MODUL PERPAJAKAN 1 KATA PENGANTAR

MODUL PERPAJAKAN 1 PRODI AKUNTANSI UPJ

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan YME karena atas rahmatNya penyusun dapat menyelesaikan Modul Perpajakan 1. Modul ini berisikan kumpulan soal terpilih untuk mata kuliah Perpajakan 1.

Penyusun berharap modul ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat membantu untuk lebih memahami materi Perpajakan 1 serta dapat menambah kemahiran dan keahlian dalam menyelesaikan beberapa variasi soal.

Penyusun mengucapkan terima kasih dan selamat mempelajari Modul Laboratorium Perpajakan 1.

Selamat Mencoba,

Penyusun

1


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI Pengantar Perpajakan NPWP dan NPPKP Surat Pemberitahuan (SPT) Pembukuan dan Pencatatan PPh 21 PPh 22 PPh 23 PPh 24 PPh 15 PPh 25

………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

1 2 3 6 8 15 22 32 38 44 45 52

2


Pengantar Perpajakan  Definisi pajak menurut UU No.28 tahun 2007 : Pajak adalah kontribusi wajib kepada Conceptual Framework for Financial Reporting

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yg bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  Fungsi pajak : o

Fungsi

Penerimaan

(Budgetair)

:

berfungsi

sebagai

sumber

dana

yang

diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah o

Fungsi Mengatur (Reguler) : berfungsi sebagai alat untuk mengatur/melaksanakan kebijakan di bidang sosial ekonomi

 Pengelompokkan pajak : o

Menurut golongan :  Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)  Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

o

Menurut sifat :  Pajak subyektif, yaitu pajak yang yang pengenaannya memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaaan subyeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).  Pajak obyektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan obyeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya

kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi

subyek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) o

Menurut lembaga pemungut :  Pajak Pusat, yaitu pajak yg dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, PPnBM, BPHTB serta Bea Materai.  Pajak Daerah, yaitu pajak yg dipungut oleh pemerintah daerah (propinsi, kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah dibedakan menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

3

MODUL PERPAJAKAN 1 PRODI AKUNTANSI UPJ 

Sistem pemungutan pajak o

Official Assessment System : sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

o

Self Assessment System : sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

o

Withholding System : sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang.



Cara pemungutan pajak o

Stelsel nyata (riil stelsel) : pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

o

Stelsel anggapan (fictive stelsel) : pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak terutang untuk tahun pajak berjalan.

o

Stelsel campuran : merupakan perpaduan antara Fictive Stelsel dengan Riil Stelsel. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung dengan anggapan penghasilan sama dengan tahun sebelumnya, kemudian diakhir tahun pajak akan dikoreksi berdasarkan objek yang sesungguhnya.



Asas pemungutan pajak. o Asas menurut falsafah hukum, hukum pajak harus berdasarkan pada keadilan. o Asas yuridis. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang. o Asas Ekonomi. Pemungutan pajak tidak menggangu kehidupan ekonomi masayarakat. o Asas untuk memungut Pajak Penghasilan :  Asas sumber : negara berhak mengenakan pajak atas

penghasilan yang

bersumber atau berasal dari wilayahnya tanpa memperhatikan di mana tempat tinggal Wajib Pajak apakah di wilayahnya atau di luar wilayahnya.  Asas domisili : Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayahnya baik atas penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.  Asas kebangsaan : Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan status kewarganegaraan atau kebangsaan seorang Wajib Pajak.

4

MODUL PERPAJAKAN 1 PRODI AKUNTANSI UPJ 

Tarif Pajak o Tarif pajak sebanding/proporsional Tarif berupa prosentase tetap, terhadap berapapun jumlahnya yang dikenai pajaksehingga besarnya pajak terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. o Tarif pajak tetap Tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlnya yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang. o Tarif pajak progresif Tarif pajak yang prosentasenya semakin besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar. o Tarif pajak degresif Tarif pajak yang prosentasenya semakin kecil apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar.

5


NPWP dan NPPKP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Conceptual Framework for Financial Reporting

Surat Keterangan Terdaftar

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)

6

MODUL PERPAJAKAN 1 PRODI AKUNTANSI UPJ Latihan : 1.

Jelaskan yang dimaksud dengan Subyek Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi dan Subyek Pajak Dalam Negeri Badan!

2.

Sebutkan siapa saja yang bukan merupakan subyek pajak!

3.

Jelaskan apa yang dimaksud dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)!

4.

Sebutkan fungi NPWP!

5.

NPWP dapat dihapus oleh Dirjen Pajak jika memenuhi 2 kriteria. Sebutkan kedua kriteria tersebut!

6.

Sebutkan ancaman hukuman yang akan diberikan jika terbukti menyalahgunakan NPWP dan NPPKP yang merugikan negara!

7.

Jelaskan apa yang dimaksud dengan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)!

7


Surat Pemberitahuan (SPT) 1. Kode Akun Pajak 411121 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 21 Kode Jenis Setoran 100

Jenis Setoran

Keterangan

untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan. 200 Tahunan PPh Pasal 21 untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21. 401 PPh Final Pasal 21 Pembayaran untuk pembayaran PPh Final Pasal 21 pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, sekaligus atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pensiun, dan Uang Pesangon. Pesangon 402 PPh Final Pasal 21 atas untuk pembayaran PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain honorarium atau imbalan lain yang diterima yang diterima Pejabat Negara, Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya. pensiunnya 2. Kode Akun Pajak 411122 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22

Kode Jenis Setoran

Masa PPh Pasal 21

Jenis Setoran

100

Masa PPh Pasal 22

900

Pemungut PPh Pasal 22

Keterangan untuk pembayaran pajak yang harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan. untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut.

3. Kode Akun Pajak 411123 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22 Impor

Kode Jenis Setoran

Jenis Setoran

100

Masa PPh Pasal 22 Impor

199

Pembayaran Pendahuluan skp PPh Pasal 22 Impor

300

STP PPh Pasal 22 Impor

Keterangan untuk pembayaran pajak yang harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 atas transaksi impor termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan. untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 22 Impor. untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 22 atas transaksi impor. 8

MODUL PERPAJAKAN 1 PRODI AKUNTANSI UPJ 4. Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23 Kode Jenis Setoran

Jenis Setoran

100

Masa PPh Pasal 23

101

PPh Pasal 23 atas Dividen

102

PPh Pasal 23 atas Bunga

103

PPh Pasal 23 atas Royalti

104

PPh Pasal 23 atas Jasa

Keterangan untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor (selain PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa). untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas dividen. untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas bunga. untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas royalti. untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas jasa.

5. Kode Akun Pajak 411125 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Kode Jenis Setoran

Jenis Setoran

100

Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi

untuk pembayaran Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi yang terutang.

Tahunan PPh Orang Pribadi

untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.

200

Keterangan

6. Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan Kode Jenis Setoran 100

200

Jenis Setoran

Keterangan

Masa PPh Pasal 25 Badan

untuk pembayaran Masa PPh Pasal 25 Badan yang terutang.

Tahunan PPh Badan

untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.

9

MODUL PERPAJAKAN 1 PRODI AKUNTANSI UPJ Surat Setoran Pajak (SSP)

10

MODUL PERPAJAKAN 1 PRODI AKUNTANSI UPJ Surat Pemberitahuan (SPT) SPT PPh 21 Orang Pribadi (1770SS)

1770 SS

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM BERI TANDA 'X' PADA

WAJIB PAJAK

IDENTITAS

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

SEBELUM MENGISI BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN

▪ ▪

(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

H.03

SPT PEMBETULAN KE

H.01

H.02

DIISI OLEH PETUGAS KPP

BARCODE DITEMPEL DISINI

- ….

:

NPWP

I.01

NAMA WAJIB PAJAK

I.02 :

2 0

SPT TAHUNAN

PERHATIAN :

▪

TAHUN PAJAK

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

-

-

Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal A. PAJAK PENGHASILAN 1 2

Penghasilan Bruto dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan dan Penghasilan Netto dalam Negeri Lainnya

Pengurangan (Diisi jumlah pengurangan dari Formulir 1721-A1 angka 13 atau 1721-A2 angka 13)

3

TK/

Penghasilan Tidak Kena Pajak

K/

A.03

1

A.01

2

A.02

3

A.06

K/I/ A.04

A.05

(Diisi jumlah PTKP dari Formulir 1721-A1 angka 17 atau 1721-A2 angka 16)

4

Penghasilan Kena Pajak ( 1 - 2 - 3 )

4

A.07

5

Pajak Penghasilan Terutang

5

A.08

6

Pajak Penghasilan yang telah Dipotong oleh Pihak Lain

6

A.09

7

A.12

7

a.

A.10

Pajak Penghasilan yang harus Dibayar Sendiri *

b.

A.11

Pajak Penghasilan yang Lebih Dipotong

(5-6)

B PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK 8

Dasar Pengenaan Pajak/Penghasilan Bruto Pajak Penghasilan Final

8

B.01

9

Pajak Penghasilan Final Terutang

9

B.02

10

B.03

11 Jumlah Keseluruhan Harta yang Dimiliki pada Akhir Tahun Pajak

11

C.01

12 Jumlah Keseluruhan Kewajiban/Utang pada Akhir Tahun Pajak

12

C.02

10 Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak C DAFTAR HARTA DAN KEWAJIBAN

PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas. -

P.01

dd

mm

yyyy TANDA TANGAN

* Apabila terdapat Paj ak Penghasilan yang harus dibayar sendiri, Waj ib Paj ak harus melampirkan asli SSP lembar ke-3

11


SPT PPh 22 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 22


Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22

SPT Normal SPT Pembetulan Ke-

Masa Pajak /

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK 1. NPWP

:

2. Nama

:

3. Alamat

:

-

BAGIAN B. OBJEK PAJAK Uraian

Nilai Objek Pajak (Rp) (3)

KAP/KJS

(1)

(2)

1. Badan Usaha Industri/Eksportir 2. Penjualan Barang yang tergolong Sangat Mewah 3. Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk 4. Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai*) a. API b. Non API 5. Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai) 6. Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha Selain Pertamina a. SPBU/Agen/Penyalur (Final) b. Pihak lain (Tidak Final) 7. ………………………………………………………………………………

PPh yang Dipungut (Rp) (4)

411122/100 411122/403 411122/100 411122/100 411122/100 411122/100

411122/401 411122/100

JUMLAH Terbilang …………………………….…………………...…………………………………………………………………………………………………………….………………………..……………… *) Coret yang tidak perlu

BAGIAN C. LAMPIRAN 1.

Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha selain Pertamina).

2.

Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor oleh importir atau Pembeli Barang sebanyak:

lembar

(Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina).

3.

lembar

SSP yang disetor oleh Pemungut Pajak sebanyak:

(Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai).

4.

Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Importir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).

5.

Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).

6.

Daftar rincian penjualan dan retur penjualan (dalam hal ada penjualan retur).

7.

Risalah lelang (dalam hal pelaksanaan lelang).

8.

Surat Kuasa Khusus.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN

KUASA WAJIB PAJAK

Melalui Pos

NPWP

Tanggal

Nama

Tanda Tangan & Cap

Diisi Oleh Petugas SPT Masa Diterima: Langsung dari WP

Tanggal

2 tanggal bulan

0

2 tanggal bulan

0 tahun

Tanda Tangan

tahun

F.1.1.32.02

12


SPT PPh 23 SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.

SPT Normal

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26


SPT Pembetulan Ke-

Masa Pajak

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan

/

Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK 1.

NPWP

:

2.

Nama

:

3.

Alamat

:

-

BAGIAN B. OBJEK PAJAK 1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong Uraian

KAP/KJS

Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)

PPh yang Dipotong (Rp)

(1)

(2)

(3)

(4)

1. Dividen *)

411124/101

2. Bunga **)

411124/102

3. Royalti

411124/103

4. Hadiah dan penghargaan

411124/100

5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)

411124/100

6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008 : a. Jasa Teknik b. Jasa Manajemen c. Jasa Konsultan

411124/104 411124/104 411124/104

d. Jasa lain :****) 1)

…………………………...………………………………………………………………………

2)

…………………………...………………………………………………………………………

3) …………………………...……………………………………………………………………… 7. ….…………………………….……………….……….….………….………….…… JUMLAH Terbilang 2.

…………………………………………………………….…………………………………………….………………………..…………………………

PPh Pasal 26 yang telah Dipotong Uraian

KAP/KJS


Perkiraan Penghasilan Neto (%)


(2)

(3)

(4)

(5)

(1) 1. Dividen

411127/101

2. Bunga

411127/102

3. Royalti 4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta

411127/103

5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan 6. Hadiah dan penghargaan

411127/104

7. Pensiun dan pembayaran berkala 8. Premi swap dan transaksi lindung nilai

411127/100

9. Keuntungan karena pembebasan utang 10. Penjualan harta di Indonesia

411127/100

11. Premi asuransi/reasuransi 12. Penghasilan dari pengalihan saham

411127/100

13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak JUMLAH

411127/105

Terbilang

411127/100 411127/100 411127/102 411127/100 411127/100

……………..…………………………………………………………………………………………………………….………………………..…………………………

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri.

***) Kecuali sewa tanah dan bangunan.

**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP OP.

****) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.


Surat Setoran Pajak :

2.

Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.

3.

Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 :

lembar.

4.

Surat Kuasa Khusus.

5.

Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif

lembar.

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. KUASA WAJIB PAJAK

Melalui Pos

Tanggal

PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN Nama NPWP Tanda Tangan & Cap

2

Tanggal tanggal bulan

F.1.1.32.03


0 tahun

2 tanggal bulan

0 tahun

Tanda Tangan

Lam piran IV.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nom or PER- 53/PJ/2009

13

MODUL PERPAJAKAN 1 PRODI AKUNTANSI UPJ Latihan : 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT)! 2. Kapan batas waktu penyampaian SPT? 3. Kriteria apa saja yang menyebabkan SPT dianggap tidak disampaikan? 4. Sebutkan denda (sesuai SPT masing-masing) apabila menyampaikan SPT lewat dari waktu yang telah ditentukan! 5. Apabila WP membayar pajak melewati batas waktu yang telah ditentukan, sanksi administrasi apa yang akan dikenakan dan berapa besarannya? 6. Sebelum menyampaikan SPT, WP harus membayar pajak terlebih dahulu. Surat apa yang digunakan untuk membayar pajak, berapa rangkap harus disiapkan dan untuk siapa saja masing-masing rangkap tersebut? 7. Andi melaporkan SPT PPh Orang Pribadi tahun 2014 pada tanggal 5 April 2015. Sanksi administrasi apa yang akan dikenakan terhadap Andi dan berapa besarannya? 8. PPh pasal 23 masa Januari 2016 baru dibayarkan PT.A pada tanggal 30 Mei 2016. Hitunglah bunga pajak yang harus dibayar PT.A atas keterlambatan pembayaran pajak tersebut! 9. PT. ABC akan membayar PPh Pasal 23 atas jasa sebesar Rp 3.540.000 untuk bulan Maret 2016. Buatlah SSP nya! 10. PT. ABC akan membayar pajak tersebut di atas (no.9) pada tanggal 10 April 2016, tetapi tanggal 10 April 2016 adalah hari Sabtu. Hari dan tanggal berapa PT. ABC bisa membayar pajak?

14


PEMBUKUAN DAN PENCATATAN  Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yg meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. Wajib melakukan pembukuan : 

WP Badan



WP OP yang peredaran bruto per tahun ≥ Rp 4.800.000.000

 Pencatatan harus dapat menggambarkan antara lain: 

Peredaran atau penerimaan bruto dan/atau jumlah penghasilan bruto yg diterima dan/atau diperoleh;



Penghasilan

yang

bukan objek pajak dan/atau

penghasilan

yang

pengenaan pajaknya bersifat final. Wajib melakukan pencatatan : 

WP OP yang peredaran bruto per tahun < Rp 4.800.000.000

10 Ibukota propinsi : Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, Pontianak. Lampiran I Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP-536/PJ./2000 Tanggal : 29 Desember 2000

DAFTAR PERSENTASE NORMA PENGHITUNGAN UNTUK PEREDARAN USAHA, PENERIMAAN BRUTO PEKERJAAN BEBAS KURANG DARI Rp. 600.000.000,00

N NO. KODE URUT

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

WAJIB PAJAK PERSEORANGAN JENIS USAHA

10000 PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN, PERBURUAN DAN PERIKANAN 11000 Pertanian tanaman pangan 12111 Kelapa dan kelapa sawit 12113 Kopi 12131 Tembakau 12132 Teh 12141 Pertanian tanaman karet 12161 Tebu

10 IBU KOTA PROP

KOTA PROP LAINNYA

DAERAH LAINNYA

15 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5

15 11 11 11 11 11 11

15 10 10 10 10 10 10

15

MODUL PERPAJAKAN 1 PRODI AKUNTANSI UPJ 13.

14.

22.

25.

26.

27.

28.

44.

50. 51. 52. 53.

54. 55.

17000 Perikan laut. - Meliputi usaha penangkapan, pengambilan hasil laut. Pemeliharaan dan pelayanan perikanan laut yang dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak, seperti sortasi, gradasi, persiapan lelang ikan dan lain-lain. 18300 Perikanan darat - Meliputi usaha budidaya ikan, pemeliharaan, pembibitan, penangkapan dan pengambilan hasil serta pelayanan perikanan darat yang dilakukan atas dasar balas jasa/kontrak. 20000 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 25000 Penambangan dan penggalian garam - Meliputi usaha penggalian, penguapan garam di tambak/ empang termasuk usaha pengumpulan, pembersihan, penggilingan dan pengolahan dengan cara lain terhadap mineral tersebut. 30000 INDUSTRI PENGOLAHAN 31110 Pemotongan hewan dan pengawetan daging - Seperti pemotongan hewan, pemotongan kulit, penjemuran tulang,pensortiran bulu, pembuatan sosis, kaldu dan pasta daging. 31120 Industri Susu dan Makanan dari Susu. - Seperti pembuatan susu kental/bubuk/asam, pembuatan , mentega, keju dan es krim dari susu 31130 Industri pengolahan, pengawetan buah-buahan dan sayur-sayuran. - Seperti pengalengan, pengasinan, pemanisan, pelumatan, pengeringan buah-buahan dan sayur-sayuran. 31140 Industri Pengolahan dan Pengawetan ikan dan sejenisnya. - Seperti pengalengan, penggaraman, pengasaman, pembekuan ikan dan sejenisnya. 31340 Industri minuman ringan. 32000 INDUSTRI TEKSTIL, PAKAIAN JADI DAN KULIT 32100 Industri tekstil 32200 Industri pakaian jadi, kecuali untuk keperluan kaki. 32300 Industri kulit dan barang dari kulit, kecuali untuk keperluan kaki. 32400 Industri barang keperluan kaki. 33000 INDUSTRI KAYU DAN BARANG DARI KAYU, TERMASUK PERABOT RUMAH TANGGA. 33100 Indusri kayu dan barang dari kayu, bambu, rotan dan kayu. 33200 Industri perabot serta kelengkapan rumah tangga dan alat dapur dari kayu, bumbu dan rotan.

25

23

22

25

23

22

11

11

11

15

14.5

14

12.5

10

8.5

15

14.5

14

15 15

14.5 14.5

14 14

13.5

13

12.5

13.5

13

12.5

17.5 17

16.5 16

16 15

15

13.5

12.5

15

13.5

12.5

34000 INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS,

16


56. 57.

58. 59. 60.

61.

64. 65.

106.

107.

108.

PERCETAKAN DAN PENERBITAN. 34100 Industri kertas, barang dari kertas dan sejenisnya 34200 Industri percetakan dan penerbitan - Seperti uaha percetakan secara stensil, offset lithografi untuk segala jenis cetakan termasuk penjilidan buku dan penerbitan hasil/ barang cetakan. 35000 INDUSTRI KIMIA DAN BARANG-BARANG DARI BAHAN KIMIA, MINYAK BUMI, BATUBARA, KARET, DAN PLASTIK. 35100 Industri bahan kimia. 35200 Industri kimia lain. 35220 Industri Farmasi dan Jamu. - Seperti pembuatan/fabrikasi dan pengolahan bahan obat, bahan pembantu dan bahan pengemas obat, pembuatan dan pengolahan obat-obatan yang berbentuk jadi, pengolahan bahan jamu (simplisia) dan macam-macam jamu (misalnya berbentuk pil, kapsul, bubuk dan bentuk cairan). 35230 Industri sabun, bahan pembersih keperluan rumah tangga, kosmetika dan sejenisnya. - Yaitu pembuatan sabun dalam berbagai bentuk termasuk industri detergent, bahan pembersih rumah tangga lainnya dan tapal gigi dan pembuatan berbagai macam kosmetika kecuali minyak wangi sintetis dan minyak atsiri. 35500 Industri karet dan barang dari karet. 35600 Industri barang dari plastik. - Seperti industri pipa dan slang dari plastik, industri barang plastik untuk keperluan kaki, industri barang plastik lembaran, industri media rekam dari plastik dan indutri barangbarang plastik lainnya. 62000 PERDAGANGAN ECERAN 62200 Perdagangan eceran barang-barang kelontong, supermarket dan warung langsam. - Yaitu perdagangan eceran macam-macam hasil industri untuk keperluan rumah tangga, kantor, sekolah, maupun keperluan perorangan seperti toko kelontong, toko serba ada, supermarket dan warung langsam 62310 Perdagangan eceran hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perburuan. - Meliputi usaha perdagangan, eceran hasil pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perburuan. 62320 Perdagangan eceran hasil industri (bahan) makanan, minuman dan hasil pengolahan tembakau. - Seperti daging segar ataupun yang diawetkan, susu, buah-buahan, sayur-sayuran dan hasil perikanan yang diawetkan, macam-macam

14.5

13

12

14.5

13

12

13 13

12.5 12.5

11 11

20

19

18

17 17.5

16 16.5

15 16

17.5

16.5

16

30

25

20

20

15

15

25

20

20

17


109.

110.

111.

118.

119.

minyak makan hasil penggilingan biji-bjian keras (beras, kopi, jagung dan sejenisnya), macam-macam tepung gula, dan hasil pengolahan gula, teh, es batu, makanan dari kedelai, kerupuk, bumbu masak, macammacam minuman (keras dan ringan) dan hasil pengolahan tembakau (rokok, tembakau shag dan bumbu rokok). 62410 Perdagangan eceran tekstil, pakaian jadi hasil pemintalan , pertenunan, perajutan, hasil pengolahan kulit, termasuk barang keperluan kaki. - Seperti tekstil, pakain jadi, kain batik, macammacam benang, tali-temali, karpet/ permadani dari bahan tekstil macam-macam hasil perajutan, kulit/ kulit imitasi, barang-barang dari kulit dan barang-barang keperluan kaki. 62420 Perdagangan eceran perabotan rumah tangga dan dapur. - Seperti furniture (baik dari kayu, rotan, plastik dan logam), alat-alat perlengkapan dapur, barang-barang pecah belah dan lain sejenisnya. 62422 Perdagangan eceran barang-barang elektronik, perlengkapan listrik, alat komunikasi, fotografi dan optik. - Yaitu barang-barang elektronik seperti radio, kaset/tape recorder, televisi, video, amplifier dan perlengkapan sound sytem, alat-alat perlengkapan listrik seperti dinamo, transformer, macam-macam kabel listrik, lampu pijar TL, sekring, alat-alat rumah tangga seperti setrika listrik, alat pengaduk, kipas angin, alat komunikasi dan optik seperti fotografi, optik pesawat telepon, telegraf/telex. Pemancar radio, telecall, intercome dan sejenisnya. Macam-macam lensa dan kamera, mikroskop, proyektor dan sejenisnya.

30

25

20

30

25

20

30

25

20

63000 RUMAH MAKAN DAN MINUM 63100 Rumah makan dan minum - Seperti restoran/rumah makan, night club, catering, restorasi kereta api, cafetaria, kantin, warung nasi/kopi dan sejenisnya, tidak termasuk night club, restoran dan bar yang merupakan salah satu fasilitas hotel dan penginapan.

25

20

20

64000 HOTEL DAN PENGINAPAN 64100 Hotel dan penginapan - Seperti hotel, hostel, motel, losmen, dan sejenisnya termasuk fasilitas restoran, bar dan night clubnya.

25

20

20

70000 ANGKUTAN PENGGUDANGAN DAN KOMUNIKASI

18

MODUL PERPAJAKAN 1 PRODI AKUNTANSI UPJ 121. 123.

124.

140.

141. 142. 143. 144.

151.

152. 153.

182. 183.

71200 Angkutan jalan raya 71400 Jasa angkutan darat - Seperti jalan tol, parkir kendaraan, terminal, penyewaan mobil/truk tanpa pengemudi. 72100 Angkutan samudera dan perairan pantai - Seperti pelayaran samudera, pelayaran antar pulau dan peleyanan pantai. 80000 KEUANGAN ASURANSI, USAHA PERSEWAAB BANGUNAN, TANAH DAN JASA PERUSAHAAN. - Meliputi usaha persewaan/jual-beli barangbarang tidak bergerak (bangunan dan tanah yang disiapkan untuk bangunan), real estate (yang tidak melakukan konstruksi) yangmenjual tanah, broker dan manager yang mengurus persewaan pembelian, penjualan dan penaksiran nilai tanah/bangunan atas balas jasa/kontrak. 82910 Jasa hukum - Meliputi usaha jasa pengacara/ advoka seperti lembaga bantuan hukum Peradin, Pusbadhi dan lain sejenisnya. 82910 Notaris 82910 Pembuatan akte tanah 82910 Penasehat hukum (advokat) 82920 Jasa akuntansi dan pembukuan. - Meliputi usaha jasa pengurusan Tata Buku dan pemeriksaan, pembukuan seperti kantorkantor akuntan dan lembaga konsultan audit lainnya. 90000 JASA KEMASYARAKATAN DAN SOSIAL 92000 Jasa pendidikan - Yaitu pendidikan formal mulai dari pra sekolah (TK), SD, SLTP, SLTA dan Akademi/Perguruan Tinggi . 93210 Jasa Kesehatan 93213 Dokter 00000 KEGIATAN YANG TIDAK JELAS BATASANNYA DAN KEGIATAN LAIN YANG BELUM TERLIPUT. 00000 Pedagangan perantara/ komisioner. 00000 Kegiatan lain yang tidak jelal batasannya dan kegiatan yang belum terliput dalam salah satu golongan tersebut diatas.

20

15

15

25

20

20

13.5

13

12.5

20

17.5

17

51 55 55 51

48.5 50 50 48.5

48.5 50 50 48.5

36

35

35

30 30 45

27.5 27.5 42.5

25 25 40

40

35

35

40

35

35

19

MODUL PERPAJAKAN 1 PRODI AKUNTANSI UPJ Latihan : 1. Hadi tinggal di Jakarta membuka toko kelontong di depan rumahnya yang menyediakan kebutuhan sehari-hari. Penghasilan bruto / tahun sebesar Rp 30.000.000, berapakah penghasilan neto Pak Hadi?

2. Wayan tinggal di Denpasar, beliau mempunyai kantor jasa hukum. Penghasilan bruto / tahun sebesar Rp 50.000.000, berapakah penghasilan neto Pak Wayan? 3. Edi tinggal di Tangerang Selatan, membuka usaha warung nasi. Penghasilan bruto per bulan adalah sebagai berikut : Bulan

Penghasilan Bruto

Januari

Rp 2.000.000

Februari

Rp 2.300.000

Maret

Rp 2.100.000

April

Rp 1.900.000

Mei

Rp 2.200.000

Juni

Rp 2.300.000

Juli

Rp 2.500.000

Agustus

Rp 2.400.000

September

Rp 2.200.000

Oktober

Rp 2.100.000

November

Rp 2.300.000

Desember

Rp 2.000.000

Berapakah penghasilan neto Edi per tahun?

4. Surya tinggal di Tangerang Selatan, membuka toko handphone di ITC BSD. Penghasilan bruto per bulan adalah sebagai berikut : Bulan

Penghasilan Bruto

Januari

Rp 10.000.000

Februari

Rp 12.300.000

Maret

Rp 12.100.000

April

Rp 11.900.000

Mei

Rp 12.200.000

Juni

Rp 12.300.000

Juli

Rp 12.500.000

Agustus

Rp 12.400.000 20

MODUL PERPAJAKAN 1 PRODI AKUNTANSI UPJ September

Rp 12.200.000

Oktober

Rp 12.100.000

November

Rp 12.300.000

Desember

Rp 12.000.000

Berapakah penghasilan neto Surya per tahun?

21


PPh 21 Tarif Pajak Pasal 17 UU PPh Tahun 2000 Wajib Pajak Pribadi

No

Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif Pajak Tarif Pajak (NPWP) (Non NPWP)

1 Sampai dengan Rp 50.000.000

5%

6%

2 Diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000

15%

18%

3 Diatas Rp 250.000.00 s/d Rp 500.000.000

25%

30%

5 Diatas Rp 500.000.000

30%

36%

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) a) Rp 36.000.000 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi; b) Rp 3.000.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; c) Rp 3.000.000 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami d) Rp 3.000.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Skema penghitungan PPh pasal 21 untuk Karyawan/pegawai tetap : Gaji pokok per bulan

Rp xxx

Ditambah : - Premi asuransi, kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja

Rp xxx

- Tunjangan-tunjangan lainnya/perbulan

Rp xxx (+)

Penghasilan bruto perbulan

Rp xxx

Dikurangi: - B. jabatan/bulan

Rp xxxx (maksimal 500.000/bulan atau 6.000.000/tahun)

- Iuran dana pensiun/bln

Rp xxxx

hanya yang dibayar

- THT atau JHT/bulan

Rp xxxx (+)

oleh karyawan

Penghasilan netto perbulan

Rp xxx (-) Rp xxx

Penghasilan netto pertahun =Penghasilan netto perbulan x 12 bulan .....................

Rp xxx

Dikurangi: - PTKP per tahun

Rp xxx (-)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) per tahun

Rp xxx

PPh 21 per tahun = Tarif pajak x PKP per tahun PPh 21 per bulan = PPh 21 per tahun 12 bulan 22

MODUL PERPAJAKAN 1 PRODI AKUNTANSI UPJ SPT PPh 21 untuk pemberi kerja (Form 1721)

23


24


25

MODUL PERPAJAKAN 1 PRODI AKUNTANSI UPJ SPT PPh 21 untuk karyawan (Form 1770)

1770 SS

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM BERI TANDA 'X' PADA

WAJIB PAJAK

IDENTITAS

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

SEBELUM MENGISI BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN

▪ ▪

(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

H.03

SPT PEMBETULAN KE

H.01

H.02

DIISI OLEH PETUGAS KPP

BARCODE DIT EMPEL DISINI

- ….

:

NPWP

I.01

NAMA WAJIB PAJAK

I.02 :

2 0

SPT TAHUNAN

PERHATIAN :

▪

TAHUN PAJAK


-

-

Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal A. PAJAK PENGHASILAN 1 2

Penghasilan Bruto dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan dan Penghasilan Netto dalam Negeri Lainnya

Pengurangan (Diisi jumlah pengurangan dari Formulir 1721-A1 angka 13 atau 1721-A2 angka 13)

3

TK/

Penghasilan Tidak Kena Pajak

K/

A.03

1

A.01

2

A.02

3

A.06

K/I/ A.04

A.05

(Diisi jumlah PTKP dari Formulir 1721-A1 angka 17 atau 1721-A2 angka 16)

4

Penghasilan Kena Pajak ( 1 - 2 - 3 )

4

A.07

5

Pajak Penghasilan Terutang

5

A.08

6

Pajak Penghasilan yang telah Dipotong oleh Pihak Lain

6

A.09

7

A.12

7

a.

A.10

Pajak Penghasilan yang harus Dibayar Sendiri *

b.

A.11

Pajak Penghasilan yang Lebih Dipotong

(5-6)

B PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK 8

Dasar Pengenaan Pajak/Penghasilan Bruto Pajak Penghasilan Final

8

B.01

9

Pajak Penghasilan Final Terutang

9

B.02

Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak

10

B.03

10

C DAFTAR HARTA DAN KEWAJIBAN 11

Jumlah Keseluruhan Harta yang Dimiliki pada Akhir Tahun Pajak

11

C.01

12

Jumlah Keseluruhan Kewajiban/Utang pada Akhir Tahun Pajak

12

C.02

PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas. -

P.01

dd

mm

yyyy TANDA TANGAN

* Apabila terdapat Paj ak Penghasilan yang harus dibayar sendiri, Waj ib Paj ak harus melampirkan asli SSP lembar ke-3

26

MODUL PERPAJAKAN 1 PRODI AKUNTANSI UPJ FORMULIR

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN :

• DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA; • DALAM NEGERI LAINNYA; DAN/ATAU • YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL.

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

IDENTITAS

PERHATIAN

•

•

SEBELUM MENGISI BACA DAHULU PET UNJUK PENGISIAN

NPWP

:

NAMA WAJIB PAJAK

:

PEKERJAAN

:

NO. TELEPON

:

BERI T ANDA "X" PADA

SPT PEMBETULAN KE - …

(KOT AK PILIHAN) YANG SESUAI

KLU : NO. FAKS

-

STATUS KEWAJIBAN : PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI NPWP ISTERI / SUAMI

•

ISI DENGAN HURUF CET AK /DIKET IK DENGAN T INT A HIT AM

2 0

TAHUN PAJAK

SPT TAHUNAN

1770 S

KK

HB

PH

:

-

MT

:

Permohonan perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan. RUPIAH *)

*) Pengisian kolom-kolom y ang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat petunjuk pengisian halaman 3)

……. …………………………………………….. 1

1 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN

A. PENGHASILAN NETO

[Diisi akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilampirkan atau Bukti Potong Lain]

2 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

…………………………………………………………………………………………………………………………. 2

[Diisi sesuai dengan Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A ]

3 PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI

…………………………………………………………………………………………………………………………. 3

[Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat petunjuk pengisian]

……………………………………………………………………………………… 4

4 JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)

5 ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB …………………………………………………………………………… 5

B.PENGHASILAN KENA PAJAK

6 JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN …………………………………………………………………………………… 6 YANG SIFATNYA WAJIB (4-5)

7 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK 8 PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7)

TK /

K/

K / I/

7

8 …………………………………………………………………………………………….

C. PPh TERUTANG

9 PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8) …………………………………………………………………… 9 [Bagi Wajib Pajak dengan status PH atau MT diisi dari Lampiran Perhitungan PPh Terutang sebagaimana dimaksud dalam bagian G: Lampiran huruf d]

……………………………………… 10

10 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN

…………………………………………………………………………………………… 11

11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)

D. KREDIT PAJAK

12 PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kolom (7)] 13 a.

PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

b.

…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 14a

a.

PPh PASAL 25

b.

STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)

……………………………………………………… 14b

………………………………………………………………………………………… 15

15 JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b)

E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

(11-12) ……………………………………………………..13

PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT

14 PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

12

TGL LUNAS a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29)

16

(13-15)

16 TGL

b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)

BLN

THN

F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

17 PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mohon : a.

DIRESTITUSIKAN

c.

DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17C (WP dengan Kriteria Tertentu)

b.

DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

d.

DIKEMBALIKAN DENGAN SKKPP PASAL 17D (WP y ang Memenuhi Persy aratan Tertentu)

18 18 ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK …………………………………………………………………………………………………………………….. BERIKUTNYA SEBESAR DIHITUNG BERDASARKAN : 1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13

a.

PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI

G. LAMPIRAN

b. a.

Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21

d.

Perhitungan PPh T erutang bagi Wajib Pajak dengan status perpajakan PH atau MT

b.

Surat Setoran Pajak Lembar Ke-3 PPh Pasal 29

e.

…………………………………………………………..

c.

Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan)

PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah beritahukan diatas beserta lampiranlampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

WAJIB PAJAK

KUASA

TANGGAL TGL

NAMA LENGKAP

:

NPW P

:

F.1.1.32.18

TANDA TANGAN

BLN

THN

27

1770 S - I KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP

:

NAMA WAJIB PAJAK

:

BAGIAN A

:

LAMPIRAN - I

• • •

TAHUN PAJAK

FORMULIR

MODUL PERPAJAKAN 1 PRODI AKUNTANSI UPJ SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

2 0

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)

NO.

JENIS PENGHASILAN

(1)

(2)

JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)

(3)

1. BUNGA

2. ROYALTI 3. SEWA 4. PENGHARGAAN DAN HADIAH 5. KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA 6. PENGHASILAN LAINNYA JUMLAH BAGIAN A

JBA Pindahkan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A angka (2)

BAGIAN B

:

PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO.

JENIS PENGHASILAN

(1)

(2)

JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)

(3)

1. BANTUAN/SUMBANGAN/HIBAH 2. WARISAN 3. BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI 4. KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA 5. BEASISWA 6. PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK JUMLAH BAGIAN B

BAGIAN C

:

DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

NAMA PEMOTONG/ NO (1)

JBB

PEMUNGUT PAJAK (2)

NPWP PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK (3)

BUKTI PEMOTONGAN/

JENIS PAJAK :

PEMUNGUTAN

PPh PASAL 21/

NOMOR

TANGGAL

22/23/24/26/DTP*

(4)

(5)

(6)

JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (7)

1. 2. 3. 4. 5. dst JUMLAH BAGIAN C

JBC Pindahkan Jumlah Bagian C ke Formulir Induk 1770 S Bagian D angka 12

Catatan : - DTP : Ditanggung Pemerintah *) - Kolom (6) diisi dengan pilihan PPh Pasal 21/22/23/24/26/DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP) - Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri (lihat petunjuk pengisian tentang Lampiran I Bagian C dan Induk SPT angka 3)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

28 Halaman ke-

dari

halaman Lampiran-I


1770 S - II KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP

:

NAMA WAJIB PAJAK

:

BAGIAN A

:

TAHUN PAJAK

FORMULIR

LAMPIRAN - II

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

• • • •

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL HARTA PADA AKHIR TAHUN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL DASAR PENGENAAN PAJAK/ SUMBER/JENIS PENGHASILAN PENGHASILAN BRUTO

NO.

2

0

PPh TERUTANG

(Rupiah)

(2)

(1) 1.

BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA NEGARA

2.

BUNGA/DISKONTO OBLIGASI

3.

PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK

4.

HADIAH UNDIAN

5.

PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS

6.

HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD

7.

PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

8.

SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGGUNAN

9. 10.

(Rupiah)

(3)

(4)

BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI

11.

PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF

12.

DIVIDEN

13.

PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA

14.

PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL JUMLAH BAGIAN A

BAGIAN B NO. (1)

:

JBA

HARTA PADA AKHIR TAHUN

KODE HARTA

NAMA HARTA

(2)

(3)

TAHUN PEROLEHAN

HARGA PEROLEHAN

(4)

(5)

KETERANGAN

(Rupiah)

(6)

1. 2. 3. 4. 5. dst JUMLAH BAGIAN B BAGIAN C NO. (1)

:

JBB

KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

KODE UTANG

NAMA PEMBERI PINJAMAN

(2)

(3)

ALAMAT

TAHUN

PEMBERI PINJAMAN (4)

PEMINJAMAN (5)

JUMLAH (6)

1 2 3 4 5 dst JUMLAH BAGIAN C BAGIAN D

:

JBC

DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

NO.

NAMA

NIK

HUBUNGAN KELUARGA

PEKERJAAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 2 3 4

29

5 JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke-

dari

halaman Lampiran-II

MODUL PERPAJAKAN 1 PRODI AKUNTANSI UPJ Latihan : 1. Bambang pegawai pada perusahaan PT Buana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp 4.000.000. PT Buana mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,5% dan 0,3% dari gaji. PT Buana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji sedangkan Bambang membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Buana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Buana membayar iuran pensiun untuk Bambang ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp 100.000, sedangkan Bambang membayar iuran pensiun sebesar Rp 50.000. Berapakah PPh 21 per bulan?

2. Hari, berstatus kawin dengan 2 (dua) orang anak yang masih menjadi tanggungan, bekerja sebagai pegawai tetap pada PT Nusa lndah Gemilang dengan gaji sebulan sebesar Rp 8.000.000. Hari setiap bulan membayar iuran pensiun sebesar Rp 250.000 ke Dana Pensiun Artha Mandiri yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di PT Nusa Indah Gemilang terhitung mulai 1 Agustus 2016, Hari akan memasuki masa pensiun dan akan memperoleh uang pensiun sebesar Rp 4.000.000 per bulan. Berapakah PPh 21 per bulan sebelum dan sesudah pensiun?

3. Eka (punya NPWP) adalah karyawati pada perusahaan PT. Unggul Makmur dengan status menikah dan mempunyai tiga anak. Suami Eka merupakan PNS di Kabupaten Tangerang. Eka menerima gaji Rp 5.000.000 per bulan dan mendapatkan tunjangan kehadiran sebesar Rp 500.000. PT. Unggul Makmur mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayar premi JKK untuk Eka sebesar 0,5% dari gaji. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sebesar Rp 40.000 per bulan. Eka juga membayar iuran pensiun sebesar Rp 30.000 per bulan. Di samping itu perusahaan membayarkan iuran Jaminan Hari Tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji, sedangkan Eka membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 2% dari gaji. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1% dan 0,3% dari gaji. Berapakah PPh 21 per bulan?

30

MODUL PERPAJAKAN 1 PRODI AKUNTANSI UPJ 4. Indri seorang karyawati (belum mempunyai NPWP) dengan status menikah tanpa anak, bekerja di PT. Tentrem dengan gaji sebulan Rp 3.500.000. Indri membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 50.000 sebulan. Berdasarkan surat keterangan dari Pemda tempat domisili yang diserahkan kepada pemberi kerja, diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apa pun. Pada bulan Juni 2016, Indri mendapatkan THR sebesar Rp 3.500.000. Berapakah PPh 21 atas THR?

5. Hermawan (belum menikah dan mempunyai NPWP), bekerja di PT. Jaya dengan mendapat upah harian sebesar Rp 250.000. Hermawan bekerja selama 15 hari. Berapakah PPh 21?

6. Anita adalah seorang notaris (punya NPWP), bekerja di PT. Sumber Dana sebagai tenaga ahli. Pendapatan Anita adalah sebagai berikut : a. Pada Januari 2016 mendapat penghasilan sebesar Rp 25.000.000 b. Pada Maret 2016 mendapat penghasilan sebesar Rp 35.000.000 c. Pada Juni 2016 mendapat penghasilan sebesar Rp 37.000.000 d. Pada Oktober 2016 mendapat penghasilan sebesar Rp 43.000.000 Berapakah PPh 21 dari setiap penghasilan yang diperoleh Anita tersebut?

7. Darwis, seorang manager di PT. Elang berstatus menikah dan mempunyai 3 orang anak. Menerima gaji sebesar Rp 25.000.000 per bulan. PT. Elang mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sebesar Rp 250.000 per bulan. Eka juga membayar iuran pensiun sebesar Rp 150.000 per bulan. Di samping itu perusahaan membayarkan iuran Jaminan Hari Tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji, sedangkan Darwis membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 2% dari gaji. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1% dan 0,3% dari gaji. Berapakah PPh 21 per bulan?

31


PPh 22 Ringkasan Tarif PPh 22 Obyek Pajak

Pemungut Pajak

Tarif Pajak Angka Pengenal Importir (API) = 2,5% x nilai impor Non API = 2,5% x nilai impor Tidak dikuasai : 7,5% x harga jual lelang Kedelai, gandum, dan tepung terigu (API) : 0,5% x nilai impor

Impor

 Bank devisa  Bea Cukai

Pembelian barang oleh Bendahara pemerintah, BUMN/BUMD

 Bendahara pemerintah  BUMN  BUMD

1,5% x harga pembelian

Penjualan BBM, BBG, dan pelumas

Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas

BBM :  0,25% x harga jual untuk penjualan ke SPBU Pertamina  0,3% x harga jual untuk penjualan ke SPBU Non Pertamina  0,3% x harga jual untuk penjualan ke pihak lain BBG : 0,3% x harga jual Pelumas : 0,3 x harga jual

Penjualan hasil produksi

Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri

Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri

Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan

Kertas = 0,1% x harga jual Semen = 0,25% x harga jual Baja = 0,3% x harga jual Otomotif = 0,45% x harga jual

0,25 % x harga pembelian

Untuk yang tidak memiliki NPWP, dipotong 100% lebih tinggi dari tarif yang seharusnya

32


33







Masa Pajak /


:

2. Nama

:

3. Alamat

:

-


Nilai Objek Pajak (Rp) (3)

KAP/KJS

(1)

(2)

1. Badan Usaha Industri/Eksportir 2. Penjualan Barang yang tergolong Sangat Mewah 3. Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk 4. Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai*) a. API b. Non API 5. Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai) 6. Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha Selain Pertamina a. SPBU/Agen/Penyalur (Final) b. Pihak lain (Tidak Final) 7. ………………………………………………………………………………

PPh yang Dipungut (Rp) (4)

411122/100 411122/403 411122/100 411122/100 411122/100 411122/100

411122/401 411122/100

JUMLAH Terbilang …………………………….…………………...…………………………………………………………………………………………………………….………………………..……………… *) Coret yang tidak perlu


Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha selain Pertamina).

2.

Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor oleh importir atau Pembeli Barang sebanyak:

lembar

(Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina).

3.

lembar

SSP yang disetor oleh Pemungut Pajak sebanyak:

(Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai).

4.

Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Importir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).

5.

Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).

6.

Daftar rincian penjualan dan retur penjualan (dalam hal ada penjualan retur).

7.

Risalah lelang (dalam hal pelaksanaan lelang).

8.

Surat Kuasa Khusus.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN

KUASA WAJIB PAJAK

Melalui Pos

NPWP

Tanggal

Nama

Tanda Tangan & Cap


Tanggal

2 tanggal bulan

0

2 tanggal bulan

0 tahun

Tanda Tangan

tahun

F.1.1.32.02

34



DAFTAR BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22


No.

NPWP

Nama

(1)

(2)

(3)

Masa Pajak /

Bukti Pemungutan Nomor Tanggal (4)

(5)

Nilai Obyek Pajak (Rp)

PPh yang Dipungut (Rp)

(6)

(7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 dst.

PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN

KUASA WAJIB PAJAK

Nama NPWP

-

Tanggal

JUMLAH

2 tanggal bulan

0 tahun

Tanda Tangan & Cap

D.1.1.32.04

35


Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-3 untuk : Pemungut Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ……………...……………………………………………….. (1)

BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 (OLEH BADAN USAHA INDUSTRI/EKSPORTIR TERTENTU) Nomor : ………………………………………

NPWP

:

Nama

:

Alamat

:

No.

-

-

Uraian

(1)

1.

Semen

2.

Kertas

3.

Baja

4.

Otomotif

5.

……………………………..

-

(3)

Harga (Rp)

Tarif (%)


(3)

(4)

(5)

(6)

Penjualan Bruto :

…………………………….. Penjualan Barang Tergolong Sangat Mewah :

7.

-

Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk berNPWP)

(2) Jenis Industri :

6.

-

(2)

yang Harga Jual :

…………………………….. Industri/Eksportir :

8.

Sektor ……………………….

9.

Sektor ……………………….

Pembelian Bruto :

Badan Tertentu Lainnya : 10.

……………………………..

11.

……………………………..

JUMLAH Terbilang : …………………………………………………………………………………………….……………………

…………………., ……………………. 20 ……. (4) Pemungut Pajak NPWP

:

Nama

:

-

-

-

(5)

-

-

Perhatian 1. Jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut di atas

Tanda Tangan, Nama dan Cap

merupakan pembayaran di muka atas PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah Bukti Pemungutan ini baik-baik untuk diperhitungkan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. 2. Bukti Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar

.........................................................

(6)

F.1.1.33.04

36

MODUL PERPAJAKAN 1 PRODI AKUNTANSI UPJ Latihan : 1. PT Geng Motors adalah importir mobil belum memiliki Angka Pengenal Importir (API), mengimpor 50 unit mobil dari Korea, dengan harga faktur US$ 10.000 per unit. Biaya asuransi dan biaya angkut yang berkaitan dengan impor mobil tersebut masing-masing adalah 2% dan 3%. Bea masuk yang dibayar oleh PT Geng Motors sebesar 5% dari CIF dan bea masuk tambahan sebesar 20% dari CIF. Kurs pada saat itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebesar $1 = Rp 13.000. Berapa PPh pasal 22 yang harus dibayar oleh PT Geng Motors dan siapa yang memungut? 2. PT ABC, perusahaan yang memiliki API, mengimpor gandum dari Amerika dengan harga US$100.000. Biaya asuransi sebesar US$5.000 dan ongkos angkut sebesar US$25.000. Kurs Tengah BI (BI rate) waktu itu sebesar Rp 13.500 dan kurs pajak ditetapkan sebesar Rp 13.000 per US$1. Bea masuk dibayar oleh PT ABC sebesar 30% dari CIF. Berapa PPh 22 yang harus dibayar dan siapa yang memungut? 3. PT. Langgeng merupakan perusahaan yang bergerak di industri mebel. Berikut transaksi yang dilakukan oleh PT. Langgeng selama bulan Februari 2016 : a. Menjual meja kursi ke Pemprov DKI sebesar Rp 143.000.000 (termasuk PPN) b. Melakukan pembelian benda-benda pos seperti perangko dan materai langsung ke PT (persero) Pos Indonesia. Jumlah keseluruhan nilai pembelian benda-benda pos tersebut adalah Rp 9.800.000. c. Membayar tagihan atas pembelian semen kepada PT Indo Semen untuk pembangunan kantor cabang sebesar Rp 65.000.000 (tidak termasuk PPN). d. Membayar tagihan listrik kepada PT PLN (persero) cabang Jakarta Selatan sebesar Rp 25.000.000 e. Membeli bahan baku kayu dari pengepul (tidak memiliki NPWP) sebesar Rp 500.000.000 (tidak termasuk PPN) f. Membeli mobil operasional kantor sebesar Rp 200.000.000. Diminta : i. Hitunglah PPh 22 dari masing-masing transaksi dan siapa pemungutnya! ii. Buatlah SPP untuk membayar PPh 22 oleh PT. Langgeng dan kapan paling lambat pembayaran tersebut dilakukan? iii. Buatlah SPT untuk PPh 22 tersebut dan kapan paling lambat SPT tersebut dilaporkan? 4. Pertamina melakukan transaksi sebagai berikut : a. Menjual BBM ke SPBU Swasta dengan harga Rp 50.000.000 b. Menjual BBG ke PT. Keling dengan harga Rp 30.000.000 c. Menjual pelumas ke PT. XYZ dengan harga Rp 10.000.000 Hitunglah PPh 22 atas transaksi tersebut dan siapa yang memungut PPh 22 tersebut? 37


PPh 23

Obyek Tarif Bunga, Deviden, Royalti, Hadiah 15% Sewa sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali tanah dan atau bangunan 2% Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain Untuk yang tidak memiliki NPWP, dipotong 100% lebih tinggi dari tarif yang seharusnya Yang termasuk jasa lain : No Jenis Jasa 1 Jasa aktuaris; 2 Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; 3 Jasa hukum; 4 Jasa arsitektur; 5 Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape ; 6 Jasa perancang (design ); Jasa pengeboran (drilling ) di bidang penambangan minyak dan gas 7 bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap; Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan 8 minyak dan gas bumi (migas); Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas 9 bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas); 10 Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; 11 Jasa penebangan hutan; 12 Jasa pengolahan limbah; Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing 13 services ); 14 Jasa perantara dan/atau keagenan; Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang 15 dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI); Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh 16 Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI); 17 Jasa pengisian suara (dubbing ) dan/atau sulih suara; 18 Jasa mixing film; Jasa pembuatan saranan promosi film, iklan, poster, photo , slide , klise, banner , pamphlet , baliho dan folder; Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem 20 komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan; 21 Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website ; 19

22 Jasa internet termasuk sambungannya; 23

24

25

26 27 28 29 30

Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/ a tau program; Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan inempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara; Jasa maklon; Jasa penyelidikan dan keamanan; Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer ; Jasa penyediaan tempat. dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;

No 31 32 33 34 35 36

Jasa Jasa Jasa Jasa Jasa Jasa

Jenis Jasa pembasmian hama; kebersihan atau cleaning service ; sedot septic tank ; pemeliharaan kolam; katering atau tata boga; freight forwarding ;

37 Jasa logistik; 38 Jasa pengurusan dokumen; 39 Jasa pengepakan; 40 Jasa loading dan unloading ; Jasa laboratorium dan/ atau pengujian kecuali 41 yang dilakukan oleh lembaga atau insitusi pendidikan dalam rangka perielitian akademis; 42 Jasa pengelolaan parkir; 43 Jasa penyondiran tanah; 44 Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan; 45 Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit; 46 Jasa pemeliharaan tanaman; 47 Jasa pemanenan; Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, 48 perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan 49 Jasa dekorasi; 50 Jasa pencetakan/penerbitan; 51 Jasa penerjemahan; Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah 52 diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan; 53 Jasa pelayanan kepelabuhanan;

54 Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;

55 Jasa pengelolaan penitipan anak;

56 Jasa pelatihan dan/atau kursus; 57 Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM; 58 Jasa sertifikasi; 59 Jasa survey ; 60 Jasa tester ,

38


39



SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26


Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26


Masa Pajak /


:

2. Nama

:

3. Alamat

:

BAGIAN B. OBJEK PAJAK 1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Uraian

KAP/KJS



(1)

(2)

(3)

(4)

Dividen *) Bunga **) Royalti Hadiah dan penghargaan Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***) Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008 :

411124/101

a. b. c. d.

411124/104

Jasa Teknik Jasa Manajemen Jasa Konsultan Jasa lain :****) 1) …………………………...……………………………………………………………………… 2) …………………………...……………………………………………………………………… 3) …………………………...………………………………………………………………………

411124/102 411124/103 411124/100 411124/100

411124/104 411124/104

7. JUMLAH 2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong Uraian

KAP/KJS

Jumlah Penghasilan Bruto

Perkiraan Penghasilan Neto (%)


(2)

(3)

(4)

(5)

(1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Dividen *) Bunga **) Royalti Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan Hadiah dan penghargaan Pensiun dan pembayaran berkala Premi swap dan transaksi lindung nilai Keuntungan karena pembebasan utang Penjualan harta di Indonesia Premi asuransi/reasuransi Penghasilan dari pengalihan saham Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak

411127/101 411127/102 411127/103 411127/100 411127/104 411127/100 411127/100 411127/102 411127/100 411127/100 411127/100 411127/100 411127/105

JUMLAH Terbilang ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..………………………… *) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri.

***) Kecuali sewa tanah dan bangunan.

**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP OP.

****) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.



2.

Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.

3.

Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 :

lembar.

4. 5. 5.

Surat Kuasa Khusus. Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif

lembar.

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

:

NPWP

:

Tanda Tangan & Cap

KUASA WAJIB PAJAK

Melalui Pos

Tanggal

PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN Nama


Tanggal

2 tanggal

bulan

0 tahun

Tanda Tangan tanggal

bulan

tahun

F.1.1.32.03

40

MODUL PERPAJAKAN 1 PRODI AKUNTANSI UPJ DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26

No.

NPWP

Nama

(1)

(2)

(3)

Bukti Pemotongan Nomor Tanggal (4)

(5)

Masa Pajak /

Nilai Obyek Pajak (Rp)


(6)

(7)

A. PPH PASAL 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 dst. JUMLAH B. PPH PASAL 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 dst.

PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN

KUASA WAJIB PAJAK

Nama NPWP

-

Tanggal

JUMLAH

2 tanggal bulan

0 tahun

Tanda Tangan & Cap

D.1.1.32.05

41

MODUL PERPAJAKAN 1 PRODI AKUNTANSI UPJ Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

……………………….………………….. (1) BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 Nomor : …………………………...……

NPWP

:

Nama

:

Alamat

:

No.

(2)

(3)

Jenis Penghasilan


Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk berNPWP)

(2)

(3)

(4)

(1)

Tarif (%)


(5)

(6)

1.

Dividen *)

15%

2.

Bunga **)

15%

3.

Royalti

15%

4.

Hadiah dan penghargaan

15%

5.

Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)

6.

2%

Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008: a. Jasa Teknik

2%

b. Jasa Manajemen

2%

c. Jasa Konsultan

2%

d. Jasa lain : 1) …………………………

2%

2) …………………………

2%

3) …………………………

2%

4) …………………………

2%

5) …………………………

2%

6) …………………………

2%

****)

JUMLAH Terbilang : ……………………………………………………………...…………… Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23

,

yang dipotong di atas merupakan

Pemotong Pajak

angsuran atas Pajak Penghasilan yang

(5)

terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti

NPWP

:

Nama

:

pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak

2.

Bukti Pemotongan ini dianggap sah

apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda Tangan, Nama dan Cap

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri. **) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.

........................................................ (6)

***) Kecuali sewa tanah dan bangunan. ****) Apabila kurang harap diisi sendiri.

F.1.1.33.06

42

MODUL PERPAJAKAN 1 PRODI AKUNTANSI UPJ Latihan : 1. PT. Lima Sekawan merupakan perusahaan yang bergerak di industri perdagangan eceran. Berikut pembayaran transaksi selama bulan Juni 2016. a. PT. Lima Sekawan menggunakan jasa CV. ACAC (tidak punya NPWP) untuk perawatan AC sebanyak 5 unit. Harga perawatan per unit adalah Rp 40.000. b. Membayar ke CV. Media untuk mengelola website PT. Lima Sekawan sebesar Rp 600.000 c. Membayar bunga atas pinjaman dari Bank Umum sebesar Rp 2.000.000 d. Membayar bunga atas pinjaman dari PT. Selaras sebesar Rp 5.000.000 e. Membayar deviden sebesar Rp 10.000.000 ke PT. Empat Saudara f. Menggunakan jasa CV.Harmoni (tidak punya NPWP) untuk membuat neon box senilai Rp 5.000.000. g. Melakukan perawatan berkala untuk mobil operasional kantor di CV. Service (punya NPWP) dengan biaya perbaikan sebesar Rp 4.000.000 (terdiri dari Rp 3.200.000 suku cadang, Rp 800.000 jasa) h. Karena mobil operasional sedang di servis, maka perusahaan menyewa mobil dari PT.Rental senilai Rp 1.000.000. i. Menggunakan biro jasa Tn. Kurdi (punya NPWP) untuk memperpanjang STNK motor kantor senilai Rp 300.000. j. Untuk meningkatkan kemampuan softskill karyawannya, PT. Lima Sekawan mengadakan training dengan trainer dari PT. Latihan (punya NPWP) senilai Rp 20.000.000 Diminta : i.

Hitunglah PPh 23 untuk masing-masing transaksi!

ii. Buatlah SSP untuk PPh 23 yang harus dibayar dan kapan paling lambat harus dilakukan pembayaran? iii. Buatlah SPT dan bukti potong atas PPh 23 serta kapan paling lambat harus melaporkan SPT tersebut? 2. PT. Selaras merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan yang modalnya terdiri dari 100 lembar saham. Saham tersebut dimiliki oleh PT. Serasi sebanyak 20 lembar dan PT. Serupa sebanyak 35 lembar. Pada bulan Juni 2016, PT. Selaras membagikan deviden kepada PT. Serasi dan PT. Serupa dengan masing-masing sebesar Rp 20.000.000 dan Rp 35.000.000. Diminta : a. Berapakah PPh 23 yang dipotong oleh PT. Selaras untuk transaksi di atas? b. Buatlah bukti potong PPh 23!

43


PPh 24 PPh 24 merupakan pajak yang dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima di luar negeri yang boleh dikreditkan terhadal PPh yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak (WP) Dalam Negeri. Tahapan dalam menghitung PPh 24 adalah sebagai berikut : 1. Jumlahkan seluruh penghasilan dalam dan luar negeri (kecuali rugi luar negeri) 2. Hitung PPh dalam negeri 3. Hitung batas maksimum PPh 24 yang boleh dikreditkan di dalam negeri 4. Hitung pajak yang dibayar di luar negeri 5. Tentukan PPh 24 dengan membandingkan hasil perhitungan no.3 dan 4, pilihlah yang jumlahnya lebih kecil. Soal : 1. PT Perdana di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2015 sebagai berikut: Penghasilan Dalam Negeri

Rp 400.000.000

Penghasilan dari LN (tarif pajak 20%)

Rp 200.000.000

Hitunglah PPh 24 yang bisa dikreditkan dan berapa Pajak yang harus dibayar oleh PT. Perdana di Indonesia? 2. PT Kirana pada tahun 2015 memperoleh penghasilan neto sebagai berikut:  Di negara X memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp 300.000.000 (tarif pajak yang berlaku 40%)  Di negara Y menderita kerugian sebesar Rp 500.000.000.  Di dalam negeri memperoleh laba usaha sebesar Rp 500.000.000 Hitunglah PPh 24 yang bisa dikreditkan dan berapa Pajak yang harus dibayar oleh PT. Kirana di Indonesia? 3. PT Kartika berkedudukan di Jakarta pada tahun pajak 2015 memperoleh penghasilan bersih sebagai berikut:  di negara Singapura memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp200.000.000 (tarif pajak yang berlaku 25%)  di negara Malaysia memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp300.000.000 (tarif pajak yang berlaku 30%)

44

MODUL PERPAJAKAN 1 PRODI AKUNTANSI UPJ  di negara Filipina memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp400.000.000 (tarif pajak yang berlaku 40%)  di dalam negeri rugi sebesar Rp100.000.000 Hitunglah PPh 24 yang bisa dikreditkan dan berapa Pajak yang harus dibayar oleh PT. Kartika di Indonesia?

45


PPh 15 Tabel Tarif PPh Pasal 15

No

Uraian

1 Charter Penerbangan Dalam Negeri

Tarif x DPP

Penyetoran & Pelaporan

1,8%x Peredaran Bruto

Disetor oleh pemotong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Setor dengan menggunakan SSP, dengan: KAP: 411129, KJS: 101 Dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan TIDAK FINAL berikutnya. 2 Perusahaan 1,2% x Peredaran Disetor oleh pemotong paling lambat tanggal Pelayaran Dalam bruto 10 bulan berikutnya. Negeri Disetor sendiri paling lambat tanggal 15 bulan FINAL berikutnya Setor dengan menggunakan SSP, dengan: KAP: 411128, KJS: 410 Dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. 3 Perusahaan 2,64% x Peredaran Disetor oleh pemotong paling lambat tanggal pelayaran dan Bruto 10 bulan berikutnya. penerbangan Disetor sendiri paling lambat tanggal 15 bulan FINAL Luar Negeri berikutnya Setor dengan menggunakan SSP, dengan: KAP: 411128, KJS: 411 Dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

46


47







Masa Pajak /


:

2. NAMA

:

3. ALAMAT

:

.


KAP/KJS

(1)

(2)

Jumlah Bruto Imbalan (Rp) (3)

Tarif (%) (4)

PPh yang Dipotong/ Terutang (Rp) (5)

1. Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri 411128/410 2. Imbalan yang Diterima/Diperoleh Sehubungan dengan Pengangkutan Orang dan/atau Barang Termasuk Penyewaan Kapal Laut oleh Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri a. Penghasilan dari Indonesia b. Penghasilan dari luar Indonesia c. PPh Pasal 24 yang dapat diperhitungkan d. PPh yang dipotong pihak lain PPh yang harus dibayar sendiri (a+b) - (c+d) 411128/410 3. Imbalan Charter Kapal Laut dan/atau Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang Kepada Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri 411128/411 4. Imbalan yang Diterima/Diperoleh Sehubungan dengan Pengangkutan Orang dan/atau Barang Termasuk Charter Kapal Laut dan/atau Pesawat Udara Oleh Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri a. PPh yang disetor sendiri 411128/411 b. PPh yang dipotong pihak lain 5. Imbalan Charter Pesawat Udara Yang Dibayarkan/Terutang Kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri 411128/412 JUMLAH Terbilang …………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………….………………………..………………………… BAGIAN C. LAMPIRAN 1.


2.

Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 15.

lembar.

3.

Bukti Pemotongan PPh Pasal 15 :

4.

Surat Kuasa Khusus.

5.

Fotokopi Surat Keterangan Domisili / Certificate Of Residence (COR) yang berlaku tidak lebih dari 1 (satu) tahun dari tanggal pemotongan apabila pemotongan pajak dihitung dengan mempertimbangkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

lembar.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN

KUASA WAJIB PAJAK

Melalui Pos

Tanggal

Nama NPWP Tanda Tangan & Cap

Tanggal

2 tanggal

F.1.1.32.05


bulan

0

2 tanggal

bulan

0 tahun

Tanda Tangan

tahun

Lampiran II.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 43/PJ/2009

48



DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 15


Masa Pajak /

I. PEMOTONG PPH PASAL 15/PENERIMA ATAU YANG MEMPEROLEH IMBALAN No.

NPWP

Nama

Jumlah Bruto Imbalan (Rp)

PPh yang Dipotong/ Dipungut (Rp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

A. PPH YANG DIPOTONG PIHAK LAIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dst. JUMLAH B. PPH PIHAK LAIN YANG DIPOTONG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dst. JUMLAH II. PERHITUNGAN PPH PASAL 24 No.

Negara Sumber Penghasilan

Jumlah Bruto Penghasilan (Rp)

Jumlah Pajak Terutang/ Dibayar di Luar Negeri (Rp)

PPh Pasal 24 yang dapat Diperhitungkan (Rp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 2 3 4 5 dst. JUMLAH

PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN

KUASA WAJIB PAJAK

tanggal bulan

Nama NPWP

D.1.1.32.09

2

Tanggal

-

0

tahun

Tanda Tangan & Cap


49

MODUL PERPAJAKAN 1 PRODI AKUNTANSI UPJ Lembar ke-1 untuk : yang menyewakan Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-3 untuk : penyewa

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ……………...……………………………………………….. (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN/TERUTANG KEPADA

NOMOR : ………………………………………

NPWP

:

Nama

:

Alamat

:

-

-

-

-

(2)

-

(3)

Jumlah Bruto Imbalan (Rp)

Tarif (%)


(1)

(2)

(3)

Terbilang : ………………………………………………………………………………………………….……………………

…………………., ……………………. 20 ……. ( 4) Pemotong Pajak NPWP

:

Nama

:

-

-

-

( 5)

-

-

Tanda Tangan, Nama dan Cap Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan atas imbalan yang dibayarkan/terutang kepada Perusahaan Pelayaran dan/ atau Penerbangan Luar Negeri yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. 2. Dalam hal terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, tarifnya disesuaikan. 3. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

F.1.1.33.14

......................................................... ( 6)


50

MODUL PERPAJAKAN 1 PRODI AKUNTANSI UPJ Latihan : 1. PT. Angin Ribut memiliki transaksi bulan Mei 2016 sebagai berikut : a. PT. Angin Ribut membayar kepada PT. A (perusahaan pelayaran Indonesia) sebesar Rp 60.000.000 atas sewa kapal untuk mengekspor barang. b. PT. Angin Ribut membayar kepada Sing Ltd (perusahaan penerbangan Singapura) sebesar Rp 100.000.000 untuk mengekspor barang. Diminta : i.

Hitunglah PPh pasal 15 dari masing-masing transaksi tersebut di atas!

ii.

Buatlah SSP untuk membayar PPh Pasal 15

iii.

Buatlah SPT untuk melaporkan PPh Pasal 15 tersebut

2. PT. Kerang menggunakan kapal laut PT. Mutiara untuk mengantarkan barang pesanan dari Jakarta ke Surabaya senilai Rp 800.000.000. PT. Mutiara mendapat imbalan sebesar Rp 25.000.000. Hitunglah PPh Pasal 15!

3. PT. Laut Luas merupakan perusahaan pelayaran dalam negeri. Pada bulan Februari 2016 mengangkut barang dari Malaysia ke Surabaya dengan imbalan Rp 32.000.000. Pada bulan Maret 2016 mengangkut barang dari Surabaya ke Singapura dengan imbalan 27.500.000 (termasuk PPN). Hitunglah besarnya penghasilan yang diterima oleh PT. Laut Luas.

4. PT.Apel Co (perusahaan luar negeri) mengangkut produk elektronik milik PT.Micro senilai Rp 1.000.000.000 dengan kapal dari Gresik ke Surabaya dengan imbalan Rp 40.000.000. Karena kondisi barang tidak ada yang rusak, maka mendapat tambahan imbalan sebesar Rp 10.000.000.

5. PT. Pelangi menyewa kapal PT. Suka Berlayar untuk mengadakan pesta farewell direktur mereka. Harga sewa sebesar Rp 50.000.000 dan kapal hanya bersandar di pelabuhan. Berapa imbalan yang diterima oleh PT. Suka Berlayar?

6. PT. Samudera mengangkut barang milik Tn. Andi dari Jakarta ke Denpasar dengan imbalan Rp 10.000.000. Berapakah imbalan yang diperoleh PT. Samudera?

51


PPh 25 Skema pengitungan PPh 25

PPh tahun lalu Dikurangi kredit pajak tahun lalu : – PPh 22 – PPh 23 – PPh 24 PPh 25 per tahun PPh 25 per bulan = PPh 25 per tahun/12

= Rp XXX = Rp XXX = Rp XXX = Rp XXX = Rp XXX

 Mengingat PPh 25 dihitung bersamaan dengan perhitungan PPh Badan. Mengingat penyampaian SPT Tahunan Badan adalah akhir bulan ke-4 tahun berikutnya, maka besarnya angsuran PPh 25 untuk bulan-bulan sebelum SPT Tahunan Badan disampaikan adalah sama dengan angsuran pajak bulan terakhir tahun lalu.  Pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.  Pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pelaporan dilakukan jika PPh 25 adalah nihil dan hanya menyerahkan SSP lembar ke-3.  Penghitungan PPh 25 dalam hal-hal tertentu : 1. Wajib Pajk berhak atas kompensasi kerugian 2. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur 3. SPT Tahunan disampaikan lewat batas waktu 4. WP diberikan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan 5. WP membetulkan sendiri SPT 6. Terjadi perubahan keadaan usaha WP

52


53

MODUL PERPAJAKAN 1 PRODI AKUNTANSI UPJ Latihan : 1.

Penghasilan neto PT. A tahun 2015 sebesar Rp 80.000.000. Sisa kompensasi kerugian tahun 2014 adalah 100.000.000. Kredit pajak tahun 2014 adalah : PPh 22 sebesar Rp 5.000.000, PPh 23 sebesar Rp 7.000.000, PPh 24 sebesar Rp 3.000.000. Diminta : i. Hitunglah PPh 25 per bulan untuk tahun 2015! ii. Buatlah SSP nya dan kapan paling lambat dibayarkan? iii. Kapan paling lambat dilaporkan ke KPP?

2.

Penghasilan PT. B tahun 2015 sebesar Rp 75.000.000, termasuk di dalamnya penghasilan tidak teratur sebesar Rp Rp 25.000.000. Kredit pajak tahun 2015 sebesar Rp 10.000.000. Hitunglah PPh 25 per bulan tahun 2016.

3.

SPT Tahunan Badan PT.COD tahun 2015 dibayar dan dilaporkan tanggal 25 Mei 2016 dengan data sebagai berikut : a. Penghasilan neto/Penghasilan Kena Pajak Rp 400.000.000 b. Kredit pajak (PPh 22,23,24) sebesar Rp 40.000.000 c. PPh pasal 25 masa Desember 2015 sebesar Rp 5.000.000 Hitunglah PPh 25 tahun 2016 dan implikasi perpajakannya!

4.

SPT Tahunan Badan PT. TAU tahun 2015 dibayar dan dilaporkan tanggal 25 April 2016 dengan data sebagai berikut : a. Penghasilan neto/Penghasilan Kena Pajak 2015 Rp 400.000.000 b. Kredit pajak (PPh 22,23,24) sebesar Rp 40.000.000 c. PPh pasal 25 masa Desember 2015 sebesar Rp 5.000.000 WP melakukan pembetulan SPT Tahunan, dibayar dan dilaporkan pada tanggal 16 Agustus 2016 dengan data baru berupa penghasilan neto 2015 Rp 500.000.000. Hitunglah PPh 25 tahun 2016 dan implikasi perpajakannya!

5.

Dari SPT Tahunan tahun 2015 diperoleh data sebagai berikut : a. Penghasilan neto sebesar Rp 100.000.000 b. Kredit pajak : – PPh 23 sebesar Rp 14.000.000 – PPh 24 sebesar Rp 12.000.000 – PPh 25 /bulan tahun 2014 sebesar Rp 5.000.000 Hitunglah PPh 25 tahun 2016!

54

MODUL PERPAJAKAN 1 KATA PENGANTAR

Recommend Documents