MEMORANDUM SALING PENGERTIAN . ANTARA KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN THE COMMITTEE FOR PROMOTION TO INNOVATE JAPANESE PEOPLE BY EDUCATIONAL AND CULTURAL CONTACT TENTANG PE,NINGKATAN KAPASITAS DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN MELALUI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, selanjutnya disebut "KEMENTERIAN ", dan The Committee for Promotion to Innovate Japanese People by Educational and Cultural Contact, untuk selanjutnya disebut "C.P.I. JAPAN", selanjutnya secara bersama disebut "PARA PIHAK"; MENGINGAT bahwa C.P.I. JAPAN adalah suatu lembaga internasional nonpemerintah yang bersifat kemanusiaan, non-sektarian, non-politik, dan nir-laba; MEMPERHATIKAN kepentingan bersama untuk kerjasama dalam bidang peningkatan kapasitas dan pengembangan kewirausahaan melalui koperasi dan usaha kecil dan menengah; SESUAI dengan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan-kebijakan serta prosedur Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku mengenai kerjasama teknis luar negeri; TELAH MENCAPAI suatu pengertian sebagai berikut:
PASAL1 TUJUAN KERJASAMA Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini, untuk selanjutnya disebut "MSP", adalah untuk mempererat kerja sama PARA PIHAK dalam program peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui kepedulian di bidang pendidikan, pelatihan, dan pemagangan kewirausahaan, peningkatan kapasitas usaha Koperasi dan UKM, dan pengembangan kewirausahaan melalui Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta promosi produk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam bidang-bidang sebagai berikut: 1. Pendidikan, pelatihan, dan pemagangan kewirausahaan; 2. Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi dan UKM;
3. Pengembangan Kewirausahaan Melalui Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 4. Promosi Produk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. PASAL 3 WILAYAH KERJASAMA ~
1. PARA PIHAK akan melaksanakan kerjasama ini di wilayah kerja yang meliputi Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Dl Yogyakarta, DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan Sulawesi Selatan. 2. Setiap perubahan wilayah kerja harus mendapat persetujuan secara tertulis oleh PARA PIHAK.
PASAL4 PIHAK PELAKSANA 1. Untuk melaksanakan MSP ini, KEMENTERIAN menunjuk Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai mitra kerja C.P.I JAPAN, selanjutnya disebut "MK". 2. C.P.I. JAPAN menunjuk Perwakilan C.P.I. JAPAN di Indonesia, untuk bekerjasama dengan MK. 3. C.P.I. JAPAN juga akan menunjuk seorang Asisten lnspeksi untuk melakukan koordinasi mengenai aktivitas-aktivitas yang diperlukan dengan institusi atau lembaga-lembaga sosial, pendidikan, ataupun juga Koperasi dan Usaha kecil dan menengah yang ada di Jepang.
PASAL 5 ARAHAN PROGRAM 1. C.P.I. JAPAN bersama MK wajib menyusun arahan program yang memuat fokus program, ruang lingkup program, pembiayaan program, lokasi pelaksanaan program, mekanisme pelaksanaan , pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan publikasi serta penutupan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini. Arahan Program tersebut wajib segera disusun setelah MSP ini ditandatangani. 2. Semua program yang akan dilaksanakan dalam kerangka kerjasama ini harus sejalan dengan strategi pembangunan nasional dan daerah serta visi dan misi dari KEMENTERIAN. 3. Perincian setiap program atau proyek diatur dalam Rencana lnduk Kegiatan (Rencana Tiga Tahun) dan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT). 4. Mekanisme rencana kegiatan diatur lebih lanjut dalam Arahan Program.
t
PASAL 6 RENCANA KEGIATAN 1. C.P.I. JAPAN menyusun dan menyampaikan Rancangan Rencana lnduk Kegiatan yang berisi keseluruhan program selama tiga (3) tahun kepada MK untuk mendapatkan persetujuan.
2. Qengan difasilitasi MK, C.P.I. JAPAN bersama dengan pihak-pihak yang diperlukan (Kementerian terkait, Pemerintah Daerah, dsb) menyusun rencana tahunan yang memuat keseluruhan rencana kegiatan tahunan. 3. Rencana lnduk Kegiatan harus mendapat persetujuan tertulis dari MK. 4. Rencana Kegiatan Tahunan harus mendapat persetujuan tertulis dari MK dan Pemerintah Daerah terkait.
PASAL 7 KEWAJIBAN 1. KEMENTERIAN wajib: a. Memfasilitasi C.P.I, JAPAN dalam pengurusan administrasi visa, 1z1n kerja, izin tinggal, izin keluar dan masuk ke Indonesia bagi tenaga ahli C.P.I. JAPAN sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku; b. Memfasilitasi C.P.I. JAPAN dalam hal administrasi untuk mendapatkan fasilitas kepabeanan dan perpajakan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku; c. Memfasilitasi C.P.I. JAPAN dalam menyusun Rencana Kegiatan Tahunan; d. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala ter.hadap pelaksanaan program kegiatan yang tercantum dalam MSP bersamasama dengan instansi pemerintah terkait. 2. C.P.I. JAPAN wajib: a. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; b. Melaksanakan program yang telah disepakati dalam MSP ini; c. Menyediakan dana, peralatan dan fasilitas yang diperlukan bagi pelaksanaan program, menyediakan tenaga ahli asing hanya bila tenaga ahli Indonesia tidak tersedia, dalam rangka transfer pengetahuan dan teknologi kepada stat lokal dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia. Setiap perubahan dari tenaga ahli asing harus disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK; d. Mengutamakan penggunaan produk-produk buatan dalam negeri yang ramah lingkungan bagi semua peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam rangka pelaksanaan program; e. Menyediakan bantuan pelatihan dan teknis dalam rangka melaksanakan program-program yang berfokus pada masyarakat dan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia serta kesejahteraan bagi penerima manfaat;
V
f. g. h. i. ·~
j.
k.
I.
m.
n. o.
p.
q.
r.
Membatasi jumlah tenaga ahli asing dalam struktur manajemen, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang; Mewajibkan semua stat tenaga asing C.P.I. JAPAN mengikuti orientasi yang dilakukan oleh MK; Mewajibkan semua stat tenaga asing C.P.I. JAPAN memenuhi ketentuan keimigrasian di bidang perizinan dan pengawasan orang asing; Melaporkan setiap perubahan atau penghapusan program yang telah disepakati dan mendapatkan persetujuan tertulis dari MK; Mendukung dan memperkuat kapasitas masyarakat dan lembaga masyarakat dalam mendesain, merencanakan, dan melaksanakan program/proyek; · Menjaga citra baik Indonesia di mata lnternasional dan tidak mempublikasikan segala bentuk informasi negatif yang bertujuan untuk merusak nama baik Indonesia; Berkoordinasi dengan KEMENTERIAN untuk mendapat persetujuan terhadap segala bentuk publikasi tentang Indonesia baik di dalam maupun luar negeri yang diprakarsai oleh C.P.I. JAPAN; Bertanggungjawab atas segala pengeluaran yang telah disetujui secara tertulis sesuai dengan prosedur akunting C.P.I. JAPAN, untuk biaya orientasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang diadakan oleh MK bersama dengan instansi terkait paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; Selalu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan KEMENTERIAN dalam rangka memperlancar pelaksanaan program; Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program oleh mitra lokal yang didanai C.P.I. JAPAN dan melaksanakan audit terhadap mitra tersebut jika dibutuhkan; Menyampaikan laporan perkembangan per tiga bulan/triwulan dan laporan tahunan kepada MK dan tembusannya disampaikan kepada para pihak terkait; Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan tahunan termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada MK dan bila diperlukan laporan tambahan sesuai kebutuhan; Mencantumkan logo KEMENTERIAN pada setiap pengumuman program, laporan tahunan dan seluruh jenis publikasi lainnya.
PASAL 8 BATASAN AKTIVITAS C.P.I. JAPAN DAN STAFNYA 1. C.P.I. JAPAN menjamin bahwa semua kegiatan dan stat yang bertugas dalam status kedinasan berdasarkan MSP ini wajib: a. Memperhatikan, menghormati, dan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan, serta kebijakan Pemerintah Republik Indonesia; b. Sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia; c. Menghormati keutuhan, kebebasan politik dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mendukung gerakan separatis apapun; d. Menghormati kebiasaan, tradisi, budaya, adat istiadat dan kepercayaan ~ / 'ZV masyarakat Indonesia;
e. Tidak terlibat dalam kegiatan intelijen/klandestin apapun; f. Tidak terlibat dalam kegiatan politik dan komersial apapun; g. Tidak terlibat dalam penyebaran agama apapun, dan/atau aliran kepercayaan yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan beragama; h. Tidak melakukan aksi penggalangan dana dari individu maupun organisasi/institusi di Indonesia untuk mendukung program dan kegiatannya; i.·. Tidak menggunakan fasilitas Lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk kegiatan selain yang disetujui oleh MSP ini; j. Tidak melakukan kegiatan lain selain yang disetujui oleh MSP ini. 2. Setiap pelanggaran terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, akan mengakibatkan penghentian program dan kegiatan dan pencabutan izin kepada yang bersangkutan serta tindakan-tindakan lain sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.
PASAL 9 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Apabila pelaksanaan pengaturan spesifik, program, atau proyek yang dilaksanakan berdasarkan MSP ini menghasilkan suatu hak kekayaan intelektual, PARA PIHAK harus membuat perjanjian terpisah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.
PASAL10 STATUS PERLENGKAPAN DAN MATERIAL PENDUKUNG 1. Semua perlengkapan dan material pendukung program yang diadakan(dibeli oleh C.P.I. JAPAN dalam rangka pelaksanaan program hanya digunakan semata-mata demi kepentingan pelaksanaan program. 2. Apabila sebelum berakhirnya program terjadi perubahan pemanfaatan dan atau penghapusan atas perlengkapan dan material pendukung, maka perlu disetujui terlebih dahulu oleh MK. 3. Setelah berakhirnya program, penyelesaian status peralatan dan material yang bebas pajak harus disetujui bersama-sama oleh PARA PIHAK dan pihak lain yang terkait. 4. Serah terima peralatan dan material pendukung dimaksud dituangkan dalam dokumen Berita Acara Serah Terima sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
PASAL11 DOMISILI 1. KEMENTERIAN berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta Selatan, Indonesia. 2. C.P.I. JAPAN berkantor pusat di 2-16-9 Nakahara Mitakashi, Tokyo, Jepang .
.
~
3. C.P.I. JAPAN mempunyai kantor perwakilan (Liaison Office) di Indonesia yang berkedudukan di Jalan Citra B/L J-3, Perumahan Graha Estetika, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Semarang 50268, Indonesia. 4. C.P.I. JAPAN mempunyai kantor untuk Country Manager di Gedung SME Tower, Jalan Gatot Subroto Kav. 94, Jakarta 12780, Indonesia. 5. Jika terdapat perubahan domisili, wajib memberitahukan secara tertulis ke MK.
PASAL12 PENYELESAIAN PERBEDAAN Perbedaan penafsiran dan/atau penerapan MSP ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi diantara PARA PIHAK.
PASAL13 PERU BAHAN 1. Setiap perubahan atas MSP ini hanya dapat dilakukan setelah diadakan konsultasi dengan persetujuan tertulis bersama dari PARA PIHAK. 2. Setiap perubahan atas MSP ini wajib mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh PARA PIHAK.
PASAL14 MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN 1. MSP ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. 2. MSP ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan mengirim pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan. 3. Dalam hal MSP ini diakhiri, C.P.I JAPAN harus menyelesaikan kegiatan yang sedang berlangsung di bawah MSP ini paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
tanggal pengakhiran , kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh PARA PIHAK.
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, telah menandatangani MSP. . DIBUAT di T0~'/'0 pada tanggal b SEVTEM'BER, 2014 dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dalam bahasa Indonesia dan bahasa lnggris, keduanya mempunyai nilai keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran , dokumen dalam bahasa Indonesia yang berlaku.
UNTUK KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
Signed
AGUS MUHARRAM SEKRETARIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
UNTUK THE COMMITTEE FOR PROMOTION TO INNOVATE JAPANESE PEOPLE BY EDUCA T/ONAL AND CULTURAL CONTACT
Signed
KONISHI KIKUFUMI PRESIDEN C.P.I. JAPAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN MINISTRY OF COOPERATIVES AND SMALL AND MEDIUM ENTERPRISESS AND THE COMMITTEE FOR PROMOTION TO INNOVATE JAPANESE PEOPLE BY EDUCATIONAL AND CULTURAL CONTACT , CONCERNING CAPACITY BUILDING AND ENTERPRENEURSHIP DEVELOPMENT THROUGH COOPERATIVES AND SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
.
The Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as "MINISTRY", and The Committee for Promotion to Innovate Japanese People by Educational and Cultural Contact, hereinafter referred to as "C.P.I. JAPAN", hereinafter collectively referred to as "THE PARTIES"; Noting that C.P.I. JAPAN is an international non-government organization (NGO) that is humanitarian, non-sectarian, non-political, and non-profit; CONSIDERING their mutual interest to cooperate in the field of capacity building and enterpreneurship development through cooperatives and small and medium enterprises; PURSUANT to the prevailing laws and regulations, policies and procedures of the Government of the Republic of Indonesia concerning international technical cooperation; HAVE REACHED an understanding as follows:
ARTICLE 1 OBJECTIVE OF COOPERATION The objective of this Memorandum of Understanding, hereinafter referred to as "MoU", is to strengthen the cooperation between THE PARTIES in the program of improving self-reliance and welfare of the people, through education care, training, internship of entrepreneurship, capacity building on Cooperatives and SMEs, and entrepeneurship development through Cooperatives and Small and Medium Enterprises, and promotion on products of Cooperatives and Small and Medium Enterprises.
ARTICLE 2 SCOPE OF COOPERATION THE PARTIES agree to cooperate in the following fields: 1. Education, training, internship of entrepreneurship; 2. Capacity Building on Cooperatives and SMEs; 3. ~terpreneurship Development Through Cooperatives and Small and Medium Enterprises; 4. Promotion on products of Cooperatives and Small and Medium Enterprises.
ARTICLE 3 AREAS OF COOPERATION 1. THE PARTIES will implement the cooperation in the territory covering following Provinces: East Java, Central Java, West Java, Dl Yogyakarta, DKI Jakarta, Banten, Lampung, and South Sulawesi. 2. Any changes of the geographical working areas shall be agreed in writing by THE PARTIES.
ARTICLE4 EXECUTING AGENCY 1. For the implementation of this MoU, MINISTRY designate the to Secretary for Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprisess as the Counterpart of C.P.I JAPAN, hereinafter referred to as "COUNTERPART". 2. C.P.I. JAPAN designate the President Director of C.P.I. JAPAN in Indonesia to work together with COUNTERPART. 3. C.P.I. JAPAN will also designate a person as the Inspection Assistant to coordinate required activities with social welfare institutions, education institutions, and small and medium enterprises in Japan.
ARTICLE 5 PROGRAM DIRECTION 1. C.P.I.JAPAN together with COUNTERPART shall prepare program direction containing focus program, scope, funding, the location for program implementation, mechanism for implementation, monitoring and evaluation, reporting and publication as well as conclusion, which constitutes an integral part of this MoU. This Program Direction shall immediately be developed after signing of this MoU.
2. All programs to be implemented under this cooperation shall be in line with the national and regional development strategies, as well as with vision and mission of MINISTRY. 3. Details of programs or projects under this MoU are set out in Master Plan (Three-Year Plan) and in an Annual Working Plan. 4. The mechanism of the operation plans will be further formulated in the Program Direction.
ARTICLE 6 PLAN OF OPERATION 1. C.P.I. JAPAN shall prepare and submit a Draft of Master Plan containing overall three-year programs to the COUNTERPART to get approval. 2. Facilitated by the COUNTERPART, C.P.I. JAPAN together with required parties (related Ministries, Local Government, etc.) prepare an Annual Plan containing the overall annual plan of activities. 3. The Master Plan should have the written approval from COUNTERPART. 4. Annual Plan should have the written approval from Counterpart and related Local Government.
ARTICLE 7 OBLIGATIONS 1. MINISTRY shall: a. Facilitate C.P.I. JAPAN in arranging administration for visa, working permit, stay permit, exit and re-entry permit to Indonesia for C.P.I. JAPAN's foreign staff, in accordance with the prevailing Indonesian laws and regulations; b. Facilitate C.P.I. JAPAN in administration for obtaining customs and tax exemption facilities in accordance with the prevailing Indonesian laws and regulations; c. Facilitate C.P.I. JAPAN in preparing an Annual Plan; d. Monitor and evaluate periodically the implementation of the program activities described within this MoU in cooperation with related government institutions. 2. C.P.I. JAPAN shall: a. Comply with all applicable laws and regulations in Indonesia; b. Implement all programs that have been mutually agreed under this MoU; c. Provide funds, equipment and facilities necessary for the implementation of all programs, and provide foreign experts only in so far as Indonesian experts are not available, in the framework of transfer of knowledge and technology to the local staff and communities in accordance with the
prevailing Indonesian laws and regulations. Any changes of foreign experts shall be agreed in writing by THE PARTIES; d. Put priority on the use of locally made and environmentally friendly products for all equipments and materials used in implementing the program activities; e. Provide training and technical assisstance in implementing the programs focused on capacity building for community and human resources as well ·~ as the welfare of the beneficiaries; f. Limit the number of foreign expert staff in the management structure up to as many as 3 (three) persons; g. Require all foreign staff of C:P.I. JAPAN to follow orientation held by the COUNTERPART; h. Require all foreign staff of C.P.I. JAPAN to comply with immigration regulations relating to permits and foreigners monitoring procedure; i. Inform of any changes or omissions of agreed programs and obtain written approval by the COUNTERPART; j. Support and strengthen communities and institutions capacity in designing, arranging, and implementing the program/project; k. Maintain Indonesian good image in the International forum and refrain from publishing any negative information that may damage Indonesia's reputation; I. Coordinate with and be approved by the MINISTRY regarding any national or international publication on Indonesia initiated by C.P.I. JAPAN; m. Be responsible for all reasonable expenses previously agreed in writing according to C.P.I. JAPAN's accounting procedures for orientation, monitoring and evaluation of the project conducted by the COUNTERPART together with related institutions minimum 1 (one) time per year; n. Always consult and coordinate with the MINISTRY in order to ensure the smooth implementation of the programs; o. Monitor and evaluate implementation of the programs by local partners funded by the C.P.I. JAPAN and auditing those partners, if necessary; p. Submit three monthly and annual progress reports to the COUNTERPART and send copies to the concerned parties; q. Submit annual progress reports including financial statement audited by Certified Public Accountants to the COUNTERPART and additional reports as needed; r. Appropriately place the MINISTRY logo on every program board, annual report and all type of publication.
ARTICLE 8 LIMITATION ON THE ACTIVITIES OF C.P.I. JAPAN AND ITS STAFF 1. C.P.I. JAPAN shall assure that its activities and staff assigned in their official status under this MoU, shall: a. Observe, respect, and comply with the laws and regulations, as well as policies of the Government of the Republic of Indonesia; b. Be in line with Indonesian national interests;
c. Respect the integrity, political freedom and sovereignity of the unitary State of the Republic of Indonesia and refrain from supporting any separatist movements; d. Respect the customs, tradition , culture, religions and beliefs of the local community of Indonesia; e. Refrain from involvement in any inteligence/clandestine activities; f. Refrain from engaging in any political and commercial activities; g Refrain from conducting any religious and or belief propagation that potentially sabotage the religous stability in Indonesia; h. Refrain from fund raising activities from individuals or local organizations/institutions in · Indonesia to support its programs and activities; i. Not use the facilities of Government Institutions and Local Government for activities other than approved under this MOU; j. Refrain from doing activities other than approved under this MOU. 2. Any violation of the provision referred to in paragraph 1 of this article may result in the termination for programs and activities as well as the revocation of permits of the personnel concerned and other measures in accordance with applicable laws and regulations in Indonesia.
ARTICLE 9 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS In case of intellectual property rights arise from specific arrangements, programs or projects implemented under this MoU, THE PARTIES shall include separate arrangements in accordance with the legislation of the Republic of Indonesia.
ARTICLE 10 STATUS OF EQUIPMENT AND SUPPORTING MATERIALS 1. Equipment and materials provided/purchased by C.P.I. JAPAN to support the implementation of the program shall be used solely for the purposes of the implementation of the program. 2. If there is a change of purpose and or abolition of the equipment and materials before the end of the program, it shall be agreed by the COUNTERPART. 3. After the completion of the program, disposal of the tax exempted equipment and materials shall be agreed by THE PARTIES and other related parties. 4. The said handover of the equipment and materials shall be documented in a Minutes in accordance with the legislation of the Republic of Indonesia.
ARTICLE 11 DOMICILE 1. MINISTRY is located at Jalan HR. Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta Selatan, Indonesia. 2. C.P.I. JAPAN having its headquarters at 2-16-9 Nakahara Mitakashi, Tokyo, J~pang.
3. C.P.I. JAPAN has representative office (Liaison Office) in Indonesia located at Jalan Citra B/L J-3, Perumahan Graha Estetika, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Semarang 50268, Indonesia. 4. C.P.I. JAPAN has an office for Country Manager in SME TOWER, at Jalan Gatot Subroto Kav. 94, Jakarta 12780, Indonesia. 5. Any change of address shall be reported to the COUNTERPART.
ARTICLE 12 SETTLEMENT OF DIFFERENCES Any dispute concerning the interpretation and/or application of this MoU shall be settled amicably through consultation or negotiation between THE PARTIES.
ARTICLE 13 AMENDMENT 1. Any amendment or revision to this MoU shall be made after consultation and agreed by mutual written agreement of THE PARTIES. 2. Any amendment of this MoU shall come into force on such date determined by THE PARTIES.
ARTICLE 14 ENTRY INTO FORCE, DURATION, AND TERMINATION 1. This MoU shall enter into force on the date of its signing and shall remain in force for a period of 3 (three) years. 2. Either party may terminate this MoU by sending a written notification to the other Party at least 6 (six) months prior to the intended date of termination. 3. In the event that this MOU is terminated, the C.P.I Japan shall complete ongoing activities under this MOU no later than 3 (three) months after the termination date, unless decided otherwise by THE PARTIES.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this MoU. DONE in duplicate in ToKyo on the 6-th. rerTEN~EQ.. 2014 in 2 (two) originals, each in Indonesian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the document in Indonesian text shall prevail.
FOR THE MINISTRY OF COOPERATIVES AND SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES REPUBLIC OF INDONESIA
Signed
AGUS MUHARRAM SECRETARY FOR MINISTRY OF COOPERATIVES AND SMEs
FOR THE COMMITTEE FOR PROMOTION TO INNOVATE JAPANESE PEOPLE BY EDUCATIONAL AND CULTURAL CONTACT
Signed
-
KONISHI KIKUFUMI PRESIDENT C.P.I JAPAN
As of 28 Aug 2014
As of 28 Aug 2014
PROGRAM DIRECTION I. PROGRAM
..
A. PROGRAM FOCUS
ARAHAN PROGRAM I. PROGRAM A. FOKUS PROGRAM
The primary focus of the cooperation between the Ministry of Cooperatives and SMEs and CPI JAPAN is to improve the development of Cooperatives and SMEs of Indonesia in the cooperation areas through internship development, promotion and empowerment for SMEs products.
Fokus utama dari program kerjasama antara Kementerian Koperasi dan UKM dan CPI JAPAN adalah untuk mendukung pengembangan koperasi dan usaha kecil dan usaha menengah (KUKM) Indonesia di wilayah kerjasama melalui program pengembangan kewirausahaan, pemberdayaan dan promosi produk KUKM.
B. SCOPE Scopes of the program, shall be as follows: 1) Education, training, internship of entrepreneurship; 2) Capacity Building on Cooperatives and SMEs; 3) Entrepreneurship Development Through Cooperatives and Small and Medium Enterprises; 4) Promotion on products of Cooperatives and Small and Medium Enterprises
B. RUANG LINGKUP Cakupan program kerjasama ini adalah: 1) Pendidikan, pelatihan, dan pemagangan dalam bidang kewirausahaan; Peningkatan Kapasitas Koperasi dan 2) UKM; 3) Pengembangan Kewirausahaan melalui Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; 4) Promosi produk Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
C. MANAJEMEN C. MANAGEMENT 1. Master Plan (Three-Year Plan) 1. Rencana lnduk Kegiatan (Rencana Kegiatan Tiga Tahun) a. CPI JAPAN together with Ministry of Cooperatives and SMEs shall prepare a a. CPI JAPAN bersama Kementerian Koperasi dan UKM menyiapkan Rencana lnduk Master Plan of Operation (a Three-Year Kegiatan (Rencana Kegiatan Tiga Tahun) Plan) as a reference for the program sebagai rujukan dalam rangka pelaksanaan implementation, containing: program yang memuat: 1) Introduction 2) Goals 1) Pendahuluan 3) Objectives 2) Tujuan 4) Expected outputs 3) Sasaran 5) Activities 4) Hasil yang Diharapkan 6) Employees/Experts 5) Kegiatan 7) locations and target 6) Tenaga Kerja/Tenaga Ahli groups/beneficiaries 7) lokasi dan Kelompok Sasaran/Penerima 8) Funding Manfaat 9) Closing 8) Pembiayaan; dan b. The Master Plan shall be signed by both CPI 9) Penutup JAPAN and Ministry of Cooperatives and b. Rencana lnduk Kegiatan ditandatangani oleh SMEs CPI JAPAN dan Kementerian Koperasi dan c. The Master Plan shall be used as terms of UKM reference to prepare Annual Work Plans, c. Rencana lnduk Kegiatan dijadikan rujukan and shall be submitted to the local dalam penyusunan Rencana Kegiatan Governments in each respective working Tahunan, dan disampaikan kepada masingarea. masing Pemerintah Daerah di wilayah kerja.
liPage
2.
Annual Work Plan a. CPI Japan shall prepare Annual Work Plans as terms of reference for the implementation of program in each respective working area, containing: 1) Introduction 2) Goals 3) Objectives ,4) Expected outputs 5) Activities 6) Employees/Experts 7) Third Party's participation target 8) Locations and groups/ beneficiaries 9) Funding 10) Schedule of program, implementation and 11) Closing
2.
b. Rencana Kegiatan Tahunan dikonsultasikan oleh CPI JAPAN kepada Pemerintah Daerah dengan difasilitasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM c. Rencana Kegiatan Tahunan ditandatangani oleh CPI JAPAN, Pemerintah Provinsi dan Kementerian Koperasi dan UKM d. Rencana Kegiatan Tahunan dijadikan rujukan bagi CPI JAPAN dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan di masingmasing wilayah kerja.
b. The annual plan of operation shall be consulted by CPI JAPAN to the Local Government, facilitated by the Ministry of Cooperatives and SMEs c. The annual work plan shall be signed by CPI JAPAN and provincial governments and Ministry of Cooperatives and SMEs d. The annual work plan shall be used as terms of reference for CPI JAPAN and local governments in the implementation of activities in the respective working area. 3.
Funding Fund for the implementation of these cooperation programs is resourced from CPI JAPAN's budget estimated to reach IDR 4,100,000,000 (Four billion and one hundred million rupiah) and may be increased or decreased in line with program development for the period of 3 {three) years.
4. Locations a. The CPI JAPAN programs shall be carried out in the following provinces, East Java, Central Java, West Java, Dl Yogyakarta, DKI Jakarta, Banten, Lampung, and South Sulawesi. b. Locations for the implementation of CPI JAPAN Programs in each District/city in Provinces as mentioned in point 4.a shall consist of: 1) Province East Java covers City of Malang and District of Jember 2) Province Central Java covers City of Semarang and District of Banyumas 3) Province West Java covers City of Depok, City of Cirebon, City of Bandung, District of Bogor, and District of Cianjur
21Page
Rencana Kegiatan Tahunan a. CPI Japan menyiapkan Rencana Kegiatan Tahunan sebagai rujukan dalam pelaksanaan program di masing-masing wilayah kerja yang memuat: 1) Pendahuluan 2) Tujuan 3) Sasaran 4) Hasil yang Diharapkan 5) Kegiatan 6) Tenaga Kerja/Tenaga Ahli 7) Peran serta Pihak Ketiga 8) Lokasi Pelaksanaan dan Kelompok Sasaran/Penerima Manfaat 9) Pembiayaan 10) Jadwal Pelaksanaan Program, dan 11) Penutup
3.
Pembiayaan Pembiayaan pelaksanaan program kerjasama ini bersumber dari anggaran CPI JAPAN yang diperkirakan sebesar Rp.4.100.000.000 (Empat Milyar seratus juta rupiah) dapat bertambah atau berkurang sesuai dengan perkembangan program selama 3 (tiga) tahun.
4. Lokasi a. Lokasi pelaksanaan program CPI JAPAN meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Dl Yogyakarta, DKI Jakarta, Banten, Lampung, and Sulawesi Selatan. b. Lokasi pelaksanaan program CPI JAPAN di Kabupaten/Kota dalam masing-masing Provinsi sebagaimana disebut dalam butir 4.a, terdiri dari: 1) Provinsi Jawa Timur, meliputi Kota Malang dan Kabupaten Jember 2) Provinsi Jawa Tengah, meliputi Kota Semarang dan Kabupaten Banyumas 3) Provinsi Jawa Barat, meliputi Kota Depok, Kota Cirebon, Kota Bandung, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Cianjur
B. Provinciallevel 1. Governors through the Regional Planning Boards (Bappeda) shall optimize the implementation of the cooperation program with CPI Japan in respective working area. 2. In order to extend the assignment period of foreign staffs of CPI Japan, regional Planning Boards shall provide ·~ recommendations and documents on performance evaluation results of CPI Japan's foreign staffs to The Ministry of Cooperatives and SMEs. 3. Governors through the Regional Planning Boards shall facilitate District/City Governments within CPI Japan working areas to optimize the implementation of annual activities. 4. In order to facilitate the implementation of the program, Provincial Governments may establish a provincial coordinating team consisting of related institutions.
B. Tingkat Provinsi 1. Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengoptimalkan pelaksanaan program kerjasama dengan CPI Japan di daerahnya 2. Dalam rangka perpanjangan penugasan tenaga asing CPI Japan, Bappeda menyiapkan dan menyampaikan rekomendasi dan dokumen hasil evaluasi kinerja tenaga asing CPI Japan tersebut kepada Kementerian Koperasi dan UKM. 3. Gubernur melalui Bappeda memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja CPI Japan dalam mengotimalkan pelaksanaan kegiatan tahunan. 4. Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan program, Pemerintah Provinsi dapat membentuk Tim Koordinasi Provinsi Yang terdiri dari unsur instansi terkair.
C.
District/city level 1. The district leader/mayor through the regional planning board (Bappeda) shall optimize the implementation of cooperation program with CPI JAPAN in their respective working area. 2. Regional planning board shall facilitate implementation of the cooperation program with CPI Japan 3. Regional planning board together with local partners of CPI Japan shall facilitate communities to participate in the implementation of the program. 4. In order to facilitate the implementation of the cooperation program district/municipal governments may establish a district/city coordinating team, consisting of related institutions.
C. Tingkat Kabupaten/Kota 1. Bupati/Walikota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengoptimalkan pelaksanaan program kerjasama dengan CPI JAPAN di daerahnya. 2. Bappeda memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan CPI Japan. 3. Bappeda bersama-sama mitra lokan CPI Japan memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. 4. Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk Tim Koordinasi Kabupf!ten/Kota yang terdiri dari unsur instansi terkait.
D. Participation of third parties 1. In order to implement its activities, CPI Japan may involve local communities, universities, NGOs, and foundations officially registered with Kesbangpol at the Central Government and Local Governments. 2. In order to implement the activities, CPI Japan may involve international NGOs legally registered with the government of the republic of Indonesia 3. CPI Japan shall inform local governments of participation of a third party in the implementation of the cooperation activities.
D. Peran serta Pihak Ketiga 1. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, CPI Japan dapat melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Yayasan yang berbadan hukum dan secara sah terdaftar di Kasbangpol di Pemerintah Pusat dan Daerah. 2. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, CPI Japan dapat melibatkan badan atau organisasi internasional non pemerintah yang terdaftar secara sah di Pemerintah Republik Indonesia. 3. CPI Japan memberitahukan kepada Pemerintah Daerah tentang peran serta pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama.
3IPage
Ill. MONITORING AND EVALUATION 1.
2.
3.
4.
5.
CPI JAPAN, The Ministry of Cooperatives and SMEs, and local Governments shall agree on programs/activities and selection of locations to be monitored. The central coordinating team shall monitor and evaluate the development of the implementation of CPI JAPAN's program/activities three times during the period of MoU or based on need and agreement in the agreed locations as contemplated in poin A.l above at CPI JAPAN international's expense. The central coordinating team may monitor and evaluate the cooperation activities in the program,/activity locations on the National Budget funding, and may make coordination with CPI JAPAN. CPI JAPAN international may, if necessary, invite independent individuals or institutions to undertake monitoring which should be approved by The Ministry of Cooperatives and SMEs. The central coordinating team which undertakes monitoring and evaluation progress of the implementation of the programs/activities shall give feedbacks to CPI JAPAN.
Provincial and/or District/City Governments can undertake monitoring regularly and/or incidentally of the implementation of the CPI Japan's programs/activities at the expense of local government's budget, the result of which shall be reported to The Ministry of Cooperatives and SMEs. Results of final valuation and national coordination meeting shall be put into consideration for MoU extension.
IV. REPORTING AND PUBLICATION A.
REPORTING
1. CPI JAPAN shall prepare and submit midyear reports and annual reports to The Ministry of Cooperatives and SMEs 2. Mid-year reports shall contain a summary of activities. 3. The annual report shall contain: a. Introduction b. Goals c. Objectives d. Expected outputs target e. Locations and groups/ beneficiaries
41Page
Ill. PEMANTAUAN DAN EVALUASI 1.
2.
3.
4.
5.
CPI JAPAN, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Pemerintah Daerah menyepakati program/kegiatan dan lokasi yang akan dipilih untuk dipantau dan dievaluasi. Tim Koordinasi Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan program/kegiatan CPI Japan tiga kali selama perioda MSP atau sesuai kebutuhan dan kesepakatan pada lokasi program/kegiatan yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada butir A.l atas beban biaya CPI JAPAN. Team Koordinasi Pusat dapat melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan kerjasama pada lokasi program/kegiatan sesuai kebutuhan atas beban biaya APBN, dan dapat berkoordinasi dengan CPI JAPAN. Apabila diperlukan, CPI JAPAN dapat mengundang perorangan atau lembaga independen untuk melakukan pemantauan, atas persetujuan Kementerian Koperasi dan UKM . Tim Koordinasi Pusat yang melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan pelaksanaan program/kegiatan memberikan umpan balik kepada CPI JAPAN.
Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan pemantauan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu terhadap perkembangan pelaksanaan program/kegiatan CPI Japan, atas beban biaya APBD, yang hasilnya dilaporkan kepada Menteri Koperasi dan UKM. Hasil evaluasi akhir dan Rapat Koordinasi Nasional dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memperpanjang MSP.
IV. PELAPORAN DAN PUBLIKASI A.
PELAPORAN
1. CPI JAPAN menyusun dan menyampaikan Laporan tengah tahunan dan Tahunan kepada Kementerian Koperasi dan UKM. 2. Laporan Tengah Tahun memuat ringkasan kegiatan kepada Kementerian Koperasi dan UKM. 3. Materi Laporan Tahunan, memuat: a. Pendahuluan b. Tujuan c. Sasaran d. Keluaran/Hasil yang dicapai e. Lokasi Pelaksanaan dan Kelompok Penerima Manfaat
f. g. h. i. j. k.
Implemented activities Employees/experts Participation of third parties Funding Problems and solutions Closing
4. CPI JAPAN may, if necessary, submit ,incidental reports as needed to The Ministry of Cooperatives and SMEs.
B. PUBLICATION
1. CPI JAPAN shall make coordination with The Ministry of Cooperatives and SMEs on publication of anything out of the scope of the cooperation as stated in the MoU. 2. CPI JAPAN together with The Ministry of Cooperatives and SMEs and local Governments may jointly publicize results of the cooperation program. V. CLOSING
This program direction constitutes an integral part of the Memorandum of Understanding between The Ministry of Cooperatives and SMEs of the Republic of Indonesia and CPI JAPAN .
SIPa g e
f. Kegiatan yang telah dilaksanakan g. Tenaga Kerja/Tenaga Ahli yang digunakan h. Peran serta Pihak Ketiga i. Pembiayaan j . Permasalahan dan Upaya Pemecahannya k. Penutup 4. Apabila diperlukan, CPI JAPAN dapat menyampaikan laporan insidentil sesuai kebutuhan kepada Kementerian Koperasi dan UKM. B. PUBLIKASI
1. CPI JAPAN melakukan koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM mengenai publikasi selain dari ruang lingkup kerjasama sebagaimana diatur dalam MSP. 2. CPI JAPAN bersama Kementerian Koperasi dan UKM, serta Pemerintah Daerah dapat melakukan publikasi bersama tentang hasil pelaksanaan program kerjasama . V. PENUTUP
Arahan Program ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dan CPI JAPAN.
