LAPORAN KINERJA BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2015

BADAN KETAHANAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2016

Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izinNya Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 selesai disusun sesuai yang direncanakan. Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Badan Ketahanan Pangan kepada Menteri Pertanian atas pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi dan transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Selain itu, laporan kinerja ini merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Semua indikator sasaran yang ditargetkan dapat dicapai bahkan melebihi target yang ditetapkan, kecuali jumlah petugas pengawas keamanan pangan hanya mencapai 97,65 persen. Capaian kinerja tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 yang telah dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan Pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan mulai dari pusat hingga ke tingkat lapang, baik institusi Pemerintah, Swasta, maupun Petani. Dalam penyusunan laporan ini tentunya masih banyak kekurangan maupun kesalahan, sehingga kami berharap adanya saran, kritik dan masukan yang konstruktif guna menyempurnakan penyusunan laporan di waktu mendatang. Terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak atas bantuannya sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Semoga laporan ini bermanfaat.

Jakarta,

Februari 2016

i

Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang dicapai oleh Badan Ketahanan Pangan selama tahun 2015. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian melaksanakan tugas pengkajian, pengembangan, dan koordinasi di bidang ketahanan pangan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan (DKP), BKP juga ditetapkan secara ex-officio sebagai Sekretariat DKP yang diketuai oleh Presiden dan Ketua Harian oleh Menteri Pertanian. DKP yang dibentuk diarahkan untuk memperkuat koordinasi peningkatan ketahanan pangan antar sektor, antar wilayah, dan antar waktu. Berdasarkan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan 2015 – 2019, Visi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian : ” Terwujudnya ketahanan pangan melalui penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan”. Untuk mencapai visi tersebut, maka disusun misi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian: (1) Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya local; (2) Memantapkan penanganan kerawanan pangan; (3) Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok (4) Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya local; (5) Mewujudkan keamanan pangan segar. Badan Ketahanan Pangan telah menyusun Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2015 sebagai acuan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja yang akan dicapai pada tahun 2015 sebagai berikut : (1) Skor PPH Ketersediaan sebesar 87,52; (2) Penurunan jumlah penduduk rawan pangan sebesar 1 persen; (3) Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen sebesar diatas atau sama dengan HPP; (4) Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen sebesar dibawah 5 persen; (5) Konsumsi Energi sebesar 2.004 Kkal/Kap/hr; (6) Konsumsi protein sebesar 56,1 gram/kap/hr; (7) Skor PPH Konsumsi sebesar 56,1 gram/kap/hr; (8) Jumlah pengawas keamanan pangan segar yang tersertifikasi sebesar 81 org/thn. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya, serta dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan capaian indikator kinerja, keberhasilan yang telah dicapai sesuai dengan target bahkan melebihi target atau diatas 100 persen (sangat berhasil), kecuali jumlah petugas keamanan pangan yang tersertifikasi sebesar 97,65 persen (berhasil). Belum tercapainya target tersebut karena petugas keamanan pangan yang dilatih banyak yang tidak lulus. Dalam rangka mewujudkan diversifikasi pangan terkait erat dengan perilaku masyarakat/manusia. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mewujudkan diversifikasi pangan pada tahun 2015 adalah : (1) pendapatan masyarakat masih Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

ii

Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 rendah dibandingkan harga kebutuhan pangan secara umum, sehingga menurunnya daya beli masyarakat disebabkan oleh kenaikan harga pangan daripada masalah ketersediaan; (2) konsumsi beras per kapita cenderung turun, tetapi konsumsi gandum (terigu) cenderung meningkat; (3) teknologi pengolahan pangan lokal masih rendah; (4) kampanye dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan masih kurang; (5) beras sebagai komoditas superior ketersediaannya masih terjamin dengan harga yang murah; (6) kualitas konsumsi pangan masih rendah, kurang beragam dan masih didominasi pangan sumber karbohidrat; (7) terdapatnya konsep makan “belum makan kalau belum makan nasi” yang salah dalam masyarakat; (8) pemanfaatan dan produksi sumber-sumber pangan lokal seperti aneka umbi, jagung, dan sagu masih rendah; dan (9) bencana alam dan perubahan iklim yang sangat ekstrim. Terkait dengan berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam kinerja pembangunan ketahanan pangan tahun 2015, maka dalam upaya peningkatan kinerja Badan Ketahanan Pangan ke depan diperlukan berbagai perbaikan dan inovasi antara lain: 1) Meningkatkan dukungan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan dalam upaya perwujudan ketahanan pangan; 2) Meningkatkan peranan eksekutif dan legislatif dalam penentuan kebijakan ketahanan pangan wilayah, serta peningkatan pemahaman daerah dalam pembangunan ketahanan pangan; 3) Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM Aparat khususnya dalam pengembangan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan; 4) Mensinkronkan kebijakan pembangunan ketahanan pangan pusat dan daerah melalui berbagai upaya pemberdayaan masyarakat; 5) Mengembangkan sistem kordinasi dan pembinaan dalam pemupukan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat yang bersifat pokok sesuai pola pangan setempat, guna mengantisipasi terjadinya kasus rawan pangan kronis dan transien, serta mendukung stabilisasi harga pangan pokok; 6) Meningkatkan sosialisasi, advokasi, dan pembinaan bagi daerah dalam mengimplementasikan berbagai peraturan dan pedoman ketahanan pangan yang disusun di pusat. Dalam mencapai target capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan perlu dukungan dari instansi lain baik lintas sektor maupun lingkup Kementerian Pertanian. Dukungan tersebut adalah : (1) peningkatan produksi tanaman khusus tanaman pangan selain padi; (2) peningkatan produksi dan budidaya hortikultura dan bimbingan teknis budi daya untuk kelompok wanita dalam pemanfaatan pekarangan; (3) pengembangan produk olahan sebagai bahan pangan pilihan pengganti beras dan terigu; (4) pelatihan bagi aparat, kelompok melalui penyuluh pertanian, serta penyuluhan di pedesaan; (5) teknologi tepat guna dalam optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan; serta (6) penyediaan benih unggul dan bersertifikat baik benih tanaman pangan dan hortikultura.

Jakarta,

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

Februari 2016

iii

Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 DAFTAR ISI Kata Pengantar ......................................................................................................

i

Ringkasan Eksekutif ...............................................................................................

ii

Daftar Isi ................................................................................................................

v

Daftar Tabel............................................................................................................

vi

Daftar Grafik............................................................................................................

viii

Daftar Lampiran........................................................................................................

ix

Daftar Gambar........................................................................................................

x

BAB I

1

BAB II

: PENDAHULUAN.................................................................................. A.

Latar Belakang............................................................................

1

B.

Maksud dan Tujuan......................................................................

4

C.

Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.........................................

5

: PERENCANAAN KINERJA……………………….................................

7

A.

Rencana Strategis…...................................................................

7

B.

Perjanjian Kinerja….....................................................................

12

: AKUNTABILITAS KINERJA.................................................................

16

A.

Capaian Kinerja Organisasi………………....................................

16

B.

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran..........................

18

C.

Realisasi Anggaran……...............................................................

66

D.

Dukungan Instansi Lain…............................................................

70

BAB IV : PENUTUP.............................................................................................

71

BAB III

A.

Simpulan Umum............................................................................

71

B.

Hambatan, Kendala dan Upaya dan Tindak Lanjut.......................

72

v

Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 DAFTAR TABEL

Tabel

1.

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran BKP pada Renstra BKP 2015 – 2017.....................................................................................

7 9

Tabel

2

Target Indikator Kinerja P5rogram (IKP) BKP 2015 - 2019 ............

Tabel

3.

Pendanaan APBN Kegiatan BKP Tahun 2015 - 2019

.................

10

Tabel

4.

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015 Badan Ketahanan Pangan Awal .................................................................................................

12

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015 Badan Ketahanan Pangan Sebelum Refocussing ......................................................................

13

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015 Badan Ketahanan Pangan Sesudah Refocusing.........................................................................

14

Tabel

Tabel

5.

6.

Tabel

7.

Keselarasan Indikator Kinerja Renstra dengan Penetapan Kinerja..

15

Tabel

8.

Pencapaian Sasaran Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 .......

17

Tabel

9.

Perkembangan Ketersediaan Energi dan Protein Serta Skor PPH..

19

Tabel

10.

Angka Rawan Pangan Tahun 2011 – 2015 .....................................

22

Tabel

11.

Angka Rawan Pangan Tahun 2011 Triwulan I 2015.........................

23

Tabel

12.

Perkembangan Dana Bansos dan Realisasi Desa/Kawasan Mandiri Pangan Tahun 2011 – 2015 ................................................

26

Tabel

13.

Perkembangan Harga GKP Tingkat Petani Tahun 2014 – 2015 .....

27

Tabel

14.

Harga Gabah di Tingkat Produsen Tahun 2011 – 2015 .......... ......

28

Tabel

15. Perkembangan Harga Beras Dalam Negeri Tingkat Grosis 2014 – 2015 ....................................................................................

Tabel

16. Perkembangan Harga Beras Kualitas IR di PIBC Tahun 2014 – 2015 ....................................................................................

Tabel

29

30

17. Perkembangan Harga Pangan Strategis Periode Oktober 2014 Oktober 2015

...………….......................................................

31 vi

Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 Tabel

18. Perkembangan Sasaran Penguatan LDPM Tahun 2014 – 2015 ...

34

Tabel

19. Perkembangan Sasaran Penguatan LDPM Periode 2010 – 2015...

34

Tabel

20. Perkembangan Bansos LDPM Tahap Penumbuhan, Perkembangan, Kemandirian, dan Pasca Mandiri Tahun 2010 – 2015....................

Tabel

35

21. Perbandingan Tingkat Harga dan Fluktuasi Harga GKP Tahun 2012. Tingkat Gapoktan LDPM ..................................................................

36

Tabel

22. Data Perkembangan Cadangan Pangan Masyarakat Tahun 2015..

39

Tabel

23. Realisasi dan Sisa Stok CBPD Tahun 2015....................................

42

Tabel

24. Sasaran TTI tahun 2015 – 2019......................................................

46

Tabel

25. Progres Kegiatan Toko Tani Indonesia...........................................

46

Tabel

26. Perkembangan Target Konsumsi Energi tahun 2011 - 2015...........

47

Tabel

27. Perkembangan Target Konsumsi Protein tahun 2011 – 2015.........

49

Tabel

28. Perkembangan Skor PPH 2011 – 2015...........................................

50

Tabel

29. Perkembangan Pegawai Negeri Sipil Badan Ketahanan Pangan Tahun 2014–2015...........................................................................

Tabel

62

30. Komponen Indeks Penerapan Nilai-nilai Budaya Kkerja (IPNBK)..................................................................................

63

Tabel

31. Alokasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2015...................................

66

Tabel

32. Alokasi Realisasi Anggaran Lingkup BKP pada TA. 2014 Setelah Refocusing...........................................................................

Tabel

Tabel

67

33. Realisasi Penyerapan Anggaran BKP Pusat dan Daerah per Jenis Belanja pada TA. 2015....................................................................

67

34. Alokasi Anggaran Badan Ketahanan Pangan Tahun 2011 – 2015..

68

vii

Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 DAFTAR GRAFIK

Grafik

1. Kerawanan Pangan Berdasarkan Nilai Angka Kecukupan Gizi (AKG) Tahun 2010-2014................................................................................

Grafik

2. Jumlah Realisasi dan Sisa Stok Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sampai bulan Oktober 2014.................................................................

Grafik

21

36

3. Data Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Tahun 2014...........................................................................................

37

Grafik

4. Perbandingan Anggaran Kurang Efektif per Tahun dan per Kegiatan.

39

Grafik

5. Perbandingan Anggaran Kurang Efektif pada Kegiatan BKP………....

40

Grafik

6. Perbandingan Anggaran Kurang Efisien per Tahun dan per Kegiatan.

40

Grafik

7. Perbandingan Anggaran Kurang Efisien per Kegiatan 2010 – 2014....

41

Grafik

8. Perbandingan Anggaran Kurang Tertib per Tahun dan per Kegiatan..

41

Grafik

9. Perbandingan Anggaran Kurang Tertib per Kegiatan 2010 – 2014…..

42

Grafik

10. Perbandingan Tuntutan Ganti Rugi per Tahun dan per Kegiatan….....

42

Grafik

11. Perbandingan Tuntutan Ganti Rugi per Kegiatan 2010 – 2014…….....

43

Grafik

12. Hasil Pengujian Pangan segar yang TMS dari Residu Pestisida…......

48

Grafik

13. Realisasi Anggaran Dibandingkan dengan Renstra dan Pagu Anggaran Tahunan BKPTahun 2010 – 2014…….……………….….....

53

viii

Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sruktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan ………………………...

61

Lampiran 2. Indikator Sasaran Program Renstra Tahun 2010 – 2014 Awal…….....

62

Lampiran 3. Indikator Sasaran Program Renstra Tahun 2010 – 2014 Revisi.….....

63

Lampiran 4. Perkembangan Konsumsi Per Kelompok Pangan 2009 - 2014...........

64

Lampiran 5. Perkembangan Konsumsi Per Komoditas Tingkat Nasional Tahun 2010 - 2014…………………………………………………….…..

65

Lampiran 6. Perkembangan Lumbung Pangan Masyarakat Per Provinsi….….…..

66

ix


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.

Kriteria Penerima Gapoktan..............................………………………...

44

Gambar 2.

Kerangka Pikir Pelaksanaan Toko Tani Indonesia...................…….....

45

x


BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Salah satu program Kementerian Pertanian yang sedang digalakkan adalah mewujudkan kedaulatan pangan, melalui program utama yaitu Swasembada Pangan yang didukung oleh program lainnya. Untuk menuju kedaulatan pangan, ketahanan pangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa karena pemenuhan pangan merupakan hak azasi setiap manusia.Selain itu, ketahanan pangan juga merupakan salah satu pilar ketahanan nasional suatu bangsa, dan menunjukkan eksistensi kedaulatan bangsa. Terkait dengan hal tersebut, ketahanan pangan tidak akan dapat terwujud dengan hanya melibatkan satu komponen bangsa, tapi harus melibatkan seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat, harus bersama-sama membangun ketahanan pangan secara sinergi. Hal inilah yang kemudian dijabarkan dalam UndangUndang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang merumuskan ketahanan pangan sebagai “kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, halal, merata, dan terjangkau” dan ketahanan pangan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Undang-undang tentang Pangan tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai Peraturan Pemerintah untuk diimplementasikan dalam keputusan Pimpinan Pemerintah. Sejalan

dengan

amanat

Undang-Undang

Pangan

tersebut,

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 memprioritaskan peningkatan kedaulatan pangan sebagai salah satu sub agenda prioritas untuk mewujudkan agenda pembangunan nasional yakni kemandirian ekonomi dengan menggerakkan

sektor-sektor

strategis

ekonomi

domestik.

Dalam

rangka

meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan tersebut, maka kebijakan umum dalam RPJMN 2015-2019 diarahkan pada: (1) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

1


(2) stabilisasi harga pangan; (3) perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; (4) mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; dan (5) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan. Dalam

rangka

pemantapan

ketahanan

pangan,

pada

tahun

2015-2019

Kementerian Pertanian fokus pada peningkatan produksi pangan pokok strategis yaitu: padi, jagung, kedelai, gula (tebu) dan daging sapi-kerbau serta komoditas pertanian lainnya, untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Pemantapan

ketahanan

pangan

tersebut,

berlandaskan

kemandirian

dan

kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang terintegrasi. Dalam rangka mencapai ketahanan pangan yang mantap dan berkesinambungan, ada 3 (tiga) komponen pokok yang harus diperhatikan: (1) Ketersediaan pangan yang cukup dan merata; (2) Keterjangkauan pangan yang efektif dan efisien; serta (3) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan halal.Ketiga komponen tersebut perlu diwujudkan sampai tingkat rumah tangga, dengan: (1) Memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang beragam untuk peningkatan ketersediaan pangan dengan teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan; (2) Mendorong masyarakat untuk mau dan mampu mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman untuk kesehatan; (3) Mengembangkan perdagangan pangan regional dan antar daerah, sehingga menjamin pasokan pangan ke seluruh wilayah dan terjangkau oleh masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); (4) Memanfaatkan pasar pangan internasional secara bijaksana bagi pemenuhan konsumen yang beragam; serta (5) Memberikan jaminan bagi masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan dalam mengakses pangan yang bersifat pokok. Upaya memantapkan ketahanan pangan yang dilandasi kemandirian pangan, masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.Permasalahan tersebut antara lain: (1) Pendapatan masyarakat masih rendah dibandingkan harga kebutuhan pangan secara umum, sehingga menurunnya daya beli masyarakat; (2) Konsumsi beras Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

2


per kapita cenderung turun, tetapi konsumsi gandum (terigu) cenderung meningkat; (3) Teknologi pengolahan pangan lokal masih kurang; (4) Kampanye dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan masih kurang; (5) Beras sebagai komoditas superior ketersediaannya masih terjamin dengan harga yang murah; (6)Kualitas konsumsi pangan masih rendah, kurang beragam dan masih didominasi pangan sumber karbohidrat, serta masih rendahnya konsumsi protein hewani, umbi-umbian, aneka kacang, serta sayur dan buah;

(7) Masih

berkembangnya konsep makan“belum makan kalau belum makan nasi”; (8) Pemanfaatan dan produksi sumber-sumber pangan lokal seperti aneka umbi, jagung, dan sagu masih rendah; dan (9) Bencana alam dan perubahan iklim yang sangat ekstrim.(10) Konversi lahan pertanian yang terus berlanjut; (11) Perluasan lahan pertanian di luar Jawa masih terkendala kualitas tanah maupun kepemilikan lahan di luar jawa; (12) Perubahan iklim dan cuaca yang mempengaruhi produksi pangan; serta (13) Agribisnis pangan yang belum optimal sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani. Sementara itu, situasi ekonomi dan perdagangan bebas di dunia internasional, berpengaruh cukup kuat terhadap ketahanan pangan di dalam negeri, terutama harga dan pasokan pangan yang begitu dinamis mempengaruhi ketersediaan pangan di dalam negeri. Untuk mengatasi permasalahan dan mewujudkan ketahanan pangan tersebut, Badan Ketahanan Pangan (BKP) sebagai salah satu unit kerja Eselon I yang memiliki tugas yaitu: "Melaksanakan pengkajian, pengembangan, dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan",telah menjabarkan berbagai program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan. Guna mengetahui kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan tersebut selama tahun 2015, disusunlah Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015.Penyusunan Laporan Kinerja tersebut didasarkan pada : (1) UU no 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; (2) Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (3)Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999;(4) Peraturan Pemerintah No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

3


Pemerintah;(5) Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; (5) Peraturan Menteri Pertanian nomor 135 tahun 2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Pertanian Tahun 2013; dan (6) Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B.

Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja tahun 2015 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian kepada Menteri Pertanian selaku pimpinan tertinggi Kementerian Pertanian. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk : (1) Mengetahui sejauhmana kinerja Badan Ketahanan Pangan tahun 2015; (2) Memenuhi kewajiban Badan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2015; dan (3) Sebagai salah satu bahan penyusunan laporan kinerja Kementerian Pertanian.

C.

Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Tugas BKP berdasarkan Permentan Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 yaitu: "Melaksanakan pengkajian, pengembangan, dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan".Dalam melaksanakan tugasnya, BKP menyelenggarakan fungsi: 1. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan

pemantapan

ketersediaan

pangan,

serta

pencegahan

dan

penanggulangan kerawanan pangan; 2. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan distribusi pangan dan cadangan pangan;


4


3. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan pola konsumsi dan penganekaragaman pangan; 4. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pengawasan keamanan pangan segar; serta 5. Pelaksanaan administrasi Badan Ketahanan Pangan. Tugas BKP meliputi kegiatan di bidang: penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan

pangan,

penganekaragaman

pangan,

serta

pencegahan

dan

penanggulangan masalah pangan dan gizi. Dalam melaksanakan tugas seharihari, BKP didukung oleh empat Eselon II dengan struktur organisasi, yaitu: 1.

Sekretariat Badan, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Ketahanan Pangan.

2.

Pusat

Ketersediaan

dan

Kerawanan

Pangan,

mempunyai

tugas

melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan. 3.

Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan distribusi pangan.

4.

Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, mempunyai tugas

melaksanakan

pengkajian,

penyiapan

perumusan

kebijakan,

pengembangan, pemantauan, dan pemantapan konsumsi dan keamanan pangan. Bagan struktur organisasi BKP berdasarkan Permentan 61/Permentan/OT.140/10/2010 sebagaimana pada Lampiran 1.

Nomor

Mengingat luasnya substansi dan banyaknya pelaku yang berperan dalam pembangunan ketahanan pangan, maka sangat diperlukan kerjasama yang Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

5


sinergis dan terarah antar institusi dan komponen masyarakat serta koordinasi program dan kegiatan berbagai subsektor dan sektor. Guna mewujudkan sinergi dan

harmonisasi

kebijakan

dan

program,

serta

memperkuat

koordinasi

peningkatan ketahanan pangan antar sektor, antar wilayah, dan antar waktu, dibentuk Dewan Ketahanan Pangan (DKP) yang bertugas merumuskan kebijakan serta melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui Keppres Nomor 132 Tahun 2001 yang disempurnakan dengan Perpres Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan (DKP), menetapkan BKP secara ex-officio sebagai Sekretariat DKP yang diketuai oleh Presiden dan Ketua Harian oleh Menteri Pertanian. BKP selaku Sekretariat DKP memfasilitasi pelaksanaan tugas Menteri Pertanian selaku Ketua Harian DKP dalam membantu Presiden RI untuk: (1) Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional; dan (2) Melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional.


6


BAB II PERENCANAAN KINERJA A.

Rencana Strategis Penyusunan Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 adalah Renstra Badan Ketahanan Pangan (BKP) Tahun 2015 – 2019 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta program BKP. Visi, misi, tujuan, dan sasaran tersebut pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BKP pada Renstra BKP 2015 - 2019 VISI Terwujudnya ketahanan pangan melalui

MISI 1.

penganekaragam an pangan berbasis sumber 2. daya lokal berlandaskan 3. kedaulatan pangan dan kemandirian pangan 4.

Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis

1.

Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya

SASARAN 1.

Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam

sumber daya local

local

Memantapkan 2. penanganan kerawanan pangan

Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan

2.

Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan

Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok

3.

Memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok

3.

Stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen

Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan

4.

Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan

4.

Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan

masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya local

5.

TUJUAN

aman melalui penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat 5.

Mewujudkan keamanan 6. pangan segar


Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal

aman

5.

Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG)

Meningkatkan keamanan 6. pangan segar

Tercapainya keamanan pangan segar

7

Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 Untuk pencapaian sasaran strategis di atas, BKP melaksanakan “Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat” dengan indikator kinerja program adalah sebagai berikut: 1.

Tercapainya kualitas ketersediaan pangan dengan indicator skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan;

2.

Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan setiap tahun;

3.

Stabilnya harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/Kg) diatas atau sama dengan HPP;

4.

Stabilnya harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen dengan Coefficient of Variation;

5.

Meningkatnya keragaman konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG);

6.

Meningkatnya pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif dan produktif dengan terpenuhinya konsumsi sesuai AKG;

7.

Meningkatnya konsumsi pangan yang sehat dan aman dengan indikator skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi;

8.

Tercapainya keamanan pangan segar dengan indicator jumlah pengawas keamanan pangan yang tersertifikasi.

Target kinerja “Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat” Badan Ketahanan Pangan tahun 2015-2019,adalah: 1.

Tercapainya kualitas ketersediaan pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan sebesar 96,32 pada tahun 2019;

2.

Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan sebesar 1% setiap tahun;

3.

Stabilnya harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/Kg) diatas atau sama dengan HPP;

4.

Stabilnya harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen dengan Coefficient of Variation maksimum 5%;

5.

Meningkatnya keragaman konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG);


8


6.

Meningkatnya pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif dan produktif dengan terpenuhinya konsumsi sesuai AKG;

7.

Meningkatnya konsumsi pangan yang sehat dan aman sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 pada tahun 2019;

8.

Tercapainya keamanan pangan segar dengan kandungan cemaran biologis, kimia, dan fisik pada pangan segar (dibawah ambang batas).

Tabel 2. Target Indikator Kinerja Program (IKP) BKP Tahun 2015 – 2019 No.

Rincian IKP

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Skor PPH Ketersediaan

87,52

89,71

92,04

94,25

96,32

2.

Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan (%)

1

1

1

1

1

3.

Stabilnya harga pangan (Gabah/Beras) ditingkat produsen

≥ HPP

≥ HPP

≥ HPP

≥ HPP

≥ HPP

4.

Stabilnya harga pangan (Beras) di tingkat konsumen

CV<5%

CV<5%

CV<5%

CV<5%

CV<5%

5.

Konsumsi Energi(kkal/kap/hr)

2.004

2.040

2.077

2.113

2.150

6.

Konsumsi Protein(gram/kap/hr)

56,1

56,4

56,6

56,8

57,0

7

Skor PPH Konsumsi

84,1

86,2

88,4

90,5

92,5

8

Keamanan Pangan Segar (Uji Lab) *)

Dibawah ambang batas





Keterangan : *) Keamanan pangan dilihat dari kandungan cemaran biologis, kimia dan fisik Sumber : Badan Ketahanan Pangan

Target kinerja kegiatan adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Badan Ketahanan Pangan dalam periode 2015-2019 yang berupa output. Indikator kinerja kegiatan (IKK) tersebut dapat diperhatikan pada lampiran 2.


9


Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut, diperlukan dukungan kebijakan, antara lain : (i) Peningkatan dukungan penelitian dan pengembangan pangan; (ii) Peningkatan kerjasama internasional; (iii) Peningkatan pemberdayaan dan peranserta masyarakat; (iv) Penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan; serta (v) Dorongan terciptanya kebijakan makro ekonomi dan perdagangan yang kondusif bagi ketahanan pangan. Program dan kegiatan pemantapan ketahanan pangan lingkup Badan Ketahanan Pangan 2015-2019 yang dibiayai APBN, adalah kegiatan prioritas nasional. Kebutuhan anggaran Badan Ketahanan Pangan tahun 2015 adalah sebesar Rp 632,39 milyar sedangkan kebutuhan anggaran tahun 2019 sebesar Rp 713,71 milyar. Kebutuhan anggaran tersebut untuk membiayai kegiatan kajian, analisis dan perumusan kebijakan ketahanan pangan serta model pengembangan pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan masyarakat terutama di lokasi rentan ketahanan pangan. Rencana pendanaan tahunan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3. Pendanaan APBN Kegiatan BKPTahun 2015-2019 No

ALOKASI (Milyar Rupiah)

Kegiatan 2015 105,04

2016 92,38

2017 95,81

2018 117,86

2019 121,08

1814

Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan

1815

Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan

111,61

73,82

110,80

108,04

109,13

1816

Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

130,04

154,72

258,22

254,55

269,10

1817

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan

285,70

310,36

334,78

351,52

214.39

632,39

631,28

799,61

831,97

713,71

TOTAL Sumber: BKP, Kementan

Program yang dilaksanakan adalah Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Sasaran (outcome) yang hendak dicapai dalam program tersebut adalah meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

10


ketersediaan,

distribusi,

konsumsi,

dan

keamanan

pangan

segar

serta

terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan. Program tersebut dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan utama yaitu : 1.

Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan, sasaran yang hendak dicapai yaitu meningkatnya kemampuan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan serta stabilitas harga pangan.

2.

Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan, sasaran yang hendak dicapai yaitu meningkatnya kualitas analisis ketersediaan dan akses pangan, serta penanganan rawan pangan.

3.

Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar, sasaran yang hendak dicapai yaitu meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar.

4.

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan, dengansasaran

yang

ingin

dicapai

adalahterwujudnya

pelayanan

administrasi dan manajemen terhadap penyelenggaran ketahanan pangan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: (a) Pengelolaan gaji, honorarium, dan tunjangan, untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam melaksanakan berbagai kegiatan; (b) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan; dan (c) Pelayanan Publik atau Birokrasi, yang diarahkan untuk mendukung perencanaan,

pemantauan,

evaluasi,

dan

kerjasama

dalam

penyelenggaraan ketahanan pangan. Namun demikian, kegiatan ini tidak dicantumkan dalam laporan ini karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh setiap instansi, sehingga dianggap tidak dapat mewakili kinerja Badan Ketahanan Pangan.


11


B.

Perjanjian Kinerja Sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, Badan Ketahanan Pangan telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015 sebagai acuan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja yang akan dicapai pada tahun 2015, sebagai berikut : Tabel 4. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015Badan Ketahanan Pangan Awal NO 1.

SASARAN PROGRAM Meningkatnya ketahanan pangan

INDIKATOR 1.

melalui

ketersediaan,

distribusi,

masyarakat

Penurunan jumlah penduduk rawan

1%

pangan 2.

konsumsi, dan keamanan pangan segar di tingkat

TARGET

Harga gabah kering panen (GKP) di

≥ HPP

tingkat produsen (Rp/Kg) 3.

serta

Koefisien variasi pangan (beras) di

< 5%

tingkat konsumen (CV)

terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan

4.

Konsumsi Energi (Kkal/Kap/Th)

2.004

5.

Konsumsi protein (Gram/kap/hr )

56,1

6.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

84,1

Konsumsi

Kegiatan 1. Pengembangan Pangan

Anggaran Ketersediaan

dan

Rp

101.609.250.000,-

2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan

Rp

102.113.810.000,-

3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Rp

112.321.030.000,-

4. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan.

Rp

266.340.810.000,-


Penanganan

Rawan

12


Tabel 5. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015 Badan Ketahanan Pangan Sebelum Refocusing NO

SASARAN PROGRAM

1.

Terwujudnya pemantapan ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan

INDIKATOR 1. 2. 3.

4.

5. 6. 7. 8

TARGET

Skor PPH Ketersediaan Penurunan jumlah penduduk rawan pangan Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/Kg) Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen (Cv) Konsumsi Energi Konsumsi protein Skor PPH Konsumsi Jumlah pengawas keamanan pangan segar yang tersertifikasi

≥ HPP

< 5%

2.004 Kkal/Kap/hr 56,1 gram/kap/hr 84,1 81 org/thn

Anggaran

Kegiatan 1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan

87,52 1%

Rp

101.609.250.000,-

Rp

102.113.810.000,-

Rp

112.321.030.000,-

Rp

266.340.810.000,-

Rawan Pangan 2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan 3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 4. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan.

Dengan adanya APBN Perubahan Tahun 2015 dan Refocusing Kegiatan Tahun 2015 pada bulan Maret 2015, maka Perjanjian Kinerja (PK) BKP Tahun 2015 direvisi dengan adanya tambahan anggaran Rp. 52,87 milyar dan tambahan indikator kinerja program berkaitan dengan perbaikan dan penyempurnaan Renstra BKP Tahun 2015-2019. Revisi PK BKP Tahun 2015 adalah sebagai berikut:


13


Tabel 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Badan Ketahanan Pangan Setelah Refocusing NO 1.

SASARAN PROGRAM Terwujudnya pemantapan ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan

INDIKATOR

TARGET

1. Skor PPH Ketersediaan 2. Penurunan jumlah penduduk rawan pangan 3. Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/Kg) 4. Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen (Cv) 5. Konsumsi Energi 6. Konsumsi protein 7. Skor PPH Konsumsi 8 Jumlah pengawas keamanan pangan segar yang tersertifikasi

87,52 1%

Kegiatan 1.

Pengembangan Ketersediaan dan

≥ HPP

< 5%

2.004 Kkal/Kap/hr 56,1 gram/kap/hr 84,1 81 org/thn

Anggaran Rp

111.609.248.000,-

Rp

107.265.009.000,-

Rp

132.894.730.000,-

Rp

283.489.614.000,-

Penanganan Rawan Pangan 2.

Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan

3.


4.

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan.

Penetapan Kinerja sudah selaras dengan Renstra Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 – 2019, seperti pada tabel 7 berikut ini :


14


Tabel 7. Keselarasan Indikator Kinerja Renstra dengan Penetapan Kinerja. Sasaran Indikator Renstra Meningkatnya Skor PPH 1. ketahanan Ketersediaan pangan melalui pengembangan 2. Menurunnya jumlah penduduk rawan ketersediaan, distribusi, pangan (%) konsumsi dan 3. Stabilnya harga keamanan pangan pangan (Gabah/Beras) ditingkat produsen

Target

Target

Indikator Penetapan Kinerja

87,52


87,52

1

≥ HPP

4. Stabilnya harga pangan (Beras) di tingkat konsumen

CV<5%

5. Konsumsi Energi(kkal/kap/hr)

2.004

6. Konsumsi Protein(gram/kap/hr)

56,1

7

Skor PPH Konsumsi

8

Keamanan Pangan Segar (Uji Lab) *)


Penurunan jumlah penduduk rawan pangan Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/Kg) Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen (Cv) Konsumsi Energi Konsumsi protein

Skor PPH Konsumsi Dibawah Jumlah ambang pengawas keamanan batas pangan segar yang tersertifikasi 84,1

1

≥ HPP

< 5%

2.004 56,1 84,1 81 org/thn

15


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A.

Capaian Kinerja Organisasi Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diindikasikan dengan nilai pencapaian sebagai berikut: 1. Sangat berhasil 2. Berhasil 3. Cukup Berhasil

: : :

jika capaian kinerja>100% 80-100% 60-79%

4. Tidak Berhasil

:

<60%

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian pada tahun 2015, sasaran Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan

Pangan

Masyarakat

BKP,

yaitu

meningkatnya

ketahanan

panganmelalui pengembangan ketersediaan, distribusi,konsumsi dan keamanan pangan,dengan sasaran kegiatan utama yaitu: (1) Meningkatnya pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; (2) Meningkatnya pemantapan distribusi dan harga pangan; (3) Meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan; (4) Meningkatnya manajemen dan pelayanan administrasi dan keuangan secara efektif dan efisien dalam mendukung pengembangan dan koordinasi kebijakan ketahanan pangan. Masing-masing sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan menggunakan indikator kinerja.Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Keberhasilan Badan Ketahanan Pangan dalam menjalankan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat diukur berdasarkan pencapaian outcome. Pengukuran tersebut dilakukan mengingat outcome merupakan hasil dari berfungsinya output yang telah dilaksanakan unit kerja Eselon II yaitu Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

16


Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, serta Sekretariat Badan Ketahanan Pangan. Pengukuran capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan tersebut dilaksanakan secara triwulanan dan tahunan, sedangkan pengukuran realisasi keuangan dan fisik output kegiatan dipantau secara bulanan dan triwulanan melalui Laporan Sistem Monitoring Evaluasi (Simonev) dan PMK 249/2011 secara online, Laporan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), Laporan Kegiatan Utama dan Strategis, serta Laporan Penetapan Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Badan Ketahanan Pangan. Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang terstandarisasi agar mampu menghasilkan hasil evaluasi kinerja yang relevan dan reliabel sebagai bahan pertimbangan perencanaan selanjutnya. Hasil pengukuran menjadi dasar untuk menyimpulkan kemajuan kinerja, mengambil tindakan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan dan menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel 8 berikut ini : Tabel 8. Pencapaian Sasaran Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 NO 1.

SASARAN PROGRAM Terwujudnya pemantapan ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

1.


87,52

89,69

2.

Penurunan jumlah penduduk rawan pangan Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/Kg) Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen (Cv) Konsumsi Energi (Kkal/Kap/Hr) Konsumsi protein (gram/Kap/Hr) Skor PPH Konsumsi

1%

- 5%

Sangat Berhasil = 102,48 % Turun 5 % (Sangat Berhasil 500 %)

≥ HPP

4.563

HPP : Rp. 3.700 (Sangat Berhasil = 123 %)

< 5%

2,40

Sudah dibawah target (Sangat Berhasil = 208 %)

2.004

2.098,5

56,1

58,6

84,1

85,2

81

79

Sangat Berhasil : 104,71 persen Sangat Berhasil : 104,46 persen Sangat Berhasil : 101,30 persen Berhasil : 97,53 persen

3.

4.

5. 6. 7. 8

Jumlah pengawas keamanan pangan segar yang tersertifikasi(Org/Th)

Sumber data : Data Susenas yang diolah BKP Kementerian Pertanian.


17


Dari tabel diatas dapat diketahui, bahwa capaian kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2015 adalah : dari 8 indikator, yang mencapai nilai pencapaian diatas 100 persen (Sangat Berhasil)sebanyak 7 indikator, sedangkannilai pencapaian 80 – 100 persen (Berhasil) sebanyak 1 indikator yaitu jumlah pengawas keamanan pangan segar yang tersertifikasi, yaitu sebesar 97,53 persen. B.

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran. Analisis dan evaluasi capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran kinerja kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Beberapa sasaran dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang saling terkait untuk mencapai sasaran tersebut. Hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2015 Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Skor PPH Ketersediaan Ketersediaan

pangan

ketahanan pangan.

merupakan

aspek

penting

dalam

mewujudkan

Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi

kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan.

Untuk

memenuhi

kebutuhan

pangan

masyarakat

dan

meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan, diperlukan target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya. Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) VIII tahun 2004 merekomendasikan kriteria ketersediaan pangan ditetapkan minimal 2200 kkal/kapita/hari untuk energi dan minimal 57 gram/kapita/hari untuk protein. Ketersediaan energi selama kurun waktu 2011-2015 sudah jauh di atas rekomendasi

WNPG

VIII

dengan

rata–rata

3.808

kkal/kapita/hari.

Ketersediaan energi tersebut mengalami peningkatan rata-rata 1,09 persen per tahun. Kecenderungan peningkatan ketersediaan energi selama periode ini disebabkan terjadinya peningkatan ketersediaan energi yang cukup besar Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

18


pada periode 2011-2012 karena adanya peningkatan produksi beberapa komoditas pangan. Seperti halnya ketersediaan energi, tingkat ketersediaan protein pada periode 2011-2015 juga sudah melebihi rekomendasi angka kecukupan gizi WNPG VIII

dengan

ketersediaan

protein

rata-rata

91,50

gram/kapita/hari.

Ketersediaan protein tersebut mengalami peningkatan rata-rata 0,31 persen per tahun. Kecenderungan peningkatan ketersediaan protein selama periode ini disebabkan peningkatan ketersediaan protein yang cukup besar pada periode 2012-2014 karena adanya peningkatan produksi beberapa komoditas pangan sumber protein. Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa ketersediaan energi dan protein secara umum sudah cukup baik. Kelebihan ketersediaan pangan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai stok atau cadangan maupun untuk diekspor. Jika dilihat dari sumbangan energi dan proteinnya, kelompok pangan nabati memberikan porsi sumbangan dengan jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan kelompok pangan hewani. Secara nasional, ketersediaan energi dan protein per kapita per tahun dapat dilihat pada Tabel 9 di bawah ini. Tabel 9. Perkembangan Ketersediaan Energi dan Protein serta Skor PPH Ketersediaan 2010–2014 Tahun 2011 2012 2013 2014* 2015** Pertumb. (%) Rata-rata

Energi (Kalori/Hari) Total Nabati Hewani 3.646 3.896 3.867 3.830 3.800 1,09 3.808

3.485 3.707 3.586 3.539 3.510 0,24 3.565

161 188 280 291 290 17,37 242

Skor PPH Protein (Gram/Hari) Total Nabati Hewani Ketersediaan 93,13 88,99 89,55 91,65 94,17 0,32 91,50

75,10 73,19 71,82 73,34 75,94 0,31 73,88

18,03 15,79 17,73 18,31 18,23 0,67 17,62

66,74 73,43 69,37 63,95 59,32 (2,64) 66,56

Keterangan: - NBM 2014 Sementara, 2015Perkiraan - Sumber: Badan Ketahanan Pangan (BKP), Kementerian Pertanian


19


4500,0

Kal/kap/hari

4000,0 3500,0 3000,0 2500,0

Total

2000,0

Nabati Hewani

1500,0 1000,0 500,0 ,0 2011

2012

2013

2014*

2015**

Grafik 1. Ketersediaan Energi Tahun 2011 – 2015

100,000 90,000

Gram/kap/hari

80,000 70,000 60,000

Total

50,000

Nabati

40,000

Hewani

30,000 20,000 10,000

,000 2011

2012

2013

2014*

2015**

Grafik 2. Ketersediaan Protein Tahun 2011 – 2015


20


94,000 92,000

Gram/kap/hari

90,000 88,000 86,000 84,000

PPH Ketersediaan

82,000

80,000 78,000 76,000 74,000 2011

2012

2013

2014*

2015**

Grafik 3. Skor PPH Ketersediaan Pangan Tahun 2011 – 2015 Tingkat ketersediaan pangan selain dilihat dari kecukupan gizinya, baik energi dan protein, juga dinilai dari sisi keberagaman ketersediaan gizi berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH). PPH tingkat ketersediaan dihitung berdasarkan ketersediaan

energi

Neraca

Bahan

Makanan

(NBM).

Keberagaman

ketersediaan pangan akan mendukung pencapaian keberagaman konsumsi pangan sehingga dapat dicapai sasaran konsumsi pangan yang diharapkan. Perkembangan skor PPH tingkat ketersediaan berdasarkan Neraca Bahan Makanan tahun 2011 – 2015menunjukkan skor rata-rata 87,97 dengan kecenderungan meningkat rata-rata 3,30 persen per tahun. Skor PPH tingkat ketersediaan dari NBM tahun 2011 adalah 81,27, tahun 2012 adalah 83,50, tahun 2013 adalah 90,85, tahun 2014 adalah 91,84 dan tahun 2015 adalah 92,38. Untuk mencapai keberagaman ketersediaan pangan yang ideal dan memenuhi angka kecukupan gizi (AKG) tingkat ketersediaan yang dianjurkan, maka yang perlu ditingkatkan lagi selama tahun 2011-2015 adalah ketersediaan kelompok pangan hewani serta sayuran dan buah.

2. Penurunan Penduduk Rawan Pangan Kemiskinan dan kerawanan pangan merupakan masalah yang berkaitan dengan pencapaian pembangunan dan kesejahteraan suatu wilayah.Tingkat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

21


perkembangan penduduk rawan pangan ditunjukkan dengan Angka Rawan Pangan yang merupakan gambaran situasi tingkat aksesibilitas pangan masyarakat dicerminkan dari tingkat kecukupan gizi masyarakat, yang diukur dari Angka Kecukupan Gizi (AKG). Data dasar yang digunakan untuk mengukur tingkat kerawanan pangan adalah data hasil Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang dilaksanakan oleh BPS dimana angka kecukupan konsumsi kalori penduduk Indonesia per kapita per hari berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII (WNPG) 2004 adalah 2000 kkal. Persentase rawan pangan berdasar angka kecukupan gizi (AKG) suatu daerah, dihitung dengan menjumlahkan penduduk dengan konsumsi kalori kurang dari 1400 kkal (70% AKG) perkapita dibagi dengan jumlah penduduk pada golongan pengeluaran tertentu. Angka rawan pangan sejak tahun 2010–2014 Triwulan I ditunjukkan pada Tabel 10 dan 11 serta Grafik 4 berikut ini.

Tabel 10. Angka Rawan Pangan Tahun 2011-2015.

Tahun

2011 2012 2013 2014 TW I 2015 TW I

Jumlah Penduduk Sangat Rawan Pangan (< 70% AKG)

%

Jumlah Penduduk Rawan Pangan (70%-89,9% AKG)

41.704.729

17,30

47.842.490

%

Jumlah Penduduk Tahan Pangan (>=90% AKG)

%

78.434.302

32.53

120.994.688

50.18

19,52

80.832.494

32.97

116.463.438

47.51

46.399.355

18,68

84.091.618

33.85

117.956.185

47.48

43.739.341

17,40

84.823.188

33.74

122.825.321

48.86

33.030.182

12,96

72.813.600

28,57

149.052.869

58,48

Sumber : BPS RI – Data Susenas


22


Penduduk Rawan Pangan 70 60

Persen

50 40

Sangat rawan 30

Rawan pangan Tahan pangan

20 10 0 2011

2012

2013

2014

2015 (T.I)

Tahun

Grafik 4. Penurusan Penduduk Rawan Pangan Sumber :Data BPS-Susenas Keterangan: Sangat rawan : (a) Konsumsi kalori perkapita perhari kurang < 70% dari AKG; Rawan Pangan : (b) Konsumsi kalori perkapita perhari 70-90% dari AKG; Tahan pangan : (c) Kosumsi kalori perkapita perhari > 90% dari AKG.

Tabel 11. Angka Rawan Pangan Tahun 2011 Triwulan I - 2015 Triwulan I.

I I I I

Jumlah Penduduk Sangat Rawan Pangan (< 70% AKG) 35.217.814 50.353.088 47.020.098 43.739.341

2015 TW I

33.030.182

Tahun

2011 TW 2012 TW 2013 TW 2014 TW

%

Jumlah Penduduk Rawan Pangan (70%-89.9% AKG)

14,65 20,67 19.04 17,40 12,96

%

Jumlah Penduduk Tahan Pangan (>=90% AKG)

%

72.722.413 79.557.170 83.651.655 84.823.188

30,25 32,66 33,87 33.74

132.443.071 113.665.361 116.308.063 122.825.321

55,10 46,67 47,09 48,86

72.813.600

28,57

149.052.869

58,48

Sumber : Data BPS-Susenas


23


Berdasarkan perkembangan angka rawan pangan pada tabel dan grafik diatas yang merupakan angka gabungan yang dihitung berdasarkan jumlah seluruh sampel data susenas pada tahun tersebut, terlihat bahwa penduduk rawan pangan mengalami perkembangan yang fluktuatif sejak tahun 2010 - 2014 Triwulan I. Persentase angka sangat rawan pangan pada tahun 2010 sekitar 35,71 juta atau 15,34 persen.pada tahun 2011 bertambah menjadi 4170 juta atau 17,30 persen. dan pada tahun 2012 bertambah menjadi 47,82 juta atau 19,52 persen; pada tahun 2013 turun menjadi 46,39 juta atau 18,68 persen; tahun 2014 triwulan I turun lagi menjadi 43,73 juta atau 17,40 persen; dan tahun 2015 triwulan I turun lagi menjadi 33,03 juta atau 12,96 persen. Berdasarkan kajian Badan Ketahanan Pangan dengan BPS tahun 2014 dan ditindaklanjuti tahun 2015, dengan fluktuatifnya jumlah penduduk rawan pangan dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1.

Jumlah penduduk rawan pangan paling tinggi yaitu penduduk yang berada pada kuantil pertama tergolong dalam penduduk relatif miskin. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada kelompok penduduk relative miskin, kejadian rawan pangannya lebih tinggi dibandingkan penduduk pada kelompok tidak miskin. Diharapkan kebijakan pemerintah difokuskan pada penduduk kelompok relatif miskin

2.

Apabila dilihat dari golongan pengeluaran, maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi golongan pengeluaran penduduk, maka angka rawan pangan pada golongan tersebut semakin kecil.

3.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan pengukuran pendapatan daerah diduga mempunyai pengaruh terhadap kerawanan pangan suatu wilayah. Hasil kajian menunjukkan adanya hubungan antara PDRB dengan angka rawan pangan meskipun hubungan tersebut kecil dan negative, artinya semakin tinggi PDRB maka kerawanan pangan di wilayah tersebut semakin rendah.


24


4.

Karakteristik rumah tangga rawan pangan yang meliputi persentase wanita usia subur yang buta huruf, persentase kepala rumah tangga menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan jumlah anggota rumah tangga menyebutkan bahwa: semakin tinggi persentase wanita usia subur yang buta huruf, persentase kepala rumah tangga dengan pendidikan tertinggi tamat SD/sederajat dan persentase rumah tangga dengan jumlah anggota rumah tangga lebih maka persentase rumah tangga rawan pangan menunjukkan jumlah yang lebih besar.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dalam mendukung penurunan rawan pangan adalah kegiatan Pengembangan Desa/Kawasan Mandiri Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan. Kegiatan penanganan daerah rawan pangan lebih difokuskan pada pencegahan dini daerah rawan melalui optimalisasi kegiatan FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas/Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan) dan SKPG (Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi) yang dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan informasi tentang kantong-kantong kerawanan pangan tingkat wilayah. FSVA disusun pada tingkat wilayah dengan menggunakan indikator yang sifatnya statis dan perubahannya jangka panjang periodepengambilan data setiap 2-3 tahun. Untuk memperkuat analisis FSVA dilakukan sistem pemantauan dan deteksi dini dalam mengantisipasi kejadian kerawanan pangan secara berjenjang dan dilakukan secara periodik (bulanan) dan terus menerus. SKPG merupakan serangkaian proses untuk mengantisipasi kejadian kerawanan pangan dan gizi melalui pengumpulan.pemrosesan.penyimpanan.analisis.dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi bulanan dan tahunan. Data bulanan dan tahunan tersebut menginformasikan tentang 3 (tiga) indikator utama yaitu ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan yang menjadi dasar untuk menginformasikan situasi pangan dan gizi di suatu daerah. Kegiatan SKPG kurang berjalan sesuai dengan target. karena (i) Daerah tidak optimal dalam melaksanakan dan memanfaatkan hasil analisis SKPG; (ii) Tingginya tingkat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

25


mutasi aparat sehingga petugas sering berganti; (iii) Tidak optimalnya peran Tim Pokja SKPG; dan (iv) Kurangnya kesadaran aparat terkait pentingnya kegiatan pemantauan pangan dan gizi melalui SKPG. Dalam rangka pengurangan kemiskinan dan rawan pangan, salah satu kegiatan yang dilaksanakan BKP adalah Pengembangan Desa dan Kawasan Mandiri Pangan. Selain kegiatan pendampingan masyarakat oleh tenaga pendamping juga dialokasikan dana bansos yang digunakan dalam rangka pengembangan ekonomi

rumah

tangga.

Pada

tahun

2014

Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan

disediakan

dana

bansos

sebanyak Rp. 20,00 Milyar,

sedangkan pada tahun 2015 dana bansos sebanyak Rp. 19,20 Milyar. Penurunan tersebut disebabkan pengurangan sasaran Kawasan Mandiri Pangan. Tabel 12. Perkembangan Dana Bansos dan Mandiri Pangan.Tahun 2011 –2015. Tahun

2011

2012

2013*

2014*

Bansos (juta)

126.730

169.630

21.800

20.000

RTM (KK)

331.375

369.750

109

107

Realisasi

2015* 19.200 192

Desa/Kawasan

Ratarata/tahun 38.826 75.258

Sumber : Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Keterangan : *) Kawasan Mandiri Pangan

Sasaran kegiatan Desa dan Kawasan Mapan adalah rumah tangga miskin di desa rawan pangan. Pada tahun 2014, kegiatan Desa Mandiri Pangan dikembangkan dalam 2 (dua) model, yaitu (1) Kegiatan Desa Mapan Reguler yang merupakan kelanjutan pembinaan dari desa yang sudah ada, dan (2) Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan di 107 kawasan dengan jumlah desa ratarata 3 desa per kawasan. Realisasi pelaksanaan Kawasan Mandiri Pangan tahun tidak mencapai 100 % atau sebesar 98.16 %,karena ada 2 (dua) kawasan yang tidak terbentuk karena tidak sesuai dengan CPCL atau Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan yaitu di Kabupaten Rote Ndao yaitu kawasan Rote Barat Daya dan Rote Barat. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

26


Pada tahun 2015, kegiatan Desa Mandiri Pangan tetap dikembangkan dalam 2 (dua) model, yaitu (1) Kegiatan Desa mapan Reguler yang merupakan kelanjutan pembinaan dari desa yang sudah ada, dan (2) Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan di 192 kawasan dengan jumlah desa rata-rata 3 desa per kawasan. Realisasi pelaksanaan Kawasan Mandiri Pangan sebanyak 191 kawasan atau 99.47 %, karena ada 1(satu) kawasan yang tidak terlaksana karena perpindahan lokasi sasaran pada pertengahan tahun 2015 yaitu Kabupaten Lebak ke Kabupaten Pandeglang. Selain itu permasalahan umum lainnya adalah : mutasi pejabat/pegawai, pemekaran wilayah kecamatan dan desa, serta kondisi alam, pendamping tinggal diluar desa binaan, tidak ada mekanisme tertulis untuk pinjaman dana, penggunaan dana tanpa bukti, pinjaman tidak dicatat, serta pengembalian dana pinjaman tidak tertib. Beberapa usaha yang sudah dijalankan Kawasan Mandiri Pangan adalah pengadaan saprodi, dagang hasil bumi, simpan pinjam, pembuatan produk turunan pertanian, penggemukan ternak dan masih banyak lagi usaha yang bertujuan sebagai sumber pendapatan anggota kelompok. Sumber penghasilan ini dipergunakan sebagai sumber untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. 3.

Stabilnya Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Produsen Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator penting yang menunjukkan kinerja subsistem distribusi pangan. Stabilnya harga pangan sangat dipengaruhi beberapa aspek antara lain kemampuan memproduksi bahan pangan, kelancaran arus distribusi pangan dan pengaturan impor pangan, misalnya beras dan kedelai. Ketidakstabilan harga pangan dapat memicu tingginya harga pangan di dalam negeri sehingga aksesibilitas masyarakat terhadap pangan secara ekonomi akan menurun

yang

pada

akhirnya

dapat

meningkatkan

angka

kerawanan

pangan.Berikut perkembangan rata-rata harga pangan nasional per komoditi tahun 2014 - 2015 dapat dilihat pada tabel 13 di bawah ini.


27


Tabel 13. Perkembangan Harga GKP Tingkat Petani Tahun 2014– 2015. Tahun 2014 2015

Harga di Tk Petani (Rp/kg) 4.301 4.694

% Perubahan thd HPP 30.3 8.39

Insiden di Bawah HPP (%) 1.6 0

CV 5.95 6.81

Sumber: BPS

Pola perkembangan harga GKP di petani selama tahun 2014 – 2015 (s.d Oktober) memiliki pola yang hampir sama setiap tahunnya. Rata-rata harga GKP tahun 2014 sebesar Rp.4.301/kg, sedangkan hingga bulan Juli tahun 2015 sebesar Rp. 4.694/kg atau 8,39 persen diatas HPP (HPP = Rp. 3.700/kg). Data harga gabah kering panen (GKG) diambil dari data harga di 22 provinsi sentra produksi padi (panel harga pangan BKP). Berdasarkan data panel harga pangan BKP, TW II (April-Juni 2015), rata-rata harga GKP tingkat petani mencapai Rp. 4.050/kg atau 8,39% diatas HPP (Rp. 3.700) sampai dengan bulan maret 2015 (TW I), harga GKP tingkat petani mencapai Rp. 4.224/kg atau 14,17% diatas HPP (Rp. 3.700). Perkembangan harga gabah sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 14 dibawah ini.

Tabel 14. Harga Gabah di Tingkat Produsen tahun 2011 – 2015

(Rp/Kg) Bulan

Tahun Jan 2011 3.88

Feb

Maret April

Mei

Juni

Juli

Rerata CV Agust

Sept

Okt

Nop

Des

Pert/ bI(%)

3.31 3.018 3.194 3.286 3.365 3.590 3.732 3.760 3.920 3.929 4.082 3.589 9,59 0,67

2012 4.41 4.040 3.616 3.724 3.833 3.835 3.866 3.832 3.897 3.935 4.038 4.123 3.929 5,24 0,51 2013 4.33

4.27 3.783 3.669 3.803 3.918 3.899 3.966 3.966 4.068 4.165 4.229 4.005 5,22 0,14

2014 4.41

4.42 4.135 3.936 4.130 4.214 4.098 4.170 4.283 4.365 4.535 4.911 4.301 5,92 1,06

2015 5.03

4.92 4.500 4.107 4.428 4.442 4.444 4.595 4.765 4.905 5.070 5.118 4.694 6,81 0,28


28


(Rp/Kg) 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000

2011

2012

2013

2014

2015

Grafik 5. Perkembangan Harga Gabah di Tingkat Petani/Produsen

4.

Koefisien Variasi Harga Pangan (Beras) di Tingkat Konsumen Pola perkembangan harga beras medium di tingkat grosir dari tahun 2014 – 2015memiliki pola yang berbeda dari harga beras premium. Pola perkembangan harga

tahun

2014

dan

2015

cenderung

sama

yaitu

cenderung

stabil

(cv<5%).Sementara itu, tren perkembangan harga beras medium dari tahun ketahun memiliki tren yang sama dengan beras premium yaitu harga cenderung naik dari tahun ketahun hal ini dapat dilihat pada tabel 15 di bawah ini. Tabel 15. Perkembangan Harga Beras Dalam Negeri Tk. Grosir 2014 –2015. Tahun 2014 2015

Beras (Rp/Kg) Premium Medium 11.958 8.243 13.359 9.002

Koefesien Variasi (CV)(%) Premium Medium 2.62 3.38 1.39 5.2

Sumber : PIBC diolah BKP

Perkembangan harga beras luar negeri (Thai 5%) selama periode 2014 – 2015 (s.d Juli) cenderung lebih stabil dibandingkan dengan harga beras dalam negeri Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

29


(beras medium).Tren perkembangan harga beras dalam negeri mulai awal tahun 2014 hingga Juli 2015 memiliki tren naik dan harga beras selalu lebih tinggi dibanding harga beras luar negeri, dengan rata-rata harga beras dalam negeri selama tahun 2014 –Juli 2015 sebesar Rp 7.843/kg atau 19.85% diatas harga beras luar negeri (Thai 5%). Perkembangan harga beras kualitas IR (IR I. IR II. IR III) di tingkat grosir dari tahun 2014 – 2015 semakin stabil. Demikian juga perkembangan harga beras kualitas IR pada tahun 2014 dan 2015 cenderung lebih stabil (cv< 5%) jika dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2010 (Cv > 5%). Sementara itu, tren perkembangan harga beras kualitas IR (IR I. IR II. IR III) dari tahun - ketahun memiliki tren yang sama yaitu harga cenderung naik dari tahun ketahun. Tabel 16. Perkembangan Harga Beras Kualitas IR di PIBC Tahun 2014 – 2015. Harga (Rp/Kg)

Koefesien Variasi (CV)(%)

Tahun IR-64 I

IR-64 II

IR-64 III

IR-64 I

IR-64 II

IR-64 III

2014

8.882

8.187

7.621

2.3

3.8

4.4

2015

9.660

9.002

8.445

3.36

5.20

6.46

Sumber: PIBC.diolah BKP

Berdasarkan data panel harga pangan BKP. periode TW II (Mei-Juni 2015), koefisien variasi harga beras medium ditingkat konsumen (eceran) sebesar 1.08% dibandingkan dengan periode TW I. CV harga beras TW II relatif turun dari 2.64% menjadi 1.08%. Selain itu perkembangan harga pangan startegis periode Oktober 2014 – Oktober 2015 dapat dilihat pada tabel 17 di bawah ini.


30

Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 Tabel 17. Perkembangan Harga Pangan Strategis Periode Oktober 2014 – Oktober 2015 Cabe Merah

Bawang Merah

Dg.Ayam Ras

Dg Sapi Murni

11.494

Cabe Rawit Rp/Kg) 23.301

34.300

17.796

28.071

99.591

6.343

11.529

50.965

55.148

17.726

28.308

99.198

9.568

6.427

11.539

74.777

74.761

18.456

29.195

100.127

12.445

9.798

6.419

11.551

57.313

52.056

19.287

31.903

100.398

12.832

10.146

6.399

11.545

29.926

26.068

18.602

30.903

100.098

13.089

10.343

6.525

11.506

30.429

23.125

26.250

27.911

100.503

Apr-15 May15

12.458

9.769

6.521

11.536

25.577

22.521

28.398

27.831

100.924

12.348

9.615

6.454

11.521

26.666

29.652

30.537

29.861

100.877

Jun-15

12.425

9.680

6.357

11.524

27.194

31.435

30.491

31.227

102.208

Jul-15 Aug15 Sep15

12.487

9.768

6.400

11.536

41.918

36.162

24.704

33.635

110.848

12.709

10.023

6.488

11.407

56.104

37.594

19.974

35.942

112.973

12.968

10.269

6.546

11.408

45.190

32.105

17.980

30.732

110.759

Oct-15

13.069

10.368

6.555

11.411

26.565

22.823

19.489

28.848

110.544

40.63

41.72

22.59

8.03

5.10

Beras Umum

Beras Termurah

Jagung

Kedelai

Oct-14 Nov14 Dec14 Jan 15 Feb15 Mar15

11.522

9.095

6.266

11.692

9.220

12.211

Bulan

3.85 4.09 1.35 0.47 CV Sumber: BPS. Kecuali Jagung dari Kemendag

Dalam mendukung stabilisasi harga tersebut, Badan Ketahanan Pangan telah melaksanakan kegiatan Penguatan LDPM,Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat, dan Toko Tani Indonesia (TTI). a.

Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). Kegiatan Penguatan LDPM dilaksanakan secara bertahap mulai dari Tahap Penumbuhan, Tahap Pengembangan, Tahap Kemandirian dan Tahap Pasca Kemandirian. Dukungan dana Bansos diberikan kepada Gapoktan Tahap Penumbuhan dan Pengembangan, yaitu pada tahun pertama sebesar Rp 150 juta dan tahun kedua sebesar Rp 75 juta. Untuk tahun ketiga Tahap Kemandirian,

dukungan

yang

diberikan

berupa

pendampingan

dan

pembinaan dari pendamping, Tim Teknis dan Tim Pembina. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

31

Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 Mengacu kepada dokumen Perjanjian Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan

Tahun

2015

(revisi),

target

kelembagaan

distribusi

pangan

masyarakat yang diberdayakan (tahap penumbuhan, pengembangan dan kemandirian) pada Tahun 2015 adalah sebanyak 358 Gapoktan. Jumlah tersebut terdiri dari 203 Gapoktan Tahap Penumbuhan, 38 Gapoktan Tahap Pengembangan dan 117 Gapoktan Tahap Kemandirian. Meskipun untuk Gapoktan Tahap Kemandirian sudah tidak menerima bantuan dana bansos, tetapi masih dilakukan pembinaan yang didanai APBN. Realisasi pemberdayaan Gapoktan selaku lembaga distribusi pangan pada tahun 2015 adalah 341 Gapoktan atau mencapai 95,25 persen dari target 358 Gapoktan. Jika ditinjau per tahapnya, realisasi Tahap Penumbuhan Gapoktan adalah 203 Gapoktan atau 100 persen dari target, realisasi pemberdayaan untuk Tahap Pengembangan adalah 36 Gapoktan atau 94,74 persen dari target 38 Gapoktan, dan untuk Tahap Kemandirian terealisasi 102 Gapoktan atau 87,18 persen dari target 117 Gapoktan. Gapoktan yang ditumbuhkan pada tahun 2015 atau Tahap Penumbuhan, seluruhnya sudah mencairkan dana Bansos yang dialokasikan senilai Rp 150 juta. Sesuai pedoman kegiatan, dana bansos tersebut digunakan untuk pembangunan/rehabilitasi gudang, modal pembelian gabah/jagung bagi kegiatan distribusi pangan dan penyediaan cadangan pangan. Realisasi dana bansos Penguatan LDPM Tahap Penumbuhan mencapai 100 persen, yaitu tersalur kepada 203 Gapoktan. Gapoktan Tahap Pengembangan yang ditargetkan sejumlah 38 Gapoktan. Realisasi pencairan dana Bansos untuk tahap pengembangan tersalur sebanyak 36 Gapoktan atau 94,74 persen. Provinsi yang tidak mencapai 100 persen dalam pencairan dana bansos Tahap Pengembangan adalah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 2 Gapoktan. Pembinaan terhadap Gapoktan Tahap Kemandirian pada Tahun 2015 ditargetkan bagi 117 Gapoktan, namun karena ada 15 Gapoktan pada tahun 2014 yang seharusnya masuk pada tahap pengembangan tidak memenuhi persayaratan pencairan LDPM, maka pada tahun 2015 tidak masuk dalam tahap kemandirian, sehingga Gapoktan tahap kemandirian pada tahun 2015 yang terealisasi hanya 102 Gapoktan atau 87,18 persen. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

32

Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 Berdasarkan Pedoman Kegiatan Penguatan LDPM 2015, setiap Gapoktan pelaksana kegiatan Penguatan LDPM pada tahun kedua akan dinilai kelayakan dan kesiapannya oleh Tim Pembina Provinsi untuk melaksanakan Tahap Pengembangan dan menerima dana bansos tahap pengembangan. Sebanyak 2 (dua) Gapoktan tahap pengembangan di Sumatera Barat yang tidak terealisasi pencairan dana bansosnya tersebut dinilai belum memenuhi seluruh kriteria yang dipersyaratkan, yaitu: a. Gapoktan belum memenuhi 2 kali putaran modal hingga verifikasi dilaksanakan. Perputaran modal ini antara lain sebagai tolak ukur kinerja Gapoktan dalam menyerap gabah dan beras yang diproduksi anggotanya. b. Kinerja Gapoktan tidak maksimal dalam menjalankan pengembangan usaha dan dalam mencari peluang kemitraan pemasaran sehingga menghadapi hambatan untuk meningkatkan volume pemasaran berasnya. Dua Gapoktan tersebut selanjutnya dibina kembali oleh Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten sehingga pada tahun selanjutnya dapat kembali dinilai kelayakannya dan dipertimbangkan kembali untuk mendapatkan dana bansos Tahap Pengembangan. Sebaran Gapoktan dan jumlah Bansos yang dialokasikan dan pencairan dana Bansos untuk kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2015 dapat dilihat secara rinci pada lampiran 5. Dibandingkan dengan realisasi pemberdayaan Gapoktan Penguatan LDPM pada tahun sebelumnya (Tahun 2014), realisasi pencairan dana Bansos Tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Total realisasi pemberdayaan Gapoktan pada Tahun 2014 adalah 90,32 persen, sedang pada tahun 2015 meningkat menjadi 99,17 persen, seperti terlihat pada Tabel 18. Jika ditinjau dari jumlah sasaran penguatan LDPM, jumlah Gapoktan pelaksana kegiatan Penguatan LDPM yang ditumbuhkan pada tahun 2015 meningkat tajam, yaitu 203 Gapoktan dari tahun sebelumnya yang hanya 38 Gapoktan.

Pada Tahun 2014, awalnya ditargetkan dapat ditumbuhkan 75

Gapoktan, namun dalam perjalanannya berkurang karena adanya kebijakan

refocusing anggaran tahun 2014. Peningkatan jumlah Gapoktan pada tahun Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

33

Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 2015 disebabkan pemberdayaan Gapoktan selaku lembaga distribusi pangan dipandang penting dalam upaya stabilisasi harga pangan di tingkat produsen. Tabel 18. Perkembangan Sasaran Penguatan LDPM Tahun 2014-2015 Tahun 2014

Tahapan

Tahun 2015

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

Penumbuhan

38

38

100

203

203

100

Pengembangan

117

102

87,12

38

36

94,7

155

140

90,32

241

239

99,17

Total

Sumber : Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Perkembangan pelaksanaan kegiatan Penguatan LDPM dan keberhasilan yang telah

dicapai

pada

periode

tahun

2010-2015

pelaksanaan

kegiatan

Penguatan-LDPM seperti disajikan pada Tabel 19. Tabel 19. Perkembangan Sasaran Penguatan-LDPM Periode 2011-2015 Tahapan

2011

2012

Tahun 2013 2014

2015 Total

Penumbuhan 235 281 75 38 203 1.036 Pengembangan 237 235 281 117 38 1.453 Kemandirian 512 220 224 210 102 1.283 Jumlah 984 736 580 365 358 Sumber : Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Keterangan:Badan Ketahanan Pangan tidak lagi mendukung pendanaan APBN untuk pembinaan tahap Pasca Kemandirian, selanjutnya dibina oleh provinsi dan kabupatan/kota melalui APBD

Perkembangan pelaksanaan Penguatan LDPM tahap penumbuhan yang merupakan tahap tahun pertama dalam penerimaan bansos LDPM dengan bansos LDPM sebesar Rp. 150 juta telah direalisasikan rata-rata 100 persen. Tahap pengembangan merupakan tahapan tahun kedua dalam pelaksanaan kegiatan

bansos

LDPM

yang

telah

memenuhi

persayaratan

tahap

pengembangan, maka dapat dicairkan bansos LDPM tahap pengembangan sebesar Rp. 75 juta, dan telah terealisasi rata-rata 90,36 persen. Hal ini dikarenakan masih ada gapoktan penumbuhan yang belum memenuh persayaratan sehingga masih ada gapoktan penumbuhan yang belum dapat mencairkan dana LDPM tahap pengembangan, dan masih dilakukan pembinaan, pengawalan, dan pendampingan dari aparat kabupaten, propinsi, dan pendamping. Sementara itu, pada tahap kemandirian yang merupakan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

34

Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 tahapan tahun ketiga rata-rata 100 persen telah masuk pada tahap kemandirian dan masih dilakukan pendampingan oleh pendamping gapoktan, dan pembinaan, pengawalan, pengawasan oleh aparat kabupaten dan propinsi. Pada Tahap Pengembangan ada peningkatan realisasi pencairan bansos LDPM disebabkan adanya bansos luncuran untuk tahun berikutnya, sehingga realisasinya melebihan dari target tahap penumbuhan tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2013 pencairan bansos LDPM penumbuhan sebanyak 75 gapoktan,

dan

pada

tahun

2014

target

pencairan

bansos

tahap

pengembangan sebesar 117 gapoktan karena adanya gapoktan luncuran tahun sebelumnya dari tahap penumbuhan yang telah dibina dan dapat memenuhi persayaratan masuk tahap pengembangan sebanyak 43 gapoktan. Perkembangan target dan realisasi bansos LDPM tahap penumbuhan, pengembangan, kemandirian, selama tahun 2010-2015 terlihat pada tabel 20 dibawah ini. Tabel 20. Perkembangan Bansos LDPM Tahap Penumbuhan, Pengembangan, Kemandirian, dan Pasca Mandiri Tahun 2010-2015 Target (Gapoktan)

Realisasi (Gapoktan)

Persentase (%)

Tahap Penum -buhan

Tahap Pengem -bangan

Tahap Keman -dirian

Tahap Penum -buhan


Tahap Keman -dirian

Tahap Penumbuhan


Tahap Kemandirian

2011

235

237

512

235

220

512

100.00

92.83

100.00

2012

281

235

220

281

224

220

100.00

95.32

100.00

2013

75

281

224

74

210

224

98.67

74.73

100.00

2014

38

117

219

38

102

210

100.00

87.18

100.00

2015

203

38

102

203

36

102

100.00

94.74

100.00

Total

1,582

1,453

1,277

1,580

1,313

1,277

99.87

90.36

100.00

Tahun

Keterangan: Th. 2011 Th. 2012 Th. 2013 Th. 2014 Th.2015

: 33 Gapoktan Tahap Pengembangan luncuran dari tahun 2010 (204+33=237). : 17 Gapoktan Tahap Pengembangan kembali ke kas negara. : 1 Gapoktan Tahap Penumbuhan kembali ke kas negara, 56 Gapoktan Tahap Pengembangan ada penghematan dan 15 gapoktan tidak lulus tahap pengembangan dan kembali ke kas negar : 43 Gapoktan Tahap Pengembangan luncuran dari tahun 2012 (74+43)=117). : 2 Gapoktan Tahap Pengembangan kembali ke kas Negara.


35

Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 Tahap Penumbuhan (Tahun I) pada tahun 2015 dilaksanakan di 25 (dua puluh lima) provinsi dengan mempersiapkan dan/atau menumbuhkan 203 (dua ratus tiga) Gapoktan, Tahap Pengembangan (Tahun II) di 8 (delapan) provinsi untuk mengembangkan 38 (tiga puluh delapan) Gapoktan, dan Tahap Kemandirian (Tahun III) di 15 (lima belas) provinsi untuk memberdayakan 102 (seratus dua) Gapoktan Tahap Penumbuhan tahun 2013 dan luncuran dari Gapoktan tahun 2012. Berdasarkan Kajian Evaluasi Dampak Penguatan LDPM Tahun 2013 dapat disimpulkan jika dukungan pemerintah dalam bentuk Bansos PenguatanLDPM terbukti dapat menjaga stabilitas harga pangan ditingkat petani sebagaimana ditampilkan pada tabel dibawah ini. Harga GKP pada Gapoktan pelaksana Penguatan-LDPM juga relatif lebih stabil dibandingkan dengan harga GKP petani pada umumnya yang ditunjukkan dari nilai CV yang jauh lebih rendah dari nilai CV harga GKP petani umumnya. Tabel 21. Perbandingan Tingkat Harga dan Fluktuasi Harga GKP Tahun 2012 Tingkat Gapoktan LDPM. Uraian GKP Gapoktan LDPM GKP Petani

Harga Rata-Rata (Rp/Kg) 3.695,50 3.371,83

CV (%) 3,00 7,76

Sumber : Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan

Ket.: HPP GKP tahun 2013 adalah Rp 3.700.- di tk petani (Berdasarkan Inpres No 3/2013)

Dampak kegiatan Penguatan-LDPM juga terlihat dari peningkatan peran Gapoktan dalam pengelolaan cadangan pangan, yang meningkatkan kemudahan petani (anggota) dalam mengakses pangan pada saat terjadi kelangkaan pangan. Berpengaruh positif dalam membangun perspektif anggota Gapoktan dalam pengembangan agribisnis. Keberadaan saldo akhir ini merupakan indikator utama bahwa Gapoktan peserta Penguatan LDPM sampai saat ini masih berjalan dengan baik.Dapat memberikan pekerjaan kepada ibu-ibu rumah tangga dan laki-laki. Dari kegiatan yang diinisiasi Badan Ketahanan Pangan melalui penguatan – LDPM, ternyata tidak hanya mampu melindungi dan memberdayakan petani, tetapi para Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

36


petani

dan

Gapoktan

telah

mampu

meningkatkan

kesejahteraan

keluarganya. Di sisi lain, masyarakat sekitar Gapoktan juga telah memperoleh dampak ikutan, berupa mata pencaharian.Semua ini, tentu berkontribusi nyata dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga.

b. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat yang di biayai melalui dana dekonsentrasi dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu tahap penumbuhan, tahap pengembangan, dan tahap kemandirian.

Tahap penumbuhan mencakup identifikasi lokasi dan

pembangunan fisik lumbung melalui DAK Bidang Pertanian, tahap pengembangan mencakup identifikasi kelompok lumbung pangan dan pengisian cadangan pangan, sedangkan tahap kemandirian mencakup penguatan modal untuk pengembangan usaha kelompok. Alokasi bansos tahap pengembangan sebesar 20 juta untuk pengisian cadangan pangan dan tahap kemandirian sebesar 20 juta untuk pengembangan usaha. Pada tahun 2015, untuk tahap penumbuhan tidak dilaksanakan karena alokasi DAK bidang Pertanian diperuntukkan untuk pembangunan gudang cadangan pemerintah, dan pembelian RMU serta pembangunan lantai jemur untuk lumbung yang belum mempunyai lantai jemur. Tahap pengembangan sebanyak 1.630 kelompok yang tersebar di 31 provinsi dan tahap kemandirian dilaksanakan di 13 provinsi sebanyak 94 kelompok sehingga total pengembangan lumbung pangan masyarakat tahun 2016 mencapai

1.724

kelompok.

Alokasi

anggaran

untuk

kegiatan

pengembangan lumbung pangan adalah sebesar 34,48 Milyar (1.724 kelompok) yang terdiri dari tahap pengembangan sebesar 32,6 Milyar (1.630 kelompok) dan tahap kemandirian 1,88 Milyar (94 kelompok). Sampai

dengan

31

Desember

Realisasi

dana

Bansos

kegiatan

pengembangan lumbung pangan hanya mencapai 33,46 Milyar (97,04 %) Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

37


yang terdiri dari tahap pengembangan sebesar 31,62 Milyar (96,99 %) dan tahap kemandirian sebesar 1,84 Milyar (97,87 %). Provinsi yang realisasi dana bansosnya tidak mencapai 100 % terdapat di 8 provinsi yaitu Provinsi Jambi (76,00 %), Sumatera Selatan (90,28%), Sulawesi Tengah (91,18 %), Jawa Timur (91,81 %), Kalimantan Selatan (93,33%), Banten (96,30%), dan Sumatera. Target dan realisasi kegiatan pengembangan lumbung pangan masyarakat per provinsi tahun 2015 dapat dilihat pada lampiran 5. Hasil pemantauan dan pelaporan dari provinsi sampai dengan September 2015 dari 32 provinsi pelaksana kegiatan pengembangan lumbung pangan masyarakat, yang menyampaikan laporan kondisi cadangan pangan sebanyak 26 provinsi. Provinsi yang belum menyampaikan laporan adalah Riau, Lampung, Jawa Timur, Nusa tenggara Barat, dan Maluku. Khusus Provinsi DKI Jakarta dan Sulawesi Barat tidak menyampaikan laporan karena tidak ada alokasi kegiatan di kedua provinsi tersebut. Dari laporan kondisi cadangan pangan di kelompok lumbung pangan masyarakat yang disampaikan oleh provinsi dapat diketahui bahwa pengadaan pada bulan September sebesar 13.722.036 kg gabah, beras sebesar 1.586.160 kg dan pangan pokok lainnya (jagung atau sagu) sebesar 353.292 kg. Seperti dapat dilihat pada tabel 22 berikut ini.


38


Tabel 22. Data Perkembangan Cadangan Pangan Masyarakat Tahun 2015

Dari pengadaan gabah sebanyak 13.722.036 kg GKG dan telah disalurkan kepada anggotanya sebanyak 2.529.551 kg GKG sehingga stock gabah yang tersedia di gudang kelompok sebesar 11.222.201 kg GKG. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

39


Pengadaan gabah terbesar adalah Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 10.251.847 kg. Hal ini sejalan dengan besarnya jumlah kelompok yang mendapat alokasi bansos kegiatan lumbung pangan pada tahun 2015 yaitu sebanyak 252 kelompok untuk pengisian cadangan pangan. Sedangkan untuk beras dari pengadaan sebanyak 1.586.160 kg telah disalurkan kepada anggota sebanyak 883.031 kg, sisa total stock beras yang ada di gudang kelompok adalah 703.129 kg. Sementara itu untuk bahan pangan pokok lainnya pengadaannya sebanyak 353.292 kg dan disalurkan ke anggota sebesar 305.475 kg sehingga total sisa yang ada lumbung kelompok saat ini adalah 47.817 kg. Kondisi pemanfaatan cadangan dapat dilihat pada grafik 6 berikut ini :

Pengadaan, Penyaluran dan Stock

Gabah Beras Pangan Spesifik lokasi

Grafik 6. Kondisi Cadangan Pangan Masyarakat Tahun 2015

c. Cadangan Pangan Pemerintah Pada Tahun 2015, provinsi yang sudah mengalokasikan dana APBD untuk pengadaan cadangan beras pemerintah sebanyak 33 provinsi. Pelaksanaan

pengembangan

cadangan

pangan

pemerintah

provinsi

dilakukan melalui kontrak dengan Perum BULOG. Proses kontrak dan penyaluran beras dimulai dengan tahapan BKP provinsi mengajukan surat pembelian beras kepada Divre/Subdivre, kemudian dilakukan pembuatan Kontrak Jual Beli (KJB) antara Kepala BKP provinsi dengan Kadivre, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

40


Pembuatan Berita Acara Penitipan Beras di gudang Perum BULOG, selanjutnya Divre/Subdivre menerbitkan Surat Alokasi/Laklog, dikeluarkan dari gudang yang ditunjuk melalui SPPB/DO sesuai permintaan BKP. Kontrak Provinsi dilakukan oleh Kepala

BKP di tingkat Provinsi dengan Kadivre

Perum BULOG, sedangkan kontrak Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Kepala BKP di tingkat Kab/Kota dengan Kasubdivre Perum BULOG. Kontrak Badan Ketahanan Pangan di tingkat daerah telah dilakukan sejak tahun 2010 di 11 provinsi sampai dengan tahun 2015 sudah di 33 provinsi. Setiap termin kontrak tidak habis dalam waktu satu tahun, terdapat sisa kontrak di akhir tahun. Berdasarkan informasi yang diperoleh terdapat sisa stok sebesar 1.450 juta ton cadangan beras pemerintah provinsi yang disimpan di Perum BULOG. Realisasi dan sisa stok dapat dilihat pada Grafik 7 dibawah ini.

Grafik 7. Jumlah Realisasi dan Sisa Stok Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sampai Bulan Oktober 2015 (Sumber. Perum BULOG)

•

Stok per 23 Oktober 2015 = 1.450.014 ton; terdiri dari stok beras PSO 760.062 ton dan komersil 690.352 ton.

•

Stok PSO 2015 sebesar 760.062 ton merupakan stok terendah selama 5 tahun terakhir.

•

BULOG telah mengusulkan pengalihan dan pengakuan stok komersial menjadi stok PSO sebagai bagian dari penguatan stok nasional.


41


Tabel 23. REALISASI DAN SISA STOK CBPD TAHUN 2015

Sumber : Bulog Permasalahan yang terjadi dalam penyaluran beras untuk Badan Ketahanan Pangan Provinsi adalah pada realisasi penyaluran kontrak beras BKP di daerah umumnya melewati tahun kontrak. Hal ini akan memberikan tambahan beban pemeliharaan beras kepada Bulog, kemudian terjadinya perubahan HPB pada tahun berjalan, sehingga perlu penyesuaian harga atau pemotongan kuantum. Solusi yang disarankan oleh Perum BULOG bahwa BKP sebaiknya melakukan kontrak beras sesuai dengan perkiraan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

42


kebutuhan tahun berjalan, dan perlu didukung dengan addendum terhadap harga melalui cadangan APBD setempat atau dengan pemotongan kuantum yang dimiliki BKP Provinsi. Selain kerjasama dengan BULOG, beberapa provinsi mengelola sendiri cadangan pangannya karena sudah memiliki UPT Cadangan Pangan. Contoh, (1) Provinsi Jawa Tengah, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah mempunyai UPT Balai Pengembangan Cadangan Pangan yang terletak di Magelang, yang sudah dilengkapi gudang penyimpanan cadangan pangan pemerintah; (2) Provinsi DI Yogyakarta, cadangan pangan pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dititipkan pada Pusat KUD Metaram DIY yang lokasi penyimpanan bertempat di Godean; (3) Provinsi Kalimantan Barat menitipkan cadangan pangan pemeritah provinsi sebanyak 100 Ton kepada pihak swasta dalam hal ini CV. Sama Bangun Utama; (4) Provinsi Banten selain bekerjasama dengan Perum BULOG Divre DKI Jakarta – Banten dalam hal pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi, juga melakukan penitipan beras di LDPM dan Gapoktan (10 kelompok) melalui Nota Kesepakatan bersama antara BKPD Provinsi Banten dengan Gapoktan dan LDPM. Beberapa

provinsi

yang

tidak

mengalokasikan

dana

APBD

untuk

pengadaan cadangan pangan pemerintah, karena sudah habis disalurkan untuk kondisi dan kebutuhan penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan sosial, dan pengembangan usaha. Secara rinci perkembangan cadangan pangan pemerintah provinsi Tahun 2015 mulai dari stok awal, penyaluran dan pengadaan dan dapat dilihat pada Tabel 23. Kabupaten/kota yang sudah mempunyai Peraturan Bupati adalah sebanyak 154 Kabupaten/kota. Dari 154 kabupaten/kota tersebut terdapat 30 kabupaten/kota

yang tidak membangun gudang cadangan pangan

pemerintah tetapi melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Jumlah kabupaten/kota yang sudah mempunyai Peraturan Bupati mengalami Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

43


kenaikan dari tahun sebelumnya dari 96 kabupaten/kota menjadi 154 Kabupaten/kota. Hal ini mengingat pentingnya Peraturan Bupati sebagai dasar dalam rangka pengembangan cadangan pangan pemerintah. Implementasi dari Peraturan Bupati untuk pengelolaan gudang sebanyak 55 persen dari 96 Kabupaten/kota sudah mempunyai Surat Keputusan Penunjukkan Kepala Gudang. Kepala gudang dapat menugaskan PNS atau tenaga honorer yang mempunyai kemampuan dalam mengelola gudang.

d. Toko Tani Indonesia Dalam menciptakan stabilitas harga pangan di tingkat produsen dan konsumen. Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan telah melaksanakan kegiatan, yaitu : Penguatan LDPM, Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat, serta Toko Tani Indonesia (TTI). Toko Tani Indonesia (TTI) mulai dilaksanakan tahun 2015, berupa kerjasama antara Kementerian Pertanian dan Perum Bulog dengan melakukan terobosan untuk solusi permanenyaitu : (1) menyerap produk pertanian, (2) memperpendek rantai distribusi

pemasaran,

dan

(3)

memberikan

kemudahan

akses

konsumen/masyarakat. Kriteria TTI dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.KriteriaPenerima Kegiatan Toko Tani Indonesia


44


Gambar 2. Kerangka Pikir Pelaksanaan Toko Tani Indonesia Rencana sasaran kegiatan pelaksanaan TTI pada tahun 2015 sebesar 100 TTI di 6 provinsi hingga tahun 2019 sasaran TTI direncanakan akan mencapai 5.100 TTIdi 34 provinsi atau 26 Divre Bulog. Sasaran TTI tahun 2015 – 2019 secara lengkap dapat dilihat pada tabel 23 di bawah ini.


45

Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 Tabel 23. Sasaran TTI tahun 2015 – 2019. Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 100 TTI baru; 6 30 TTI lama; 26 30 TTI lama; 26 30 TTI lama; 26 30 TTI lama; provinsi provinsi provinsi provinsi 26 provinsi 1000 TTI Total: 100 TTI; 6 1000 TTI baru; 1000 TTI lama; 1000 TTI lama; lama; 26 provinsi 26 provinsi 26 provinsi 26 provinsi provinsi 1000 TTI Total: 1100 TTI; 1000 TTI baru; 1000 TTI lama; lama; 26 26 provinsi 26 provinsi 26 provinsi provinsi 1000 TTI Total: 2100 TTI; 1000 TTI baru; lama; 26 26 provinsi 26 provinsi provinsi Total: 3100 TTI; 2000 TTI baru; 26 provinsi 26 provinsi Total: 5100 TTI; 26 provinsi

Hingga bulan Nopember 2015, jumlah TTI sebanyak 162 unit, dengan kondisi TTI yang sudah berjalan sebanyak 38 unit, siap dipasok 64 unit, dan identifikasi/verifikasi 60 unit tersebar di 7 provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Progres kegiatan TTI dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 24. Progres Kegiatan Toko Tani Indonesia Tahap Perkembangan No

Provinsi

Operasional

Siap Dipasok

Identifikasi dan Verifikasi

Total

1

Banten

9

-

1

10

2

DKI Jakarta

7

28

41

76

3

Jawa Barat

6

9

5

20

4

Jawa Tengah

3

9

-

12

5

DI Yogyakarta

1

3

-

3

6

Jawa Timur

8

15

13

36

7

Sulawesi Selatan

5

-

-

6

39

61

66

168

TOTAL Posisi: Desember 2015


46


3.

Konsumsi Energi Capaian konsumsi pangan penduduk secara kuantitatif pada periode 20112013 menunjukkan tingkat konsumsi energi yang berfluktuasi dan cenderung menurun, dengan laju penurunan rata-rata sebesar 0,99 persen per tahun. Pada tahun 2013 – 2015 mengalami peningkatan dengan laju rata-rata peningkatan sebesar0,63 persen. Selama periode 2012-2014 mengalami penurunan dan berada di bawah angka kecukupan gizi yakni secara berturutturut sebesar 1.944, 1.930, dan 1.949 kkal.

Penurunan konsumsi energi

tersebut masih mendekati anjuran dan belum termasuk kategori defisit energi, yaitu sekitar 97.45 persen Angka Kecukupan Energi (AKE). Penurunan tersebut diduga dipengaruhi oleh semakin menurunnya konsumsi beras masyarakat.Namun pada tahun 2015, konsumsi energi sudah diatas rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi(WKNPG), kenaikan konsumsi energi tersebut diduga dipengaruhi meningkatnya konsumsi karbohidrat non beras yaitu terigu dan umbi-umbian.

Tabel 26: Perkembangan Target Konsumsi Energi tahun 2011 - 2015 Uraian Konsumsi Energi (kkal/kap/tahun)

2011

2012

2013

2014

2.048

1.944

1.930

1.949

2015 2.004

Sumber : Susenas 2009 – 2014; BPS.diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan pengeluaran.oleh BKP

Secara nasional, sumber konsumsi energy masih didominasi dari konsumsi padipadiantahun 2015 sebesar 1.252,6 kkal/kap/hari dibandingkan dibanding tahun 2014 sebesar 1.164,0 kkal/kapita/hari. Berdasarkan rekomendasi WNPG X Tahun 2012, terjadi peningkatan AKE rata – rata penduduk Indonesia. AKE ratarata sebelumnya adalah 2000 kkal/kap/hari menjadi 2150 kakl/kap/hari, hal ini dikarenakan adanya perubahan struktur penduduk Indonesia ke arah yang lebih tua, sehingga menyebabkan kebutuhan rata-rata kalori penduduk juga meningkat. Mempertimbangkan hal tersebut, maka padi-padian sebagai penyumbang terbesar dari kebutuhan energi cenderung tetap untuk menutupi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

47


peningkatan kebutuhan energi.Konsumsi energi per kelompok pangan belum mencapai kondisi ideal, yang ditandai dengan masih tingginya konsumsi padipadian terutama beras dan terigu, serta masih rendahnya konsumsi pangan hewani, umbi-umbian, serta sayur dan buah. Perkembangan Konsumsi Energi Penduduk Indonesia Tahun 2011-2015seperti pada lampiran 5. Untuk mencapai konsumsi

energi yang ideal perlu diimbangi dengan

peningkatan konsumsi umbi-umbian dan sumber karbohidrat lainnya. Meskipun tren konsumsi umbi-umbian mengalami peningkatan, namun konsumsi beras masih mendominasi kontribusi energi dari pangan sumber karbohidrat. Hal ini menyebabkan jumlah agregat kebutuhan konsumsi beras masyarakat masih tinggi. Kondisi ini menunjukkan konsumsi energi penduduk masih belum memenuhi kaidah gizi seimbang yang dianjurkan.Untuk itu, di masa mendatang pola konsumsi pangan masyarakat diarahkan pada pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman. Upaya

pemerintah

dalam

rangka

penurunan

konsumsi

beras

melalui

peningkatan konsumsi pangan sumber karbohidrat lain seperti umbi-umbian masih mengalami hambatan, antara lain : (a) produksi umbi-umbian masih belum stabil. sehingga mempengaruhi harga umbi-umbian dipasar; (b) keterlibatan swasta dan pemerintah dalam teknologi pengolahan pangan lokal/umbi-umbian (seperti tepung-tepungan, berasan/butiran, dan lain-lain) belum memasuki tahap industrialisasi (scaling up production), sehingga harga pangan lokal sumber karbohidrat masih tinggi di tingkat pasaran dan masyarakat belum mampu mengaksesnya; (c) teknologi penyimpanan pangan lokal/umbi-umbian dalam jangka waktu yang panjang belum banyak dan belum tersosialisasikan ke masyarakat; dan(d) berbagai produk olahan pangan lokal belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat dan masih dianggap sebagai pangan inferior.


48


4.

Konsumsi Protein Sementara itu, konsumsi protein penduduk sudah melebihi Angka Kecukupan Protein (AKP) 52 gr/kapita/hari. Pada periode 2010-2014, rata-rata konsumsi protein penduduk adalah 57,04gr/kapita/hari atau 109,69 persen dari AKP rekomendasi WNPG. Tingginya konsumsi protein dalam pola konsumsi pangan nasional, memberikan indikasi bahwa konsumsi pangan sumber protein sudah terpenuhi. Namun jika dicermati, sumbangan konsumsi protein tertinggi penduduk Indonesia selama lima tahun terakhir berasal dari protein pangan nabati terutama dari kelompok padi-padian (beras). Jadi beras tidak hanya penyumbang energi terbesar tetapi juga merupakan penyumbang protein yang terbesar. Tabel 27. Perkembangan Target Konsumsi Protein serta Skor PPH 2011 – 2015. Uraian

2011

2012

2013

2014

Konsumsi Protein (gram/kap/hari)

59.1

55.9

55.7

56.6

2015 56.1

Sumber :Susenas 2011 – 2015; BPS.diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan pengeluaran.oleh BKP

Dalam mewujudkan pemenuhan kualitas konsumsi pangan dan sekaligus dapat menurunkan

konsumsi

beras.

Kementerian

Pertanian

melaksanakan

kegiatanPercepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) berbasis Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dalam bentuk kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan,

Model Pengembangan

Pangan Pokok Lokal

(MP3L).serta Sosialisasi dan Promosi P2KP. Diperlukan replikasi kegiatan agar dapat memberikan dampak yang lebih luas di masyarakat. Selain itu, untuk meningkatkan

keberagaman

pangan

juga

diperlukan

dukungan

sosialisasi/promosi tentang pentingnya penganekaragaman pangan.


49


5.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Salah satu indikator untuk mengetahui pencapaian konsumsi pangan secara kualitatif adalah melalui pencapaian skor PPH, konsumsi pangan yang ideal digambarkan dengan skor PPH 100. Gambaran situasi konsumsi pangan, ditunjukkan dalam tabel 28 dibawah ini : Tabel 28. Perkembangan Skor PPH 2011 – 2015. Uraian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

2011 T

R

2012 T

2013 R

T

2014 R

T

2015 R

T

R

88,1 85,6 89,8 83,5 91.5 81,4 82.5 83,4 84.1 85,2

Sumber: Susenas 2011-2015 BPS, diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan pengeluaran oleh BKP Keterangan : Target berdasarkan Renstra Revisi BKP 2010 – 2014 dan Renstra BKP 2015 2019

Berdasarkan tabel diatas, kualitas konsumsi pangan yang ditunjukkan dengan skor PPH, tahun 2011-2015 berfluktuatif antar tahun. Tahun 2011-2013 mengalami penurunan dari 85,6 menjadi 81,4, dan kembali meningkat menjadi 85,2 pada tahun 2015. Realisasi capaian skor PPH di tahun 2011-2013 mempunyai kesenjangan yang cukup besar dengan target yang ditetapkan. Adanya kesenjangan tersebut telah dievaluasi dan ditindaklanjuti dengan review target sasaran merujuk pada Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X tahun 2012 yaitu merekomendasikan pencapaian target skor PPH sebesar 95 menjadi target capaian tahun 2025 yang sebelumnya (sesuai Perpres 22 tahun 2009), dijadikan target capaian tahun 2015. Penghitungan ulang terhadap target pencapaian kualitas konsumsi pangan dengan baseline data tahun 2013 (skor PPH sebesar 81,4), menghasilkan target skor PPH 82,5 tahun 2014, dan 84,1 tahun 2015. Setelah dilakukan perubahan terhadap target skor PPH tersebut, capaian kualitas konsumsi pada tahun 2014 dan 2015 telah melebihi target yang ditetapkan, bahkan persentase pencapaian


50


skor PPH cenderung meningkat dari tahun 2014 yaitu sebesar 101,1%, menjadi 101,3% pada tahun 2015. Untuk mempercepat terwujudnyakonsumsi pangan masyarakat menuju beragam dan bergizi seimbang masih diperlukan upaya: 1) Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) melalui Komunikasi, Informasi, Edukasi – KIE (penyusunan KIT dan Modul Penyuluhan di tingkat lapangan, Lomba Cipta Menu, serta penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik); 2) Upaya penurunan konsumsi beras dilakukan dengan meningkatkan produksi serta konsumsi pangan karbohidrat berbasis sumberdaya lokal; 3) Peningkatan konsumsi melalui penyediaan sayuran, buah, pangan hewani, kacang-kacangan yang cukup dan dapat diakses oleh seluruh anggota keluarga. Upaya diatas merupakan daya ungkit yang cukup besar untuk dapat meningkatkan skor PPH. Kualitas konsumsi pangan yang lebih baik dapat dicapai dengan peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, serta sayur dan buah. Meskipun kecenderungan konsumsi beras mengalami penurunan, namun konsumsi beras masih mendominasi kontribusi energi dari pangan sumber karbohidrat. Hal ini menyebabkan jumlah agregat kebutuhan konsumsi beras masyarakat masih tinggi. Kondisi ini menunjukkan konsumsi pangan penduduk masih belum memenuhi kaidah gizi seimbang yang dianjurkan. Untuk itu di masa mendatang pola konsumsi pangan masyarakat diarahkan pada pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman. Belum

tercapainya

keberagaman

dan

keseimbangan

konsumsi

pangan

masyarakat, ditunjukkan dari konsumsi sayur dan buah, pangan hewani, kacangkacangan, serta umbi-umbian yang masih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain: (a) masih rendahnya daya beli masyarakat, rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pola pangan beragam dan bergizi seimbang,dan masih adanya keterbatasan aksesibilitas terhadap pangan;(b) kurang berkembangnya teknologi untuk memproduksi maupun mengolah bahan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

51


pangan terutama pangan lokal non beras dan non terigu;(c) produksi umbi-umbian masih belum stabil, sehingga mempengaruhi harga umbi-umbian di pasar; (d) keterlibatan swasta dan pemerintah dalam teknologi pengolahan pangan lokal/umbi-umbian (seperti tepung-tepungan, berasan/butiran, dan lain-lain) belum memasuki tahap industrialisasi (scaling up production), sehingga harga pangan lokal sumber karbohidrat masih tinggi di tingkat pasaran dan masyarakat belum mampu mengaksesnya; (e) teknologi penyimpanan pangan lokal/umbi-umbian dalam jangka waktu yang panjang belum banyak dan belum tersosialisasikan ke masyarakat; (f) berbagai produk olahan pangan lokal belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat dan masih dianggap sebagai pangan inferior;(g) komitmen aparat dalam mengimplementasi program dan kegiatan diversifikasi dirasa masih belum kuat; dan(h) belum optimalnya kerjasama antar kementerian/lembagaserta lemahnya partisipasi masyarakat, Pencapaian skor PPH merupakan kegiatan lintas sektor yang dipengaruhi oleh kinerja berbagai unit kerja/instansi lain. Dalam hal ini Badan Ketahanan Pangan telah mengalokasikan kegiatan berupa: (a) Pemberdayaan kelompok wanita melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengembangan usaha pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan; (b) Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) yang mendukung pengembangan teknologi pangolahan pangan lokal; dan (c) Sosialisasi dan Promosi ke masyarakat umum perihal makanan non beras non terigu. Kegiatan tersebut juga didukung pemerintah daerah dalam kegiatan One Day No Rice maupun kudapan dalam pertemuan. Ke depan pencapaian skor PPH perlu introduksi komponen kegiatan di dalam dan di luar lahan pekarangan untuk pengembangan umbi-umbian.Upaya selanjutnya untuk meningkatkan skor PPH di masyarakat diperlukan ketersediaan produk pangan pokok lokal seperti umbi-umbian yang memadai, dan pengelolaan distribusi yang baik, sehingga harga di pasar dapat ditekan.Untuk itu diperlukan pengembangan usaha pengolahan pangan pokok lokal lainnya dengan nilai ekonomis yang memadai. Selain itu kegiatan penumbuhan usaha pengolahan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

52


pangan berbasis tepung-tepungan sudah dapat tercapai secara berkelanjutan, karena kelompok sudah termotivasi dan mempunyai kemampuan kerja sama usaha kelompok yang didukung kegiatan Model PengembanganPangan Pokok Lokal (MP3L).

6.

Jumlah Pengawas Keamanan Pangan Badan

Ketahanan

Pangan

telah

melakukan

beberapa

kegiatan

terkait

pengawasan keamanan pangan segar, antara lain pengambilan contoh pangan segar dan pengujian di laboratorium. Objek pengawasan keamanan pangan segar yang dilakukan oleh BKP difokuskan pada pangan segar asal tumbuhan di peredaran. Mandat pengawasan keamanan pangan segar juga dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian (Barantan) khususnya dalam mengawal lalu lintas pangan segar asal tumbuhan dari dan ke luar negeri. Pengawasan keamanan pangan segar asal hewan secara khusus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Keswan) melalui Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner. Ruang lingkup pengujian adalah residu pestisida, mikroba dan logam berat. Pengujian residu pestisida sudah dilaksanakan sejak tahun 2005. Namun sejak tahun 2012, Badan Ketahanan Pangan Kementan tidak melakukannya, sehingga data yang diperoleh adalah data pengujian yang dilakukan oleh BKP Daerah. Berdasarkan pengujian residu pestisida di laboratorium, menunjukkan bahwa kandungan residu pestisida yang tidak memenuhi syarat (TMS) pada pangan segar mengalami tren yang meningkat, sebagaimana dapat dilihat pada grafik 8 di bawah ini.


53


Persentase

100 80 60 40 20

0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Tahun Sumber : Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Grafik 8.

Hasil Pengujian Pangan Segar yang TMS dari Residu Pestisida.

Pada grafik di atas, pangan segar yang tidak memenuhi syarat sejak tahun 2005 sampai dengan 2013 adalah 38,89 %; 5,56 %; 12,50 %; 13,89 %; 15,91%. 33,33 %; 55,0 %; 22,50 %; dan 16,08 %. Pangan segar tersebut dikatakan tidak memenuhi syarat, dikarenakan mengandung residu pestisida yang dilarang atau di atas ambang batas. Standar yang digunakan dalam menentukan apakah contoh memenuhi syarat atau tidak adalah SNI 7313 : 2008.

Codex

Alimentarius

dan

Permentan

Nomor

01/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Daftar Bahan Aktif Pestisida yang Dilarang dan Pestisida Terbatas. Mengingat keamanan pangan sangat penting dalam peningkatan kualitas manusia, maka diperlukan petugas/SDM di bidang pengawasan keamanan pangan yang memiliki kompetensi yang terstandarkan. Beberapa kompetensi untuk petugas yang menangani keamanan pangan segar sudah merujuk pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagai standar komptensi profesi, yaitu SKKNI Pengawas Keamanan Pangan Segar dan SKKNI Petugas Pengambil Contoh (PPC) pangan segar.Untuk memenuhi kompetensi petugas yang menangani keamanan pangan. BKP telah melatih petugas dengan berbagai kompetensi dari tahun ke tahun.hingga tahun 2014 petugas yang menangani keamanan pangan. sebagia berikut : (1) PPC sebanyak 295 orang; (2) Auditor sebanyak 92 orang; (3) Inspektor sebanyak Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

54


36 orang; (4) PMHP sebanyak 20 orang; (5) PPNS sebanyak 20 orang; dan (6) Pengawas sebanyak

61 orang.Uraian petugas keamanan pangan per

provinsi dapat dilihat pada lampiran 7. Dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan keamanan pangan segar di Indonesia. banyak tantangan yang dihadapi oleh Badan Ketahanan Pangan. antara lain: (1) Cakupan wilayah pengawasan yang sangat luas; (2) jumlah dan jenis pangan segar cukup beragam; (3) Rendahnya pengetahuan dan keterampilan produsen untuk memproduksi pangan yang aman dan bermutu; (4) Kesadaran konsumen dan retail yang masih perlu ditingkatkan; dan (5) Keterbatasan jumlah dan kompetensi pengawas keamanan pangan segar. Dari kelima tantangan tersebut.butir ke 1 dan 2 menunjukkan bahwa diperlukan penguatan sarana dan prasarana pengawasan yang memadai. Untuk mendukung hal tersebut.diperlukan kendaraan operasional yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pengawasan keamanan pangan segar seperti pengambilan

sampel

dan

wahana

respon

cepat

terhadap

kejadian

ketidakamanan pangan (seperti terjadinya kasus keracunan pangan segar) serta sarana pendukung untuk penyebaran informasi tentang keamanan pangan di daerah. 7.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Kegiatan Prioritas.

7.1.

Pemeriksaan Hasil Auditor Capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan tidak lepas dari efisiensi penggunaan sumberdaya, baik sumberdaya keuangan maupun pegawai.Penilaian capaian kinerja atas keuangan tidak hanya dari aspek realisasi keuangan tetapi juga hasil pemeriksaan dari auditor baik dari Inspektorat Jenderal maupun dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan dilakukan melalui proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi secara independen, objektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab


55


keuangan Negara. Pemeriksaan terhadap pelaksanaan program/kegiatan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2011 – 2015 dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Secara keseluruhan Buku Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, baru terbit pada bulan Nopember 2015, sehingga laporan secara detail hasil audit per provinsi masih proses pengolahan dan analisis. Namun, secara umum beberapa hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian terhadap pelaksanaan kegiatan Badan Ketahanan Pangan tahun 2011 – 2015 yaitu : a.

Kegiatan tidak/kurang efektif yaitu fakta dari hasil membandingkan Pedoman Umum. Petunjuk Pelaksanaan TOR dan dokumen lainnya dengan

hasil

yang

dicapai

menunjukkan

adanya

ketidak/kekurang

efektivitasan; b.

Kegiatan tidak/kurang efisien yaitu fakta dari hasil membandingkan Pedoman Umum. Petunjuk Pelaksanaan TOR dan dokumen lainnya dengan hasil yang dicapai menunjukkan adanya ketidak/kekurang efisienan;

c.

Tidak tertib yaitu adanya kekurangtaatan dan penyimpangan terhadap prosedur yang telah ditetapkan;

d.

Kerugian Negara yaitu terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya.


56


1.400.000.000 1.200.000.000 1.000.000.000

2010

800.000.000

2011

600.000.000

2012

400.000.000

2013

200.000.000

2014

-

Sumber : Badan Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal

Grafik 9. Perbandingan Anggaran Kurang Efektif per tahun dan per kegiatan. Grafik di atas untuk masing-masing kegiatan Badan Ketahanan Pangan dari tahun 2010 - 2013 menunjukkan kenaikan anggaran kurang efektif.namun pada tahun 2014 sudah berkurang signifikan.Anggaran yang kurang efektif sangat tinggi pada kegiatan Demapan tahun 2013.

HASIL PEMERIKSAAN ITJEN 2010-2014 Tidak Efektif

5.000.000.000 -

KEGIATAN BADAN KETAHANAN PANGAN Sumber : Badan Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal

Grafik 10. Perbandingan Anggaran Tidak Efektif pada Kegiatan Badan Ketahanan Pangan.


57

Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 Dari grafik di atas dapat dilihat dari tahun 2010 – 2014 kegiatan yang paling tinggi nilai tidak efektif yaitu pada kegiatan Demapan dan LDPM. 30.000.000 25.000.000 20.000.000

2010

15.000.000

2011

10.000.000

2012

5.000.000

2013

-

2014


Grafik 11.Perbandingan Anggaran Kurang Efisien per tahun dan per kegiatan. Grafik diatas menunjukkan bahwa untuk kegiatan LDPM.pemanfaatan anggaran kurang efisien terjadi di tahun 2013 dan 2014. untuk Lumbung terjadi di tahun 2013, untuk Demapan terjadi di tahun 2013 dan 2014, untuk P2KP pada tahun 2013 dan 2014. Dua kegiatan yaitu PDRP dan MP3L tidak

Axis Title

terdapat anggaran kurang efisien.

50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 -

LDPM

LUMB UNG Series1 26.304 27.900

Dema pan 3.825.

P2KP

PDRP

MP3L

42.668

-

-


Grafik 12. Perbandingan anggaran kurang efisien per kegiatan th. 2010 – 2014. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

58


Grafik di atas menunjukkan jumlah anggaran tidak efisien pada kegiatan LDPM dan Lumbung hampir sama sedangkan untuk P2KP tinggi dan Demapan dan PDRP dan MP3L kecil. 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 -

2010

2011 2012 2013 2014


Grafik 13. Perbandingan Anggaran tidak tertib per tahun dan per kegiatan. Grafik di atas menunjukkan bahwa untuk anggaran kurang tertib yaitu pada tahun 2011 dan 2013 pada kegiatan LDPM sangat tinggi sedangkan untuk Lumbung, Demapan, P2KP hanya ada di tahun 2012 dan 2014. Sedangkan untuk PDRP dan MP3L tidak terdapat anggaran kurang tertib.

Tidak Tertib

HASIL PEMERIKSAAN ITJEN 2010-2014 500.000.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 -



59


Grafik 14. Perbandingan anggaran kurang tertib per kegiatan tahun 2010 – 2014. 140.000.000 120.000.000

2010

100.000.000 80.000.000

2011

60.000.000

2012

40.000.000

2013

20.000.000

2014

LDPM

LUMBUNG Demapan

P2KP

PDRP

MP3L


Grafik di atas menunjukkan bila dibandingkan dengan per kegiatan anggaran kurang tertib yang paling tinggi ada pada kegiatan LDPM.

Grafik 15. Perbandingan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per tahun dan per kegiatan.

HASIL PEMERIKSAAN ITJEN 2010-2014

Kerugian Negara

160.000.000 140.000.000 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 -


Grafik di atas menunjukkan bahwa Tuntutan Ganti Rugi pada kegiatan Lumbung dan P2KP pada tahun 2014 cukup tinggi.


60


7.2.

Capaian Kinerja Pegawai Badan Ketahanan Pangan Efisiensi penggunaan sumberdaya manusia/pegawai Badan Ketahanan Pangan, merupakan dukungan yang tidak kalah penting dalam pencapaian target program dan kegiatan Badan ketahanan Pangan Tahun 2015. Sumberdaya manusia/pegawai yang tersedia dan berkualitas sangat menentukan bagi keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan dan Sekretariat DKP. Pada tahun 2015. BKP Kementerian Pertanian didukung oleh 302 pegawai, dengan komposisi yang beragam adalah : 1.

2.

3.

Tingkat pendidikan : SLTA ke bawah sebanyak 99 orang atau 33 persen. Diploma-3 dan Sarjana Muda 8 orang atau 2,67 persen. Strata Satu 116 orang atau 39 persen, strata dua 69 orang atau 22,67 persen, dan strata tiga 6 orang atau 2 persen. Kepangkatan : golongan I sebanyak 1 orang atau 0,33 persen, golongan II sebanyak 27 orang atau 9 persen, golongan III sebanyak 242 orang atau 81 persen. dan golongan IV sebanyak 30 orang atau 9,67 persen. Usia pegawai : 26-35 tahun sebanyak 73 orang atau 24,67 persen. 36-45 tahun 89 orang atau 29,67 persen, 46-50 tahun 30 orang atau 10 persen, dan lebih dari 51 tahun 107 orang atau 35,67 persen.

Kualifikasi pegawai BKP Kementerian Pertanian yang masih aktif pada tahun 2013-2014 berdasarkan tingkat pendidikan, kepangkatan, dan usia, seperti dalam tabel 30 berikut ini :


61


Tabel 29. Perkembangan Pegawai Negeri Sipil Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2014 – 2015. Uraian Jumlah Pegawai 1.

2014

2015

300

302

a. SLTA ke bawah

99

96

b. Sarjana Muda dan D-3

10

10

116

118

69

71

6

7

Kepangkatan

300

302

a. Golongan I

1

1

b. Golongan II

27

26

c. Golongan IIII

242

236

d. Golongan IV

30

39

300

302

1

1

b. 26 – 35 tahun

84

66

c. 36 – 45 tahun

83

85

d. 46 – 50 tahun

38

29

e. Lebih dari 51 tahun

94

111

Tingkat Pendidikan

c. Sarjana Strata-1 dan D4 d. Strata-2 Magister e. Strata-3 Doktor 2.

3.

Jumlah Pegawai

Usia Pegawai a. Kurang dari 26 tahun

Sumber : Sekretariat Badan Ketahanan Pangan

Dalam rangka penilaian indikator kinerja individu/pegawai.telah dilaksanakan Penilaian Standar Kinerja Pegawai (SKP) sebagai pengganti Daftar Penilaian Pelaksanaan Kerja PNS (DP3) kepada seluruh pegawai Badan Ketahanan Pangan. Dalam Penilaian Prestasi sudah terlihat kinerja pegawai dengan nilai 91-100 (A = Sangat Baik) sebanyak 35 pegawai; 76-90 (B = Baik) sebanyak 264 pegawai; 61-75 (C = Cukup) sebanyak 1 pegawai; 51-60 (D = Kurang) sebanyak 0 pegawai; dan < 50 (E = Buruk) sebanyak 0 pegawai. Sejak tahun 2014, penilaian capaian kinerja pegawai dengan tahun sudah menggunakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang menekankan output pekerjaan pegawai dan kehadiran pegawai, sedangkan untuk melihat kinerja pegawai melalui budaya kerja. Badan Ketahanan Pangan sudah menyusun Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

62


Indeks Penerapan Nilai-nilai Budaya Kerja (IPNBK) yang merupakan data dan informasi tentang tingkat kualitas penerapan nilai budaya kerja pada suatu unit kerja yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas persepsi pegawai pada unit kerja tersebut terhadap budaya kerja di unit kerjanya, melalui 5 (lima) indikator yaitu : Komitmen, Keteladanan, Profesionalisme, Integritas, dan Disiplin. Dari analisis pengukuran IPNBK di lingkungan Badan Ketahanan Pangan pada Tahun 2015 bisa disimpulkan sebagai berikut : Nilai Rata-Rata Budaya Kerja

:

3,46

Kualitas Budaya Kerja

:

86,38

Kualifikasi Kualitas Budaya Kerja

:

A (Sangat Baik)

Tabel 30. Komponen Indeks Penerapan Nilai-nilai Budaya Kerja (IPNBK) NO

KOMPONEN

PERTANYAAN NILAI

KONVERSI

1

Komitmen

1,1. - 1,8

3,37

84,26

2

Keteladanan

2,1. - 2,6

3,40

85,09

3

Profesionalisme

3,1. - 3,6

3,43

85,86

4

Integritas

4,1. - 4,5

3,51

87,78

5

Disiplin

5,1. - 5,4

3,56

88,92

3,46

86,38

NILAI KUALITAS BUDAYA KERJA (IPNBK) 4 3 2

IPNBK 2015 IPNBK 2014 1 0

Grafik 17. Hasil IPBNK 2014 dan 2015 Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

63


Penjelasan : 1.

Nilai tertinggi dari pengukuran IPNBK lingkup Badan KetahananPangan adalah Sekretariat Badan Ketahanan Pangan dengan nilai

3,53 dengan

kualitas budaya kerja 88,20 dan masuk kualifikasi Baik. 2.

Nilai

terendah

pengukuran IPNBK adalah

Pusat Ketersediaan dan

Kerawanan Pangan dengan nilai 3,39 dengan kualitas budaya kerja 84,64 dan masuk dalam kualifikasi sangat baik. Walaupun terendah di lingkup Badan Ketahanan Pangan tetapi kriterianya sangat baik. 3.

Nilai tertinggi pada indicator disiplin, hal ini disebabkan adanya pemberian tunjangan kinerja. Dibarengi dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Apabila melanggar tampa alasan yang jelas

akan dipotong tunjangan kinerjanya, dikenakan

pula sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah 53

tahun

2010 tersebut. Dalam rangka meningkatkan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan, dan kualitas aparatur dalam penyelenggaraan berbagai tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan, pada tahun 2015 telah dilakukan: (a) program tugas belajar dan ijin belajar dengan biaya dari pemerintah, maupun biaya sendiri. kursus/pelatihan teknis aplikatif dan administratif, serta workshop/seminar; (b) pembinaan motivasi dan disiplin; (c) penyelesaian administrasi kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala; (d) pemberian penghargaan dan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya; (e) sosialisasi Reformasi Birokrasi; dan rencana perubahan jabatan fungsional pegawai termasuk rencana penyusunan jabatan fungsional analisis ketahanan pangan. 6. Capaian Kinerja Lainnya Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan secara nasional, Badan Ketahanan Pangan juga melaksanakan tugas secara insidentil/diluar rencana berdasarkan perintah pimpinan serta kebijakan lainnya yang dianggap penting. Kegiatan tersebut lebih banyak bersifat koordinasi atau dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan intansi terkait baik di dalam maupun luar Kementerian Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

64


Pertanian; serta di tingkat Internasional yang dikoordinasikan oleh Food and Agriculture Organization (FAO),United Nations World Food Programme (WFP), maupun forum lainnya. Selama 5 tahun, beberapa prestasi Badan Ketahanan Pangan, serta apresiasi dari masyarakat, pemerintah daerah, dan tingkat internasional kepada Badan Ketahanan Pangan di Pusat dan Daerah, seperti : 1.

Sejak

tahun

2011

hingga

sekarang.

Badan

Ketahanan

Pangan

melaksanakan kegiatan promosi penganekaragaman konsumsi pangan dengan memakai frasa “One Day No Rice” ditingkat nasional bergema keseluruh daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan menerapkan one day no rice atau istilah dan kegiatan yang terkait dengan upaya perubahan pemanfaatan substitusi pangan dari umbi-umbian. 2.

Meningkatnya kesadaran pentingnya aspek ketahanan pangan dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan dari lembaga legislatif di provinsi dan kabupaten/kota. Hampir setiap bulan Badan Ketahanan Pangan mendapatkan kunjungan dari DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang ingin mendiskusikan ketahanan pangan khususnya tentang kebijakan program dan kegiatan dan kelembagaan.

3.

Kegiatan Vegetables Go To School (VGtS) merupakan kerjasama dengan AVDRC Taiwan dalam bentuk hibah. Kegiatan tersebut dalam bentuk penyusunan baseline data, selanjutnya Tim AVDRC Taiwan yang akan menyusun kajian dan analisis.

C. Realisasi Anggaran Pada awal TA. 2015 Badan Ketahanan Pangan (BKP) memperoleh alokasi anggaran senilai Rp. 582.384 Milyar untuk kegiatan di pusat. propinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya pada bulan Februari 2015 ada penambahan 52.875 Milyar melalui refocusing kegiatan dan anggaran untuk kegiatan Percepatan Peningkatan Produksi Swasembada Padi, Jagung, dan Kedelai, sehingga pagu akhir anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 635,26 Milyar.


65


Seluruh anggaran tahun 2015 dialokasikan dalam 154 satker,berupa : (a) Dana Sentralisasi di Pusat Rp. 114,88 Milyar atau 18.08 persen; (b) Dana Dekonsentrasi (Dekon) di 34 propinsi Rp. 298,86 Milyar atau 46,57 persen; (c) Dana Tugas Pembantuan 2 (dua) provinsi dan 115 kabupaten/kota sebesar Rp. 193,27 Milyar atau 34,86 persen. Untuk kabupaten/kota yang tidak berdiri sendiri/satker mandiri. anggarannya masuk dalam provinsi melalui dana dekonsentrasi. Alokasi anggaran per kegiatan utama pada tahun 2015 sebelum dan sesudah refocusing adalah pada tabel 31 berikut ini : Tabel 31. Alokasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2015 (Rp. juta) NO

Kegiatan

PAGU AWAL

REFOCUSING

PAGU AKHIR

1

Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan

101.609

5.656

107.265

Pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

102.113

9.496

111.609

2


112.321

20.574

132.895

3

4

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya

266.341

17.149

283.490

582.385

52.874

635.259

TOTAL Sumber : Badan Ketahanan Pangan


66


Tabel 32. Alokasi dan Realisasi Anggaran Lingkup BKP pada TA. 2014 Setelah Refocusing. Rp. Milyar No

Uraian

1 Pusat

Pagu

2014 Realisasi

%

Pagu

2015 Realisasi

%

81,70

66,39

81,26

114,88

92,41

80,44

378,27

352,82

91,14

520,37

471,26

90,56

298,86 277,98 a. Dekonsentrasi 221,51 193,27 b. Tugas Pembantuan 213,22 196,76 78,17 14,98 14,58 Provinsi 165,04 156,06 94,55 206,53 178,69 Kab/Kota 459,97 419,21 91,14 635,26 563,65 TOTAL Sumber : SPAN 15 Januari 2016, Sumber data : SPAN dan Aplikasi PMK 249

93,01 87,25 97,33 86,52 88,73

2 Daerah

Realisasi Anggaran Pengembangan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Tahun 2015 mencapai 88,73 persen. realisasi anggaran untuk bantuan sosial mencapai realisasi tertinggi sebesar 93,44 persen dan belanja pegawai mencapai realisasi terendah sebesar 74,87 persen. Realisasi anggaran menurut jenis belanja. seperti pada tabel 33 berikut ini : Tabel 33. Realisasi Penyerapan Anggaran BKP Pusat dan Daerah per Jenis Belanja pada TA. 2015

NAMA SATKER

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG

BELANJA MODAL

BELANJA BANSOS

JUMLAH ANGGARAN

PAGU (Rp) REALISASI (Rp) % PAGU (Rp) REALISASI (Rp) % PAGU (Rp)REALISASI (Rp) % PAGU (Rp) REALISASI (Rp) % PAGU (Rp) REALISASI (Rp) % KANTOR PUSAT

24.410.000 18.274.662 74,87 88.234.784 72.080.686 81,69 2.239.900 2.052.132 91,62

DEKONSENTRASI

185.310.206 166.315.048 89,75

2.000

TUGAS PEMBANTUAN

127.959.211 111.421.631 87,08

23.500

TP PROVINSI

14.982.643 14.576.907 97,29

TP KABUPATEN

206.531.068 96.844.724 46,89

TOTAL

0

114.884.684 92.407.480 80,43

0 113.548.000 111.666.000 98,34 298.860.206 277.981.048 93,01

23.500 100,00 93.531.000 81.821.000 87,48 221.513.711 193.266.131 87,25

24.410.000 18.274.662 74,87 401.504.201 349.817.365 87,13 2.265.400 2.075.632 91,62 207.079.000 193.487.000 93,44 635.258.601 563.654.659 88,73


67


Rendahnya penyerapan anggaran tersebut disebabkan oleh : 1. Revisi DIPA hingga ke 4 kali. terakhir 2 Juli 2015. 2. Pedum Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat terbit 6 April 2015. 3. Terlambatnya penerbitan SK Pengelola Keuangan (KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran). 4. Mutasi pegawai atau pejabat pengelola keuangan. 5. Penggunaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

(SPAN) dan

Sistem Informasi Laporan bendahara Instansi (SILABI) menyebabkan banyak permasalahan pencairan anggaran. 6. Pegawai pindahan kurang memahami mekanisme pencairan anggaran dan adanya kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran; 7. Mutasi dan serah terima jabatan tidak disertai dengan serah terima berkas/dokumen pelaksanaan kegiatan; 8. Keterlambatan

proses

adminsitrasi

di

kab/kota

yang

masuk

dana

Dekonsentrasi. 9. Tambahan sasaran APBN-P. 10. Sasaran harus berbadan hukum. 11. Satuan harga yang diterapkan sering tidak sesuai kebutuhan riil; 12. Sasaran tidak sesuai dengan Pedoman. 13. Lokasi sasaran LPM yang jauh dari penduduk. 14. Tehnologi pengolahan pangan. 15. Infrastruktur dan kondisi alam. Tabel 34. Alokasi Anggaran Badan Ketahanan Pangan Tahun 2011 – 2015 Rp. Milyar

Renstra Pagu Realisasi

2011

2012

Tahun 2013

618,97 628,97 560,82

722,27 687,84 621,25

829,86 647,16 605,93

2014

2015

940,92 458,55 419,93

635,26 635,26 563,65

Sumber : Badan Ketahanan Pangan


68


Realisasi Anggaran 2011 - 2015 1000 900 800

Rp. Miliyar

700 600

Renstra

500

Pagu

400

Realisasi

300 200 100 0 2011

2012

2013

2014

2015

Tahun

Grafik 17.

Realisasi Anggaran dibandingkan dengan Pagu Renstra dan Pagu Anggaran Tahunan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2011 – 2015

D. Dukungan Instansi Lain. Keberhasilan pencapaian pembangunan ketahanan pangan nasional, dipengaruhi pula oleh peranserta unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Kementerian lainnya, serta pemangku kepentingan lainnya yang peduli terhadap ketahanan pangan. Dukungan instansi tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 22 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 43 Tahun 2009, instansi tersebut juga sebagai anggota Dewan Ketahanan Pangan. Adapun kegiatan instansi lain yang mendukung keberhasilan ketahanan pangan seperti pada lampiran 8.


69


BAB IV PENUTUP A. Simpulan Umum Pelaksanaan program diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat tahun 2015, secara khusus telah berhasil menimbulkan perubahan di wilayah/kelompok sasaran. Program tersebut berhasil : (a) membangun kesadaran kelompok sasaran untuk mendukung pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman; (b) mewujudkan

stabilitasi harga

gabah/ beras, dan jagung di wilayah gapoktandan

masyarakat melalui Penguatan LDPM. Lumbung Pangan Masyarakat, dan Toko Tani Indonesia; (c) pemenuhan kebutuhan pangan lingkup kelompok

Lumbung

Pangan Masyarakat; serta (d) menurunkan KK miskin di Desa/Kawasan Mandiri Pangan. Capaian IKU dan sasaran kegiatan utama secara umum sudah sesuai dengan Renstra kecuali pada tahun – tahun terakhir sebagai akibat kebijakan pemotongan anggaran dan refocusing program BKP. Refocusing diarahkan pada peningkatan kegiatan P2KP/KRPL dengan merealokasi anggaran pada kegiatan yang lain (Demapan, LDPM, dan LPM).

Berdasarkan capaian indikator kinerja, keberhasilan yang telah dicapai sesuai dengan target bahkan melebihi target atau diatas 100 persen (sangat berhasil), kecuali jumlah petugas keamanan pangan yang tersertifikasi sebesar 97,65 persen (berhasil). Belum tercapainya target tersebut karena petugas keamanan pangan yang dilatih banyak yang tidak lulus.

Berbagai hambatan/masalah baik secara umum maupun teknis pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan. Upaya perbaikan yang telah dilakukan untuk menyelesaikan dengan meningkatkan koordinasi dengan SKPD daerah dan pihakpihak terkait, mengoptimalkan sumberdaya yang ada, serta memperbaiki fungsi


70


manajemen mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

B. Permasalahan dan Upaya dan Tindak Lanjut

1. Permasalahan Dalam rangka mewujudkan diversifikasi pangan terkait erat dengan perilaku masyarakat/manusia. Secara umum hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mewujudkan diversifikasi pangan pada tahun 2015adalah : (1) pendapatan masyarakat masih rendah dibandingkan harga kebutuhan pangan secara umum. sehingga menurunnya daya beli masyarakat disebabkan oleh kenaikan harga pangan daripada masalah ketersediaan; (2) konsumsi beras per kapita cenderung turun, tetapi konsumsi gandum (terigu) cenderung meningkat; (3) teknologi pengolahan pangan lokal masih rendah; (4) kampanye dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan masih kurang; (5) beras sebagai komoditas superior ketersediaannya masih terjamin dengan harga yang murah; (6) kualitas konsumsi pangan masih rendah, kurang beragam dan masih didominasi pangan sumber karbohidrat; (7) terdapatnya konsep makan“belum makan kalau belum makan nasi” yang salah dalam masyarakat; (8) pemanfaatan dan produksi sumber-sumber pangan lokal seperti aneka umbi, jagung, dan sagu masih rendah; dan (9) bencana alam dan perubahan iklim yang sangat ekstrim. Berdasarkan aspek ketahanan pangan permasalahan dalam capaian kinerja program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat tahun 2015adalah : a. Aspek Ketersediaan Pangan 1) Produksi dan kapasitas produksi pangan nasional semakin terbatas. 2) Jumlah

permintaan

pangan

semakin

meningkat

seiring

dengan

peningkatan jumlah penduduk, pemenuhan kebutuhan bahan baku


71


industri. dan berkembangnya penggunaan pangan seiring maraknya perkembangan pariwisata, hotel, dan restoran. 3) Adanya persaingan penggunaan bahan pangan untuk bio energi dan pakan ternak. 4) Kerawanan pangan karena adanya kemiskinan. terbatasnya penyediaan infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya pangan yang rendah. rentannya kesehatan masyarakat di daerah terpencil,

dan sering

terjadinya bencana alam. b. Aspek Keterjangkauan Pangan 1) Sifat produksi yang musiman, berpengaruh terhadap harga pangan. 2) Melonjaknya harga pangan dunia karena ketergantungan terhadap ekspor pangan tertentu. 3) Terbatasnya dan/atau kurang memadainya sarana dan prasarana transportasi, kondisi iklim yang tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. 4) Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berdampak terhadap melonjaknya ongkos angkut, mengakibatkan aksesibilitas konsumen secara ekonomi menurun. 5) Walaupun pemerintah telah menjamin kecukupan stok beras, namun kecukupan stok pangan tersebut tidak dapat menjamin stok pangan di pasar. c. Aspek Konsumsi Pangan 1) Keterbatasan kemampuan ekonomi atau daya beli dari keluarga; 2) Keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi, serta teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra, dan daya terima; 3) Adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, karena pengaruh globalisasi industri pangan siap saji, dan berkurangnya produksi sumber pangan lokal; Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

72


4) Adanya pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman; 5) Berbagai kasus gangguan kesehatan manusia akibat mengkonsumsi pangan yang tidak aman; 6) Belum efektifnya penanganan dan pengawasan keamanan pangan. karena sistem yang dikembangkan, SDM, serta penerapan saksi yang tegas; 7) Koordinasi lintas sektor dan subsektor terkait dengan keamanan pangan belum optimal; 8) Kurangnya

kesadaran

pihak

pengusaha/pengelola

pangan

untuk

menerapkan peraturan/standar yang telah ada. d. Dukungan Kelembagaan dan Manajemen Ketahanan Pangan. 1) Belum optimalnya peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) sebagai lembaga fungsional koordinator dalam penanganan ketahanan pangan di daerahnya; 2) Rotasi pimpinan dan staf Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pegawai sering; 3) Komitmen dan langkah nyata pemerintah daerah masih rendah untuk membangun ketahanan pangan berkelanjutan; 4) Pelaksanaan monitoring dan pelaporan program ketahanan pangan kurang optimal. baik secara online dan manual; 5) Hasil analisis ketahanan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program; 6) Belum sepenuhnya terlaksananya kegiatan ketahanan pangan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan. Secara teknis program dan kegiatan ketahanan pangan, hambatan dan kendala yang dihadapi adalah : 1. Revisi DIPA hingga ke 4 kali, terakhir 2 Juli 2015. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

73


2. Pedum

Program

Peningkatan

Diversifikasi

dan

Ketahanan

Pangan

Masyarakat terbit 6 April 2015. 3. Terlambatnya penerbitan SK Pengelola Keuangan (KPA. PPK. Bendahara Pengeluaran). 4. Mutasi pegawai atau pejabat pengelola keuangan, pegawai pindahan kurang memahami mekanisme pencairan anggaran dan adanya kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran; 5. Mutasi dan serah terima jabatan tidak disertai dengan serah terima berkas/dokumen pelaksanaan kegiatan; 6. Penggunaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Informasi Laporan bendahara Instansi (SILABI) menyebabkan banyak permasalahan pencairan anggaran. 7. Keterlambatan

proses

adminsitrasi

di

kab/kota

yang

masuk

dana

Dekonsentrasi. 8. Tambahan sasaran APBN P. 9. Sasaran harus berbadan hukum. 10. Satuan harga yang diterapkan sering tidak sesuai kebutuhan riil; 11. Sasaran tidak sesuai dengan Pedoman, 12. Lokasi sasaran LPM yang jauh dari penduduk, 13. Infrastruktur dan kondisi alam, 14. Kurang optimalnya partisipasi aparat provinsi dan kabupaten/kota dalam pembinaan dan pemenuhan kebutuhan peralatan yang diperlukan kelompok unit usaha kecil untuk pengembangan tepung-tepungan sebagai bahan baku olahan pangan lokal di lokasi penerima manfaat. 2. Upaya dan Tindak Lanjut Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan upaya dan tindak lanjut sebagai berikut: 1)

BKP Pusat telah menghimbau kepada Badan/Dinas/Instansi/Unit Kerja Ketahanan Pangan di Provinsi dan Kab/Kota untuk dukungan dari


74


pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan SKPG dan PDRP. Hal ini berkaitan dengan dukungan anggaran, program, dan SDM, sehingga dapat menguatkan berbagai instrument yang ada di dalam SKPG dan PDRP. 2)

BKP berupaya memberikan informasi dan sosialisasi tentang perubahan nomenklatur dan penghematan kepada daerah.

3)

Fasilitasi kepada kelompokpenerima manfaat untuk pengembangan bisnis pangan lokal dan makanan tradisional.

4)

Mendorong peran aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal.

5)

Peningkatan kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan institusi yang menangani Ketahanan Pangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya.

6)

Sinkronisasi kebijakan baik antarkementerian maupun dengan pihak swasta yang diwujudkan dalam bentuk programdan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing namun saling mendukung.

7)

Mengembangkan kegiatan OptimalisasiPemanfaatan Pekarangan melalui konsep KRPL.

8)

Melaksanakan kegiatan Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L).

9)

Mendorong upaya kampanye, promosi, sosialisasi, gerakan secara terstruktur dan komprehensif guna mempercepat terjadinya diversifikasi pangan.

10) Meningkatkan peran swasta dalam memanfaatkan keragaman sumberdaya lokal. 11) Mengembangkan bisnis dan industri pangan lokal, melalui:fasilitasi UMKM untuk pengembangan bisnis pangan lokal, industri bahan baku, industri pangan olahandan pangan siap saji yang aman berbasis sumberdaya lokal dan advokasi, sosialisasi dan penerapan standar keamanan dan mutu pangan bagi pelakuusaha pangan terutama usaha rumah tanggadan UMKM.


75


12) Meningkatkan investasi agroindustri pangan berbasis pangan lokal dilakukan

melalui

pengembangan

bisnis pangan

lokal

bagi

UKM,

pengembangan kemitraan dengan dunia usaha (bekerja sama dengan Ditjen

PPHP),

pengembangan

gerai

atau

outlet

pangan

lokal,

pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal (bekerja sama dengan Balitbang

dan

Perguruan

Tinggi)

dan

memastikan

peningkatan

keanekaragaman pangan sesuai karakteristik daerah.


76


LAMPIRAN


77


Lampiran 1. Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan

77


Lampiran 2. Kegiatan dan Pendanaan Berdasarkan Renstra Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 – 2019 No.

Program/ Kegiatan/Sasaran Program / Sasaran Kegiatan

Target 2015

2016

ALOKASI (Milyar Rupiah)

2017

2018

2019

2015

11 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

632,39

2016 631,28

2017 799,61

2018 831,97

2019 713,70

1. Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman -Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi 2.

84,1

86,2

88,4

90,5

92,5

-Konsumsi Energi (kkal/kap/hr)

2.004

2.040

2.077

2.113

2.150

-Konsumsi Protein (gram/kap/hr)

56,1

56,4

56,6

56,8

57,0

Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG)

3. Tercapainya keamanan pangan segar - Keamanan pangan dilihat dari kandungan cemaran biologis, kimia

Dibawah Dibawah

Dibawah Dibawah

Dibawah

dan fisik

ambang

ambang

ambang

ambang

ambang

batas

batas

batas

batas

batas

-Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/Kg)

≥ HPP

≥ HPP

≥ HPP

≥ HPP

≥ HPP

-Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen

CV<5%

CV<5%

CV<5%

CV<5%

CV<5%

4. Stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen

5. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam -Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

87,52

89,71

1

1

92,04

94,25

96,32

1

1

6. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan -Penurunan jumlah penduduk rawan pangan (%/Tahun)

1

78

Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 Lampiran 3. Rata-rata Konsumsi Penduduk Berdasarkan Kelompok Pangan Tahun 2015 – 2019 Energi (kkal/kap/hari) Kelompok Bahan Pangan 2011 I.

Padi-padian

2012

2013

2014

2015

Ideal

1223

1155

1164

1164

1253

54

41

39

38

48

120

III. Pangan Hewani

186

183

174

183

201

240

IV. Minyak dan Lemak

232

241

233

243

257

200

V. Buah/biji berminyak

47

43

39

38

44

60

VI. Kacang-kacangan

61

59

58

57

57

100

VII. Gula

105

91

93

90

102

100

VIII. Sayuran dan buah

104

100

96

101

99

120

36

32

35

36

38

60

Total Energi

2048

1944

1930

1949

2098

Tingkat Konsumsi Energi (TKE)

102,4

97,2

96,5

97,5

104,9

Skor PPH

85,6

83,5

81,4

83,4

85,2

II. Umbi-umbian

IX. Lain-lain

1.000

2000

Sumber : Susenas 2010 – 2014; BPS, diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan pengeluaran, oleh BKP 79

Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 Lampiran4. Perkembangan Konsumsi per Komoditas Tingkat Nasional2011 – 2015 Energi (kkal/kap/hari)

Kelompok Bahan Pangan I.

Padi-padian a. Beras b. Jagung c. Terigu II. Umbi-umbian a. Singkong b. Ubi jalar c. Kentang d. Sagu e. Umbi lainnya III. Pangan Hewani a. Daging ruminansia b. Daging unggas c. Telur d. Susu e. Ikan IV. Minyak dan Lemak a. Minyak kelapa b. Minyak sawit c. Minyak lainnya V. Buah/biji berminyak a. Kelapa b. Kemiri VI. Kacang-kacangan a. Kedelai b. Kacang tanah c. Kacang hijau d. Kacang lain VII. Gula a. Gula pasir b. Gula merah VIII. Sayuran dan buah a. Sayur b. Buah IX. Lain-lain a. Minuman b. Bumbu-bumbuan Total Energi Tk.Konsumsi Energi (TKE) Skor PPH

Badan Ketahanan Pangan

2011 1223,0 985,5 12,2 225,4 54,0 34,3 10,6 2,3 4,6 2,1 185,9 17,0 43,7 30,1 32,0 63,1 231,5 40,7 185,4 5,5 47,5 39,4 8,1 60,9 51,0 6,4 2,6 0,9 104,9 95,3 9,7 104,3 54,9 49,4 35,8 26,7 9,0 2047,8 102,4 85,6

2012 1154,8 940,3 14,9 199,6 41,0 24,7 8,6 2,2 4,1 1,4 182,5 28,5 40,5 29,4 24,9 59,3 241,2 27,8 210,2 3,2 43,0 36,5 6,4 58,9 48,6 5,8 2,6 1,9 90,7 83,6 7,1 100,4 53,9 46,5 32,0 24,3 7,7 1944,4 97,2 83,5

2013 1164,0 934,1 12,9 217,0 38,7 22,2 8,7 2,3 4,2 1,3 174,0 13,7 41,8 27,6 31,8 59,1 232,8 28,9 199,9 4,1 39,0 32,1 6,9 58,0 48,9 5,9 2,4 0,8 93,1 85,8 7,3 95,5 50,9 44,7 35,4 27,2 8,2 1930,5 96,5 81,4

2014 1164,0 930,7 12,1 221,2 38,1 21,5 9,5 2,2 3,7 1,3 183,3 14,3 45,8 28,1 32,9 62,2 242,8 22,6 215,7 4,5 38,4 31,6 6,8 56,5 48,3 5,4 2,3 0,5 89,6 82,7 6,9 100,9 53,6 47,3 35,6 27,3 8,3 1949,2 97,5 83,4

2015 1252,6 945,0 11,9 295,7 48,3 24,5 13,6 3,8 4,9 1,5 201,0 12,4 61,2 26,8 38,7 62,0 256,8 8,4 248,3 0,0 44,3 39,2 5,1 57,1 53,0 4,1 0,0 0,0 101,5 91,7 9,9 98,9 49,0 49,9 38,0 33,4 4,6 2098,5 104,9 85,2 80

Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 Lampiran5. Target dan Realisasi Kegiatan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat tahun 2015

No

Provinsi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Aceh Sumut Sumbar Riau Kepri Jambi Bengkulu Sumsel Lampung Jabar Banten Jateng DIY Jatim NTB NTT Kalbar Kalsel Sulsel Sulteng Sulbar Sultra Sulut Gorontalo Jumlah

Tahap Penumbuhan

Tahap Pengembangan

Alokasi

Realisasi

%

Alokasi

Realisasi

%

7 7 8 4 2 3 3 12 11 23 8 23 6 19 7 6 8 7 17 6 2 3 5 4 203

7 7 8 4 2 3 3 12 11 23 8 23 6 19 7 6 8 7 17 6 2 3 5 4 203

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00

0 0 4 0 0 0 0 5 6 0 3 0 4 6 0 0 5 0 8 2 0 0 0 0 38

0 0 2 0 0 0 0 5 6 0 3 0 4 6 0 0 5 0 8 2 0 0 0 0 36

50 100 100 100 100 100 100 100 100 94,74

81


Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 Lampiran 6. Target dan Realisasi Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat tahun 2015 Target No

Provinsi

Realisasi

Pengembangan

Kemandirian

Jml

Pengembangan

Kemandirian

Jml

-

-

-

-

%

1

DKI Jakarta

-

-

2

Banten

0

1

1

1

1

100

3

Jawa Barat

0

1

1

1

1

100

4

Jawa Tengah

0

40

40

40

40

100

5

DIY

-

-

6

Jawa Timur

5

60

65

5

60

65

100

7

Aceh

1

11

12

1

11

12

100

8

Sumatera Utara

13

13

26

13

13

26

100

9

Sumatera Barat

17

7

24

17

7

24

100

10

Riau

5

0

5

5

0

5

100

11

Jambi

0

6

6

6

6

100

12

Sumatera Selatan

0

20

20

20

20

100

13

Bengkulu

0

6

6

6

6

100

14

Lampung

21

11

32

21

11

32

100

15

Bangka Belitung

4

0

4

4

4

100

16

Kepulauan Riau

-

-

17

Kalimantan Barat

2

7

18

Kalimantan Tengah

-

-

-

-

-

-

-

19

Kalimantan Selatan

-

-

-

-

-

-

-

20

Kalimantan Timur

-

-

-

-

-

-

-

21

Sulawesi Utara

1

5

6

1

5

6

100

22

Sulawei Tengah

16

12

28

16

12

28

100

23

Sulawesi Selatan

0

4

4

4

4

100

24

Sulawesi Tenggara

0

1

1

1

1

100

25

Gorontalo

-

-

-

-

-

-

-

26

Sulawesi Barat

-

-

-

-

-

-

-

27

Bali

-

-

-

-

-

-

-

28

NTB

0

5

5

5

5

100

29

NTT

0

8

8

8

8

100

30

Maluku

0

3

3

3

3

100

31

Maluku Utara

5

4

9

5

4

9

100

32

Papua Barat

3

2

5

3

2

5

100

33

Papua

1

6

7

1

6

7

100

94

233

327

94

233

Total


-

-

-

-

9

-

2

-

-

7

9

327

100

100

Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 Lampiran 7. Tenaga Pengawas Keamanan Pangan Segar No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Propinsi Pemerintah Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Kepulauan Bangka Belitung Lampung Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Bali NTB NTT Kalimantan Selatan Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat TOTAL

PPC 9 6 6 9 2 6 5 13

Auditor 3 2 2 2 2 1 2 4

Inspektor 1 0 0 0 0 0 0 2

PMHP 0 0 2 0 0 0 0 0

PPNS 1 0 0 0 0 0 0 0

Pengawas 3 1 2 1 2 2 2 2

13

5

0

3

1

1

7 5 4 25 16 7 15 6 4 24 7 7 8 8 10 16 3 19 11 4 6 5 3 6 295

6 2 2 5 4 2 2 4 2 2 5 3 2 3 3 6 3 3 2 2 2 2 1 1 92

1 0 0 2 6 0 0 4 0 3 0 0 1 0 0 4 0 11 1 0 0 0 0 0 36

0 0 0 3 0 2 0 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 20

0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 1 2 1 0 0 0 0 2 20

2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 1 4 1 3 1 3 2 2 0 2 1 2 2 61

83


Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 Lampiran 8. Dukungan Instansi Lainnya No

Kementerian/Eselon I

Kegiatan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

•

2

Kementerian Keuangan

•

3

Kementerian Dalam Negeri

• •

1.

•

•

4

Kementerian Perdagangan

• • •

5

Kementerian Perindustrian

• • • •

Alokasi dana khusus untuk diversifikasi dan konsumsi pangan Percepatan penerbitan Inpres Pangkin (Pangan untuk Masyarakat Miskin) Alokasi dana khusus untuk diversifikasi dan konsumsi pangan Subsidi untuk daerah rawan pangan Kebijakan pengawasan penetapan Peraturan pusat dan peraturan daerah terkait program diversifikasi pangan Mendukung upaya diversifikasi melalui program Penyediaan Makanan Tambahan – Anak Sekolah (PMT-AS) berbasis Sumber Daya Lokal Kebijakan penataan kerjasama pemasaran Mendorong sosialisasi/ promosi diversifikasi pangan kepada masyarakat Dukungan pelaksanaan kampanye diversifikasi pangan dalam rangka promosi pangan lokal/spesifik daerah melalui pameran pangan nusa Kebijakan pengembangan kompetensi inti industri nasional dan daerah terutama komoditas pertanian Dukungan pelatihan pengolahan pangan lokal bagi masyarakat/kelompok wanita dan peternakan Kebijakan pengembangan industry pengolahan pangan Dukungan pelatihan pengolahan pangan lokal bagi masyarakat/kelompok wanita Ketersediaan kapasitas, tarif dan kelancaran arus transportasi Peningkatan produksi komoditas pertanian di hutan produksi dan hutan kemasyarakatan

6

Kementerian Perhubungan

•

7

Kementerian Kehutanan

•

8

Kementerian Kelautan dan Perikanan

• • • •

Peningkatan produksi perikanan Kebijakanpenetapan score konsumsiikan Sosialisasi konsumsi ikan Litbang teknologi budidaya dan pengolahan

9

Bappenas

•

Koordinasi dan evaluasi kebijakan perencanaan program ketahanan pangan Dukungan perencanaan pembangunan infrastruktur dalam mendukung upaya diversifikasi pangan Dukungan kebijakan ekonomi makro (fiskal & moneter), misal subsidi sarana pertanian untuk komoditas non beras Dukungan kebijakan pembiayaan tentang pertanian dan ketahanan pangan termasuk kerjasama dengan luar negeri

• • •


Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 No


10

Kementerian Koperasi dan UKM

Kegiatan • •

11

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

•

12

Kementerian Kesehatan

• •

Kebijakan penataan dan pengembangan kelembagaan kelompok usaha tani menjadi kelembagaan koperasi Dukungan modal/pinjaman bagi kelompok pengolahan pangan lokal dan pelatihan tentang pengolahan pangan lokal Kebijakan cinta pangan lokal dan diversifikasi pangan dalam kurikulum sekolah Kebijakan memasyarakatkan konsumsi pangan dengan prinsip gizi seimbang Kebijakan penetapan Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan dan kebutuhan pangan perorangan menurut kelompok umur

Kementerian Riset dan Teknologi

•

Kementerian Komunikasi dan Informasi

•

15

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

•

Kebijakan peningkatan peran perempuan melalui kelompok wanita tani

16

BPOM

•

Kebijakan pengawasan produk pangan olahan hasil pertanian Pengawasan produk pangan yang tidak aman dan tidak sehat Wacana dan arahan penentuan masa tanam dan jenis tanaman yang cocok di masing-masing daerah

13

14

•

•

• 17

BMKG

18

Kementerian Pertanian : a. Ditjen Tanaman Pangan

•

• •

b. Ditjen Hortikultura

• • •


Kebijakan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam memanfaatkan lahan Pengembangan teknologi pangan untuk meningkatkan nilai tambah dalam rangka diversifikasi pangan Kebijakan memasyarakatkan diversifikasi pangan melalui media Meningkatkan kapasitas layanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat

Peningkatan produksi tanaman khusus tanaman pangan selain padi Sosialisasi/gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu sebagai alternatife sumber karbohidrat Peningkatan produksi dan budidaya hortikultura dan bimbingan teknis budi daya untuk kelompok wanita dalam pemanfaatan pekarangan Sosialisasi/gerakan konsumsi sayur dan buahbuahan Dukungan benih/bibit sayuran dan buah untuk kelompok wanita dalam pemanfaatan pekarangan

Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 No


Kegiatan •

c. Ditjen PPHP

•

d. Sekretariat Jenderal

•

e. Badan Pertanian

•

Litbang

• • f. BPSDMP

• • •

g. BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian)

• •

h. BPSBP (Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Pertanian) i. BPPTPH (Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura) j. BPPT (Badan Pengkajian dan Penerepan Teknologi


•

Pengembangan produk olahan sebagai bahan pangan pilihan pengganti beras dan terigu Dukungan pelatihan bagi kelompok/UMKM penghasil pangan lokal, pemberian bantuan alat untuk pengembangan produk olahan sebagai bahan pangan pilihan pengganti beras dan terigu, dukungan promosi dan pemasaran produk pengembangan pangan lokal melalui exhibition dan penyelenggaraan festival terkait pangan lokal Perizinan sarana/prasarana promosi diversifikasi pangan Teknologi tepat guna dalam optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan Teknologi pengayaan gizi melalui fortifikasi pangan dan pengolahan pangan yang bergizi tinggi dan bernilai ekonomi Dukungan teknologi peningkatan produksi hasil pekarangan dan pangan local Pelatihan bagi aparat, kelompok melalui penyuluh pertanian, serta penyuluhan di pedesaan terkait dengan pola konsumsi yang B2SA Penurunan konsumsi beras dan peningkatan PPH agar masuk dalam buku pintar penyuluhan Dukungan pelatihan bagi aparat, kelompok melalui penyuluh pertanian, serta penyuluhan di pedesaan untuk melakukan pendampingan terhadap kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan Teknologi tepat guna dalam optimalisasi pekarangan dan pengolahan pangan lokal berbasis tepungtepungan Dukungan teknologi tepat guna dalam optimalisasi pekarangan dan pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan, termasuk pengayaan nilai gizi pangan melalui fortifikasi pangan Penyediaan benih unggul dan bersertifikat baik benih tanaman pangan dan hortikultura

•

Penyediaan benih tanaman pangan dan hortikultura dalam mengelola pemanfaatan pekarangan

•

Adopsi teknologi pengolahan pangan (mesin penepungan, pembuatan mie) Dukungan teknologi tepat guna dalam kegiatan model pengembangan pangan pokok lokal (MP3L) di daerah dengan menghasilkan mesin pengolahan beras analog

•

Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 No 19

20


Kegiatan

Lembaga a. Perbankan

•

b. Swasta

•

c. BUMN

•

TP PKK

• • • •

21

Perguruan Tinggi

• • •

22

Pemda (Prov, Kab/kota)

•

• • • • •

23

Instansi terkait dalam jejaring Keamanan Pangan Nasional (JKPN) dan Daerah (JKPD)


•

Pemberian modal usaha melalui kredit usaha atau pinjaman lunak dengan bunga rendah, khususnya pengolahan pangan lokal non beras dan non terigu Mempromosikan diversifikasi konsumsi pangan melalui media cetak/elektronik, event organizer, dan lain-lain penyediaan bahan baku yang mendukung usaha pertanian membantu promosi diversifikasi pangan Mensosialisasikan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal Pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga melalui program HATINYA (Halaman, Asri, Teratur, Indah dan Nyaman) PKK Partisipasi aktif dalam kegiatan KRPL dan pangan lokal melalui keteladanan, misal : istri Gubernur, Bupati, dll Mitra dalam pengadaan konsultansi, penyediaan tenaga tim ahli, penyelenggaraan kajian penelitian dan pengembangan konsumsi pangan Inovasi teknologi dan hasil penelitian Penyebarluasan teknologi serta pengembangan teknologi yang mendukung diversifikasi pangan Tindak lanjut Perpres No 22 tahun 2009 tentang kebijakan Percepatan P2KP Berbasis Sumber Daya Lokal dengan menerbitkan Pergub, Perbup/Perwali termasuk Surat Edaran atau Himbauan Dukungan kebijakan untuk turut melaksanakan amanat UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Penguatan kelembagaan ketahanan pangan termasuk penyuluhan Pelatihan bagi aparat dan kelompok terhadap kegiatan pengembangan pangan lokal - pangan olahan – pekarangan Kebijakan pengaturan fungsi lahan/tata guna lahan Mendirikan usaha/badan usaha yang mendukung peningkatan ketahanan pangan, misal pabrik mocaf untuk menampung hasil panen pangan lokal dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Pelatihan, kajian, kampanye dan promosi, pembinaan, dan pengawasan Keamanan Pangan secara terpadu

Matrik Pemantauan Capaian Kinerja Berdasarkan PK Triwulan IV Tahun 2015 REALISASI TRIWULAN

PENETAPAN KINERJA (PK)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

TARGET

I

Penurunan Penduduk Rawan Pangan Per Tahun

A

2

429 Desa

Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan (Kawasan Mapan) lama (Tahap Pengembangan) Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan (Kawasan Mapan) baru (Tahap Persiapan)

13 prov, 60 kab, 107 kawasan

100%

24 prov, 85 kab, 85 kawasan

100%

3 Penyusunan FSVA

III

KEMAJUAN PELAKSANAAN (%) 1,73%

IV

1%

1 Pengembangan Desa dan Kawasan Mandiri Pangan dan kawasan mandiri pangan

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

II

100%

KET

PERMASALAHAN

TINDAK LANJUT

Data capaian penduduk rawan pangan tergambar pada akhir tahun dan capaian tersebut tergantung pada instansi lain Pemanfaatan dana bansos, pembinaan dan monitoring lanjutan

100%

33 Prov

421 Kab

456 Lokasi

35 Laporan

98

150

192

Pemanfaatan dana bansos, pembinaan dan monitoring lanjutan

100%

97,68% 1

206

10%

207

337

456 100%

15%

25%

50% 100%

Identifikasi lokasi (DDRT & potensi wilayah)

2

Penetapan lokasi

3

Penetapan SK Lokasi, SK Pendamping,SK PKK dan LKK

4

Pembentukan kelompok

5

Penyusunan RUK dan RPWK

Kawasan di Kab. Lebak, Kab. Bandung tidak bisa dilaksanakan karena koordinasi kegiatan tidak setingkat dengan eselon III dan tanggung jawab penganggarannya di Dinas Pertanian Peternakan

Perlu terus diupayakan peningkatan kapasitas aparat pelaksana SKPG -

Penentuan indikator FSVA Kabupaten

- Keterbatasan ketersediaan data pada tingkat desa

-

Penyusunan buku panduan - Penyesuai/perubahan penyusunan FSVA Kabupaten metodologi penyusunan FSVA kabupaten

REALISASI TRIWULAN

PENETAPAN KINERJA (PK)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 4

Kajian Ketersediaan Pangan, Kerawanan Pangan dan Akses Pangan

TARGET

35

I

II

III

Laporan

IV

KEMAJUAN PELAKSANAAN (%) 20 % -

KET

Pelaksanaan pengumpulan data analisis situasi akses pangan rumah tangga

PERMASALAHAN

TINDAK LANJUT

- Waktu pengumpulan data yang dilakukan pada saat panen dan paceklik atau pada saat krisis masih dalam penyempurnaan metodologinya

- Belum sepenuhnya SDM di prov/kab memahami aplikasi pengolahan dan analisis akses pangan rumah tangga B

Harga Gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/Kg)

≥HPP

Rp. 4.224/ kg atau 14,17% diatas HPP

Rp. 4.043/kg atau 9,27% diatas HPP

Rp 4.403/kg atau 19,01% diatas HPP

100,00% Rp. 4.563/kg atau 23,32% diatas HPP

- Data harga gabah kering panen (GKG) diambil dari data harga di 18 provinsi sentra produksi padi

Diperlukan harga GKP petani cukup besar antar wilayah dan antar waktu yang membuat nilai CV pada minggu atau bulan tertentu cukup bervariasi dan relatif tinggi (antara 6,45-9,89%). Fluktasi harga tertinggi terjadi pd minggu III Nov (9,89%), sedang bgtu juga apabila dilihat bulanan, tertinggi pada bulan Nov 8,52% (rereta TW IV 7,78%)

- Berdasarkan data panel harga - Peningkatan harga GKP pada pangan BKP, pada bulan OktTW IV karena pada periode Des 2015 (TW IV), rata-rata tersebut merupakan musim harga GKP tingkat petani tanam, sehingga minim mencapai Rp 4.563/kg atau produksi 23,32% diatas HPP (Rp 3.700/kg);

Harga GKP tertinggi di Provinsi Kalsel Rp 5.328/kg (43,99 % diatas HPP) dan terendah di Provinsi Sultra Rp 4.048/kg (9,41% di bawah HPP).

-

PENETAPAN KINERJA (PK)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 1 Penguatan Lembaga Distribusi Pangan

REALISASI TRIWULAN TARGET

I

358 Gapoktan

II

III

IV

295

KEMAJUAN PELAKSANAAN (%) 80,40%

KET

C

Pengendalian Kondisi Harga Pangan

Koefisien Variansi Pangan (beras) di tingkat konsumen

35 Laporan

CV<5%

33

CV = 2,64 %

34

35

35

CV = 2,20% CV=2,4%

100%

100,00%

TINDAK LANJUT

Pencairan bansos

Penumbuhan 163, Pengembangan 15, Mandiri 117

3

PERMASALAHAN

2 gapoktan tdk cair dari 36 gapoktan, pd tahap pengembangan 94,74% dan tahap penumbuhan 100% dari 203 gapoktan -

Laporan kondisi harga tersedia sebanyak 35 yang terdiri dari 35 laporan Provinsi dan 1 laporan kondisi harga nasional (pusat) ;

Data yang dikirim dari daerah masih ada data yang kurang valid, sehingga perlu diolah dan divalidasi kembali di tingkat pusat

- Meningkatkan monitoring harga yang dikirimkan enumerator;

-

Data kondisi harga pangan strategis yang diperoleh dari enumerator ditingkat konsumen (pasar) dan ditingkat produsen (petani / penggilingan) dilaporkan secara mingguan, baik ke pusat maupun provinsi

Masih sering terjadi keterlambatan pengiriman laporan dari daerah.

- Meningkatkan pengetahuan pemantauan harga kepada petugas lain; dan

-

- Berdasarkan data panel harga pangan BKP, pada bulan OktDes 2015 (TW IV), koefesien variasi harga beras medium ditingkat konsumen (eceran) sebesar 2,40%

Harga beras medium sangat stabil, namun apabila dilihat per wilayah sangat berfluktuasi (CV antara 0,2015,45%).

Meskipun secara nasional koefesien variasi (CV) harga < 5 % (stabil), namun di beberapa provinsi masih ada CV di atas 5% (tidak stabil) seperti : Bali (10,70%) Jabar (5,60%), Kepri (7,60%) dan Lampung (15,45%).

- Terjadi disparitas harga beras yang cukup besar antar wilayah/provinsi, harga ratarata Juli-September Rp 10.549/kg, dengan harga terendah Rp 8.527/kg di Provinsi Gorontalo dan harga tertinggi Rp 13.776/kg di Provinsi Kalimantan Tengah.

Meningkatkan informasi harga beras;

- Meningkatkan pengiriman laporan/data harga beras dari daerah

- Meningkatkan kelancaran arus distribusi beras antar wilayah terkait dengan stabilitas harga beras tingkat

PENETAPAN KINERJA (PK)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 1

Penguatan Lembaga Distribusi Pangan

2

Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat

3

Pengendalian Kondisi Harga Pangan

REALISASI TRIWULAN TARGET

I

II

358 Gapoktan

1.702 Lokasi

III

295

920

IV 295

981

1,457

KEMAJUAN PELAKSANAAN (%) 80,40% Penumbuhan 163, Pengembangan 15, Mandiri 117

KET

Konsumsi Energi

1 Percepatan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan

TINDAK LANJUT

Pencairan bansos

- Berubah fungsi lumbung

1,673 97,04%

-

- tidak sesuai dgn kriteria utk masuk tahap pengembangan dan kemandirian 35 Laporan

33

34

35

35 100

-

Laporan kondisi harga - Belum semua kab/kota dari tersedia sebanyak 35 yang provinsi mengirimkan data terdiri dari 34 laporan Provinsi perkembangan harga pangan dan 1 laporan kondisi harga secara rutin (mingguan) ke nasional (pusat) ; pusat

- Meningkatkan monitoring harga yang dikirimkan enumerator;

-

Terjadi peningkatan laporan kondisi harga pangan pada triwulan II

- Meningkatkan pengetahuan pemantauan harga kepada petugas lain; - Kunjungan petugas harga BKP Pusat ke daerah/ lapangan.

Data Konsumsi (Energi, PPH dan Protein) tergantung pada data susenas tahun 2015 akan keluar di akhir tahun 2015 (Triwulan IV)

2.004 Kkal/kap/hr

3810, 600 Desa (APBNP) total = 4.400

- Masih adanya data yang kurang valid sehingga perlu diolah kembali - Masih sering terjadi keterlambatan pengiriman laporan dari daerah.

-

D

PERMASALAHAN

46 Desa

2.553 Desa 2.936 Desa desa 99,03% lanjutan : 1.494, desa baru 2.873

- Administrasi - Pergantian Pejabat - Beberapa kelompok tdk memenuhi persyaratan utk di lanjutkan

- Ada kelompok yg mengundurkan diri - terjadi ketidaksesuaiaan antara anggota dan ketua kelompok - Pergantian ketua - Keterlambatan berkas di Kab. Kerom

REALISASI TRIWULAN

PENETAPAN KINERJA (PK)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

TARGET

2

Promosi P2KP

35 Laporan

35

KEMAJUAN PELAKSANAAN (%) 100%

3

Situasi Konsumsi Pangan Penduduk

35 Laporan

35

100%

4

Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L)

31 Laporan

30

97%

Konsumsi Protein

E

1 Percepatan


I

II

III

IV

46 Desa

PERMASALAHAN

sudah melaksanakan pameran


56,1 Gram/kap/hr

3.810, 600 Desa APBNP, total 4.410

KET


Data Susenas mengalami perubahan di tahun 2015, ada penghilangan 100 jenis komoditas sehingga perlu dirumuskan terlebih dahulu faktor koreksi terhadap komoditas pangan yang hilang, karena akan menurunkan pencapaian skor - Administrasi - Pergantian Pejabat - Beberapa kelompok tidak memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan - Ada kelompok yg mengundurkan diri - Terjadi ketidaksesuaian antara anggota dan ketua kelompok - Pergantian ketua, serta keterlambatan berkas di Kab. Kerom

2

Promosi P2KP

35 Laporan

35

100%

Sudah melaksanakan pameran

TINDAK LANJUT

PENETAPAN KINERJA (PK)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 3 Situasi Konsumsi Pangan

REALISASI TRIWULAN

35 Laporan

35

KEMAJUAN PELAKSANAAN (%) 100%

31 Laporan

30

97%

TARGET

I

II

III

IV

KET

PERMASALAHAN

Sudah dilaksanakan

Penduduk 4 Model Pengembangan

Pangan Pokok Lokal (MP3L) Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

F

1 Percepatan


84,1

3.810 Desa


46 Desa


- Administrasi - Pergantian Pejabat - Beberapa kelompok tidak memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan - Ada kelompok yg mengundurkan diri - Terjadi ketidaksesuaian antara anggota dan ketua kelompok - Pergantian ketua, serta keterlambatan berkas di Kab. Kerom

2

Promosi P2KP 3 Situasi Konsumsi Pangan

35 Laporan

35

100%

35 Laporan

35

100%

31 Laporan

30

97%

Penduduk 4 Model Pengembangan

Pangan Pokok Lokal (MP3L)

Sudah melaksanakan pameran Sudah dilaksanakan

TINDAK LANJUT

BADAN KETAHANAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN JL. Harsono RM No. 3 Pasar Minggu Jakarta Selatan

LAPORAN KINERJA BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2015

Recommend Documents