i.
REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF PUBLIC WORKS DIRECTORATE GENERAL OF HIGHWAYS DIRECTORATE OF PLANNING
```` EAST KALIMANTAN SUMATERA
NORTH SULAWESI
WEST KALIMANTAN CENTRAL KALIMANTAN
WEST SULAWESI
CENTRAL SULAWESI
SOUTH KALI MANTAN SOUTH SULAWESI
``
WEST IRIAN
NORTH MALUKU
SOUT EAST SULAWESI
PAPUA
MALUKU
JAKARTA BALI
NTB NTT
LEGEND: : Provincial Project Location
LAPORAN FINAL RENCANA KERJA PENGADAAN TANAH DAN RELOKASI (RK-PTR) SUB PROYEK BUKAPITING – APUI (EIPB-104) TECHNICAL ASSISTANCE FOR SUPPORT OF THE PROJECT MANAGEMENT UNIT SECOND EASTERN INDONESIA REGION TRANSPORT PROJECT (EIRTP-2)
CORE TEAM CONSULTANT (CTC) Under IBRD Loan No. 4744-IND
Report No.149 25 September 2006
SMEC International Pty Ltd
In sub-consultancy with: PT. Wahana Mitra Amerta PT. Tribina Matra Çarya Cipta
PT. Perentjana Djaja
PT. Lenggogeni
DAFTAR ISI DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN
A
Deskripsi Proyek
1
B
Hasil Survei Sensus
1
C
Kompensasi dan Pemukiman Kembali atau Relokasi
7
D
Konsultasi Masyarakat dengan Warga Terkena Proyek
8
E
Tanggung Jawab Kelembagaan dan Prosedur Penanganan Keluhan
8
F
Monitoring dan Pelaporan
11
G
Jadwal dan Pembiayaan
12
LAMPIRAN Lampiran 1. Lampiran 2. Lampiran 3. Lampiran 4. Lampiran 5. Lampiran 6. Lampiran 7. Lampiran 8. Lampiran 9. Lampiran 10. Lampiran 11.
Peta Lokasi Proyek Rencana Peningkatan Jalan Bukapiting – Apui (EIPB-104) Berita Acara Sosialisasi Pengadaan Tanah Ruas Jalan Bukapiting – Apui (EIPB-104) Berita Acara Musyawarah Rencana Pelepasan Hak Berita Acara Kesepakatan Antara Pemilik Tanah dan Pemerintah Kabupaten Alor Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Peta Lokasi Pengadaan Tanah Berita Acara Pematokan Bidang Tanah Dokumentasi Diagram Alir Mekanisme Penanganan Keluhan Formulir Monitoring EIRTP-2 Form Isian Rekapitulasi Status Pembebasan Tanah dan Bangunan, serta Daftar Penduduk dan Aset yang Akan Dibebaskan
Laporan Final Study Larap Peningkatan Jalan Bukapiting – Apui
i
RENCANA KERJA PENGADAAN TANAH DAN RELOKASI (RK-PTR) SUB PROYEK PENINGKATAN JALAN BUKAPITING – APUI (EIPB-104) DI KABUPATEN ALOR - PROPINSI NTT
A.
Deskripsi Proyek
Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Ruas Bukapiting - Apui merupakan salah satu Proyek yang dibiayai dari Second Eastern Indonesia Region Transport Project (EIRTP-2), terletak di Kabupaten Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur. Ruas jalan ini melewati 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Alor Timur Laut, Kecamatan Alor Tengah Utara sekarang menjadi Kecamatan Lembur dan Kecamatan Alor Selatan, yang memiliki nilai ekonomis dan strategis yang cukup penting di Kabupaten Alor, karena akan dimanfaatkan oleh beberapa Desa / Kelurahan pada ketiga kecamatan tersebut diatas yang cukup potensial.
Ruas Jalan ini yang adalah re-alinyemen dari jalan exsisting yang ada dan merupakan ring – road yang menghubungkan ruas jalan Mebung – Mainang – Apui dengan Ruas Jalan Kalabahi – Taramana, Ruas Jalan Bukapiting – Apui dengan panjang fungsional sekitar 16 km, diharapkan dapat memberikan nilai manfaat secara ekonomi dan sosial bagi masyarakat terkait adanya
potensi perkebunan
rakyat yang memiliki nilai ekonomis seperti vanili, kemiri, kopi, cengkeh dan jenis tanaman pertanian lainnya. Posisi ruas jalan ini juga menghubungkan beberapa Kecamatan yaitu Kecamatan Teluk Mutiara, Alor Tengah Utara, Alor Selatan, Lembur dan Alor Timur Laut. Peta Lokasi Proyek Peningkatan Jalan Ruas Bukapiting – Apui di Kabupaten Alor, disajikan pada Gambar A.1 (Lampiran 1).
B. Hasil Survei Sensus
Berdasarkan survey sensus yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret sampai dengan 12 April 2006, diidentifikasi hal – hal sebagai berikut : 1. Luas lahan yang dibebaskan
: 3.748,60 m2
2. Luas bangunan yang terkena proyek
:
Laporan Final Studi Larap Peningkatan Jalan Bukapiting – Apui
1
3. Jumlah tanaman produktif yang terkena Proyek
:
-
(Lokasi pengadaan tanah berada pada daerah belukar dan terjal, tanpa adanya tanaman perdagangan bernilai ekonomis). 4. Topografi lahan
: 60 – 90 %.
5. Jumlah bidang tanah
: 8 (delapan) bidang
6. Jumlah Warga Terkena Proyek (WTP) /
:
Kepala Keluarga (KK)
: 5 (Lima) Warga
Pada lahan untuk keperluan desain perbaikan kelandaian (alignment) vertikal, tidak terdapat aset berupa bangunan dan tanaman milik warga yang terkena proyek sehingga harus dipindahkan atau direlokasi, kecuali sebagian lahan warga akan terkena proyek yang merupakan lahan kosong berupa semak belukar dan tidak di manfaatkan masyarakat. Selain itu lahan yang dibebaskan adalah jalan lama yang dibuat masyakarat sebelum dibangun jalan baru yang sedang dimanfaatkan sekarang.
Rincian data aset yang akan terkena pengadaan tanah untuk proyek dapat dilihat pada Tabel B1. berikut ini.
Berdasarkan hasil survey tambahan untuk aspek sosial ekonomi warga terkena proyek (WTP), yang dilakukan pada Juli 2006, ditemukan hal-hal sebagai berikut:
1) Penduduk (Warga Terkena Proyek)
Secara demografi dari 5 (lima) Warga Terkena Proyek (WTP), 4 (empat)
warga
bertempat tinggal di Desa Tuleng, sedangkan 1 (satu) warga bertempat tinggal di Desa Waisika. Di sisi lain warga tidak mendiami lahan yang terkena Proyek, tetapi
bertempat tinggal cukup jauh dari lokasi tersebut, sementara lahan terkena proyek merupakan lahan kosong yang umumnya tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Laporan Final Studi Larap Peningkatan Jalan Bukapiting – Apui
2
Seluruh WTP atau 5 (lima) warga ini bermata pencaharian sebagai petani dengan jumlah anggota keluarga antara 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang.
2) Status Tanah Warga Terkena Proyek
Status tanah terkena proyek, meliputi 8 (delapan) bidang tanah yang dimiliki ke 5 (lima) Warga Terkena Proyek (WTP) adalah hak milik adat individual, dalam artian tanah tersebut dikuasai secara individual (dikuasai pemiliknya), bukti daripada kepemilikin tanah mereka ditunjukkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dari WTP, disajikan pada Lampiran 5
3) Sosial Budaya WTP
Umumnya mayarakat di Desa Tuleng dan Desa Waisika, termasuk 5 (lima) Warga Terkena Proyek, memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dan menunjukkan bahwa mereka merupakan masyarakat yang tidak heterogen, karena berada pada satu rumpun keluarga yang disebut “Gunung Besar“ atau “ Abui”. Ikatan kekerabatan yang cukup erat, tidak saja terlihat di wilayah Desa Tuleng maupun Waisika, tetapi juga diindikasikan dalam hubungan kekerabatan dengan desa – desa tetangga yang juga akan dilalui ruas jalan Bukapiting – Apui seperti, Desa Waimi, Desa Talwai dan Kelurahan Kelaisi Timur.
Kondisi ini merupakan warisan nenek moyang mereka yang masih dipertahankan sampai saat ini dan bisa dibuktikan dengan adanya aktivitas sosial seperti pesta perkawinan, kematian dan pesta lainnya yang melibatkan kehadiran mereka yang tinggal di lain desa. Kegiatan – kegiatan keluarga dan sosial lainnya yang dilaksanakan secara gotong royong masih sangat kental dalam mewarnai kehidupan kekerabatan mereka.
Hubungan kekerabatan dirasakan penting dan terus dipertahankan kemudian adanya rasa senasib sehingga setiap kesulitan yang dialami warga lain merupakan bagian yang menjadi tanggung jawab bersama, sehingga partisifasi dalam setiap kegiatan
Laporan Final Studi Larap Peningkatan Jalan Bukapiting – Apui
3
keluarga maupun adat akan mereka lakukan,
untuk menjaga dan memelihara
hubungan kekerabatan mereka.
b. Aspek Ekomomi
1) Mata Pencaharian Seluruh Warga Terkena Proyek (WTP), 1 warga berada di Desa Waisika dan 4 warga bertempat tinggal di Desa Tuleng, bermata pencaharian sebagai Petani. dengan kebun dan ladang sebagai tempat usaha mereka.
Dengan dibangunnya prasarana jalan Bukapiting – Apui maka dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di lokasi proyek, karena dapat menambah mata pencaharian baru seperti berdagang, menyediakan hasil kebun maupun barang – barang yang berasal dari kota untuk dijual pada masyarakat disekitarnya maupun kepada para pengguna jalan.
2) Pendapatan Aktivitas seluruh WTP (5 warga) umumnya adalah berkebun / berladang dengan hasil utama mereka berupa jagung dan padi, namun mereka juga memiliki tanaman perkebunan yang bernilai ekonomis seperti kemiri dan jambu mete.
Penghasilan ke lima Warga Terkena Proyek (WTP) adalah antara Rp. 200.000,-/ bulan sampai dengan Rp. 500.000,-/bulan, ketersediaan prasarana jalan akan berpengaruh terhadap adanya upaya masyakarat untuk meningkatkan pendapatan (ekonomi) mereka dengan menanam hasil kebun lebih banyak, bahkan akan memanfaatkan berbagai lahan yang kosong yang ada.
3) Sarana Perekonomian Pasar menjadi tempat masyarakat melakukan interaksi ekonomi baik sebagai pembeli maupun penjual, pasar yang dibangun Pemerintah Kabupaten Alor berada di Desa Waisika dan merupakan pasar mingguan (1 minggu, 3 kali), pasar ini dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat Desa Waisika dan Desa Tuleng untuk menjual hasil usaha maupun membeli kebutuhan sehari-hari. Laporan Final Studi Larap Peningkatan Jalan Bukapiting – Apui
4
Hasil survei sosial ekonomi dituangkan dalam Form Isian Rekapitulasi Status Pembebasan Tanah dan Bangunan serta Daftar Penduduk dan Aset yang akan dibebaskan, disajikan pada Lampiran 11
Laporan Final Studi Larap Peningkatan Jalan Bukapiting – Apui
5
Tabel B1. Data Pengadaan Tanah Ruas Jalan Bukapiting - Apui di Kabupaten Alor Provinsi NTT Lahan (m 2) Warga Terkena No. Proyek
1. Welem Bilabak
Kepemilikan Lahan/Status
Hak Adat/Individual Keluarga Tanpa Sertifikat
Luas Seluruhn Terkena ya 6,250
Sisa
Prosen tasi (%) terkena
829.5 345.0 251.6
4,823.9
13 6 4
2,500
225.0
2,275.0
9
Bangunan (m 2) Kepemilikan Bangunan/ Terkena Status/Kondisi
Tanaman Tipe
Harga (Rp) / m2
Jumlah
Tipe & Jumlah Aset Lainnya
Aset
NJOP
Harga Pasar
Kesepakatan
(6)
-
-
-
-
-
1,700
- Pemilik Tanah sukarela Hibah Menyerahkan tanahnya tanpa ganti rugi kepada Pemerintah Kabupaten Alor. Sebagai wujud partisipasi dlm pembangunan di Kab.Alor
2. Simon Mimal
Hak Adat/Individual Keluarga Tanpa Sertifikat
1,000
315.5
684.5
31
-
-
-
-
-
-
1,700
- idem
3 David Samau
Hak Adat/Individual Keluarga Tanpa Sertifikat
2,500
812.5
1,687.5
32
-
-
-
-
-
-
1,700
- idem
4 Marthen Mauleti
Hak Adat/Individual Keluarga Tanpa Sertifikat
2,500
662.5
1,837.5
26
-
-
-
-
-
-
1,700
- idem
5 Mesakh Samay
Hak Adat/Individual Keluarga Tanpa Sertifikat
1,000
307.0
693.0
31
-
-
-
-
-
-
1,700
- idem
Sub Total Keterangan: Status Tanah
Keterangan
3.748.60
Hak Adat (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Sewa,Hak Adat)
Tabel B1.Bukapiting-Apui final
C. Kompensasi dan Pemukiman Kembali atau Relokasi
Tim Pengadaan Tanah, Relokasi (TPTR) menyampaikan penjelasan kepada Warga Terkena Proyek (Pemilik Tanah) yang sesuai hasil survei sensus terdiri dari 5 (lima) Kepala Keluarga dengan 8 (delapan) bidang tanah, dalam rangka Pengadaan Tanah sebagai berikut :
Sudah dilaksanakan sosialisasi kepada Warga terkena proyek (WTP), dimana dalam forum ini diinformasikan bahwa sesuai ketentuan Bank Dunia, WTP berhak mendapatkan ganti rugi senilai harga yang ada di masyakarat (harga jual setempat/harga pasar) atau sesuai biaya penggantian riil (real replacement cost), namun karena masyarakat termasuk WTP sangat membutuhkan prasarana jalan yang memadai untuk kemudahan aksesibilitas dan mobilitas mereka, sehingga ke 5 (lima) WTP rela atau bersedia menghibahkan lahannya kepada Pemkab Alor yang merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Alor (Berita Acara Sosialisasi, Musyawarah, dan Kesepakatan disajikan pada Lampiran 2, 3 dan
4, sedangkan Surat Pernyataan WTP disajikan pada
Lampiran 5) Harga Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dan harga pasar untuk tanah dan tanaman yang terkena proyek, dapat ditampilkan pada Tabel C 1 berikut ini : Tabel C1: Informasi Harga NJOP dan Harga Pasar untuk Tanah dan Tanaman Jenis
Harga Pasar (Rp)/ m2
Harga NJOP / m2
Tanah
-
1.700
Tanaman
-
-
Berdasarkan uraian Tabel C1 dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. 8 (delapan) bidang tanah / persil yang terkena proyek, berdasarkan hasil survey tidak memiliki sertifikat kecuali Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Sedangkan kepemilikan tanah yang diakui adalah berdasarkan hak milik adat individual dan tanpa sertifikat. 2. Masyarakat belum pernah menjual tanah kepada siapapun, sehingga tidak bisa diperoleh harga pasar. Laporan Final Studi Larap Peningkatan Jalan Bukapiting – Apui
7
D. Konsultasi Masyarakat dengan Warga Terkena Proyek
1. Konsultasi dengan Warga Terkena Proyek (WTP) dilakukan sebelum sosialisasi untuk mendapatkan informasi awal tentang rencana kegiatan proyek. Sosialisasi dilakukan di Kantor Desa Tuleng Kecamatan Lembur dengan mengundang Warga Terkena Proyek (WTP), Tokoh Masyarakat setempat dan Aparat Desa, Kecamatan
yang dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Alor (Tim Pengadaan Tanah dan Relokasi). Kegiatan sosialisasi ini dimaksudkan agar masyarakat dapat menerima penjelasan tentang rencana pelaksanaan proyek, manfaat proyek, rencana pengadaan lahan, hak – hak masyarakat jika dilakukan pengadaan lahan,dll.
2. Tanggapan masyarakat terhadap berbagai penjelasan Pemerintah Kabupaten dan Proyek yang diperoleh dari hasil konsultasi dan sosilalisasi, bahwa hal terpenting bagi masyarakat adalah harapan agar proyek segera dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat hingga saat ini masih mengangkut hasil usahanya (hasil perkebunan) dengan menggunakan kendaraan angkutan umum jenis panser (Hartop Toyota) untuk dijual ke Kota Kalabahi dengan harga angkutan yang relatif mahal (jarak 41 km – 52 km dengan harga angkutan antara Rp. 25.000 sampai dengan Rp. 30.000 per orang tidak termasuk barang). Selain itu masyarakat menyampaikan bahwa sejak awal jalan ini dirintis
oleh
masyakakat
secara
swadaya
(gotong
royong)
dengan
menggunakan tenaga manusia dan untuk memperbaiki kondisi jalan menjadi lebih baik, telah diusulkan masyarakat setiap tahun melalui musyawarah Tingkat Desa, namun sampai dengan saat ini belum terealisasi. Kondisi kesulitan yang dihadapi masyarakat inilah yang menimbulkan keinginan dan kegembiraan pada masyarakat jika jalan ini dapat segera dibangun.
E. Tanggung Jawab Kelembagaan dan Prosedur Penanganan Keluhan
Setiap kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan Relokasi dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Tanah dan Relokasi (TPTR), Dinas Laporan Final Studi Larap Peningkatan Jalan Bukapiting – Apui
8
Permukiman dan Prasarana Wilayah dan Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Provinsi NTT.
Bupati Alor sebagai penanggung jawab program akan memfungsionalisasi Tim Pengadaan Tanah dan Relokasi (TPTR) yang telah dibentuk untuk kepentingan proyek pada tahapan pengadaan lahan dan relokasi jika ada.
Dalam pelaksanaan, unsur yang terlibat meliputi Sekretaris Daerah, Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, Dinas Sosial, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Aparat Kecamatan Alor Timur Laut, Kecamatan Lembur (Desa Tuleng) dan Kecamatan Alor Selatan.
Tugas dan fungsi TPTR dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah, bangunan, dan aset lain yang akan terkena; 2. Menaksir besaran nilai aset yang akan terkena; 3. Melaksanakan sosialisasi kepada Warga Terkena Proyek (WTP) mengenai rencana, tujuan, manfaat dan berbagai kemungkinan dampak negatif yang timbul dari proyek yang akan dilaksanakan. 4. Melaksanakan pengukuran, pematokan dan penghitungan atas aset (tanah dan tanaman) terkena proyek; 5. Melaksanakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dengan WTP mengenai bentuk dan besaran kompensasi; 6. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perubahan status hukum atas tanah dan bangunan terkena; 7. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan atau pembinaan dalam upaya mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan WTP; 8. Menampung setiap keluhan, keberatan dan usulan dari WTP untuk kemudian
dimusyawarahkan
upaya
pemecahannya
serta
hasilnya
dipublikasikan;
Laporan Final Studi Larap Peningkatan Jalan Bukapiting – Apui
9
9. Membuat laporan pelaksanaan RK-PTR setiap akhir bulan selama rentang masa kerjanya; 10. Menyerahkan laporan pelaksanaan RK-PTR kepada Bupati Alor, Tim Monitoring dan Pelaporan, serta PMU-EIRTP-2.
Lebih jelasnya, lembaga penanggung jawab untuk setiap kegiatan disajikan pada Tabel G1.
Warga Terkena Proyek (WTP) yang merasa tidak puas terhadap pelaksanaan pengadaan tanah dan relokasi, dapat mengajukan keluhan, usul, atau saran kepada Tim Monitoring dan Pelaporan yang dibentuk oleh Bupati Alor dengan Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Alor sebagai Penanggung Jawab. Keluhan dan usulan tersebut dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat – surat ke alamat
Bupati Alor Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Alor Jl. El Tari Nomor 12 Telp. (0386) 21056. Masyarakat juga dapat mengajukan keluhannya kepada Project Management Unit (PMU-EIRTP-2) yang beralamat di Departemen Pekerjaan Umum Gedung Bina Marga Lt. 8 Jl. Patimura Nomor 20, Jakarta, Telepon (021) 7399803. Fax (021). 7243023.
Mekanisme penanganan keluhan, keberatan ataupun usulan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
1. Berdasarkan keluhan, keberatan dan usulan yang disampaikan WTP, maka Pemerintah Kabupaten Alor dan PMU-EIRTP-2 akan menunjuk Tim Pengadaan Tanah dan Relokasi (TPTR) untuk melakukan penelitian; 2. Hasil penelitian atau investigasi tersebut akan diinformasikan kepada Warga Terkena Proyek (WTP) paling lambat dalam jangka waktu 12 hari untuk kemudian
dimusyawarahkan
dengan
WTP
untuk
diupayakan
pemecahanannya berdasarkan prinsip win-win solution; 3. Penyelesaian masalah atau penanganan atas keluhan, keberatan dan, usulan, akan didokumentasikan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Untuk memudahkan masyarakat umum khususnya WTP dalam mengakses Laporan Final Studi Larap Peningkatan Jalan Bukapiting – Apui
10
informasi tersebut, hasilnya akan disebarluaskan melalui ruang publik yang tersedia seperti papan pengumuman di kantor Proyek, kantor Pemerintah Kabupaten, dan kantor Kecamatan dan kantor Desa. Bagan alir proses tersebut disajikan pada Lampiran 9.
Sedangkan mekanisme penyelesaian apabila belum tercapainya kesepakatan mengenai besaran kompensasi maka akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Diatasnya.
F. Monitoring dan Pelaporan
Tim Monitoring dan Pelaporan dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Alor pada saat akan dimulainya pelaksanaan program dalam rencana kerja (action plan) Pengadaan Tanah, dan Relokasi. Tim ini akan terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten (Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah), unsur perguruan tinggi, atau unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan unsur masyarakat/warga pemantau (WTP), tim yang dibentuk tidak lebih dari 5 orang.
Kegiatan Monitoring dan pelaporan dilakukan dengan tujuan untuk mengawasi pelaksanaan program pengadaan tanah sampai relokasi agar dilakukan sesuai dengan rencana, tujuan dan keluaran yang diharapkan.
Diskripsi tugas Tim Monitoring dan Pelaporan dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Tim Monitoring dan Pelaporan, akan melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program sebagaimana tercantum dalam rencana kerja (action plan) yang meliputi kegiatan sosialisasi dan konsultasi masyarakat, pengadaan tanah dan relokasi dalam upaya memulihkan tingkat kehidupan warga terkena proyek.
Laporan Final Studi Larap Peningkatan Jalan Bukapiting – Apui
11
2. Tim Monitoring dan Pelaporan akan melakukan koordinasi setiap bulan dengan Tim Pengadaan Tanah dan relokasi (TPTR), Pemkab dan Proyek, untuk mendiskusikan permasalahan dan kendala yang dihadapi beserta upaya penanggulangannya, khususnya yang terkait dengan penyelesaian keluhan / keberatan dari WTP.
3. Tim Monitoring dan Pelaporan akan menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program setiap bulan dengan menggunakan form isian standar yang diserahkan kepada Project Management Unit (PMU) EIRTP-2 untuk ditindaklanjuti kepada Pemkab (Sekretaris Daerah) dan Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Alor. Demikian juga untuk Departemen Pekerjaan Umum dan Bank Dunia akan dikirimkan melalui PMU- EIRTP-2.
Formulir Monitoring disajikan pada Lampiran 10
G. Jadwal dan Pembiayaan
Pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah dan relokasi mulai dilaksanakan pada 13 Maret sampai 30 April 2006 dan dibiayai APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2006. Lebih jelasnya, jadwal kegiatan dan sumber biayanya dapat dilihat dalam Tabel G1.
Laporan Final Studi Larap Peningkatan Jalan Bukapiting – Apui
12
TABEL G1. Rencana Kerja Penambahan Pengadaan Tanah dan Relokasi Proyek Peningkatan Jalan Ruas Bukapiting - Apui, Kabupaten Alor - Provinsi NTT Tahun Anggaran 2006
No.
I
Program
Pengadaan Tanah 1 Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Relokasi (TPTR)
Kegiatan
Lokasi
Kalabahi
1 2 3
II
Pembentukan TPTR Penyusunan rencana Kerja Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebanyak 8 (dela pan) bidang / persil tanah seluas 3.748,60 m2 di Desa Tuleng Kec.Lembur Pelaksanaan Rencana Kerja yang telah disusun
Satuan/ Unit
Penanggung Jawab Unit
Waktu Pelaksanaan
1 Paket
Pemerintah Kabupaten Alor
13 Maret 2006 s/d 12-Apr-06
Kebutuhan Biaya (000)
Sumber Dana
-
DAU
2 Sosialisasi Pengadaan Tanah dengan Calon WTP
Desa Tuleng Kecamatan Lembur
1. Mengundang Calon WTP yang tanahnya terkena proyek 2 Melakukan sosialisasi tentang rencana pengadaan tanah 3. Melakukan sosialisasi tentang tata cara kompensasi / ganti rugi tanah / tanaman dan bangunan 4. Menyepakati jadwal pelaksanaan pengukuran dan perhitungan aset di lapangan 5. Penandatanganan Berita Acara Sosialisasi
1 Paket
TPTR dan Kepala Desa Tuleng
12-Apr-06 s/d 13-Apr-06
500
DAU
3 Diseminasi hasil survei aset yang akan terkena proyek
Desa Tuleng Kecamatan Lembur
1
1 Paket
TPTR dan Kepala Desa Tuleng
Apr-06
500
DAU
4 Pengukuran dan Pematokan bersama dengan Calon WTP
Desa Tuleng Kec. Lembur
1. Melakukan pengukuran lahan yang akan dibebaskan bersama dengan WTP dan Aparat Desa 2 Melakukan perhitungan aset warga yang terkena proyek 3. Penentuan bersama titik batas yang akan diberi patok 4. Pelaksanaan pematokan pada batas yang disepakati 5. Pembuatan Berita Acara Pengukuran dan Pematokan
1 Paket
TPTR EIRTP-2 Dinas Kimpraswil Kab.Alor
13-Apr-06
500
DAU
5 Musyawarah Perhitungan Nilai aset yang terkena proyek
Desa Tuleng Kec. Lembur
1 Musyawarah khusus kepada masyarakat calon WTP 2. Kesepakatan bersama tentang tidak adanya kompensasi tanah,tanaman maupun aset lainnya 3. Perhitungan Nilai aset yang terkena proyek berdasarkan hasil pengukuran dan pematokan 4. Berita Acara Kesepakatan tentang tidak adanya ganti rugi
1 Paket
TPTR EIRTP-2 Dinas Kimpraswil Kab.Alor
-
-
-
6 Proses Penyerahan Tanah
Desa Tuleng Kec. Lembur
1. Pelaksanaan Penyerahan Tanah 2. Penandatanganan Surat Pelapasan Hak 3. Dokumentasi Proses Penandatanganan Surat Pelepasan hak
1 Paket
TPTR EIRTP-2 Dinas Kimpraswil Kab.Alor
13-Apr-06
-
-
2
Melakukan pertemuan untuk memberikan informasi rencana pendataan dan pengukuran aset yang terkena proyek Melakukan pertemuan untuk memberikan informasi hasil survei mengenai aset warga yang terkena proyek
Keterangan
Monitoring dan Evaluasi
1 Pelaporan
Kalabahi
TPTR menyusun hasil keseluruhan kegiatan dalam sebuah laporan yang berisi: 1. Berita Acara Sosialisasi Penambahan Pengadaan Tanah 2. Berita Acara Tidak Adanya Kompensasi / Ganti Rugi atas tanah 3. Berita Acara Pengukuran dan Pematokan 4. Berita Acara Kesepakatan Tidak Ada Kompensasi atas tanah 5. Surat Pelepasan hak (SPH) WTP
1 Paket
TPTR EIRTP-2 Dinas Kimpraswil Kab.Alor
13-Apr-06
150
DAU
2 Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan
Kalabahi
1. Pelaksanaan Monitoring dan Pelaporan terhadap pelaksanaan rencana kegiatan oleh Tim Monitoring Pelaporan 2. Menangani keluhan atau keberatan serta usulan dari warga melalui media komunikasi langsung, surat, telepon ke Bagian Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Alor, Rekomendasi kegiatan tindak lanjut yang harus dilakukan
1 Paket
TPTR EIRTP-2 Dinas Kimpraswil Kab.Alor
13-Apr-06 s/d 30-Apr-06
-
-
Laporan Final Studi Larap Peningkatan Jalan Bukapiting - Apui 13
