Meletakan masyarakat sebagai subjek pembangunan dalam arti yang seluas luasnya, termasuk investasi infrastruktur oleh pihak swasta

IV.B.4. Urusan Wajib Pekerjaan Umum

4. URUSAN PEKERJAAN UMUM Sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 – 2015 pembangunan infrastruktur sebagai pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2011 telah mencapai suatu strategi dan gagasan yang lebih segar dalam rangka percepatan target yang ditetapkan. Nilai penting infrastruktur dalam sudut pandang konstruksi dan ekonomi menjadi alasan utama bahwa pembangunan infrastruktur merupakan prioritas utama pembangunan, pada satu sisi infrastruktur dapat berperan dalam mengurangi kemiskinan, pembukaan daerah terisolir/terpencil serta mempersempit disparitas antar wilayah, dan disisi lain infrastruktur juga berperan sebagai katalisator antara proses produksi, pasar serta konsumsi akhir dari suatu produk, dalam hal ini infrastruktur mempunyai peran besar sebagai barang modal bergantungnya perkembangan ekonomi (Social Overhead Capital). Dalam kerangka berfikir tersebut, maka strategi yang segar dalam mengelola infrastruktur secara cerdas adalah suatu keharusan. untuk itu pilar strategi pengelolaan infrastruktur tersebut dijabarkan sebagai berikut : 1.

Mewujudkan peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan Pembenahan internal merupakan langkah awal dalam keberhasilan program, maka usaha internal yang dapat dilaksanakan adalah peningkatan kapasitas SDM, bidang keteknikan, meletakkan personil sesuai dengan keahliannya dan penambahan SDM bidang keteknikan. Selain itu, usaha peningkatan kapasitas kelembagaan adalah pelaksanaan forum kemitraan bidang infrastruktur sebagai upaya membangun jejaring kemitraan bidang infrastruktur.

2.

Mewujudkan sinergitas program dalam menentukan fokus dan lokus kegiatan Tolok ukur keberhasilan tidak hanya pada capaian output saja tetapi sampai dengan out comes (bagaimana infrastruktur yang terbangun dapat lebih bermanfaat), prioritas penanganan pada lokus yang tepat yaitu memperhatikan penataan ruang serta fasilitasi pada kawasan yang memiliki pick up economic effect, pembangunan infrastruktur juga memperhatikan pembangunan bidang strategis lain seperti pertanian, pariwisata, industri, sarana pemerintahan dan ekonomi

3.

Mewujudkan peningkatan kemitraan strategis dalam penanganan infrastruktur Meletakan masyarakat sebagai subjek pembangunan dalam arti yang seluas luasnya, termasuk investasi infrastruktur oleh pihak swasta.

Dengan pengembangan strategi pengelolaan infrastruktur tersebut diharapkan program yang ada akan menghasilkan efek kegiatan yang lebih baik dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

a. Program dan kegiatan Sejalan dengan arah kebijakan tersebut pada tahun 2011 telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan tetap mengfokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang berkeadilan dan mempunyai daya gerak perekonomian yang besar. Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan infrastruktur tersebut, melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 telah dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp 173.865.977.000 atau sebesar 17,14 % dari total

LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

58


APBD Tahun 2011 yang berjumlah Rp. 1.014.666.738.473. Dari alokasi anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 118.506.467.097 atau 68,16%. Anggaran tersebut digunakan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung Urusan Pekerjaan Umum yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana bidang infrastruktur terkait penanganan jalan dan jembatan, air bersih dan sanitasi, sarana irigasi dan penanganan sarana prasarana umum permukiman dan perdesaan. Adapun program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel. IV.B.4.1 Rincian Program dan Realisasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2011 No.

Program

A 1

Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Program pembangunan infrastruktur perdesaaan Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Program Peningkatan Disiplin Aparatur

2 3 4 5

6

7 8 9 10

B 1 2

Belanja Tidak langsung Belanja Pegawai Belanja Tak Terduga Total

Alokasi (Rupiah) 163.800.326.500 1.809.237.500

Realisasi (Rupiah) 108.660.989.690 1.760.672.477

1.336.979.000

1.302.254.635

56.546.482.000

19.794.488.164

41.166.540.000

38.120.141.750

19.721.820.000

18.614.093.700

507.500.000

0

38.763.768.000

27.364.131.650

1.515.000.000

1.487.766.314

2.383.000.000

167.991.000

50.000.000

49.450.000

10.065.650.500 9.444.928.500 620.722.000 173.865.977.000

9.845.477.407 9.224.755.407 620.722.000 118.506.467.097

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2011 (diolah)

Dari alokasi belanja langsung Urusan Pekerjaan Umum sebesar Rp. 163.800.326.500,00 terealisasi 66,34% atau Rp. 108.660.989.690,00. Capaian realisasi ini lebih menggambarkan capaian out put kegiatan namun masih belum dapat menggambarkan dengan baik capaian out come, untuk itu keberlanjutan pembangunan infrastruktur dengan perencanaan dan strategi pengentasan penanganannya menjadi hal penting


59


yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pada masa yang akan datang.

b. Realisasi Program dan Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program ini merupakan program yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ke-PU-an secara umum. Program ini dilaksanakan melalui 15 kegiatan rutin berupa kegiatan surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis perkantoran, pengadaan barang percetakan, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Penyediaan makanan dan minuman kedinasan, biaya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah, Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor,kota dan pasar, Penyelesaian Pekerjaan Kantor dan Penyediaan jasa pelayanan umum pemerintahan

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program ini dilaksanakan melalui 7 kegiatan pokok yang sasaran capaiannya adalah meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang dibutuhkan oleh mayarakat. Kegiatan yang ada dalam program ini yaitu kegiatan-kegiatan rutin pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor, Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Berat, Perbengkelan dan Prasarana umum. Selain pelaksanaan kegiatan-kegiatan rutin pemeliharaan sarana prasarana yang tersebut, dalam mencapai tujuan peningkatan sarana parasaran pelayanan publik dilaksanakan kegiatan Pembangunan gedung kantor, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dan Pengadaan sarana penunjang sistem pemadam kebakaran. Adapun out put kegiatan ini meliputi :  Pembangunan gedung kantor, dilaksanakan melalui penyempurnaan gedung kantor yang telah dibangun pada tahun sebelumnya yaitu berupa Penyempurnaan Gedung Balai Kelurahan Bumireso, Penyempurnaan Kantor Kelurahan Bumireso dan Penyempuranaan Pembangunan Balai Kelurahan Kertek. Dengan dilaksanakannya kegiatn tersebut diharapkan pelayanan pemerintahan pada kelurah tersebut dapat ditingkatkan.  Pengadaan sarana penunjang sistem pemadam kebakaran berupa pengadaan pompa, selang dan nosel sebagai piranti pelaksanaan operasi pemadam kebakaran. Tersedianya alat-alat kebakaran yang lengkap dapat meningkatkan efektifitas kerja aparat pemadam kebkaran sehingga lebih handal dalam pelaksanaan operasi pemadam kebakaran. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peran UPTD Pemadan Kebakaran, sebagai pertolongan kejadian bencana kebakaran.  Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor pemadam kebakaran dilaksanakan untuk meningkatkan fasilitas aparatur UPTD Pemadam Kebakaran, dengan tersedianya gedung yang memadai dapat meningkatkan kinerja dan kesejahteraan petugas pemadam kebakaran.


60


Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Sejalan dengan tuntutan peningkatan arus transportasi maka upaya peningkatan kapasitas jalan dan jembatan terus digalakan seiring dengan upaya rahabilitasi/pemeliharaan jalan yang juga terus diupayakan untuk terus ditingkatkan. Pada tahun 2011, telah dianggarkan dana sebesar Rp 56.546.482.000,00 meskipun 93,76% berasal dari dana Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota APBD Provinsi Jawa Tengah, namun anggaran Program Pembangunan Jalan dan Jembatan merupakan program dengan proporsi anggaran terbesar yaitu 34,52% dari total anggaran belanja langsung Urusan Pekerjaan Umum. Implementasi anggaran Program Pembangunan Jalan dan Jembatan berupa pelaksanaan 4 kegiatan yang dijabarkan dalam 70 paket kegiatan. Meskipun demikian realisasi pelaksanaan kegiatan hanya 15 kegiatan, sedangkan 55 kegiatan lainya yang berasal dari Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah, pelaksanaannya akan diluncurkan pada tahun 2012 dengan mempertimbangakan waktu pelaksanaan dan sumber daya yang ada.

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Mengupayakan kondisi pelayanan infrastruktur jalan/jembatan untuk tetap pada kondisi baik sehingga umur ekonomis jalan dan jembatan yang telah terbangun dapat tercapai secara maksimal merupakan tujuan dari pelaksanaan program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan pemeliharaan baik berupa pemeliharaan rutin maupun kegiatan pemeliharaan berkala infrastruktur jalan dan jembatan yang ada. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, pada Tahun 2011 dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 41.166.540.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar 92,60% yaitu sebesar Rp 38.120.141.750,00. Terdapat 2 kegiatan pokok dalam program ini yaitu pemelihraan rutin dan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan. Penjabaran dari 2 kegiatan pokok tersebut adalah pengalokasian 35 paket kegiatan. Namun dari jumlah paket kegiatan tersebut, terdapat 7 kegiatan yang diluncurkan untuk dilaksanakan di Tahun 2012 yang berasal dari dana Bantuan Keuangan Kepada kabupaten/Kota Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya. Sebagai daerah agraris, maka pelaksanaan program dan kegiatan terkait infrastruktur penunjang pertanian merupakan suatu prioritas. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya merupakan salah satu perwujutan upaya penanganan sarana irigasi yang ditujukan untuk menjamin ketersediaan air pertanian melalui efektifitas distribusi air pertanian yang dijamin dengan ketersediaan infrastruktur baik. Pada tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Wonosobo menganggarkan alokasi dana sebesar Rp 19.721.820.000 yang berasal dari DAK sebesar 32,64%, Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar 66,81% dan APBD Kabuten Wonosobo sebesar 0,55%. Dari alokasi anggaran tersebut, besaran serapan anggaran sebesar 94,38% yaitu sebesar Rp 18.614.093.700,00.


61


Implementasi kegiatan dari program ini, terdapat 4 kegiatan pokok dan 63 paket kegiatan, dengan rincian 30 kegiatan dibiayai melalui DAK Sub Bidang Irigasi, 31 kegiatan dibiayai melalui APBD Provinsi Jawa Tengah dan 2 kegiatan dibiayai oleh APBD Kabupaten Wonosobo. Dari 63 paket kegiatan tersebut, terdapat 2 kegiatan yang diluncurkan untuk dilaksanakan di tahun 2012 yaitu kegiatan yang berasal dari Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011. Kegiatan luncuran tersebuta adalah Normalisasi jaringan irigasi petir (Rp 650.000.000) dan Saluran irigasi setalang Kalibeber Mojotengah (Rp 150.000.000) Keberadaan sarana irigasi dalam kondisi baik sudah barang tentu menjadi prioritas penangan dalam rangka mensukseskan program lanjutan yaitu pencapaian ketahan pangan, untuk itu kedepan prioritasi dan juga optimalisasi penanganan sarana irigasi harus silaksanakan dengan lebih cermat dengan mensinergikan program penanganan dengan program-program dibidang pertanian.

Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya. Salah satu upaya revitalisasi pertanian, selain pelaksanaan rehabilitasi kegiatan terkait sarana pertanian, maka pembangunan sarana baru yang menunjang peningkatan kapasitas pengelolaan air pertanian perlu dilaksanakan. Pembangunan embung mini di tingkat perdesaan merupakansalah satu usaha yang dikembangkan. Pembangunan embung dimaksudkan untuk menyediakan prasarana pertanian berupa tampungan air pertanian sehingga ketersediaan air pertanian dapat lebih terjamin, terlebih dalam upaya mengantisipasi efek perubahan iklim sehingga pola tata tanam tidak terganggu dengan perubahan iklim dan musim yang sekarang melada secara global. Dalam kerangka berfikir tersebut, tahun 2011 merupakan tahun kedua pengalokasian Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya, dimana Tahun 2011 ini dilaksanakan melalui Kegiatan Pembanguan Embung Mini Sentra Usaha Tani Desa Lipursari yang didanai dengan APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 500.000.000. Namun, dengan pertimbangan teknis dan waktu pelaksanaan, maka realisasi kegiatannya diluncurkan pada tahun 2012.

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan Program pembangunan infrastruktur perdesaan merupakan salah satu program 3 besar Urusan Pekerjaan Umum, yaitu dengan jumlah anggaran sebesar Rp 38.763.768.000. Namun, anggaran sebesar 23,67% dari anggaran Belanja Langsung Urusan Pekerjaan Umum tersebut tidak semuanya dapat diserap sebagai realisasi anggaran. Pada tahun 2011, serapan anggaran program ini sebesar 70,59%, dimana sisa anggaran akan diluncurkan pada APBD Tahun 2012 untuk paket kegiatan yang sama. Program ini dilaksanakan dengan 19 kegiatan pokok yang dijabarkan dalam 478 paket kegiatan. Dari total paket kegiatan tersebut, 410 kegiatan diantaranya berasal dari pendanaan APBD Kabupaten Wonosobo, 61 kegiatan berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah melalui dana Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan 7 kegiatan dari DAK Bidang Infrastruktur Subbidang Air Bersih. Dengan kata lain 64,16% kegiatan yang ada berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah melalui dana Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota. LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

62


Dari 478 kegiatan yang ada tersebut, terdapat 55 kegiatan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 10.580.000.000 dan 5 kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Wonosobo yang akan diluncurkan pelaksanaannya di Tahun 2012, atau tingkat realisasi kegiatan sebesar 87,45%. Kegiatan yang diluncurkan tersebut terdiri dari 2 paket kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan, 47 kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Lingkungan Infrastuktur Pedesaan dan 6 kegiatan Pembangunan Senderan yang kesemuanya adalah kegiatankegiatan yang bersumber dana APBD Perubahan Provinsi Jawa Tengah. Sedangan kegiatan yang berasal dari APBD Kabuaten Wonosobo yang ikut ditunda pelaksanaannya adalah 5 paket pada Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur. Kelima paket kegiatan tersebut adalah kegiatan konsultansi sebagai pendampingan pengawasaan pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.


63


Tabel IV.B.4.2 Realisasi Anggaran dan Realisasi Paket Kegiatan PAGU ANGGARAN NO

KEGIATAN Rp

REALISASI

Jml Paket

Rp

RINCIAN SUMBER DANA DAN JUMLAH REALISASI KEGIATAN Jml Keg.

APBD KAB. Realisasi (Rp)

APBD PROV. Paket

Realisasi (Rp)

APBN (DAK) Paket

Realisasi (Rp)

Paket

2

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air bersih Perdesaan Penunjang PAM SIMAS

132.500.000

1

123.502.600

1

123.502.600

1

-

-

-

-

3

Pendamping PAM SIMAS

357.500.000

13

357.500.000

13

357.500.000

13

-

-

-

-

4

Pengadaan Replika Desa PAM SIMAS

440.000.000

2

440.000.000

2

440.000.000

2

-

-

-

-

5

Penunjang Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Pembangunan/rehabilitasi jalan infrastruktur perdesaan Pembangunan/Rehabilitasi jalan lingkungan Infrastruktur Perdesaan Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan Infrastruktur Perdesaan Pembangunan /Rehabilitasi senderan Infrastruktur Perdesaan Pembangunan/Rehabilitasi sarana Irigasi Infrastruktur perdesaan Pembangunan/Rehabilitasi Saluran, Talud, Bronjong Infrastruktur Perdesaan Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Infrastruktur Perdesaan Pembangunan/Rehabilitasi MCK Infrastruktur Perdesaan Pengadaan Jaringan listrik Infrastruktur Perdesaan

35.000.000

9

29.977.500

9

29.977.500

9

-

-

-

-

7.714.800.000

69

7.622.043.000

69

7.622.043.000

69

-

-

-

-

6.243.100.000

178

6.158.135.900

131

6.158.135.900

131

-

-

-

-

589.000.000

11

576.887.500

11

576.887.500

11

-

-

-

-

4.679.700.000

95

4.591.911.000

95

4.591.911.000

95

-

-

-

-

466.000.000

9

458.217.700

9

458.217.700

9

-

-

-

-

588.600.000

8

578.174.000

8

578.174.000

8

-

-

-

-

384.600.000

8

378.431.000

8

378.431.000

8

-

-

-

-

239.100.000

4

235.198.900

4

235.198.900

4

-

-

-

-

39.200.000

1

38.581.000

1

38.581.000

1

-

-

-

-

916.300.000

12

904.053.000

12

904.053.000

12

-

-

-

-

3.362.000.000

13

1.527.179.000

7

34.875.000

1

1.492.304.000

6

-

-

1

6 7 8 9 10 11 12 13 14

26

2.494.514.350

24

776.770.550

17

-

-

1.717.743.800

7

11.349.068.000

16

Pembangunan/Rehabililtasi Gedung prasarana umum Perdesaan Pembangunan senderan (Bantuan Provinsi)

17

Pembangunan /Rehabilitasi Infrastuktur pendidikan

392.000.000

8

387.727.500

8

387.727.500

8

-

-

-

-

18

Fasilitasi pembangunan infrastruktur Perdesaan

820.300.000

10

447.097.700

5

447.097.700

5

-

-

-

-

19

Penataan lingkungan Pemukiman penduduk Perdesaan

15.000.000

1

15.000.000

1

15.000.000

1

-

-

-

-

405

1.492.304.000

6

1.717.743.800

7

15

TOTAL

38.763.768.000


478

27.364.131.650

418

24.154.083.850

64


Program pembangunan infrastruktur perdesaan sebagai program yang ditujukan untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan infrastruktur di tingkat perdesaan, disisi lain diharapkan dapat bermanfaat untuk menggerakkan perekonomian lokal di tingkat lingkungan pelaksana melalui serapan tenaga kerja. Namun, pengaturan, pembinaan, pemngembangan dan pengawasan program kegiatan terkait perencanaan strategis Program pembangunan infrastruktur perdesaan perlu untuk dianalisis secara mendalam, besarnya anggaran program ini diharapkan dapat lebih memberikan dampak dalam skala yang besar. Pelaksanaan kegiatan saat ini masih merupakan kegiatan dengan skala manfaat di lingkungan dalam lingkup dusun atau lingkungan administrasi yang lebih kecil. Kedepan sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yang ada baik dilingkungan perkotaan dan perdesaan, program ini dapat lebih bergeser pada penanganan infrastruktur perdesaan yang berdampak luas dalam skala kabupaten.

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Penanganan terhadap saluran drainsae dan gorong-gorong merupakan salah satu sasaran Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan melalui Kegiatan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong. Kegiatan ini didanai melalui dana APBD Provinsi Jawa Tengah melalui Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 1.515.000.000 dan realisasi anggaran sebesar 98,20% (Rp 1.487.766.314). Kegiatan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong diimplementasikan dalam 2 paket kegiatan yaitu Perbaikan Drainase Kota dan Pembangunan Saluran Drainase Ruas Jalan Kagungan-Gadingrejo Kec. Kepil. Kegiatan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong sebagaimana diterangkan diatas, ditujukan untuk perbaikan saluran-saluran drainase yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengaliran air drainase sehingga dapat mendukung upaya pemeliharaan jalan.

Program pembangunan turap/talud/bronjong Pelaksanaan kegiatan pembangunan turap/talud/bronjong dimaksudkan untuk menyediakan prasarana infrastruktur sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan rasa aman selain memelihara infrastruktur pokok yang telah terbangun dari ancaman longsor akibat kondisi lingkungan yang labil. Pada tahun 2011, kegiatan ini dianggarkan dengan anggaran APBD kabupaten dan APBD Provinsi dengan total anggaran Rp 2.383.000.000. Namun demikian, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan dengan realisasi anggaran yang kecil yaitu hanya 7,05% yaitu Rp 167.991.000. Dilihat dari realisasi paket kegiatan, dari 13 paket kegiatan yang dianggarkan hanya dapat terealisasi sebanyak 2 kegiatan yang berasal dari anggaran APBD murni Kabupaten Wonosobo yaitu kegiatan Pemb. Talud / Bronjong Jl. Pringapus – Kembaran dan Pemb. Talud/Bronjong Jl. Pakuwojo. Sebanyak 11 kegiatan lain yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah, pelaksanaannya akan diluncurkan pada tahun 2012.


65


Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan disiplin aparatur diimplementasikan dalam kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan berupa paket kegiatan Pengadaan Baju Tahan panas, Helmet dan Masker sebagai penunjang operasi pemadam kebakaran. Kegiatan ini didanai melalui APBD Kabupaten dengan anggaran sebesar Rp 50.000.000 dengan realisasi sebesar 98,9% atau Rp 49.450.000. Manfaat dari terealisasimya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan prasarana operasi pemadam kebakaran sehingga meningkatkan pelayanan operasi pemadam kebakaran.

Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Capaian kinerja urusan pekerjaan umum dapat dilihat pada beberapa indikator pendidikan yang tersaji pada tabel berikut : Tabel. IV.B.4.3 Capaian kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2011 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah

No.

1

2

3

4

Indikator Kinerja Berdasarkan EKPPD Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (Panjang jalan kab. dalam kondisi baik) / (Panjang seluruh jalan kab./kota di daerah tersebut) x 100% Luas Irigasi kabupaten Baik (Luas Irigasi kabupaten baik) / (Luas Irigasi kabupaten) x 100% Rumah Tangga bersanitasi (Jumlah rumah tangga ber sanitasi) / (Jumlah total rumah tangga) x 100% % Kawasan Kumuh (Luas Kawasan Kumuh hektare) / (Luas wilayah hektare) x 100%

Capaian Kinerja 2010

2011

56%

65,25%

63,61%

64,99%

33,76%

33,82%

0,25%

0,25%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum


66


c. Permasalahan dan Solusi Pada tahun 2011 ini kita patut berbangga atas keberhasilan mengumpulkan sumber daya dalam rangka pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum, keberhasilan ini dapat terlihat dari besarnya anggaran belanja langsung Urusan pekerjaan Umum yang meningkat 290% dari pada anggaran belanja langsung Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo tahun 2010. Besarnya pembiayaan program dari Provinsi Jawa Tengah melalui anggaran Bantuan keuangan Kabupaten/Kota yaitu sebesar Rp 85.710.000.000 atau 52,33% dari total anggaran Belanja Langsung Urusan Pekerjaan Umum dapat dimaknai sebagai besarnya kepercayaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam penyelenggaraan infrastruktur. Namun demikian, besarnya anggaran yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah tersebut 60,93% diantaranya, atau Rp 52.220.000.000 berasal dari anggaran Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah sehingga dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu yang ada, kegiatan-kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada Tahun 2012 sebagai kegiatan yang sama pada APBD Kabupaten Wonosobo. Perkembangan penanganan infrastruktur strategis juga menampakkan hasil yang cukup menggembirakan pada tahun 2011 ini. Terlepas dari permasalah teknis lapangan yang menyisakan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan penyempurnaan fisik, kegiatan Pembangunan Jembatan Kali Serayu Sempol – Sigaluh memberikan warna baru penanganan infrastruktur melalui Kemitraan G to G (Government to Government). Penanganan bersama Pembangunan Jembatan Kali Serayu Sempol – Sigaluh antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah nomor 06/KB/VIII/2011 dan 050/KB/VI/2011 tanggal 10 Agustus 2011. Pembangunan Jembatan Kali Serayu Sempol – Sigaluh Kabupaten Wonosobo merupakan pembangunan jembatan pada ruas jalan alternatif yang mempunyai fungsi sebagai prioritas penanganan sebagai pendukung ruas jalan wilayah berbatasan antar kabupaten yang diharapkan dampak jangka panjangnya dapat mempermudah akses distribusi hasil pertanian dan perkebunan, khususnya tersedianya ruas jalan dan jembatan ini sangat membantu pertumbuhan wilayah Agropolitan Rojonoto.


67

Meletakan masyarakat sebagai subjek pembangunan dalam arti yang seluas luasnya, termasuk investasi infrastruktur oleh pihak swasta

Recommend Documents