BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.605, 2014
KKI. Program Studi. Dokter Gigi. Rekomendasi. Penerbitan. Pencabutan
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PENERBITAN REKOMENDASI PEMBUKAAN, PEMBINAAN, DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI DOKTER GIGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA, Menimbang : a.
bahwa pembukaan program studi dokter gigi baru perlu diantisipasi dalam rangka menjaga mutu pendidikan dokter gigi;
b.
bahwa penjagaan dan peningkatan mutu pendidikan dokter gigi dalam rangka menghasilkan dokter gigi yang berkualitas perlu dilakukan pembinaan dan terhadap program studi dokter gigi yang tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan tindakan penutupan;
c.
bahwa dalam rangka pembukaan, pembinaan, dan penutupan program studi dokter gigi diperlukan rekomendasi Konsil Kedokteran Gigi;
d.
bahwa rekomendasi Konsil Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud dalam huruf c merupakan wujud peranan Konsil Kedokteran Indonesia dalam
www.peraturan.go.id
2014, No.605
2
rangka menjamin penerapan standar pendidikan profesi dokter gigi dan standar kompetensi dokter gigi;
Mengingat
e.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Penerbitan Rekomendasi Pembukaan, Pembinaan, dan Penutupan Program Studi Dokter Gigi;
: 1.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5434); MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG PENERBITAN REKOMENDASI PEMBUKAAN, PEMBINAAN, DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI DOKTER GIGI. Pasal 1 Penerbitan rekomendasi pembukaan, pembinaan, dan penutupan program studi dokter gigi dilakukan sesuai tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini. Pasal 2 Setiap orang, termasuk badan hukum yang akan membuka program studi dokter gigi maupun yang sedang menyelenggarakan program studi dokter gigi harus mematuhi Peraturan Konsil Kedokteran ini dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 3 Pada saat Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku, Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 41/KKI/KEP/X/2007 tentang Pengesahan Pedoman Pembukaan Dan Penutupan Program Studi Baru Kedokteran Gigi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 4 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 19 Desember 2013.
www.peraturan.go.id
3
2014, No.605
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2014 KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA, MENALDI RASMIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN
www.peraturan.go.id
2014, No.605
4
LAMPIRAN PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PENERBITAN REKOMENDASI PEMBUKAAN, PEMBINAAN, DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI DOKTER GIGI TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PEMBUKAAN, PEMBINAAN, DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI DOKTER GIGI
SISTEMATIKA BAB I
PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. TUJUAN C. PENGERTIAN UMUM
BAB II
TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DOKTER GIGI A. KONSEP DASAR B. PERSYARATAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI C. EVALUASI PROPOSAL DAN VISITASI D. IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL E. EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
BAB III
PEMBINAAN PROGRAM STUDI DOKTER GIGI A. KONSEP DASAR B. KEGIATAN PEMBINAAN
BAB IV TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PENUTUPAN PROGRAM STUDI DOKTER GIGI A. KONSEP DASAR B. TATA CARA PENUTUPAN PROGRAM STUDI BAGAN : MEKANISME PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DOKTER GIGI CONTOH 1 : FORMAT PROPOSAL CONTOH 2 : URAIAN PENJELASAN UNTUK PENYUSUNAN PROPOSAL CONTOH 3 : INSTRUMEN EVALUASI PROPOSAL DAN BORANG VISITASI
www.peraturan.go.id
5
2014, No.605
BAB I PENDAHULUAN A.
LATAR BELAKANG
Secara geografis Indonesia termasuk Negara kepulauan dengan penduduk tersebar pada berbagai pulau dari Sabang hingga Merauke. Jumlah penduduk di Indonesia 237.641.326 (data BPS 2010) yang menempati 34 provinsi dan tersebar di pulau Kalimantan, Irian Jaya, Sumatera, Sulawesi, Jawa, Nusa Tenggara, dan Maluku serta berbagai pulau lainnya. Kepadatan penduduk tertinggi berada di pulau Jawa. Kesempatan mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut, serta pendidikan dokter gigi secara proporsional tidak merata baik jumlah maupun kualitasnya. Data sampai akhir Desember 2012 di Konsil Kedokteran Indonesia telah terdaftar dokter gigi/dokter gigi spesialis sebanyak 25.218 orang dengan rincian dokter gigi sebanyak 23.262 orang sedangkan dokter gigi spesialis sebanyak 1.956 orang. Dilihat dari segi kuantitas, 23.262 orang dokter gigi harus melayani 237.641.326 penduduk, berarti 1 orang dokter gigi melayani lebih dari 10.000 orang penduduk. Dari sejumlah pustaka dikatakan bahwa seorang dokter gigi dapat bekerja ideal dengan rasio dokter gigi dan populasi sebesar 1:1.000, tentunya dengan asumsi penyebarannya seiring dengan proporsi jumlah penduduk di daerah tertentu. Pada kenyataannya penyebaran atau penempatan dokter gigi di Indonesia tidak merata. Produksi lulusan dokter gigi dihasilkan dari 12 (dua belas) fakultas kedokteran gigi, sedangkan ada 18 (delapan belas) program studi dokter gigi yang relatif masih baru belum menghasilkan lulusan. Rata-rata lulusan setiap tahun relatif masih sedikit yaitu sekitar 2.000 dokter gigi. Jumlah ini tentunya akan bertambah apabila seluruh program studi telah mempunyai lulusan. Dengan demikian, secara kuantitatif pada saat ini masih banyak dibutuhkan tenaga dokter gigi untuk memberi pelayanan kesehatan gigi bagi masyarakat.
B.
TUJUAN
Tujuan pengaturan penerbitan rekomendasi pembukaan, pembinaan dan penutupan program studi dokter gigi: 1.
sebagai rujukan bagi institusi pendidikan yang berminat membuka program studi dokter gigi; dan
2.
menjaga dan menjamin mutu program studi dokter gigi.
www.peraturan.go.id
2014, No.605
6
C.
PENGERTIAN UMUM
1.
Program Studi, yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi.
2.
Institusi Pendidikan Dokter Gigi, yang selanjutnya disingkat IPDG adalah institusi yang telah dinilai oleh Konsil Kedokteran Indonesia dan telah mendapat izin operasional oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk menyelenggarakan Prodi dokter gigi.
3.
Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
4.
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disebut Ditjen Dikti adalah unit kerja yang menangani urusan pendidikan tinggi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
5.
Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia, yang selanjutnya disingkat AFDOKGI adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh dekan-dekan fakultas kedokteran gigi yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin kualitas pendidikan kedokteran gigi yang diselenggarakan oleh fakultas kedokteran gigi.
6.
Persatuan Dokter Gigi Indonesia, yang selanjutnya disingkat PDGI adalah organisasi profesi yang menghimpun seluruh dokter gigi di Indonesia.
7.
Kolegium Dokter Gigi Indonesia, yang selanjutnya disingkat KDGI adalah badan fungsional PDGI yang mengampu ilmu kedokteran gigi.
8.
Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Indonesia, yang selanjutnya disingkat ARSGMPI adalah lembaga yang dibentuk oleh pimpinan-pimpinan rumah sakit gigi dan mulut pendidikan.
www.peraturan.go.id
7
2014, No.605
BAB II TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DOKTER GIGI
A.
KONSEP DASAR
Dalam konteks ini, Prodi dokter gigi yang dimaksudkan merupakan institusi pendidikan dokter gigi baru yang pengelolaannya masih dalam manajemen fakultas serumpun misalnya fakultas kedokteran, fakultas kesehatan masyarakat atau berdiri sendiri dalam naungan manajemen universitas. Apabila dalam perjalanannya kemudian telah dievaluasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lain yang diakui pemerintah dan dinyatakan telah memenuhi kriteria sebuah fakultas, maka rektor dan/atau ketua yayasan dapat mengajukan perubahan status menjadi fakultas kedokteran gigi. Pembukaan Prodi dokter gigi oleh suatu institusi (universitas) atau masyarakat pada dasarnya harus mengacu pada kebutuhan lokal dan nasional dokter gigi. Hal ini diketahui melalui studi kelayakan tentang kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan gigi di daerah setempat dan secara nasional. Hasil analisis ini menjadi dasar penyusunan proposal pembukaan Prodi baru. Selanjutnya penyusunan proposal mengacu pada komponenkomponen standar pendidikan yang telah disahkan oleh KKI untuk menjamin mutu pendidikan. Izin pembukaan atau izin operasional Prodi dokter gigi baru merupakan wewenang pemerintah, yaitu Ditjen Dikti. Ditjen Dikti akan menerbitkan izin tersebut setelah dilakukan koordinasi dengan KKI dalam rangka penerbitan rekomendasi Konsil Kedokteran Gigi. Dalam rangka proses penerbitan rekomendasi ini, Konsil Kedokteran Gigi berkoordinasi dengan AFDOKGI, KDGI, dan ARSGMPI.
B.
PERSYARATAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI 1. Persyaratan Umum a)
Yayasan pendiri Prodi baru sudah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
b)
Perguruan tinggi memiliki izin operasional yang masih berlaku dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
c)
Setiap Prodi yang sudah ada pada perguruan tinggi tersebut masih memiliki izin operasional dan/atau sudah mendapat
www.peraturan.go.id
2014, No.605
8
perpanjangan izin dari Ditjen Dikti. d)
Prodi yang sudah ada di lingkungan institusi pendidikan masih memiliki surat keputusan akreditasi yang berlaku dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
e)
Perguruan tinggi sedang tidak mengalami masalah hukum dengan pihak manapun.
f) Perguruan tinggi tidak menyelenggarakan pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. g)
Prodi yang diselenggarakan kebutuhan Prodi di Indonesia.
masih
dibutuhkan
sesuai
peta
2. Persyaratan Khusus a)
Mempunyai sumber daya manusia dosen sekurang-kurangnya 11 (sebelas) orang terdiri dari 8 (delapan) orang dari 8 (delapan) bidang spesialis dan 3 (tiga) orang magister dari bidang biologi oral, material kedokteran gigi, dan ilmu kesehatan gigi masyarakat dan pencegahan.
b)
IPDG calon mempunyai sumber daya manusia penuh waktu sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen).
c)
Di dalam perencanaan sumber daya manusia harus dipersiapkan agar dosen mengikuti pelatihan sertifikasi pengajar misalnya PEKERTI, AA, Pelatihan KBK dan sebagainya.
d)
Tenaga kependidikan yang terdiri dari tenaga administrasi kependidikan, keuangan, teknologi informasi, pustakawan, laboratorium dental, dan laboratorium biologi oral dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan.
e)
IPDG calon mampu menyediakan sumber pembiayaan untuk pelaksanaan Prodi baru.
f)
IPDG calon yang akan menyelenggarakan Prodi baru mempunyai fasilitas pendidikan, yang terdiri dari: 1)
fasilitas dan sarana pendidikan meliputi ruang kuliah besar (pleno), ruang tutorial lengkap dengan peralatannya, ruang praktikum, ruang laboratorium dental, ruang laboratorium biologi oral, ruang skill’s lab, ruang dosen dan pimpinan, ruang administrasi akademik, ruang administrasi umum dan keuangan, ruang perpustakaan dan ruang baca, ruang komputer dan teknologi informasi, ruang kemahasiswaan;
www.peraturan.go.id
9
2014, No.605
2)
rumah sakit gigi dan mulut atau rumah sakit lain sebagai wahana penyelenggaraan pendidikan utama yang memenuhi persyaratan pendidikan profesi dokter gigi. Sarana dan prasarana yang tersedia layak dan mencukupi untuk mendukung program Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan penelitian sesuai standar pendidikan yang di sahkan KKI;
3)
tersedia jumlah minimal pasien dan variasi jenis penyakit yang mendukung proses pendidikan dokter gigi;
Tahap awal pembuatan proposal, dimulai dengan melakukan studi kelayakan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Selama proses kegiatan penyusunan proposal institusi pengusul dapat menggunakan konsultan profesional, atau melakukan kerjasama dengan salah satu fakultas kedokteran gigi anggota AFDOKGI yang telah terakreditasi. Apabila diperlukan dapat bekerjasama dengan berbagai organisasi misalnya PDGI setempat untuk menunjang sumber daya pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar. Setelah proposal selesai disusun dalam bentuk dokumen proposal, selanjutnya dokumen tersebut beserta kelengkapannya diajukan oleh institusi pengusul kepada Ditjen Dikti dengan tembusan kepada KKI (cq. Konsil Kedokteran Gigi). Institusi pengusul yang dimaksud yaitu: a.
apabila Prodi dokter gigi masih dibawah salah satu manajemen fakultas serumpun perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta, maka pejabat pengusul adalah rektor universitas atas usulan dekan fakultas serumpun yang terakreditasi tertinggi.
b.
apabila Prodi dokter gigi direncanakan untuk berdiri sendiri langsung dibawah manajemen universitas perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta, maka pejabat pengusul adalah ketua yayasan atas usulan rektor. Sebagai pertimbangan fakultas/Prodi lain serumpun pada institusi tersebut yang mempunyai akreditasi tertinggi.
Ditjen Dikti kemudian memverifikasi proposal beserta dokumen-dokumen penunjangnya sesuai kriteria umum. Apabila telah sesuai, maka Ditjen Dikti selanjutnya akan berkoordinasi dengan KKI (cq. Konsil Kedokteran Gigi) untuk memberikan rekomendasi kelayakan proposal tersebut. Dalam rangka memberikan rekomendasi, KKI akan berkoordinasi dengan AFDOKGI, KDGI, dan ARSGMPI dengan membentuk tim evaluasi proposal guna melakukan serangkaian evaluasi/penilaian proposal dan visitasi ke institusi pengusul.
www.peraturan.go.id
2014, No.605
C.
10
EVALUASI PROPOSAL DAN VISITASI 1.
2.
3.
4.
Evaluasi Proposal a)
Proposal akan dievaluasi tim evaluasi proposal yang dibentuk oleh KKI setelah mendapat nota permintaan rekomendasi dari Ditjen Dikti.
b)
Masa evaluasi proposal selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan dihitung mulai tanggal diterimanya nota dari Ditjen Dikti.
c)
Biaya yang ditimbulkan pada pelaksanaan evaluasi proposal dibebankan kepada institusi pengusul.
d)
Tim evaluasi proposal dibentuk oleh KKI terdiri dari 4 (empat) atau maksimal 5 (lima) orang yang berasal dari unsur KKI, AFDOKGI, KDGI, dan ARSGMPI.
Pelaksanaan Evaluasi Proposal a)
Dilakukan Desk Evaluation proposal oleh tim evaluasi proposal, apabila diperlukan tim dapat mengundang wakil pengusul proposal untuk menyampaikan presentasi.
b)
Tim evaluasi proposal menyusun dan menetapkan hasil evaluasi proposal.
Hasil Evaluasi Proposal a)
Apabila proposal diterima maka dilanjutkan ke tahapan visitasi oleh tim gabungan (KKI, AFDOKGI, KDGI, dan ARSGMPI).
b)
Apabila proposal diterima tetapi dengan beberapa perbaikan, maka proposal dikembalikan ke instansi pengusul dengan catatan perbaikan untuk disempurnakan dalam batas waktu maksimal 1 (satu) tahun.
c)
Proposal tidak diterima karena tidak memenuhi syarat. Dalam hal ini institusi pemohon dapat mengajukan kembali proposalnya dan proses evaluasi akan dimulai dari awal.
Visitasi Lapangan a)
Tim visitasi dibentuk oleh Ketua Konsil Kedokteran Gigi dengan surat keputusan Ketua KKI.
b)
Tim maksimal 5 (lima) orang; terdiri dari 1 (satu) orang dari AFDOKGI, 1 (satu) orang dari KDGI, 1 (satu) orang dari ARSGMPI, dan 2 (dua) orang dari Konsil Kedokteran Gigi.
www.peraturan.go.id
2014, No.605
11
D.
E.
c)
Pelaksanaan visitasi dilakukan 2 (dua) minggu setelah proposal dinyatakan “diterima” oleh tim evaluasi proposal.
d)
Segala biaya yang ditimbulkan dalam proses visitasi dibebankan kepada institusi pengusul.
e)
Tim visitasi menyusun jadwal pelaksanaan visitasi dan disampaikan kepada institusi pengusul sebelum pelaksanaan visitasi.
f)
Laporan hasil evaluasi visitasi disampaikan oleh tim visitasi kepada Ketua Konsil Kedokteran Gigi, dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan visitasi selesai.
g)
Jika hasil visitasi dinyatakan memenuhi syarat, KKI membuat surat rekomendasi yang ditujukan kepada Ditjen Dikti untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan surat rekomendasi tersebut, Ditjen Dikti akan menerbitkan izin penyelenggaraan/operasional IPDG.
h)
Jika hasil visitasi belum memenuhi syarat, diberi waktu maksimal 1 (satu) tahun untuk perbaikan.
i)
Jika dalam waktu 1 (satu) tahun hasil visitasi tidak memenuhi persyaratan, KKI tidak memberikan rekomendasi pembukaan IPDG.
IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL 1.
Penyelenggaraan pendidikan harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah izin diterbitkan oleh Ditjen Dikti, dan apabila setelah 1 (satu) tahun tidak melaksanakan tanpa alasan, maka izin dicabut oleh Ditjen Dikti.
2.
Izin penyelenggaraan dipindahtangankan.
yang
telah
diterima
tidak
boleh
EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 1.
Evaluasi penyelenggaraan IPDG baru dilakukan oleh KKI (cq Konsil Kedokteran Gigi).
2.
Evaluasi dilakukan 4 (empat) kali setelah pembukaan.
3.
a)
Evaluasi pertama dilakukan 1 (satu) tahun setelah pembukaan.
b)
Evaluasi kedua dilakukan 2 (dua) tahun setelah pembukaan.
c)
Evaluasi ketiga dilakukan 4 (empat) tahun setelah pembukaan.
d)
Evaluasi keempat dilakukan 6 (enam) tahun setelah pembukaan.
Hasil evaluasi
www.peraturan.go.id
2014, No.605
12
a)
Apabila hasil evaluasi pertama memenuhi persyaratan, maka penyelenggaraan pendidikan dapat dilanjutkan.
b)
Apabila hasil evaluasi pertama tidak memenuhi persyaratan, maka KKI akan merekomendasikan pada tahun kedua tidak boleh menerima mahasiswa baru. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi institusi pendidikan untuk memenuhi persyaratan pendidikan.
c)
Apabila hasil evaluasi kedua memenuhi persyaratan, penyelenggaraan pendidikan dapat dilanjutkan.
d)
Apabila ternyata kemudian hasil evaluasi kedua tidak memenuhi persyaratan, maka IPDG dapat direkomendasikan untuk ditutup.
maka
www.peraturan.go.id
13
2014, No.605
BAB III PEMBINAAN PROGRAM STUDI DOKTER GIGI A.
KONSEP DASAR
Pembinaan pendidikan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pengawasan yang bertujuan untuk membantu Prodi memperbaiki mutu pendidikan. Untuk dapat membantu Prodi yang dibinanya, pembina harus mengetahui dengan pasti kondisi Prodi tersebut. Hal ini dapat diketahui dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Prodi. Disini evaluasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu terhadap sebagian komponen-komponen pendidikan, atau seluruh komponen pendidikan. Yang terakhir ini pada umumnya dilakukan pada saat evaluasi internal maupun evaluasi eksternal. Untuk evaluasi terhadap sebagian dari komponen pendidikan pada umumnya difokuskan pada 1 (satu) atau 2 (dua) komponen pendidikan yang dianggap bermasalah misalnya komponen kurikulum atau komponen penelitian. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi inilah yang akan digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki mutu Prodi yang dibina. B. KEGIATAN PEMBINAAN Prodi yang baru mendapatkan izin operasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memerlukan pembinaan oleh berbagai pihak agar dapat didorong untuk menerapkan standar pendidikan dengan sebaik-baiknya. Di Indonesia mutu pendidikan kedokteran gigi sangat bervariasi. Hal ini dapat dilihat dari hasil bimbingan teknis KKI, akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan juga survei yang dilakukan oleh AFDOKGI tahun 2010 dan 2011. Kendala yang dihadapi oleh institusi pendidikan baik lama maupun baru pada umumnya adalah kurangnya jumlah dan kualifikasi dosen, sarana dan prasarana yang tidak memadai, serta rumah sakit gigi dan mulut pendidikan yang tidak dapat memenuhi standar sebagai suatu rumah sakit pendidikan. Selain itu masalah penerapan kurikulum berbasis kompetensi dan student centered learning juga sangat beragam. Semua masalah yang ada menyebabkan mutu yang berbeda dan pada akhirnya akan mempengaruhi mutu lulusan. Kondisi semacam ini memerlukan perhatian dan memerlukan pembinaan dari berbagai pihak yang berwenang. Lembaga yang berwenang melakukan pembinaan adalah Ditjen Dikti, KKI, Kementerian Kesehatan, dan AFDOKGI. 1.
Ditjen Dikti Kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen Dikti, antara lain: a)
program Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) yang dahulu disebut Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED);
b)
hibah kompetisi bidang pendidikan dan penelitian;
www.peraturan.go.id
2014, No.605
c)
2.
14
akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan.
KKI Kegiatan yang dilakukan oleh KKI, antara lain: a)
monitoring dan evaluasi dan bimbingan teknis secara berkala terhadap Prodi baru dan lama; KKI setiap tahun menyediakan anggaran dana untuk melakukan visitasi ke sejumlah Prodi kedokteran gigi di Indonesia. Visitasi dimaksudkan untuk mengevaluasi kondisi Prodi yang dikunjungi, mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi sekaligus memberikan umpan balik bagi Prodi. Visitasi didahului dengan pengisian borang monitoring dan evaluasi yang telah disediakan oleh Konsil Kedokteran Gigi. Secara rinci bimbingan teknis KKI bertujuan: 1) mengidentifikasi masalah penerapan standar pendidikan yang dihadapi Prodi;
b)
2)
melakukan diskusi dan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Prodi;
3)
memastikan bahwa standar kompetensi dijadikan learning outcome dalam pembelajaran mahasiswa;
4)
mengumpulkan data kolektif dan kemudian dievaluasi yang hasilnya dijadikan dasar untuk membuat peraturan dan program KKI.
pelatihan terkait pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi. KKI setiap tahun menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dengan topik yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Diharapkan dari pertemuan semacam ini akan meningkatkan pengetahuan peserta dan sekaligus akan terjadi saling berbagi pengalaman diantara Prodi.
3.
Kementerian Kesehatan Kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada umumnya terkait dengan pembinaan rumah sakit gigi dan mulut sebagai rumah sakit pendidikan. Kegiatan berupa evaluasi dan visitasi yang dilakukan bersama dengan ARSGMPI dan Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia.
4.
AFDOKGI Disamping kegiatan antar sesama institusi pendidikan dibawah koordinasi AFDOKGI, juga bekerja sama untuk meningkatkan mutu pendidikan
www.peraturan.go.id
15
2014, No.605
masing-masing. Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain: a) mengadakan pelatihan bersama dengan mengundang pakar; b)
peminjaman dosen pakar;
c)
kerjasama penelitian;
d)
pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan bersama.
Dengan dilakukannya pembinaan dari berbagai instansi, yaitu Ditjen Dikti, KKI, Kementerian Kesehatan, dan AFDOKGI, diharapkan Prodi dapat meningkatkan mutu pendidikan. Bagi Prodi baru diharapkan dapat memanfaatkan kegiatan pembinaan ini secara maksimal sehingga penerapan standar pendidikan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan kegiatan pembinaan ini diharapkan juga para pengelola dan pemilik Prodi dapat tetap berkomitmen untuk mempertahankan mutu pendidikan.
www.peraturan.go.id
2014, No.605
16
BAB IV TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PENUTUPAN PROGRAM STUDI DOKTER GIGI
A.
KONSEP DASAR
Pemerintah dan KKI pada hakekatnya tidak mengharapkan adanya penutupan Prodi dokter gigi di Indonesia. Hal ini karena sebuah Prodi pada saat dibuka telah secara matang dipersiapkan dengan baik dan izin operasional yang diberikan oleh pemerintah harus menjamin institusi pendidikan untuk mengikuti peraturan yang berlaku dan secara terus menerus menjaga mutu pendidikannya. Namun demikian pada perjalanannya ada kemungkinan sebuah Prodi baru tidak dapat memenuhi standar pendidikan yang telah disepakati sehingga proses belajar mengajar di Prodi tersebut tidak dapat berjalan lagi. karena itu bab ini disusun untuk mengantisipasi kondisi yang tidak diharapkan tersebut. Penutupan sebuah Prodi dilakukan setelah melalui berbagai tahap pembinaan bersama dan telah dipertimbangkan secara menyeluruh dampak akibat dari penutupan Prodi tersebut oleh pemerintah dan pengandil terkait.
B.
TATA CARA PENUTUPAN PROGRAM STUDI
Seperti telah dijelaskan di bab sebelumnya, bahwa berbagai kegiatan pembinaan telah dilakukan oleh pemerintah, KKI, dan pengandil lainnya. Pembinaan dilakukan secara terstruktur dan terus menerus agar kelemahan sebuah Prodi dapat terdeteksi secepatnya dan perbaikan dapat segera dilakukan. Namun apabila setelah dibina dan dilakukan upaya perbaikan ternyata institusi pendidikan tidak dapat memperbaiki kondisi Prodinya sehingga proses belajar mengajar tidak dapat berjalan lagi, maka KKI beserta seluruh pengandil akan merekomendasikan untuk ditutup. Sebelum direkomendasikan untuk ditutup, sebuah Prodi dapat diberi ‘sanksi’ untuk menghentikan atau mengurangi sementara penerimaan mahasiswa barunya. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi institusi pendidikan untuk fokus pada perbaikan program. Disini mahasiswa yang masih dalam proses pendidikan tetap harus dapat melakukan kegiatan sampai selesai pendidikannya. Apabila Prodi sudah dianggap siap untuk menjalankan kegiatan belajar mengajar lagi maka penerimaan mahasiswa dapat dibuka kembali. Penutupan Prodi dan penghentian sementara penerimaan mahasiswa baru oleh Prodi dilakukan oleh Ditjen Dikti tersebut setelah mendapatkan rekomendasi KKI.
www.peraturan.go.id
2014, No.605
17
BAGAN MEKANISME PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DOKTER GIGI
IZIN OPERASIONAL
PROPOSAL
VISITASI
YA
DIKTI
TIM VISITASI
TIDAK
TIM DESK EVALUASI
KKI
MEMENUHI SYARAT
TIDAK MEMENUHI SYARAT
INSTITUSI PEMOHON UNTUK PERBAIKAN SELAMA 1 TAHUN
www.peraturan.go.id
2014, No.605
18
CONTOH 1 FORMAT PROPOSAL
Cover Proposal: Proposal: PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS …………… atau UNIVERSITAS …….. Pendahuluan: Identitas Universitas dan Fakultas Induk : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Nama Universitas .......... dan Fakultas……… SK Pembentukan/Pendirian dari Mendiknas LAMPIRAN: FORMAT PROPOSAL Akreditasi Fakultas Induk (no.SK dan Nilai, bila dibawah FK/FKM/FF) Alamat No.Telepon, Fax, e-mail Nama Yayasan (Kalau milik masyarakat) (cat: dilampirkan dokumen SK diatas)
Tim Penyusun Proposal: 1. Nama-nama tim (dari institusi pengusul) 2. Rencana Struktur Organisasi Program Studi baru Visi dan Misi: Diuraikan visi dan misi program studi dengan mengacu pada visi dan misi dan visi universitas Tujuan : 1. Diuraikan tentang tujuan umum mengapa perlu dibuka program studi baru ini. 2. Diuraikan tentang tujuan khusus program studi ini, dan bila ada tujuan-tujuan yang khas (perincian khusus) di program studi yang baru ini sebaiknya di sampaikan disini. A. PENDIDIKAN Kurikulum 1. Diuraikan secara umum kurikulum yang akan digunakan. Kurikulum harus mengacu pada Standar Kompetensi Dokter Gigi yang telah ditetapkan oleh KKI dan diperbolehkan untuk di kembangkan sesuai kemampuan sarana, dosen, pendanaan, system pembelajaran dan perincian program studi yang akan didirikan. 2. Diuraikan pula metode pembelajaran yang akan digunakan dan pemetaan pelaksanaannya dalam pembelajaran mahasiswa.
www.peraturan.go.id
19
2014, No.605
Manajemen Pelaksanaan 1. Rekruitmen calon mahasiswa, diuraikan cara-cara rekruitmen: Kualifikasi mahasiswa Persyaratan administrasi Persyaratan akademik (tes potensi) Tahun pertama maksimal 50 mahasiswa Perkiraan waktu penerimaan (bulan, tahun) Perkiraan waktu pelaksanaan pendidikan/tahun akademik 2. Tenaga akademik, diuraikan tentang: Jumlah, kualifikasi dan bidang ilmu dosen tetap yang telah dimiliki saat ini Jumlah, kualifikasi dan bidang ilmu dosen luar biasa yang telah Diangkat/dimiliki saat ini Rencana rekruitmen pengadaan dosen 5 (lima) tahun kedepan 3. Tenaga Kependidikan (non dosen), diuraikan tentang: Tenaga administrasi akademik 4. Sarana dan prasarana, diuraikan antara lain tentang jumlah dan ukuran a) Ruang kuliah dan ruang diskusi termasuk AVA b) Ruang praktikum/laboratorium medic dasar c) Ruang pimpinan termasuk perabot d) Ruang dosen termasuk perabot e) Ruang administrasi akademik f) Ruang administrasi umum dan keuangan g) Ruang administrasi TI/ICT termasuk perangkat h) Ruang perpustakaan i) Ruang kemahasiswaan j) Ruang terbuka 5. Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan, uraian tentang : a) Bila telah memiliki sendiri, diuraikan tentang Standar RSGMP (lihat buku standar RSGMP yang telah disepakati) b) Bila telah memiliki namun belum memenuhi standard an berencana akan mengembangkan, maka dilampiri masterplan pengembangan RSGMP
www.peraturan.go.id
2014, No.605
20
B. PENELITIAN Diuraikan tentang rencana PROGRAM PENELITIAN program studi baru C. PENGABDIAN MASYARAKAT Diuraikan tentang rencana PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT program studi baru
Lapiran-lampiran: 1. Dilampirkan foto copy dokumen-dokumen pendukung maupun dokumen yang merupakan bagian dari proposal ini. 2. Semua dokumen, proposal disertai soft copy (CD R&W)
www.peraturan.go.id
21
2014, No.605
CONTOH 2 URAIAN PENJELASAN UNTUK PENYUSUNAN PROPOSAL Proposal disusun oleh kelompok kerja yang dibentuk secara khusus dan diberi surat tugas/keputusan, lengkap dengan susunan ketua dan anggotanya oleh institusi pengusul. Susunan anggota kelompok kerja sebaiknya diisi oleh personal yang memiliki kompetensi atau berpengalaman dalam pengelolaan pendidikan. Dalam hal penyusunan kelompok kerja institusi pengusul dapat menggunakan seorang konsultan. Proposal yang disusun harus mencakup komponen-komponen: a. Pendahuluan Dalam bab ini diuraikan filosofi dan rasional mengapa Prodi diusulkan untuk dibuka dan disertai alasan-alasannya berdasarkan studi kelayakan yang telah dilakukan sebelumnya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah aspek lingkungan sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat serta dukungan institusi pengusul yang turut membantu menentukan keberlanjutan Prodi dimasa mendatang. b. Indentitas Prodi dan Tata Pamong Indentitas Prodi mencakup nama Prodi, Nama Institusi Induk Pengusul (Universitas) dan atau Yayasan, Nama Pemilik beserta Surat Keputusan Pendiriannya; Alamat, Nomor telepon; Fax dan e-mail. c. Visi, Misi, Tujuan dan Karakteristik Prodi yang diusulkan Visi, Misi dan tujuan Prodi baru, harus dirumuskan secara jelas dengan mengacu pada visi, misi Universitas (Institusi Pengusul). Apabila ada karakteristik yang khas dari Prodi yang diusulkan, sebaiknya dirumuskan secara jelas, agar memberikan pembedaan dengan Prodi sejenis lainnya. Karakteristik dimaksud dapat berupa filosofi pendidikan, materi khusus pembelajaran dan metode yang digunakan dalam kurikulum dsb. d. Program Fungsi dan tugas pokok perguruan tinggi adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, oleh karena itu komponen-komponen manajemen untuk melaksanakan fungsi dan tugas pokok tersebut harus diuraikan secara jelas untuk kelancaran melaksanakan fungsi dan tugas tersebut. 1. Pendidikan:
www.peraturan.go.id
2014, No.605
22
a) Kurikulum Kurikulum Prodi harus mengacu pada Standar Kompetensi Dokter Gigi yang telah disahkan oleh KKI, namun juga harus dikembangkan berdasarkan visi, misi dan tujuan institusi pengusul. Kurikulum disampaikan dalam bentuk dokumen kurikulum yang memuat rancangan kurikulum berupa kompetensi lulusan, metode pembelajaran, materi pembelajaran dan evaluasi belajar. b) Rekruitmen mahasiswa Disini diuraikan sistem rekrutmen calon mahasiswa yang meliputi kualifikasi calon mahasiswa (lulus SMA jurusan IPA), persyaratan administrasi, test potensi akademik, rencana jumlah calon mahasiswa pada angkatan tahun pertama, kedua dan ketiga (maksimal 50 orang). c) Tenaga Akademik (dosen) Staf akademik/dosen sebagai pengampu cabang ilmu, khususnya cabang ilmu kedokteran gigi dipersyaratkan jumlahnya minimal sesuai dengan cabang ilmu kedokteran gigi, yaitu 11 (sebelas) cabang ilmu terdiri dari: Biologi Oral, Ilmu Material Kedokteran Gigi, Patologi Mulut dan Maksilofasial, Ilmu Bedah Mulut dan Maksilofasial, Ilmu Konservasi Gigi, Ilmu Kedokteran Gigi Anak, Ilmu Penyakit Mulut, Orthodonsi, Periodonsia, Prostodonsia, Radiologi Kedokteran Gigi. Pengadaan tenaga dosen tetap selanjutnya disesuaikan dengan tahapan proses pendidikan/pemetaan pelaksanaan kegiatan akademik dan harus dituangkan dalam dokumen rencana kerja institusi selama 5 (lima) tahun. Kualifikasi dosen adalah dokter gigi spesialis atau minimal magister. Mengingat Prodi dokter gigi adalah pendidikan akademik profesional, maka untuk proses pendidikan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dengan pendekatan student centered learning (SCL) seluruh dosen harus mengikuti pelatihan untuk memiliki sertifikat mengajar (AA, PEKERTI, fasilitator, dsb). d) Tenaga Kependidikan (administrasi dan penunjang akademik) Tenaga kependidikan terdiri atas tenaga administrasi pendidikan, administrasi keuangan, teknologi informasi, perpustakaan, laboratorium dental, laboratorium biomedik, simulator dental dan tenaga penunjang lain sesuai keperluan. e) Sarana dan Prasarana Disini diuraikan sarana dan prasarana yang telah tersedia, minimal
www.peraturan.go.id
23
2014, No.605
untuk kebutuhan 2 (dua) tahun pertama, yang meliputi: 1) Ruangan beserta peralatan/perabotan/fasilitas belajar: -
ruang kuliah besar (pleno)
-
ruang diskusi kelompok
-
ruang skills lab kedokteran gigi
-
ruang dental laboratorium dan biomedik
-
ruang dosen dan pimpinan
-
ruang administrasi akademik
-
ruang perpustakaan dan ruang baca
-
ruang kantor administrasi umum & keuangan
-
ruang kegiatan mahasiswa/BEM
-
ruang komputer dan fasilitas TI
2) Fasilitas audio visual (AVA) pengajaran, baik yang bersifat fixed maupun portable. f) Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan (RSGMP) Disini diuraikan tentang fasilitas kepaniteraan klinik pendidikan profesi yang ada dalam sebuah rumah sakit gigi & mulut pendidikan atau rumah sakit lainnya yang paling sedikit meliputi : 1) Lokasi dan status kepemilikan 2) Izin pendirian dan izin operasional lainnya 3) Tata pamong 4) Standar fasilitas rumah sakit gigi dan mulut pendidikan terutama yang terkait dengan fasilitas pendidikan profesi terutama jumlah dental unit (DU) yang disediakan. Rumah sakit gigi dan mulut pendidikan yang digunakan harus mempunyai izin operasional untuk menjamin kelancaran proses pendidikan dan tercapainya standar kompetensi lulusan. Ketersediaan rumah sakit gigi dan mulut pendidikan harus dipenuhi sejak awal pendirian, terutama untuk Pulau Jawa dan Bali. Jaminan ketersediaan rumah sakit gigi mulut pendidikan yang berupa rumah sakit jejaring harus dinyatakan dengan adanya perjanjian kerjasama antara kedua institusi (institusi pengusul dengan rumah sakit jejaring). g) Pendanaan Disini dijelaskan gambaran bagaimana institusi pengusul dalam
www.peraturan.go.id
2014, No.605
24
pengelolaan dana Prodi yang akan dibuka. Prinsip kejujuran, transparansi, akutanbilitas sistem keuangan merupakan jiwa pengelolaan keuangan, institusi pengusul minimal menguraikan: 1) Sumber dana (dihindari 100% pendanaan dari mahasiswa). 2) Perencanaan, penggunaan dan pelaporan dana. 3) Menjalankan akuntabilitas sesuai dengan peraturan universitas/institusi masing-masing dan atau peraturan pemerintah. 2. Penelitian Program penelitian yang direncanakan mendukung visi dan misi Prodi kedokteran gigi yang akan dibuka. Fokus penelitian ditujukan pada unggulan institusi pendidikan/universitas. Program penelitian dijelaskan sehingga terlihat bagaimana keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan penelitian. 3. Pengabdian Masyarakat Program pengabdian masyarakat dijelaskan untuk menunjang visi dan misi Prodi kedokteran gigi yang akan dibuka, mencakup kegiatan yang berkesinambungan (misalnya adanya daerah binaan) maupun yang insidentil. e. Dokumen Penunjang 1. Dokumen rencana strategis 5 (lima) tahun yang mencakup pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sarana prasarana dan sistem manajemen. 2. Dokumen dukungan dari instansi terkait di wilayah setempat. 3. Dokumen pendukung lainnya (misalnya: company profile, Akta/Badan Hukum Universitas/institusi pengusul, evaluasi diri/porto folio, dll). 4. Dokumen perjanjian kerjasama dengan pengandil terkait. 5. Surat keputusan, surat tugas kelompok kerja, dsb.
www.peraturan.go.id
2014, No.605
25
CONTOH 3 INSTRUMEN EVALUASI PROPOSAL DAN BORANG VISITASI
A. INSTRUMEN EVALUASI PROPOSAL 1.
Apakah institusi pengusul (universitas, fakultas), Dokumen memiliki izin operasional Pendukung YA
2.
Apakah institusi pengusul memiliki tata pamong / Dokumen struktur organisasi Pendukung YA
3.
Apakah PSKG memiliki dosen persyaratan yang telah ditetapkan YA
6.
TIDAK sesuai
dengan Dokumen Pendukung
TIDAK
Apakah PSKG memiliki perencanaan rekrutmen Dokumen dosen sesuai jumlah dan kualifikasi yang telah Pendukung ditetapkan YA
7.
TIDAK
Apakah institusi pengusul memiliki tata pamong / Dokumen struktur organisasi PSKG yang akan diusulkan Pendukung (beserta nama SDM) YA
5.
TIDAK
Apakah institusi pengusul memiliki tim task force / Dokumen tim penyusun beserta konsultan Pendukung YA
4.
TIDAK
TIDAK
Apakah PSKG memiliki tenaga kependidikan (non Dokumen dosen): Administrasi Akademik, Adm Umum dan Pendukung Keuangan, Administrasi Perpustakaan, Tenaga Laboraturium Dental dan Biomedik YA
TIDAK
www.peraturan.go.id
2014, No.605
8.
26
Apakah PSKG menyediakan sarana dan prasarana YA
9.
Dokumen Pendukung
TIDAK
Apakah PSKG menyediakan sarana dan prasarana Dokumen ruang kuliah termasuk ruang diskusi Pendukung YA TIDAK
9.A. Merupakan milik sendiri YA
TIDAK
9.B. Memiliki rencana pengembangan dalam rangka mendukung perkembangan aktifitas akademik YA TIDAK 10. Apakah PSKG menyediakan RSGMP YA
TIDAK
10.A. merupakan milik sendiri YA
TIDAK
Dokumen Pendukung
10.B. memiliki rencana pengembangan dalam rangka mendukung perkembangan aktifitas akademik YA TIDAK 11. Apakah PSKG menyediakan prasarana dan sarana Dokumen perkantoran Pendukung YA TIDAK 11.A. merupakan milik sendiri YA
TIDAK
11.B. memiliki rencana pengembangan dalam rangka mendukung perkembangan aktifitas akademik YA TIDAK 12. Apakah PSKG menyediakan prasarana dan sarana Dokumen ruang baca/perpustakaan Pendukung YA TIDAK 12.A. merupakan milik sendiri YA
TIDAK
12.B. memiliki rencana pengembangan dalam rangka mendukung perkembangan aktifitas akademik
www.peraturan.go.id
2014, No.605
27
YA
TIDAK
13. Apakah PSKG menyediakan prasarana dan sarana Dokumen ruang terbuka/halaman Pendukung YA TIDAK 13.A. Merupakan milik sendiri YA
TIDAK
13.B. Memiliki rencana pengembangan dalam rangka mendukung perkembangan aktifitas akademik YA TIDAK 14. Apakah PSKG menyediakan prasarana dan sarana Dokumen sistem informasi Pendukung YA TIDAK 14.A. Merupakan milik sendiri YA
TIDAK
14.B. Memiliki rencana pengembangan dalam rangka mendukung perkembangan aktifitas akademik YA TIDAK 15. Apakah PSKG memiliki dokumen Kurikulum sesuai Dokumen dengan Standar Kompetensi Dokter Gigi Pendukung YA TIDAK 15.A. Kurikulum unggulan YA
memiliki
pencirian/ke
khasan
/
TIDAK
15.B. Memiliki rencana pengembangan dalam rangka mendukung perkembangan Iptekdokgi dan Kebutuhan masyarakat YA TIDAK 16. Apakah PSKG memiliki pedoman dan tata laksana Dokumen Pendidikan Dokter Gigi Pendukung YA TIDAK 16.A. Apakah menggambarkan peraturan akademik, kemahasiswaan, bimbingan, konseling dan penjaminan mutu akademik YA TIDAK 16.B. Memiliki rencana pengembangan dalam rangka
www.peraturan.go.id
2014, No.605
28
mendukung perkembangan kebutuhan mahasiswa dan lulusan YA
Iptekdokgi penjaminan
dan mutu
TIDAK
17. Apakah PSKG memiliki dokumen tata rekrutmen calon mahasiswa YA TIDAK
cara Dokumen Pendukung
18. Apakah PSKG memiliki dokumen penunjang, baik dalam bentuk kerjasama, rekomendasi, dukungan pemerintah atau pihak lain dari stakeholders untuk membantu menjamin keberlanjutan operasional / penyeleggaraan YA TIDAK
Dokumen Pendukung
B. BORANG VISITASI No 1.
KOMPONEN
CUKUP KURANG
TDK ADA
KETERANGAN
PRASARANA DAN SARANA* Ruang Kuliah Ruang Diskusi Ruang Dosen Ruang Pimpinan Ruang Akademik
Administrasi
Ruang Administrasi Umum dan Keuangan Ruang Lab Medis Dental ** Ruang Perpustakaan Ruang Komputer/TI ** RSGMP *** Fasilitas Pendidikan Profesi 2.
SDM Dosen Tenaga Kependidikan
www.peraturan.go.id
2014, No.605
29
Tenaga Penunjang lainnya 3.
SISTEM PENDIDIKAN Buku Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Modul, Blok, Pembelajaran
Paket
Sistem Informasi Akademik Tata laksana Organisasi Tupoksi Tim Kurikulum 4.
LAIN-LAIN Rencana pengembangan Kerjasama
5.
WAWANCARA Komitmen Pimpinan Institusi dan Yayasan Pendanaan terutama sumber pendapatan dan pengelolaan Sistem mahasiswa
rekruitmen
Sistem rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan / penunjang Dukungan dan Kerjasama dengan stakeholders * termasuk perabotan ** termasuk peralatan dan instrumen *** menurut ketentuan/persyaratan/ketersediaan minimal RSGMP ANALISIS KESIMPULAN
TANDA TANGAN VISITOR KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA, MENALDI RASMIN
www.peraturan.go.id
