Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Kota Malang (Periode 2010-2014) Disusun Oleh: Januardi 2011110028 Dosen Pembimbing: 1). Yayuk Sulistyowati, SE. M.SA 2). Agoestinus S.Soebagio.SE.,M,App.Fin.Ak ABSTRAK
Pajak hiburan berperan penting terhadap perkembangan dan kemajuan Kota Malang. Untuk menghasilkan peningkatan pendapatan asli daerah yang maksimal, maka perlu adanya kerja sama dari wajib pajak agar bisa mengsukseskan pajak Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk untuk mengetahui pegaruh kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota Malang dan untuk mengetahui perkembangan pajak hiburan di kota malang kurun waktu 2010-2014. Penelitian ini mengunakan metode kuantitatif adapun Jenis data yang digunakan yakni data sekunder karena data yang digunakan diperoleh dari Kantor Dinas Pendapatan Kota Malang. laporan keuangan yang diolah dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Metode analisa data yang di gunakan metode deskripsi data. Hasil penelitian diketahui bahwa kontribusi jumlah pajak hiburan terhadap peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang dari tahun 2010 sampai 2014 mengalami kenaikan hal tersebut diketahui bahwa pajak hiburan memiliki kontribusi terhadap PAD tahun 2010 sebesar 1,95%, tahun 2011 sebesar 1,41%, tahun 2012 sebesar 1,56%, tahun 2013 sebesar 1,71% dan tahun 2014 sebesar 1,84%. Sedangkan perkembangan pajak hiburan di Kota Malang pada tahun 2010 sampai 2014 semakin meningkat, hal ini diketahui bahwa peningkatan dari tahun 2010-2011 sebesar 10,93%, pada tahun 2012 sebesar 26,79%, tahun 2013 sebesar 23,25% dan peningkatan pada tahun 2014 sebesar 20,57%. Dalam pengelolaan hasil pajak hiburan maka pemerintah daerah Kota Malang harus transparansi dan akuntabilitas anggaran untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan transparansi anggaran Kata kunci: Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dan Kota Malang.
PENDAHULUAN Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing. Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kesalahan persepsi yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli daerah (PAD). Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah. Menurut Mardiasmo (2011), penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan. Adapun selain untuk membiayai infrastruktur dan fasilitas umum, dana pajak juga dapat
dialokasikan untuk membiayai dana sosial dalam menyelesaikan masalah kemiskinan dan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di segala bidang. Menurut Sambodo (2010), jika dibandingkan dengan sektor bisnis, sumber pendapatan pemerintah daerah relatif terprediksi dan lebih stabil, sebab pendapatan tersebut diatur oleh peraturan perundang-undangan daerah yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan. Sedangkan pada sektor bisnis sangat dipengaruhi oleh pasar yang penuh ketidakpastian dan turbulensi, sehingga pendapatan pada sektor bisnis bersifat fluktuatif. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau suatu badan ke pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang nantinya iuran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, sebagaimana yang diutarakan Kesit Bambang Soemitro (2011), pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pemungutan pajak merupakan alternatif yang paling potensial dalam
meningkatkan pendapatan negara. Hal ini dikarenakan pajak memiliki jumlah yang relatif stabil. Selain itu pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daearh (Waluyo, 2009). Jenis pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari pajak negara (pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah untuk pembangunan adalah meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada di masing-masing daerah melalui pajak daerah. Usaha tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Malang dengan senantiasa berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari jenis-jenis penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah. Tanpa disadari, Kota Malang yang juga dikenal sebagai kota pelajar ini yang sibuk dengan segala kemajemukan penduduknya, telah menjadikan hiburan sebagai suatu kebutuhan penting untuk kehidupan masyarakat. Kini seiring dengan berjalannya waktu, berbagai macam tempat hiburan bisa ditemukan di Malang, mulai dari tempat hiburan kelas bawah, menengah, sampai kelas atas. Hal ini ditandai dengan menjamurnya tempat karaoke, klub malam, pertunjukan film, pertunjukan musik, dan tempat hiburan lain seperti tempat wisata, taman rekreasi, taman hiburan keluarga, pasar malam, tempat/kolam pemancingan, dan lainnya. Jumlah tempat hiburan ini meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang mendiami Kota
Malang. Seperti yang kita tahu sekarang seiring dengan berjalannya waktu makin banyak tempat hiburan dan tempat wisata yang didirikan di Kota Malang, juga perkembangan jumlah wajib pajak hiburan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pemilihan judul dan objek penelitian ini dilandasi pemikiran bahwa mengingat tingginya dan terus meningkatnya wajib pajak hiburan di Kota Malang maka secara otomatis penerimaan pajak hiburannya juga akan ikut bertambah, sehingga nantinya akan mempengaruhi kontribusi dari sektor pajak hiburan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang. Tujuan penelitian ini untuk untuk mengetahui pegaruh kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota Malang dan untuk mengetahui perkembangan pajak hiburan di kota malang kurun waktu 2010-2014.
METODE PENELITIAN Penelitian ini mengunakan metode kuantitatif adapun Jenis data yang digunakan yakni data sekunder karena data yang digunakan diperoleh dari Kantor Dinas Pendapatan Kota Malang. laporan keuangan yang diolah dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Metode analisa data yang di gunakan metode deskripsi data. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang didapatkan jumlah pajak hiburan dan jumlah PAD dari tahun
2010, 2011, 2012, 2013 dan tahun 2014. Adapun data diketahui sebagai berikut: Tabel 1: Kontribusi Pajak terhadap PAD Tahun 2010 2011 2012 2013 2014
Hiburan
Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD 1,95% 1,41% 1,56% 1,71% 1,84%
tahun 2010 sampai tahun 2014 dimana jumlah peningkatan lebih dominan pada tahun 2013 sebesar 23,25% dan kontribusi pajak hiburan paling rendah pada tahun 2011 sebanyak 10,93%. Dari data dapat disimpulkan bahwa pendapatan pajak hiburan Kota Malang semakin tahun semakin meningkat dikarenakan Kota Malang sebagai Kota Wisata sehingga mampu meningkatkan jumlah Pajak pajak hiburan. 3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Sumber : Diolah, 2015 Berdasarkan data, diketahui bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang dinyatakan pada tahun 2010 memiliki kontribusi paling dominan yaitu sebesar 1,95% dan kontribusi pajak hiburan paling rendah pada tahun 2011 sebanyak 1,41%. 2. Jumlah Pajak Hiburan Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang didapatkan jumlah pajak hiburan dari tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan tahun 2014. Adapun data diketahui sebagai berikut: Tabel 2: Jumlah Pajak Hiburan Tahun 2010 2011 2012 2013 2014
Pajak Hiburan Rp 2.043.895.012,05 Rp 2.294.582.425,80 Rp 3.134.172.824,60 Rp 4.083.522.176,70 Rp 5.140.722.135,41
Persen 0,00% 10,93% 26,79% 23,25% 20,57%
Sumber : Diolah, 2015 Berdasarkan data, diketahui bahwa jumlah pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dinyatakan mengalami peningkatan dari
Besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan dalam penelitian ini dari tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan tahun 2014. Adapun data diketahui sebagai berikut: Tabel 3: Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang Tahun PAD 2010 Rp 104.802.485.741,16 2011 Rp 162.332.588.459,55 2012 Rp 200.671.267.208,87 2013 Rp 238.499.748.161,57 2014 Rp 278.885.189.548,87 Sumber: Diolah, 2015
Persen 0,00% 35,44% 19,11% 15,86% 14,48%
Dari tabel 3, diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah kota Malang pada dinas Pendapatan kota Malang mengalami peningkatan, untuk peningkatan jumlah PAD Kota Malang Paling dominan pada tahun 2011 sebesar 35,44% dan jumlah PAD Kota Malang paling rendah pada tahun 2014 sebanyak 14,48%. Dari data diketahui bahwa tingkat kelajuan jumlah penerimaan PAD Kota Malang semakin tahun semakin lemah hal tersebut dikarenakan adanya kekuranga dari item kontribusi PAD lain yang tidak meningkat seperti pajak Reklame dan Pajak penerangan jalan.
PEMBAHASAN Berdasarkan data diketahui bahwa kontribusi jumlah pajak hiburan memiliki pengaruh bagi peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang karena jumlah penerimaan pajak hiburan dari tahun 2010 sampai 2014 mengalami kenaikan sehingga jumlah Pendapatan PAD di Kantor Dinas Pendapatan Daerah kota Malang dari tahun 2010 sampai 2014 juga mengalami kenaikan. Kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang dinyatakan pada tahun 2010 memiliki kontribusi paling dominan yaitu sebesar 1,95% dan kontribusi pajak hiburan paling rendah pada tahun 2011 sebanyak 1,41%. Sedangkan jumlah pendapatan pajak hiburan lebih dominan pada tahun 2013 sebesar 23,25% dan kontribusi pajak hiburan paling rendah pada tahun 2011 sebanyak 10,93%. Untuk jumlah PAD Kota Malang Paling dominan pada tahun 2011 sebesar 35,44% dan jumlah PAD Kota Malang paling rendah pada tahun 2014 sebanyak 14,48%. Mengingat jumlah pajak hiburan memiliki pengaruh kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah Kota Malang perlu mengembangkan potensi Kota Malang sebagai kota wisata sehingga mampu menyumbang kontribusi lebih untuk PAD. Dalam hal ini diharapkan pemerintah Kota Malang berusaha menjaga dan memperbaiki tempat-tempat wisata yang ada di Kota Malang dengan menyediakan inspratuktur tempat hiburan terutama lokasi wisata yang layak bagi masyarakat. Kontribusi jumlah pajak hiburan terhadap peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota
Malang dari tahun 2010 sampai 2014 mengalami kenaikan hal tersebut diketahui bahwa pajak hiburan memiliki kontribusi terhadap PAD tahun 2010 sebesar 1,95%, tahun 2011 sebesar 1,41%, tahun 2012 sebesar 1,56%, tahun 2013 sebesar 1,71% dan tahun 2014 sebesar 1,84%. Dari data hasil penelitian, maka diketahui bahwa semakin besar pendapatan pajak hiburan yang diperoleh maka akan semakin besar pula dana yang harus di salurkan lewat belanja langsung untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Diketahui bahwa pajak hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat dipahami bahwa apabila pajak hiburan meningkat maka pemenuhan kebutuhan Kota Malang semakin meningkat sehingga pendapatan asli daerah akan menurun. Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas semua hiburan dengan memungut bayaran, yang diselenggarakan pada suatu daerah. Berdasarkan pengertian hiburan tersebut berarti pajak hiburan hanya dikenakan pada segala jenis penyelenggaraan hiburan yang dikenakan biaya untuk dapat menikmatinya (Soemitro, 2011). Berdasarkan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan, sedangkan objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Perkembangan pajak hiburan di Kota Malang pada tahun 2010 sampai 2014 semakin meningkat, hal ini diketahui bahwa peningkatan dari tahun 2010-2011 sebesar 10,93%, pada tahun
2012 sebesar 26,79%, tahun 2013 sebesar 23,25% dan peningkatan pada tahun 2014 sebesar 20,57%. Dalam PERDA Kota Malang No. 16 Tahun 2010 Pasal 22 menjelaskan bahwa objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran dan hiburan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: tontonan film; pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; pameran; diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; sirkus, akrobat, dan sulap; permainan bilyar, golf, dan boling; pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan pertandingan olahraga. Pembayaran pajak wajib pajak harus melakukan dengan efektif dan efisien, untuk itu dapat dilakukan dengan beberapa upaya yaitu: pembayaran pajak harap tepat waktu sehingga tidak terjadi penagihan langsung oleh pihak pemerintah terhadap masyarakat yang bersangkutan dan menjalani kerja sama yang baik terhadap petugas perpajakan sehingga terjalin hubungan yang baik antara petugas pajak dan wajib pajak. Adapun yang harus di tanam pihak pemerintah dalam mengelola hasil pajak yaitu, harus transparansi dan akuntabilitas anggaran untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan transparansi anggaran, harus disiplin anggaran agar anggaran yang disusun perlu diklarifikasikan dengan jelas agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana. Oleh karena itu penyusunan anggaran harus bersifat efisien, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan, harus menerapkan keadilan anggaran terhadap
pembiayaan pemerintah daerah yang dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi daerah yang dikenakan kepada masyarakat sehingga penggunaan harus dialokasikan secara adil dan proposional agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat, efisiensi dan efektifitas anggaran dimana dana yang dihimpun dan digunakan untuk pembangunan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dengan melakukan efisiensi dan efektifitas dan dalam pajak mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan, selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja setiap pemerintah yang mengelola hasil dari dana alokasi daerah yang terkait. Pemerintah harus merincikan manfaat evaluasi kinerja pemerintah yang serta memberi informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah. Pendapatan asli daerah diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan penerimaan sah yang lain dan juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam PERDA No. 16 Tahun 2010 Pasal 24 bahwa dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang
diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan dan jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan. SIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Kontribusi jumlah pajak hiburan terhadap peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang dari tahun 2010 sampai 2014 mengalami kenaikan hal tersebut diketahui bahwa pajak hiburan memiliki kontribusi terhadap PAD tahun 2010 sebesar 1,95%, tahun 2011 sebesar 1,41%, tahun 2012 sebesar 1,56%, tahun 2013 sebesar 1,71% dan tahun 2014 sebesar 1,84%. Untuk meningkatkan jumlah pajak hiburan sehingga mampu memberi kontribusi yang lebih bagi PAD Kota Malang maka pemerintah Kota Malang memberikan dan memperbaiki tempat-tempat wisata yang ada di Kota Malang dengan menyediakan inspratuktur tempat hiburan terutama lokasi wisata yang layak bagi masyarakat. 2. Perkembangan pajak hiburan di Kota Malang pada tahun 2010 sampai 2014 semakin meningkat, hal ini diketahui bahwa peningkatan dari tahun 2010-2011 sebesar 10,93%, pada tahun 2012 sebesar 26,79%, tahun 2013 sebesar 23,25% dan peningkatan pada tahun 2014 sebesar 20,57%. Mengingat jumlah kontribusi pajak hiburan semakin tahun mengalami peningkatan.
Dalam pengelolaan hasil pajak hiburan maka pemerintah daerah Kota Malang harus transparansi dan akuntabilitas anggaran untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan transparansi anggaran, harus disiplin anggaran agar anggaran yang disusun perlu diklarifikasikan dengan jelas agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana. Oleh karena itu penyusunan anggaran harus bersifat efisien, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan dan harus menerapkan keadilan anggaran. DAFTAR PUSTAKA Mardiasmo. 2011. Perpajakan. PT. Salemba Empat. Jakarta Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Malang Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Salinan Nomor 2/B, 2010 Sambodo Agus. 2010. Kewajiban Perpajakan bagi Badan Usaha, BPFE, Yogyakarta. Soemitro,Rochmat. 2011. Asas dan Dasar perpajakan 1 dan 2. PT. Eresco, Bandung. Soemitro,Rochmat. 2011. Asas dan Dasar perpajakan 1 dan 2. PT. Eresco, Bandung. Waluyo. 2009. Perpajakan Indonesia.Buku 1 Edisi 10. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
