BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Dimana kewenangan tersebut ditujukan untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat demi peningkatan kesejahteraan yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Perlu diingat bahwa penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan berbagai sumber penerimaan yang cukup bagi daerah tersebut. Era reformasi merupakan titik tolak perubahan kebijakan desentralisasi di Indonesia ke arah yang nyata. Reformasi juga memberikan hikmah yang sangat besar kepada daerah-daerah untuk menikmati otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah telah mengeluarkan satu paket kebijakan tentang otonomi daerah, yaitu: 1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU No. 23 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
Universitas Sumatera Utara
2. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah sebagai pengganti UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Konsekuensi dari pelaksanaan kedua Undang-Undang tersebut adalah bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Daerah diberikan kewenangan dari pemerintah pusat yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari APBD, selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi (Setiaji dan Adi, 2007). Selain itu, dengan adanya otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya, dan pemerintah pusat tidak terlalu aktif mengatur daerah. Dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menganalisis peluang yang ada untuk memajukan daerah dengan melakukan identifikasi sumber-sumber penerimaan, dan juga harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang kemudian dikembangkan menjadi sumber pendapatan daerah. Namun pada kenyataannya masing-masing daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada daerah yang memiliki potensi kekayaan alam yang melimpah, ada juga yang tidak. Ada daerah yang tata perekonomiannya sudah baik, ada juga yang masih tertinggal. Untuk mengatasi persoalan ketimpangan tersebut dan adanya
Universitas Sumatera Utara
kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan yang ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Dana perimbangan ini terdiri dari Bagian Daerah, yaitu Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dimana Dana Bagi Hasil bersumber dari berbagai pungutan pajak daerah maupun pusat serta iuran-iuran hasil berbagai sumber daya alam di setiap wilayah. Sedangkan Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan bersih dalam negeri yang sudah ditetapkan dalam APBN dimana Dana Alokasi Khusus juga ditetapkan di dalam APBN dengan berbagai kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu. Kekuatan dan bobot keuangan pemerintahan daerah merupakan perpaduan antara alokasi tanggung jawab dengan berbagai sumber dana di setiap daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah mempunyai kebebasan untuk menentukan penggunaan hasil pendapatn daerah tersebut. Besaran dana perimbangan berbeda-beda di setiap daerah, tergantung pada potensi sumber-sumber dan kekayaan alam ataupun jumlah penduduk yang terdapat di daerah tersebut. Pada umumnya daerah yang PAD-nya masih rendah, lebih mengandalkan pada penerimaan dari dana perimbangan. Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat. Sebenarnya bantuan dari pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan rangsangan bagi daerah untuk lebih meningkatkan PAD, yang merupakan salah satu bagian penting dari sumber penerimaan daerah. Sehingga bantuan tersebut dapat
Universitas Sumatera Utara
dikurangi secara gradual, baik melalui penciptaan sistem perpajakan baru sesuai dengan kebutuhan daerah, maupun melalui pertumbuhan ekonomi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu unsur yang menentukan dalam pembangunan di daerah. Hal ini disebabkan karena PAD merupakan sumber penerimaan yang dikelola dan diperoleh melalui usaha-usaha sendiri oleh Pemerintah Kabupaten dengan memanfaatkan segala potensi yang ada di daerah tersebut. Upayaupaya untuk meningkatkan PAD ini tidak terlepas dari mekanisme sistem pemerintah daerah, yaitu kerjasama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah, dengan cara pendekatan terpadu dengan tidak menghilangkan identitas, baik tugas dan fungsi masing-masing. Selain dana perimbangan dan PAD, keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah juga tergantung pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki daerah. Sumber Daya Manusia berperan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah di samping halhal yang menyangkut prasarana, sarana, dan wahana yang diperlukan. Terpusatnya SDM berkualitas di Kota-kota besar dapat didistribusikan ke daerah seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. Untuk menciptakan kelembagaan pemerintah daerah otonom yang mampu, perlulah diisi oleh SDM yang berkualitas. Namun ada kecenderungan pemerintah daerah hanya tertarik pada jenis pendekatan pembangunan fisik yang memerlukan biaya tinggi dengan melakukan alokasi anggaran, sedangkan untuk meningkatkan SDM relatif rendah. Ditambah lagi dengan masalah jumlah penduduk di Indonesia yang besar. Tidak semua penduduk di Indonesia mendapatkan kesempatan pendidikan yang baik. Selain itu masalah
Universitas Sumatera Utara
pengangguran juga masih belum teratasi. Sehingga di Indonesia masih banyak terdapat penduduk dengan kualitas yang rendah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat hasil pembangunan yang telah dilakukan dan juga berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. Untuk mengetahui apakah suatu perekonomian mengalami pertumbuhan, perlu ditentukan perubahan yang sebenarnya terjadi
dalam kegiatan-kegiatan ekonomi dari tahun ke tahun, yaitu dengan
menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku. Apabila PDRB suatu daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, maka pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dapat dikatakan meningkat pula yang otomatis memperkuat PAD daerah itu. Dan sebaliknya apabila PDRB suatu daerah mengalami penurunan, maka pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dikatakan menurun, yang dapat dilihat dari berbagai sektor. Tabel 1.1. Nilai dan Pertumbuhan PDRB Aceh Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2000 - 2010 Nilai (Juta Rupiah)
Pertumbuhan
Tahun ADHB
ADHK
(%)
2000
39,50
39,50
-
2001
37,65
35,26
-10,73
2002
43,71
42,34
20,08
2003
48,62
44,68
5,53
Universitas Sumatera Utara
2004
50,36
40,37
-9,65
2005
56,95
36,29
-10,11
2006
69,35
36,85
1,54
2007
71,09
35,98
-2,36
2008
73,53
34,09
-5,25
2009
71,69
32,22
-5,49
2010
77,51
33,07
2,64
Sumber : BPS Propinsi Aceh (Data diolah). Dari tabel di atas menunjukkan perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Aceh berdasarkan harga berlaku dan konstan dari tahun 2000 sampai tahun 2010. Dimana berdasarkan harga berlaku PDRB propinsi Aceh menunjukkan trend peningkatan dari tahun ke tahun kecuali pada periode 2009 yang sedikit mengalami koreksi. Tetapi untuk melihat pertumbuhan ekonomi, PDRB harga berlaku tidak bisa dijadikan patokan, sehingga diperlukan acuan lain dengan menggunakan PDRB harga konstan. Dimana jika dilihat perkembangan PDRB harga konstan Propinsi Aceh menunjukkan pergerakan dinamis yang cenderung mengalami penurunan pertumbuhan dari tahun ke tahun. Walaupun pada periode 2002 Propinsi Aceh mengalami pertumbuhan yang signifikan tetapi hal ini tidak bisa memacu perekonomian Propinsi Aceh secara keseluruhan.
Universitas Sumatera Utara
Gambar 1.1. Perkembangan PDRB Propinsi Aceh Atas Dasar Harga Konstan dan Berlaku Tahun 2000-2010 Pada dasarnya, implikasi dari otonomi daerah ini menuntut daerah untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh setiap daerah, sehingga dapat memberikan manfaat bagi daerah dan kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Peran pemerintah sebagai mobilisator pembangunan sangat penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul : “Analisis Pengaruh Pengeluaran Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto Propinsi Aceh”.
1.2. Perumusan Masalah Adapun yang menjadi perumusan masalah yang dimaksud adalah :
Universitas Sumatera Utara
1. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pengeluaran Daerah Propinsi Aceh ? 2. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Daerah dan Jumlah Penduduk terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Aceh ?
1.3. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pengeluaran Daerah Propinsi Aceh. 2. Untuk menganalisis pengaruh Pengeluaran Daerah dan Jumlah Penduduk terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Aceh.
1.4 Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang akan diperoleh melalui penulisan tesis ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk menambah wawasan dan pemantapan teori dan ilmu yang penulis peroleh selama kuliah di Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara
2. Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan sumber referensi bagi peneliti yang berminat dengan pembahasan yang sejenis di masa mendatang. 3. Sebagai bahan masukan untuk para pengambil kebijakan ekonomi daerah khususnya di Propinsi Aceh.
Universitas Sumatera Utara
