Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2015
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG Jl. Soekarno Hatta Kota Mungkid Magelang Telp. (0293) 789646 Fax. (0293) 789667
Da Isi ar Hal.
01
GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA KPU KABUPATEN MAGELANG
Hal.
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Hal.
05
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
Hal.
KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Hal.
07 i i
04 06
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT
Gambaran Umum
Pelayanan Informasi Publik Pada KPU Kabupaten Magelang
Informasi merupakan kebutuhan pokok se ap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian pen ng bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri pen ng negara demokra s yang menjunjung nggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengop malkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepen ngan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang‐Undang Nomor 14 Tahun 2008. Dalam rangka mengimplementasikan Undang‐Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP),
dan untuk
menjamin terselenggaranya layanan data dan informasi atas hasil kepemiluan dan non kepemiluan kepada masyarakat dengan sebaik‐baiknya sesuai
1 1
standar operasional prosedur yang telah ditetapkan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang telah melakukan langkah‐langkah demi terwujudnya pelayanan informasi kepada stakeholders. Diawali pada Tahun 2011 KPU
Kabupaten Magelang telah menyusun payung hukum terkait penunjukkan Personalia Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (PIPP) serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan KPU Kabupaten Magelang melalui Keputusan K P U Kabupaten Magelang Nomor : 27/Kpts/K P U Kab‐ 12657431/TAHUN 2011 tanggal 16 Agustus 2011. Seiring perkembangan sistem layanan informasi dan
ngkat
kebutuhan masyarakat akan informasi serta diterbitkannya Peraturan KPU RI No. 1 Tahun 2015 tanggal 25 Maret 2105 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, diharapkan pemberian layanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum menjadi lebih baik dan bertanggungjawab. Menindaklanju
hal tersebut sebagai
langkah penyesuaian atas Peraturan KPU RI tersebut Kabupaten Magelang melakukan perubahan terhadap Keputusan KPU
Kabupaten Magelang
Nomor : 27/Kpts/KPUKab‐12657431/TAHUN 2011 tanggal 16 Agustus 2011 dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor : 38/Kpts/K P U Kab‐012.657431/2015 tanggal 1 Juni 2015 Tentang Pembentukan Struktur, Susunan Pejabat dan Uraian Tugas Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Linkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang dan Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor : 39/Kpts/KPUKab‐012.657431/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Da ar Potensi Informasi yang Diklasifikasikan Sebagai Informasi yang dikecualikan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang. Demi kelancaran pemberian layanan informasi kepada masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi publik KPU Kabupaten Magelang menerbitkan Keputusan K P U Kabupaten Magelang Nomor: 45/Kpts/KPUKab‐012.657431/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
2
Lingkungan KPU Kabupaten Magelang. Penerbitan kedua Surat Keputusan KPU Kabupaten Magelang tersebut melibatkan seluruh komisioner KPU dan unsur pejabat esselon III dan IV di jajaran Sekretariat KPU Kabupaten
Magelang dan menetapkan Kasubbag Tekhnis dan Hupmas selaku pejabat yang menangangi PPID di KPU Kabupaten Magelang. Dilibatkannya seluruh komisioner dan pejabat di lingkungan Sekretariat KPU Magelang diharapkan terjadinya komunikasi yang intensif dan akses informasi yang diperoleh dari masing‐masing unit menjadi lebih mudah. Selanjutnya untuk memberikan layanan yang baik dengan berorientasi kepada kepuasan pemohon informasi, maka PPID KPU Kabupaten Magelang juga menyediakan ruang layanan khusus pemohon informasi agar se ap layanan memiliki standar layanan dan sejalan dengan amanat Undang‐ Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Ruang pelayanan informasi tersebut dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam pelaksanaan layanan.
3
Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Dan Rincian Pelayanan Informasi Publik Selama Tahun 2015, PPID di lingkungan KPU Kabupaten Magelang menerima 30 permohonan informasi, dari jumlah yang diajukan seluruh permohonan dikabulkan sepenuhnya dan dak ada permohonan yang ditolak atau diberikan sebagian. Latar belakang pemohon informasi terdiri dari Instansi Pemerintah (SKPD di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), wartawan/media, mahasiswa, akademisi, dan masyarakat umum. Tujuan penggunaan informasi sebagian besar untuk pengawasan kinerja badan publik, peneli an, dan sinkronisasi pembangunan di daerah. Selanjutnya, guna mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh informasi publik, Kementerian Keuangan berupaya secara op mal untuk menyediakan informasi yang akurat dan mutakhir melalui beberapa sarana antara lain: Situs KPU Kabupaten Magelang (saat ini sedang proses pengak fan go.id) Pelayanan secara langsung (Desk Info), dan email.
4
Grafik Rincian Pelayanan Informasi Berdasarkan Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2015
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Dalam pelaksanaan tugasnya pada tahun 2015 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada KPU Kabupaten Magelang dak menerima satupun pengajuan keberatan pelayanan infomasi publik dari pemohon informasi.
5
Kendala Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Belum op malnya sosialisasi Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Belum terkelolanya dengan baik arsip yang dimiliki. Sarana dan prasarana yang dimiliki dalam ruang pelayanan informasi
masih sangat terbatas. Belum op malnya tugas dan fungsi dari masing‐masing struktur dalam
PPID
6
Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Mengupayakan informasi yang terkait tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik ke KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU RI. Melaksanakan pengelolaan arsip secara kontinyu dan berkala. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam pemberian
pelayanan informasi. Mengoptimalkan tugas dan fungsi dari masing-masing struktur dalam
PPID.
7
