BUKTI SURAT PARA TERGUGAT Berikut ini bukti surat tergugat dalam perkara gugatan warga negara di Pengadilan Umum Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Juni 2010 dengan Nomor Registrasi Perkara 278/PDT.G/PN.JKT.PST: I.
Tergugat I dan Tergugat III 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Lembaga Tinggi Negara Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Tahun 2001 Membuktikan : a) Pembentukan Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah sesuai dengan amanat TAP MPR Nomor : X/MPR/2001 tanggal 9 Novemver 2001, sehingga Tergugat I dan Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan Hukum 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional Membuktikan: a) Dalam rangka mempersiapkan konsep Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, telah dibentuk Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional, sehingga Tergugat I dan Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan Hukum 3. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Membuktikan a) UU SJSN tidak memerintahkan bahwa peraturan pelaksana BPJS harus diterbitkan dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun. b) Pasal ini hanya mengatur tenggang waktu penyesuaian Badan Penyelenggara yang ada, yaitu Jamsostek, Taspen, Asabri, dan Taspen dengan UU SJSN dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun. 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Membuktikan: a) Presiden telah membentuk 1 (satu) Peraturan Presiden RI, sebagai implementasi Pasal 10 dan pasal 12 UU No. 40 Tahun 2004. 5. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 007/PUU-III/2005 tanggal 31 Agustus 2005 tentang Pengujian UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap UUD NRI Tahun 1945 Membuktikan: a) Putusan ini tidak mencantumkan pasal 52 UU No.40 tahun 2004, sehingga dalil Penggugat adalah keliru dan tidak berdasar atas hukum 6. Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional Membuktikan: a) Pembahasan RUU BPJS sedang berjalan. 7. Surat No. B-1123/M.Ses tentang Penambahan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU BPJS
Membuktikan: a) Pembahasan RUU BPJS sedang berjalan. 8. Surat No. B-1231/M.Sesneg/D-4/09/2010 tanggal 29 September 2010 Perihal Penambahan Wakil Pemerintah untuk Membahas RUU BPJS Membuktikan: a) Pembahasan RUU BPJS sedang berjalan. 9. Klipping koran kompas, 13 Mei 2011, Pemerintah ingin revisi UU SJSN Membuktikan: a) Pembahasan RUU BPJS sedang berjalan. II. Tergugat II 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 41A/DPR RI/I/20092010 tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014 Membuktikan: a) RUU BPJS menjadi prioritas pembahsan DPR pada tahun 2010 dilanjutkan pada tahun 2011 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor No. 02B/DPR RI/II/2010-2011 tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014 Membuktikan: a) RUU BPJS menjadi prioritas untuk dilakukan pembahasannya pada tahun 2010 yang dilanjutkan pada tahun 2011 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/DPR RI/I/2010-2011 tentang Pembentukan Panitia Khusus DPR RI Mengenai RUU BPJS Membuktikan: a) DPR RI menjalankan prolegnas yang telah ditetapkan dengan membentuk Pansus RUU BPJS 4. Laporan singkat Pansus RUU BPJS dengan agenda pembahasan DIM RUU BPJS Membuktikan: a) DPR RI dan Pemerintah telah memulai membahas RUU BPJS
III. Tergugat IV 1. http://pengetahuanhukum.blogspot.com/2009/05/konsep-citizen-lawsuit-diindonesia.html Membuktikan: a) Gugatan penggugat tidak memenuhi meknisme gugatan dengan terobosan hukum. Point 4, dalam blogspot tersebut tertulis, bahwa syarat gugatan Citizen Lawsuit adalah penggugat memberikan notifikasi berupa somasi selambat-lambatnya 2 bulan sebelum gugatan didaftarkan. Pada kenyataannya Tergugat IV tidak pernah menerima somasi penggugat. b) Tuntutan Penggugat, yaitu menuntut Tergugat untuk meminta maaf, tidak sesuai dengan mekanisme dan syarat gugatan CLS Dalam blogspot tersebut tertulis, petitum dalam gugatan harus berisi permohonan agar negara mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur umum (regeling) agar perbuatan melawan hukum berupa kelalaian
dalam pemenuhan hak warga negara tersebut di masa yang akan datang tidak terjadi lagi. c) Tuntutan Penggugat, yaitu meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat dengan ganti kerugian sebesar Rp.1,- (satu rupiah), sesuai dengan mekanisme dan syarat gugatan CLS. Dalam blogspot tersebut tertulis, Petitum dalam gugatan CLS tidak boleh mencantumkan permintaan ganti rugi materiil. 2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2008 tentang Susunan dan Tata Cara Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 110/M Tahun 2008 tentang Keanggotaan Dewan Jaminan Sosial Nasional 4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 36/PER/MENKO/KESRA/X/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional 5. Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional 6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 7. Program Legislasi Nasional RUU Tahun 2011, dimana RUU BPJS masuk didalamnya 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan 9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden IV Tergugat V 1. Fotokopy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementeriaan Negara 2. Fotokopy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 67 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Esolon I Kementerian Negara 3. Fotokopy artikel hukum tentang actio Popularis yang ditulis olrh Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, SH; dalam blogspot dengan alamat: http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/actio-popularis.html V Tergugat VI 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Membuktikan: a) Dalam pengelolaan keuangan negara telah dilakukan pemisahan kewenangan (pasal 6 UU No. 17 Tahun 2003, yaitu: bahwa Presiden selaku kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negaran sebagai bagian kekuasaan pemerintahan.
b) Menteri keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) pemerintah yang harus dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab terlaksananya check and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. c) Subbindang pengelolaan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi, kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan. 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan Membuktikan a) Untuk sampai pada tahap pengesahan, pembentukan peraturan perundangundangan melalui proses yang prosedural dan memerlukan waktu yang tidak singkat, dengan melewati tahap perencanaan, penyusunan, persiapan pembentukan, pembahasan yang melibatkan berbagai pihak khususnya Pemerintah dan DPR, 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Membuktikan a) Meski peraturan pelaksanaan UU SJSN belum tersusun, Pemerintah telah melaksanakan berbagai program jaminan sosial, yaitu di mana Pemerintah bersama DPR telah menetapkan UU Kesejahteraan Sosial 4. Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 Membuktikan: a) Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2005-2010, realisasi anggaran bantuan sosial mengalami peningkatan rata-rata 23,4 persen per tahun, yaitu Rp. 24,9 triliun (6,9 persen dari total belanja Pemerintah pusat). Dalam tahun 2005 diperkirakan menjadi Rp. 71,2 triliun (9,1 persen terhadap APBN-P 2010). Sedangkan realisasi penyerapan anggaran untuk bantuan sosial mengalami peningkatan dari 83,0 persen terhadap pagu alokasi anggaran dalam APBN-P 2010. b) Bantuan sosial tersebut mencakup: bantuan operasional Sekolah (BOS), beasiswa, pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan Rumah pemerintah sakit kelas III dan swasta melalui Askeskin/Jamkesmas. Dalam kurun waktu 2005-2010 mengalami peningkatan rata-rata 9,6 persen per tahun, yaitu dari Rp. 3,2 triliun (2005), menjadi Rp. 5,1 triliun (2010). Ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk miskin yang menerima jamkesmas, yaitu dari 60 jt jiwa menjadi 76,4 jiwa. 5. Berita pada harian kompas, Rabu 4 Mei 2011, “Menagih janji Pemerintah” Membuktikan a) Pemerintah antara wakilpres Boediono dengan sejumlah Menteri, tanggal 8 April 2011 memutuskan, pembahasan RUU BPJS tetap berlanjut.
VI Tergugat VII 1. Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantahapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Perundanga-unganan, Tahun 2010 Membuktikan: a) Kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, bukan merupakan kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, melainkan diprakrasai oleh Menteri Lembaga Non Departemen yang mengajukan usul penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya tugas untuk mempersiapkan RUU BPJS beserta peraturan pelaksanaannya bukanlah menjadi tanggung jawab Kemenhukham. b) Berdasarkan pasal 18 ayat (2), UU No. 10 Tahun 2004, tugas Kemenhukham adalah melakukan koordinasi pengharmonisasian, pembulatan, dan penetapan konsepsi peraturan perundang-undangan. 2. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. PPE.PP.02.03-356, tanggal 26 Juni 2009, perihal Penyampaian kembali RUU BPJS Membuktikan: a) Kemenhukham tidak lalai melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam pengharmonisasian, pembulatan,, dan pemantaban konsepsi peraturan perundang-undangan 3. Salinan Putusan Nomor 204/PDT.G/2008/PN.JKT.PST, 1 April 2009 mengenai penolakan gugatan untuk seluruhnya. Karena Presiden RI tidak menandatangani atau tidak meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (Convensi Pengadilan Tembakau) VII Tergugat VIII 1. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomo 322/Menkes/SK/V/2006 tentang Pedoman Penggunaan Dana Dekonsentrasi untuk Penanggulangan Masalah Kesehatan Berkenaan dengan Bencana Tahun 2006 Membuktikan a) Departemen Kesehatan telah menyiapkan dana dekonsentrasi untuk mengantisipasi bencana di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 590/Menkes/SKA/2007 tentang Tim Koordinasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM)-Askeskin Tahun 2007 Membuktikan: a) Departemen Kesehatan telah menjalankan Jamkesmas dengan efektif dan efisien. 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 483/MENKES/SK/V/2008 tentang Penerima Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskemas dan Jaringan untuk Tiap Kabupaten/Kota TA 2008 Membuktikan: a) Menerangkan bahwa besaran alokasi dana program Jamkesmas di puskesmas dan jaringannya telah berjalan secara terperinci dan akan diberikan secara bertahap untuk tiap kabupaten/kota melalui PT. POS Indonesia.
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 227/Menkes/SK/III/2009 tentang Penetapan Organisasi Masyarakat/LSM sebagai Penerima Dana Bantuan Sosial Kegiatan Sosialisasi Program Jamkesmas Tahun Anggaran 2009 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 307/MENKES/PER/V/2009 tentang Bantuan Sosial dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial RI No. 140/Menkes-Kesos/SKB/I1/2001 tentang Sosialisasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JPKM) 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 757/Menkes-kesos/SK/VII/2001 tentang Pembentukan Badan Pembinaan (Bapin) Penyelanggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JPKM) 8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 881/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Rencana Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Tahun 2000-2004 9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 918/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Sistem Informasi Managemen Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 686/Menkes/SK/VI/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jamkesmas
VIII Tergugat IX 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok 3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tata Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional 4. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia 5. Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R.70/Pre/09/2010 tanggal 2 September 2010 perihal Penunjukan Wakil untuk Membahas Rancangan Undang-Undang tentang BPJS yang ditujukan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. 6. Surat Presiden RI No. R72/Pres/09/2010 tanggal 16 September 2010 perihal Pembahan Wakil Pemerintah untuk Membahas RUU BPJS yang ditujukan Kepada DPR RI 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan
8. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 51/HUK/2003 tentang Program Jaminan Sosial bagi Masyarakat Rentan dan tidak Mampu Melalui Pola Asuransi Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen 9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 63/HUK/2003 tentang Pelaksanaan Asuransi Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Rentan 10. Profil Program Jaminan Kesejahteraan Sosial Melalui Askesos dan BKSP 11. Buku saku petugas lapangan Asuransi Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen 12. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial tahun 2009 13. Laporan Akuntabilitas Kinerja kementerian Sosial tahun 2010 14. Fotokopy Harian Kompas halaman 19, tanggal 25 Mei 2011 tentang Belum ada titik temu IX.
Tergugat X 1. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara 007/PUU-I 11/2005, Pengujian UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER-24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja 4. KTP 10 Perserta program jaminan sosial tenaga kerja di luar hubungan kerja
X.
Tergugat IX 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
