahun 2011 (perubahan 161) tentang registrasi tenaga kesehatan Keputusan Menkes RI Nomor 369/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan; Keputusan Menkes RI Nomor 1464/ tahun 2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik Bidan. Keputusan Menpan RI No 01 tahun 2008 tentang jabatan fungsional bidan dan angka kreditnya.

III. TERMINOLOGI

36

3.1. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan. 3.2. Pendidikan kebidanan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sebagai bidan yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara dalam mengembangkan kemampuannya sebagai care provider, communicator, community leader, manajer dan decision maker. 3.3. Sistem pendidikan kebidanan merupakan subsistem dari sistem pendidikan nasional yang meliputi keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 3.4. Peserta didik pendidikan kebidanan adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur dan jenjang pendidikan kebidanan. 3.5. Tenaga kependidikan dalam pendidikan kebidanan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan kebidanan. 3.6. Pendidik adalah tenaga profesional dalam pendidikan kebidanan yang memiliki kualifikasi sebagai dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan kebidanan. 3.7. Jenjang pendidikan kebidanan adalah jenjang pendidikan tinggi. 3.8. Jalur pendidikan kebidanan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan kebidanan. 3.9. Pendidikan Vokasi Kebidanan adalah Suatu program pendidikan tinggi pada jenjang D3 yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan kebidanan. 3.10. Pendidikan Akademik adalah merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan. 3.11. Pendidikan Akademik Profesi Kebidanan adalah pendidikan yang dilaksanakan secara terintegrasi, diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai kompetensi profesi dan penerapan keahlian yang diselenggarakan oleh universitas 3.12. Satuan pendidikan kebidanan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kebidanan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan kebidanan. 3.13. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan akademik dan profesi pada jenjang sarjana, master dan doktoral. 3.14. Standar Nasional Pendidikan Kebidanan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan kebidanan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 37

3.15. Kurikulum Pendidikan Kebidanan adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan kebidanan. 3.16. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada lingkungan belajar dalam pendidikan kebidanan. 3.17. Evaluasi Pendidikan Kebidanan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan kebidanan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur dan jenjang sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan kebidanan. 3.18. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan kebidanan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 3.19. Sumber Daya Pendidikan Kebidanan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan kebidanan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.

IV. SISTEM PENDIDIKAN KEBIDANAN KEDEPAN 4.1 DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN 1) Pendidikan Kebidanan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bidan Indonesia sebagai hasil pendidikan kebidanan nasional memegang teguh falsafah negara. 2) Pendidikan Kebidanan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak bidan Indonesia sebagai anggota masyarakat bangsa yang beradab dan bermartabat . 3) Pendidikan kebidanan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggungjawab kepada diri, perempuan dalam kehamilan, persalinan, dan periode pasca persalinan, bayi, keluarga, dan masyarakat lingkungannya. 4.2 Nilai Dasar Pendidikan Kebidanan 1) Membangun kepercayaan (Trust) dalam proses pendidikan kebidanan dengan mengembangkan standar-standar yang dibutuhkan oleh sebuah program pendidikan 2) Melakukan continuous quality improvement (CQI) secara berkesinambungan 3) Memelihara integritas secara konsisten dan jujur 4) Membentuk situasi akademik yang mensupport life-long learning 38

5) Mempromosikan otonomi profesi kebidanan, bidan dan program pendidikan kebidanan. (berdasarkan nilai pendidikan kebidanan, ICM 2011) 4.3 Penyelenggaraan Pendidikan Kebidanan Pendidikan Kebidanan sebagai subsistem Pendidikan Nasional, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak bidan Indonesia sebagai anggota masyarakat bangsa yang beradab dan bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang merupakan penjabaran Undang-Undang Dasar 1945 maka bidan Indonesia sebagai hasil pendidikan kebidanan nasional akan senantiasa menjalankan tugas profesionalnya sebagai warganegara yang memegang teguh falsafah negara yang melandasi pelaksanaan tugas-tugas sebagai seorang bidan. 4.4 Tujuan Sistem Pendidikan Kebidanan Tujuan sistem pendidikan kebidanan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar mencapai kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan, meningkatkan kemajuan pendidikan dan belajar sepanjang hayat serta menghasilkan bidan yang kompeten dalam memberikan asuhan bermutu, berpegang teguh pada keTuhanan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggungjawab. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan kebidanan sebagai berikut : 1) Pendidikan Kebidanan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa; 2) Pendidikan kebidanan sebagai satu kesatuan pendidikan akademik dan pendidikan profesi. 3) Pendidikan Kebidanan diselenggarakan dengan saling mendukung dengan sumber daya kesehatan lainnya; 4) Pendidikan Kebidanan diselenggarakan sebagai bagian dari proses belajar sepanjang hayat; 5) Pendidikan Kebidanan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan; 6) Pendidikan Kebidanan adalah bagian Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan dengan sistem terbuka; 7) Penyelenggaraan pendidikan kebidanan seperti halnya tenaga kesehatan lainnya harus memenuhi akreditasi sesuai dengan peraturan perundangan; 8) Penyelenggaraan pendidikan kebidanan harus berorientasi kepada kepentingan peserta didik (“student centered”). 4.5 Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Kebidanan Sistem penyelenggaraan pendidikan kebidanan adalah suatu kesinambungan yang berkualitas sejak input (raw input dan instrumental input), proses, output, dan outcome. Raw input pendidikan bidan adalah peserta didik dengan karakteristik khusus 39

untuk dapat menjalankan peran dan tugasnya dengan. Instrumental input terdiri dari beberapa komponen tenaga pendidik, fasilitas, budget, policy dan kurikulum yang digunakan. Instrumental input adalah komponen yang mempengaruhi proses / kegiatan pembelajaran. Komponen proses adalah seluruh kegiatan pembelajaran yang dirancang secara sistematis untuk penguasaan suatu kompetensi yang disyaratkan sebagai bidan. Komponen proses terdari dari aktifitas pembelajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan student affairs. Komponen output adalah luaran dari proses. Komponen outcome adalah kemampuan yang digambarkan/ kinerja dalam memberikan pelayanan. Seseorang untuk dapat bekerja professional tidak hanya ditentukan oleh proses pendidikan saja namun juga dipengaruhi oleh system karir, dan penghargaan/ reward yang diterima. Untuk mengetahui efektifitas suatu system maka semua komponen harus dinilai. Tabel 4.5.1 Komponen dalam Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Kebidanan INSTRUMENTAL INPUT : 1. Tenaga pendidik 2. Fasilitas 3. Budgeting 4. Policy 5. kurikulum

RAW INPUT Peserta didik dengan karakteristiknya

PROSES : 2. Aktifitas pembelajaran 3. Penelitian 4. Pengabdian masyarakat 5. Students Affairs

Pengembangan Kemampuan profesional Berkelanjutan dan Sistem karir bidan, reward

OUTPUT : jumlah dan kualitas LULUSAN

OUTCOME : Kualitass / Kinerja bidan dalam Memberikan Pelayanan 1.

4.5.1 RAW INPUT Raw Input pendidikan kebidanan sangatlah strategis karena sifat pekerjaan bidan sangat spesifik dan melayani individu / perempuan dan keluarganya yang memiliki situasi kompleks. Untuk dapat memberikan pelayanan pada situasi kompleks dibutuhkan kesiapan fisik, emosi, social, pengetahuan dan keterampilan. Dengan pertimbangan bahwa pelayanan kebidanan bersifat altruism maka dibutuhkan raw input peserta didik yang berminat dan menjadikannya sebagai pilihan hidup. Raw input pendidikan kebidanan adalah a. Seseorang yang memiliki karakter yang kuat (komitmen tinggi, jujur, bertanggung jawab, optimis, peduli, percaya diri dan kontrol diri yang kuat) b. Seseorang yang memiliki kemampuan fisik yang cukup untuk menunjang tuntutan pekerjaan sebagai bidan. c. Seseorang yang memiliki kemampuan akademik yang baik untuk dapat melakukkan pekerjaan bidan dengan baik termasuk manajemen proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat 40

2.

K u a l i t a s

d. Seseorang yang memiliki kemampuan social (kemampuan adaptasi dan kerjasama dalam tim, mampu berkomunikasi dan menjadi pendengar yang baik) Raw input pendidikan kebidanan di Indonesia adalah seorang perempuan dengan batasan usia tertentu dengan dasar pertimbangan sasaran pelayanan kebidanan adalah perempuan, aspek sosial budaya, aspek historis, dan karakteristik/model pelayanan bidan yang berbeda dengan profesi kesehatan lainnya yang menuntut pelayanan yang utuh tidak hanya fisik saja dan nilai-nilai yang ada di sebagian besar masyarakat Indonesia. Proses seleksi raw input harus memenuhi prinsip keadilan, objektif, valid dan akurat, akuntabel dan transparan. Jumlah raw input harus mengacu kepada kebutuhan pelayanan sehingga tidak terjadi over produksi tenaga bidan yang besarannya akan ditentukan dalam dokumen standar 4.5.2

INSTRUMENTAL INPUT

a. Tenaga Pendidik Tenaga pendidik dalam system pendidikan kebidanan adalah seseorang yang memenuhi klasifikasi sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, misalnya UU No.14 tentang guru dan dosen tahun 2005. Dia juga adalah seorang praktisi kebidanan yang handal dan memiliki integritas yang tinggi dan kepribadian yang kuat. Di samping itu dia juga harus mempunyai kemampuan komunikasi efektif untuk dapat bekerja sama dengan sesama tim ataupun dengan mahasiswa. Tenaga pendidik dalam pendidikan kebidanan harus dapat memelihara kemampuan klinis dan keilmuan melalui aktivitasnya di dalam kelompok komunitas profesi atau komunitas keilmuan lainnya baik di dalam maupun di luar negeri b. Kurikulum Kurikulum suatu pendidikan bahwa: a. Kurikulum pendidikan bidan harus konsisten dengan filosofi bidan dan model praktik bidan b. Mengacu pada learning outcomes yang jelas c. Lulusannya mampu mendemonstrasikan kompetensi bidan secara utuh, memenuhi kriteria untuk menjadi bidan indonesia yang terregistrasi dan terlisensi dan berpengetahuan luas terhadap perkembangan global d. Mememuhi syarat bagi lulusannya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan kebidanan berikutnya. e. Memenuhi standar pendidikan internasional

41

f. Mengunakan pendekatan evidence based approach, pembelajaran orang dewasa, dan SPICES (student center, problem based learning, integrated teaching, community oriented, early clinical exposure, self directing learning). g. Peka terhadap kebutuhan nasional dan global dan perkembangan keilmuan dan profesi. 4.5.3 PROSES Prinsip penyelenggaraan Pendidikan Kebidanan harus menyiapkan calon bidan untuk menjadi :  Expert dalam melakukan praktik kebidanan  Mampu Mengkaji dan mendiagnosa  Mampu mengidentifikasi, merujuk dan berkolaborasi dengan cepat dan tepat pada profesi kesehatan lain yang berwenang  Melakukan tindakan-tindakan pertolongan dalam keadaan emergensi untuk penyelamatan hidup  Menggabungkan kemampuan klinis dan hasil-hasil penelitian dan kemampuan berpikir kritis untuk memberikan pelayanan yang individualized 4.5.4

OUTPUT

Output adalah Jumlah luaran, serapannya dan capaian learning outcomesnya. Untuk meyakinkan bahwa learning outcomes telah dicapai maka diperlukan mekanisme aseessement (antara lain melalui uji kompetensi) untuk mengukur pencapaian lulusan sesuai dengan learning outcomes. 4.5.5 OUTCOMES Sejauh mana bidan menjalankan peran dan fungsinya serta dampaknya terhadap pelayanan (kepuasan, complain, serta kontribusinya dalam penyelesaian masalah) 4.5.7 MONITORING EVALUASI Program pendidikan kebidanan yang terselenggara harus dimonitor, dan dievaluasi sedemikian rupa agar tercapai program studi berkualitas. Kualitas program studi diukur dengan parameter : (a) Leadership, Struktur organisasi Program Studi dan Prosedur Operational terbukti terlaksana dengan sistim manajerial yang baik. Tiap unsur pimpinan mampu menggerakkan bawahan menuju tujuan yang sama-sama ditetapkan (b) Relevansi Pendidikan, Kurikulum yang dsusun dan diselenggarakan merupakan kurikulum yang dinamis sesuai dengan kebutuhan stakeholders. Terdapat Unit Pengelola Pengembangan Pendidikan yang mandiri dalam mengembangkan kurikulum yang dimaksud. (c) Atmosfir Akademik yang kondusif, 42

Proses Belajar Mengajar berlangsung dalam iklim akademik yang kondusif baik dalam konteks dosen, mahasiswa, maupun sarana/prasarana, serta lingkungannya. Keterlibatan mahasiswa dalam diskusi dan penelitian yang dilakukan dosen. (d) Internal Management yang efektif, Terdapat Unit Penjaminan Mutu Akademik dan Mutu Insitusi yang mampu bekerja memonitor dan mengevaluasi kinerja institusi dengan baik. (e) Sustainabilitas program Program yang dibuka harus tetap berlanjut karena dukungan dana dan sumberdaya yang memungkinkan keberlanjutan program. Program harus dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders dan masyarakat. (f) Efisiensi dan Produktivitas Program Studi. Proses Belajar Mengajar berlangsung dengan lancar dengan mengefisiensikan pemanfaatan sarana/prasarana, dan sumberdaya Agar kualitas suatu Program Studi Kebidanan dapat dipertahankan, program pendidikan kebidanan perlu dan terus menerus melakukan evaluasi diri, monitoring, dan evaluasi agar standar kualitas dapat tercapai dan sekaligus menjadi percontohan bagi Program Studi sejenis yang akan dibuka kemudian. V. JALUR DAN JENJANG (CREDENTIAL) PENDIDIKAN KEBIDANAN INDONESIA Program doktor (S3)

Pendidikan bidan Supervisor/Konsultan

Program doktor (S3) Pendidikan Magister S2 Kebidanan:

Midwifereducational Clinical teaching

Pendidikan bidan spesialis:

Pendidikan S1 Kebidanan Akademik Profesi D3 KEBIDANAN

SMA

Gambar 3 : Alur Kredensial Pendidikan Kebidanan Keterangan gambar : ( ) : Jalur kredensial (---->) : Jalur transisi

43

Jalur pendidikan akademik yang dikembangkan meliputi: Untuk pendidikan dasar profesi ditempuh melalui pendidikan akademik profesi. Pengembangan pendidikan akademik melalui jalur pendidikan S2 dan S3, Jalur ini dikembangkan untuk memberikan kemampuan dalam bidang penelitian, pendidikan dan manajemen. Jalur pendidikan profesi dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan praktik pada lingkup praktik bidan pada jenjang yang lebih tinggi yang membutuhkan kemampuan kritis dan analisis serta pengambilan keputusan yang tepat dalam melakukan praktik kebidanan sehingga pelayanan yang diberikan aman dan berkualitas sesuai dengan filosofi dan lingkup praktik bidan. Jalur pendidikan profesi ini antara lain; clinical advance practice, comunity midwifery practice. Comunity midwifery 1. Pendidikan S1 kebidanan akademik-profesi 2. Pendidikan Magister S2 kebidanan (contohnya: midwifery education, clinical teaching dan Riset) 3. Program Doktor 4. Pendidikan bidan spesialis (contohnya: advance practice, komunitas) 5. Pendidikan bidan konsultan VI. GELAR AKADEMIK Jenjang

Program Studi

Sebutan

Gelar

Contoh Penulisan Gelar Julia, S.Keb.,Bd.

S1

Pendidikan bidan (akademik-profesi)

Sarjana Kebidanan

S.Keb., Bd

S2

Pendidikan Magister Kebidanan Program Pendidikan Doktor

Magister Kebidanan

M.Keb

Julia, Bd., M.Keb

Doktor

Dr.

Dr. Julia, Bd., M.Keb

S3

VII. JAMINAN MUTU PENDIDIKAN KEBIDANAN Agar kualitas suatu Program Studi Kebidanan dapat dipertahankan, Pilot Project yang ada perlu dan terus menerus melakukan evaluasi diri, monitoring, dan evaluasi agar standar kualitas dapat tercapai dan sekaligus menjadi percontohan bagi Program Studi sejenis yang akan dibuka kemudian. Kebijakan untuk itu adalah : 1) Program Studi yang dibuka itu setiap tahun diwajibkan melakukan evaluasi diri dan terus megembangkan diri sesuai parameter kualitas diatas 2) Adanya Kolegium dan Konsil Kebidanan Indonesia (UU??) 3) Untuk menjaga mutu pada program pendidikan strata satu bidan yang menjadi pilot project persyaratan administratif pembukaan Program studi Strata satu Pendidikan Kebidanan sekurang-kurangnya terdiri dari : a) Rekomendasi PPIBI dan AIPKIND, b) Studi Feasibilitas dan Akuntabiitas yang teramati dan terukur, 44

c) Universitas/Fakultas Kedokteran Negeri yang telah memperoleh Akreditasi BAN-PT dengan akreditasi A. 4) Pembukaan setiap jenjang Pendidikan Kebidanan dipertimbangkan berdasarkan analisis kesiapan institusi penyelenggara pendidikan dan kebutuhan tenaga bidan baik secara regional maupun nasional dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. VIII. KUALIFIKASI BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN Berikut dapat dilihat uraian kualifikasi secara singkat sesuai yang terdapat pada tabel berikut berdasarkan KKNI bidan Indonesia. Kualifikasi secara rinci terdapat pada LAMPIRAN Jenis Pendidikan Vokasi

Jenjang Pendidikan Diploma III Kebidanan

Level KKNI 5

Akademik

Strata Satu

6

Sarjana Kebidanan (S.keb)

Profesi

S1- Profesi

7

Bidan (Bd)

Sebutan Lulusan

Kualifikasi Lulusan

Ahli Madya Kebidanan (AMd.Keb)

Menghasilkan lulusan yang mampu :  Menyelesaikan pekerjaan yang berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisa data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas terukur terhadap hasil kerja sendiri, orang lain, dan kelompok, yang menjadi tanggung jawab pengawasan di lingkup bidang kerjanya  Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan secara umum tetapi mendalam di bidang-bidang tertentu, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural  Memiliki kemampuan mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif  Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok . Menghasilkan lulusan yang mampu:  Mampu memanfaatkan IPTEK dalam bidang keahliannya dan mampu beradaptasi dengan situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah.  Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan spesiallis dan mendalam di bidang-bidang tertentu, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural  Mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data, dan memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternative.  Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan  Mampu merencanakan dan mengelola sumber daya dibawah tanggung jawabya dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya

45

Jenis Pendidikan

Jenjang Pendidikan

Level KKNI

Sebutan Lulusan

Kualifikasi Lulusan dengan memanfaatkan IPTEK untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi  Mampu memecahkan permasalah sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner  Mampu melakukan riset dan mengambbil keputusanstrategis dengan akuntabilitas dan tanggungjawab penuh atas semua aspek yang berada dibawah tanggungjawab bidang keahliannya.

Akademik

Strata dua (S2)

8

Magister Kebidanan (M.Keb)

Akademik

Strata tiga (S3)

9

Doktor

Menghasilkan lulusan yang mampu:  mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang ilmu kebidanan atau praktek profesional kebidanan melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji di bidang keilmuan kebidanan  Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter dan multidisipliner  Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagimasyarakat dan keilmuan serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional Menghasilkan lulusan yang mampu:  mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni baru di dalam bidang keilmuan kebidanan atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji  Memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuan kebidanan melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner  Mengelola, memimpin dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

IX. JENJANG KARIR BIDAN Bidan merupakan tenaga profesional strategis yang bekerja diberbagai tatanan institusi pelayanan di masyarakat. Tuntutan kebutuhan masyarakat dan tuntutan pekerjaan dalam pelayanan kesehatan serta tuntutan profesi sehingga pengembangan tenaga bidan perlu diatur dalam sistem jenjang karir yang telah ditetapkan oleh IBI. Sesuai dengan pertimbangan jenis dan jenjang pendidikan serta kompetensi yang dimiliki oleh seorang bidan, maka sitem jenjang karir bidan dikembangkan 46

meliputi 4 jalur, yaitu sebagai, pemberi asuhan, manajer, pendidik, dan peneliti. Setiap jalur memiliki jenjang karir sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Sistem pengembangan karir bidan yang bekerja di institusi pemerintahan mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 1 tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya, ádalah : 1) Bidan Terampil Bidan terampil meliputi lulusan Sekolah Bidan dan Diploma III kebidanan, merupakan bidan pelaksana yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan dan mengelola pelayanan kebidanan pada kasus fisiologis dan kegawatdaruratan, baik di institusi maupun praktik perorangan, berlandaskan etika, kode etik, dan peraturan yang berlaku. Penjenjangan bidan terampil, terdiri dari : (1) Bidan Pelaksana Pemula (II/a) (2) Bidan Pelaksana (II/b, II/c, II/d) (3) Bidan Pelaksana Lanjutan (III/a dan III/b) (4) Bidan Penyelia (III/c dan III/d) 2)

Bidan Ahli Bidan Ahli meliputi lulusan Strata satu kebidanan (S1) atau Diploma IV Kebidanan yang memiliki kompetensi untuk mengelola dan melaksanakan pelayanan kebidanan pada kasus fisiologis, asuhan pada kasus patologis kebidanan, asuhan pada kasus patologis dengan penyakit penyerta dan kegawatdaruratan, baik di institusi maupun praktik perorangan, berlandaskan etika, kode etik, dan peraturan yang berlaku. Penjenjangan bidan ahli, terdiri dari : (1) Bidan Pertama (III/a dan III/b) (2) Bidan Muda (III/c dan III/d) (3) Bidan Madya (IV/a, IV/b dan IV/c) Bidan yang akan naik jenjang jabatan dari bidan terampil ke bidan ahli perlu mengikuti dan lulus diklat penjenjangan dengan materi pendidikan dan pelatihan meliputi etika profesi dan tugas pokok bidan. (pasal 31) Berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan SDM, maka kualifikasi tenaga bidan sesuai dengan peran dan fungsinya di setiap tingkat fasilitas pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut : 1. Kualifikasi bidan pada fasilitas pelayanan tingkat pertama adalah : a. Bidan Ahli b. Bidan Terampil + sertifikasi PPGDON untuk bidan desa dan bidan praktik mandiri c. Bidan Terampil + sertifikasi PONED untuk bidan di puskesmas. d. Bidan Terampil. 2. Kualifikasi bidan pada fasilitas pelayanan tingkat kedua adalah : a. Bidan Ahli + Sertifikasi PONEK b. Bidan Ahli c. Bidan Terampil + Sertifikasi PONEK 47

d. Bidan Terampil 3. Kualifikasi bidan pada fasilitas pelayanan tingkat ketiga adalah : a. Bidan Ahli + Sertifikasi Lanjut b. Bidan Ahli + Sertifikasi PONEK c. Bidan Ahli d. Bidan Terampil + Sertifikasi PONEK Jumlah dan komposisi tenaga bidan di setiap tingkat pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan setiap institusi, mengacu pada standar ketenagaan. Untuk jenjang karir sebagai pendidik, mengacu pada Undang-undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen dan Perubahannya. Dalam penetapan angka redit, tidak hanya berdasarkan dilihat dari pendidikan formal saja tetapi juga mempertimbangkan pendidikan non formal serta pengabdian dalam menjalankan profesinya seperti: pelatihan, pengembangan profesi (pembuatan KTI, membuat buku, membuat jurnal, translate, penemuan teknologi tepat guna dll).

X. STANDAR PENDIDIKAN KEBIDANAN Standar Nasional Pendidikan Kebidanan (SNPK) merupakan turunan dari Standar Nasional Pendidikan (PP 19 tahun 2005) yang menjadi pedoman bagi institusi penyelenggara pendidikan kebidanan di Indonesia. Standar Nasional Pendidikan Kebidanan disusun mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan sebagaimana tertera dalam Undang Undang No. 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ketentuan Umum Standar Nasional Pendidikan Kebidanan adalah tersebut di bawah ini: 1) Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 2) Standar Nasional Pendidikan Kebidanan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus digunakan sebagai acuan oleh penyelenggara pendidikan kebidanan. 3) Pelaksanaan dan Pengembangan standar nasional pendidikan kebidanan beserta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan secara nasional dilakukan akreditasi oleh lembaga independen sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu External. 4) Standar Nasional Pendidikan Kebidanan disusun dengan memperhatikan Sistem kesehatan nasional Selain mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Pendidikan Bidan juga mengacu pada Standar Global Pendidikan Kebidanan yang 48

ditetapkan oleh WHO. Tujuan Standar Global Pendidikan Kebidanan menetapkan kriteria pendidikan dan menjamin lulusannya untuk: 1. Berbasis kompetensi dan evidence (evidence based) 2. Mempromosikan pengembangan pendidikan dan pendidikan sepanjang masa (lifelong learning) 3. Kompeten dalam rangka memberikan asuhan kebidanan yang bermutu tinggi sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Berikut adalah penjabaran umum tentang Standar Pendidikan Kebidanan di Indonesia yang berlaku umum untuk semua jenjang : 1) Standar Isi Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan (lulusan), kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Seperangkat kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran tertuang dalam dokumen kurikulum. Menurut Keputusan MENDIKNAS NO 232/U/2000, kurikulum adalah seperangkat rencana, dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. Secara luas kurikulum bisa berperan sebagai : 1. Kebijakan manajemen pendidikan tinggi untuk menentukan arah pendidikannya; 2. Filosofi yang akan mewarnai terbentuknya masyarakat dan iklim akademik; 3. Patron atau Pola Pembelajaran; 4. Atmosfer atau iklim yang terbentuk dari hasil interaksi manajerial Perguruan Tinggi dalam mencapai tujuan pembelajarannya; 5. Rujukan kualitas dari proses penjaminan mutu; serta 6. Ukuran keberhasilan Perguruan Tinggi dalam menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat. Pengembangan kurikulum pendidikan kebidanan dilakukan dengan mengacu pada standar nasional. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: 1. Peningkatan iman dan takwa; 2. Peningkatan akhlak mulia; 3. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; 4. Keragaman potensi daerah dan lingkungan; 5. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional; 6. Tuntutan dunia kerja; 7. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 8. Agama; 9. Dinamika perkembangan global; dan 10. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. 49

Dengan uraian diatas, nampak bahwa kurikulum tidak hanya berarti sebagai suatu dokumen saja, namun mempunyai peran yang kompleks dalam proses pendidikan. Sesuai dengan Global Standar Pendidikan, kurikulum yang digunakan dalam Pendidikan Bidan adalah kurikulum berbasis kompetensi. Dalam penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi mengacu pada Standar Kompetensi Bidan yang ditetapkan oleh organisasi profesi bidan Indonesia (IBI). Dalam Standar Kompeten Bidan dijelaskan profil bidan Indonesia terdiri dari pelaksana asuhan (care provider), pengambil keputusan (decision maker), komunikator (communicator), pemimpin masyarakat (community leader), dan manajer (manager). Kompetensi bidan terdiri dari 7 area yaitu: 1) Etika Legal dan Keselamatan Pasien 2) Komunikasi Efektif;; 3) Pengembangan diri dan Profesionalisme; 4) Landasan ilmiah ilmu kebidanan 5) Ketrampilan Klinis dalam praktek kebidanan; 6) Promosi Kesehatan; 7) Manajemen Kewirausahaan dan Kepemimpinan. Area kompetensi tersebut dijabarkan dalam Kompetensi Bidan Indonesia Untuk mencapai kompetensi tersebut maka disusun Kurikulum Berbasis Kompetensi bagi Pendidikan Kebidanan. World Health Organization (WHO) mengamanatkan pendidikan bidan ke depan harus berada pada university level (WHO, Geneva 2007). Sesuai dengan Global Standar Pendidikan Bidan (WHO, 2009) design kurikulum mempunyai beberapa ketentuan mengacu dan memperhatikan: 1) Kebijakan pelayanan kesehatan nasional maupun internasional. 2) Kriterai pendidikan bidan nasional maupun internasional, profesional dan sesuai dengan standar praktek kebidanan. 3) Sarana dan prasarana serta proses pembelajaran di kelas dan di lahan praktek yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. 4) Keseimbangan teori dan praktek sesuai dengan levelnya. 5) Pembelajaran orang dewasa dan pembelajaran aktif (Student Center learning). 6) Pembelajaran berbasis kompetensi dan bukti terbaik (best evidence). 7) Pengembangan Clinical reasoning, problem solving dan critical thinking. 8) Peninjauan kurikulum secara teratur dan menyertakan pemangku kepentingan, peserta didik, peserta didik dan perwakilan masyarakat. 9) Multidisiplin ilmu dan pengalaman belajar. Kurikulum inti harus mencerminkan bahwa lulusan mempunyai standar kompetensi yang merupakan perpaduan pengetahuan, keterampilan dan sikap, sesuai dengan lingkup praktek bidan.

1) Standar Proses Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

50

Untuk mencapai standar proses tersebut, digunakan Pendekatan Pembelajaran SPICES (Student Centered, Problem-Based, Integrated, Community Oriented, Early Exposure to Clinic, dan Systematic ) sebagai berikut: a. Student Centered, pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan ramburambu satuan kredit semester (SKS) terbalik, yaitu mendahulukan kegiatan Mandiri dengan menggunakan modul, kemudian kegiatan terstruktur dalam bentuk tutorial dalam Small Group Discussion, dan kegiatan Tatap Muka dalam bentuk Kuliah Pakar untuk mengklarifikasi, mensintesis, meresume, dan menyimpulkan hasil-hasil belajar yang dipandang perlu sesuai dengan Tujuan Pendidikan. b. Problem-Based , mahasiswa akan mengenal real setting lebih awal dan karenanya akan lebih siap ketika memasuki lapangan kerja. Dengan pendekatan Integrated, diharapkan kompetensi dapat dicapai dengan mengintegrasikan pengalaman belajar kognitf, psikomotor, dan afektif untuk diperolehnya pengalaman belajar yang holistik dan komprehensif. Dengan integrasi beberapa matakuliah pendukung akan dicapai efisiensi pembelajaran yang lebih tinggi. c. Community Oriented, pembelajaran kompetensi pelayanan kesehatan dalam berbagai setting komunitas akan menjadi lebh kontekstual. d. Early Exposure to Clinic, akan : a) meningkatkan motivasi belajar mahasiswa mencapai tujuannya memasuki pendidikan kebidanan , b) memungkinkan pembelajaran akan lebih efektif dan efisien karena terjadi integrasi vertikal antara basic science dan clinical practice, dan c) meningkatkan kemampuan clinical reasoning- clinical judgment, antara teori yang dipelajari dengan sindroma, simptoma, serta kondisi klinis pasien yang dihadapi. e. Systematic mahasiswa memperoleh kompetensi pengembangan diri dengan memiliki kemampuan learning how to learn sebagai modal dalam belajar sepanjang hayat. Dalam penyelenggaraan pendidiak harus melakukan kemitraan dengan institusi pendidikan kebidanan dan institusi pendidikan kesehatan yang lain atau disiplin ilmu yang lain,dengan lahan praktek, dengan organisasi profesi dan dengan lembaga-lembaga internasional. 2) Standar Kompetensi Lulusan Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Berdasarkan PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab V pasal 27 (2) yaitu standar kompetensi lulusan pendididkan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Namun demikian dalam menetapkan standar kompetensi lulusan harus mengacu pada Standar Kompetensi Bidan Indonesia (IBI). Berdasarkan Standar Global Pendidikan Kebidanan (WHO, 2009) lulusan bidan harus dapat mendemonstrasikan kompetensi prakatek kebidanan, lulusan mampu menunjukan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan, lulusan mampu memenuhi ketentuan untuk registrasi dan lisensi, lulusan mendapatkan gelar profesional tergantung dari level pendidikan, lulusan harus memenuhi syarat untuk mengikuti program pendidikan lanjut dan diperlukan monitoring lulusan secara berkelanjutan baik yang terkait dengan pengembangan profesi dan pendidikan lanjut. 51

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyiapkan lulusanan adalah dengan kode etik dan standar profesi, lulusan harus mampu menunjukkan evidence based parctice, mendemonstrasikan asuhan berbasis budaya, kemampuan praktek di sistem kesehatan di negaranya dan memenuhi kebutuhan masyarakat, critical thinking dan anlisa thinking, kemampuan mengelola sumber daya dan praktek secara aman dan efektif, kemampuan advokasi secara efektif dan partner profesional dengan tenaga kesehatan yang lain dalam pelayanan kesehatan, berorientasi pada pelayanan masyarakat, kemampuan kepemimpinan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. 3) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kependidikan dalam Pendidikan kebidanan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan kebidanan. Pendidik adalah tenaga kependidikan dalam Pendidikan Kebidanan yang memiliki kualifikasi sebagai dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan kebidanan. Tenaga pendidik (dosen) kebidanan mengacu pada UU no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Standar pendidik dan tenaga kependidikan kebidanan meliputi : a) Pendidik dalam pendidikan kebidanan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi penyelenggara pendidikan kebidanan. b) Tenaga kependidikan kebidanan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan kebidanan. c) Pendidik kebidanan harus memiliki kualifikasi akademik bidang keahlian, kompetensi, dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan kebidanan. d) Tenaga pendidik kebidanan memiliki kualifikasi minimum akademik : lulusan magister kebidanan sebagai tenaga pendidik pada program diploma (DIII Kebidanan) atau sarjana (S1 Kebidanan), lulus program doktor sebagai tenaga pendidik pada program pasca sarjana (S2 Kebidanan) e) Kualifikasi akademik bagi tenaga pendidik kebidanan diperoleh melalui pendidikan tinggi program pasca sarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian. f) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. g) Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan kebidanan , kualifikasi, promosi, penghargaan dan sertifikasi pendidik diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

52

4) Standar Sarana Dan Prasarana Pendidikan Sarana dan prasarana adalah unsur penunjang dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, yang mencakup bangunan, perabotan, peralatan (perangkat keras dan lunak), dan sistem pengamanan aset dan kampus. Sesuai dengan visi, misi atau mandatnya maka suatu perguruan tinggi membutuhkan pengembangan suatu sistem pengelolaan yang mencakup perencanaan, pengadaan, pendataan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, serta pemutahiran semua sarana dan prasarana. Perguruan tinggi harus memiliki panduan khusus mengenai kelengkapan dan kecukupan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, termasuk sistem klasifikasi, inventarisasi dan informasi keberadaannya. Perguruan tinggi harus memiliki sistem pengelolaan yang menjamin adanya akses yang lebih luas terutama bagi mahasiswa dan dosen melalui penerapan model-model resource sharing. Bentuk kepemilikan lain seperti sewa, pinjam atau hibah harus dinyatakan dalam surat kesepakatan antara perguruan tinggi dan pihak terkait dengan kepastian hukum yang jelas. Berdasarkan PP 19/2005 pasal 42 standar sarana dan prasarana pendidikan kebidanan meliputi: 1. Sarana meliputi: Peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber lainnya, bahan habis pakai, perabot yg digunakan utk pendidikan 2. Prasarana meliputi: Ruang kelas, R. Pimpinan, R. Dosen, R. Tata Usaha, R. Perpustakaan, R. Lab, R. Bengkel kerja, Tempat olahraga, ibadah, rekreasi. Ketentuan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan jalur dan jenjang pendidikan kebidanan diatur tersendiri dalam standar nasional pendidikan kebidanan. Berdasarkan Standar global pendidikan profesional Bidan maka setiap pendidikan kebidanan harus memiliki fasilitas yang relevan namun tidak hanya terbatas pada ruang kelas, tempat praktik klinik, klinik untuk simulasi dan perpustakaan disamping itu sarana dan prasarana harus mempunyai sistem yang menjamin keselamatan dan menjamin keleluasaan peserta didik untuk mencapai kompetensinya, salah satunya dengan adanya unit kemahasiswaan (Unit StudentSupport-Services). Sarana dan prasarana harus didukung oleh sumber daya manusia dan program yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. 5) Standar Pengelolaan Pendidikan Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pada pengelolaan pendidikan kebidanan perlu memperhatikan hal-hal berikut ini: 1. Pengelolaan pendidikan kebidanan dilaksanakan berdasarkan standar minimal pendidikan kebidanan dengan prinsip manajemen berbasis universitas. 2. Pengelolaan pendidikan kebidanan sesuai jalur dan jenjang pedidikan kebidanan dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan. 53

3. Institusi penyelenggara (provider) melakukan quality assurance internal dan external. Pengawasan pendidikan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut 1. Pemerintah, dewan pendidikan, dan ikatan orang tua mahasiswa melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing. 2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. 3. Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 6) Standar Pembiayaan Pendidikan Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pendanaan pendidikan dibagi menjadi : 1. Tanggung Jawab Pendanaan (1) Pendanaan pendidikan kebidanan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, dan masyarakat. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 2. Sumber Dana a. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan,kecukupan, dan keberlanjutan. b. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 3. Pengelolaan Dana Pendidikan a. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan,efisiensi,transparansi, dan akuntabilitas publik. b. Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 7) Standar Penilaian Pendidikan Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Standar penilaian pendidikan terdiri dari Evaluasi, Akreditasi dan Sertifikasi Pendidikan Kebidanan.

54

a. Evaluasi Evaluasi pendidikan kebidanan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur dan jenjang pendidikan. Evaluasi pendidikan kebidanan berbentuk evaluasi internal dan eksternal sebagai pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pendidikan kebidanan. Institusi penyelenggara kebidanan harus melakukan evaluasi program yang diselenggarakan termasuk proses belajar mengajar dan pengembangan programnya dengan menggunakan metode evaluasi yang tepat. Dalam rangka melakukan evaluasi penyelenggraan pendidikan menggunakan berbagai metode evaluasi unrtuk mengkaji kesesuaian kurikulum , penampilan/profil lulusan dan umpan balik dari kliendan stake holder. b. Akreditasi Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan pendidikan kebidanan sesuai dengan jalur dan jenjang pendidikan kebidanan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik dengan berdasarkan kepada kriteria yang bersifat terbuka.Pendidikan kebidanan merupakan bagian dari tinggi yang memenuhi standar internal, akreditasi yang diakui dan atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Standar Akreditasi meliputi konten akademik dan menunjukkan hasil keluaran yang profesional. Proses akreditasi program pendidikan bidan diakui sesuai dengan karakteristik profesinya. c. Sertifikasi (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. (2)Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. (3)Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. (4)Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. XI. KETENTUAN PERALIHAN Dengan adanya perubahan Jalur dan jenjang pendidikan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam sistem pendidikan kebidanan perlu diatur dalam ketentuan peralihan sebagai berikut: 1) Jalur, penjenjangan pendidikan, gelar dan sebutan mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang berlaku. 2) Secara kredensial, saat ini telah dibuka program studi S1 Kebidanan, selanjutnya jenjang pendidikan kebidanan diploma III secara bertahap akan ditingkatkan menjadi Strata satu kebidanan (S1 Akademik-Profesi) secara selektif diharapkan 55

pada tahun 2020 sudah memenuhi kriteria profesi dan sesuai kriteria sistem pendidikan kebidanan. 3) Bidan yang saat ini sebagian besar berada pada level pendidikan Diploma III, secara bertahap dapat menyesuaikan pendidikannya sesuai dengan alur kredensial pendidikan kebidanan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku 4) Strategi dan mekanisme penyesuaian jenjang pendidikan dapat dilakukan melalui program RPL (Recognizing Prior of Learning) yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. 5) Untuk penyesuaian jalur dan jenjang pendidikan kebidanan sebagaimana tersebut diatas perlu diatur strategi dan mekanisme yang dapat mendukung proses pelaksanaannya.

56