Hukkam, jamak dari kata hakim, baik di pusat maupun di daerah, bukanlah orang-orang yang

[129] Cara Khilafah Mengangkat Pejabat Daerah Friday, 06 February 2015 17:48

Oleh: Hafidz Abdurrahman, Lajnah Tsaqafiyah DPP HTI

Dalam negara Khilafah, status pejabat bisa dipilah menjadi dua: Pertama, hukkam, jamak dari hakim . Mereka adalah orang-orang bertugas untuk membuat keputusan, dan mengambil kebijakan. Mereka adalah Khalifah (kepala negara), Mu’awin Tafhwidh (wakil kepala negara), Wali (kepala daerah tingkat I), ‘Amil (kepala daerah tingkat II), dan seterusnya. Kedua , muwadhdhaf, yaitu pegawai negara biasa. Mereka bisa duduk di pusat, seperti Mu’awin Tanfidz (pembantu administrasi Khalifah), Mudir (dirjen), dan seterusnya.

Pembagian ini dilakukan, karena masing-masing mempunyai tugas, kewenangan dan mekanisme pengkatan dan pemberhentian yang berbeda. Mereka juga dibayar oleh negara dengan cara yang berbeda, satu dengan yang lain.

Hukkam, jamak dari kata hakim, baik di pusat maupun di daerah, bukanlah orang-orang yang diangkat dengan akad ijarah. Khalifah, misalnya, bukanlah ajir (buruh) yang dibayar rakyat untuk menjalankan hukum sesuai dengan kehendak rakyat. Tetapi, dia dan seluruh hukkam di bawahnya, mulai dari Mu’awin Tafwidh, Wali, ‘Amil dan seterusnya, suka atau tidak, adalah orang-orang yang diangkat untuk menerapkan hukum syara’ kepada rakyat. Karena itu, para hukkam ini pun tidak mendapatkan gaji ( ujrah ) dari negara. Tetapi,

1/5


ta’widh (kompensasi), sesuai dengan pandangan dan kebijakan Khalifah.

Ini berbeda dengan muwadhdhaf, status mereka adalah ajir (buruh) negara. Mereka diangkat oleh negara, dengan gaji ( ujrah), karena akad antara mereka dengan negara adalah akad ijarah . Tugas dan pekerjaan mereka akan membantu terlaksananya tugas dan fungsi hukkam di seluruh jenjang pemerintahan.

Pengangkatan Hukkam

Dalam pandangan Islam, karena kekuasaan bersifat tunggal di tangan seorang Khalifah, sehingga bisa dikatakan, Khalifah adalah negara, maka Khalifah mempunyai hak penuh dalam menentukan siapa hukkam di bawahnya yang diminta untuk membantunya. Khalifah berhak mengangkat dan memberhentikan Mu’awin Tafwidh, dengan akad umum untuk membantunya menjalankan pemerintahan, meski tentu dengan status niyabah (menjadi wakil Khalifah).

Khalifah juga berhak mengangkat dan memberhentikan Wali (kepala daerah tingkat I) di seluruh wilayah negara Khilafah. Baik diambil dari putra daerah tersebut ataupun tidak, semuanya hak Khalifah. Hanya saja, ketika mayoritas rakyat di daerah tersebut menuntut agar Wali -nya diganti, karena satu dan lain hal, maka Khalifah wajib menggantinya. Bukan karena faktor kedaerahan, atau nasionalisme, tetapi karena ketentuan hukum syara’-nya begitu.

Hal yang sama juga berlaku dalam pengangkatan ‘Amil (kepala daerah tingkat II). Khalifah berhak mengangkat para ‘Amil di seluruh wilayah negara Khilafah, begitu juga berhak memberhentikannya. Baik diambil dari putra daerah tersebut ataupun tidak, semuanya juga merupakan hak Khalifah. Sebagaimana Wali

2/5


, ketika mayoritas rakyat di daerah tersebut menuntut agar ‘Amil -nya diganti, karena satu dan lain hal, maka Khalifah wajib menggantinya. Ini juga bukan karena faktor kedaerahan, atau nasionalisme, tetapi karena ketentuan hukum syara’.

Hal yang sama juga berlaku bagi para hukkam di bawahnya, mulai dari Walikota sampai Kepala Desa. Karena itu, di dalam negara Khilafah tidak ada pemilihan kepala daerah langsung (pilkadal). Meski pilkadal ini hanya uslub, tetapi uslub ini tidak dibutuhkan, dan tidak relevan dengan kebutuhan kepemimpinan daerah tersebut dalam negara Khilafah. Justru kalau uslub ini digunakan, bisa menyuburkan fanatisme kedaerahan atau nasionalisme, yang pada gilirannya bisa mengancam keutuhan wilayah Khilafah.

Pengangkatan Muwadhdhaf

Adapun pengangkatan Muwadhdhaf, dengan statusnya sebagai ajir, yang diangkat dengan akad ijarah, maka diserahkan kepada hukkam di atasannya, baik di pusat maupun di daerah, atau bisa juga diserahkan kepada muwadhdhaf yang menjadi atasannya. Sebagai contoh, seorang Dirjen ( mudir ) untuk direktorat jenderal tertentu, misalnya, pengangkatannya bisa dilakukan oleh Khalifah atau Mu’awin Tafwidh . Sedangkan, Kepala Bagian (kabag) dalam satu departemen, bisa diangkat oleh Dirjen yang memimpin direktorat tersebut.

Begitu juga dengan pejabat-pejabat di tingkat daerah. Kepala-kepala Dinas di daerah tingkat I, misalnya, bisa diangkat oleh Wali di daerah tersebut. Demikian juga Kepala-kepala Dinas di daerah tingkat II, bisa diangkat oleh ‘Amil di daerah tersebut. Sedangkan kepala-kepala bagian, kepala-kepala seksi, dan seterusnya di lingkungan dinas tersebut bisa diserahkan kepada Kepala Dinas masing-masing.

3/5


Mereka juga diberi hak, bukan hanya mengangkat para pejabat di bawahnya, tetapi juga berhak memberhentikannya. Begitulah mekanisme yang berlaku dalam negara Khilafah. Semuanya ini berdasarkan prinsip yang dianut oleh negara Khilafah: al-markaziyyah fi al-hukm, wa allamarkaziyyah fi al-idarah (sentralisasi pemerintahan, dan desentralisasi birokrasi).

Dalam bidang pemerintahan, semuanya terpusat dari atas ke bawah. Semua hukkam di seluruh daerah diangkat oleh Khalifah, baik secara langsung maupun didelegasikan kepada wakilnya. Berbeda dengan pejabat-pejabat daerah nonhukkam , mereka bisa diangkat dan diberhentikan oleh hukkam , atau pejabat di atasnya. Inilah implementasi dari kaidah al-markaziyyah fi al-hukm, wa allamarkaziyyah fi al-idarah (sentralisasi pemerintahan, dan desentralisasi birokrasi) di atas.

Penutup

Dengan model, mekanisme dan cara seperti ini, maka negara Khilafah memiliki sistem, mekanisme dan model pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara dengan efisien, efektif dan cepat. Tidak membutuhkan banyak biaya dan ongkos politik.

Dengan sistem, mekanisme dan model seperti ini, maka prinsip administrasi: basathah fi an-nidham (mekanismenya sederhana, tidak bertele-tele), sur’ah fi al-injaz (eksekusi dan realisasinya cepat), ahliyyah fi al-‘amil (profesionalisme pelaksannya) benar-benar bisa diwujudkan dengan baik.

Begitulah sistem, mekanisme dan model pengangkatan pejabat yang ideal dalam negara Khilafah. []

4/5


5/5

Hukkam, jamak dari kata hakim, baik di pusat maupun di daerah, bukanlah orang-orang yang

Recommend Documents