-
T
BEBERAPA PERHASALAHAN HDKDM
PENGATURAN ELECTRONIC FUNDS TRANSFER
DALAM PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL
Oleh :
Penyaji : SIS ABADI S./ S.H./ LL.M Pembanding : FREDDY HARRIS/ S.H./ LL.M
Makalah Disampaikan Pada : SEMINAR PENGATURAN TENTANG ELEKTRONIK FUNDS TRANSFER
Diselenggarakan Oleh :
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DEPARTEMEN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN RI
Bekerjasama dengan
BANK INDONESIA
Jakarta,
8 - 9 Februari 2000
BEBERAPA PERHASALAHAHHUKUM
PENGATtJRAN ELECTRONIC FUNDS TRANSFER
DALAH PERUNDAHG-UNDANGAN NASIONAL
Oleh : SIS ABADI S'I' S.H.I' LL.M
Makalah Disampaikan Pada : SEMINAR PENGATURAN TENTANG ELEKTRONIK FUNDS TRANSFER
Diselenggarakan Oleh :
BADAN PEMBINAANHUKUM NASIONAL DEPARTEMEN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN' RI
Bekerjasamadengan
~ I~SIA ~
Jakarta, 8
.
9 Februari 2000
PENGATURAN ELECTRONIC FUNDS TRANSFER DALAM PERUNDANG UNDANGAN NASIONAL* I.
GAMBARAN UMUM Pada umumnya setiap Bank Sentral termasuk Bank Indonesia berkepentingan langsung dengan berfungsinya sistem pembayaran yang efisien dan aman serta terpercaya, mengingat sistem pembayaran tersebut sangat penting untuk menciptakan efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter. Sistem pembayaran (payment system) dapat disebut sebagai suatu sarana yang diciptakan oleh sistem keuangan untuk pengalihan uang antara pemberi dan penerima dana, biasanya dengan penyerahan instrumen yang disepakati. Pada saat ini transaksi pembayaran dalam sistem pembayaran nasional dapat dilakukan dengan cara tunai dengan sarana uang logam, uang kertas dan sarana pembayaran giral, seperti cek, bilyet giro, wesel dan lainnya. Secara menyeluruh, dapatlah dikatakan, bahwa sistem perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam sistem pembayaran nasional, karena salahsatu fungsi dari bank umum adalah memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Oalam lalu lintas pembayaran yang dilakukan secara giral, bank memproses instrumen pembayaran melalui kliring baik secara manual maupun elektronis. Oi samping itu bank juga memberikan jasa-jasa transfer dan bentuk pembayaran lainnya. Oalam mekanisme pembayaran,
kita mengenal adanya instruksi
pembayaran (payment instruction) baik yang berupa instruksi untuk mengkredit maupun mendebet. Instruksi ini dapat berupa warkat (paper
based instruction) maupun tanpa warkat (paperless funds transfer • Disampaikan dalam Seminar "Pengaturan Tentang Electronic Funds Transfers" pada tangga18-9 Februari 2000 di Badan Pembinaan Hukum Nasional
1
instruction)
seperti
melalui
pertukaran
disket,
dengan
sarana
telekomunikasi dan internet. Perkembangan transaksi yang menggunakan alat pembayaran bukan tunai dengan media elektronis menunjukkan peningkatan yang cukup besar dengan menggunakan instrumen debet r !;,.
seperti Automatic Tra'nsierer Machine (ATM), Kartu Debet/Smart Card,
.
.."........--..
dan electronic funds transfer/point ofsales (EFT/POS). Sebagai gambaran dapat dilihat perbandingan antara total nilai nominal warkat (paper based) mencapai
Rp5.823
triliun
sedangkan
untuk
nilai
transaksi
yang
menggunakan instrumen elektronis (paper/ess) mencapai Rp42,4 triliun sampai akhir tahun 1998, dengan perincian nilai nominal transaksi yang menggunakan instrumen elektronis meningkat 90 0/0, yakni dari Rp22,2 trilun pada tahun 1997 menjadi Rp42,4 tri/yun pada akl1ir 19981 • Dapat diasumsikan
bahwa
peningkatan
penggunaan
instrumen-instrumen
elektronis akan mengalami peningkatan karena makin luasnya jaringan penjual yang menerima instrumen tersebut, juga oleh relatif amannya instrumen dimaksud dibandingkan instrumen lain, seperti uang tunai yang tentunya membutuhkan pengaturan lebih lanjut dalam perundang undangan nasional.
II.
LANDASAN YURIDIS PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN Sejak dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 1999 ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 8 butir b, bahwa Bank Indonesia mempunyai tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Tugas inl bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah (Pasal 7). Selanjutnya kewenangan untuk mengatur kegiatan sistem pembayaran diberikan secara luas kepada Bank Indonesia. Dalam Pasal 15 ayat (1) UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengatur bahwa Bank Indonesia berwenang:
1
Laporan Tahunan Bank Indonesia 1998/1999, periode laporan 1 April 1998-31 Maret 1999, h. 132.
2
1. melaksanakan
dan
memberikan
persetujuan
dan
izin
atas
penyelenggaraan jasa sistem pembayaran; 2. mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya; 3. menetapkan penggunaan alat pembayaran. Selanjutnya dalam Penjelasan ayat 1 huruf e Pasal15 disebutkan bahwa: "Penetapan penggunaan a/at pembayaran dimaksudkan agar alat pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan bagi pengguna. Dalam wewenang ini termasuk membatasi penggunaan alat pembayaran tertentu dalam rangka prinsip kehati-hatian".
2
Di samping itu, dalam Pasal 1 butir 3 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun
1998
menyebutkan pula bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha seeara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan demikian jelas bahwa terdapat dasar hukum tentang "sistem pembayaran", termasuk pembayaran dengan eara EFT. Namun kalau kita telaah bahwa aturan yang disebutkan terdahulu mengatur sistem pembayaran, bagaimana hak dan tanggung jawab, baik pihak nasabah maupun pihak perbankan, kalau timbul risiko bagaimana pemeeahannya, adanya pemalsuan, yang kesemuanya belum diatur seeara rinei terutama aspek pembuktian apabila hal-hal tersebut terjadi. Adakah suatu kemungkinan bagi setiap pengguna jasa untuk dapat menelusuri jejak perpindahan tersebut seeara akurat sebelum kemudian ternyata dana telah berpindah ke tempat bukan tujuan tanpa sempat dapat dideteksi seeara dini hingga dapat dibatalkan? Jejak lalu lintas dan yang semula dapat dllaeak melalui slip-slip transfer kini berganti dengan rekaman, print o~ atau' file di disket. 2 Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 3111lKEPIDIR tanggal 3 April 1998 dan SE Bank Indonesia No. 3114IUAKItanggal 4 April 1998 diatur pembatasan penggunaan Nota Debet dalam kliring. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penggunaan Nota Debet yang tidak: sesuai dengan praktek perbankan yang sehat, sekaligus mengatur prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan.
3
Masalah lain yang tidak kalah pentingnya ada\ah pemecahan masalah yang timbul apabila terjadi transaksi EFT melewati batas negara (crossborder
transaction) karena terkait dengan dua sistem hukum, yaitu hukum nasional dan hukum internaslonal. Permasalahan yang mungkin timbul adalah apabila dana harus masuk ke rekening suatu bank yang tunduk pada yurisdlksi hukum .Iain, maka atas dana tersebut diterapkan ketentuan hukum negara penerima, atau ketentuan hukum si pengirim? Bagaimana misalnya apabila dalam jalur perpindahan dana tersebut, melalui beberapa sistem hukum yang berbeda dalam merumuskan batasan tanggung gugat (liability) juga berbeda dalam persyaratan sahnya suatu transfer dana? Dari permasalahan-permasalahan dl atas dapat dikatakan betapa pentingnya perangkat hukum nasional dalam mengatur masalah EFT tersebut.
III. RUANG LINGKUP PENGATURAN
3.1. Pengertian EFT Pengertian fasilitas transfer dana secara elektronis pertama kali disusun di Amerika
Serikat yang
mana
di
dalamnya
telah
mencoba
untuk
merumuskan suatu pengertian dasar tentang EFT dalam Electronic Fund Transfer Act of 1978, sebagal berikut : "Any transfer of funds, other than a transaction originated by check, draft or similar paper instrumen, which is initiated through an electronic terminal, telephonic instrument, or computer or magnetic tape so as to order, instruct, or authorize a financial institution to debit or credit an account. Such term includes, but
is not limited to, point of sale transfer, automated teller machine
transaction, direct deposits or withdrawal of funds, and transfers initiated by telephone",
Berdasarkan kalimat "...such term includes, but not limited to... ~' tampaknya
pernbuat
ketentuan
telah
berusaha
-
mehgantisipasi ~-......-.
perkembangan teknoiogi dan inovasi dunia perbankan, dengan demikian konsep tersebut akan dapat mengakomodasi kemungkinan bertambahnya
4
cakupan pengertian EFT, termasuk mengantisipasi berkembangnya bentuk fasilitas baru EFT yang tidak terbatas pada fasilitas yang telah dikenal dewasa ini. Hal tersebut direvisi kembali dalam Regulation E Code" of Federal Regulation (CFR), title 12, Volume 2, part 200-219, Revised as of January 1998, yang terumus dalam sec. 205.3 (b), sebagai berikut : "Electronic fund transfer. The term electronic fund transfer means any transfer
01
fund that is initiated through an electronic terminal, telephone, computer, or magnetic tape for the purpose of ordering, Instructing, or authorizing a financial institution to debit or credit an account. The term includes, but is not limited to : 1) Point of sale transfers;
2) Automated teller machine transfers;
3) Direct deposits or withdrawal of funds;
4) Transfer initiated by telephone; and
5) Transfer resulting from debit card transactions, whether or not initiated through an electronic terminal",
Mencermati rumusan CFR Title 12 para. 205.3 (b) tersebut telah terdapat peringkasan konsep yang sekaligus menjadi substansial, karena tidak lagi membatasi hal-hal yang tidak termasuk dalam cakupan EFT dan di sisi lain juga menambahkan satu pelayanan EFT lagi yaitu "Transfers
resulting from debit card transactions, whether or not initiated through an electronic terminar~ Dalam laporan penelitian yang pernah dilakukan Bank Indonesia bekerjasama dengan BPHN disebutkan tentang pemahaman masyarakat perbankan mengenai pengertian EFT yaltu
3:
a. Menurut responden bank: EFT adalah proses pengiriman uang ataU data keuangan secara elektronis melalui jaringan komputerisasi dan komunikasi dari suatu tempat ke tempat lainnya balk domestik maupun internasional dengan aman dan efislen.
Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Electronic Funds Transfrer dalam Perbankan, Tim PeneIiti dibawah Pimpinan Bambang Setijoprojo, BPHN 1995/1996.
3
5
b. Menurut responden nasabah :
EFT adalah Transaksi pemindahan dana secara elektronis.
c. Menurut responden penyedia jasa (provide" EFT : EFT adalah transfer dana antar bank yang bersangkutan, antara bank dengan bank yang lain, antar pemegang rekening maupun antar pihak ketiga yang tidak memillki rekening di bank. Berdasarkan hal-hal terse but terdapat persamaan
pengertian
bahwa EFT adalah pemindahan dana secara elektronis. Perbedaan terletak pada cakupan dan cara kerja transfer elektronis.
3.2. Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan EFT Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya diatas dapat ditafsirkan bahwa persyaratan keamanan dan prinsip kehati-hatian bank dalam penetapan penggunaan alat pembayaran merupakan wujud perlindungan bagi masyarakat pengguna alat pembayaran. Berdasarkan Penjelasan Pasal 15 ayat.. (2) UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia _ _ _-'"-,.,.,.''":",.... ...'' ' ....<'''.''A''''''''''.....m''' ~'- ''''-'''~.--''''M~'
disebutkan mengenai pemberian kewenangan bagi Bank Indonesia untuk membuat Peraturan
Bank Indonesia yang
mengatur
pokok-pokok
ketentuan antara lain sebagai berikut: a. jenis penyelenggaraan jasa sistem pernbayaran yang memerlukan persetujuan Bank Indonesia dan prosedur pemberian persetujuan oleh Bank Indonesia; b. cakupan wewenang dan tanggung jawab penyelenggara jasa sistem pembayaran termasuk tanggung jawab yang berkaitan dengan manajemen risiko; c. persyaratan keamanan dan efisiensi dalam· penyelenggaraan jasa sistem pembayaran; d. penyelenggara jasa sistem pembayaran yang wajib menyampalkan laporan kegiatan; e. jenis laporan kegiata n . yang perlu dilaporkan kepada Bank Indonesia dan tata cara pelaporannya;
6
f.
jenis alat pembayaran yang dapat digunakan oleh masyarakat termasuk alat pembayaran yang bersifat elektronis seperti kartu ATM, kartu debet, kartu kredit, kartu para bayar dan uang elektronik;
g. persyaratan keamanan alat pembayaran; h. sanksi adiminstratif berupa denda bagi pelanggaran ketentuan pada huruf a, huruf d dan huruf f tersebut di atas. Berdasarkan penelitian lapangan (field research) yang pernah dilakukan
Bank
Indonesia
bekerjasama
dengan
lembaga
peneJiti
independen, Pusat Pengkajian Hukum (Center Legal Studies) pada bulan Nopember 1998 ada beberapa aspek yang perlu diatur dalam slJatu ketentuan, yaitu 4:
1. Aspek keamanan transfer dana secara elektronis. a. Masalah PIN sebagai kunci akses dan sarana otorisasi elektronik Karena obyek yang ditransfer adalah dana, maka banyak pihak yang perduli tentang aspek keamanan pendayagunaan elektronik media inL Hal yang dirasa sebagai persoalan bagi pihak bank dan nasabahnya adalah masalah pengamanan dan keabsahan otorisasL Beberapa hal yang ditemukan di lapangan adalah masalah PIN (Personal Identification Numbel) sebagai kunci ak$es dan sarana otorisasi elektronik suatu transaksi yang oleh bank dianggap kunci akses yang relatif aman, sedangkan pihak nasabah menunjukan keraguan yang cukup
besar
bahwa dengan adanya PIN akan mernbuat akses oleh pihak selain yang berhak akan dapat dilakukan dengan cara apapun. Dengan kata lain, PIN tidak
menjamin
keamanan
rekening
nasabah
tersebut
dari
penyalahgunaan pihak luar. Dari segi keamanan, PIN sebagai kunci akses dan sarana otorisasi elektronik dengan pengggunaan teknologi mutakhir, seperti teknik Host Security Module (HSM) dimana setiap usai transaksi maka sistem akan mengacaknya kembali, sehingga dapat dikatakan nomor PIN tidak pernah tercatat atau terekam di sistem. Di dalam PIN itu sendiri terdapat suatu 4 Emmy Yuhassarie , "Penelitian Empiris Transfer Dana Secara Elektronis", Program Kerjasama Pusat Pengkajian Hukum & Bank Indonesia, Jakarta, Nopember 1998, h.151-161
7
sistern yang dapat rnenguji keabsahan kepemilikan dari PIN yang disebut dengan Digital Certificate yang digunakan dalam pengujian identitas seseorang. Selain. itu pula dari segi pengamanan diperlukan pula pengadaan prasarana yang memelihara sistem (back up software). Namun, karena teknologi-teknologi tersebut diakui merupakan investasi yang mahal maka tidak semua bank sanggup mengupayakannya sehingga hal-hal yang perlu diatur : mengeluarkan pengaturan yang menentukan semacam
p..r.os~Qyr
standar minimum untuk menerbitkan PIN; -
bila sebuah bank tidak mampu atau tidak bersedia memP.Il9!lt~§~~!l keamaQ~n,~,_.e~osed~ur
tersebut maka disarankan menerbitkan PIN atau memasarkan fasilitas EFT; -
untuk
tidak
bank tidak perlu diwajibkan mengadopsi suatu sistem dan software yang sarna, yang penting adalah bagaimana pembuat ketentuan dalam hal ini, dapat mengatur tentang standar minimum untuk menerbitkan 't
-
....
.
PIN serta standar _y!ltY!SJ2ef}2amanan kartu hingga mencapai tangan nasabah; -
pengaturan tentang standar prasarana minimum, antara lain meliputi pengadaan sumber daya manusia yang profesional menguasai elektronik komputer teknologi dan sistem back uptertentu;
-
apabila semua kondisi di atas dapat dipenuhi oleh bank, maka sepatutnyalah Iimitasi tanggung jawab dan tanggung-gugat bank dapat dirumuskan, demikian juga limitasi tanggung jawab nasabah. Dengan demikian tujuan untuk memperoleh kepastian hukum akan
lebih mudah dicapai. b. Finalnya transaksi EFT. Sebuah transaksi baru dapat dikatakan final dan bersifat real time apabila dalam sistem kliring setelmennya juga dilakukan secara elektronik, dan sistem back office juga telah siap. Hingga saat ini konsep real time baru dapat dicapai dalam transaksi pemindahbukuan bank, dan bukan alih rekening dan alih bank, _ sebab transaksi antar _..... _!C_b· ..
;-~'~~
~ank a~an ~~tap*,r;!~~.e~~E~~~llt!!},R~~l!.!~;~.!~,~~~!~~,"¥'~~ sedikitnya memerlukan_~!1~",..~, dan berarti informasi
8
tentang finalnya transaksi tersebut baru dapat tiba keesokan harinya. Bank Indonesia telah mengembangkan Sistem Kliring •~Iektronis Jakarta, namun dalam pelaksanaannya tidak semua bank yang '" ~~ beroperasi di Jakarta berada dalam satu peringkat teknologi dan kemampuan yang sama. Dengan demikian kemampuan masing masing bank, kecanggihan masing-masing bank juga tidak sama. Berkaitan dengan itu ada beberapa hal yang direkomendasikan untuk diatur lebih lanjut : -
Perbedaan perlakuan bagi bank-bank dalam peringkat-peringkat yang telah mampu melakukan sistem kliring secara otomatis (real _
l;~"~~.t.:\Ir."J<~~~r<"""~
~
time f!.ross setlem:!!f) dengan bank lain yang belum mampu melakukannya. Sebab adalah hal yang tidak efisien, atau terkesan menghambat perkembangan, apabila terhadap bank-bank yang telah mampu menyelenggarakan transaksi elektronis dikenakan pengaturan tentang transaksi yang bersifat manual; -
Untuk kliring bank-bank dengan peringkat 1 dapat dilakukan antar m~eka sengjrj s;-;ti misalnya"'BCA--;;~ganCitibant<;"<'sefifnggzt Bank Indonesia akan berurusan dengan jumlah bank yang lebih sedikit, yang artinya efisiensi waktu dapat diupayakan.
c. Pengadaan Prakondisi Pengamanan Sistem EFT Perlu disusun semacam pedoman tentang : -
Penggunaan sumber daya manusia yang menguasai prosedur pemeliharaan serta pengetahuan tentang EFT;
-
Struktur kerja yang memberikan keseimbangan agar sumber daya
-
manusia yang mefaksanakan teknologi di bank terse but hanya
ggpat
ooeagaks.es sistem, dengan ijin (otorisasi) atau dengan saksi
personll dari divisi lain, sehingga terdapat sistem pengawasan prosedur kerja; - Struktur kerja dan fungs; yang jelas mempermudah alokasi tanggung jawab baik antara bank dengan nasabah, atau antara bank selaku acquirer, bank sefaku penerbit (issuel) dan nasabah.
9
2. Aspek perlindungan konsumen atau nasabah Mempertimbangkan bahwa dalam praktek kecilnya peluang bagi nasabah untuk meminta perubahan atau meminta salah satu klausul dalam perjanjian standar yang disodorkan pihak bank untuk disimpangi, maka dapat diasumsikan bahwa pihak nasabah mungkin secara sadar "melepas haknya untuk mengeyampingkan klausul-klausul tertentu". Dapat dikatakan bahwa· kedudukan antara para pihak (bank dengan
---
nasabah) tidaklah seimbang, antara lain dapat diidentifikasi dengan : 1. Selaku institusi bank maka ia akan relatif memiliki peringkat modal dan aset yang relatif lebih ~!l dari para individu nasabah, disamping lembaga yang memang diljinkan menghimpun dana masyarakat. 2. Apabila terjadi gagal transaksi tertentu maka nasabah tidak dapat dianggap telah mengetahui bahwa gagal transaksi disebabkan oleh faktor teknologi, dan bukan karena faktor kelalaian petugas bank. 3. Pihak bank memegang dokumen asli print out, atau CD yang sifatnya first hand atau hardcopy, sementara pihak nasabah harnpir senantiasa
menyimpan hanya dalam bentuk foto ........copy, yang berarti nasabah .. '-
-~, ".-
----~~'
-.,~
selama ini hanya memegang alat bukti yang bersifat pelengkap saja. Hal-hal yang perlu diatur : a. Kewajiban bank melakukan initial disclosure dengan standar minimum, dengan memberikan kesempatan kepada nasabah mempertimbangkan pilihannya, meliputi
5 ;
- Tanggur;1g jawab nasabah; - Apa yang harus dilakukan bila nasabah mengetahui· adanya kesalahan; - Alamat dan nomor yang dapat dihubungi nasabah; Masalah perlindungan konsumen telah diakomodir dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bam berlaku tanggal 20 April 2000, dalam salah satu pasalnya diatur mengenai hak dan kewajiban konsumen, yaitu antara lain Pasa14 humf c, bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang danlatau jasa. 5
10
-
Jam dan hari kerja bank tersebut;
Pembatasan atas transaksi, jumlah maupun frekuensi;
Tanggung jawab bank;
Dokumen yang berhak diterima oleh nasabah;
Masa daluwarsa pengaduan;
Penyelesaian pengaduan, dan dapat diajukan ke lembaga yang mana.
b. Proses mendidik bagi nasabah dengan mewajibkan bank mengungkapkan berbagai aspek tentang produk yang ditawarkan dengan pengungkapan aspek teknologi yang dlgunakan, meliputi : - Konsep dasar tentang. acquirer bank, issuer bank, provider, dan pedagang (merchant:). - Transaksi EFT melibatkan bank dengan pihak ketiga, yang mana penelusuran informasi dapat memakan waktu; - Apa yang dapat terjadi pada saat cut-off time; - Cakupan dayaguna fasilitas tersebut, seperti ATM, Kartu Debet, dan mekanisme transfer;
- Dokumen apa yang dapat dijadikan alat bukti.
c. Model Perjanjian standar bank sebagai acuan minimum bank-bank. Perjanjian mana mewajibkan bank untuk memberi tahu sebelumnya apabila terdapat perubahan sepihak tentang : - Jenis biaya administrasi yang dJbebankan dan berapa jumlahnya; - Tambahan bJaya transaksi yang dibebankan, dan mengapai - Bunga yang dibebankan; - Cara penghitungan bunga; - Bila restitusJ dilakukan dan cara perhitungan restitusi. 3. Aspek Penanganan pengaduan dan pellgawasan intern
Dari lapangan dapat dihimpun berbagai saran dan re tentang bagaimana segala masalah, keluhan nasabah dan gar sebetulnya tidak seberapa dapat ditanggulangi tanpa kerf
berlebihan seperti apabila diajukan ke pengadilan. Beberapa saran atau rekomendasi penelitian sebagai berikut : Pemikiran tentang dibentuknya semacam small claim court, yang identik dengan Pengadilan Niaga. Jadi merupakan bagian dalam struktur Pengadilan Negeri yang akan menuntaskan perkara-perkara dengan nilai relatif kecil melalui pembuktian sumir; Perlunya pengaturan yang mewajibkan bank membuat pedoman intern untuk menangani keluhan nasabah dengan kewajiban minimum baik lingkup kantor pusat, cabang dan pembantu; sehingga tidak saling lempar tanggung jawab bila nasabah mengadu; -
Perlunya mewajibkan bank membuka divisikhusus penanganan pengaduan, dengan personil yang memahami public relation dan masalah hukum;
-
Perlunya pembentukan divisi perbankan di lembaga konsumen seperti YLKI yang dapat bertindak sebagai konsultan bagi nasabah bank;
-
Perlunya rating bank sebagai tolok ukur pelayanan terhadap nasabah;
-
Masalah hukum pembuktian khususnya hasil print out maupun yang tidak
tercetak tetapi
tersimpan
dalam
arsip
file di
harddisc.
Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata atau Pasal 164 RIB alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas : a. bukti tulisan; b. saksi-saksi; c. persangkaan-persangkaan; d. pengakuan; dan e. sumpah. Timbul pertanyaan, apakah fotokopi,
tape recorder dan lain-lain
produk teknologi dapat dijadikan alat bukti sempurna yang dapat diterima
di
pengadilan
dan
sampai
sejauh
mana
kekuatan
pembuktiannya maka jawabannya akan dikembalikan lagi kepada penilaian hakim. 6 Dengan dikeluarkannya UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan telah diakomodir dalam Penjelasan Umum alinea 7 bahwa : " ... Pemakaian mikrofl1ll atau media lain tersebut dapat dipastikan semakin banyak digunakan dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan karena lebih ekonomis. Untuk menjamin kepastian hukum, maka dokumen perusahaan yang disimpan dalam mikrofilm dan media lain, merupakan alat bukti yang sah" 6
12
Alternatif lain yang dapat ditempuh nasabah pengguna EFT secara efisien adalah dengan memanfaatkan lembaga intermediasi, namun cara tersebut belum terlalu populer di masyarakat.
Oleh karena itu, dalam
praktek banyak nasabah yang enggan mengurus keluhan memilih bersikap menghindar dengan menutup rekening di bank penyelenggara EFT.
3.3. Uncitral Legal Guide On Electronic Funds Transfer Sebagai gambaran bagaimana masalah EFT juga menjadi perhatian dunia internasional karena menyangkut aspek ekonomi yang melewati batas-batas negara, maka sejak tahun 1987 PBB mengesahkan Uncitral Legal Guide on Electronic Funds Transfers yang dipersiapkan oleh United Nations Comission on International Trade Law (UNCITRAL). Guides lines tersebut dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan peraturan EFT di dalam negeri. Oleh karena itu baik sekali apabila Legal Guide ini dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan hukum nasional yang akan berlaku di bidang EFT. Dengan berpedoman pada Legal Guide ini kita dapat mempercepat pembuatan peraturan perundang-undangan tentang EFT yang compatible dengan peraturan-peraturan di negara lain. Adapun lingkup yang perlu diatur berdasarkan UNCITRAL LEGAL GUIDE adalah :
1. Electronic Funds Transfer Systems in General; Pengaturan EFT harus mengatur tentang desain dari sistem EFT yang menentukan apakah sejumlah dana dapat ditransfer dengan segera, tepat dan aman. Pengaturan meliputi pula siapakah yang bertanggung jawab apabila suatu sistem EFT menimbulkan kerugian bagi bank atau nasabah bank. Selanjutnya Legal Guide menggambarkan prosedur pelaksanaan
transfer
dana
pada
umumnya,
khususnya
yang
menggunakan sarana elektronis yang meliputi credit transfer dan debit transfer. Di bagian ini dijelaskan juga tentang beberapa pol a standar
13
untuk melacak (routing)· adanya transfer dana, baik untuk transfer yang dikirim secara terpisah (discrete) atau secara bersama-sama (batch) yang dapat melibatkan satu, dua atau tiga bank. Mekanisme penyelesaian transfer secara umum, melalui bank atau melalui kliring. Transaksi dengan credit cards dan debit cards dan beberapa karakter khusus dari EFT seperti telekomunikasi, batch transmission EFT yang digerakkan
oleh
nasabah
(customer activated EFT)
mendapat
perhatian dari Legal Guide.
2. Agreements to Transfer Funds and Funds Transfer Instructions; Bagian ini membahas tentang perjanjian umum antara bank dan nasabah untuk mentransfer dana, baik dengan cara pembayaran tunai atau transfer atau transfer untuk atau atas beban suatu rekening. Bagian ini juga membahas masalah otorisasi untllk mentransfer dana dan mendebet rekening, instrllksi mentransfer dana termasuk masalah otentikasi dan formatnya serta batas waktu bank harus melaksanakan instruksi.
3. Fraud, Errors, Improper Handling of Transfer Instruction and Related . Liability; Bagian ini membahas berbagai macam pemalsuan (fraud), kapankah suatu perintah palsu dapat mengesahkan pendebetan rekening, kesalahan
(sumber
mencegahnya),
dan
perlunya
macam-macam nasabah
untuk
kesalahan
dan
cara
mengecek
kebenaran
pencatatan pada rekening yang dilakukan bank dan tanggung jawab bank untuk mengoreksi kesalahan, tanggung jawab bank (originating bank) pada nasabahnya atau kesalahan atau pemalsuan yang terjadi pada transfer antar bank, kesalahan teknis pada kliring elektronis atau sistem yang dioperasikan oleh grup bank yang dapat mengakibatkan loss sharing oleh bank peserta, penanganan instruksi pengiriman dana yang tidak wajar dan penggantian kerugian.
14
4. Finality of Funds Transfer; Bagian ini membahas kapan suatu dana yang ditransfer menjadi final, hubungan antara· finalisasi transfer antar nasabah dan finalisasi transfer antar bank. 5. Legal Issues Raised by Electronic Funds Transfers. Bagian ini mengllngkapkan 41 (empat puluh satu) macam permasalahan hukum yang timbul pada EFT, beberapa diantaranya adalah ; apakah ada ketentuan hukum yang harus diubah dengan terjadinya
perkembangan
EFT,
untuk transaksi
apa· saja
EFT
diberlakukan, apakah atllran tentang EFT mempertimbangkan atall mengakui peranan sistem EFT antar bank pada Individual bank; haruskah transfer antara pengirim, penerima dan transaksi itu sendiri menggunakan aturan hukum yang sama, apakah perlu adanya aturan yang disepakati secara internasional untuk internasional EFT, apakah transaksi EFT harus menyimpan arsip dalam bentuk kertas, apakah perkembangan EFT memerlukan perubahan pengaturan rahasia bank, apakah bank dan nasabah perlu memiliki kontrak yang mengatur hak dan kewajiban nasabah dan masalah-masalah hukum lainnya.
IV.
PENUTUP Hadirnya ketentuan
hukum terutama
sangat penting
untuk
menjamin kepercayaan pada transaksi lalu lintas pembayaran, termasuk yang dilakukan melalui sarana EFT. Kerangka pemikiran di atas membawa kita kepada
pertanyaan pengaturan yang bagaimana yang dapat
dikatakan mendorong terciptanya sistem pembayaran yang efisien dan terpercaya itu. Khusus untuk bidang-bidang ekonomi l intervensi hukum yang terlalu besar seringkali justru mernbuat arus transaksi komersial menjadi macet dan tidak menjadi semakin efisien. Oleh sebab itu para
15
pelaku ekonomi seringkali meminimalkal1 pendayagunaan hukum dan bersandar lebih pada hukum pasar (market forces). Tak berbeda dengan transaksi EFT di Indonesia dimana pengaturan secara khusus belum dilakukan, dapat dllihat bahwa ketentuan yang memaparkan "terms and condition' atau syarat-syarat yang kemudian seolah-olah digunakan sebagai kerangka acuan untuk bertindak, bagi pihak bank dan nasabah adalah perjanjian standar, yang sepatutnya dibuat atas dasar kesepakatan. Dapat dikatakan bahwa "hukum" yang mengatur tral1saksi EFT adalah hukum yang dikeluarkan oleh para penerbit (issue" alias hukum dari bank. Dalam hal ini, Bank Indonesia sebagai pihak yang diberi wewenang oleh UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia untuk menyusun ketentuan tentang sistem pembayaran, bekerjasama dengan para pihak untuk segera membuat ketentuan Peraturan Bank Indonesia khususnya mengenai penyelenggaraan EFT dalam praktek Perbankan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Masalah lain yang tak kalah penting adalah aspek internasional EFT, di mana dapat juga mengambil elemen-eiemen hukum dari UNCITRAL Guidelines on EFT sebagai bahan pembuatan peraturan yang berkualitas baik dan compatible dengan peraturan di negara lain.
Jakarta, 8 Pebruari 2000
16
PRAK1'EKITRAHSAKSI. ELEkTRONIK FUNDS TRANSFER
DALAM PERBAHItAHDEWASA INI
. Oleh : FREDDY HARRIS, S.H.
~
LL.M
Makalah Pembanding· Disampaikan Pada : SEMINAR PENGATURAN TEm'ANGELEKTRONIK FUNDS TRANSFER Diselenggarakan Oleh: '. BADAN PEMBINAANHUKUM NASIONAL DEPARTEHENFiUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN RI
Bekerjasania dengan
BANK INDONESIA
Jakarta,
8 - 9
Februari 2000.
I)ENGATURAN ELECTRONIC FUNDS TRANSFER
DALAM PERUNIlANG-UNDANGANNASIONAL*
OIeh Freddy Harris, 8H., LL.M. Dalam
ini
artikel
Electronic
akan
Funds Transfer
(EFT)
saja sistem itu digunakan, Indonesia. transfer
Beberapa dana
pada
cara
dipaparkan
tentang
System itu,
digunakan
dasarnya
adalah
serta dimana
p~ngaturannya
dan bagaimana yang
apakah
untuk
sistem
di
melakukafi pembayaran
tradisional yarig kita kenalsehari-hari : baik kbrttan, dan wesel.
Sistem. pembayaran yang lebih modern adalah dengari
menggunakan
cak,
giro
dan
kartu
kredit,
namun
pem~ayaran
denganperkembangan teknologi sistem
sejalan
pada maSa
sekarangini hampir semuanya digital dan dirancang untuk secara
ditangani
elektronik
dari
mulai
pembelian,
otorisasi, pemeriksaart dan pengiriman.
I. Sistem Pengiriman/pemindahan uang (Transfer Funds System) Perkembangan
dalam bidang
teknologi /
mempunyai
dampak
pada, perkembangan cara berpikir dan bertindak manusia dalartl mencapai
suatu
keinginan
dan
memenuhi
usaha mencapaipemenuhan kebutuhan, beberapa
pil!han.
paling baik, selamat
sifat manusia dalam
pilihannya
harus yang
mudahdilaksanakan murah biayanya,
sampai
tujuart
yang
Dalam·
kita dihadapkan dalalil
Keceriderungan dar!
melakukanpilihan tersebut adalah
kebutuhan.
dikehendaki,
aman dan
efisien
dan
efektif.l
• Disampaikan dalam Seminar "Pengaturan Tentang Electronic F=unds Transfer" pada tanggal8-9 Februari 2000.di BPHN. Jakarta. I
Bnxtel', Inn (!'.G.. The Law fff Banking, Carswell: Canada, 1992. p.145
Dalam masalah keuangan,
kita pada wnumnya j1J.ga berpikir
dan bertindakd~rigan menggunakan landasan 'tersebut diatas, kita
sering
bertindak
secara
ekonomis,"
yaitu
dengan
pengorbanan sedikitmungkin untuk memperoleh manfaat besar
dan
sebanyak
banyaknya. 2
Suatu
kemajuan
yang
teknolcigi ;i
yang
dE'mgan, kem~juan
diikuti
,administrasi
dan
dan
komunikasi,' maka
perkembangan ,di ' bidang kita
dapat' mEmggunakan.
jasa-jasa untukimengirimkan sejumlah danadari satu tempat ketempat lainnya.
peng{tirr:an dana/uang tersebut tidak perlu
lagidengan membawa,sendiri jumlah,uang,terS~but'ke sasaran yang
diinginkan.
pengirimari, uang
dapat' dila:kukan. dengan,
cara yang mudah, murah'dan amanserta selamat sampai tujuan yang dikehendaki.' ~
Transfer 3
•diartikan
.,' ,
.
"
,
,
yang dalam ,kosa "kata ,bahasa
!
..' .
.
sebagai, pemindahan,' atau
Indonesia dapat
pengalihan,
hal
mana
dalam kaitannyadengantulisaniniadalahtermasuk hak dar.i, 'suatu
pengalihan/peminda~an
kepemilikan
atae
serta
En:iatu', , benda:
pengiriman uang (transfer)
pengalihan/pemindahan
'Pemindahan
uang
atau
'dalam ,era modern ini, maksudnya
adalah melakukanpengirirnan sejumlah uang dalamsuatu nilai" "
mata
'
..
uang, ,( curency .', ". ubi t) , . ,
tertentu Adapun.
,
ditempat cara,
yangditujukan 'kepada, pihak.
.... _. ''"'~;' ,.;.;~<, ,'" ",., .
yang, .berbeda ' (different·· destination),.
pengiriman
tersebu.t
dapatberdasarkan '
kepentingan sendiri maupun keperitingan pihak
laiftil... "A;clapuH
cara pengiriman tersebut dapat dilakukan dengan surat bukti pengiriman uang yang pembe'r it ahuannya antara lain melalui
supra note I, p, 154 ' , Eclllils, Jdhll M" e[ m~";Kali1us thggris-Jndone,i'iLl, (I/'Ii Ih!lIIillr/u/wn/pcngii'iman 1
3
,,'
,
,'i
GrameOia : Jakarta, 1990,huL 60 I, Tran.;jer lIIellliliki
'
.
{Mail. •Tranefe+.) . denga.nmep.ggunakanriota
Surat 'atau . pos
.
.biasa i
.
"
Tel:egrami~kawatrTelegrati6'fiitil2i.fer):/4
dan
.•
,'.?
.
.
·Gara- ....
"merupakanda;ra,-car,R'})rivenSion~i .····(wire 9ystem).. dimana '·Pib.ak·yan9ingi~merr~i~img~l11ia·rus m~rtgi
cara
tersebut
"'.
. .
..
,;-:'
.
" .
.
.
' ..
'.
suatu . form .. tertentu
persetujuan/()tQtisasi ,
..
'
":'.:
"
'
.. '
".~ .. pengiriman/at~u~'···· ··:~;e..mindahan··· ..... ,
.perala'tan· .'el:ek\:ioIl'~k .ha.hyame,r{xp£ik:an
.
divna:n.a
uang.,·',
;
,'
rriedia ".
komuniKas·lant:ara'~atapihak'yangbe:rhhbung~n.
.hal
.
'. pembuktian ·.apabila:t,e;jadi·'
,'.,
.
'-'
",:".'
'k~~~:taha:ri{'
'-
"maka .. form .
tersebutiahyarig~apatdijad:iK~n .S~}jagai.al·it;.buktinyaL '1.'"
.
'.
,
...
..
'.
'
. .. -: ,
II.'
. ."
"
....
.:.',.
,'.
Transf~.r Danas:e(,araE1Eiktr~nio.• ; Bank' .'. dalam' •.•.{.m$rija.Ja~kan . ·;.ftirigsinya "~:s;i9;l:?agai ·.····letribagc:£. .
.
Xeuang2tn
'
·····.
'
an:taI'a
."'m~mberika~;""
.hE;lrbagaimacam.
(payme~t) kearan •.
.. '
Jasa~emb,ayar'anpa,~~:·sakt:ini'het]~embal1g:,pesat.
eJ.ectrorii~ 'payrnent'SJfl:rteriJ' . (~)?sr$~
·.menimbulkan
.
BPS' Inl . :.p.~pa\~
,·.b~:rl:JagaiPe.rmcisal:ahan .da£i'~egi ';~egi' teknis
maiJPun~s.eg.i,hukum.~~rmaSalah§\n.iyank cl.3patt.ttn~tl··· 'secerra i
adalah
umum
identi antara
'
pe~~'h~bUn9an.~eri~an keamanan; ClariPara'Pihak$ertam~'~~l~hk()ntrak;
mas'alahyang '.'
,otentikasi
. i '
'.,
,
.
.bEtn;kde.ng~nnasabah.· ",
.'
. Perkembi;mgan ilp1ll pengetahuanyang.satigatpesatseJctlcu.1.' dengan . pe:tk~mbanga.ri
te]~n6iogri yan~ .,
.
mertlputlyait.ujuan .unt~uk ' .
~..'
memUd~hkaXl
semaJdrt·.tnaju dlmaria ... 1
s';!Cltu ut'usap yang a kart
.
dilq.kukanolehmanus#,a~}ra'~tei-.sebllt ··memiliki .• imba's '.' '.' .. '
:1
.
.........
....
........•.
.' ..... , .'
.'~.
.;
.
.
...... ...<,
••..
Suyaipo,;rhol11ns,et rtI,Kelembdgaan ferbcm4011, Gramedi~;jal~mta, i991,hal. 49.
Ellinger E.P., ~l til, Mo~lel'/1lJ(ll//(l/1,\!, /,(III',Oxl(1I'(1; Llll1c1ol1,1994,.!)A21· •.. ' .'
. . . . . .' .
.1
\'.
..
.
.
. terhadap.
sistem
pemindahan/pengiriman
awalnya bersifatkonvensional .
sampai
sekarang)
.
uang
yang' pada
(yang masihtetap digunakan
'.
"
berkembang
kearah
sifat scripless/paperless .yang
btomasi
yang 'memiki
dengan· Electronic'·
dikenal
Funds Transfer (EFT) System.
·Tidak
'dapatdisangkal
perbankan nasabah.
masa
lagi 'bahwa .teknologi
ki:O.i· banyak
memberikan
Namun dieiei 'lain,
kemudahanbagi"
ada beberapa hal yang tidak .
ditemukan' nasabah
pada
layanan.
.
.
layanan' eiektronik . perbankan. .Di
samping keterbatasan jenis transaksi,kesigapan teller yang .
.
.
.
.biasa melayani .nasabah· layanan .elektronik.
.
juga terpaksa d:lsisihkan karena.·
perbankanmemangditujukan
. untuk
transaksi cepat dan praktis< EFT Systemini.pada dasarnyasudah dikenal dan digunakan'
'oleh
hampir
seluruh '.
. '
negara
.
,",
didunia .
tetmasuk' indonesia
'.
' .
. ' : .
,.'
karena memiliki' tingkat efisiensi yang tinggi. '. EFT adalah suatumetode
dalam
pemindahan/pengiriman .
.
uang
dengan
menggunakan komputer melalui AutomatedClea;'ingfIouse (ACH) atau Lembaga Kliringyc:mg berwenang untuk itu .. Di Indonesia
Cliring House ini di lakukan' oieh Bank Indqnesiasebagai Bank Gentral . Pengertian
EFT
menurut· terminology
Electronic' Banking
Systems (EBS). Inc. adalah~G
"
ElectrnoiC Funds Transfer is thebasi.c funds transfer . .
.
.
.
process around which all othertrnasfer servi ve revol ve;
. EFT
is' Trnasferiilg .of funds. froTa .
" , '
one bank
savings
or
.
checking aCCOlin t to clnO tberac'C6uri t.
~I
(, slIprnnote 5. p. 450
4
eas
Selanjutnya
juga menerangkan l;>ahwa proses
transfer
4ana secara elektronik meliputi hal-hal sebagai berikut
Funds $weep, ,
"
Automatic;:
Direct Depit,
Direct Credit,
AutQmatic
Checking,
Direct Deposit, etc. 7
Payment,
Seluruh
transaksi EFT dikirim ke ACH vntuk mendapatkan otqrisasi. Ou.a hal yang harus Qiperhatikan dalam EFT ini I EFT
mer"Lfpakan
secara
~lektr6nik.
otorita;:; hal
prqses
dimana
'ACH
sejumlah
merupakan
dana
badan
untuk memindahkan sejumlah dana
tersebut
terhadap
tidak
dapat
diterapkan
dipindahkan
hukum
yang
digunakan
memiliki
tersebut. secara
trnasfer yang melewati batas negara, sistem
pertaina
Namun
langsung
yang dapat
terjadi
karena
berlainan/berbeda,
kecuali
t.erhactap beberapa hal yang telah disepakat:i oleh
masing-masing negara. Ada dua jenis 6FT, yaitu 1. Debi t
Pihak
8
EFT. B~mk
mendebit rekening nasabah baik secara
langsung maupun tidak untuk melakukan suatu pembayaran atas transasksi yang dilakukan oleh nasabah.
4. Credi t EFT. Pihak Bank memberikan suatu kredit dalam jumlah tertentu kepada nasabah untuk melakukan suatu transaksi yang dilakukan oleh nasabah.
7 Electronic Bflllking System Incorportlte, Electronic Payment Sofutions For the New Milleniufl1, EBS News, 2000. 1'.1 ' K supra note 7. p. 2
5
.
" .
,
Keuntungan da:r;i EFT: 9 ..
.
On time
1.
(Real
Transaksi
time)
Payment.:
pembayaran' seketikan/
· waktu . yang
signifikan" untuk .
.
memiliki
jeda
mengambil· sejumlah
dana
ataumemhayarkan sejumlah dcH"la. · diproses secaraindividu/ sepert.:t
yang
sering
tidak
Setiap transaksi dapat
t;:idak' memerlukan teller lagi' dilakukan· . dalam
. transasksi
konvensicJn.al. T:r;ansak13i' dapat di 'm¥-lai dan diselesaikan secara· individu .. 2."
Slow Payment . .
No
Yang dimaksud .
.'
'.
.
,
.
.' .
ad~lahb~~~atidak . .
.
-
akan terjadi,lagi
· keterlambatan pembayaran/seperti yang sering terjadi.· dalalll sistem pembayaran . nori 1 EFT! ,
3.
'
.
.
Less Paperwork. .
' "
Tidak memerlukan media: keri:as,halini dapat mengatasi isu-isu lingkungan yang sedaIlgmaiak,diberbagai ,;;.
belahan bumi. 4.
.Improves Cash Flow. .
.
Cashfldw. perorangan atau kelompok .(Perseroau, institusi, dll.) dapat .<;iiantisipasi seqara: cepat dan #."
tepat ..
s~hingga .
"
mengurangi
.
.'
resiko~eti~akmampuan
.membayari ·atau.kurangnyadana·untuk membayarsuatu transa.ksi. 5.
Safe.
-----.
----~~~.
..
. , "
.
EI~clr()n k Funds Transfcr Association, f'roviding inler-induslry /ewlel'ship jul' electronic.: p£lymenls and
COlllmnen'e, .EF"rA news, 2000. . .
'I
6
Nasabah tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar karena ada fasilitas, autodebit, auto checking, auto payment, dll.
III. EFT dalam perundang undangan nasional Hukum
modern
yai tu . bahwa membawa
inempunyai
hukum
sifat
sebagai. sarana
perubahan-perubahan
undangan
yang
dan
dijadikan
instrumental,
perubahan.
melalui
Hukum
perbuatan
sebagai
kebijakan-kebijakan yang berarti keadaan yang baru,
fungsi
sarana
bis~
akan
perundang menyalurkan
menciptakan keadaan
atau ,meng'ubah sesuatu yang sudah ada.
Dari sini terlihat peranan aktif dari hukum, yaitu dipakai sebagai
sarana
untuk
menimbulkal1-
akibat
tertentu
yaitu
.tujuan yang dikenendaki.Hanya saja demi tercapainya fungai tersebut ,bekerjanya hukum tidak bisa dibebankah pacta isi perundang undangnya saja,
melainkan juga pihakpihak yang
berwenang dan pihak pihak yang memiliki kepentingan untuk aktif
pelaksanaannya.
dalam
penguasaan,
pengetahuan
Denga:r1
yang
lebih
demikian seksama
pula
mengenai
pemindahan/pengiriman uang merupakan suatu hal yang mutlak. Indonesia
belum
yang mengatur
memiliki
tentang
pelaksanaan
sehari
menggunakan
peraturan
EFT
hari
peraturan secar-a
para
yang
peruhdang
spesifik.
pihak' yang sudah
undangan
Tetapi
dalain
terlibat
dapat
mengatur
secara
umuth
mengenai transaksi, pengiriman, dan pemirldahan uang, dengan menggunakan kaedah-kaedah hukum,
dan peraturan perundangan
yang sudah ada yang menyangkut haltersebut, seperti :
7
1. Hukum perjanjian. EFT yang mengandung unsur payment
instruction merupakan
satu bentuk perjanj ian elektronik,
pada dasarnya adalah
suatu bentuk perikatan seperti yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) buku ke-3. Dalam Kitab
Undang
Undang
Hukum
Perdata
buku
ke-3
diatur
tentang perikatan, dimana Funds transfer secara eksplisit dapat diartikan sebagai suatu perjanjian yang dibuat oleh bank
pemberi
jasa
dan
nasabah
pengguna.
jasa,
yang
menirnbulkan suatu hubungan hukurn antara para pihak. Buku ke-3
KUHPerdata tersebut mempunyai sifat terbuka,
berartibahwa
para
pihak
bebas
untuk
yang
melakukan
perjanjian. 10
Bahwa syarat-syarat pokok dalam perjanjiah adalah a) Maksud mengadakan perjanjian b) Persetujuan yang teta.p c) Prestasi d) bentuk e) syarat-syarat tertentu f) kuasa yang halal
Seperti yang disebut dalam pasa.l 1320 KUHPerdata tentang sahnya suatu persetujuan harus memenuhi 4 syarat : a)Adanya kesepakatan para. pihak untuk tnengikatkan diri dalam suatu perjanjian. b) Memiliki kecakapan,untuk merobuat suatu persetujuan. c) Mengandung
suatu
hal
tertentu,
yang
dalam
hal
ini
mengenai transfer dana.
III
MlIhnmad, Abdlllkndir, Hukum ?efi,mjian, AIUl1111i, Bandung 1986, hal. 93
8
d) Suatu
sehab
yang· halal,
yaitu .melakukantransfer
dana. EFT merupakan
suatu hentuk
pembawa
adalah
menterjemahkaI1
tarida
transaksi
tulisan.
yang
bacaan
suatu· isipikirarL . Atas
Tulisan
be.rarti, bahan
yang
apa· yang
'dieantumkan tauda.haeaan tersebut· adalah.tidak penting.l1 ' . . "
.
Hal'tersebut didukung oleh . sUatu. KeputusanMahkamah agung "
.
.
,
No.' 9K/N/1999, . yang meny'atakan bahwa facsimile
RI .
. ' .
.
diterima .
sebagai
dapat
tulisan.Dala:m hen ini . .. . . tulisan dapat diartik.an sebagai suatu be:q.tuk1):.omunikasi 12, '"
. ' .
hal
.
mana.
.
.
suatu' bukti '
.
pada .... era
'
.
.'"
.digita:l.
ini
komunikEisitulisan .
~
diterjemahkan
dalam
elektronikdapat suatu
baha"Sa
.
elektronik.J;:tdi· data
dijadikan
sehagaialat
bukti
rekam
terhadap
transaksi . yang.' terjadi~ntuk ·membuktika.on .
.., ' .
','
" .
""
" ,
te'lah' .
"
adanya .suatukesepakahUritukmel~kukarisuatu sebab yang halal. .'
Hukum Perbankan.
2.
.......
.
.....•...•...........
.. '
'
......... ........ .... '
'.
.
.
,
......
'
..
-',' .
- Daiam transaksi EFT' Yang paling.penting adalahACH yang' .
'.
" . ' . ' ' ' ' ' ' ' '
,
"
dalam halirii' dipegang olehBank .
sent
....
'.
ndonesia sebagaibank ",'
"'.
Dalam pasa141 ayat lUUNo.48 Tahun 1968 tentang· .
. Bank .,
-.'
.
.
.
.
:
. diriyatakanhahwa:
.
Dalam:r:angka menjalankan
..
tugasnya sebagaiBank SeritralBank memindahkanuang, baik dengan pemebri tahuan seeara'teJegram maupun svrat...... . -
Dalam Pasal
6 huruf
e
dan .f ' .. Undang Undi:mg NO.7 Tahun
1992 tentang Perbankan menyatakan .bahwa . :Usaha Bank umum mE!liputi " "y."
II A ul in, M ulialll ad, tin;(/uun Hu/wll1 Tcrhadap /Sl~,jl Pembi1yaran Berha.l'is S'ET Dalaln pengglll1wlnnya duhl/n E-collnner(:e, FH lH,2000, hal. 64. lihat juga Pitlo, Bew!j.\' en Vel.joring Naur het Ne{he/'/t~i.\ . TJlfl'gel{;kWC'lhod. f.:/I/wer, I'- S" I , uprl1 l10le I ( J, tUiI. 66.
9
e .memindahkanuang
baik uiltuk kepentingan rnaupun kepentingan nC/.sabah,. ...... . ... . ..... .. .:
.
.
'.
.
"
kepad~. bak . l~in,
I
.
maupun· dengan
saranatelekominukasi f .
.
baik. dengan· menggunakan· sura t ..
.
.
dari ,ataw meiriinjtw.1
f .menempatkan. dana ,meminjam dana
da:na
.
sendiri . ... .
weselunjuk,
.
cek atausarana lainnya. .
.
- Bank· Indonesia dalam. inengantisipasi teknologi
kompleks .•.. serta·
yangsemakiri
perb.artkan
mengantisipasi
laju. perketnbangart
kekosongan·· mengen~i·.· pemgaturah
secara
spesifiktentangEFT, .. makditerbitkanlah - Surat
Edaran
Direksi.
Bank Indonesia
NO . 2 7 / 9/UPPB .
Tanggal . 31 Maret · Sistem
1995
tentang
Informasi· oleh· Ba.nk
KepadaSemua· .Bank. di
pengolahan
Indonesia, dimana diriyatakan bahwa:· ·
.
.'
".
".
.:"
.
PenggunaanTekho16gi
.
.....,
.
'.
:
"
.
· d ata ketlangansecara· elektrbnis meliputi pemrosesan transaksi
keuangan secara lengkap· sejak pendCliatan.
tr.ansaks;1. sampai dengan penyusunan. laporan keuangan, .. sedangkan . pengolaban da tae1 ektroni.s a taB· pelayanan j asa .perbankan laitmyamel ipu ti penggunaan Au t6tna ted
.Teller . Machine ( EFT),
(ATM),.·. Electroiiic ·P'u:i:t.ds
dan Home.. Banking. .
- Surat
Tratlsfei::
Keputusan
31/79 /KEP /DrR
.Direksi
.
.
.Bank
TentangPenyelengaraan
Indonesia·· klirin9
Secara
Elektronik/menet~pkanketeht\lan
sistem
kliringelektronik.
olehBank
No .
LokeH
mengenai Indonesia
sebagai ACH.
10
. 1
.
.
..
Keberadaan Electronic Funds· Transfer dunia
perbankan
dilihat
dari
sudah
jenis
§.emakin
(EFT)
penting,
EFTtersebut
System dalam'
hal
dimana
ini
hampir
dapat seluruh
.lapisan masyarakatpernah melakukannya. Hingga
ini· .
saat
Indonesia' yang Walaupun "
lum
' .
k~tentuanhukum
metlgatur' mengenai . EFT
b~l~mterlihatsecara .
~
secara
jela::p
nasional spesifik.··
permasalahan
.
permasalahan yang timbul! .
ada
:..'
inaka' sehaiknyapemerintah .sudah .'
. .
harus memikirkan untuk membuat
suat~ peraturan' peruhdang
'. undangan yang 'lebih' spesifuk yangmengatur' EFT.
tersebut
guna mengantisipasi p~rkembangan ·¢L1n"j,,~.~rbaIlkan dalam abad. .21ini,
. ~#"'...
11
