Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) DI KECAMATAN NANGA TAYAP KABUPATEN KETAPANG Oleh: Agustinus Prasti Adhi Kusuma NIM. E42011045 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kerja Sama Universitas Tanjungpura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tahun 2015 E-mail :
[email protected]
Abstrak Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kualitas pelayanan administrasi pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan identifikasi masalah yang ada berkaitan dengan pelayanan administrasi pembuatan e-KTP yang masih mengalami kendala dalam proses pembuatannya sehingga pelayanan yang diberikan masih belum memenuhi standar.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Camat Kecamatan Nanga Tayap, Staf bagian perekaman E-KTP, Ketua RT 05 Desa Betenung, Ketua RT 01 Desa Tajok Kayong, dan 4 orang masyarakat yang pernah mendapat pelayanan e-KTP di RT 05 Desa Betenung dan di RT 01 Desa Tajok kayong. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan pembuatan e-KTP Kecamatan Nanga Tayap belum memenuhi standar. Kantor Camat Nanga Tayap harus memperbaiki berbagai dimensi antara lain tangible, reliability, responsiveness dan assurance agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat memenuhu standar. Rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini antara lain menambah sarana dan prasarana yang belum ada, meningkatkan kehandalan para petugas dengan cara berkoordinasi dengan aparatur Desa mengenai kejelasan pelayanan pembuatan e-KTP, mengelola pengaduan atau saran dari masyarakat dengan baik, dan berkoordinasi dengan dinas atau instansi terkait lainnya mengenai kepastian penyelesian proses jadi sebuah e-KTP. Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, e-KTP, Tangible, Reliability, Responsivenes, Assurance. .
QUALITY OF ADMINISTRATIVE SERVICES ELECTRONIC IDENTITY CARD (E-ID) IN THE DISTRICT OF NANGA TAYAP KETAPANG. Abstract Thesis is intended to describe and analyze the quality of administrative services manufacture Electronic Identity Card (e-ID) in the district of Nanga Tayap Ketapang. The title of this thesis was appointed by the identification of the existing problems related to administrative services creation of e-ID card is still experiencing problems in the manufacturing process so that the service provided is still not meet the standards.This research uses descriptive research with qualitative methods. Subjects in this study is the Head of the District of Nanga Tayap, staff of recording E-KTP, Chairman RT 05 Village Betenung, Chairman RT 01 Village Tajok Kayong and 4 people who never got the service of e-ID card at RT 05 Village Betenung and at RT 01 Kayong Tajok village. The conclusion from this study indicate that the e-ID card-making services District of Nanga Tayap not meet the standards. Head office Nanga Tayap should fix the various dimensions include tangible, reliability, responsiveness and assurance for services provided to the community can be memenuhu standard. The recommendations given in this study, among others, additional facilities and infrastructure that does not exist, increasing the reliability of the officers in a manner in coordination with the apparatus of the village on the clarity of service creation of e-ID card, to manage complaints or suggestions from the public well, and coordinate with departments or agencies remedy more certainty about the process so an e-ID card. Keywords: Quality of Service, e-ID, Tangible, Reliability, responsivenes, Assurance
1 Agustinus Prasti Adhi Kusuma, NIM. E42011045 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerja Sama Universitas Tanjungpura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
(Pasal 13 UU No. 24 Tahun 2013 tentang
A. PENDAHULUAN
Adminduk). 1.
Fungsi dan kegunaan e-KTP adalah
Latar Belakang Penelitian Pelayanan menjadi kebutuhan bagi
sebagai identitas jati diri yang berlaku
masyarakat dan menjadi tugas utama bagi
Nasional, sehingga masyarakat tidak perlu
pemerintah. Pelayanan publik merupakan
lagi membuat KTP lokal untuk keperluan
salah satu komponen penting yang tidak
seperti
pengurusan
izin,
dapat diabaikan oleh pemerintah baik di
rekening
Bank,
sebagainya
pusat maupun daerah, oleh sebab itu perlu
mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP.
ada perencanaan yang baik dan bahkan
Menurut Undang - undang Nomor 24
perlu penerapan standar pelayanan pada
Tahun 2013, Penduduk WNI dan WNA
masyarakat sesuai dengan kewenangan
yang memiliki ijin tinggal tetap yang telah
yang diberikan oleh pemerintah pusat pada
berumur 17 tahun atau telah kawin/belum
pemerintah daerah.
kawin wajib memiliki e-KTP. Oleh karena
Salah satu contoh bentuk pelayanan publik
yang
diberikan
oleh
aparatur
itu
dan
pengaturan
pendaftaran
pembukaan
teknis
penduduk
pelaksanaan tersebut
ditetapkan
pembuatan e-KTP. Pengertian dari e-KTP
Kabupaten Ketapang Nomor 18 Tahun
atau KTP Elektronik adalahkartu tanda
2009 tentang penyelenggaraan administrasi
penduduk
yang
kependudukan di Kabupaten Ketapang dan
penduduk
dengan didukung oleh Kepmenpan Nomor
sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh
63 Tahun 2003 tentang pedoman umum
instansi
peyelenggaraan pelayanan publik.
merupakan
dilengkapi
identitas
pelaksana.
cip
resmi
Penduduk
hanya
diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang
Peraturan
telah
pemerintah di daerah adalah pelayanan
yang
dalam
serta
Kecamatan
Daerah
Nanga
Tayap
tercantum Nomor Induk Kependudukan
merupakan
salah
satu
organisasi
(NIK). NIK merupakan identitas tunggal
pemerintahan
yang
menjadi
pelaksana
setiap penduduk dan berlaku seumur hidup.
proyek
Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya
pelaksanaannya berlaku bagi semua warga
akan dijadikan dasar dalam penerbitan
yang terdata sebagai penduduk Kecamatan
Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM),
Nanga
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis
kependudukan
Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan
KecamatanNanga
penerbitan
bahwa ada 11.262 warga yang sudah wajib
dokumen
identitas
lainnya
membuat
e-KTP,
yang
dalam
Tayap.Dari yang
e-KTP
data diperoleh
Tayap
tetapi
proses
tentang dari
menunjukan
yang
sudah 2
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
mengurus pembuatan
sebanyak
bekerja ekstra dan displin pada saat
6.718 orang dan sebanyak 4.544 orang yang
pelayanan pembuatan e-KTP di kantor
belum mengurus pembuatan e-KTP. Data
camat sedang meningkat. Hal ini membuat
ini menunjukkan masih kurangnya para
waktu dalam melakukan proses pelayanan
warga Kecamatan Nanga Tayap yang sudah
di kantor camat menjadi lama. Selain itu,
wajib memiliki e-KTP untuk melakukan
alat perekam pembuatan e-KTP seringkali
perekaman. Selain itu, masyarakat sekitar
mengalami masalah yang mengakibatkan
mengeluhkan lamanya proses pembuatan e-
proses
KTP dimana dalam proses pembuatan e-
mengalami penundaan waktu yang belum
KTP tidak memiliki batasan waktu yang
jelas kepastiannya. Masalah ini juga atas
jelas dalam penyelesiaannya. Pembuatan e-
dasar hasil pengamatan peneliti pada saat
KTP bisa memakan waktu 1 sampai 2
praktek pengalaman kerja dimana terdapat
minggu bahkan sampai lebih dari 2 minggu.
fasilitas pembuatan e-KTP seperti finger
Masyarakat dibiarkan untuk menunggu
print Scanner, Iris Scanner dan kamera
kepastian waktu penyelesian yang belum
perekam yang hanya berjumlah 1 unit dan
jelas.
juga
Sedangkan
e-KTP
untuk
lama
waktu
pelaksanaan
sering
pencetakan menurut Pasal 69 Ayat (1)
gangguguan
huruf a Undang-Undang Nomor24 Tahun
penduduk.
pembuatan
mengalami server
e-KTP
masalah
pengolahan
data
2013 tentang Administrasi Kependudukan,
Masalah ini membuat ketidakpuasan
paling lambat adalah 14 (empat belas) hari
yang dirasakan oleh masyarakat penngguna
setelah pembuatan.
jasa pelayanan dan menjadi suatu faktor
Dalam proses pembuatan e-KTP di Kecamatan
Nanga
pengalaman
Tayap,
peneliti
berdasarkan pada
yang harus diperhatikan. Dalam hal ini proses pembuatan e-KTP yang dalam
saat
pelaksanaannya mengalami kendala seperti
melaksanakan praktek pengalaman kerja
kelengkapan sarana dan prasarana dan
program studi ilmu pemerintahan (PPK),
kepastian waktu, tidak sesuai dengan
peneliti
prinsip-prinsip
juga
menemukan
pelaksanaan
pelayanan
beberapapermasalahan di lapangan, salah
publik yang tepat dan sesuai dengan
satunya
Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang
adalah
mengenai
kurangnya
pengetahuan aparatur atau pegawai yang dapat
menggunakan
teknologi
prinsip - prinsip pelayanan publik tersebut.
alat
Berdasarkan deskripsi di atas, maka
pembuatan e-KTP. Jumlah pegawai yang
peneliti
mengangkat
judul
”Kualitas
dapat menggunakan alat e-KTP hanya
Pelayanan Administrasi Pembuatan Kartu
berjumlah 2 orang, sehingga petugas harus
Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di 3
Agustinus Prasti Adhi Kusuma, NIM. E42011045 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerja Sama Universitas Tanjungpura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan
Nanga
Tayap
Kabupaten
b)
Ketapang” sebagai judul penelitian.
Untuk mendeskripsikan kehandalan (Reliability)
petugas
menggunakan
alat
bantu
dalam
proses pelayanan di kantor camat
2. Fokus penelitian: Dalam melakukan penelitian perlu memfokuskan penelitian agar penelitian ini
Kecamatan Nanga Tayap. c)
Untuk mendeskripsikan ketanggapan
dapat dilakukan dengan baik dan terarah
(Responsiveness)
sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
melakukan
Penelitian ini difokuskan pada kualitas
Kantor
pelayanan administrasi pembuatan e-KTP
Tayap.
Kecamatan
dalam
Nanga
Tayap
melalui
mencapai
4
indikator
untuk
kualitas
pelayanan
yang baik, yaitu Tangibel,
Reliability, Resvonsiveness dan Assurance.
d)
Untuk
petugas
proses
Camat
pelayanan
Kecamtan
mendeskripsikan
(Assurance)
dalam
Nanga
jaminan
pelayanan
pelanggan/masyarakat
di
kepada di
Kantor
Camat Kecamatan Nanga Tayap.
Peneliti hanya memfokuskan kepada 4 indikator ini karena disesuaikan dengan identifikasi
masalah
yang
sudah
dipaparkan.
5. Manfaat Penelitian : Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : a) Manfaat Teoritis 1) Dapat menambah temuan dan
3. Rumusan Permasalahan : Berdasarkan latar belakang dan
memberikan
sumbangan
pembahasan masalah yang ada, maka
pemikiran di bidang akademik
rumusan masalah penelitian adalah sebagai
mengenai
berikut: Bagaimana kualitas pelayanan
publik
administrasi
di
tugas pemerintahan di kantor
Kebupaten
Camat Kecamatan Nanga Tayap
Kecamatan
pembuatan Nanga
e-KTP
Tayap
Ketapang?
kualitas
dalam
pelayanan
melakksanakan
sehingga dapat dijadikan suatu ilmu pengetahuan agar dapat menambah
4. Tujuan Penelitian : Tujuan penelitian ini adalah : a)
wawasan
dan
intelektual sehingga digunakan
Untuk mendeskripsikan perwujudan
dan diterapkan di masa yang akan
(Tangibel) dalam pelaksanaan proses
datang.
pelayanan
di
kantor
camat
Kecamatan Nanga Tayap. 4
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
2) Hasil dari penelitian ini dapat menjadi
bahan
rujukan
bagi
peneliti berikutnya.
fungsi
administrasi
menurut
3) Hasil dari penelitian ini dapat menjadibahan
masyarakat merupakan salah satu tugas dan
bacaan
Lukman
negara.
Sedangkan
(dalam
Sinambela,
2008:5) pelayanan diartikan sebagai suatu
dan
kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi
referensi bagi peneliti maupun
dalam interaksi langsung antar seseorang
pihak
yang
mengkaji
dengan orang lain atau mesin secara fisik
Penyelenggaraan
Pelayanan
dan menyediakan kepuasan pelanggan.
Publik.
Pengertian
b) Manfaat Praktis
ini
merujuk
pada
adanya
hubungan yang terjadi antara satu pihak
Dapat memberikan masukan dan
sebagai penyedia layanan dan pihak lain
sumbangan saran kepada instansi
sebagai pelanggan.
pemerintahan khususnya di kantor camat
kecamatan Nanga Tayap
Kabupaten
Ketapang
untuk
Berdasarkan kedua konsep pelayanan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan merupakan suatu aktivitas yang
dijadikan bahan pertimbangan oleh
mnghasilkan
pimpinan agar lebih meningkatkan
antara satu pihak atau lebih dengan pihak
kualitas pelayanan kerja kepada
lainnya. Hubungan dan interkasi tesebut
pegawai
sehingga
bertujuan agar terciptanya kepuasan kepada
terciptanya kualitas kerja yang lebih
salah satu pihak yaitu mayarakat yang
efektif dari sebelumnya dan dapat
berperan sebagai pelanggan. Dalam hal ini,
menambah bahan bacaan di bidang
pihak yang memberikan pelayanan adalah
ilmu pengetahuan.
pemerintah dan pihak pengguna layanan
kecamatan
hubungan
serta
interaksi
atau pelanggan sebagai masyarakat. Administrasi diartikan oleh Trecker B. KERANGKA
TEORI
DAN
(dalam Keban 2008:2) merupakan suatu yang dinamis dan berkelanjutan, yang
METODOLOGI
digerakkan dalam rangka mencapai tujuan 1.
dengan cara memanfaatkan secara bersama
Kerangka Teori Menurut Sedarmayanti (2009:243)
pelayanan
berarti
suatu
jasa
yang
orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama. Lebih lanjut ia menambahkan
dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala
bahwa
bidang. Lebih lanjut ia menambahkan
pengorganisasaian
bahwa
kegiatan
pelayanan
kegiatan dan
perencanaan, kepemimpinan
kepada 5
Agustinus Prasti Adhi Kusuma, NIM. E42011045 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerja Sama Universitas Tanjungpura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
secara implisit termasuk kedalam definisi
(melayani)
tersebut.
masyarakat yang mempunyai kepentingan
Menurut Atmosudirjo (dalam Syafiie 2003:4)
administrasi
merupakan
suatu
keperluan
orang
atau
pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu
Menurut Deprtemen Dalam Negeri
di dalam masyarakat modern. Eksistensi
(dalam
adminstrasi ini berkaitan dengan organisasi.
pelayanan publik merupakan pelayanan
Jadi, barangsiapa yang hendak mengetahui
umum, dan definisi pelayanan umum
adanya administrasi dalam masyarakat ia
adalah suatu proses bantuan kepada orang
harus
lain
mencari
terlebih
dahulu
suatu
Hardiansyah
dengan
2011:12)
car-cara
organisasi yang masih hidup, di situ
memerlukan
kepekaan
terdapat administrasi.
interpersonal
tercipta
Selanjutnya menurut Siagian (dalam Syafiie
2009:5)
tertentu dan
yang
hubungan
kepuasan
Sedangkan
dan
menurut
bahwa
Sedarmayanti (2009:244) pelayanan umum
administrasi merupakan keseluruhan proses
adalah kegiatan yang dilakukan seseorang
pelaksanaan dari keputusan yang telah
atau kelompok orang dengan landaasn
diambil,
faktor materil melalui sistem, prosedur dan
dan
menyatakan
keberhasilan.
bahwa
pelaksanaan
itu
pada
umumnya dilakukan oleh 2 orang manusia
metodetertentu
atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah
memenuhi kepentingan orang lain sesuai
ditentukan. Sedangkan menurut The Liang
dengan haknya.
Gie (dalam Syafiee 2009:4) administrasi adalah
segenap
rangkaian
kegiatan
dalam
Menurut
rangka
Surjadi
penyelenggaraan
usaha
(2009:11)
pelayanan
publik
penataan terhadap pekerjaan pokok yang
merupakan upaya negara untuk memenuhi
dilakukan oleh sekelompok orang dalam
kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap
kerja sama mencapai tujuan tertentu.
warga negara atas barang, jasa, dan
Menurut
Anwar,
dkk
(2010:1)
pelayanan administrasi yang disediakan
pelayanan publik adalah sebuah pelayanan
oleh
yan
Sedangkan menurut Subarsono seperti yang
diberikan
kepada
publik
oleh
penyelenggara
dikutip
publik. Pelayanan ini berhasil manakala
pelayanan publik didefinisikan sebagai
pemerintah
serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh
pelayanan
Dwiyanto
publik.
pemerintah baik berupa barang atau jasa
memberikan
oleh
pelayanan
publik
untuk
(2005:141)
terbaiknya kepada masyarakat. Sementara
birokrasi
memenuhi
menurut Sinambela (2011:5) pelayanan
kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang
publik diartikan sebagai pemberi layanan
dimaksud disini adalah warga negara yang 6
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
membutuhkan pelayanan publik, seperti
diperhatikan bagi pelayanan publik agar
pembuatan KTP, akta kelahiran, akta nikah,
kualitas layanan dapat dicapai, antara lain
akta
1.
kematian,
sertifikat.
Berdasarkan
Tangibel (terjenah): seprti kemampuan
pemaparan yang dikemukakan di atas,
fisik,
maka pelayanan publik dapat didefinisikan
komunikasi material.
sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik
2.
peralatan
personil,
dan
Reliable (handal) yakni kemampuan
dalam bentuk barang publik maupun jasa
mambentuk pelayanan yang dijanjikan
publik yang pada prinsipnya menjadi
dengan tepat dan memiliki keajegan.
tanggung jawab dan dilaksanakan oleh
3.
Resvonsiveness (pertanggungjawaban)
instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan
yakni rasa tanggung jawab terhadap
di lingkungan Badan Usaha Milik Negara
mutu pelayanan.
atau Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka
upaya
masyarakat
pemenuhan
maupun
pelaksanaan
kebutuhan
dalam
ketentuan
peraturan
Assurance
(jaminan)
yakni
pengetahuan, perilaku dan kemampuan
rangka
perundang-undangan. Secara
4.
pegawai. 5.
Emphaty (empati) yakni perhatian perorangan pada pelanggan.
operasional,
pelayanan
menurut
Zaithaml
(Hardiansyah
publik yang diberikan kepada masyarakat
2011:46) kualitas pelayanan dapat diukur
dapat dibedakan dalam dua kelompok besar
dari 5 dimensi yaitu Tangiabel, (berwujud),
yaitu; pertama, pelayanan publik yang
Reliability (kehandalan), Responsiveness
diberikan
(ketanggapan), Assurance (jaminan), dan
tanpa
memperhatikan
orang
perseorangan, tetapi keperluan masyarakat
Empathy
secara umum yang meliputi penyediaan
meemiliki indikator sebagai berikut:
sarana
1. Dimensi Tangibel (berwujud) memiliki
dan
penyediaan pembangunan
prasarana
transportasi,
pusat-pusat
kesehatan,
lembaga-lembaga
(empati).
indikator
Masing
–
masing
yaitu:Penampilan
petugas/aparatur
dalam
melyani
pendidikan, pemeliharaan keamanan, dan
pelanggan,Kenyamanan
lain sebagainya; kedua, pelayanan yang
melakukan
diberikan secara orang perseorangan yang
dalam proses pelayanan, Kedisiplinan
meliputi kartu penduduk dan surat-surat
petugas/apratur
lainnya(Sumaryadi, 2010:70-71).
pelayanan, Kemudahan akses pelanggan
Menuut Widiodo (dalam M. Khoirol Anwar, dkk, 2010:6) tentang prinsip yang
dalam
pelayanan,
dalam
tempat Kemudahan
melakukan
permohonan
pelayanan,
Pengunaan alat bantu dalam pelayanan
7 Agustinus Prasti Adhi Kusuma, NIM. E42011045 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerja Sama Universitas Tanjungpura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
2. Dimensi Reliability (kehandalan) terdiri atas
indikator:Kecermatan
melayani dengan tidak diskriminatif (membeda
–
dalam melayani pelanggan, Memiliki
melayani
dan
standar
pelanggan
pelayanan
Kemampuan
petugas
yang
petugas/aparatur
jelas,
bedakan)
,
Petugas
menghargai
setiap
dalam
menggunakan alat bantu dalam proses
2.
Metode Penelitian
pelayanan, Keahlian petugas dalam
Adapun
jenis
penelitian
yang
menggunakan alat bantu dalam proses
digunakan dalam penelitian ini adalah
pelayanan
deskrptif kualitatif. Pengertian Penelitian
3. Dimensi Responsiveness(ketanggapan)
kualitatif adalah adalah metode penelitian
terdiri atas indikator yakni:Merspon
yang
setiap pelanggan/pemohon yang ingin
postpositivisme
mendapatkan
meneliti pada kondisi obyek yang alamiah,
pelayanan,
berlandaskan yang
filsafat
digunakan
untuk
Petugas/aparatur melakuan pelayanan
(sebagai
dengan
Petugas/aparatur
dimana peneliti adalah sebagai instrument
melakukan pelayanan dengan tepat,
kunci, teknik pengumpulan data dilakukan
Petugas/aparatur melakukan pelayanan
secara triangulasi (gabungan), analisis data
dengan
bersifat induk/kualitatif, dan hasil penelitian
cepat,
cermat,
Petugas/aparatur
lawannya
pada
melakukan pelayanan denagn waktu
kualitatif
yang tepat, Semua keluhan pelanggan
daripada generalisasi (Sugiyono 2012:9).
direspon.
indikator:Petugas
menekankan
makna
Berdasarkan perlunya pengamatan
4. Dimensi Assurance (jaminan) terdiri atas
lebih
adalah eksperimen)
memberikan
yang mendalam terhadap permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, maka
jaminan tepat waktu dalam pelayanan,
peneliti
Petugas memberikan jaminan biaya
deskriptif.
dalam pelayanan, Petugas memberikan
(2009:26) penelitian yang bersifat deskriptif
jaminan legalitas dalam pelayanan,
bertujuan untuk menggambarkan secara
Petugas memberikan jaminan kepastian
tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala
biaya dalam pelayanan
atau ha-hal yang khusus dalam masyarakat.
5. Dimensi Empathy (empati) terdiri atas indikator:Mendahulukan
kepentingan
memilih
metode
Menurut
Teknik menggunakan
Rianse
penelitian dan
Abdi
Pengumpulan teknik
Data
wawancara,
pemohon/pelanggan, Petugas melayani
dokumentasi, dan observasi. Ketiga teknik
dengan sikap ramah, Petugas melayani
tersebut
dengan sikap sopan santun, Petugas
mendapatkan
digunakan data
agar primer
peneliti dan
data 8
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
sekunder,menjaring data dan informasi dari
kebutuhan dan harapan bagi masyarakat
informan
yang mendapatkan pelayanan.
tentang
hal-hal
hubungannya
yang
dengan
erat
masalah
penelitian,memperoleh data atau informasi
2. Pembahasan
yang
a. Tangible (perwujudan)
diperlukan
dengan
cara
mengumpulkan dokumen atau rekaman
Dalam
pelaksanaan pembuatan
pelayanan
yang dapat berupa dokumen pribadi atau
administrasi
e-KTP
yang
dokumen resmi, foto-foto atau gambar.
dilakukan di Kecamatan Nanga Tayap,
Peneliti menggunakan teknik analisa
pada dimensi ini fasilitas fisik berupa
data dalam Sugiyono (2014:92). Yang
sarana dan prasarana dalam pelayanan
terdiri atas tiga alur kegiatan yaitu Reduksi
merupakan hal yang penting. Pelayanan
data,
akanmenjadi lebih baik apabila didukung
Penyajian
data
dan
Penarikan
kesimpulan. Selanjutnya teknik keabsahan
dengan
sarana
dan
prasarana
yang
data yang digunakan oleh peneliti adalah
memadai. Berdasarkan pengamatan penliti
triangulasi teknik dan triangulasi sumber.
di lapangan, alat perekeman e-KTP sudah tersedia di kantor namun pernah mengalmi kerusakan server pengiriman data rekaman,
C. HASIL
PENELITIAN
DAN
sehingga
mengakibatkan
penundaan
sementara pelayanan pembuatan e-KTP.
PEMBAHASAN
Selain
itu
berdasakan
hasil
pengamatan peneliti di lapangan, dalam
1. Hasil Penelitian Secara umum proses pelayanan
berpenampilan, petugas/ aparatur
yang
administrasi pembuatan e-KTP di Kantor
melayani pembuatan e-KTP di kantor camat
Camat
belum
Nanga Tayap belum memenuhi standar
memenuhi standar pelayanan yang baik.
pelayanan. Ini disebabkan oleh penampilan
Masalah pelayanan ini berdasarkan hasil
petugas/aparatur yang memakai baju kaos
uraian dari latar belakang penelitian dan
bebas akibat kepanasan sehingga tidak
kondisi yang terjadi mengenai pelayanan di
menggunakan
Kantor
seragam pegawai dikarenakan gerah atau
Nanga
Camat
Tayap
Nanga
masih
Tayap.
Dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat, aparatur pemerintah diharapkan mampu
ataupun
melepas
baju
seragam mereka basah akibat keringat. Peneliti
juga
melihat
bahwa
memenuhi standar pelayanan yang baik.
kenyamanan ruangan tempat melaksanakan
Pelayanan dapat dikatakan berkualitas atau
kegiatan belum cukup baik. Ini dikarenakan
baik jika pelayanan tersebut bisa memenuhi
ruangan yang kurang rapi dan bersih serta 9
Agustinus Prasti Adhi Kusuma, NIM. E42011045 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerja Sama Universitas Tanjungpura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
fasilitas yang kurang memadai seperti
Berdasarkan dari hasil wawancara
ruangan yang berdebu dan kursi di ruang
peneliti, dapat dijelaskan bahwa untuk
tunggu masih minim. Hal ini tentu sangat
kecermatan petugas melayanai masyarakat
mengganggu kenyamanan bagi masyarakat
dalam pembuatan e-KTP sudah cukup
yang
bagus. Ini dapat dilihat bahwa petugas yang
datang
perekaman,
untuk
tempat
sangat teliti dalam memeriksa nama, tempat
mengganggu
tinggal, tempat dan tanggal lahir agar tidak
kenyamanan selama proses pelayanan e-
salah serta berbeda dengan yang tertera di
KTP.
Kartu Keluarga atau dokumen lainnya.
b. Reliability (kehandalan)
c. Resvonsiveness (Ketanggapan)
penyimpanan
karena
melakukakan
kekurangan
beras
Berdasarkan
ini
di
Berdasrkan hasil penelitian peneliti
beberapa
dilapangan, dapat dilihat bahwa ketika
kekurangan dalam memberikan pelayanan
masyarakat datang ke kantor Camat Nanga
pada dimensi reliability, ini dikarenakan
Tayap
tidak jelasnya ketentuan pelayanan yang
dalalm pembuatan e-KTP, petugas dengan
dilakukan oleh pegawai dalam memberikan
baik merespon dan langsung melayani
antrian
kepada
masyarakat. Salah satu contoh juga terlihat
masyarakat, ini dikarenakan kurangnya
ketika peneliti datang kekantor camat
koordinasi antara pegawai dengan aparatur
Nanga Tayap umtuk melakukan penelitian,
desa sehingga pihak kantor Kecamatan
disana petugas langsung menyapa dan
Nanga Tayap dalam melakukan pelayanan
menanyakan ada keperluan apa.
lapangan,
dengan
hasil
masih
terdapat
pembuatan
standar
penelitian
e-KTP
yang
jelas
kepada
masyarakat masih mengalami masalah. Selain itu, umber daya manusaia
untuk
mendapatkan
Selanjutnya
pelayanan
adalah
melakuakan
pelayanan
berdasarkan
pengamatan
petugas
dengan di
cepat,
lapangan,
atau pegawai yang kurang juga dapat
peneliti melihat bahwa pelayanan yang
menghambat
dalam
diberikan petugas sebenarnya tidak terlalu
pembuatan e-KTP. Namun hal ini masih
cepat, namun sudah memenuhi standar
dapat diatasi, dengan diambil alih oleh
pelayanan yang cukup baik.Petugas disana
pegawai lainnya yang sedikit paham dengan
sudah
alat perekman e-KTP.Walaupun demikian,
maksimal untuk memperoleh pelayanan
hal ini tetap menyebabkan masalah dalam
yang cepat, namun ada beberapa masalah
melakukan pelayanan e-KTP dengan waktu
yang terkadang menghambat seperti sidik
yang tepat.
jari seseorang yang basah maka alat
proses
pelayanan
melayani
masyarakat
dengan
10
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
perekaman sidik jari itu tidak mampu
dan pegawai harus membiasakan untuk
membacanya.
beriskap sopan dan ramah.
Selanjutnya melayani
adalah
masyarakat
berdasarkan lapangan,
dengan
pengamatan tingkat
petugas cermat,
peneliti
kecermatan
di
petugas
Selain
kesopanan,
dimensi
Assurance terkait kualitas pelayanan adalah pelayanan
yang
dapat
legalitasnya.Dalam
dipercaya
pembuatan
e-KTP,
dalam melayani e-KTP sudah cukup baik.
harus ada jaminan dan dasar hukum yang
Ini bisa dilihat dari tidak adanya nama,
jelas mengenai penerapan e-KTP.e-KTP
tempat tanggal lahir yang salah dalam
sesungguhnya memiliki kekuatan hukum
proses pembuatan e-KTP.
yang jelas, dan ini artinya dapat dipercaya
Berdasarkan penelitian dilapangan,
oleh masyarakat secara umum. Hal ini juga
peneliti melihat bahwa belum adanya
dapat dilihat bahwa e-KTP ini dikeluarkan
sarana atau fasilitas untuk menyampaikan
untuk identitas tunggal Warga Negara
keluhan seperti kotak saran di kantor camat
Indonesia yang berlaku di seluruh wilayah
Nanga Tayap meunujukan bahwa belum
Indonesia.Ini artinya tidak ada hal yang
memenuhinya
yang
diragukan lagi mengenai kepemilikan e-
diharapkan masyarakat. Karena saran dan
KTP karena sudah berlaku dan wajib bagi
keluhan
Warga Negara Indonesia.
standar
masyarakat
pelayanan
akan
membangun
kualitas pelayanan di kantor camat Nanga Tayap maenjadi lebih baik.
Selain jaminan legalitasnya, e-KTP yang didapat oleh masyarakat memiliki dasar hukum yang jelas dan jaminan lain eKTP ini adalah keabsahan yang tidak
d. Assurance (jaminan) Dari dilapangan, pelayanan pegawai pembuatan
pengamatan dimensi adalah
dalam e-KTP
peneliti
keliru. Keabsahan yang dimaksud adalah
dalam
proses pembuatan e-KTP yang nanti akan
assurance
kesopanan.Kesopanan melakukan sudah
dikeluarkan tidak keliru dan akurat.
pelayanan cukup
baik
Selain
legalitas
dan
jaminan
kepercayaan, dimensi Assurance terkait
dimana pegawai dalam melayanai terlihat
kualitas
pelayanan
sudah sopan, ramah dan menghormati
kepastian waktu pelayanan yang jelas.
masyarakat yang mengurus pembuatan e-
Jaminan
KTP.Pegawai dengan sopan menghadapi
Nanga
masyarakat yang datang untuk membuat e-
kejelasan mengenai jaminan selesainya e-
KTP, kesopanan pegawai sangatlah penting
KTP karena tidak adanya kejelasan waktu
waktu Tayap
memiliki
pelayanan, masih
belum
jaminan
kecamatan memiliki
dari pusat mengenai selesainya e-KTP 11 Agustinus Prasti Adhi Kusuma, NIM. E42011045 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerja Sama Universitas Tanjungpura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
masyarakat yang merekam, dan pihak
2. Pada dimensi Reliability (kehandalan)
kecamatan yang terkesan sepihak hanya
di Kantor Camat Nanga Tayap dalam
melaksanakan proses perekaman e-KTP
proses pelayanan pembuatan e-KTP
saja
sudah cukup baik, namun masih ada
dan
tidak
ada
inisiatif
untuk
berkoordinasi dengan pihak pusat mengenai
beberapa
kekurangan
jadinya sebuah e-KTP. Masalah kejelasan
dibenahi
oleh
waktu ini tentu sudah bertentangan dengan
Beberapa kekurangan tersebut meliputi:
Undang-Undang Nomor24 Tahun 2013
pelayanan pembuatan e-KTP yang tidak
tentang
sesuai
Administrasi
Kependudukan,
dengan
yang
pihak
harus
kecamatan.
ketentuan
sehingga
dimana paling lambat proses pmbuatan e-
pelayanan menjadi tidak jelas dan masih
KTP itu selesai adalah 14 (empat belas) hari
belum memuaskan.
setelah pembuatan.
3. Pelayanan administrasi pembuatan eKTP di Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang untuk dimensi Responsiveness (ketanggapan) sudah
D. KESIMPULAN DAN SARAN
cukup
dimana
ketanggapan
petugas dalam melakukan pelayanan
a) Kesimpulan Berdasarkan pada pembahasan bab sebelumnya,
baik
maka
penulis
dapat
dilapangan
sudah
berjalan
dengan
semestinya. Tetapi masih ada beberapa
memberikan kesimpulan sebagai berikut:
masalah diluar proses pelayanan di
1. Pelayanan adminitrasi pembuatan e-
kantor camat Nanga Tayap seperti
KTP di Kecamatan Nanga Tayap
sarana untuk menyampaikan saran atau
Kabupaten Ketapang untuk dimensi
aspirasi dari masyarakat belum tersedia
Tangible (berwujud) secara keseluruhan
di
masih belum memenuhi standar. Ini
sehingga
disebebkan oleh penampilan petugas
masyarakat tidak dapat direspon dengan
dalam melayani pelanggan yang masih
baik.
Kantor
Camat semua
Nanga keluhan
Tayap, dari
belum rapi, rusaknya fasilitas alat
4. Pelayanan administrasi pembuatan e-
perekaman e-KTP, kenyamanan tempat
KTP di Kecamatan Nanga Tayap
dalam melaksanakan pelayanan yang
Kabupaten Ketapang untuk dimensi
belum
seperti
Assurence (jaminan) secara keseluruhan
ruangan yang panas dan kurang bersih
sudah berjalan dengan cukup baik.
serta tempat perekaman e-KTP yang
Pelaksanaan
belum rapi.
memenuhi standar pelayanan yang baik
memenuhi
standar
pelayanan
sudah
12
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
dimana
petugas
dalam
melayani
ketentuan waktu perekaman e-KTP
pelanggan sudah sopan dan dapat
dengan cara meningkatkan koordinasi
dipercaya, e-KTP yang dibuat oleh
antara pegawai dengan aparatur desa,
pihak
sehingga pelayanan yang diberikan
Kecamatan
Nanga
Tayap
mempunyai dasar hukum yang jelas dan
kepada
sudah
sesuai dengan satandar pelayanan yang
banyak
Namun
masyarakat
masih
ada
percaya.
kekurangan
mengenai jaminan ketepatan waktu
masyarakat
berjalan
jelas. 3. Responsiveness (ketanggapan)
pelayanan selesainya pembuatan e-KTP
Untuk
yang masih belum memiliki kejelasan.
ketanggapan
meningkatkan
pelayanan
respon
atau
dalam
memberikan
kepada
masyarakat,
Kecamatan Nanga Tayap sebaiknya
b) Saran Berdasarkan peneliti
dapat
lakukan
pembahasan pada
bagian
yang
mengelola pengaduan atau saran dari
bab
masyarakat dengan baik, yakni dengan
sebelumnya, peneliti akan memberikan
menyediakan
masukan kepada pihak Kecamatan Nanga
aspirasi/ keluhan masyarakat seperti
Tayap Kabupaten Ketapang agar dapat
pengadaan
memberikan perubahan ke arah yang lebih
demikian diharapkan pelayanan yang
baik
diberikan
dalam
melaksanakan
pelayanan
wadah
kotak
penampung
saran.
akan
dapat
kebutuhan,
1. Tangible (berwujud)
masyarakat, yang nanti akan menjadi
tertinggi
pada
kantor
bahan
dan
menjawab
administrasi pembuatan e-KTP:
Pemimpin
saran
Dengan
evaluasi
kritik
mengenai
dari
kualitas
Kecamatan Nanga Tayap dalam hal ini
pelayanan di Kecamatan Nanga Tayap
adalah Camat untuk dapat menambah
menjadi lebih baik.
sarana dan prasarana yang belum ada
4. Assurance (jaminan)
seperti genset, membeli kipas angin
Untuk jaminan pelayanan e-KTP di
pada bagian ruang perekaman e-KTP,
Kecamatan Nanga Tayap, diharapkan
menambah lemari penyimpanan berkas-
pihak Kecamatan bisa berkomunikasi
berkas
langsung atau berkoordinasi dengan
dokumen
dan
mengelola
kebersihan disekitar ruangan.
dinas atau instansi terkait lainnya,
2. Reliability (kehandalan) Meningkatkan
kehandalan
mengenai kepastian penyelesian proses petugas
dalam melaksanakan dan memberikan kejelasan
pelayanan
jadi
sebuah
kesepahaman
e-KTP
agar
kepastian
ada waktu
mengenai 13
Agustinus Prasti Adhi Kusuma, NIM. E42011045 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerja Sama Universitas Tanjungpura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
penyelesaian poses jadinya sebuah eKTP.
_______. 2008. Reformasi Pelayanan Publik Teori Kebijakan dan Inplementasi. Jakarta: Bumi Aksara. _______. 2009. Sistem Administrasi Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
E. REFERENSI
1.
Buku-Buku:
Hardiansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media. Keban, Yeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media. Khoirul Anwar, M, dkk. 2010. Menuju Pelayanan Prima, Konsep dan Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Malang: Program Sekolah Demokrasi bekerja sama dengan Averroes Press. Lexy j., Moeloeng. 2010. Metode Penelitian Kulitatif.Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Rusli, H Budiman. 2013. Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif. Bandung: Hakim Publishing Santosa, Pandji. 2008. Administrasi Publik : Teori dan Aplikasi GoodGovernance. Bandung: Refika Aditama. Sedarmayanti. 2009. Reformasi Adminstrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik). Bandung: Refika Aditama. Sinambela, Lijan Poltak. 2006. Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan, dan Implementasi). Jakarta: Bumi Aksara.
Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. _______. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. _______. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. _______. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Sumaryadi, I Nyoman. 2010. Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan,Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia. Surjadi. 2010. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung. PT Refika Aditama. Syafiee, Inu Kencana. 2003. Sistem Administrasi Negara. Bandung: PT Bumi Aksara. ...........................................2009. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama. Tohardi, Ahmad. 2012. Diklat Kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif. Pontianak: Universitas Tanjungpura.
Subarsono, A.G. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakart: Pustaka Pelajar.
14
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
2.
Sumber dari Jurnal, Laporan dan Peraturan Perundang-undangan
Kemenpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelayanan Publik Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan Profil Kecamatan Nanga Tayap 2014 Kecamatan Nanga Tayap Dalam Angka 2014 Badan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang 2014
3.
Sumber Skripsi :
Marius Ramon Vikson (2013) “KualitasPelayananPembuatanKartuSur atKeteranganKelahiran Di Kantor DesaSebaraKecamatanParinduKabupate nSanggau”.Untan Pontianak. Andi Ni’mah Sulfiani (2012) “Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo”. UNHAS Makassar.
15 Agustinus Prasti Adhi Kusuma, NIM. E42011045 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerja Sama Universitas Tanjungpura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDA YAAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA Jalan A Yani Pontianak:, Kode Pos 78124 Homepage : http://jumalmahasiswa.fisip.untan.ac.id Email:
[email protected]
LEMBAR
PERNY ATAAN PERSETUJUAN
KARYA ILMIAH
UNTUK JURNAL
Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura,
UNGGAHIPUBLIKASI
ELEKTRONIK
MAHASISWA
yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama Lengkap
: Agustinus Prasti Adhi Kusuma
NIM I Periode lulus
: E420110451 2015
Fakultas I Jurusan
: FISIP I ILMU ADMINISTRASI
Email address IHP
: adhi
[email protected]/
082351906633
Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S 1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exlusive Royalti-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI ELEKTRONIK(e-KTP) DlKECAMATAN Beserta
perangkat
yang diperlukan
Pengelola
Jumal
berhak
pangkalan
data (database),
PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK NANGATAYAPKABUPATENKETAPANG
(bila ada). Dengan
menyimpan,
Hak Bebas
mengalih-medialformatkan,
mendistribusikannya,
Royalti
Non-Eksklusif
mengelolanya
dalam
dan menampilkan/mempublikasikannya
ini, bentuk
di internet
atau media lain:
c:::J fulltext
cs;z( content
artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.
Untuk kepentingan
akademis tanpa perIu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan
nama
saya sebagai penulisl pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia untuk menanggung
secara pribadi, tanpa melibatkan
bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Demikian pernyataan
.
pihak pengelola jumal,
hak cipta dalam karya saya ini.
.
ini saya buat dengan sebenarnya.
Mengetahuildisetujui Pengelola Jurnal Prodi IP
Dibuat di Pada Tanggal
: Pontianak : November 2015
~ (Agustinus Prasti Adhi Kusuma)
segala