LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015
PPID KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR Jl. Loader No. 7 Kota Bogor
PPID KPU KOTA BOGOR
KATA PENGANTAR Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Peraturan KPU tersebut, KPU Kota Bogor telah menetapkan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Keputusan KPU Kota Bogor Nomor Nomor : 12/Kpts/KPU-Kota.011.329141/IV/2015 tanggal 8 April 2015 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor yang kemudian diubah dengan Keputusan KPU : Nomor : 16/Kpts/KPU.Kota.011329141/XI/2015 tanggal 13 November 2015 tentang Perubahan Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor. Dalam rangka pelayanan informasi publik, maka pada Tahun 2015, PPID KPU Kota Bogor secara bertahap masih melakukan pembenahan internal sebagaimana dipersyaratkan oleh undang- undang, peraturan Komisi Informasi dan Peraturan serta Keputusan- Keputusan KPU yang berkaitan dengan pengelolaan informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Keterbatasan sarana, dan
ruangan pelayanan
informasi publik tidak
mengurangi upaya untuk memberikan pelayanan informasi secara optimal, cepat, akurat dan murah kepada pemohon informasi. Dalam upaya memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam pelayanan Informasi Pemilu, di kantor KPU Kota Bogor disediakan Anjungan Informasi Publik (AJIP), yang dapat diakses secara mandiri oleh pemohon yang ingin melihat tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Bogor dari mulai Tahun 2004 sampai dengan pemilihan umum terakhir.
Selain
itu
KPU
Kota
menyediakan
web
KPU
Kota
www.kpu.bogorkota.go.id sebagai media publikasi untuk informasi
Bogor melalui
jaringan internet. Sedangkan bagi pemohon informasi yang membutuhkan dalam bentuk hard copy dan soft copy, dapat dilayani dengan datang langsung, melalui surat atau email kpu,kotabogor @gmail. co. PPID KPU Kota Bogor
senantiasa
melakukan
evaluasi dan melakukan
perbaikan secara berkelanjutan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi
yang dibutuhkan serta dapat
meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam
penyelenggaraa Pemilu dan Pilkada, yang semakin berkualitas dan berintegritas, serta jujur, adil dan transparan untuk tercapainya masyarakat yang demokratis, sejahtera, adil dan makmur.
Bogor, Januari 2016 ATASAN PPID KPU KOTA BOGOR SEKRETARIS
AEP SYAEFUDDIN
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR I.
GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
II. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK III. ANGGARAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA IV. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI V. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK VI. KENDALA DALAMPENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK VII. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT VIII. PENUTUP
I.
GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK Diera globalisasi yang modern ini informasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh publik/masyarakat. yangmelayani
Sebagai
masyarakat
/
lembaga, publik
maka
pemerintah harus memberikan informasi yang transfaran kepada masyarakat/publik. Transisi demokrasi yang terjadi sejak Tahun 1998 telah mengubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang tertutup menjadi lebih terbuka,serta memberikan ruang yang luas bagi partisipasi publik. Salah satu produk regulasi dari paradigma baru tersebut adalah UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam undang-undang
tersebut
secara
tegas
memberikan
kewajiban
kepada
penyelenggara pemerintah/badan publik untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan institusinya,kebijakan yang dihasilkan, serta kegiatan- kegiatan yang dilakukan, termasuk keuangan dan penggunaan anggaran. Dengan kata lain publik memiliki hak atas informasi dari institusi/ lembaga publik. Pelaksanan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bersamaan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik. Berdasarkan amanat UU ini, maka setiap badan publik termasuk Komisi Pemilihan Umum dari mulai tingkat nasional, provinsi dan daerah
haruslah
membangun sistem, informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Sebagai salah satu badan publik yang menyelenggarakan Kepemiluan, Komisi Pemilihan Umum terus berupaya secara intens untuk menyajikan informasi kepada publik. Untuk mewujudkan hal tersebut KPU RI telah menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan telah disahkan pada bulan Maret Tahun 2015.
Terbitnya Peraturan KPU ini juga dibarengi dengan Pengesahan Surat Keputusan KPU No. 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Stuktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU dan Surat Keputusan KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Oprerasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU. Dalam peraturan KPU tersebut dijelaskan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh KPU,KPUProvinsi /KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota dan penyelenggara pemilu,serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik sedangkan Informasi Pemilu adalah Informasi yang dihasilkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota sebagaimana ditetapkan oleh penyelenggara pemilu berdasarkan peraturan perundang- undangan. Dalammengelola dan memberikan pelayanan informasi kepada publik. KPU menggunakan asas layanan dan penyampaian Informasi Publik meliputi : 1. Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik; 2. Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat,tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana. 3. Informasi Publik yang dikecualikan besifat ketat, terbatas dan rahasia sesuai dengan Undang-Undang kepatutan dan kepentingan umum serta didasarkan pada hasil Pengujian Konsekuensi. Sedangkan Tujuan dari Layanan Informasi Publik adalah : 1. Menjamin setiap warga negara Indonesia dapat mengakses Informasi Publik di Lingkungan KPU, KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU /KIP Kabupaten / Kota; 2. Mendorong partaisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di Lingkungan KPU, KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU /KIP Kabupaten / Kota; 3. Meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya untuk berpartisipasi dalam Pemilu; 4. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dilingkungan KPU, KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU /KIP Kabupaten / Kota secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan
5. Meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi
dilingkungan KPU, KPU
Provinsi /KIP Aceh dan KPU /KIP Kabupaten / Kota; secara berkualitas; 6. Menjamin pelaksanaan Layanan Informasi dilingkungan KPU, KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU /KIP Kabupaten / Kota; Dengan demikian dapat dikatakan bahwa KPU Kota Bogor sebagai lembaga publik wajib memberikan informasi kepada publikdengan cepat,tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana.
II. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK Pelayanan informasi dilakukan melalui Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat KPU Kota Bogor. Pelayanan informasi dilakukan di Front Office, Kantor KPU Kota Bogor Jl.Loader No. 7 Kota Bogor. Semua layanan informasi di KPU Kota Bogor bersifat gratis atau tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya penggandaaninformasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi. Sarana pelayanan informasi publik, saat ini yang tersedia, melalui beberapa saluran yang dapat pelayanan informasi yang dapat diakses sebagai berikut : a. Datang Langsung : Ke Ruang Front Office KPU Kota Bogor Jl. Loader No. 7 Kota Bogor
b. Surat : Ditujukan Kepada Ketua/Sekretaris KPU Kota Bogor dengan alamat Jl. Loader No .7 Kota Bogor
c. Telepon/fakcimile : (0251) 8362669
d. Email :
[email protected]
III. ANGGARAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA 1. ANGGARAN
Tahun 2015 tidak ada anggaran untuk pengelolaan dan pelayanan informasi di KPU Kota Bogor dari APBN 2. SUMBER DAYA
Dalam stuktur PPID yang dibentuk melibatkan jajaran Ketua dan Anggota KPU Kota Bogor. Sekretaris, Kasubag dan beberapa staf dari Sub Bagian yang ada di Sekretariat KPU Kota Bogor. Terkait dengan hal tersebut Sumber Daya manusia yang memberikan pelayan informasi publik dilingkungan KPU Kota Bogor ditetapakan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor : 12/Kpts/KPUKota.011.329141/IV/2015
tanggal
8 April 2015
tentang Penetapan Struktur
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor : 16/Kpts/KPU.Kota.011329141/XI/2015 tanggal 13 November 2015 tentang Perubahan Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor. Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor adalah sebagai berikut :
STRUKTUR PPID KPU KOTA BOGOR
NO
NAMA
JABATAN
1 2 3
Drs. Undang Suryatna, M.Si DR. Bambang Wahyu Edi Kholki Zaelani, S. Sos
Ketua Komisioner Divisi Sosialisasi KomisonerDivisi Keuangan dan Logistik Komisioner Divisi Teknis Pemilu Komisioner Hukum dan SDM Sekretaris Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas Kepala Subbagian Umum
4
Samsudin, S. Hut . M.Si
5
Hj. Siti Natawati, SH.MH
6 7
Aep Syaeffudin, BA Dra. Niken Andarini
8
Ade Sunarya, ST
9 10 11
Nandang, SH.MA Nanang Rachmana, S. Kom Dion Marendra, S. Sos
12
Dody Indra Sukma, S.Sos
13
Hj. Betty Susilowati, SE
14 15
Widodo Friantika Resti Karina, S. Kom
16
Irwan Setiadi, A.Md
17
Andhianna, S.IP
18 19
M. Taufik Harahap, S.IP Dindin Herdiana, S.IA
Subbagian Hukum Subbagian Program dan Data
20
Linlin Maria Hassina, S.Sos
Subbagian Teknis dan Hupmas
Kepala Subbagian Hukum Kepala Program dan Data Subbagian Teknis dan Hupmas Subbagian Teknis dan Hupmas Subbagian Umum
Subbagian Umum Subbagian Program dan Data Subbagian Program dan Data Subbagian Hukum
JABATAN DALAM STUKTUR PPID Pembina Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
Atasan PPID PPID Tim Penghubung Penyedia Informasi
Petugas Penghubung Pelayanan Informasi
Petugas Penghubung Pengumpulan dan Pengolah data dan Informasi
Petugas Penghubung Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Desk PelayananInformasi dan Dokumentasi
III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI 2015 = 25 Pemohon Informasi INFORMASI YANG DIBERIKAN NO
Uraian
Jumlah
Waktu
1
Informasi diberikan seluruhnya
25
Kurang dari 10 hari
2
Informasi diberikan sebagain
0
-
3
Permohonan informasi direspon tetapi
0
-
Pemohon informasi di tolak
0
-
Jumlah
25
tidak ditindaklanjuti 4
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI BERDASARKAN JUMLAH PEMOHON INFORMASI PER BULAN DALAM TAHUN 2015 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BULAN
JUMLAH PEMOHON
Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah
2 1 2 1 5 5 0 2 1 1 3 2 25
GRAFIK PELAYANAN INFORMASI BERDASARKAN JUMLAH PEMOHON INFORMASI PER BULAN 5 5 4 3 2 1 0
2
1
2
1
5
2 0
3 1
1
2
Latar belakang pemohon informasi terdiri dari berbagai komponen, diantaranya instansi pemerintah, mahasiswa, partai politik/anggota partai politik dan lembaga penelitian serta masyarakat. Selama tahun 2015 pemohon informasi yang paling banyak adalah datang langsung ke kantor KPU Kota Bogor di Jalan Loader No. 7 Kota Bogor. PPID di KPU Kota Bogor tidak menerima pengantian biaya dari pemohon informasi, tidak menerbitkan keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi Publik.
V. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
2015 = TIDAK ADA KEBERATAN DAN SENGKETA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BULAN Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah
KEBERATAN
TINDAK LANJUT
Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Selama Tahun 2015 PPID KPU Kota Bogor tidak menerbitkan keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi Publik dan tidak ada sengketa informasi publik diKPU Kota Bogor.
VI. KENDALA DALAM PENGELOLAANPELAYANAN INFORMASI PUBLIK Proses pengelolaan dan pelayanan informasi di KPU Kota Bogor mengalami kendala antara lain: 1. Tahun Anggaran 2015 tidak tersedia anggaran dari APBN untuk kegiatan pelayanan Informasi publik; 2. Belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi secara layak dan memadai antara lain ruangan khusus yang didesain untuk memberikan pelayanan kepada publik; 3. Masih kurangnya pemahaman atas konsep hak atas informasi dan UU KIP di lingkungan internal KPU Kota Bogor; 4. Masih kurangnya pemahaman terhadap PKPU tentang Pengelalaan dan Pelayanan Informasi Publik berserta Surat Keputusan yang mendukung implementasi PKPU tentang tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 5. Prosedur melalui surat, khusus untuk
permohonan informasi masih di
samakan denganprosedur surat pada umumnya, sehingga butuh waktu untuk menunggu disposisi surat .
VII. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT Perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi di waktu yang akan datang menjadi salah satu prioritas KPU Kota Bogor. Untuk mendukung hal tersebut, KPU Kota Bogor akan menyiapkan serangkaian Rencana Tindak Lanjut : 1. Merekomendasikan kepada KPU RI untuk menyediakan anggaran dari APBN untuk kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten /kota 2. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi secara lebih baik; 3. Menyiapkan kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuik memberikan pemahaman akan UU KIP dan PKPU Nomor 1 Tahun 2015 di internal KPU Kota Bogor; 4. Melakukan pengembangan Website KPU Kota Bogor agar dapat
menjadi
sumber informasi yang lengkap dan terpercaya, sehingga dapat memberikan pelayanan informasi secara online kepada publik, dengan mudah, cepat dan tidak membutuhkan waktu lama; 5. Melakukan pengelolaan informasi di internal KPU Kota Bogor secara lebih sistematis sekaligus melakukan proses digitalisasi terhadap informasi yang tersedia; 6. Melakukan perbaikan terhadap proses pelayanan informasi; 7. Mengadakan dan melaksanakan rapat/pertemuan secara berkala di internal stuktur PPID.
VIII. PENUTUP Demikian laporan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
PPID KPU KOTA BOGOR
