BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini ditandai dengan
menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure serta ketepatwaktuan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002). Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Trisaputra,2008).
1
2
Laporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik. Adanya tuntutan yang besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen pada instansi pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi dalam laporan keuangan. Fungsi informasi dalam laporan keuangan tidak akan memiliki manfaat jika penyajian dan penyampaian informasi keuangan tersebut tidak andal dan tidak tepat waktu. Keandalan dan timeliness informasi laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak(Rosalin,2011). Banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Pihak tersebut antara lain masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman dan pemerintah (Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyebutkan bahwa kriteria dan unsur-unsur pembentukan kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat yang disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan terdiri dari :
3
1. Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan yaitu: a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. c. Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. d. Lengkap Informasi
akuntansi
keuangan
pemerintah
disajikan
selengkap
mungkin. 2. Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas
dari pengertian yang
menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:
4
a. Penyajian Jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. b. Dapat Diverifikasi (verifiability) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. c.
Netralitas Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
3. Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. 4. Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Keuangan Negara Tahun 2003 yang secara khusus menggunakan anggaran berbasis kinerja pada satuan kerja pemerintah, maka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang diwujudkan dalam laporan keuangan dituntut keandalan dan timeliness (Rosalin,2011).
5
Fenomena pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Salah satunya pada Badan Layanan Umum Daerah(BLUD), yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang memberikan arahan baru dimana instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaaan keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan produktivitas, efesiensi, dan efektivitas. Badan Layanan Umum Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat.
BLUD
diberikan
fleksibiltas
dalam
pengelolaan
keuangan
(Darise,2008). Rumah Sakit merupakan salah satu institusi pelayanan publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, demi meningkatkan kesejahterahan kesehatan masyarakat. Salah satunya adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Lampung, yang termasuk didalam Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dikelolah oleh pemerintah daerah. Bukan hanya memberikan pelayanan, institusi pelayanan publik juga diharapan dapat berkembang secara mandiri dan memiliki daya saing dengan meningkatkan pelayanan yang bermutu.
6
Dari berbagai informasi yang ada, ternyata didalam laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai juga terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berhasil dtemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Hal tersebut terjadi di beberapa Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) di Indonesia, diantaranya yaitu : Dalam kasus korupsi yang merugikan negara sebesar rp 456 juta di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Kurungan Nyawa Provinsi Lampung terus diproses dan memasuki tahap dua yang berkasnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bandarlampung. "Sudah masuk tahap dua atau dilimpahkan ke Kejari Bandarlampung yang selanjutnya tinggal menunggu penyelesaian verifikasi berkas untuk diproses lebih lanjut ke Pengadilian Tindak Pidana Korupsi Tanjungkarang," ujar Kasi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung Heru Wijadmiko di Bandarlampung, (26/11). Dia menyebutkan, terdapat 10 jaksa penuntut umum gabungan dari Kejari Bandarlampung dan Kejati Lampung yang disiapkan akan turun dalam persidangan kasus itu. Jaksa tersebut terdiri dari empat orang berasal dari Kejari Bandarlampung dan enam dari Kejati Lampung. Tersangka kasus korupsi RSJ Lampung itu masih dua orang, yakni mantan kepala rumah sakit dan mantan bendahara umumnya yang keduanya sudah pensiun. Dua orang tersebut, mantan Kepala RSJ Lampung Dr Lili Sumardi, 51, dan mantan bendaharanya, Kasyanto, 52.
7
Pihak Kejati Lampung menurut Heru, masih mengumpulkan alat bukti lain yang nantinya menjadi acuan untuk menyusun dakwaan dengan lengkap, sehingga tidak dimentahkan dalam persidangan yang akan digelar. Dalam perkara dugaan korupsi Jamkesmas di RSJ Provinsi Lampung, Kejati Lampung telah menetapkan dua orang tersangka yakni mantan Direktur RSJ Lampung dan mantan bendaharanya yang diduga bertanggungjawab atas kerugian negara sebesar Rp456 juta. Kasus tersebut berawal adanya anggaran dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2010 untuk program Jamkesmas di rumah sakit tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya, anggaran tersebut tidak sesuai dengan pertanggungjawabannya. Selain itu Pengusutan kasus dugaan korupsi dana kompensasi untuk keluarga miskin (Gakin) di Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Solo terus berkembang. Selain dana Rp 2,2 miliar yang diduga diselewengkan di tahun 2006, kerugian negara akibat kasus serupa juga disinyalir terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Saat ini, aparat kejaksaan tengah menunggu hasil audit dari tim Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan hal itu. Informasi yang dihimpun Espos, Selasa (30/1), menyebutkan, saat ini Kejari tengah mengusut kemungkinan penyelewengan dana di tahun 2002, 2003 dan 2004. Berdasarkan informasi, di tahun tersebut sebenarnya pihak rumah sakit juga menerima dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) dalam jumlah besar namun tidak diperuntukkan bagi pengobatan warga miskin. Selain itu dari hasil LHP BPK RI Pemerintah Provinsi Lampung menempati urutan pertama berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan
8
Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung jumlah rekomendasi yang telah diselesaikan per -29 September semester II tahun 2015 pada 16 Pemerintah Provinsi/ kabupaten/kota Se-wilayah Lampung.
Provinsi Lampung tercatat
dengan jumlah laporan hasil pemeriksaan 40, temuan 471, rekomendasi 1.036 lalu jumlah rekomendasi 89,58 % disusul Bandar Lampung hasil pemeriksaan 36, temuan 365 dan rekomendasi 883 jumlah rekomendasi 87,88 % dan terkecil adalah Pesisir Barat hasil pemeriksaan 1, temuan 22, rekomendasi 58 jumlah rekomendasi 8,62 %. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung Ambar Wahyuni dalam Media Workshop atas LHP Lampung 2015 yang dilaksanakan di gedung BPK RI , Kamis (5/11) mengatakan kegiatan BPK meliputi pemeriksaaan kinerja, mulai dari pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan. Sekaligus implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual tahun anggaran 2014 sampai dengan triwulan III tahun 2015. Menurut Ambar, BPK implementasi sistem akutansi pemerintah berbasis akrual TA 2014 sampai dengan triwulan III tahun 2015 pada Pemrov masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatiaan yaitu penyusanan rodmap implementasi SAP berbasis akrual tidak melibatkan semua kepala satuan kerja. Selain itu belum menginternalisasi perencanaan implementasi SAP berbasis akrual dan terdapat regulasi dan kebijakan SAP berbasis akrual yang belum selaras dengan peraturan lainya. “Kebijakan dan sistem akutansi belum seluruhnya diimlpementasi, pemutakhiran database SDM belum optimal juga tidak melaksanakan analisis
9
kompetensi SDM yang dibutuhkan untuk setiap hari dan fungsi,” ujarnya. Ambar juga menyebut SDM pengelolal keuangan aset dan TI belum semua memiliki kompetinsi, bahkan optimalisasi pengelola keuangan, aset TI belum memadai. Selain itu, lanjut Ambar, Bandar Lampung juga perlu mendapat perhatiaan yaitu belum mempunyai rencana/strategis dalam implementasi SAP berbasis akrual, para kepala satuan kerja belum mendapat pernyataan tertulis untuk mendukung implementasi SAP berbasis akrual. BPK juga menyorot sistem aplikasi yang dimiliki tidak terintegrasi vertikal dan horisontal. “Proses perencanaan pemeliharaan, dan pengembang aplikasi telah dilakukan tetapi belum didokumentasikan. “Terdapat beberapa ketentuan dalam kebijakan akutansi yang tidak relevan dengan SAP berbasis akrual, optimalisasi SDM belum memadai dan tidak mempunyai dokumen terkait pengaturan akses logical ke aplikasi dan database,” jelasnya. Kendati demikian, sambung Ambar problem pemda belum menyusun dan menetapkan rencana/strategi implementasi SAP berbasis akrual secara memadai, kepala daerah belum mendapatkan pernyataan komitmen, contohnya fakta integritas dari SKPD yang mendukung perencanaan implementasi SAP berbasis akrual dan solusi BPK menerangkan menysusun dan menetapkan rencana yang strategi(Mas Alina Arifin/Dewira). Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh Badan Layanan Umum Daerah(BLUD)
10
dalam hal ini adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah(RSJD) masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang diisyaratkan, diantaranya keandalan. Mengingat bahawa keandalan merupakan unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan. Penelitian yang dilakukan oleh Rosalin (2011) yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan dan timeliness pelaporan keuangan badan layanan umum pada BLU di Kota Semarang, hasil dari penelitiannya yaitu tidak adanya pengaruh variabel kualitas sumber daya manusia terhadap keandalan pelaporan keuangan, adanya pengaruh variabel pemanfaatan teknologi informasi terhadap keandalan pelaporan keuangan, adanya pengaruh variabel pengendalian intern akuntansi terhadap keandalan pelaporan keuangan, serta adanya pengaruh variabel komitmen organisasi terhadap keandalan pelaporan keuangan. Sedangkan sumber daya manusia, pemanfaaatan teknologi informasi, pengendalian intern, dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap timeliness pelaporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Desmiyanti (2014) yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pada SKPD Pemda Riau, hasil dari penelitiannya dengan pengujian model pertama yaitu sumber daya manusia, pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah akan tetapi teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan Pemda. Pada pengujian model kedua hasil
11
penelitian yaitu sumber daya manusia dan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) yang meneliti tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada pemerintah kota Palembang dan kabupaten ogan ilir) dengan hasil penelitian yaitu kapasitas sumber daya manusia tidak mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan. Kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Aritonang dan Syarif (2009) yang meneliti tentang faktor – faktor yang mempengaruhi penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dengan hasil penelitian yaitu komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, sedangkan sumber daya manusia dan perangkat pendukung tidak signifikan mempengaruhi keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Dari penelitian di atas masih terdapat hasil yang tidak konsisten, hal ini mungkin disebabkan karena setiap daerah memiliki permasalahan yang berbeda. Mengingat pelaporan keuangan di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali
12
faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Lampung. Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah pokok yang akan diuji dalam penelitian ini adalah : Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi dan Komitmen Organisasi terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Lampung. Penelitian ini diberi judul : “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Lampung” 1.2
Identifikasi Masalah Dengan memperhatikan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah
dalam penelitian ini adalah : 1. Seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap keandalan pelaporan keuangan Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Lampung? 2. Seberapa besar pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keandalan pelaporan keuangan Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Lampung? 3. Seberapa besar pengaruh pengendalian intern terhadap keandalan pelaporan keuangan Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Lampung?
13
4. Seberapa besar pengaruh komitmen organisasi terhadap keandalan pelaporan keuangan Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Lampung? 1.3
Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk : 1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap keandalan pelaporan keuangan Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Lampung. 2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keandalan pelaporan keuangan Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Lampung. 3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengendalian intern terhadap keandalan pelaporan keuangan Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Lampung. 4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh komitmen organisasi terhadap keandalan pelaporan keuangan Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Lampung.
1.4
Manfaat Penelitian Adapun manfaat di dalam penelitian ini adalah : 1. Bagi Peneliti Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan peneliti tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern dan komitmen organisasi terhadap keandalan pelaporan keuangan.
14
2. Bagi Pemerintah Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait di dalam Pemerintah, disamping itu Pemerintah dapat melakukan pembenahan terhadap kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern dan komitmen organisasi. 3. Bagi Peneliti Lain Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis, khususnya yang berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern dan komitmen organisasi terhadap keandalan pelaporan keuangan. 4. Bagi Akuntansi Sektor Publik Malalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai wacana bagi perkembangan studi akuntansi pada sektor publik yang berkaitan dengan keandalan pelaporan keuangan khusunya di instansi pemerintah. 1.5
Waktu dan Lokasi Penelitian Untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penulisan
skripsi ini, peneliti melakukan penelitian pada Rumah Sakit Jiwa Daerah(RSJD) Provinsi Lampung, Jalan Kurungan Nyawa, Pesawaran, Lampung. Dengan waktu penelitian yang dimulai dari bulan September 2015 sampai dengan selesai.
