KOPERASI SIMPAN PINJAM SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI PROPINSI JAWA TIMUR
Eni Wuryani Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya Email:
[email protected]
Abstrak Koperasi Simpan Pinjam memepunyai kegiatan menghimpun dana dari anggotanya kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan masyarakat. Koperasi simpan pinjam bisa sebagai sumber pembiayaan usaha bagi pelaku UMKM. Permasalahan pelaku UMKM yang tidak bankable dapat diatasi dengan menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam. Tujuan Koperasi dapat menyejahterakan anggota akan tercapai jika keperuntukkan dana pinjaman yang diberikan kepada pelaku UMKM memberikan manfaat bagi pengembangan usahanya. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur sebagai pelaku usaha memiliki arti penting, peran dan kedudukan sangat strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat yaitu ikut andil dalam penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan membangun karakter masyarakat melalui kewirausahaan. Kata Kunci: Koperasi Simpan Pinjam, Sumber Pembiayaan, UMKM PENDAHULUAN Pengertian koperasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, Koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Definisi ini sesuai dengan alasan berdirinya koperasi pada tahun 1896 yang berlandaskan atas dasar solidaritas, demokrasi, kemerdekaan, alturime (sikap memperhatikan orang lain selain kepentingan sendiri), keadilan, keadaan perekonomian negara dan peningkatan kesejahteraan. Di dalamnya terdapat nilai-nilai organisasi dan nilai etis yang merefleksikan budaya dasar masyarakat Indonesia. Nilai-nilai organisasi berupa tolongmenolong, tanggungjawab pribadi, demokratis, persamaan, keadilan, dan kesetiakawanan. Sedangkan nilai etis terdiri dari kejujuran, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain. Sektor koperasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan perekonomian. Koperasi sebagai wadah untuk menyejahterakan anggotanya, keberadaan koperasi sangatlah bermanfaat. Koperasi merupakan penggerak sektor riil yang sesungguhnya di Indonesia. Koperasi adalah wadah bagi rakyat yang tidak tersentuh kekuatan ekonomi besar untuk mengembangkan potensi dirinya. Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentuk dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan
bantuan baik berbentuk barang maupun pinjaman uang. Pendirian Koperasi. Pendirian koperasi cukup sederhana yaitu cukup dengan 20 orang yang membuat kesepakatan dengan akte notaris, kemudian didaftarkan Dinas Koperasi setempat untuk mendapatkan pengesahannya. Keberadaan koperasi semakin diperkuat pula dengan dibentuknya Kementerian Negara Koperasi dan UKM yang salah satu tugasnya adalah mengembangkan koperasi menjadi lebih berdaya guna. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur telah berkomitmen untuk mengangkat perekonomian di Jawa Timur dengan membentuk Koperasi Wanita di setiap desa/kelurahan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. Program pembentukan Koperasi Wanita di setiap desa/kelurahan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk memanfaatkan potensi wanita dan mendorong peran wanita dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga. Koperasi wanita merupakan koperasi berjenis usaha simpan pinjam. Koperasi Simpan Pinjam menghimpun dana dari anggotanya kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan masyarakat. Anggota Koperasi Wanita beranggotakan pelaku-pelaku usaha UMKM. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur sebagai pelaku usaha memiliki arti penting, peran dan kedudukan sangat strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat yaitu ikut andil dalam penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan membangun karakter masyarakat melalui kewirausahaan. UMKM sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di Jawa Timur perlu diberdayakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan dan pengembangan usaha yang seluas-luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan dan peran UMKM dalam memajukan perekonomian di Jawa Timur. Jumlah UMKM di Jawa Timur sejumlah 4.211.541 unit, sebanyak 85,13% diantaranya adalah Usaha Mikro dengan omzet per tahun tidak lebih dari 300 juta rupiah, dari jumlah UMKM tersebut sebanyak 30 persen usahanya feasible dan bankable, sedangkan 70 persen usahanya feasible tetapi tidak bankable. Kinerja UMKM dipresentasikan dengan indicator nilai tambah dalam pembentukan PDRB di Jawa Timur cukup besar lebih dari 54 persen, UMKM terbukti sebagai jaring pengaman saat krisis ekonomi. Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah selama ini diakui berbagai pihak cukup besar dalam perekonomian nasional, baik ditinjau dari segi jumlah usaha maupun dari segi penciptaan lapangan kerja. Beberapa peran strategis UMKM menurut Bank Indonesia antara lain: (a) jumlahnya yang sangat besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi; (b) menyerap banyak tenaga kerja dan setiap investasi menciptakan lebih banyak kesempatan kerja; (c) memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau. Secara Nasional kontribusi UMKM pada Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 54,5% dari total PDB Nasional, dengan rincian usaha mikro dan kecil menyumbang sebesar 39,7% dan usaha menengah berkontribusi sebesar 14,8%. Jumlah UMKM di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 49 juta atau sekitar 99,9 % dari unit usaha di Indonesia, dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 97,33% atau sekitar 79 juta tenaga kerja. Rinciannya adalah 70,3 juta tenaga kerja untuk usaha mikro dan kecil serta penyerapan tenaga kerja untuk usaha menegah sebanyak 8,7 juta tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM merupakan sarana tepat untuk menciptakan pemerataan dan keadilan ekonomi. (BPS, 2009). UMKM bisa menunjukkan ketahanannya menghadapi gejolak makro dalam masa krisis, hal ini terjadi karena efek finansial tidak menimbulkan dampak besar seperti dialami industri besar. Disamping keunggulan positif sektor UMKM, tidak dipungkiri masih banyak kendala dan permasalahan yang dihadapi. Kondisi
ini membutuhkan komitmen semua pihak untuk terus menerus memberdayakannya. Hal ini dilakukan mengingat sektor UMKM ini memiliki nilai strategis karena sangat terkait dengan masalah pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Ini artinya apabila aktifitas ekonomi dari UMKM ini bisa digerakkan, maka roda perekonomian rakyat akan berjalan, usaha yang dikelola akan berkembang sehingga pada akhirnya akan memberikan dampak positif dalam ikut serta dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, termasuk menumbuhkan wirausahawirausaha baru. Besarnya peran UMKM ini mengindikasikan bahwa UMKM merupakan sektor usaha dominan dalam menyerap tenaga kerja sehingga membantu memecahkan masalah pengangguran dan pemerataan distribusi pendapatan. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); milik Warga Negara Indonesia; berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar; serta berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. Usaha kecil dan menengah memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia ditinjau dari segi jumlah usaha serta penciptaan lapangan kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2006) diketahui bahwa UKM menyerap tenaga kerja sebanyak 77.678.498 orang atau 96,77% dari total angkatan kerja, jumlah ini meningkat 2,9% dibandingkan jumlah penyerapan tenaga kerja tahun 2004 sebanyak 75.490.523 orang. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur sebagai pelaku usaha memiliki arti penting, peran dan kedudukan sangat strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat yaitu ikut andil dalam penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan membangun karakter masyarakat melalui kewirausahaan. UMKM sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di Jawa Timur perlu diberdayakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan dan pengembangan usaha yang seluas-luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan dan peran UMKM dalam memajukan perekonomian Kabupaten Mojokerto di Jawa Timur. Jumlah UMKM di Jawa Timur sejumlah 4.211.541 unit, sebanyak 85,13% diantaranya adalah Usaha Mikro dengan omzet per tahun tidak lebih dari 300 juta rupiah, dari jumlah UMKM tersebut sebanyak 30 persen usahanya feasible dan bankable, sedangkan 70 persen usahanya feasible tetapi tidak bankable. Kinerja UMKM dipresentasikan dengan indicator nilai tambah dalam pembentukan PDRB di Jawa Timur cukup besar lebih dari 54 persen, UMKM terbukti sebagai jaring pengaman saat krisis ekonomi. Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah selama ini diakui berbagai pihak cukup besar dalam perekonomian nasional, baik ditinjau dari segi jumlah usaha maupun dari segi penciptaan lapangan kerja. Beberapa peran strategis UMKM menurut Bank Indonesia antara lain: (a) jumlahnya yang sangat besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi; (b) menyerap banyak tenaga kerja dan setiap investasi menciptakan lebih banyak kesempatan kerja; (c) memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau. Secara Nasional kontribusi UMKM pada Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 54,5% dari total PDB Nasional, dengan rincian usaha mikro dan kecil menyumbang sebesar 39,7% dan usaha menengah berkontribusi sebesar 14,8%. Jumlah UMKM di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 49 juta atau sekitar 99,9 % dari
unit usaha di Indonesia, dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 97,33% atau sekitar 79 juta tenaga kerja. Rinciannya adalah 70,3 juta tenaga kerja untuk usaha mikro dan kecil serta penyerapan tenaga kerja untuk usaha menegah sebanyak 8,7 juta tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM merupakan sarana tepat untuk menciptakan pemerataan dan keadilan ekonomi. (BPS, 2009). UMKM bisa menunjukkan ketahanannya menghadapi gejolak makro dalam masa krisis, hal ini terjadi karena efek finansial tidak menimbulkan dampak besar seperti dialami industri besar. Keunggulan positif sektor UMKM, tidak dipungkiri masih banyak kendala dan permasalahan yang dihadapi. Kondisi ini membutuhkan komitmen semua pihak untuk terus menerus memberdayakannya. Hal ini dilakukan mengingat sektor UMKM ini memiliki nilai strategis karena sangat terkait dengan masalah pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Ini artinya apabila aktifitas ekonomi dari UMKM ini bisa digerakkan, maka roda perekonomian rakyat akan berjalan, usaha yang dikelola akan berkembang sehingga pada akhirnya akan memberikan dampak positif dalam ikut serta dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, termasuk menumbuhkan wirausaha-wirausaha baru. KAJIAN PUSTAKA Koperasi Simpan Pinjam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian telah diundangkan pada tanggal 30 Oktober 2012 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 yang dinilai tidak mampu lagi menjawab tantangan dan dinamika perubahan yang terjadi saat ini Masyarakat Koperasi di tanah air memang sudah cukup lama menanti hadirnya regulasi di bidang Perkoperasian ini, namun tidak bisa dipungkiri bahwa dengan diundangkannya UU No. 17 Tahun 2012 ini beberapa pihak mengkritisinya sebagai sesuatu yang dianggap mereduksi asas kegotongroyongan dan sarat dengan instrumen kapitalis. UU No 17 Tahun 2012 ini berisi 17 Bab dan 126 pasal. Esensi yang dapat dikemukakan dari UU ini antara lain sebagai berikut. 1) sebagai landasan hukum bagi pengembangan ekonomi kerakyatan dan demokrasi ekonomi, 2) mempertegas kedudukan koperasi sebagai badan hukum dan badan usaha, dan menekankan adanya pemisahan kekayaan anggota sebagai modal Koperasi, dan disertai penegasan adanya tanggungjawab terbatas dari anggota, 3) memberi ruang kreativitas bagi pengembangan modal koperasi, 4) mendorong koperasi sektor riil tumbuh berkembang yang memberi kemanfaatan nyata bagi anggota dan nonanggota, namun adanya upaya mempertegas pelayanan pada koperasi simpan pinjam (KSP) hanya kepada anggota, 5) pengawasan koperasi sektor riil dan pembentukan lembaga pengawasan KSP, 6) perlindungan terhadap KSP dengan pembentukan lembaga penjaminan KSP, dan 7) Dekopin (Dewan Koperasi Indonesia) sebagai wadah perjuangan Gerakan Koperasi dengan penguatan fungsi supervisi, advokasi, penyadaran masyarakat dalam berkoperasi, mendorong kerja sama antarkoperasi, juru bicara gerakan koperasi dan memajukan organisasi anggotanya. Perbadingan UU NO 25/1992 dan UU NO 17/2012 Perbedaan Undang-Undang No 17 Tahun 2012 dengan Undang-Undang No 25 tahun 1992 adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Perbandingan UU NO 25/1992 dan UU NO 17/2012 No URAIAN 1 Isi 2 Definisi
UU NO 25/1992 15 Bab 67 Pasal Koperasi sebagai Badan Usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi a. Simpanan Pokok (Simpanan Pokok dikembalikan saat keanggotaan berakhir) b. Simpanan Wajib. Jika terjadi defisit hasil usaha anggota tidak wajib menyetor tambahan Simpanan pokok atau wajibnya. a. Produsen b. Konsumen c. Pemasaran d. jasa e. Simpan Pinjam Koperasi boleh melaksanakan semua kegiatan usaha dalam bentuk unit usaha (serba usaha/multi purpose) 1. Harus dari anggota 2. Diangkat dan diberhentikan oleh rapat anggota
UU NO 17/2012 17 Bab 126 Pasal Koperasi Sebagai Badan Hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi a. Setoran Pokok (Setoran pokok tidak dapat dikembalikan) b. Sertifikat Modal Koperasi. Jika defisit hasil usaha, anggota wajib menyetor tambahan Sertifikat Modal Koperasi.
3
Modal Sendiri Koperasi
4
Jenis Koperasi
5
Pengurus
6
Pengawas
7
Penjamin Simpanan
8
Pengawasan KSP
Adhoc
9
Pembagian SHU
Tidak ada larangan bagi koperasi untuk Ada larangan membagikannya membagian surplus hasil usaha dari transaksi yang berasal dari nonanggota
1. Tidak berhak menetapkan penerimaan dan penolakan anggota baru 2. Tidak terkait dengan pencalonan pengurus dan pemberhentiannya Tidak ada
a. Produsen b. Konsumen c. Jasa d. Simpan Pinjam Satu Koperasi hanya satu jenis usaha (single purpose)
1. Boleh dari non anggota 2. Diangkat dan diberhentikan oleh rapat anggota atas usulan pengawas (dalam rapat anggota) 1. Menetapkan penerimaan dan penolakan anggota baru 2. Mengusulkan calon pengurus dan pemberhentian pengurus Dibentuk lembaga penjamin simpanan anggota koperasi simpan pinjam (LPS-KSP) Dibentuk lembaga pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (LP-KSP)
Mencermati substansi dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 ini, maka terdapat sejumlah hal yang baru dan berbeda dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, baik berupa norma pengaturan maupun istilah-istilah yang digunakan. Perbedaan ini diharapkan mampu memberikan jawaban dari permasalahan umum yang dihadapi koperasi saat ini. Undang-Undang No. 17 tahun 2012 ini sepenuhnya dijalankan, namun telah banyak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat maupun pelaku koperasi. Salah satu penyebabnya adalah minimnya sosialisasi berkaitan dengan subtansi dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 ini. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dituntut mengambil langkah strategis, yaitu
melakukan sosialisasi secara intensif untuk menyamakan persepsi dan antisipasi dari kemungkinan adanya bias tafsir dari gerakan koperasi dan masyarakat dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 ini. Menyiapkan dan segera menyelesaikan berbagai Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen) yang dimandatkan oleh UndangUndang Nomor 17 tahun 2012 ini merupakan suatu keniscayaan. Disamping itu, perlu juga diterbitkan berbagai edaran terkait dengan pelayanan terhadap koperasi dan masyarakat dalam masa peralihan dan belum tersedianya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang baru. Tujuan Koperasi Wanita atau pembentukan Usaha Simpan Pinjam pada Koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi, yang pada akhir periode kerja pencapaian tujuan tersebut harus dapat ditampilkan dalam laporan promosi ekonomi anggota, oleh karena itu tujuan yang sudah dirumuskan harus dapat diterjemahkan ke dalam ukuran kuantitatif dan dapat diukur dengan satuan uang. Standar Keanggotaan Usaha Simpan Pinjam (USP) meliputi: 1) Anggota Koperasi yang memiliki unit USP adalah pemilik sekaligus pengguna jasa, sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No. 351/KEP/M/XII/1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. 2) Program pendidikan anggota dan calon anggota Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota, Koperasi yang memiliki unit USP harus mempunyai program pendidikan anggota dan calon anggota dalam rangka meningkatkan pemahaman akan hak dan kewajiban anggotanya melalui: a) Program pendidikan kepada calon anggota yang merupakan salah satu prasyarat bagi seseorang yang akan menjadi anggota koperasi (untuk Koperasi Simpan Pinjam) dan/atau pendidikan kepada anggota yang akan memanfaatkan pelayanan jasa simpan pinjam (untuk Koperasi yang memiliki unit USP), dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota dan calon anggota mengenai konsep simpanan dan pinjaman pada Koperasi, manfaat berkoperasi dan hak serta kewajibannya sebagai anggota koperasi yang memanfaatkan pelayanan jasa simpan pinjam. b) Pendampingan kepada anggota yang memanfaatkan pelayanan simpan pinjam bagi kepentingan yang bersifat produktif, agar usaha produktifnya berjalan sesuai dengan rencana usaha yang telah disusun Standar status keanggotaan Koperasi Simpan Pinjam meliputi: 1) Untuk memperjelas status keanggotaan seseorang, Koperasi Wanita yang memiliki unit usaha simpan pinjam wajib memiliki prosedur standar pendaftaran anggota. 2) Calon anggota yang belum memenuhi standar pendaftaran anggota tidak dapat digolongkan sebagai anggota Koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam. 3) Calon anggota pada Koperasi yang memiliki USP paling lambat dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan harus menjadi anggota atau ditolak keanggotaannya. Standar Pendaftaran Anggota Koperasi Simpan Pinjam meliputi: 1) Koperasi yang memiliki USP harus memiliki ketentuan tertulis mengenai prosedur dan persyaratan bagi seseorang yang akan menjadi anggota dengan mengacu pada AD/ART Koperasi yang bersangkutan;
2) Seseorang yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur pendaftaran anggota yang telah ditetapkan oleh Koperasi yang memiliki USP, orang tersebut dapat digolongkan sebagai anggota pada Koperasi yang memiliki USP yang bersangkutan. Standar Perlakuan kepada Anggota Baru meliputi: 1) Koperasi Wanita yang memiliki USP dengan mempertimbangkan nilai waktu, harus memberikan perlakuan yang sama kepada anggota baru dalam hal : a) Ketentuan besarnya simpanan pokok. b) Ketentuan besarnya simpanan wajib. 2) Ketentuan mengenai kesamaan perlakuan sebagaimana termaksud pada butir g.1) harus dituangkan secara tertulis dan merupakan salah satu kebijakan Koperasi yang memiliki USP yang disepakati oleh anggota dalam Rapat Anggota; 3) Selisih besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai konsekuensi butir g.1) diakui sebagai modal penyetaraan anggota baru Koperasi yang memiliki USP. Prosedur standar permohonan keluar dari keanggotaan Koperasi Simpan Pinjam meliputi: 1) Untuk memperjelas status keanggotaan seseorang, Koperasi Wanita yang memiliki unit usaha simpan pinjam wajib mempunyai prosedur standar tertulis yang mengatur anggota yang mengajukan permohonan untuk keluar dari keanggotaannya. 2) Anggota yang akan keluar dari Koperasi yang memiliki jasa transaksi/usaha mempunyai hak untuk memperoleh tambahan atas simpanan pokok dan simpanan wajib yang telah disetorkannya. 3) Anggota yang akan keluar dari Koperasi yang memiliki jasa transaksi/usaha seperti pada butir 2) di atas adalah anggota yang keluar dengan alasan meninggal dunia atau pindah kerja dan/atau habis masa kerja (bagi koperasi fungsional). 4) Anggota yang telah memenuhi prosedur standar permohonan untuk keluar dari keanggotaan Koperasi yang memiliki jasa transaksi/usaha maka status keanggotaannya dicabut dan hak serta kewajibannya kepada Koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam menjadi hilang. Organisasi Koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam harus mempunyai kelengkapan perangkat organisasi minimal sebagai berikut: a. Memiliki struktur organisasi yang jelas menggambarkan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap elemen organisasi secara tertulis dan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi. b. Memiliki kantor Koperasi yang jelas status dan kedudukannya. c. Memiliki identitas organisasi yang jelas yang diketahui dan disetujui oleh Rapat Anggota. d. Memiliki kepengurusan yang dipilih dan disetujui oleh Rapat Anggota. e. Memiliki rencana kerja tertulis yang mencakup: 1) Rencana kerja jangka pendek. 2) Rencana kerja jangka panjang. 3) Rencana operasional pencapaian target kerja. f. Memiliki sistem dan prosedur kerja tertulis. g. Memiliki kelengkapan dan prosedur administrasi tertulis. h. Memiliki aturan tertulis tentang monitoring dan evaluasi pencapaian target. i. Memiliki sistem dan prosedur pengendalian intern secara tertulis.
Struktur Organisasi KSP tidak berbeda dengan struktur organisasi koperasi lainnya, dapat dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. a. KSP harus memiliki struktur organisasi yang jelas dan tertulis, lengkap dengan uraian tugas wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing unsur pada struktur organisasi. b. Struktur Organisasi Koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam 1) Koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam harus memiliki struktur organisasi yang jelas dan tertulis, lengkap dengan uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing unsure pada struktur organisasi. 2) Unit usaha simpan pinjam harus merupakan bagian dari struktur organisasi koperasi, yang pengelolanya bersifat terpisah dan professional. Koperasi memiliki tiga perangkat organisasi, yaitu Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas. Tiga unsur ini juga sering disebut sebagai perangkat manajemen koperasi. Berikut penjelasan singkat terkait dengan fungsi dan peran perangkat organisasi koperasi. a. Rapat Anggota (RA) Rapat Anggota (RA) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam pengambilan keputusan di koperasi, yang mencerminkan pelaksanaan prinsip demokrasi dalam pengelolaan koperasi. Koperasi wajib menyelenggarakan Rapat Anggota paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Wewenang RA di antaranya adalah menetapkan hal-hal sebagai berikut. 1) Menetapkan kebijakan umum Koperasi; 2) Mengubah Anggaran Dasar; 3) Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus; 4) Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi; 5) Menetapkan batas maksimum Pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama Koperasi; 6) Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing; 7) Menetapkan pembagian Selisih Hasil Usaha; 8) Memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran Koperasi; dan 9) Menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang ini. Jenis Rapat Anggota dan kuorum yang disyaratkan adalah sebagai berikut. 1) Rapat Anggota Tahunan (membahas: laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas; yang membahas Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja; pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas), kuorumnya dihadiri minimal ½ dari jumlah anggota (yang terdaftar dalam Buku Daftar Anggota). 2) Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar, Penggabungan, Peleburan, dan Pembagian, kuorumnya dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota. 3) Rapat Anggota Pembubaran, kuorumnya dihadiri oleh ¾ dari jumlah anggota. Dalam hal anggota tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud dalam butir 1), 2), dan 3) ini, dan setelah RA ditunda untuk pertama dan kedua kalinya, maka penyelenggaraan RA dapat menetapkan kuorum dengan meminta persetujuan Panitera Pengadilan Negeri setempat. 4) Rapat Anggota Luar Biasa (dilaksanakan apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan yang segera), dinyatakan kuorum apabila memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf 1), 2), dan 3). 5) Rapat Anggota Kelompok, dinyatakan kuorum apabila memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf 1), 2), dan 3). b. Pengurus
Pengurus koperasi adalah pemegang kuasa RA untuk mengelola koperasi, artinya Pengurus hanya boleh melakukan segala macam kreasi manajemen yang tidak keluar dari koridor keputusan RA. Pengurus merupakan pimpinan kolektif tidak berdiri sendiri, dan mempunyai pertangungjawaban bersama. Biasanya Pengurus yang terdiri ketua, sekretaris, bendahara, dan pembantu umum, atau ditentukan lain sesuai dengan kebutuhan. Orang perseorangan harus memenuhi persyaratan: 1) Mampu melaksanakan perbuatan hukum; 2) Memiliki kemampuan mengelola usaha koperasi; 3) Tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit; dan 4) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan Tugas Pengurus koperasi adalah: 1) Mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar; 2) Mendorong dan memajukan usaha Anggota; 3) Menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota; 4) Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada Rapat Anggota; 5) Menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota; 6) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; 7) Menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien; 8) Memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Modal Koperasi, dan risalah Rapat Anggota; dan 9) Melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemajuan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota Wewenang Pengurus koperasi: 1) Pengurus berwenang mewakili koperasi di dalam dan di luar koperasi. 2) Pengurus berwenang melakukan tindakan hukum atau upaya lain untuk kepentingan anggota dan kemanfaatan koperasi. 3) Pengurus berwenang memutuskan penerimaan anggota dan pemberhentian anggota sesuai ketentuan AD/ART. c. Pengawas Pengawas dipilih oleh RA dan bertanggung jawab terhadap RA. Keberadaan Pengawas pada hakikatnya adalah untuk menjaga kepemimpinan pengurus agar segala keputusan dan tindakannya selalu diorientasikan pada keputusan koperasi yang telah dilakukan dalam Rapat Anggota. Pengurus berfungsi mengembangkan organisasi dan usaha koperasi, sedangkan Pengawas berfungsi melakukan pengawasan guna menjaga kepemimpinan Pengurus sebagaimana dijelaskan di atas. Tugas Pengawas koperasi sebagai berikut. 1) Mengusulkan calon pengurus; 2) Memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus;
3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus; dan 4) Melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota Pengawas koperasi berwenang sebagai berikut. 1) Menetapkan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; 2) Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait; 3) Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja Koperasi dari Pengurus; 4) Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; dan 5) Dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya Kendala dalam UMKM Usaha Mikro Kecil Menengah sering merasakan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja. UMKM perlu menerapkan manajemen keuangan dalam operasional kegiatannya. Manajemen keuangan merupakan kegiatan manajemen untuk menjalankan kegiatan bisnis yang untuk mencapai tujuan secara ekonomis yaitu diukur berdasarkan profit. Tugas manajemen keuangan diantaranya merencanakan dari mana pembiayaan bisnis diperoleh, dan dengan cara bagaimana modal yang telah diperoleh dialokasikan secara tepat dalam kegiatan bisnis yang dijalankan. Permasalahan yang dihasapi oleh UMKM salah satunya sulitnya untuk akses fasilitas pembiayaan di perbankan. Permasalahan UMKM berakar dari profil UMKM kebanyakan kurang bahkan kurang bankable (tidak memenuhi syarat-syarat teknis perbankan). Untuk menjadi bankable debitu (UMKM) diharuskan untuk memenuhi dokumen-dokumen administratif maupun dokemen terkait dengan operasional usaha, serta prospek usaha yang dilakukan. Dokumen adminisrasi UMKM yang harus dimiliki meliputi Surat ijin Tempat Usaha (SITU), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sumber Pembiayaan UMKM Koperasi Simpan Pinjam sebagai sumber pembiayaan dari UMKM karena sebagian besar anggota koperasi Wanita yang bergerak sebagai koperasi simpan pinjam anggotanya adalah para pelaku usaha kecil dan menengah. Pelaku UMKM dengan mundah mendapatkan pinjaman dari koperasi dengan syarat sudah menjadi anggota koperasi. Dengan mengikuti syarat-syarat sebagai anggora koperasi, pelaku UMKM dengan mudah mendapatkan pinjaman dengan bunga yang ringan dan tidak perlu menggunakan jaminan. Hal inilah yang dibutuhkan pelaku UMKM dengan cara mudah untuk mendapatkan dana dalam pengembangan usaha. Syarat anggota koperasi yaitu membayar Setoran Pokok (Setoran pokok tidak dapat dikembalikan) dan menyetor tambahan Sertifikat Modal Koperasi. Penetapan bunga pinjaman ditetapkan oleh penggurus dan anggota koperasi yang ditetapkan dalam anggaran dasar Koperasi dengan berpedoman tidak memberapkan anggota. Kesepakatan berapa lama waktu pinjaman juga merupakan daya tarik sendiri bagi anggota koperasi untuk memijam dana di Koperasi simpan pinjam. Hal ini karena Rapat Anggota (RA)
merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam pengambilan keputusan di koperasi, yang mencerminkan pelaksanaan prinsip demokrasi dalam pengelolaan koperasi. Rapat anggota minimal diadakan satu kali dalam setahun. Adanya beberapa fleksibilitas yang diberikan oleh Koperasi kepada pelaku UMKM diharapkan membantu usaha UMKM dalam menjalankan operasional kegiatan usaha.
Kelebihan yang ada di koperasi yaitu keuntungan yang diperoleh koperasi akan dinikmati oleh semua anggota koperasi. Salah satu sumber pendapatan koperasi dari bunga pinjaman yang diberikan ke anggota koperasi.
PENUTUP Koperasi Simpan Pinjam yang kegitannya menghimpun dana dari anggotanya kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan masyarakat umum, menjadi sumber pembiayaan bagi UMKM untuk menjalankan usaha. Permasalahan pelaku UMKM yang tidak bankable dapat diatasi dengan menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam. Tujuan Koperasi dapat menyejahterakan anggota akan tercapai jika keperuntukkan dana pinjaman yang diberikan kepada pelaku UMKM memberikan manfaat bagi pengembangan usahanya. Aktifitas ekonomi dari UMKM ini bisa digerakkan, maka roda perekonomian rakyat akan berjalan, usaha yang dikelola akan berkembang sehingga pada akhirnya akan memberikan dampak positif dalam ikut serta dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, termasuk menumbuhkan wirausaha-wirausaha baru. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur sebagai pelaku usaha memiliki arti penting, peran dan kedudukan sangat strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat yaitu ikut andil dalam penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan membangun karakter masyarakat melalui kewirausahaan.
DAFTAR PUSTAKA Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur, 2009, Pembentukan Koperasi Wanita di Jawa Timur _________________________________, 2010, Pembentukan Koperasi Wanita di Jawa Timur Kementerian Koperasi dan UKM RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 30 Oktober 2012, dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 TentangPedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Siswoyo, Bambang Banu, dkk ,2012, Pengembangan Koperasi Wanita: Materi Pendampingan Koperasi Wanita Di Jawa Timur. Kerjasama Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur dengan Penerbit Universitas Negeri Malang.
