KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Panduan Panduan Pelaksanaan Pelaksanaan
Konsultasi Regional Kementerian PUPR Tahun 2016
Draft #4
Jakarta, 20 April 2016
HASIL PRA KONREG 2016 dalam Milyar Rupiah
Satminkal
Baseline Pra Konreg
Penajaman Satminkal (Baseline)
Stok Pra Konreg
Ditjen SDA
60.903
27.686
56.000
Ditjen Bina Marga
75.622
74.271
61.020
Ditjen Cipta Karya
17.375
21.729
30.800
Ditjen Peny Perumahan
12.046
19.388
11.224
165.947
143.076
159.044
DJPbP
-
-
DJBK
-
-
Setjen
-
-
Itjen
-
-
Balitbang
-
-
BPSDM
-
-
BPIW
-
-
Total 4 ABCP
Pagu Indikatif
Total Kementerian PUPR 2
OUTLINE PANDUAN PELAKSANAAN KONREG KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2016
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
LATAR BELAKANG ARAHAN PRESIDEN TERKAIT RKP 2017 TEMA KONREG TUJUAN AGENDA PELAKSANAAN PESERTA SUSUNAN ACARA MEKANISME PENAJAMAN AKTIVITAS PRESENTASI BPIW DAN DJBK OUTLINE LAPORAN DIREKTUR JENDERAL SDA, BM, CK, DAN PNP 11. FORMAT-FORMAT KONREG 3
1. LATAR BELAKANG KONREG 2016 UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) mengamanatkan agar Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU KN) mengamanatkan bahwa Keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Proses perencanaan,penyiapan program dan penyusunan anggaran yang dikelola secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi prasyarat keberhasilan pelaksanaan tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Konsultasi Regional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Konreg PUPR) adalah forum konsolidasi program hasil Pra-Konreg sesuai pagu indikatif dalam rangka mendukung Agenda Prioritas Nasional 4
2. ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017 (HASIL SIDANG KABINET 10 FEBRUARI 2016)
TEMA RKP 2017: “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”
Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnya. Tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro Perencanaan.
Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi money follow program prioritas. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata.
Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, dan seterusnya.
Hal ini sesuai dengan 5 norma pembangunan: 1) pembangunan bersifat holistik, tematik, dan integrative; 2) pembangunan untuk manusia dan masyarakat, 3) pembangunan tidak menciptakan ketimpangan yang semakin lebar, 4) pembangunan tidak boleh merusak/menurunkan lingkungan dan ekosistem, 5) pembangunan mendorong tumbuh berkembangnya swasta
3. TEMA KONREG 2016
“MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT UNTUK MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA SERTA MENGURANGI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN ANTAR WILAYAH’’ Tema tersebut sejalan dengan Tema RKP 2017:
“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”. 6
4. TUJUAN KONREG
• TUJUAN : Penajaman Hasil Pra-Konreg di masing-masing provinsi berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) sebagai bahan masukan Renja Kementerian PUPR dan RKP 2017 dalam penugasan kepada Satminkal pelaksana. • FOKUS PEMBAHASAN : Prioritas Program Satminkal dalam mendukung Agenda Prioritas Nasional. • MATERI : – Hasil pembahasan Pra-Konsultasi Regional; – RENJA masing-masing Satminkal.
• OUTPUT : – Form Isu; Form Renstra; Form Renja; dan Form KSP – Rencana Kerja Kementerian PUPR Tahun 2017 dan konsep RKP 2017 yang selaras dengan Agenda Prioritas Nasional dan isu-isu strategis daerah yang mengakomodasi keterpaduan pembangunan wilayah dan infrastruktur PUPR di kawasan, antar kawasan, dan antar WPS.
7
5. AGENDA PELAKSANAAN – Rabu, 20 April 2016; Pukul 08.00 – 17.30 WIB – Tempat Gedung Auditorium Kementerian PUPR (Pleno) – Pemaparan dari para Dirjen/Irjen/Kepala Badan terkait penugasan prioritas hasil pembahasan Pra-Konreg pada satminkal masing-masing. – Pembahasan : • Prioritas Program dalam mendukung Agenda Prioritas Nasional termasuk sasaran (benefit dan impact), target output, pendanaan dan lokus. • Pendanaan disesuaikan dengan pagu indikatif untuk masing-masing satminkal.
– Tindak lanjut hasil pembahasan • Form Isu; Form Renstra; Form Renja; dan Form KSP dikompilasi BPIW • Usulan RKP dari Kementerian PUPR. 8
6. PESERTA KONREG 2016 No.
Institusi/Lembaga
Uraian Institusi/Lembaga
1
Balai di Lingkungan Ditjen SDA
Balai (Besar) Wilayah Sungai
2
Balai dan Satker Di Lingkungan Ditjen Bina Marga
Balai /Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Satker P2JN (Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional) Provinsi
3
Satker di Lingkungan Ditjen Cipta Karya
Satker Perencanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Pemukiman (PIP) Provinsi
4
Satker di Lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan
SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi
5
Satminkal / Ditjen Kementerian PUPR
Ditjen Sumber Daya Air Ditjen Bina Marga Ditjen Cipta Karya Ditjen Penyediaan Perumahan Ditjen Pembiayaan Perumahan Ditjen Bina Konstruksi
Sekretariat Jenderal PUPR Inspektorat Jenderal BPIW BPSDM Balitbang
7. SUSUNAN ACARA KONREG 2016 No
WAKTU
AGENDA
PEMBICARA
Rabu, 20 April 2016 1
Tim Sekretariat
2
08.00 - 09.00 Registrasi Peserta 09.00 - 09.05 Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
3
09.05 - 09.10 Pembacaan Doa
4
09.10 - 09.15 Laporan Pelaksanaan Kegiatan oleh Ketua Panitia
Tim Sekretariat Ketua Tim Pelaksana
5
09.15 – 10.00 PEMBUKAAN dan ARAHAN oleh Menteri PUPR
Menteri PUPR
6
10.00 - 10.15 Coffee Break 10.15 – 11.15 Laporan Hasil Pra Konreg
Kepala BPIW
7
11.00 – 12.00 Paparan Ditjen Bina Konstruksi
Dirjen Bina Konstruksi
Tim Sekretariat
12.00 – 13.30 ISHOMA 12
13.30 - 14.00 LAPORAN Hasil Konreg Ditjen SDA,
Dirjen SDA,
13
14.00 - 14.30 LAPORAN Hasil Konreg Ditjen BM,
Dirjen BM,
14
14.30 – 15.00 LAPORAN Hasil Konreg Ditjen CK,
Dirjen CK,
15
Dirjen PnP
16
15.00 - 15.30 LAPORAN Hasil Konreg Ditjen PnP 15.30 – 16.00 KESIMPULAN Keterpaduan Perencanaan dan Sinkronisasi Program dalam Mendukung Agenda Prioritas Nasional
17
16.00 - 16.30 PENUTUPAN
Menteri PUPR
Kepala BPIW
10
8. MEKANISME PENAJAMAN AKTIVITAS PROGRAM / KEGIATAN • Penajaman Aktivitas Satminkal merupakan proses penajaman rencana aktivitas hasil Pra-Konreg 2016 yang disesuaikan dengan Pagu Indikatif. • Proses penajaman dilaksanakan secara serentak untuk 34 provinsi yang dikoordinasikan oleh masing-masing Satminkal SDA, BM, CK, dan PnP mulai tanggal 15 s.d. 19 April 2016; • Untuk Satminkal lainnya penajaman dilakukan terhadap rencana kerja awal yang diarahkan untuk mendukung agenda prioritas nasional. • Tim Sekretariat Pusat (Biro PAKLN dan BPIW) akan memfasilitasi materi hasil Pra Konreg, supervisi keterpaduan program/kegiatan antar satminkal, supervisi Sistem Pemrograman (SIP), serta mengumpulkan Form hasil Konreg 2016. • Output dari setiap Satminkal per Provinsi yang dikumpulkan kepada Tim Sekretariat Pusat adalah: F-ISU, F-RENSTRA, F-RENJA, dan F-KSP. Dalam bentuk hard copy dan soft file. 11
9. PRESENTASI BPIW dan DJBK
1. BPIW: Menyampaikan Laporan hasil Pra-Konreg 2016 mengenai keterpaduan pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur PUPR serta dukungan terhadap kawasan tematik pusat pertumbuhan dan 15 Agenda Prioritas Nasional.
2. DJBK: Arahan mengenai PBJ 2017, kesiapan penyedia jasa, lelang dini, dan data Peralatan dan Material Konstruksi dalam mendukung keterpaduan pengembangan wilayah dan pembangunan Infrastruktur PUPR, dst.
12
10. OUTLINE LAPORAN DIREKTUR JENDERAL SDA, BM, CK, dan PnP 1) Gambaran Umum dalam rangka mendukung 15 Agenda Prioritas Nasional; 2) Rekapitulasi Sasaran Program dan target Output Kegiatan sesuai alokasi Pagu Indikatif 2017; 3) Rencana Dukungan terhadap 15 Agenda Prioritas Nasional pada tahun 2017 sesuai lingkup program masing-masing satminkal (mencakup Besaran dan Output); 4) Rencana Paket-paket pekerjaan strategis/unggulan pada tahun 2017 termasuk yang akan mendapatkan alokasi besar; 5) Kesiapan pelaksanaan kegiatan/readiness criteria (Kebutuhan Lahan); 6) Rencana Aksi Pencapaian Target Output/Kegiatan Strategis/Prioritas Nasional dalam Renstra Kementerian PUPR 2015-2019; 7) Hal-hal khusus yang perlu mendapat perhatian, termasuk sinkronisasi dengan sektor / K/L lain
13
FORMAT PAPARAN LAPORAN SATMINKAL
14
15 AGENDA PRIORITAS NASIONAL RKP 2017 TERKAIT PUPR 1. Kedaulatan Pangan 2. Kedaulatan Energi 3. Kemaritiman dan Kelautan 4. Revolusi Mental 5. Daerah Perbatasan 6. Daerah Tertinggal 7. Pelayanan Kesehatan 8. Antar Kelompok Pendapatan 9. Desa dan Kawasan Perdesaan 10. Perumahan Permukiman 11. Pengembangan Konektivitas Nasional 12. Perkotaan 13. Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) 14. Pembangunan Pariwisata 15. Peningkatan Iklim Investasi dan iklim usaha
1) Gambaran Umum dalam Mendukung Agenda Prioritas Nasional
Satminkal A mendukung XX (jumlah) Agenda Prioritas Nasional, yaitu: 1. Agenda 2
dilatarbelakangi oleh ….
2. Agenda 3
dilatarbelakangi oleh …
3. Agenda 5
dilatarbelakangi oleh ….
4. dst
16
2)
Rekapitulasi Target Output Program Sesuai Pagu Indikatif 2017
Program : …………………………….. Alokasi Pagu Indikatif : Rp. …………..
No
Sasaran
Kegiatan / Output Vol. 2409 ….. 001 … 002 … 003 … 2412 002 … 004 005
Kebutuhan Biaya TA.2017 (dalam Juta Rupiah) Sat.
RpM
PHLN
SBSN
Jumlah xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
17
3) Dukungan Terhadap 15 Agenda Prioritas Nasional Rekapitulasi untuk Dipaparkan
Program : …………………………….. Alokasi Pagu Indikatif : Rp. ………….. No
Kegiatan / Output / Aktivitas
Lokasi
Sasaran Vol.
Sat.
2409 ….. 001 … 002 … 2412 002 …
Biaya (TA.2017)
Agenda Prioritas Nasional yang Didukung 1
2
3
√
√ √
xxx xxx
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15
√ √
√
√
√ √
√
√
√
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√
√ √ √
√ √ xxx
Data Dukung untuk Dilampirkan
Program : …………………………….. Alokasi Pagu Indikatif : Rp. ………….. No
Kegiatan / Output / Aktivitas 2409 ….. 001 … 002 … - Aktivitas 1 - Aktivitas 2 -… 2412 002 … - Aktivitas 1 -… - Aktivitas 2 -…
Lokasi
Kab 1 Kota 1 Kab 1 Kab 2
Sasaran Vol.
Sat.
Biaya (TA.2017)
Agenda Prioritas Nasional yang Didukung 1
2
√
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
4
5
6
7
√
8
9
10 11 12 13 14 15
√ √
√
√ √
√
√ √ √ √
Kab 1 Kab 2 Kab 1 Kab 2 Kota 1
3
√
√
√ √
√ √ √
√ √
18
4) Rencana Paket Strategis 2017
Program : …………………………….. Sasaran No
Kegiatan / Output / Paket 2409 ….. 013 … 015 … -… -… 2414 014 … - …. - ….
Lokasi
Vol.
Biaya (TA.2017)
Sat.
Kab .. Kab …
xxx xxx xxx xxx
Kota .. Kab ….
xxx xxx
TOTAL
19
5) Kebutuhan Lahan 2017 Program : ……………………………..
Sasaran No
Kegiatan / Output / Paket 2409 010 … 016 … -… -… 5039 Pengelolaan Waduk, Embung … 002 Tanah untuk Konstruksi … - …. - ….
Lokasi
Vol.
Biaya (TA.2017)
Sat.
Kab .. Kab …
Ha Ha
xxx xxx xxx xxx
Kota .. Kab ….
Ha Ha
xxx xxx
TOTAL
20
6) Rencana Aksi Pencapaian Target Output/
Prioritas Nasional dalam Renstra KemenPUPR
• • • •
Rencana pelelangan dini; Koordinasi kebutuhan alat, material Koordinasi kebutuhan penyedia jasa Kesiapan perangkat Satuan Kerja, ULP, Pokja, dst.
21
7) Hal-hal khusus yang perlu mendapat perhatian
• • • •
Koordinasi antar Satminkal; Koordinasi dengan KL lain; Koordinasi antar tingkat pemerintahan; Dst……
22
11. FORMAT-FORMAT KONREG 1. Format Isu Strategis (F-ISU) Penajaman atas Isu Wilayah/Isu RPIIJM/Kegiatan Strategis yang perlu segera ditangani di masing-masing provinsi beserta usulan penanganannya dari masingmasing sektor, yang sudah dihasilkan dari kegiatan Pra-Konreg 2. Format Rencana Aksi Pencapaian Target Renstra 2015-2019 (F-RENSTRA) Penajaman atas informasi mengenai implementasi rencana/target Output Prioritas dalam Renstra 2015-2019, sampai pada kedetilan komponen per Output/ Pekerjaan Prioritas/Strategis, yang sudah dihasilkan dari kegiatan Pra-Konreg 3. Format RENCANA KERJA 2017 (F-RENJA) merupakan penajaman dari Baseline Program yang dihasilkan dari kegiatan PraKonreg sesuai Pagu Sementara tahun 2017, sampai rincian sub aktivitas yang dilengkapi dengan keterangan readiness criteria. 4. Format Kesepakatan Bersama 2017 (F-KSP) merupakan kesepakatan bersama konsep Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja KL) Kementerian PUPR untuk tahun 2017 dengan Pemerintah Daerah. CATATAN: Semua Format di atas, terisi secara otomatis melalui Sistem Pemrograman (SIP) ketika dilakukan penajaman F-Baseline dan F-Stok hasil Pra-Konreg menjadi FRENJA.
Format Isu Strategis (F-ISU) ISU STRATEGIS BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KONSULTASI REGIONAL 2016
F-ISU
Provinsi : ............................................ Program : ............................................
No.
Isu/Kegiatan Strategis (mencakup lokasi dan rencana penanganan)
1
2
Keterangan Masuk dalam Renja Program Tahun 2017 Berikutnya 3
4
1 2 3 4 dst..
24
PETUNJUK PENGISIAN F-ISU 1. 2. 3. 4. 5.
Pada bagian atas tabel dituliskan nama Provinsi dan Program; Kolom 1: Diisi nomor untuk masing-masing Isu/Kegiatan Strategis; Kolom 2: Diisi Isu/Kegiatan Strategis, dilengkapi dengan lokasi dan rencana Aktivitas penanganan; dengan SIP akan terisi otomatis saat menginput F-Baseline dengan mode look up table; Kolom 3: Diisi dengan tanda check apabila Aktivitas penanganan masuk dalam Renja 2017; Kolom 4: Diisi dengan tanda check apabila Aktivitas penanganan direncanakan untuk masuk dalam Program tahun 2017+n
Setiap Provinsi setiap Program menghasilkan 1 (Satu) F-Isu
25
Format Rencana Aksi Pencapaian Target Renstra 2015-2019 (F-RENSTRA) RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET RENSTRA 2015-2019 KONSULTASI REGIONAL 2016
F-RENSTRA
Provinsi : ............................................ Program : ............................................ Nomenklatur dan Target Output Prioritas : ............................................ (...... Xxx)
No.
Detil Lokasi/Ruas/Wilayah Sungai/Daerah Irigasi
Komponen Output (detil desain/pengadaan tanah/konstruksi/ dll..)
Tahun Pelaksanaan
1
2
3
4
1
................
2
................
Rencana 2015-2019 Satuan Volume Vol. Alokasi komp. Kompo (Rp juta) nen 5
6
7
a. DED b. Dokumen Lingkungan c. Lahan d. Konstruksi a. DED b. Dokumen Lingkungan c. Lahan d. Konstruksi
dst..
26
PETUNJUK PENGISIAN F-RENSTRA 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pada bagian atas tabel dituliskan nama Provinsi dan Program serta nomenklatur dan target/volume Output Prioritas. Misalnya: Pembangunan Jalan Baru (100 km), yang artinya pembangunan jalan baru sepanjang 100 km di provinsi tersebut; Kolom 1: Diisi nomor untuk masing-masing detil lokasi/ruas/wilayah sungai/daerah irigasi; Kolom 2: Diisi nama detil lokasi/ruas/wilayah sungai/daerah irigasi; Kolom 3: Komponen Output (detil desain, dokumen lingkungan, pengadaan tanah atau konstruksi); Kolom 4: Diisi tahun pelaksanaan tiap-tiap komponen; Kolom 5: Diisi volume tiap-tiap komponen; Kolom 6: Diisi satuan volume komponen; Kolom 7: Diisi kebutuhan biaya yang diperlukan dalam periode 2015-2019 (dana dalam juta rupiah)
Setiap Provinsi setiap Program menghasilkan beberapa F-Renstra (Sesuai jumlah Output Prioritas)
27
Format Rencana Kerja 2017 (F-RENJA) FORMAT RENCANA KERJA TAHUN 2017 KONSULTASI REGIONAL KEMENTERIAN PUPR 2016
F-RENJA
PROVINSI : ............................................ PROGRAM : ............................................
Dana dalam Juta Rupiah
Kode
Kegiatan / Output / Aktivitas
Lokasi Kab/Kota
1
2
3
Jenis Satuan Kontrak Output Vol. 4
5
6
Rencana Tahun 2017 RPM 7
Dukungan WPS PHLN SBSN Jumlah 8
9
10=7+8+9
11
Readiness Criteria (Siap/ Akan Siap Perlu SinkroniTahun …….) sasi dengan
DED 12
DOK LINGK LAHAN 13
14
….. 15
TOTAL
28
PETUNJUK PENGISIAN F-RENJA 1. 2. 3. 4. 5.
Pada bagian atas tabel dituliskan nama Provinsi dan Program; Kolom 1: Diisi kode kegiatan/output dan/atau ruas jalan; Kolom 2: Diisi nama kegiatan/output/aktivitas; Kolom 3: Dituliskan nama kabupaten/kota (jika memungkinkan); Kolom 4: Diisi Jenis Kontrak apakah Single Year (SYC) / Multiyears Contract (MYC) Baru/ Multiyears Contract (MYC) Lanjutan / Swakelola (S); 6. Kolom 5: Diisi Satuan Output; 7. Kolom 6: Diisi Volume Output untuk masing-masing aktivitas yang diprogramkan pada tahun 2017; 8. Kolom 7: Diisi kebutuhan biaya yang bersumber dari rupiah murni, termasuk untuk keperluan pendamping loan (dana dalam juta rupiah); 9. Kolom 8: Diisi kebutuhan biaya yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri; 10. Kolom 9: Diisi kebutuhan biaya yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara 11. Kolom 10: Diisi jumlah kolom 7+8+9; 12. Kolom11: Diisi Dukungan terhadap Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) di Provinsi bersangkutan (sesuai tabel panduan Kawasan dalam WPS); 13. Kolom 12, 13, 14: Diisi Tahun kesiapan/ tuntasnya pelaksanaan pekerjaan; 14. Kolom 15: Diisi Direktorat Jenderal atau K/L lain yang terkait untuk dilakukan sinkronisasi program lintas sektor Setiap Provinsi setiap Program akan menghasilkan 1 (Satu) F-RENJA.
29
Format Kesepakatan (F-KSP) F-KSP
Program : ..................................... PROVINSI : .....................................
1. Pembahasan Program/Kegiatan Provinsi dalam Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR tahun 2017 mengacu pada: - Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, RTRW Pulau, serta RTRW Daerah/Kawasan yang lebih rinci serta arahan keterpaduan pengembangan infrastruktur wilayah; - Arahan NAWACITA, RPJMN, dan Renstra Kementerian PUPR; - Arahan Kebijakan Operasional oleh Pejabat Eselon I; - Isu Strategis dan kebutuhan penanganan di masing-masing Provinsi. 2. Berbagai Isu/Kegiatan Strategis Provinsi yang mengemuka selama pembahasan program dapat dirangkum sebagai berikut: Keterangan Masuk dalam Program Tahun Baseline 2017 Berikutnya
Isu/Kegiatan Strategis (mencakup Lokasi dan Penanganan)
No. 1 2 dst..
3. Berdasarkan kesepakatan pembahasan Program, Sasaran Output Prioritas beserta Rencana Alokasi Anggaran yang teralokasi dalam Rencana Kerja dan yang menjadi Stok Program di Provinsi ................... pada tahun 2017 adalah sebagai berikut: Kode
Kegiatan/Output
Satuan Baseline 2017 Output Volume Pagu
pagu dalam juta rupiah Stok Program Volume Pagu
Jumlah
4. Pokok-pokok Hasil Pembahasan Program Provinsi akan dijadikan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKAKL) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2017. Namun demikian tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan peninjauan dan penajaman kembali. ....................., ....... .......................... 2016 Nama........................................... (Kepala Balai / Satker .........................................) Nama........................................... (Direktur/ SekretarisProgram .........................................)
30
PETUNJUK PENGISIAN F-KSP 1. Pada bagian atas tabel dituliskan nama Provinsi dan Program; 2. Tabel 1: Diisi sesuai dengan F-ISU; 3. Tabel 2: Diisi sasaran output prioritas beserta rencana alokasi anggaran yang teralokasi dalam Baseline dan yang menjadi Stok Program pada tahun 2017; 4. Kolom Penandatanganan diisi nama pejabat dan Instansi yang terkait, dan ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan/yang mewakili. Setiap Provinsi setiap Program akan menghasilkan 1 (Satu) F-KSP. F-KSP dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan masing-masing ditandatangani oleh keempat pemangku kepentingan, untuk kemudian seluruh copy F-ISU, F-RENSTRA, F-RENJA, dan F-UPB bertandatangan asli disampaikan kepada: 1. Kepala Balai/Satker / yang mewakili (penanda tangan) 2. Direktur terkait Program dan Perencanaan Satminkal / yang mewakili (penanda tangan) 3. Sekretariat Panitia Konreg 2016.
31
TERIMA KASIH
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
32
Lampiran HASIL PRAKONREG PULAU SUMATERA NO
PROVINSI
1 Aceh 2 Sumatera Utara 3 Kepulauan Riau 4 Riau 5 Sumatera Barat 6 Jambi 7 Bengkulu 8 Sumatera Selatan 9 Bangka Belitung 10 Lampung
SUMATERA
SDA
BM
CK
PNP
TOTAL
BASELINE 2,435,495,830,700 1,197,356,342,000 547,139,036,800 585,103,258,000 1,296,720,510,600 1,070,380,076,000 1,857,364,845,300 1,288,560,990,000 589,778,878,300 2,130,093,124,000
total 4,507,774,980,700 2,849,920,477,000 1,039,958,948,800 1,184,276,873,000 1,924,563,480,600 1,606,380,076,000 2,097,048,065,303 4,021,153,861,800 833,915,878,300 2,130,093,124,000
BASELINE 1,142,260,196,000 2,967,174,026,000 427,049,510,000 621,156,680,000 3,881,275,571,327 815,310,966,000 1,024,301,969,000 7,632,816,136,168 630,910,892,000 1,150,221,990,000
total 4,519,633,846,000 8,340,693,581,000 2,090,849,722,975 2,193,656,680,000 5,035,647,371,327 950,310,966,000 1,802,056,269,000 8,657,961,454,168 1,845,910,892,000 3,295,082,990,000
BASELINE 554,122,000,000 398,687,251,000 181,789,557,000 339,016,958,000 457,616,289,000 420,458,000,000 328,481,549,000 1,857,854,440,000 317,193,000,000 471,325,723,000
total 1,284,140,150,000 1,304,346,023,000 259,989,557,000 969,886,958,000 457,616,289,000 910,158,000,000 1,219,952,549,000 2,551,945,440,000 440,033,000,000 483,325,723,000
BASELINE 180,886,000,000 294,866,856,900 596,243,500,000 235,974,750,000 234,785,750,000 69,050,000,000 377,491,428,100 91,631,866,580 21,125,000,000 384,170,000,001
total 463,170,333,200 380,866,856,900 1,278,120,000,000 648,219,750,000 1,016,929,050,400 442,780,000,000 377,491,428,100 487,099,723,380 125,625,000,000 1,440,085,713,301
BASELINE 4,312,764,026,700 4,858,084,475,900 1,752,221,603,800 1,781,251,646,000 5,870,398,120,927 2,375,199,042,000 3,587,639,791,400 10,870,863,432,748 1,559,007,770,300 4,135,810,837,001
total 10,774,719,309,900 12,875,826,937,900 4,668,918,228,775 4,996,040,261,000 8,434,756,191,327 3,909,629,042,000 5,496,548,311,403 15,718,160,479,348 3,245,484,770,300 7,348,587,550,301
12,997,992,891,700
22,195,085,765,503
20,292,477,936,495
38,731,803,772,470
5,326,544,767,000
9,881,393,689,000
2,486,225,151,581
6,660,387,855,281
41,103,240,746,776
77,468,671,082,254
total 2,320,915,820,000 2,249,802,039,000 10,036,747,279,387 7,258,120,057,040 5,011,660,990,000 735,052,142,000
BASELINE 951,959,329,500 1,244,120,030,000 1,853,390,987,000 4,017,153,476,700 2,618,278,623,650 1,140,094,204,000
total 2,115,240,579,500 3,597,770,030,000 5,859,866,987,000 5,653,829,476,700 14,795,146,702,306 1,313,094,204,000
BASELINE 271,702,478,000 1,343,660,000,000 519,210,786,000 860,673,169,658 548,113,396,921 423,340,499,000
total 335,652,478,000 1,403,160,000,000 2,400,637,542,000 1,498,640,419,658 2,112,848,309,921 635,290,499,000
BASELINE 269,702,000,000 4,930,756,600,000 1,171,757,500,000 464,025,000,000 415,533,500,000 126,978,110,000
total 409,702,000,000 5,208,156,600,000 1,182,707,500,000 645,855,000,000 840,433,500,000 483,123,110,000
BASELINE 3,811,279,627,500 9,520,759,352,000 13,192,097,991,387 12,531,801,703,398 8,088,646,510,571 2,425,173,318,000
HASIL PRAKONREG PULAU JAWA NO
PROVINSI
1 Banten 2 DKI Jakarta 3 Jawa Barat 4 Jawa Tengah 5 Jawa Timur 6 DI Yogyakarta
JAWA
BM
SDA BASELINE 2,317,915,820,000 2,002,222,722,000 9,647,738,718,387 7,189,950,057,040 4,506,720,990,000 734,760,505,000
CK
PNP
TOTAL total 5,181,510,877,500 12,458,888,669,000 19,479,959,308,387 15,056,444,953,398 22,760,089,502,227 3,166,559,955,000
26,399,308,812,427
27,612,298,327,427
11,824,996,650,850
33,334,947,979,506
3,966,700,329,579
8,386,229,248,579
7,378,752,710,000
8,769,977,710,000
49,569,758,502,856
78,103,453,265,512
39,397,301,704,127
49,807,384,092,930
32,117,474,587,345
72,066,751,751,976
9,293,245,096,579
18,267,622,937,579
9,864,977,861,581
15,430,365,565,281
90,672,999,249,632
155,572,124,347,766
BASELINE 578,220,392,800 1,963,092,653,000 1,953,097,455,000 972,818,290,733 812,390,073,000 722,499,529,000 793,875,250,000
total 790,192,488,800 1,992,097,543,000 4,414,304,002,000 1,658,667,390,733 4,535,338,785,000 2,801,299,529,028 1,924,634,379,000
BASELINE 1,203,194,296,702 1,873,764,268,740 2,458,511,490,000 9,932,744,749,000 2,203,275,767,000 1,675,227,094,020 3,523,752,452,000
total 1,363,394,296,702 1,873,764,268,740 2,458,511,490,000 15,327,974,249,052 4,837,963,297,000 5,789,040,094,020 7,467,923,202,000
BASELINE 459,967,341,000 456,263,101,622 387,069,530,705 554,394,851,000 495,228,061,000 546,279,463,000 477,402,557,000
total 2,062,017,341,000 1,096,563,101,622 694,932,530,705 1,332,728,184,333 1,276,578,706,000 1,492,256,363,000 833,133,557,000
BASELINE 81,478,000,000 158,000,900,000 125,278,500,000 78,246,000,000 168,383,000,000 100,000,000,000 223,756,000,000
total 172,663,000,000 375,095,730,000 2,005,755,250,000 1,755,481,000,000 369,963,000,000 2,094,115,385,000 1,858,756,000,000
BASELINE 2,322,860,030,502 4,451,120,923,362 4,923,956,975,705 11,538,203,890,733 3,679,276,901,000 3,044,006,086,020 5,018,786,259,000
total 4,388,267,126,502 5,337,520,643,362 9,573,503,272,705 20,074,850,824,118 11,019,843,788,000 12,176,711,371,048 12,084,447,138,000
7,795,993,643,533
18,116,534,117,561
22,870,470,117,462
39,118,570,897,514
3,376,604,905,327
8,788,209,783,660
935,142,400,000
8,631,829,365,000
34,978,211,066,322
74,655,144,163,735
HASIL PRAKONREG BANUSTRAMAPA NO
PROVINSI
1 2 3 4 5 6 7
Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Maluku Maluku Utara Papua Barat
Banustramapa
SDA
BM
CK
PNP
TOTAL
HASIL PRAKONREG KALIMANTAN SULAWESI NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PROVINSI Kalimantan Barat Kalimantan Utara Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara
KalSul INDONESIA
SDA
CK
BM
PNP
TOTAL
BASELINE 841,083,962,000 444,555,275,000 735,309,403,000 538,677,112,000 1,755,265,624,000 810,214,619,000 1,351,826,019,000 1,268,532,026,000 1,351,290,773,000 3,938,719,038,000 674,466,590,000
total 982,783,962,000 464,640,275,000 1,944,852,413,000 1,111,077,112,000 2,293,365,174,313 1,647,139,483,000 1,948,458,019,000 2,564,636,709,000 1,887,107,897,000 4,366,246,038,000 1,455,422,794,000
BASELINE 2,554,000,000,000 853,939,942,000 2,369,065,903,840 2,775,559,674,000 1,287,214,475,000 2,629,150,300,000 1,394,372,981,771 2,163,465,457,300 991,695,754,896 2,140,146,813,601 1,476,260,105,400
total 5,713,045,000,000 5,984,529,712,000 3,883,565,903,840 5,086,759,674,000 3,282,618,375,000 3,708,400,300,000 1,492,302,981,771 2,183,465,457,300 1,455,895,754,896 2,215,965,813,601 3,702,760,105,400
BASELINE 432,090,973,254 324,969,677,000 683,136,265,000 384,070,393,000 368,140,236,000 486,185,620,490 292,507,218,000 329,113,850,000 302,899,946,000 636,194,980,000 466,195,889,460
total 1,119,827,240,254 1,768,353,826,000 1,731,144,950,000 1,111,366,149,000 641,695,236,000 721,352,620,490 840,620,131,231 800,113,850,000 547,832,946,000 2,039,341,346,000 727,545,889,460
BASELINE 55,066,000,000 79,489,400,000 84,035,000,000 214,412,500,000 208,893,910,000 49,848,000,000 127,443,500,000 115,100,000,000 56,795,250,000 171,763,000,000 83,310,890,000
total 978,927,120,000 79,489,400,000 374,689,980,000 331,786,750,000 782,307,660,000 1,297,875,000,000 514,015,280,000 1,309,165,750,000 395,210,250,000 490,845,250,000 818,552,390,000
BASELINE 3,882,240,935,254 1,702,954,294,000 3,871,546,571,840 3,912,719,679,000 3,619,514,245,000 3,975,398,539,490 3,166,149,718,771 3,876,211,333,300 2,702,681,723,896 6,886,823,831,601 2,700,233,474,860
total 8,794,583,322,254 8,297,013,213,000 7,934,253,246,840 7,640,989,685,000 6,999,986,445,313 7,374,767,403,490 4,795,396,412,002 6,857,381,766,300 4,286,046,847,896 9,112,398,447,601 6,704,281,178,860
13,709,940,441,000
20,665,729,876,313
20,634,871,407,808
38,709,309,077,808
4,705,505,048,204
12,049,194,184,435
1,246,157,450,000
7,372,864,830,000
40,296,474,347,012
78,797,097,968,556
60,903,235,788,660
88,589,648,086,804
75,622,816,112,615
149,894,631,727,298
17,375,355,050,110
39,105,026,905,674
12,046,277,711,581
31,435,059,760,281 165,947,684,662,966
309,024,366,480,057
0.65
0.56
0.42
0.48
0.53
0.47
0.82
0.49
0.55
0.50
33
