PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penelitian Perkembangan sektor publik di Indonesia dalam dewasa ini ditandai dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Dalam konteks organisasi pemerintah, pengertian akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Menurut Standbury (2003) dalam Mardiasmo
(2006)
Akuntabilitas
dapat
diartikan
sebagai
bentuk
kewajiban
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dimensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial (keuangan). Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas finansial, khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya (Indriasari dan Nahartayo 2008). Governmental Accounting Standard Board (1999) dalam Concepts 2 Statement No. 1 tentang Objectives of Financial Reporting menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan. Pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan salah satu hal yang menarik untuk dikaji, mengingat semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Dalam laporan keuangan pemerintah faktanya, masih banyak disajikan data yang tidak sesuai yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Menurut Mardiasmo (2006), dalam Pasal 33, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, disebutkan bahwa Menteri Keuangan berhak menunda penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) bila Pemerintah Daerah belum menyerahkan laporan sistem keuangan daerah, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Banyak pihak mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang akan dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai sama dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai (Suwardjono (2005) dalam Permata Sari & Witono (2014). Kebermanfaatan merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pemakai, dan keyakinan pemakai terhadap informasi. Kriteria ini secara umum disebut karakteristik kualitatif atau kualitas informasi. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pasal 7 ayat 1 mengamanatkan bahwa Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah bisa dilaksanakan secara bertahap dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis kas menuju akrual menjadi penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual serta memberikan masa transisi untuk perubahan dari kas basis ke akrual basis dalam waktu 5 tahun (yaitu dari periode tahun 2010 sampai tahun 2015) . Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Laporan Keuangan. Pada kondisi sekarang, banyak permasalahan yang terjadi berkaitan dengan laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Dari berbagai tulisan yang berhasil di-download dari internet, ternyata di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil
ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Dari fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah masih belum seluruhnya memenuhi kriteria keterandalan dan 4 ketepatwaktuan. Padahal saat sekarang ini, pemerintah menginginkan agar laporan keuangan baik pusat dan daerah disajikan secara andal dan tepat waktu. Pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 yang merupakan pengganti dari Undang-Undang 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Peraturan Pemerintah (PP) No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bagian Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (KKAP, Lampiran I: par. 35-40) menjelaskan bahwa agar laporan keuangan dapat memenuhi tujuannya diperlukan karakteristik kualitas laporan keuangan, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Agar relevansi ini dapat tercapai, maka laporan keuangan harus disajikan tepat waktu (timeliness). Laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan melalui proses yang memberikan jaminan keterandalan dan ketepatwaktuan penyajiannya agar berguna dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan publikasian yang sudah diaudit tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan 5 evaluasi kinerja dan memberikan umpan balik bagi perencanaan periode berikutnya (Mahmudi, 2007:27).
Keterandalan dan ketepatwaktuan merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak, maka peneliti tertarik untuk meneliti hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah. Demi terselenggaranya keterandalan dan ketepat-waktuan pelaporan keuangan yang baik, maka harus ada sumber daya manusia yang berkualitas, pemanfaatan teknologi yang baik dalam penggunaan sistem pelaporan keuangan dan pengendalian internal. Kualitas Informasi dalam pembuatan laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang bekerja dengan baik dalam penyusunan laporan keuangan. Sumber daya manusia adalah orang yang siap, mau dan mampu memberikan sumbangan dalam usaha pencapaian tujuan organisasional (Hullah et al 2012 dalam Setyawati & Permata Sari (2014). Amran (2009) dalam Yudianta dan Erawati (2012) menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu instansi. Apabila sumber daya manusia yang ada di organisasi pemerintahan masih minim yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi, maka ini akan berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah yang akan dibuat. Dengan adanya sumber daya yang berkualitas, tentunya akan mempengaruhi kualitas informasi akuntansi pada pelaporan keuangan dan sangat membantu mempercepat penyajian laporan keuangan pemerintah, agar laporan keuangan tersebut tersaji tepat waktu (Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010) . Pada organisasi pemerintah, kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya manusia yang bekerja tidak sesuai dengan mutu dan kualitas pekerjaannya. Oleh karena itu, dukungan pemanfaatan teknologi informasi yang sesuai dengan pekerjaanya akan
semakin mendukung ketepatwaktuan penyajian hasil pekerjaannya, termasuk informasi keuangan. Rahadi (2007) dalam Yudiananta dan Erawati (2012) menyatakan bahwaTeknologi Informasi (TI) mempunyai manfaat atau kemudahan bagi seseorang dalam menghemat waktu maupun tenaga. Kualitas informasi akuntansi pada pelaporan keuangan. Keseluruhan aktivitas organisasi pemerintah akan terlaksana, apabila dilakukan secara integral dengan pengendalian sesuai peraturan yang berlaku. Andry (2013) mengatakan bahwa walaupun secara umum telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, kas pemrosesan yang lebih rendah. Tersedianya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporankeuangan yang handal dan tepat waktu. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berperan membangun tata kelola pemerintah yang baik, terutama dalam aspek transparans dan akuntabilitas keuangan negara/daerah. BPK RI memeriksa asal usul dan besarnya penerimaan negara/daerah, di mana disimpan serta untuk apa uang negara digunakan menurut Sapto Amal Damandari ( Anggota BPK RI). Terkait dengan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( LKPD), menurut Sapto Amal Damandri memaparkan sejak 2008 s.d. 2011, opini atas LKPD menunjukan peningkatan atau semakin membaik meskipun sampai pada saat ini masih ada beberapa permasalahan terkait aset tetap, persediaan, dan investasi non permanen ( dana bergulur).
Anggota BPK RI berpesan kepada seluruh pihak untuk bersinergi dalam pengelolaan keuangan negara/daerah, dengan memberdayakan APIP ( Aparat Pengawas Intern Pemerintah ) sesuai kewenangannya. Sinergi juga dilakukan dengan legislatif untuk mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas keuangn negara sehingga terwujudnya good and clean government. Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang akuntabel dan transparan,pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan catatan atas Laporan Keuangan. Pertanggungjawaban itu tidak hanya wajib disampaikan kepada lembaga legislatif tetapi juga kepada masyarakat sebagai pemberi mandat atau kekuasaan kepada pemerintah. 1.2 Identifikasi Masalah Sesuai dengan latar belakang yang dikemukan di atas, penulis mencoba mengidenifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yang dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut : 1. Bagaimana penyajian laporan keuangan daerah,aksesibilitas laporan keuang daerah dan transparansi laporan keuangan daerah pada DPPKAD kabupaten Pangandaran. 2. Bagaimana pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan akseibilitaslaporan keuangan daerah secara parsial terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah pada DPPKAD kabupaten Pangangandaran. 3. Bagaimana Pengaruh penyajian laoran keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuang daerah secara simultan terhadap transparansi laporan keuangan daerah pada DPPKAD kabupaten Pangandaran. 1.3 Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam melakukan penelitia ini adalah untuk mengetahui : 1. Penyajian laporan keuangn, aksesibilitas lapoan keuangan daerah dan transparansi laporan keuang daerah pada DPPKAD kabupaten Pangandaran. 2. Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara parsial terhadap transparansi laporam keuangan daerah pada DPPKAD kabupaten Pangangdaran. 3. Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan terhadap transparansi laporan keuangan daerah pada DPPKAD kabupaten Pangandaran.
Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan survey. Metode deskriptif adalah mengumpulkan data,menganalisis secara kritis atas data-data tersebut dan menyimpulkannya berdasarkan fakta-fakta pada masa penelitian berlangsung atau pada masa sekarang. Metode yang digunakan survey, menurut (Sugiyono,2011:4) menyatakan bahwa metode survey digunakan untuk mendapatkan data dari entitas tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi penelitian ini melakukan perlakukan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengadakan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya. Jenis investigasi dalam penelitian ini adalah studi deskriptif dan kausal. Tujuan utama riset kausal ini adalah untuk menungkapkan hubungan sebab akibat (cause-and-effect relationships) di antara variebal-variabel penelitian. Penelitian deskriftip biasanya lebih dahulu dilakukan sebelum penelitian kausal (sugiama,2008:52).
Berdasarkan perspektif dimensi/horizon waktu, penelitian ini menggunakan jenis penelitian cross sectional yaitu, tipe studi satu tahap yang data berupa beberapa subjek pada waktu tertentu. Cross Sectional adalah salah satu tipe untuk menumpulkan data/informasi dari beberpa sampel ditarik dari satu elemen-elemen populasi (Sarwono,2010). Studi Cross Sectional berbeda dengan studi time series yang menekankan pada data penelitian berupa data rentetan waktu.
Operasionalisasi Variabel Variabel adalah suatu atribut atau sifat nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh penelii untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (sugiyono,2011:38). Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga variabel dengan judul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah “. Ketiga variabel tersebut terdiri dari dua variabel independen dan satu variabel dependen yang didefinikan sebagai berikut: 1. Variabel bebas (Indpendent variabel) Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat), (Sugiyono, 2011:39). Variabel independent dalam penelitian ini adalah : a. Penyajian Laporan Keuangan Daerah sebagai variabel X₁ Lapoan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh seluruh entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuanga Daerah digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, tranfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan,penilaian kondisi
keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatau entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Penyajian Laporan Keuangan Dearah diukur menggunakan instrumen kuesioner yang digunakan dalam penelitian terdahulu oleh Budi Mulyana (2006). Pengukuran variebel penyajian Laporan Keuangan Daerah dengan mengajukan 4 (empat) dimensi yaitu : relevan,andal,dapat dipahami, dan dapat dibandingkan yang terdiri dari 10 (sepuluh) indikator penyajian Laporan Keuangan Daerah di Pemerintah Daerah, yaitu : umpan balik,prediktif, tepat waktu,lengkap, netralitas, dapat diverifikasi, konsistens, baku, mudah dimngerti dan mencakup informasi secara detail. b. Aksesibilitas laporan keuangan sebagai variabel X₂ Aksesibilitas merupakan kemudahan berbagai pihak pengguna laporan keuangan untuk mengetahui informasai keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangna daerah yang baik akan mewujudkan komunikasi yang baik pula antara publik dan pemerintah. Proses inilah yang mendukung penggunaan informasai keuangan daerah yang efektif. Aksesibilitas laporan keuangan daerah diukur menggunakan kuesioner yang diajukan kepada responden, pengukuran variabel aksesibilitas laporan keuang daerah dimensi yang mnegacu pada UU no 33 tahun 2004 yang terdiri dari 2 (dua) inidkator seputar aksesibilitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah yaitu : Akses dan Publikasi. 2. Variabel Terikat (Dependent Variabel) Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama penliti. Melalui analitis terhadap variabel terikat adalah mungkin untuk menemukan jawaban atas suatu masalah (Sekaran, 2006). Variabel terikat (Y) dalam penelitian
adalah : Transparansi Laporan Keuang Daerah. Pembuatan laporan keuangan daerah bertujuan untuk memeberi informasai keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik, dan juga laporan akuntabilitas itu sendiri. Selain tujuan tersebut, tujuan yang lebih penting dalam pelaporan itu adalah kepuasan pengguna informasai (Sujana, 2002 dalam Rohman, 2009). Informasai laporan keuangan yang berkualitas seringkali tidak diketahui oleh pengguna informasai jika mereka tidak memanfaatkan akses yang dibuka oleh pemerintah daerah. Transparansi laporan keuangan terdiri dari 4 indikator yaitu : terbuka, jujur, ketaatan dan intregritas keuangan. Untuk lebih jelasnnya, tabel 3.1 oprasionalisasi variabel penelitian dapat di sajikan sebagai berikut:
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian Variabel Penyajian Laporan Keuangan (X₁)
Definisi Variabel Laporan keuangan disusun untuk mnyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. (PP No. 24 Tahun 2005)
Dimensi 1.Relevan
Indikator -Umpan balik -Prediktif -Tepat waktu -Lengkap
2.Andal
Nomor Kuisioner
Skala
A.1-2 3-4 5-6 7-8
Interva l
9-10 11-12
-Dapat 13-14 diverifikasi 3.Dapat dibanding kan 4.Dapat dipahami
15-16 -Netralitas
17-18 -Konsistensi -Baku
19-20 -Mudah dimengerti -Mencakup Informasi secara Detail Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X₂)
Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006)
Data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat
-Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dengan media surat kabar, internet,dll
B.1-4
Trnsparansi Laporan Keuangan Daerah (Y)
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan perundangundangan. (SAP, 2005)
Keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhka n informasi
-Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik -Adanya akses pada informasi yang siap, mudah di jangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu
C.1-4
l
Teknik Pengumpulan Data Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua jenis data: 1. Data Primer
Interva
Interva l
Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Sumber asli dan dikumpulkan secra khusus guna menjawab pertanyaan penelitian yang bersangkutan (Sugiama, 2008). Sumber data dalam penelitian ini adalah berasal dari responden yang penulis gunakan, yaitu anggota DPPKAD Kabupaten Pangandaran. Melalui cara ini, peneliti memutuskan untuk terjun sendiri dalam mencari, mengumpulkan, dan mengolah data untuk mendapatkan data yang relevan dan rill. 2. Data Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak ketiga (selain DPPKAD kabupaten pangandaran), dengan kata lain data sekunder adalah interpretasi dari data primer yang sumbernya antara lain : buku teks, jurnal, buku pegangan, majalah, artikel surat kabar serta sumber-sumber lain yang elevan dengan penelitian ini. Data sekunder umumnya di perlukan sebagai bahan rujukan (Sugiama, 2008). PEMBAHASAN 1.2.1
Pengaruh Aksesiblitas Laporan Keuangan Daerah secara parsial terhadap Transparansi
Laporan
keuangan
daerah
pada
DPPKAD
Kabupaten
Pangandaran Untuk mengetahui pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah secara parsial terhadap transparansi laporan keuangan daeah pada DPPKAD Kabupaten Pangandaran. Maka dilakukan uji hipotesis. Hipotesis yang diajukan adalah “Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah “, yang berarti apabila Aksesibilitas laporan keuangan daerah dilaksanakan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas Transparansi Laporan Keuangan Daerha menjadi lebih baik.
Untuk menguji hipotesis diatas, maka dilakukan pengolahan atas data hasil penelitian. Dari hasil perhitungan SPSS versi 23.0 (Tabel Coefficient), diperoleh nilai koefisien beta atau koefisien standar (Standardized Coefficient) untuk X2 (Aksesibilitas LKD) terhadap variabel Y (Transparansi LKD) adalah sebesar 0,531. Ini berarti antara Aksesibilitas LKD dengan Transparansi LKD mempunyai hubungan yaitu sebesar 53,1% dengan kategori kuat (Sugiyono, 2006:214). Sedangkan nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,281 (0,5312), menunjukan bahwa besarnya pengaruh Aksesibilitas LKD terhadap Transparansi LKD adalah sebesar 28%. Artinya 28% variabilitas variabel Transparansi LKD dipengaruhi secara parsial oleh variabel bebas yaitu Aksesibilitas LKD. Dengan kriteria tolak Ho jika thitung > ttabel maka berdasarkan perhitungan SPSS pada lampiran 5 diperoleh nilai thitung sebesar 3,002. Dengan mengambil taraf signifikan 5% maka ttabel sebesar 2,110 sehingga thitung> ttabel (3,002> 2,110) dengan tingkat signifikansi 0,010< 0,05. Dikarenakan thitung> ttabel dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka kaidah keputusannya adalah tolak Ho atau terima Ha, artinya Aksesibilitas Lapoan Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah. Dengan demikian, apabila Aksesibilitas Laporan keuangan daerah dilaksanakan dengan baik, maka Transparansi laporan keuangan daerah juga akan semakin meningkat.
1.2.2
Pengaruh Penyajian laporan keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan
Daearah
secara Simultan
terhadap
Transparansi Laporan
Keuangan Daerah Untuk mengetahui pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah secara Simultan terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah, maka dilakukan uji hipotesis. Hipotesis yang diajukan adalah “Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah secara Simultan terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah”, yang berarti apabila Penyajian Laporan Keuangan
Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dilaksanakan dengan baik maka akan meningkatkan Transparansi Laporan Keuangan Daerah lebih baik. Untuk menguji hipotesis diatas, maka dilakukan pengolahan atas data hasil penelitian. Dari hasil perhitungan SPSS versi 23.0 (Tabel Coefficient), diperoleh data mengenai nilai R(koefisien korelasi) dan R Square/R2 (koefisien determinasi). Nilai R menunjukan besarnya hubungan atau korelasi antara Penyajian Laporan keuangan daerah dan Aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi laporan keuangan daerah sebesar 0,802. Ini berarti antara Penyajian Laporan keuangan daerah dan Aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi laporan keuangan daerah mempunyai hubungan yaitu sebesar 80,2% dengan kategori kuat (Sugiyono, 2006:214). Sedangkan nilai koefisien determinasi (R2) menunjukan besarnya pengaruh antara Penyajian Laporan keuangan daerah dan Aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi laporan keuangan daerah, yaitu sebesar 0,672 atau 67,2%. Artinya 67,2% variabilitas variabel transparansi laporan keuangan daerah dipengaruhi secara Simultan oleh variabel bebas yang dalam hal ini adalah Penyajian Laporan keuangan daerah dan Aksesibilitas laporan keuangan daerah. Pengaruh variabel lainnya (faktor residu) terhadap Transparansi Laporan keuangan Daerah DPPKAD Kabupaten Pangandaran selain Penyajian Laporan Keuangan daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah adalah sebesar 1-0,672 = 0,328 atau 32,8%. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan daerah terhadap Transparansi Laporan Kuangan Daerah pada DPPKAD Kabupaten Pangandaran, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut :
1.
DPPKAD Kabupaten Pangandaran pada umumnya telah menerapkan Penyajian LKD,Aksesiblitas LKD dan Transparansi Laporan Keuangan Daerah yang baik. Hal ini terlihat dari interpretasi nilai total jawaban responden mengenai penyajian LKD, aksesibilitas LKD dan transparansi LKD menunjukan kategori baik. Artinya ruang lingkup penyajian LKD yang mencangkup relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami , aksesibilitas LKD yang mencakup adanya sistem informasi keuangan daerah (SIKD) dengan media surat kabar internet dll, transparansi LKD yang mencakup tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik, adanya akses pada informasi yang siap mudah dijangkau bebas diperoleh dan tepat waktu telah dilaksanakan dengan baik oleh DPPKAD Kabupaten Pangandaran.
2.
Berdasarkan uji hipotesis, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuanagn daerah secara parsial berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan daerah pada DPPKAD Kabupaten Pangandaran. Artinya semakin meningkat kualiatas Penyajian Lapoaran Keuangan daerah pada DPPKAD Kabupaten Pangandaran akan diikuti oleh peningkatan Transparansi laporan keuangan daerah karena kualitas penyajian laporan keuangan daerah yaitu relevan,andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan bisa meningkatkan kepercayaan diri pada DPPKAD kabupaten Pangandaran untuk mempublikasikan hasil dari pengelolaan keuangan kepada publik sebagai pertanggungjawaban atas kinerja DPPKAD Kabupaten Pangandaran. Dan apabila aksesibilitas laporan keuangan daerah pada DPPKAD Kabupaten Pangandaran dilaksanakan dengan baik maka transparansi lapora keuangan daerah juga akan semakin meningkat, yang artinya jika DPPKAD Kabupaten Pangandaran menyediakan fasilitas atau akses yang baik untuk tujuan pelayanan publik maka transparansi laporan keuangan daerah akan meningkat.
3.
Pengujian secara simultan menunjukan bahwa, penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daearah secara simultan berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan daerah. Artinya, apabila penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah dilaksanakan dengan baik, maka transparansi laporan keuangan daerah akan meningkat menjadi lebih baik. Jadi dengan menyajikan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan serta menyediakan fasilitas bagi publik untuk mengakses informasi yang mungkin penting atau berguna untuk suatu kepentingan dapat meningkatkan transparansi laporan keuangan daerah lebih baik dan berkualitas pada pemerintahan tersebut serta mengacu pada kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Saran Berdasarkan kesimpulan penelitian maka penulis ingin memberikan saran antara
lain: 1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel-variabel lain yag memiliki
pengaruh
terhadap
transparansi
laporan
keuangan
daerah
dan
menggunakan sampel yang lebih luas. 2. Untuk DPPKAD Kabupaten Pangandaran diharapkan dalam menyajiakan laporan keuangan daerah lebih meningkatkan akuntabilitas yaitu dengan cara meningkatkan kualitas kinerja dengan memperbaiki kualitas pendidikan para tenaga kerja, jika kualitas pendidikannya baik maka sumber daya manusianya akan lebih baik dan kualitas kerjanya akan meningkat. 3. DPPKAD
Kabupaten
Pangandaran
diharapkan
untuk
terus
meningkatkan
aksesibilitas laporan keuangan daerah terutama fasilitas publik dengan cara membuka akses kepada stakeholder secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui
surat kabar, internet, atau cara lainnya. Dengan demikian, maka akan berpengaruh baik terhadap tingkat transparansi laporan keuangan daerah.
DAFTAR PUSTAKA Abdul, Halim. 2002. Akuntansi dan Pengendalian Keuangan daerah.Yogyakarta:AMP YKPN. Aliya, Siti. 2012. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerh terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.Jurnal Akuntansi dan Auditing. Vol. 8 No. 2. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama Jepara. Anondo, Daru. 2004.Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah sebagai Bagian Perwujudan Akuntabilitas Publik(Studi kasus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta),Tesis Program Pasca Sarjana UGM Ygyakarta. Bastian ,Indra. Akuntansi Sektor Publik suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga. Ghozali,Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang : Universitas Dipenogoo. Halim, Abdul.2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Mardiasmo,. 2001. Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Yogyakarta : Penerbit Andi ----------. 2002. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Penerbit Andi. ----------.2006.Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol. 2. No. 1. Mei 2006. Mulyana, Budi. 2006. Pengaruah Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibiliatas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol. 2 No.1. Mursyidi. 2009. Akuntansi Pemerintah di Indonesia. Bandung : Refika Aditama. Rohman, Abdul. 2009. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Vol. 9. N0. !. Universitas Dipenogoro Semarang. Sarwono, Jonathan. 2010. Riset Akuntansi Menggunakan SPSS. Yogyakarta : Graha Ilmu. Scott, W.R. 2003. Financial Accounting Theory. New Jersey. Prentice Hall International, Inc. Sekaran, Uma. 2006. Metode Penelitian untuk Bisnis Buku Satu. Jakarta : Salemba Empat. Shenede, Suresh dan Tony Bennet. 2004. Concept Paper2 : Transparancy and Accountability in Public Financial Administration. UN DESA. Steccolini, Ileana. 2002. Local Government Annual Report: an Accountability Medium ?. EIASM Conference on Accounting and Auditing in Public Sector Reforms. Dublin. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung : Alfa Beta.
Umar, Husein. 1999. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta : PT Raja Grafindo. Zaenudin et al. 2002. Konleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. http://bpk.go.id. Diakses tanggal 25 Maret 2013 http://dprd.tasikmalayakota.go.id . Diakses tanggal 25 Maret 2013
