MASALAH HUKUM PEHBUKTIAH
DALAM ELEKTRONIK FUNDS TRANSFER
Oleh :
Ny. IndrawatiSoewarso r S.H.
\~"\
Makalah Pembanding Disampaikan Pada : SEMINAR PENGATURAN TENTANG ELEKTRONIK FUNDS TRANSFER . . . Diselenggarakan Oleh: ' . . . BADAN PEMBINAAN HUKUM. NASIONAL DEPARTEMEN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN RI . Bekerjasama dengan . . BANK INDONESIA Jakarta, 8 - 9 Februari 2000
. MASALAH HOKUM .PEMBUKTIAN . DALAM ELEKTRONIK' FUNDS' .TRANSFER
Pendahuluan
Pengiriman uapg atau pemindahan dana melaluisistem perbankan baik secar.a tunai. maupunmelalui pemindah bukuan padadasarnya dilakukan atas perintah p~ngirim atau' pemilik. dana yang pada umumnya dilakukan secara tertulis. Kalaupuri karena keperluan yang san,gat mendesak,· bank akan melayani permihtaan pengirim melalui tilpon,
akan
tetapi
kemudian' diikuti
dengan penegasan
secara
tertulis. Untuk. keperluan ini bank telah mempersiapkan formulir aplikasi pengiriman uang dan pengirimdapat menyertakan dananya secara tunai. Jika pengirim mempunyai rekening pada bank tersebut dengandana yang mencukupi, apakah rekening giro atau tabungan, pengirim dapat' minta bank untuk membebaninya melalui pengisian formulir tersebut .
. Dalam perkembangannya, .demi meningkatkan pelayanan kepada· nasabah, sejalan dengiul perkembangan teknologi banyak bank yang telah memberi
kemudahan' melalui' phone. banking, . ATM atau home
. bankingdalam meiakukan transaksi keuangannya. Berbagai keperluan .
.
.
dapat dilakukanoleh nasabah melaluisarana tersebut, bahkan untuk mernbayar langganan listrik, tilpon, pengiriman uang dan
lain~laiti.
Jika. pada awalnya perintah pembayaran ataupun pengirirnan dana 1
melalui tilpon perlu diikuti dengan konfirmasi tertulis
maka pada
I
.'
,
saat ini perintah pembayaran atau pengiriman uan.g melalui tilpon tidak lagi perlu didasariatau diikuti penegasan secata tertulis apapun.
Dari segi hukum pembuKtian, sebagaimana yang akan' dibahas dalam naskah ini transaction ll
jasa bank yang mulanya merupakan I'paper based
I
dibuktikan dengan aplikasi transfer ataupun' surat
I
.
"
.
. '
.
,
, penegasan dalam perkembangannya telah 'bergeser menjadt "paperless" atau secara elektronis, yang dalam pengiriman dan pemrosesannya , tidak
lagi' dilakukan.secara
konvensional
melainkan
melalui
komputer. Pada peng'iriman secara konvensionaljelasadanya aplikasi transfer yang dijadikan alat bukti akan tetapi pada pengiriman uang secara ,
.
elektronis perlu penegasan dan pehgakuansecara hukum pembuktian dan alat bukti yang.dapat digunakandalam hal terjadi perkaradi ., pengadilan. "
,
Perkembanganteknologi yang makin canggihmengikuti tuntutan , masyarakat •akan jasa perbankan yang efektif dan efisien tidak sedikit'membawa dampak pada sistem pembayaran dan pengiriman uang itu ' sendiri
serta siste'm hukum yang berlaku,khususnya, hlikum
pembuktian.
2
Selanjutnya
karana
masalah
bukti
d~n
parnbuktian
yang·
dipersoalkan lebih banyak berkaitan dengan transaksi pengiriman uang secara elektronis sebagai hubungan hukum (perdata), uraian dalam naskah ini secara khusus menyoroti aspek hukum pembuktian menurut hukum perdata.
Pengiriman Uang,
Sebagaima~a
P~rkembangannya
Dalam Praktek
telahdikemukakan terdahulu pengirirnan uang atau
transfer dana yang dilakukan rnelalui bank yang semula dilakukan secara
konvension~l
telah bergeser rnenjadi paperless transaction
atau elektronis.
Sejalan
dengankemajuan
di
bidang
teknologi
yang
~ada
gilirannya juga menyentuh· tekn~logi. informasi - beberapa contoh dihawahini menipakan bahan baru media penyimpanan dan pengiriman informasi· yaitu :
a.·
Media digital magnetik] seperti tape disckpack/cartridge diskette dan lain-lain.
b.
Media foto micrographic, seperti microfiche microfilm
cartridg~
dan lain-lain. 3
c.
Media audio visual, seperti :' photograpic film/prints video tape/cassette video disc dan lain-lain
Masing-masing media mempunyai perangkat mesin dan sistem serta karakteristik tersendiri. Media· digital komputer
I
magnetik. umumnya
meskipun ada
di tamptmg
ke
dalam teknologi
juga komputer yang non digital.
Media
lainnya berripa microreprographic dan audio visual. Hal
yang
penting
dari
penyimpanan
per~ekaman,
berbagai· media
tersebut
ada1ah
bahwa
dan
informasi· harus
dapat
pengiriman
terjamin kebenaran, keabsahan dan keamanannya dari berbagai resiko yang dihadapi. Sebagai konsekuensi penye1enggaraan electronic funds transiersystem dapat disebut antara lain : i
Besika keke1iruan
ii
Resiko
kehi1angan
kerusakan
. ketidak1engkapan
dan
pencurian informasi. iii
Resiko aksesinformasi oleh pihak yang tidak berwenang.
Tumbuh
dan
berkembangnya
cara
pengiriman
uang
yang
inkonvensiona1 tidcik ter1epas dari upaya bank menjawab tuntutan untuk senantiasa inovatif dan meningkatkanprofe$iona1isme dalam menja1ankan usahanya. Jadi pengiriman uang atau pemindahan dana dari
satu rekening
doktimen,
kerekening' 1ainnya tanpa
penggunaan kartu kredi t 4
1andasan suatu
dan. 1ain-:,lain. ada1ah contoh
penggunaan teknologi informasi dalamkegiatan bank/ akan tetapi juga perlu .mengantisipasi dengan penerapansistem pengawasan dan pengamanan yang memadai ..
Terlepas· dari· masalahteknis
perangkat·· keras
dan
lunak
menyangkut sistem pembayaran yang dilakukan/ penggunaan media yang inkonvensional menuntut pengakuansecara hukum sebagai
al~t
butti
yang sah.
Pembuktian dan Alat Bukti Menurut Hukum dan Permasalahannya
Bertolak Perdata
Buku
dari· ke.tentuan IV. tentang
dalam
pembuktian
Kitab
Undang-undang
dan .daluarsa
maka
Hukum untu~
menegakkan haknya atau membantah hak orang lain seseorang wajib memberikan bukti atau membuktikan adanya hak tersebut. Dalam pasal ··1866 disebut beberapa macam alat bukti / yaitu : bukti tertulis; bukti dengan saksi-saksi; persangkaan-persangkaan; pengakuan; dan sumpah.
Tampaknya alat bukti yang utama dalarn perkara perdata adalah tulisan dan hal tersebut dapat dipahami karena dalam hubungan hukum perdata para pihak de.ngan sengaja membuat atau menyediakan bukti dan lazimnya sesuatu yangtertulis yang dapat digunakan dikemUdian 5
hari bilatimbul sengketa. Dalam hukum acara
Reglemen Indonesia
yang dibaharui pasal 295 digunakan istilah surat-surat. Pembuktian dengan tulisan dapat dilakukan dengan membuat tulisan secara
otentik,
~aitu
tulisan
yang
dibuatdala~
bentuk
yang
ditentukan undang-undang, 'dibuat oleh ataudihadapan pejabat umum yang ,berwenang dapat pula secara di bawah tangan. Tulisan atau akta otentik ini, merupakan bukti yang sempurna tentang hal-hal yang tercantum di dalamnya sedangkan akta di bawah tangan merupakan bukti permulaan yang masih perhi dilengkapi.
Bukti tulisan ataupun akta yang dimaksud, baik yang dibuat secara otentik maupun dibawah tangan, hanya tulisan atau a:kta yang asli yang diakui da1am pemeriksaan dipegadilan. Meskipun dalam perkembangannya, karena kebutuhan praktek, di lapangan, photo copy juga dapat diterima sebagai bukti, namun photo copy inipun dlterima setelah diperlihatkan
bersama~sama
dengan aslinya. Jelas dalam hal
ini otentifikasi dilakukan sendiri oleh hakim yang memeriksa. Hal tersebut merupakan upaya untuk mencegah kemungkinan terjadinya pemalsuan baik tent,ang bentuk, materitullsan atautandatangan yang tertera pada akta atau tulisan dimaksud.
Perkembangan dunia usaha yang demikian pe,sat dibarEmgi dengan kemajuan teknologiyang makin canggih sebagaimana telah diungkapkan terdahulu telah alat
bukti
lain
m~mperkenalkan
yang
ketentuan pasal,1866
kepada, masyarakat keperluan 'akan
non, tekstual,
KUHPe~data.
yang
belum
disebut
dalam
Sepertidiketahui ketentuan dalam 6
KUHPerdata tersebut hanya menyebut bukti tulisan, sedangkan alat bukti lain t
meskiptm tidak berbentuk tulisanakan tBtapi lebih
ditujukanpada pembuktian manusia.
Perkemhangan suatu organisasi
juga memberikan dampak yang
cukup besar dalam penyelenggaraan administrasi perkantoran. Surat atau dokumen sebagai sarana komunikasi tertulis yang pada suatu saat diperlukan sebagai alat bukti
harus memberi tempat kepada
sarana komunikasilain yang juga suatu saat diperlukan sebagai alat bukti.
Pengundangan
Undang-undang
Nomor
7
Tahun
1971
tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan pada tanggal 18 Mei 1971 dalam Lembaran Negara Tahun 1971 NomoI' 32 TLN Nomor 2964 merupakan suatti tanda perhatian dan rasa berkepentingan dari pemerintah u11tuk mengatur soal
rsipan dalam rangka menyelamatkan bahan-bahan
bukti yang nyata, baDar dan lengkap mengenaikehidupan bangsa dan kepentingan pertanggungjawaban na8io11a1 kepada generasi yang akan . dat.ang
~
8sarkan pr,
ksanAsnnya·
pE'rtanggung
Undang-undang flengan
jaw"ban
penyelenggaraan
1..1:1i
tujuan
nasional
.kehidupan
bangsa
dan
menjamin tentang serta
peraturan
peraturan
keselamatan perEmcanaan menyediakan
ba dan
bahan
pertanggung jawaban bagi kegiatan pemerintahandiatur berbagai hal menyangkut arsip dalam kearsipan. 7
Ketentuan pokok-pokok kearsipan mengatur :
*
Perlunya sistem kearsipan yang efektif dan. efisien;
*
Pengorganisasian dan pelaksanaannya.
Oleh katena materi undang-undang lni lebih ditujukan pada penyelenggaraan
administrasi
negara,
tampaknya
berbagai
pihak
msnafsirkaTI bahwa ketentuan undang-undang ini tidak berlaku bagi perusa
swasta.· p.kan
terutama
hadan
usaha
tapi t
milik
k s
iki t perusahaan-perusahaan
nagara
yang
meng~tur
J
masalah
pendelolaan arsip perusahaannya dengan mengacu pada undang-undang kearsipt'ln melengkapi Kitab Undang-undang Hukum Dagang Pasal 6 yang
mewajibkan perusahaan membuat catatan mengenai petusahaannya.
Ketentuan Undang-undang Kears-ipan memberikan suatu batasan y~ang
pen.ting perkai.t.an dengan masalah pokok yang dibahas dalam
pE'rte.muan ilrniah
ini
tentang arsip
I
yai tu sebagaimana dikut ip
dibnv.Ji1b ini 11
a.' Naskah-naskah
yang dibuat dan di terima oleh lembaga
lembaga negata dan Radan-badan Pemerintahan dalam bent uk baik berkelompok
dalam
dalam rangka
keadaan
tunggal
pelaksanaan
maupun kegiatan
pemerintaJJ.an. h.
Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Radan-badan swasta dan/atau perorangan, dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan
tunggal . maupun berkelompok dalam
rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaanf!. 8
Selanjutnya Undang-undang memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan naskah-naskah dalam bentuk dan corak bagaimanapun dari arsip dalam pasal 1 adalah, meliputi "baik yang tertulis, maupun yang dapat dilihat dan di dengar seperti halnya hasil-hasil rekaman, film dan lain sebagainya"., Dengan kata lain Undang-undang Kearsipan mengakui arsip tidak saja berupa sesuatu yang tertulis, melainkan juga non tekstual yang pada akhirnya juga akan dianggap sebagai alat bukti. Permasalahannya adalah
terkai t
dengan
hukum
pembuktian
yang
diatur
dalam
KUHPerdata.
Pembuktian Dalam Undang-undang Dokumen Perusahaan
Dengan
pertimbangan
antara
lain menjamin
penyelenggaraan
perusahaan secara efektif dan efisien akan tetapi juga memanfaatkan kemajuan teknologi yang memungkinkan pembuatan catatan dalam media elektronik,
telah
ditetapkan
undang-undang
tentang
Dokumen
Perusahaan yaitu Undang-undang Nomor 8,Tahun 1997 diundangkan pada tanggal 24 Maret 1997 (L.N. 1997 Nomor 18; TLN Nomor 3674).
Hal penting yang diatur dalam Undang:""undang tersebut khususnya yang relevan bagi pokok bahasan kali ini adalah : (i)
Pembuatan catatan dan penyimpanan dokumen perusahaan;
(2)
Pengalihan bentuk dokumen peru8ahaan dan legali8a8i.
9
Pengaturan tentang pembuatan catatan dan penyimpanan dokumen perusahaan mengandung kewajiban bagi perusahaan untuk :
*
Membuat
catatan
diatas
kertas
tentang
neraca
tahunan,
perhitungan laba rugi, sedangkan catatan berbentuk rekening, jurnal transaksi harian dibuat diatas· kertas .atau sarana lainnya. Mengenai sarana lainnya tersebut adalah alat bantu untuk memproses pembuatan dokumen perusahaan yang sejak semula tidak dibuat diatas kertas, misalnya dengan menggunakan pita magnetik atau disket.
'*
Menyirnpan dokumen perusahaan dalam jangka waktu tertentu r yang lamanya dikaitkan dengan fungsi serta kegunaan informasi dalam catatan dimaksud. a.
10 tahun untuk dokumen-dokumen yang di tetapkan dalam undang-undang ini seperti neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan r rekening, dan lain-lain.
b.
Ditetapkan oleh perusahaan sendiri menyangkut tulisan : Tentang data pendukung administrasi keuangan bukan bagian dari
bukti pembukuan
(rekening harian
rekening antar kantor) atau tulisan yang mempunyai nilai gun a bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan.
10
*
Ketentuan tentang pengalihan bentuk dokumen perusahaan dan legalisasi menetapkan dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikro tulisan,
film,
tercet~k
yaitu
film
dan tergambar
yang dala~
memuat
rekaman
bukan
ukuran yang sangat kecil
atau ke media lainnya. Mengenai yang disebut terakhir ini adalah alat penyimpaninformasi non kertas (non tekstual) dan mempunyai tingkat pengarnanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan seperti CD-ROM (Compact Disk-Read Only Memory) dan WORM (Write Once Read Many). Pengalihan dokumen tersebut dapat dilakukan baik sejak dokumen tersebut
dibuat
bersangkutan berakhir
I
atau
maupun
diterima
kemudian
oleh
jika
perusahaan
masa
simpan
yang
dokumen
sedangkan perusahaan masih menganggap penting untuk
disimpan.
Sebaliknya ketentuan undang-undang mewajibkan pimpinan perusahaan menyimpan naskah asli
dokumen perusahaan yang
dialihkan ke dalam mikro film atau media lainnya, jika a.
Naskah
asli
dokumen rnengandung
nilai
tertentu
demi
kepentingan perusahaan atau kepentingan nasional; b.
Naskah asli yang mempunyai kekuatan pembuktian otentik dan masih mengandung kepentingan hukum tertentu.
Berkaitan
dengan
pengalihan
dokumen
perusahaan,
maka
permasalahan yang timbul adalah apakah materi yang terkandung dalam mikro· film
atau media· lainnya
sesuai
11
den~an
naskah
aslinya.
Ketentuan undang-undang menetapkan kewajiban agar dalam pengalihan dokumen perusahaan dilakukan legalisasi. Legalisasi atau tindakan pengesahan dokumen mengandung keterangan yang menyatakan bahwa isi dokumen perusahaan yang terkandung dalam mikrofilm
atau
media
lainnya
sesuai
dengan
naskah
aslinya.
Legalisasi tersebut dilakukan pada saat terjadinya pengalihan oleh pimpinan peprusahaan atau pejabat yang ditunjuknya dengan cara membuatkan
Berita Acara
Pengalihan.
Dokumen
ini
mencantumkan
sekurang-kurangnya keterangan tentang
*
Tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun legalisasi dilakukan;
* *
Pengalihan dokumen perusahaan telah dilakukan sesuai aslinyai Tanda tangan dan nama jelas pejabat yang bersangkutan.
dengan lampiran berupa daftar pertelaan dokumen perusahaan yang dialihkan.
Tata cara yang lebih rinci akan diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah, Dokumen
namun
Perusahaan
suatu hal ini
yang penting
adalah
suatu
dalam Undang-undang
penegasan
bahwa
dokumen
perusahaan yang telah dimuat .dalam mikro film atau media lainnya sebagaimana
dimaksud
diatas
(Cn":'ROM;
WORM)
dan
atau
hasil
cetakannya merupakan .alat bukti yang sah. Selanjutnya ketentuan undang-undang masih memberikan kesempatan jika hakim yang memeriksa perkara atau untuk keperluan polisi atau jaksa dapat dilakukan legalisasi terhadap hasil cetak dokumen perusahannya yang telah dimuatdalam mikro film atau media lainnya tersebut.
12
Kesimpulan
Berdasarkan uraian termaksud diatas dapat disimpulkan bahwa Hukum Pembuktian sebagaimana tercantum dalam KUHPerdata Buku IV tentang Bukti dan Daluwarsa perlu disesuaikan dengan perkembangan perundang-undangan yang terjadi, masing-masing : 1.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 197:1. tentang Ketentuan Pokok-pokok Kearsipan yang mengakui bentuk arsip non tekstual;
2.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang antara lain menegaskan bahwa dokumen perusahaan yang telah telah dimuat dalam mikro film atau media lainnya (CD ROMi WORM) dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang
sah.
Oleh karena itu dalam rangka pembaharuan KUHPerdata Khususnya Buku
IV
materi
dalam
kedua
undang-undang
tersebut
dapat
dipertimbangkan sebagai bahan penyempurnaan.
Jakarta,
code file: C:\karno\indrawati.eft 13
Pebruari 2000
