KONSEP DAN APLIKASI GADAI SYARIAH (RAHN);

”KONSEP DAN APLIKASI GADAI SYARIAH (RAHN); (STUDI KASUS PADA BANK JABAR BANTEN SYARIAH CABANG BANDUNG DAN BNI SYARIAH CABANG JAKARTA SELATAN)”

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE. Sy)

Oleh: Annisa Auditasari NIM: 106046101596

KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PRODI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2010 M

ABSTRAKSI

Annisa Auditasari, 106046101596, ”Konsep dan Aplikasi Gadai Syariah (Rahn); Studi Kasus Pada Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung dan BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan”, Program Strata I, Program Studi Muamalah, Konsentrasi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010. Sejak diberlakukannya UU No. 10/1998, perbankan syariah mulai menggeliat naik. Dalam 5 tahun saja sejak diberlakukan Dual Banking System, Pendatang‐ pendatang baru perbankan syariah terus bertambah mengingat pada akhir 2003 beberapa bank konvensional sudah mengantungi ijin Bank Indonesia untuk membuka unit atau divisi syariah. Gadai (rahn) adalah salah satu produk syariah yang berarti tetap, kekal, dan jaminan. ar‐rahn dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, agunan dan rungguhan. Dalam Islam ar‐rahn merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan jasa. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan dokumen (content analisys) yaitu melakukan pengumpulan data dan informasi melalui pengujian arsip dan dokumen. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan membuat daftar pertanyaan yang diajukan kepada pihak yang terkait yaitu, pada Bank Jabar Banten Syariah (Micro Finance Group Rahn

Manager) dan Bank BNI Syariah (Divisi Rahn). Sedangkan data sekunder diperoleh dari data yang dipublikasikan berupa laporan keuangan dan laporan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain membandingkan produk gadai (rahn) pada Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung dan BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan dari segi konsep dan aplikasinya, penulis juga menjabarkan mekanisme kerja dan perkembangan produk gadai (rahn) di kedua Bank tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lebih banyaknya persamaan di kedua Bank tersebut. Akan tetapi hasil penelitian juga menunjukan adanya beberapa perbedaan yang terdapat pada penggadai (rahin), barang gadaian (marhun), utang (marhun bih), ketentuan biaya, nilai taksiran dan prosedur lelang. Penulis menyarankan agar pihak bank syariah yang mempunyai produk gadai (rahn) lebih meningkatkan kinerjanya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas dan sebaliknya bagi masyarakat luas atau calon nasabah agar lebih mempercayai keberadaan bank syariah untuk melakukan investasi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim Amalia, Euis, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer, Granada Press, Jakarta: 2007. Antonio, Muhammad Syafi’I, Bank Syariah dari teori ke praktek, Gema Insani Press, Jakarta: 2001. Ascarya, Akad dan Produk Bak Syariah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta :2007. Danim, Sudarwan, Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002. Farihah, Ipah Buku Panduan Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007. Habib Nazir dan Muhamad Hasan, Ensiklopedi Ekonomi Syari’ah, Kaki Langit, Bandung : 2004. Haroen, Nasrun, Fiqih Muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta: 2007. Karim, Adiwarman A, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2004. Lathif, Azharudin, Fiqih Muamalat, UIN Jakarta Press, Jakarta: 2005. Manan, Abdul, Ekonomi Islam teori dan praktek, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta ; 1997. Moleong, Lexy j, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung : 2006. Mas’adi, Ghufron A, Fiqih Muamallah Kontekstual, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002.

Muslehuddin, Muhammad, Sistem Perbankan dalam Islam, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2004. Mustafa Edwin Nasution, et.al., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2007. Ndraha, Taliziduhu, Research Teori Metodologi Administrasi, PT. Bina Aksara, Jakarta: 1985. Poerwadarminta, W. J. S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Cet. Ke16, Jakarta: 1999. Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah, deterjemahkan oleh Kamaludin, PT. Al Ma’arif, Cet. Ke-7, jilid 12, Bandung: 1995. Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi, EKONISIA, Cet. Ke-1, Yogyakarta: 2003. Asy-Syafi’, Al Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris I, Al-Umm, Daar al-Fikr, jilid 3, Beirut: 1990. Syafei, Rachmat, Fiqih Muamalah, CV Pustaka Setia, Cet. Ke-1, Bandung: 2001. Sumitro, Warkum, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-4, Jakarta: 2004. Imam Kabiir Ali bin Umar Ad Daarulquthni, sunan Ad-Daaruquthni, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1994), Jilid 2 Transkip Wawancara dengan Bapak Endang Komarudin Selaku Micro Finance Group Rahn Manager pada Bank Jabar Banten Syariah Bandung pada Tanggal 11 Agustus 2010 (09.00-11.00). Transkip Wawancara dengan Bapak Mizwar Akmal Selaku Divisi Rahn pada Tanggal 7 Juli 2010 (16.00 – 17.00) Di BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Selatan. Seminar Pegadaian Syariah For UIN, Oleh :Rudy Kurniawan, S.E, Manajer UsahaRahn pada Divisi Usaha Syariah, PERUM Pegadaian. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.

Bank Jabar BAnten Syariah Bandung Maslahah SecaraTable).

(Data Perkembangan Gadai Emas iB

Bank Jabar BAnten Syariah Bandung, (Data Perkembangan Gadai Emas iB Maslahah Secara Kurva). Bank Jabar BAnten Syariah Bandung, (Data Perkembangan Gadai Emas iB Maslahah Secara Diagram). www.eviyulianti/pengembangandunia islam.com www.kompas.com, http://kafebuku.com/himpunan-fatwa-dewan-syariah-nasional-mui/ http://www.bnisyariah.tripod.com/ind_gadai-emas syariah.htmlhttp://www.bnisyariah.tripod.com/profil.html, http://www.bankjabar.co.id/modules/article.php?lang=ID&action=preview&id=3&pa rent_id=1, http://www.google.co.id/#hl=id&q=%23+Fatwa+Dewan+Syariah+Nasional+No%3A +25%2FDSNMUI%2FIII%2F2002+tentang+Rahn&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=d c4b9ba5e001c2f8

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1

Resume Data Keuangan BNI Syariah

Tabel 4.2:

Data Perkembangan Gadai Emas iB Maslahah Secara Tabel

Tabel 5.3

Perbandingan Ketentuan Umum Antara Bank Jabar Banten Syariah dan BNI Syariah

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1

Skema Transaksi Gadai Syariah

Gambar 4.2

Data Perkembangan Gadai Emas iB Maslahah Secara Kurva

Gambar 3.3

Data Perkembangan Gadai Emas iB Maslahah Secara Diagram

1

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Masalah Sejak terjadinya krisis financial di Amerika pada tahun 1992 sehingga membawa dampak buruk bagi negara-negara di dunia, tragedi ini sebagai bukti tentang keburukan yang sebenarnya terjadi dari sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan pada perekonomian dunia. Hal ini juga berdampak akan hilangnya kepercayaan dari kegagalan sistem ekonomi kapitalis yang mana membuat para intelektual muslim di Indonesia harus melihat kembali pemikiran-pemikiran dari para pakar ekonomi Islam seperti Ibnu Taimiyah, yang pembahasannya lebih menekankan pada karakter religius dan tujuan dari sebuah pemerintahan yaitu:

“Tujuan

terbesar

dari

negara

adalah

mengajak

penduduknya

melaksanakan kebaikan dan mencegah mereka berbuat mungkar”. 1 Dan Ibnu Khaldun yang pemikirannya juga banyak memberikan kontribusi untuk perekonomian yang membawa kemaslahatan masyarakat dalam suatu negara. Hingga akhirnya para ahli ekonomi dunia melirik sistem yang ditawarkan dalam ekonomi Islam yang konsepnya lebih kepada membawa keadilan dan kemaslahatan umat.

1

Euis Amalia, M.Ag. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer. (Jakarta: Granada Press, 2007), h.179.

1

2

Seperti kita ketahui salah satu lembaga ekonomi yang berlandaskan pada ekonomi Islam adalah perbankan syariah. Di Indonesia itu sendiri perbankan syariah dimulai sejak tahun 1992 dengan digulirkannya UU No. 7/1992 yang memungkinkan bank menjalankan operasional bisnisnya dengan sistem bagi hasil. Pada tahun yang sama lahir bank syariah pertama di Indonesia yaitu, Bank Muamalat Indonesia (BMI). Hingga tahun 1998 praktis bank syariah tidak berkembang. Baru setelah diluncurkan Dual Banking System melalui UU No. 10/1998, perbankan syariah mulai menggeliat naik. Dalam 5 tahun saja sejak diberlakukan Dual Banking System, pelaku bank syariah bertambah menjadi 10 bank dengan perincian 2 bank merupakan entitas mandiri (BMI dan Bank Syariah Mandiri) dan lainnya merupakan unit atau divisi syariah bank konvensional. Pendatang-pendatang baru perbankan syariah dipastikan terus bertambah mengingat pada akhir 2003 beberapa bank konvensional sudah mengantungi ijin Bank Indonesia untuk membuka unit atau divisi syariah tahun ini. Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Perum pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan pegadaian syariah. Pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah rahn, dalam pengoperasiannya menggunakan metode Fee Based Income (FBI) atau Mudharabah (bagi hasil). Karena nasabah dalam mempergunakan marhun bih (UP) mempunyai tujuan yang berbeda-beda misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah atau tambahan modal kerja,

3

penggunaan metode Mudharobah belum tepat pemakaiannya. Oleh karenanya, pegadaian menggunakan metode Fee Based Income (FBI). Secara etimologi, kata ar-rahn berarti tetap, kekal, dan jaminan. ar-rahn dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, agunan dan rungguhan. Dalam Islam ar-rahn merupakan saran saling tolong menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan jasa 2 . Menurut beberapa mazhab, rahn berarti perjanjian penyerahan harta oleh pemiliknya kepada kreditur dan dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. 3

Pada

dasarnya,

produk-produk

berbasis

syariah

memiliki

karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba. Inti dari riba dalam pinjaman (riba dayn) adalah tambahan atas pokok baik sedikit maupun banyak. 4 Yang membedakan antara gadai syariah (rahn) dan konvensional diantaranya adalah dalam hal pengenaan bunga. Kemudian menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil.

2

Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet, Ke-2. h. 251

3

www.eviyulianti/pengembangandunia islam.com, diakses pada tanggal 20 Februari 2010

4

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta : PT Raja Grafinda Persada, 2007), h. 14

4

Pandangan fuqaha tentang kebolehan akad gadai (rahn) didasarkan pada Al Quran dan Hadist Nabi Saw. Antara lain sebagai berikut: 5 Al-Quran Surat Al Baqarah : 283

⌧ ⌧ ⌦ ⌧ ☺ ☺ ⌦ ☺

☺ ☺

”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Adapun yang dapat dijadikan barang jaminan (agunan) dalam gadai syariah (rahn) bukan saja yang bersifat materi, tetapi juga yang bersifat manfaat. Benda yang dijadikan barang jaminan (agunan) tidak harus diserahkan 5

Ghufron A. Mas’adi, Fiqih Muamallah Kontekstual, (PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2002), h. 176

5

secara actual, tetap boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah atau kebun sebagai jaminan (agunan), sehingga yang diserahkan adalah surat jaminanannya (sertifikat sawah atau tanah). 6 Adapun barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi utang, maka akad ar-rahn bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Bila tidak dapat dilunasi, barang jaminan dapat dijual dan utang dibayar. Apabila dalam penjualan barang jaminan itu ada kelebihan, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Sebagai penerima gadai atau disebut Murtahin, penggadai akan mendapatkan surat bukti rahn (gadai) berikut dengan akad pinjam meminjam yang disebut akad gadai syariah dan akad sewa tempat (ijarah). Dalam akad gadai syariah (rahn) disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan (marhun) miliknya dijual oleh peneriama gadai (murtahin) guna melunasi pinjaman. Sedangkan akad sewa tempat (ijarah) merupakan kesepakatan antara penggadai dengan penerima gadai untuk menyewa tempat penyimpanan dan penerima gadai dan akan mengenakan jasa simpan. Salah satu bentuk keberhasilan matrik dari pegadaian syariah yaitu, perum pegadaian melalui unit usahanya gadai syariah hingga triwulan I 2009 telah menyalurkan pembiayaan Rp 550,6 miliar atau naik sekitar 20 persen dari periode yang sama 2008 hanya Rp 338,4 miliar. “Naiknya pinjaman sistem syariah ini menunjukkan pertumbuhan usaha syariah cukup baik dan juga kredit 6

Azharudin Lathif, Fiqih Muamalat, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), h. 154

6

masyarakat dari konvensional beralih ke syariah,” kata Manajer Komunikasi Perusahaan Kantor Pusat Perum Pegadaian Irianto di Jakarta. Menurutnya, jumlah nasabah pada periode Januari-Maret 2009 sebanyak 161.397 orang, lebih banyak dari jumlah tahun 2008 yang hanya 126.308 nasabah. 7 Dengan melihat perkembangan pesat yang terjadi di pegadaian, beberapa lembaga keuangan khususnya perbankan syariah mulai membuka produk gadai syariah atau disebut juga dengan rahn. Namun untuk saat ini lembaga keuangan seperti perbankan syariah hanya menerima barang gadai berupa emas lantakan, perhiasan ataupun koin emas. Hal ini disebabkan oleh kecilnya nilai resiko yang akan terjadi dan keberadaan nilai emas itu sendiri yang tetap stabil bahkan cenderung naik dari tahun ke tahun serta tidak terkena dampak inflasi.. Maka dengan melihat pemaparan yang singkat diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian, dengan memberikan gambaran apa dan bagaimana perbedaan konsep serta aplikasi gadai syariah (rahn) pada beberapa aspek yang terdapat di beberapa perbankan syariah bukan pada perum pegadaian syariah yang memang sudah umum. Sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul “KONSEP DAN APLIKASI GADAI SYARIAH (RAHN); STUDI KASUS PADA BANK JABAR BANTEN SYARIAH CABANG BANDUNG DAN BNI SYARIAH CABANG JAKARTA SELATAN.”

7

2010

www.kompas.com, Pembiayaan Pegadaian Syariah. (29/5), diakses pada tanggal 16 April

7

B.

Pembatasan dan Perumusan Permasalahan 1. Pembatasan Permasalahan Apabila melihat pembahasan mengenai latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka akan banyak masalah yang memerlukan kajian secara luas. Oleh karena itulah untuk lebih jelasnya, penulis akan membatasi ruang lingkup kajian pembahasan hanya pada seputar konsep dan aplikasi gadai syariah (rahn) yang penelitiannya dilakukan dengan studi deskriptif pada beberapa bank syariah, yaitu Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung dan BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan. Serta menganalisis perbandingan antara kedua bank tersebut dari beberapa aspek serta memaparkan perkembangannya produk gadai (rahn) tersebut. 2. Perumusan Permasalahan Dari pembatasan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa pokokpokok permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana mekanisme gadai syariah (rahn) pada Bank Jabar Banten Syariah dan BNI Syariah? 2) Apa perbedaan dan persamaan gadai syariah (rahn) pada kedua bank syariah tersebut? 3) Bagaimana perkembangan produk gadai syariah (rahn) pada Bank Jabar Banten Syariah dan BNI Syariah dari segi aplikasinya?

8

C.

Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis diatas maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Memenuhi tugas akademik yang merupakan syarat dan kewajiban bagi setiap mahasiswa dalam rangka menyelesaikan studi tingkat Sarjana program Strata 1 (S1) di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta fakultas Syariah dan Hukum dengan gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy). 2) Mendapatkan pemahaman tentang bagaimana konsep gadai syariah (rahn) secara teori dan prakteknya. 3) Lebih mengenal bagaimana konsep gadai di beberapa bank syairah. 4) Mengetahui perbedaan dan persamaan gadai syariah (rahn) pada kedua bank syariah tersebut. 5) Melihat perkembangan produk gadai syariah (rahn) pada kedua bank syariah tersebut dari segi beberapa aspek diantaranya adalah berdasarkan jumlah nasabah dan juga berdasarkan besar pembiayaan yang sudah diberikan kepada masyarakat luas.

9

2. Manfaat Penelitian Dengan adanya penelitian ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain : 1) Penulis Penelitian ini merupakan studi awal dan menambah wawasan tentang konsep dan aplikasi gadai syariah (rahn) pada beberapa bank syariah, diantaranya ialah Bank Jabar Syariah Banten cabang Bandung dan BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan. 2) Fakultas Menambah khazanah kepustakaan Ekonomi Islam dan sebagai sumber referensi bagi mahasiswa, staf pengajar dan lainnya. 3) Masyarakat Memberi masukan atau informasi kepada masyarakat khususnya masyarakat ekonomi menengah kebawah yang membutuhkan bantuan dana atau pembiayaan untuk segala keperluan, bahwa di perbankan syariah dan sama halnya dengan di perum pegadaian syariah terdapat program yang dapat membantu dan mengembangkan usahanya atau mengurangi beban mereka dengan cara yang relative cepat dan aman serta tidak membebankan mereka.

10

D.

Kajian Pustaka Berdasarkan telaah yang sudah dilakukan terhadap beberapa sumber, kepustakaan, penulis meliput bahwa apa yang merupakan masalah pokok penelitian tampaknya sangat penting dan prospektif, karena pembahasan tentang konsep dan aplikasi gadai di bank syariah sangatlah berguna agar masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah mengetahui bahwa di perbankan syariah terdapat produk gadai yang dapat membantu mereka dalam memperoleh modal guna meningkatkan kinerja usaha mereka ataupun membantu pembiayaan kehidupan sehari-hari mereka. Adapun kajian pustaka yang digunakan penulis adalah: 1. Pada tahun 2003 telah ditulis skripsi atas nama Aty Nurhayati dengan judul “Konsep gadai (ar-rahn) dalam Islam serta Prospeknya di Indonesia.” Dalam penelitian ini membahas tentang analisa pegadaian syariah yang mempunyai prospek yang cerah, baik untuk pegadaian dengan sistem syariah maupun pegadaian baru serta mengenai sekmentasi dan pangsa pasar dari pegadaian ini sangat baik. Ini semua dianalisis dari analisa SWOT yang telah ia teliti. 2. Pada tahun 2006 juga telah ditulis skripsi atas nama Agus Solehuddin dengan judul “Analisa Pelaksanaan Gadai Syariah dalam Kajian Hukum Islam (Studi Kasus pada Perum Pegadaian Cabang Dewi Sartika).” Dalam

11

penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan gadai pada perum pegadaian syariah cabang dewi sartika dari proses pemberian pinjaman sampai dengan proses pelelangan barang jaminan bagi nasabah yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya. 3. Pada tahun 2004 telah ditulis pula skripsi atas nama Eva Fatmawati dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Gadai Emas pada Cabang ULGS Perum Pegadaian Dewi Sartika.” Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, impelementsi gadai emas pada perum pegadaian yang terbentuk ULGS adalah system penyaluran pinjaman secara gadai yang didasarkan pada prinsip syariah islam, yaitu guna menghindari riba. Keberadaan gadai emas pada cabang ULGS berdasarkan akad rahn dan ijarah perlu dilakukan peninjaun kembali tentang pemberlakuan biaya bagi nasabah cabang ULGS di pegadaian cabang dewi sartika. 4. Pada tahun 2004 telah ditulis skripsi atas nama Nuraini dengan judul “Konsep dan aplikasi gadai syariah pada Bank Syariah (Studi Kasus PT. Bank Danamon Syariah).” Metode penelitian yang digunakan adalah kulitatif dengan desain penelitiannya deskriptif. Analisis gadai dalam perbankan syariah diterapkan dalam dua produk perbankan yaitu sebagai produk pelengkap dan produk pinjaman atau produk tersendiri. Mekanisme rahn dalam perbankan adalah nasabah menyerahkan barang gadai kepada bank untuk ditaksir apabila nasabah setuju maka akad rahn terjadi dan nasabah akan mendapatkan pinjaman yang dibutuhkan dan setalah jatuh

12

tempo nasabah harus melunasi pinjaman tersebut. Aplikasi gadai emas syariah pada Bank Danamon Syariah telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, seperti dalam rukun dan syarat gadai, penaksiran dan biaya penitipan barang gadai, pemanfaatan barang gadai, penjualan barang gadai, setelah jatuh tempo dan musnahnya barang gadai. Sedangkan

yang

membedakan

penelitian

ini

dengan

penelitian

sebelumnya bahwa dalam penelitian skripsi ini membahas tentang konsep dan aplikasi gadai syariah pada beberapa bank syariah diantaranya ialah, Bank Jabar Syariah Banten Cabang Bandung dan BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan. Dengan melakukan penekanan pada mekanisme dan prosedur transaksi gadai syariah serta analisa komparatif yang diterapkan dalam gadai syariah pada lembaga keuangan tersebut dan melihat perkembangan produk gadai itu sendiri dari beberapa aspek.

E.

Metode Penelitian dan Teknik Penulisan 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metodologi kualitatif yang bersifat deskriptif. Metodologi kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada

13

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 8 Penelitian ini juga merupakan penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk menggali data dan informasi baik tentang proses dan mekanisme. 9 Yang dimaksud disini adalah untuk memberikan gambaran tentang konsep dan aplikasi gadai syariah (rahn) pada beberapa bank syariah diantaranya yaitu: Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung dan BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan. 2. Jenis Data dan Sumber Data Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data yaitu data kualitatif berupa kata-kata atau gambar bukan angka-angka, kalaupun ada angka-angka sifatnya hanya sebagai penunjang. 10 Data kualitatif ini merupakan data yang pada

umumnya

sukar

diukur

atau

menunjukkan

kualitas

tertentu. 11

Menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 8

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,

2006), h. 6 9

Ipah Farihah, Buku Panduan Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), h. 35 10

11

Sudarwaman Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung: CV. Pusaka Setia, 2002), h. 51

Taliziduhu Ndraha, Research Teori Metodelogi Administrasi, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985), h. 60

14

1) Sumber Data Primer Merupakan sumber data yang diperoleh langsung kepada pengumpul data. Data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak bank syariah (Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung dan BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan) yang memiliki kemampuan serta pengetahuan mengenai produk gadai syariah (rahn)dimasing-masing bank tersebut. 2) Sumber Data Sekunder Merupakan sumber data yang tidak langsung diberikan data kepada pengumpul data. Data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, majalah, artikel atau literatur lain yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini. 3. Teknik Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : a) Penelitian kepustakaan (library research) Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data atau bahan-bahan dari berbagai daftar kesusastraan yang ada. Dengan cara membaca, mempelajari, mencatat, dan merangkum teori-teori yang ada kaitannya dengan masalah pokok pembahasan melalui buku-buku, skripsi terdahulu, majalah, surat kabar, artikel, buletin, brosur, internet dan media lainnya yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

15

b) Penelitian Lapangan (field research) Penulis melakukan peninjauan langsung ke lokasi, dalam hal ini konsep dan aplikasi gadai syariah (rahn) pada beberapa bank syariah (Bank Jabar Syariah Cabang Bandung dan BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan), sehingga penulis dapat melakukan observasi langsung kegiatan-kegiatan yang terjadi disana. Penulis juga menggunakan teknik wawancara atau interview dengan nara sumber yang cakap dan berkompeten pada bidangnya untuk memberikan keterangan dari masalah yang sedang dibahas. 4. Teknik Penulisan Skripsi Adapun teknik penulisan dalam skripsi ini adalah berdasarkan ”Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2007”.

F.

Sistematika Penulisan Sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini terdiri dari lima bab dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab yang terinci sebagai berikut : BAB I

Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan teknik penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Teoritis, bab ini membahas tentang pengertian, landasan syariah, rukun dan syarat, mekanisme dan operasional, serta hal-hal

16

yang berkaitan dengan gadai berdasarkan fatwa DSN meliputi; status barang gadai, pemanfaatan barang gadai, penjualan barang gadai setelah jatuh tempo, musnahnya barang gadai dan berakhirnya barang gadai. BAB III Gambaran Umum Profil Produk Rahn pada Beberapa Bank Syariah, bab ini membahas sekilas tentang profil singkat bank dan juga produk gadai (rahn) yang terdapat di ketiga lembaga keuangan tersebut. BAB IV Konsep dan Aplikasi Gadai Syariah; Studi Kasus pada Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung dan BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan, merupakan bagian pembahasan mekanisme dan prosedur transaksi gadai syariah (rahn) pada kedua bank tersebut, analisis komparatif dari segi konsep dan aplikasi transaksi gadai syariah (rahn) pada kedua bank dan analisis perkembangan produk gadai syariah (rahn) pada kedua bank tersebut. BAB V Penutup Merupakan bagian terakhir penulisan yang akan menunjukkan pokokpokok penting dari keseluruhan pembahasan ini. Bagian ini menunjukkan jawaban ringkas dari permasalahan yang dibahas pada bagian permasalahan di atas yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG GADAI SYARIAH (RAHN)

A.

Pengertian Gadai Secara terminologi gadai adalah pinjam meminjam uang dengan menyerahkan barang dan batas waktu (bila telah sampai waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak orang yang memberi pinjaman). 1 Gadai dalam bahasa Arab disebut ar-Rahn, secara etimologi rahn adalah tetap, kekal, dan jaminan. 2 Begitu pula gadai dinamai al-habsu yang artinya ”penahanan.” Seperti dikatakan Ni’matun Rahinah, artinya ”karunia yang tetap dan lestari.” Untuk alhabsu sebagaiaman dalam firman Allah SWT : 3

⌧

☺

Artinya: ”tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya” (QS. Al Mudatsir/ 74: 38)

Adapun pengertian rahn secara terminologi didefinisikan beberapa ulama fiqih sebagai berikut: 1

W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), Cet. Ke-16, h. 286. 2

Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), Cet. Ke-2, h.251.

3

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, deterjemahkan oleh Kamaludin, (Bandung: PT. Al Ma’arif, 1995), Cet. Ke-7, jilid 12, h. 139

17

18

1. Ulama Malikiyah 4

‫ﻦ َﻻ ِز ٍم‬ ٍ ْ‫ﻰ ِدﻳ‬ ِ ‫ﺧ ُﺬ ِﻣﻦْ ﻣَﺎ ِﻟ ِﻜ ِﻪ َﺗ َﻮ ُﺛﻘًﺎ ِﺑ ِﻪ ﻓ‬ َ ْ‫ﺷَﻴْﺊٌ ُﻣ َﺘ َﻤ ﱠﻮ َل ُﻳﺆ‬ Artinya: ”Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat” 2. Ulama Hanafiyah 5

‫ﻦ ﻴﻤﮑﻦ‬ ِ ْ‫ع َو ِﺛﻴْ َﻘ ٌﺔ ِﺑ َﺪﻳ‬ ِ ْ‫ﺸﺮ‬ ‫ﻰ َﻧﻈْ ِﺮ اﻟ ﱠ‬ ِ ‫ﻦ َﻟﻬَﺎ ِﻗﻴْ َﻤ ٌﺔ ﻣَﺎ ِﻟ َﻴ ٌﺔ ﻓ‬ ِ ْ‫ﻏﻴ‬ َ ‫ﺟﻌْ ُﻞ‬ َ ‫ﻦ‬ ِ ْ‫ﻚ اﻟ َﻌﻴ‬ َ ْ‫ﻀﻬَﺎ ِﻣﻦْ ِﺗﻠ‬ ُ ‫ﻦ ُآﱡﻠﻬَﺎ َاوْ َﺑ ْﻌ‬ ِ ْ‫َأﺧْ ُﺬ اﻟ ﱢﺪﻳ‬ Artinya: ”Menjadikan sesuatu (barang) jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagainnya”.

3. Ulama Syafi’iyah 6

4

Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), Cet. Ke-2, h.252

5

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, deterjemahkan oleh Kamaludin, (Bandung: PT. Al Ma’arif, 1995), Cet. Ke-7, jilid 12, h. 139 6


19

‫ﻋﻨْ َﺪ َﺗ َﻌ ﱡﺰ ِر َوﻓَﺎ ِﺋ ِﻪ‬ ِ ‫ﻰ ِﻣﻨْﻬَﺎ‬ ِ ‫ﻦ َﻳﺴْ َﺘﻮْﻓ‬ ٍ ْ‫ﻦ َو ِﺛﻴْ َﻘ ٌﺔ ِﺑ َﺪﻳ‬ ٍ ْ‫ﻋﻴ‬ َ ‫ﺟﻌْ ُﻞ‬ َ Artinya: ”Menjadikan materi (barang) sebgai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnnya itu.” 4. Ulama Hanabilah 7

‫ﻰ ِﻣﻦْ َﺛ َﻤ ِﻨ ِﻪ ِإنْ َﺗ َﻌ ﱡﺬ ِر‬ ِ ‫ﻦ ِﻟ َﻴﺴْﻮْﻓ‬ ِ ْ‫اﻟﻤ َﺎ ُل اﱠﻟﺬِى َﻳﺠْ َﻌ ُﻞ َو ِﺛﻴْ َﻘ ٌﺔ َﺗﺒِﺎﻟ ﱠﺪﻳ‬ ‫ﻋ َﻠﻴْ ِﻪ‬ َ ‫اﺳْ َﺘﻴْﻔَﺎ ُؤ ُﻩ ِﻣ ﱠﻤﻦْ ُه َﻮ‬ Artinya: ”Harta yang dijadikan jaminan hutang dan dapat dijadikan sebgai pembayar hutang jika penghutang gagal membayar hutangnya kepada pemiutang”.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, rahn adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan utang, hingga yang bersangkutan boleh mengambil atau bisa mengambil sebagai (manfaat) barang itu”. 8 B.

Landasan Hukum Gadai Hukum gadai dalam Islam adalah Jaiz (boleh), berdasarkan al Qur’an, Assunnah dan Ijma ulama.

7

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, deterjemahkan oleh Kamaludin, (Bandung: PT. Al Ma’arif, 1995), Cet. Ke-7, jilid 12, h. 140 8


20

1. Al Qur’an 9

⌧ ⌧ ⌦

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). 2. Al Hadits 10

‫ﺳﱠﻠ َﻢ‬ َ ‫ﻋ َﻠﻴْ ِﻪ َو‬ َ ُ ‫ﻰ اﷲ‬ َ ‫ﺻّﻠ‬ َ ‫ﻲ‬ ‫ن اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱠ‬ ‫ﻲ اﷲ ُﻋَﻨْﻬَﺎ َأ ﱠ‬ َ‫ﺿ‬ ِ ‫ﺸ َﺔ َر‬ َ ‫ﻋﺎ ِﺋ‬ َ ْ‫ﻋﻦ‬ َ .‫ﺣ ِﺪﻳْ ٍﺪ‬ َ ْ‫ﺟ ٍﻞ َو َر َه َﻨ ُﻪ ِدرْﻋًﺎ ِﻣﻦ‬ َ ‫ﻰ َأ‬ َ ‫ي إِﻟ‬ ‫ﻃﻌَﺎﻣ ًﺎ ِﻣﻦْ َﻳ ُﻬﻮْ ِد ﱟ‬ َ ‫اﺷْﺘَﺮَى‬ Artinya: ”Rasulullah saw. Membeli makanan dari seorang yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan, (HR al-Bukhari dan Muslim dari ’Aisyah).”

3. Ijma Berdasarkan ayat dan hadist-hadist diatas, para ulama fiqih sepakat bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan

9

Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), Cet. Ke-2, h. 253

10


21

kebolehannya, demikian juga tentang landasan hukumnya, 11 disamping itu juga karena kemaslahatan yang terkandung didalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia. 12 Di Indoneia hukum mengenai gadai tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atau suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama yang mempunyai utang. Sesorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang utuk . apabila pihak yang berutang tidak memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. 13 Sedangkan Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional mengenai hukum gadai (rahn) tertuang dalam fatwa DSN No. 25/DSNMUI/III/2002, bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan yang ada. Adapun penjabaran mengenai Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai hukum gadai syariah (rahn) yang tertuang dalam fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002. Tentang rahn menetapkan Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai 11

Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi, (Yogyakarta: EKONISIA, 2003), Cet. Ke-1, h. 156 12

13


Transkip wawancara dengan Bapak Endang Komarudin selaku Micro Finance Group Rahn Manager pada Bank Jabar Banten Syariah Bandung pada tanggal 11 Agustus 2010 (09.00-11.00)

22

jaminan hutang dalam bentuk Rahn dibolehkan dgn ketentuan sebagai berikut: 14 (fatwa terlampir dilampiran) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) s.d. hutang rahin (yg menyerahkan barang) dilunasi Barang tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin tanpa seizin rahin Ongkos dan biaya penyimpanan barang gadai (marhun) di tanggung oleh penggadai (rahin). Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya tidak boleh didasarkan pada besarnya pinjaman. Murtahin tidak dpt melunasi hutang -> marhun dijual paksa atau Dilelang. Fatwa mengenai gadai emas tetuang dalam fatwa DSN No. 26/DSNMUI/III/2002. Fatwa DSN No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas Menetapkan: 15 (fatwa terlampir dilampiran) Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn (lihat Fatwa DSN nomor : 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn, Ongkos dan Biaya Penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).

14

Seminar Pegadaian Syariah For UIN, Oleh :Rudy Kurniawan, S.E, Manajer Usaha Rahn pada Divisi Usaha Syariah, PERUM Pegadaian. 15

Seminar Pegadaian Syariah For UIN, Oleh :Rudy Kurniawan, S.E, Manajer Usaha Rahn pada Divisi Usaha Syariah, PERUM Pegadaian.

23

Ongkos sebagai mana dimaksud dalam butir b besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

C.

Rukun dan Syarat Gadai 1. Rukun gadai (rahn): 16 1. Rahin (yang menggadaikan), dalam konteks perbankan, yaitu gadai emas syariah adalah nasabah. 2. Murtahin (yang menerima gadai) yaitu bank. 3. Marhun (barang yang digadaikan), adalah emas dan berlian. 4. Marhun Bih (utang), yaitu pembiayaan 5. Sighat (Ijab Qabul), yaitu akad kontrak yang dilakukan antara nasbah dengan pihak bank 2. Syarat-syarat gadai: 1. Rahin dan Murtahin: a. Harus cakap bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orangorang yang telah baligh dan berakal, karena itu tidak sah rungguhan anak kecil dan orang gila. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal 16

Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah; Wacana Ulama dan Cendikiawan, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999), h. 215

24

saja. Oleh sebab itu, menurut mereka, anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad rahn, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya. 17 b. Harus layak untuk melakukan transakasi pemilikan. Setiap orang yang sah melakukan jual beli, ia juga sah untuk melakukan gadai, karena gadai seperti juga jual beli merupakan pengelolaan harta (tasarruf). 2. Sighat (Ijab Qabul) a. Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan sewaktu-waktu di masa depan. b. Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka, tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan. 3. Marhun Bih (utang) a. Harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya. b. Memungkinkan pemanfaatannya. Bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah. c. Harus dikuantifikasikan atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dapat dikuantifikasikan, maka tidak sah. 18

17


25

d. Utang boleh dilunasi dengan agunanan itu. 19 4. Marhun (barang yang digadaikan) Aturan pokok dalam madzhab Maliki tentang barang yang digadaikan ialah, bahwa gadai itu dapat dilakukan pada semua macam harga pada semua macam jual beli, kecuali pada jual beli mata uang (sharf) dan pokok modal salam yang berkaitan dengan tanggungan. Karena pada sharf diisyaratkan tunai (yakni kedua belah pihak saling menerima), oleh karenanya tidak boleh terjadi akad gadai, begitu pula pada harta modal gadai salam. 20 Menurut ulama syafi’iyah gadai bisa sah dengan dipenuhinnya tiga syarat atau pertama, harus berupa barang, karena utang tidak bisa digadaiakan. Kedua, penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaian tidak terhalang. Ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tidak masa pelunasan utang gadai.

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain: a. Harus diperjualbelikan.

18

Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah; Wacana Ulama dan Cendikiawan, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999), h. 215 19

20



26

b. Harus berupa harta yang bernilai. c. Marhun harus bias dimanfaatkan secara syariah. d. Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung. e. Harus memiliki rahin (peminjaman atau penggadai) setidaknya harus seizin pemiliknya. 21 Adapun mengenai penggadaian barang milik bersama, fuqaha bersilisih pendapat. Imam Abu Hanifah tidak membolehkannya, tetapi Imam Malik dan Imam Syafi’I membolehkannya. 22 Di samping syarat-syarat di atas, para ulama sepakat menyatakan bahwa rahn itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di rahn kan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi utang, dan utang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Dan syarat terakhir (kesempurnaan rahn) oleh para ulama disebut qabdh al-marhun (barang jaminan dikuasai secara hokum oleh pemberi utang/kreditur). Syarat ini menjadi penting karena firma Allah dalam surat al-Baqarah ayat 283 yang menyatakan, bahwa “barang jaminan itu dipegang atau dikuasai (secara hukum)”. Apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh kreditur, maka akad rahn bersifat mengikat bagi kedua belah

21

Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi, (Yogyakarta: EKONISIA, 2003), Cet. Ke-1, h. 158 22

Al Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’I, Al-Umm, (Beirut: Daar al-Fikr, 1990), jilid 3, h. 120.

27

pihak. Oleh sebab itu, utang terkait dengan barang jaminan, sehingga apabila utang tidak dilunasi, barang jaminan dapat dijual dan utang itu dibayar. 23 Menurut Sayyid Sabiq, syarat sahnya akad rahn adalah berakal, baligh, barang yang dijadikan jaminan itu ada pada saat akad sekalipun tidak satu jenis, barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadaian (murtahin) atau wakilnya. 24

D.

Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Gadai (Rahn) 1. Status Barang Gadai Status gadai terbentuk saat terjadinya akad atau kontrak hutang piutang bersamaan dengan penyerahan jaminan. Misalnya, ketika seorang penjual meminta pembeli menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembelian suatu barang dengan kredit. Status gadai sah setelah terjadinya hutang. Para ulama pun menilai hal ini sah karena hutang tetap memang manuntut pengambilan jaminan. Maka dibolehkan mengambil sesuatu sebagai jaminan. Status gadai bisa terbentuk sebulam muncul hutang. Misalnya seseorang berkata: ”Saya gadaikan barang ini dengan uang pinjaman dari anda sebesar Rp.

23

24



28

10 juta”. Gadai tersebut sah setidaknya demikian pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, karena barang tersebut merupakan jaminan bagi hak tertentu. 25 Jumhur fuqaha berpendapat bahwa gadai itu berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan dan bagian lainnya, yaitu jika seseorang mengadaikan sejumlah barang tertentu, kemudian ia melunasi sebagainya, maka keseluruhan barang gadai masih tetap berada di tangan penerima gadai sampai orang yang menggadaikan melunasi seluruh hutangnya. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa barang yang masih tetap berada di tangan penerima gadai hanya sebagiannya saja, yaitu sebesar hak yang belum dilunasi. 2. Pemanfaatan Barang Gadai Mengenai penggunaan barang gadai oleh pegadaian terdapat perbedaan pandangan di kalangan musilm. Menurut madzhab Hanafi dan Hambali penerima gadai boleh memanfaatkan barang yang menjadi jaminan untuk utang atas izin pemiliknya, karena barang itu boleh mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendaki untuk menggunakan hak miliknya. 26 Sedangkan menurut Imam Syafi’I dan Imam Malik bahwa manfaat barang jaminan secara mutlak

25

Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah; Wacana Ulama dan Cendikiawan, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999), h. 215 26


29

adalah hak bagi yang menggadaikan barang. Demikian pula biaya pengurusan terhadap barang jaminan adalah kewajiban bagi yang menggadaikan barang. Akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Namun, para ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa barang yang dijadikan barang jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan sama sekali, karena tindakan itu termasuk menyia-nyiakan harta yang dilarang Rasulallah saw. 27 Akan tetapi pada dasarnya tidak boleh terlalu lama memanfaatkan barang jaminan sebab hal itu akan menyebabkan barang jaminan hilang atau rusak. Hanya saja diwajibkan untuk mengambil manfaat ketika berlangsungnya rahn. 28 Namun siapakah yang mengambil manfaat gadai, rahin atau murtahin? a) Pemanfaatan rahin terhadap barang gadaian. Dalam masalah ini ada dua pendapat, pertama pendapat jumhur ulama selain ulama syafi’I melarang rahn untuk memanfaatkan barang gadaian, dan kedua ulama syafi’i: membolehkan selama tidak memadharatkan murtahin. b) Pemanfaat dari murtahin. Mayoritas ulama, selain mazhab Hambali, berpendapat bahwa murtahin tidak boleh mempergunakan barang rahn. 3. Penjualan Barang Gadai Setelah Jatuh Tempo

27


28

Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), Cet. Ke-1, h. 172

30

Sebelum Islam datang, tradisi orang Arab, jika orang yang menggadaikan barang tidak mampu mengembalikan pinjaman, maka barang gadaiannya keluar dari miliknya dan kemudian dikuasai oleh pemegang gadaian tesebut. Setelah Islam datang, maka melarang dan membatalkan cara tersebut. Sebagai mana dalam hadits dari Muawiyah bin Abdullah bin Ja’far: Bahwa sesorang menggadaiakan sebuah rumah di Madinah untuk waktu tertentu. Kemudian masanya telah lewat. lalu si pemegang gadaian menyatakan bahwa ini menjadi rumahku. Rasullah kemudian bersabda: 29

‫ﻏﺮْ ُﻣ ُﻪ‬ ُ ‫ﻋ َﻠﻴْ ِﻪ‬ َ ‫ﻏﻨْ ُﻤ ُﻪ َو‬ ُ ‫ َﻟ ُﻪ‬،ُ‫ﺣ ِﺒ ِﻪ اّﻟ ِﺬيْ َر َه ُﻨﻪ‬ ِ ‫ﻦ ِﻣﻦْ ﺻَﺎ‬ ُ ْ‫ﻖ اﻟﺮﱠه‬ ُ ‫َﻻ َﻳﻐْ َﻠ‬ Artinya: Dari Abu Hurairah berkata Rasullah SAW bersabda: ”Barang yang digadaiakan itu tidak tertutup bagi pemiliknya, ia mendapat keuntungan dan bertanggung jawab atas kerugiannya”. (HR. Ad-Daruquthni).

Gadai merupakan jaminan utang dan tujuan gadai adalah mendapatkan pelunasan utang melalui harga barang yang digadaiakan, kalau rahin gagal melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. 30 Jika telah jatuh tempo, maka orang yang menggadaikan barang berkewajiban melunasi hutangnya, jika ia tidak melunasinya dan dia tidak mengijinkan barangnya dijual untuk kepentingannya maka hakim berhak memaksanya untuk melunasi atau menjual barang yang 29

Imam Kabiir Ali bin Umar Ad Daarulquthni, sunan Ad-Daaruquthni, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1994), Jilid 2, h. 26 30

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, deterjemahkan oleh Kamaludin, (Bandung: PT. Al Ma’arif, 1995), Cet. Ke-7, jilid 12, h. 144 - 145

31

jadikan jaminan. Jika hakim telah menjualnya, kemudian terdapat kelebihan dari kewajiban yang harus dibayar oleh rahin, maka kelebihan itu milik rahin, dan jika masih belum bisa untuk melunasi hutangnya, maka rahin berkewajiban melunasi sisanya. 31 Para fuqaha berpendapat jika telah jatuh tempo, murtahin boleh menuntut rahin untuk melunasi hutangnya jika hutangnya dibayar maka permasalahannya berakhir. Namun, jika rahin tidak melunasi hutangnya dengan melambatlambatkan waktu, mempersulit atau menghilangkan diri hakim boleh memerintahakan murtahin menjual barang gadaian. 4. Musnahnya Barang Gadai Terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha tentang barang gadai apabila rusak atau hilang di tangan penerima gadai. Menurut sebagian fuqaha, yaitu Imam Syafi’i, Ahmad, Abu Tsaur dan kebanyakan ahli hadits berpendapat bahwa barang gadai adalah barang titipan (amanat), dan merupakan barang dari orang yang menggadaikan. pemegang gadai sebagai pemegang amanat tidak dapat mengambil tanggung jawab atas kehilangan tanggungan. Maka jika terjadi pemusnahan ditangan murtahin yang dipegangi dengan kata-kata murtahin diikuti dengan sumpahnya bahwa dia tidak melalaikan dan tidak menganiaya barang tersebut. Secara jelasnya 31

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, deterjemahkan oleh Kamaludin, (Bandung: PT. Al Ma’arif, 1995), Cet. Ke-7, jilid 12, h. 144 - 145

32

menurut pendapat ini barang gadaian sebagai titipan yang tidak harus ditanggung oleh murtahin. 32 Sebagian fuqaha yaitu, Imam Abu Hanifa dan Jumhur fuqaha Kufah berpendapat bahwa murtahin yang bertanggung jawab jika barang gadai rusak atau musnah ditangan murtahin. Mereka beralasan bahwa barang tersebut merupakan jaminan atas hutang, maka jika barang itu hilang atau rusak kewajiban melunasi hutang juga hilang dikarenakan barang tersebut hilang atau musnah. 33 Mereka yang menetapkan tanggungan atas murtahin terbagi kepada dua golongan. Golongan pertama dikemukakan oleh Imam Abu Hanifa, Sufyan dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa barang gadai tersebut diganti dengan harga yang terendah atau dengan harga hutang. Dan golongan kedua yang dikemukakan oleh Ali bin Abu Tholib ra., Atha’ dan Ishaq berpendapat bahwa barang gadai tersebut diganti dengan harganya, yakni sebesar harga barang baik sedikit ataupun banyak. Jika nilai tanggungan itu lebih besar dari hutang rahin, maka ia bisa mengambil kelebihannya dari murtahin. 34 32

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, deterjemahkan oleh Kamaludin, (Bandung: PT. Al Ma’arif, 1995), Cet. Ke-7, jilid 12, h. 145 - 146 33

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, deterjemahkan oleh Kamaludin, (Bandung: PT. Al Ma’arif, 1995), Cet. Ke-7, jilid 12, h. 146- 147

34

Imam Kabiir Ali bin Umar Ad Daarulquthni, sunan Ad-Daaruquthni, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1994), Jilid 2, h. 27

33

5. Berakhirnya Akad Gadai Akad rahn dipandang berakhir atau habis dengan beberapa keadaan seperti hal-hal berikut: 35 1. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya. dengan penyerahan tersebut maka dengan sendirinya akad rahn berakhir, hal ini mengikut pendapat jumhur ulama selain syafi’i, karena barang gadai merupakan jaminan hutang, maka jika diserahkan kepada pemiliknya tidak ada lagi jaminan. 2. Rahin membayar hutangnya. 3. Dijual dengan perintah hakim atas permintaan rahin. 4. Pembebasan hutang. Pembebasan hutang dalam bentuk apa saja, menandakan habisnya rahn meskipun dengan pemindahan oleh murtahin. 5. Pembatalan oleh murtahin. Rahn dipandang habis jika murtahin membatalkan rahn meskipun tanpa seizin rahin. sebaliknya dipandang tidak batal jika rahin membatalkannya. 6. Rusaknya barang rahn bukan oleh tindakan atau pennggunaan murtahin 7. Memanfaatkan barang rahn dengan penyewaan, hibah atau shadaqah, baik dari pihak rahin maupun murtahin. Ada pun skema transaksi gadai syariah dapat dilihat dibawah ini: 36 35

Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hal. 217

34

Penjelasan skema: Penggadai (rahin) melakukan akad transaksi gadai dengan penerima gadai (murtahin) dengan akad ijarah. Kemudian rahin menyerahkan barang gadai (marhun) kepada murtahin. Setelah barang di taksir nilai gadainya murtahin memberikan utang (marhun bih) kepada rahin. Gambar 2.1: Skema Transaksi Gadai Syariah

Pengamat ekonomi syariah, mengatakan kendati layanan gadai di perbankan syariah sama seperti di Pegadaian Syariah, tetapi risiko bisnis gadai syariah di perbankan agak berbeda. ”Dalam settlement management ada perbedaan mendasar antara lelang yang dilakukan di Pegadaian Syariah dan 36

Seminar Pegadaian Syariah For UIN, Oleh :Rudy Kurniawan, S.E, Manajer Usaha Rahn pada Divisi Usaha Syariah, PERUM Pegadaian.

35

bank syariah. Dalam UU Pegadaian boleh dilakukan lelang, sementara di bank syariah karena hubungannya kontraktual dengan nasabah maka serta merta tidak bisa melakukan lelang karena memiliki dasar hukum berbeda. Sementara dalam colateral management resikonya terdapat di penaksiran. Ia menuturkan, alat terbaik untuk menghitung adalah tangan kita sendiri, tetapi bank tidak bisa andalkan itu saja. Karena itu harus ada kompromi untuk menggunakan alat untuk standarisasi. 37 Di sisi lain perbankan juga harus berhati-hati menjaga emas yang digadaikan oleh nasabah. Pasalnya, berbeda dengan uang yang hilang dan bisa digantikan dengan jumlah yang sama, emas memiliki nilai historis atau ikatan emosional dengan nasabah. Misalnya emas yang digadaikan adalah warisan dari orang tuanya jadi akan sulit bagi bank jika emas itu hilang karena biasanya emas yang digadaikan itu punya nilai historis atau ikatan emosional bagi nasabah. Meski demikian, gadai syariah memang menjadi salah satu produk yang menguntungkan bagi bank syariah. Pasalnya, gadai syariah cukup sederhana seperti kredit tanpa agunan (KTA). Gadai syariah ini lebih baik dari KTA karena ada agunan dan itu likuid dan kalau lihat dari margin keuntungan

37

http://zonaekis.com/risiko-gadai-bank-syariah-beda-dengan-pegadaian, diakses pada tanggal 9 Okteber 2010

36

lebih tinggi dari KTA. Jika sekarang KTA 3 persen, maka gadai syariah lebih tinggi. 38 Adapaun kasus gadai yang objeknya menggunakan tanah. Ulama fiqh sepakat bahwa rahn bisa dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir ditempat asal barang jaminan tersebut bisa langsung dipegang (al-qobd) secara hukum oleh kreditor. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan tidak dapat dipegang atau dikuasai oleh kreditor secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status almarhun (barang gadai). Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai (al-qobd) adalah sertifikat tanah tersebut. 39

38

http://zonaekis.com/risiko-gadai-bank-syariah-beda-dengan-pegadaian, diakses pada tanggal 9 Okteber 2010 39

http://kreasi-sang-kelana.blogspot.com/2009/10/rahn-gadai-dalam-perspektif-hukumislam.html, diakses pada tanggal 10 Oktober 2010

BAB III GAMBARAN UMUM PROFIL PRODUK GADAI PADA BEBERAPA BANK SYARIAH

A.

Profil Produk Rahn Pada Bank Jabar Banten Syariah 1. Sejarah Singkat Bank Jabar Banten Syariah Pendirian Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dilatar belakangi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 33 tahun 1960 tentang penentuan perusahaan di Indonesia milik Belanda yang dinasionalisasi. Salah satu perusahaan milik Belanda yang berkedudukan di Bandung yang dinasionalisasi yaitu NV Denis (De Erste Nederlansche Indische Shareholding) yang sebelumnya perusahaan tersebut bergerak di bidang bank hipotek. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 1960 Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan Akta Notaris Noezar nomor 152 tanggal 21 Maret 1961 dan nomor 184 tanggal 13 Mei 1961 dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat nomor 7/GKDH/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961, mendirikan PD Bank Karya Pembangunan dengan modal dasar untuk pertama kali berasal dari Kas Daerah sebesar Rp. 2.500.000,00. 1 Untuk menyempurnakan kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat, dikeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 1

http://www.bankjabar.co.id/modules/article.php?lang=ID&action=preview&id=3&parent_id =1, diakses pada tanggal 17 Juni 2010

37

38

11/PD-DPRD/72 tanggal 27 Juni 1972 tentang kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat sebagai perusahaan daerah yang berusaha di bidang perbankan. Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 1/DP-040/PD/1978 tanggal 27 Juni 1978, nama PD. Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat. 2 Pada tahun 1992 aktivitas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat ditingkatkan menjadi Bank Umum Devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 25/84/KEP/DIR tanggal 2 November 1992 serta berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 1995 mempunyai sebutan “ Bank Jabar “ dengan logo baru. Dalam rangka mengikuti perkembangan perekonomian dan perbankan, maka berdasarkan Perda Nomor 22 Tahun 1998 dan Akta Pendirian Nomor 4 Tanggal 8 April 1999 berikut Akta Perbaikan Nomor 8 Tanggal 15 April 1999 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 16 April 1999, bentuk hukum Bank Jabar diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). 3 Dalam rangka memenuhi permintaan masyarakat akan jasa layanan perbankan yang berlandaskan Syariah, maka sesuai dengan izin Bank Indonesia No. 2/ 18/DpG/DPIP tanggal 12 April 2000, sejak tanggal 15 April 2000 Bank 2

http://www.bankjabar.co.id/modules/article.php?lang=ID&action=preview&id=3&parent_id =1, diakses pada tanggal 17 Juni 2010 3


39

Jabar menjadi Bank Pembangunan Daerah pertama di Indonesia yang menjalankan dual banking system, yaitu memberikan layanan perbankan dengan sistem konvensional dan dengan sistem syariah. Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat tanggal 3 Juli 2007 di Bogor, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 9/63/KEP.GBI/2007 tanggal 26 November 2007 tentang Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten serta SK Direksi Nomor 1065/SK/DIR-PPN/2007 tanggal 29 November 2007 maka nama perseroan berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dengan sebutan (call name) Bank Jabar Banten. Kemudian pada bulan Mei 2010 Bank Jabar Banten syariah secara mandiri telah mengganti statusny dari Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Badan Usaha Syariah (BUS). 4 2. Gadai Emas Pada Bank Jabar Syariah Bank Jabar Banten Syariah meluncurkan prodak gadai emas (rahn) pada tahun 2004 bulan Maret tepatnya tanggal 1 Muharam 1424H. Nama

lain

dari

gadai emas pada Bank Jabar Banten Syariah adalah pinjaman multiguna dengan jaminan barang emas. Yang merupakan salah satu produk unggulan Bank Jabar Syariah untuk melayani masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan 4


40

proses cepat. Pinjaman Gadai Emas Bank Jabar Syariah didasarkan pada akan Qordh yaitu pinjaman tanpa kelebihan dari pinjaman tersebut. 5 Gadai syariah (rahn) adalah produk fasilitas pinjaman dari bank yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan emas dan kemudian bank memberikan fasilitas-fasilitas yang terkait dengan nasabah gadai. Resiko dari gadai syariah ini terletak pada penilaian penaksir emas selaku ujung tombak pada gadai saat pengujian berlangsung. Alasan dari berdirinya produk gadai syariah (rahn) di Bank Jabar Banten Syariah adalah sebagai berikut: 6 1. Karena masyarakat Jabar pada umumnya berinvestasi dengan emas dan sekitar 40% masyarakatnya juga menabung emas. 2. Dari sisi bisnis nilai emas kebal dengan inflasi yang mengakibatkan harga emas tersebut semakin naik. 3. Dari sisi resiko bank akan aman karena liquiditas aman. 4. Pangsa pasar cukup besar >14 Triliun maka akan menjadi potensi yang bagus dan belum pernah mengalami kerugian.

5

http://www.bankjabar.co.id/modules/article.php?lang=ID&action=preview&id=3&parent_id =1, diakses pada tanggal 17 Juni 2010 6


41

Adapun landasan dari berdirinya produk gadai syariah (rahn) di Bank Jabar Banten Syariah adalah sebagai berikut: 7 1. Hukum positif hukum perdata 1150-1160 tentang gadai 2. UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 (Secara alami Bank Syariah boleh membentuk sebuah produk rahn yang Kemudian ada anti monopoli) 3. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 25 dan No. 26 tahun 2002 4. Fiqih Mazhab Syarat menjadi nasabah gadai syariah adalah sebagai berikut: 1. Menyerahkan Identitas pribadi berupa KTP/SIM 2. Menyerahkan barang angunan 3. Membuka rekening di Bank Jabar Banten Syariah dengan saldo minimum Rp. 50.000,- (Tetapi tidak diwajibkan) Adapun keunggulan bagi Bank: 1. Keuntungan yang diperoleh tinggi 2. Resiko kerugian kecil 3. Biaya pemeliharaan barang murah 4. Simple 5. Tenaga kerja hemat (karena bisa dilakukan oleh 1 orang saja)

7


42

Keunggulan bagi nasabah: 1. Biaya murah 2. Layanan lebih baik 3. Barang awet 4. Dana diperoleh secara cepat Fasilitas yang diberikan: 1. Diberikan ATM 2. Mendapatkan referensi untuk melakukan kemudahan dalam pembiayaan lain 3. Mendapatkan asuransi untuk barang yang digadaikan Tarif Gadai: 1. Biaya meterai (Rp. 6000,-) 2. Bebas biaya administrasi

Perkembangan gadai syariah (rahn) pada Bank Jabar Banten Syariah ini sangatlah pesat. Dari awal berdirinya produk ini hingga sekarang telah mempunyai jumlah nasabah yang sangat banyak yaitu sekitar 1920 nasabah per Juli 2010. Pencapaian dari target segmentasi pasarnya sudah tercapai, yaitu dari kalangan menengah kebawah (middle low) dan tahun kedepan mulai mulai diarahkan ke segmentasi middle up dengan arah berinvestasi dalam emas. Dan juga perkembangan outstanding qard nya telah mencapai kurang lebih sekitar 19

43

M. Adapun data perkembangan gadai syariah (rahn) pada Bank Jabar Banten syariah dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3.1: Data Perkembangan Gadai Emas iB Maslahah SecaraTabel 8

B.

Tahun

Outstanding Qord

Ijarah

2004

2.001.022.000

2005

4.762.145.500

138%

782.392.250

314%

150.000

25%

2006

10.256.946.782

115%

1.717.415.394

120%

180.000

20%

2007

14.713.527.600

43%

2.882.396.900

68%

210.000

17%

2008

26.114.325.923

77%

4.378.396.149

52%

280.000

33%

2009

53.389.235.660

104%

7.298.246.636

67%

340.000

21%

2010

78.009.630.101

46%

7.298.588.925

0%

350.000

3%

78.009.630.101

3798%

24.546.201.254

3766%

rata-rata ^

23%

Harga Emas/gr

188.765.000

120.000

Profil Produk Rahn Pada BNI Syariah 1. Sejarah Singkat BNI Syariah Selain adanya peningkatan dari masyarakat terhadap perbankan syariah, untuk mewujudkan visinya (yg lama) menjadi “universal banking” , BNI membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan konsep dual system banking, yakni menyediakan layanan perbankan umum dan syariah

8

Bank Jabar BAnten Syariah Bandung (Data Perkembangan Gadai Emas iB Maslahah SecaraTable), 11 Agustus 2010

44

sekaligus. Hal ini sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang memungkinkan bank-bank umum untuk membuka layanan syariah. 9 Di awali dengan pembentukan Tim Bank Syariah di Tahun 1999, Bank Indonesia kemudian mengeluarkan ijin prinsip dan usaha untuk beroperasinya unit usaha syariah BNI. Setelah itu BNI Syariah menerapkan strategi pengembangan jaringan cabang, syariah sebagai berikut: 10 Tepatnya pada tanggal 29 April 2000 BNI Syariah membuka 5 kantor cabang syariah sekaligus di kota-kota potensial, yakni : Yogyakarta , Malang , Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Tahun 2001 BNI Syariah kembali membuka 5 kantor cabang syariah, yang difokuskan di kota-kota besar di Indonesia , yakni : Jakarta (dua cabang), Bandung , Makassar dan Padang. Seiring dengan perkembangan bisnis dan banyaknya permintaan masyarakat untuk layanan perbankan syariah, Tahun 2002 lalu BNI Syariah membuka dua kantor cabang syariah baru di Medan dan Palembang .Di awal tahun 2003, dengan pertimbangan load bisnis yang semakin meningkat sehingga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BNI Syariah melakukan relokasi kantor cabang syariah di Jepara ke Semarang . Sedangkan untuk melayani masyarakat Kota Jepara, BNI Syariah membuka Kantor Cabang Pembantu

9

http://www.bnisyariah.tripod.com/profil.html, diakses pada tanggal 17 Juni 2010

10


45

Syariah Jepara. Pada bulan Agustus dan September 2004, BNI Syariah membuka layanan BNI Syariah Prima di Jakarta dan Surabaya . Layanan ini diperuntukan untuk individu yang membutuhkan layanan perbankan yang lebih personal dalam suasana yang nyaman. Dari awal beroperasi hingga kini, BNI Syariah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Asset meningkat dari Rp. 160 Milyar di Tahun 2001 menjadi 460 Milyar di Tahun 2002. Seiring dengan itu kinerja usaha juga mengalami peningkatan dengan pencapaian laba sebesar Rp. 7,2 Milyar dibanding tahun 2001 yang masih rugi sebesar 3,1 Milyar. Dana pihak ketiga meningkat sebesar 88% dari tahun 2001 menjadi Rp. 205 Milyar. Pembiayaan juga meningkat 163% menjadi 292,9 Milyar. Data di atas menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki prospek yang baik dan akan terus berkembang di masa yang akan datang. Pada akhir tahun 2003 dana pihak ketiga meningkat 97.56% menjadi Rp405 milyar, pembiayaan meningkat sebesar 67.57% menjadi Rp490milyar sedangkan laba mencapai peningkatan sebesar 281.39% menjadi Rp.27.46 milyar. Pada tahun 2004 BNI Syariah mendapatkan penghargaan The Most Profitable Islamic Bank untuk yang kedua kalinya, penghargaan ini berdasarkan penilaian oleh Karim Business Consulting bekerja sama dengan Majalah Manajemen dan PPM. 11

11


46

Dilihat dari data keuangan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, terlihat bahwa produk rahn belum masuk ke dalam resume data keuangan BNI Syariah. Jadi produk ini hanya sebagai produk pelengkap di BNI Syariah. Tabel dibawah ini adalah contoh resume dari data keuangan BNI Syariah:

Tabel 3.2: Resume Data Keuangan BNI Syariah 12 RESUME DATA KEUANGAN BNI SYARIAH (Rp.juta) DES 2002

DES 2003

growth

DES 2004*

growth

ASSET

Rp459,610

Rp685,796

49.21%

Rp1,124,259

63.93%

LABA

Rp7,190

Rp27,465

281.99%

Rp32,943

19.95%

Giro

Rp31,078

Rp46,512

49.66%

Rp74,514

60.20%

Tabungan

Rp113,920

Rp200,657

76.14%

Rp334,094

66.50%

Deposito

Rp59,986

Rp157,009

161.74%

Rp371,722

136.75%

TOTAL DPK

Rp204,984

Rp404,178

Rp780,330

93.07%

DES 2002

DES 2003

growth

DES 2004*

growth

Rp282,551

Rp490,812

73.71%

Rp670,523

36.62%

Pembiayaan

share Murabahah

12

Rp278,905

Rp447,902

91.26%

share Rp522,316

77.90%


47

Mudharabah

Rp13,975

Musyarakah

FDR NPL

137.84%

Rp24,526

5.00%

Rp83,645

12.47%

Rp18,384

3.75%

Rp64,562

9.63%

121.43%

85.93%

1.18%

1.92%

2. Gadai Emas Syariah Pada BNI Syariah Gadai emas di BNI Syariah ini mulai dikenalkan ke masyarakat pada tahun 2002. Gadai Emas Syariah - BNI Syariah atau disebut juga pembiayaan Rahn merupakan penyerahan jaminan atau hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan (qardh) yang diterima. 13 Alasan dari berdirinya produk gadai syariah (rahn) adalah dilihat dari kebutuhan masyarakat dimana mereka membutuhkan dana yang sangat mendesak dengan persyaratan dan proses yang mudah dan cepat. Kemudian landasan dari berdirinya produk gadai syariah (rahn) ádalah QS. Al-baqarah 283. Gadai emas Syariah ini dapat dimamfaatkan oleh Anda yang membutuhkan dana jangka pendek dan keperluan yang mendesak. Misalnya

13

2010

http://www.bnisyariah.tripod.com/ind_gadai-emas-syariah.html, diakses pada tanggal 17 Juni

48

menjelang tahun ajaran baru, hari raya, kebutuhan modal kerja jangka pendek dan sebagainya. Keunggulan: 14 9 Cepat, karena keseluruhan proses hanya memakan waktu kurang dari 30 menit. 9 Mudah, karena dengan prosedur yang sederhana dan diperuntukkan untuk segenap lapisan masyarakat. 9 Murah, karena tarif penitipan ditetapkan harian dan tidak dikaitkan dengan nominal pembiayaan. 9 Berkah, karena dikelola secara syariah dan tanpa atau tidak menggunakan bunga. Persyaratan: 15 9 Memiliki bukti identitas yang jelas dan masih berlaku 9 Menyerahkan barang gadai berupa emas perhiasan atau lantakan yang dilengkapi dengan sertifikat logam mulia. 9 Dana Gadai dapat dipindahbukukan ke Tabungan Syariahplus atau Giro Wadiah atau diambil tunai

14

Transkip Wawancara dengan Bapak Mizwar Akmal Selaku Divisi Rahn pada Tanggal 7 Juli 2010 (16.00 – 17.00) Di BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Selatan. 15


49

9 Pembiayaan dapat diberikan maksimal 85% dari nilai taksiran untuk emas lantakan atau 75% dari nilai emas perhiasan dengan minimal Rp.500.000,-- atau + 10 gram emas. Tarif Gadai: 16 9 Biaya meterai 9 Biaya administrasi: 1. Taksiran emas Rp. 1.000.000,- s.d. Rp. 10.000.000,- sebesar Rp. 10.000,2. Taksiran emas diatas Rp. 10.000.000,- s.d. Rp. 25.000.000,- sebesar Rp. 25.000,3. Taksiran emas diatas Rp. 25.000.000,- sebesar Rp. 50.000,9 Biaya penitipan atau jasa penyimpanan yang dihitung secara harian.

16


50

BAB IV PERBANDINGAN ANTARA GADAI SYARIAH (RAHN) PADA BANK JABAR BANTEN SYARIAH CABANG BANDUNG DAN BNI SYARIAH CABANG JAKARTA SELATAN

A. Mekanisme dan Prosedur Transaksi Gadai Syariah pada Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung dan BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan. 1. Mekanisme dan Prosedur Transaksi Gadai Syariah (rahn) pada Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung Mekanisme gadai syariah (rahn) atau Pinjaman Gadai Emas di Bank Jabar Banten Syariah adalah berasal dari modal sendiri dan didasarkan pada tiga akad. Diantaranya yaitu, (1) Qordh, yaitu pinjaman tanpa kelebihan dari pinjaman tersebut. (2) Rahn, yaitu menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. (3) Ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. 1 Salah satu syarat nasabah mendapatkan pinjaman multiguna tersebut adalah dengan menyertakan agunan berupa barang emas boleh perhiasan atau barang lainnya misalnya coin emas dan perhiasan lainnya yang terbuat dari 1


50

51

emas minimal seharga Rp. 1.000.000,- atau seberat 4 gram 16 karat emas. Kemudian nasabah tersebut melampirkan kartu identitasnya yang berupa KTP/SIM. Dan membuka rekening di Bank Jabar Banten Syariah dengan saldo minimum Rp. 50.000,-. Namun hal ini tidak diwajibkan. 2 Setelah syarat tersebut dipenuhi oleh nasabah maka barang agunan atau emas atau perhiasan yang dibawa nasabah ditaksir oleh penaksir dengan manggunakan tes uji. Yaitu memakai jarum uji emas dan metode berat jenis. Kemudian penaksir memberikan nilai taksiran dari harga emas tersebut. Nasabah berhak mendapatkan pinjaman maksimal sebesar 85% (untuk coin dan perhiasan) dan 90% (untuk emas batangan) dari nilai taksiran barang emas. Nasabah cukup membayar biaya sewa tempat penyimpanan emas tersebut di Bank Jabar Syariah dengan biaya relatif murah sebesar Rp. 3.750,- /gram per bulan yang dibayar di awal akad. Atau sama dengan beban biaya ujrah 1.2%. 3 Dana pinjaman atau utang (marhun bih) umumnya diberikan dengan cara tunai atau langsung. Namun dengan ketentuan jika marhun bih dibawah Rp. 5.000.000,-, maka dana tersebut dapat diambil secara langsung atau tunai dan bisa juga melalui pemindahbukuan. Sesuai dengan akad yang berlangsung.

2

Transkip wawancara dengan Bapak Endang Komarudin selaku Micro Finance Group Rahn Manager pada Bank Jabar Banten Syariah Bandung pada tanggal 11 Agustus 2010 (09.00-11.00) 3


52

Sedangkan untuk marhun bih diatas Rp. 5.000.000,-, maka dana tersebut wajib dilakukan dengan cara pemindahbukuan dengan alasan keamanan. 4 Masa pinjaman maksimal selama 1 bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan akad. Bila pada saat jatuh tempo ditambah masa tenggang selama 7 hari nasabah tidak dapat melunasi pinjamanya, maka nasabah dapat melakukan perpanjangan sebelum melewati masa tenggang dengan membayar kembali biaya sewa penyimpanan barang emas, atau bersama-sama Bank Jabar Syariah barang jaminan emas milik nasabah dapat dijual dan hasilnya digunakan untuk melunasi kewajibannya kepada Bank Jabar Syariah. Bila hasil penjualan tersebut lebih tinggi dari jumlah kewajiban nasabah maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah, sedangkan bila hasil penjualan barang emas lebih kecil dari jumlah kewajiban, maka tetap menjadi hutang Nasabah kepada Bank Jabar Syariah. Terdapat pula biaya masa tenggang yaitu sebesar Rp. 1000/gr/15 hari. 5 Barang gadai (marhun) selama perjanjian berlangsung statusnya hanya disimpan saja dan tidak dimanfaatkan oleh pihak manapun. Emas tersebut di simpan didalam hasanah atau lemari besi yang anti api dengan menggunakan CCTV dan juga menggunakan 2 kunci yang dipegang oleh 2 orang pula. Serta di lindungi oleh asuransi guna meninimalisir resiko yang akan terjadi. Standar

4



53

operasional prosedur produk gadai syariah di Bank Jabar Banten Syariah ini dijalankan dengan konsep yang berdasarkan atau berlandaskan pedoman dari Bank Jabar Banten Syariah pusat melalui pedoman atau petunjuk mengenai pegadaian syariah. Dan dari strategi produk dan pemasarannya dengan cara promosi melalui siaran di Radio menyebarkan brosur di pasar dan masjid atau pengajian.Pangsa pasrnya adalah pedagang kecil yang memerlukan ada cepat guna meningkatkan modal kerjanya. 6

Contoh Kasus: 7 Bapak Endang menggadaikan emas batangannya seberat 100 gr 24 karat selama 2 bulan. Harga pasaran emas Rp.350.000,-. Maka pelunasannya adalah sebagai berikut:

Diket: Gadai emas

= 100gr (24 karat)

Harga pasaran emas

= Rp. 350.000,-

Taksiran pembiayaan

= 100gr x Rp. 350.000,- x 24/24 karat = Rp. 35.000.000,-

Max. Pinjaman emas 24 karat 90% = Rp. 35.000.000,- x 90% 6



54

= Rp. 31.500.000,Biaya ijarah perhari per gr

= Rp. 3.750,-

Jawab: Biaya penitipan atau ujrah

= 100gr x Rp. 3.750,- x 2 bulan = Rp.750.000,-

Maka biaya ujrahnya selama 2 bulan adalah sebesar Rp. 750.000,- dan dibayar langsung pada awal transaksi. Disertai dengan biaya materai Rp. 6.000,2. Mekanisme dan Prosedur Transaksi Gadai Syariah pada BNI Syariah Mekanisme gadai syariah (rahn) adalah didasarkan pada tiga akad. Diantaranya yaitu, (1) Qordh, yaitu pinjaman tanpa kelebihan dari pinjaman tersebut. (2) Rahn, yaitu menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. (3) Ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Dana modal awal dari rahn ini berasal dari kantor pusat BNI Syariah. Hal ini sama dengan pada akad yang digunakan oleh Bank Jabar Banten Syariah. 8

8

Transkip wawancara dengan Bapak Mizwar Akmal selaku Divisi Rahn pada tanggal 7 Juli 2010 (16.00 – 17.00) Di BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Selatan

55

Mekanisme gadai syariah (rahn) tersebut yaitu: 1. Jika nasabah yang bersangkutan belum mempunyai rekening tabunagn di BNI Syariah, maka nasabah tersebut wajib membuka rekening terlebih dahulu dengan setoran awal Rp. 100.000,2. Nasabah melakukan permohonan dengan menyerahkan barang jaminan berupa emas kepada bank minimal sebesar 16 karat dan dengan berat gr yang berbeda-beda. 3. Setelah persyaratan diatas telah terpenuhi maka bank melalukan uji kadar emas tersebut dan memberikan pembiayaan qard kepada nasabah. 4. Atas jasa penaksir pemeliharaan maka bank mendapatkan upah dari nilai ujrah tersebut. Jika sudah ditaksir oleh penaksir maka nasabah berhak mendapatkan dana pinjaman atau utang (marhun bih) dengan cara pemindahbukuan. Hal ini didasari oleh faktor keamanan. Barang gadai (marhun) tersebut disimpan didalam brankas yang besar dengan menggunakan CCTV dan kunci brankas dipegang oleh pemimpin operasional. Dan juga dilindungi oleh asuransi demi keamanan. Biaya ujrah dibayar setelah jatuh tempo bilamana nasabah tersebut belum sanggup atau mampu membayar ujrah tersebut maka bank akan memberikan tenggang waktu 14 hari sampai dilunasi. Apabila tidak mampu juga maka bank akan memberikan surat lelang kepada nasabah. Bila nasabah tersebut setuju, maka bank akan mencari 3 alternatif ke toko emas untuk di lelang. Namun sampai dengan sekarang pelelangan ini belum pernah terjadi.

56

Pada BNI Syariah tidak memberlakukan denda jika terjadi keterlambatan pembayaran. Pada BNI Syariah biaya ujrah, pinjaman dan biaya penutupan sebesar Rp. 15.000,- dibayar di akhir akad. Tetapi biaya administrasi dan materai dibayar di muka atau awal transaksi. Dan tidak ad adenda jira terjadi keterlambatan. 9 Kemudian dari segi strategi harga yang ditetapkan oleh BNI Syariah pada bulan Juli yaitu: 10 a. Emas 24 karat = Rp. 333.000,b. Emas 22 karat = Rp. 318.000,c. Emas 20 karat = Rp. 289.500,d. Emas 18 karat = Rp. 260.500,e. Emas 16 karat = Rp. 231.500,Cara mengetahui kadar emas ini dilakukan dengan cara tes uji dengan menggunakan air uji dan batu uji. Tarif harga emas ini berubah-ubah setiap bulan nya dan mengikuti harga pasaran emas di luar. Dan dari strategi produk dan pemasarannya dengan memberikan pengarahan kepada masyarakat seputar produk rahn tersebut dan memberikan penjelasan dari manfaat penyimpanan barang tersebut melalui penyebaran lewat brosur, spanduk dan lain sebagainya. Kemudian strategi produk yang diterapkan adalah dengan melakukan 9



57

pendekatan kepada masyarakat sekitar bank misalnya dengan ibu-ibu rumah tangga, kelompok masyarakat pengajian dan sebagainya yang dalam kehidupan sehari-harinya yang tidak terlepas dari kegiatan gadai. Standar operasional prosedur produk gadai syariah di BNI Syariah ini dijalankan dengan konsep yang berdasarkan atau berlandaskan pedoman dari BNI Syariah pusat melalui pedoman atau petunjuk mengenai pegadaian syariah. Progress report produk gadai syariah (rahn) di Bank ini cukup pesat perkembangannya. Presentase keuntungannya dari tahun ketahun semakin menunjukkan peningkatan yang significan. 11

Contoh Kasus: 12 Bapak Mizwar menggadaikan emas batangannya seberat 100 gr 24 karat selama maksimal pembiayaan yaitu 3 bulan. Harga pasaran emas Rp.340.000,-. Maka pelunasannya adalah sebagai berikut:

Diket: Gadai emas

= 100gr (24 karat)

Harga pasaran emas

= Rp. 340.000,-

Taksiran pembiayaan

= 100gr x Rp. 340.000,- x 24/24 karat

11



58

= Rp. 34.000.000,Max. Pinjaman emas 24 karat 93% = Rp. 34.000.000,- x 93% = Rp. 31.620.000,-

Jawab: Biaya ijarah perbulan per gr

= Rp. 34.000.000,- x 1.6 % = Rp. 544.000,-

Biaya Administrasi

=Rp. 50.000,- di tambah materai (dibayar pada saat awal akad)

Maka biaya ujrahnya per bulan adalah sebesar Rp. 544..000,- (dilunasi pada akhir transaksi) dan diserta dengan biaya Administrasi sebesar Rp. 50.000,- di tambah materai Rp. 6000,- (dibayar pada saat awal akad).

B. Analisis Komparatif Dari Segi Konsep dan Aplikasi Gadai Syariah Pada Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung dan BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan Berdasarkan Ketentuan Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn. Berdasarkan data yang diperoleh mengenai procedural dan mekanisme gadai syariah dari kedua bank tersebut, terdapat beberapa hal yang membedakan secara aplikatif antara Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung dan BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan.

59

Pada sub bab ini, akan di bahas mengenai perbandingkan antara Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung dengan BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan dari segi konsep dan aplikasi transaksi gadainya yang berpedoman pada ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Berikut penjabaran hasil analisis komparatif pada Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung dan BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan: 1. Pemenuhan Rukun a. Rahin (yang menggadaikan) 13 ¾ Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung: Masyarakat umum, tetapi target segmentasi pasarnya adalah pedagang kecil. Sebanyak 60-70% nasabah rahn adalah pedagang kecil atau usaha kecil menengah (UKM). Dan sisanya adalah masyarakat umum yang sedang membutuhkan dana dengan cepat untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, konsumtif dan lain sebagainya. ¾ BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan: Masyarakat umum, tetapi segmentasi pasarnya adalah ibu-ibu rumah tangga,

kelompok

pengajian

dan

sebagainya

yang

dalam

kesehariannya tidak terlepas dari kegiatan gadai.

13

Transkip wawancara pada Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung dan BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan

60

b. Murtahin (yang menerima gadai) 14 ¾ Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung: Pihak yang menerima gadai adalah bank nya sendiri yaitu Bank Jabar Banten Syariah. ¾ BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan: Pihak yang menerima gadai adalah bank nya sendiri yaitu BNI Syariah. c. Marhun (barang yang digadaikan) 15 ¾ Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung: Barang yang digadaikan berupa emas batangan dengan nilai pembiayaan sebesar 90%, dan coin serta perhiasan lainnya dengan nilai pembiayaan sebesar 85% yang terbuat dari emas minimal seharga Rp. 1000.000,- atau seberat 4gr 16 karat. ¾ BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan: Barang yang digadaikan berupa emas batangan dengan nilai pembiayaan sebesar 93%, dan perhiasan lainnya dengan nilai pembiayaan sebesar 80% yang terbuat dari emas minimal seharga Rp. 1000.000,- atau seberat 4gr 16 karat.

14

Transkip wawancara pada Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung dan BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan 15


61

d. Marhun Bih (utang) 16 ¾ Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung: Pada Bank Jabar Banten Syariah marhun bih (utang) diberikannya dengan cara pemindah bukuan namun jika penggadai tersebut memiliki rekening Bank Jabar Banten Syariah tetapi jika tidak bisa diambil secara cash ketika selesai ijab qabul. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut: 1. Jika marhun bih (utang) dibawah Rp. 5.000.000,- maka dananya bisa langsung diambil tunai ataupun bisa juga diambil lewat ATM Bank Jabar Banten Syariah. 2. Jika marhun bih (utang) diatas Rp. 5.000.000,- maka dananya bisa langsung diambil lewat ATM Bank Jabar Banten Syariah guna keamanan nasabahnya itu sendiri. ¾ BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan: Pada BNI Syariah marhun bih (utang) diberikannya dengan cara pemindah bukuan rekening BNI Syariah nasabah tersebut.

16


62

e. Shiqat (ijab qabul) 17 ¾ Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung: Pada saat akad berlangsung di Bank Jabar Banten Syariah menggunakan surat kesepakatan atau perjanjian dibawah tangan atau surat gadai bermaterai yang disertai lampiran-lampiran ketentuan akan gadai tersebut. ¾ BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan: Sama halnya dengan shiqhat yang dilakukan oleh Bank Jabar Banten Syariah yang menggunakan surat kesepakatan atau perjanjian dibawah tangan atau surat gadai bermaterai yang disertai lampiran-lampiran ketentuan akan gadai tersebut. 2. Pemanfaatan Barang Gadai 18 ¾ Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung: Barang yang telah digadaikan oleh rahin disimpan saja di Bank Jabar Banten Syariah dan barang tersebut tidak dimanfaatkan. ¾ BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan: Sama halnya dengan Bank Jabar Banten Syariah arang yang telah digadaikan oleh rahin disimpan saja di BNI Syariah dan barang tersebut tidak dimanfaatkan. 17



63

3. Pemeliharaan dan Penyimpanan Dana Gadai 19 ¾ Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung: Penyimpanan barang jaminan gadai (emas) pada Bank Jabar Banten Syariah di sebuah lemari besi yang anti api dengan menggunakan sistem dua kunci dan dilengkapi CCTV sebagai monitor dan juga berasuransi syariah guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. ¾ BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan: Tidak berbeda dengan di Bank Jabar Banten Syariah penyimpanan barang jaminan gadai (emas) pada BNI Syariah juga disimpan di dalam lemari besi yang kuncinya dipegang oleh pimpinan operasional. Serta dilengkapi CCTV sebagai monitor dan juga berasuransi syariah guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 4. Ketentuan Biaya 20 ¾ Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung: Ketentuan nilai pembiayaan pada Bank Jabar Banten Syariah untuk produk gadai emas minimal anggunan seharga Rp. 1.000.000,- atau seberat 4gr 16 karat selanjutnya untuk biaya ujrahnya sebesar Rp. 3.750/ gr perbulan dan taksiran pinjaman berupa emas batangan sebesar 90%,

19



64

dan coin serta perhiasan lainnya dengan nilai sebesar 85%.

Disertai

dengan biaya materai Rp. 6000,- dan tidak ada biaya administrasi. Biaya ujrah dan materai dilunasi setelah akad berlangsung. ¾ BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan: Pada Bank BNI Sayriah tidak jauh berbeda untuk ketentuan nilai pembiayaan dengan Bank Jabar Banten Syariah pada produk gadai emas dengan minimal anggunan seharga Rp. 1.000.000,- atau seberat 4gr (tak terbatas) dan 16 karat namun untuk biaya ujrahnya pada BNI Syariah hanya sebesar 0,04% perhari atau sama dengan 1.6 % perbulan dari besarnya pinjaman/hari dan taksiran pinjaman emas batangan sebesar 93%, dan perhiasan lainnya dengan nilai sebesar 80%. Disertai dengan biaya materai Rp. 6000,- dan juga biaya penutupan sebesar Rp. 15.000,dan juga ada biaya administrasi lainnya dilunasi setelah akad berlangsung. Dengan ketentuan sebagai berikut: 21 1. Taksiran emas Rp. 1.000.000,- s.d. Rp. 10.000.000,- sebesar Rp. 10.000,2. Taksiran emas diatas Rp. 10.000.000,- s.d. Rp. 25.000.000,- sebesar Rp. 25.000,3. Taksiran emas diatas Rp. 25.000.000,- sebesar Rp. 50.000,21

Transkip Wawancara dengan Bapak Mizwar Akmal Selaku Divisi Rahn pada Tanggal 7 Juli 2010 (16.00 – 17.00) Di BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Selatan.

65

5. Penjualan Barang Gadai a

Peringatan Kepada Nasabah 22 ¾ Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung: Pada Bank Jabar Syariah adanya sebuah peringatan kepada nasabah pada saat sudah jatuh tempo dan ditambah masa tenggang selama 7 hari terhitung sejak mulai tanggal akhir jatuh tempo. ¾ BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan: Sama seperti Bank Jabar Banten Syariah, Bank BNI Syariah juga memberikan peringatan kepada nasabah (rahin) berbentuk telephon setelah jatuh tempo dan ditambah masa tenggang selama 14 hari.

b

Prosedural Lelang 23 ¾ Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung: Barang yang sudah jatuh tempo dan tidak ada kesepakatan akad baru maka Bank Jabar Banten Syariah melakukan lelang barang gadaian dengan bersama-sama nasabah (rahin). Namun data sampai 2010 belum menunjukan adanya proses pelaksanaan lelang tersebut.

22



66

¾ BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan: Pada BNI Syariah lelang dilakukan setelah jatuh tempo dan tidak ada kesepakan akad baru dan dimulai dengan menawarkan kepada nasabah (rahin) untuk melakukan lelang bersama namun nasabah (rahin) bisa menyerahkan proses lelang kepada pihak bank dengan ketentuan seperti penawaran dilakukan pada intern pegawai Bank BNI Syariah dan penawaran leleang pada ketiga toko emas dengan memilih harga tertinggi. c

Pengambilan Biaya dari Hasil Lelang 24 ¾ Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung: Hasil dari proses lelang barang gadai (marhun) pihak Bank Jabar Banten Syariah hanya mengambil biaya pinjaman dan biaya denda sebesar Rp. 1000/gr per-15 hari, tidak ada biaya ujrah karena sudah dibayar diawal transaksi. ¾ BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan: Begitu juga pada Bank BNI Syariah pengambilan biaya hasil lelang barang gadai (marhun) meliputi biaya pinjaman dan biaya ujrah namun tidak dikenakan biaya denda.

24


67

d

Kelebihan dari Penjualan 25 ¾ Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung: Bank Jabar Banten Syariah memberikan seluruh hasil dari penjualan barang gadaian (marhun) kepada nasabah setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya denda. ¾ BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan: Begitu juga pada Bank BNI Syariah, memberikan seluruh hasil penjualan barang gadaian (marhun) setelah dikurangi biaya pinjaman, biaya denda dan biaya ujrah. Dengan melihat yang cukup jelas dan terurai di atas maka analisis

perbandingan antara Bank Jabar Banten Syariah dan BNI Syariah berdasarkan pada ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn. Maka dapat dilihat berbedaan yang cukup jelas dari kedua bank tersebut yairu Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung dan BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan pada tabel dibawah ini:

25


68

Tabel 4.1: Perbandingan Ketentuan Umum Pada Bank Jabar Banten Syariah dan BNI Syariah

No Ketentuan Umum 1. Pemenuhan Rukun

Bank Jabar Banten Syariah

BNI Syariah

1. Rahin (Penggadai)

Segmentasi pasar: Pedagang kecil (UKM).

Segmentasi pasar: Ibuibu rumah tangga.

2. Murtahin (Penerima gadai)

BJB Syariah.

BNI Syariah.

3. Marhun (Barang gadai)

Emas, Coin dan Perhiasan lainnya.

Emas dan Perhiasan lainnya.

4. Marhun Bih (Utang)

Pemindah bukuan dan tunai.

Pemindah bukuan.

5. Shighat (Ijab qabul)

Menggunakan surat kesepakatan (surat gadai bermaterai).

Menggunakan surat kesepakatan (surat gadai bermaterai).

2.

Pemanfaatan Barang Gadai

Disimpan atau tidak dimanfaatkan

Disimpan atau tidak dimanfaatkan

3.

Pemeliharaan dan Penyimpanan Barang Gadai

Lemari besi dengan dua kunci, CCTV dan diasuransikan syariah.

Lemari besi dengan satu kunci, CCTV dan diasuransikan syariah.

4.

Ketentuan Biaya

Emas = Rp. 1.000.000./ seberat 4gr 16 karat. Ujrah = sebesar Rp. 3.750/ gr per-bulan. Taksiran = emas batangan sebesar 90%, coin/perhiasan lainnya sebesar 85%.

Emas = Rp. 1.000.000,/ seberat 4gr (bebas) 16 karat. Ujrah = sebesar Rp. 0,04% per-hari dari pinjaman atau 1.6% perbulan. Taksiran = emas batangan sebesar 93%,

69

dan perhiasan lainnya sebesar 80%. 5.

Penjualan Barang Gadai 1. Peringatan Kepada Nasabah

Telepone dan Surat.

Telepone dan Surat

2. Prosedural Lelang

Bank bersama nasabah menjual emas tersebut.

Sesuai kesepakatan. Dilelang bank atau dijual bersama dengan nasabah tersebut.

3. Pengambilan Biaya dari Hasil Biaya Pinjaman dan denda. Lelang 4. Kelebihan Hasil Penjualan

Diberikan ke nasabah setelah dikurangi biaya pinjaman dan denda.

Biaya pinjaman,biaya penutupan dan ujrah. Diberikan ke nasabah setelah dikurangi biaya pinjaman,biaya penutupan dan ujrah.

Berdasarkan hasil analisis penulis pada perbandingan produk gadai emas (rahn) pada Bank Jabar Banten Syariah dan Bank BNI Syariah pada dasarnya sama kalau dilihat point-point ketentuan umum namun terdapat beberapa perbedaan diantaranya : a. Rahin (Penggadai) Pada Bank Jabar Banten Syariah Segmentasi pasar: Pedagang kecil (UKM), sedangkan Bank BNI Syariah segementasi pasarnya Ibu-ibu rumah tangga.

70

b. Marhun (Barang gadai) Pada Bank Jabar Banten Syariah menerima coin emas, tapi pada Bank BNI Syariah tidak. c. Marhun Bih (Utang) Untuk marhun Bank Jabar selain pemindah buku juga bisa langsung tunai, namun Bank BNI Syariah tidak. d. Ketentuan Biaya Pembayaran ujrah untuk Bank Jabar Syariah dilakukan diawal dengan nilai sebesar Rp. 3.750/ gr per-bulan dan tidak dikenakan biaya admin. Dan biaya denda Rp. 1000/gr/hari. Sedangkan pada Bank BNI Syariah biaya ujrah dibayar diakhir pada saat pengembalian pinjaman atau setelah lelang barang gadaian (marhun) sebesar Rp. 0,04% per-hari dari pinjaman dan dikenakan biaya admin dan biaya penutupan. Namun tidak dikenai denda. e. Taksiran Perbedaan besarnya taksiran pada Bank Banten Syariah : emas batangan sebesar 90%, coin/perhiasan lainnya sebesar 85%. Dan pada Bank BNI Syariah : emas batangan sebesar 93%, dan perhiasan lainnya sebesar 80%. f. Prosedur lelang Perbedaan yang menonjol pada prosedur lelang terletak pada Bank BNI Syariah yaitu nasabah bisa menyerahkan lelang kepada pihak Bank dengan ketentuan lelang yang berlaku.

71

C. Analisis Perkembangan Produk Gadai Syariah Pada Bank Jabar Banten Syariah dan BNI Syariah. 1. Dilihat Dari Segi Jumlah Nasabah Gadai Syariah. Dengan didasarkan pada kebutuhan masyarakat Jawa Barat dan Banten yang umumnya berinvestasi dengan emas, mengangkat ekonomi masyarakat kecil yang membutuhkan dana ataupun modal khususnya Usaha Kecil Menengah (UKM) dan dari segi bisnis yang kebal dengan inflasi serta pangsa pasar yang cukup besar dan mempunyai potensi kedepan yang bagus maka Bank Jabar Banten Syariah meluncurkan produk gadai emas (rahn) pada tahun 2004 bulan Maret tepatnya tanggal 1 Muharam 1424H. Sejak mulai beroperasinya produk gadai emas (rahn) di Bank Jabar Banten Syariah sampai sekarang mempunyai perkembangan yang sangat signifikan, data tahun 2010 Bank Jabar Banten Syariah menunjukan sudah terdapat 1920 nasabah gadai emas (rahn) dengan presentase kalangan nasabah dari 60 sampai dengan 70% adalah pedagang kecil atau UKM hal itu menunjukan sudah sesuainya dengan segmentasi pasar yang ditargetkan dan sisanya adalah kalangan dari masyarakat umum yang memerlukan dana secara mendesak guna memenuhi kebutuhan yang bersifat kesehatan, pendidikan dan konsumtif. 26 Perkembangan gadai syariah (rahn) pada Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung ini sangatlah pesat sekali. Pencapaian target segmentasi 26


72

pasarnya telah tercapai, yaitu dari kalangan menengah kebawah (middle low) dan tahun kedepan telah direncanakan ke arah middle up dengan berinvestasi dalam emas. Produk rahn peningkatan share nya dalam kisaran 10% dari target managemen 5% terhadap total pembiayaan pada kota Bandung. 27 Sedangkan pada BNI Syariah dari awal diluncurkannya produk gadai emas (rahn) pada tahun 2008 sudah menunjukkan jumlah nasabah yang tidak mengecewakan yaitu sekitar 200an nasabah dengan presentase 70-80% dari kalangan ibu-ibu rumah tangga dan lingkungan pengajian. Hal ini berarti telah sesuai dengan tujuan segmentasi awal dari BNI Syariah itu sendiri. Berdasarkan dari jumlah nasabahnya, jumlah nasabah BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan sangat tertinggal jauh dari Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung. Hal ini dikarenakan lamanya pengoperasian produk gadai pada Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung. Namun jika dilihat dari 2 tahun awal berdirinya produk rahn ini di kedua Bank tersebut, jelas terlihat bahwa Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung memang lebih unggul dari pada BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan. Faktor lain yang mendasari keunggulan lainnya dari Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung adalah dari segi pemilihan segmentasi pasarnya, yaitu pada masyarakat kecil atau usaha kecil menengah (UKM), yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dari segmentasi pasar pada BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan yang berorientasi pada ibu-ibu rumah tangga 27


73

dan majlis ta’lim-majlis ta’lim yang bernotabene mempunyai penghasilan yang berasal dari suaminya. 28 2. Besar Pembiayaan yang Sudah Diberikan Melalui Konsep Gadai Syariah. Progress report produk gadai syariah (rahn) di Bank Jabar Banten Syariah ini cukup pesat perkembangannya. Presentase keuntungannya dari tahun ketahun semakin menunjukkan peningkatan yang signifikan peningkatannya hampir 100% pertahun. Adapun data perkembangannya ditunjukan pada gambar dibawah ini:

Tabel 4.2: Data Perkembangan Gadai Emas iB Maslahah SecaraTabel 29

Tahun

Outstanding Qord

Ijarah

2004

2.001.022.000

2005

4.762.145.500

138%

782.392.250

314%

150.000

25%

2006

10.256.946.782

115%

1.717.415.394

120%

180.000

20%

2007

14.713.527.600

43%

2.882.396.900

68%

210.000

17%

2008

26.114.325.923

77%

4.378.396.149

52%

280.000

33%

2009

53.389.235.660

104%

7.298.246.636

67%

340.000

21%

2010

78.009.630.101

46%

7.298.588.925

0%

350.000

3%

78.009.630.101

3798%

24.546.201.254

3766%

rata-rata ^

23%

Harga Emas/gr

188.765.000

120.000

28


Bank Jabar BAnten Syariah Bandung (Data Perkembangan Gadai Emas iB Maslahah SecaraTable), 11 Agustus 2010

74

Gambar 4.1: Data Perkembangan Gadai Emas iB Maslahah Secara Kurva 30 PERKEMBANGAN GADAI EMAS 2004 s.d. 2010

90.000.000.000

8.000.000.000

80.000.000.000

7.000.000.000

70.000.000.000 6.000.000.000

5.000.000.000 50.000.000.000

Ijarah

40.000.000.000

4.000.000.000

3.000.000.000 30.000.000.000 2.000.000.000 20.000.000.000

1.000.000.000

10.000.000.000

-

-

Outs. Qord

2005

2006

2007

2008

2009

2010

78.009.630.101 53.389.235.660

26.114.325.923

14.713.527.600

10.256.946.782

Gambar 4.2: Data Perkembangan Gadai Emas iB Maslahah Secara Diagram 31

4.762.145.500

Ijarah

2004

2.001.022.000

Outstanding

60.000.000.000

30

Bank Jabar BAnten Syariah Bandung, (Data Perkembangan Gadai Emas iB Maslahah Secara Kurva), 11 Agustus 2010 31

Bank Jabar BAnten Syariah Bandung, (Data Perkembangan Gadai Emas iB Maslahah Secara Diagram), 11 Agustus 2010

7.298.588.925

7.298.246.636 4.378.396.149

2.882.396.900

1.717.415.394

782.392.250

188.765.000

75

Sedangkan progress report produk gadai syariah (rahn) di BNI Syariah cukup pesat perkembangannya. Presentase keuntungannya dari tahun ketahun semakin menunjukkan peningkatan yang significan. Hal ini merupakan indikasi bahwa produk rahn di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung memiliki progress minat yang banyak di masyarakat, kembali lagi karena pemilihan segmentasi pasar yang tepat. Namun jika dibandingkan dengan Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung, perkembangan rahn pada BNI Syariah masih kurang berkembang. Data real outstanding rahn tahun 2008 s.d 2010 PT. Bank Bni Syariah Cabang Jakarta Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 32

32

*Database Statistik Bank dan Managemen BNI Syariah

76

Tabel 4.3 Data Outstanding Rahn Tahun 2008 s.d 2010 PT. Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan

DATA OUTSTANDING RAHN TAHUN 2008 S.D 2010 PT.BANK BNI SYARIAH CABANG SYARIAH JAKARTA SELATAN TANGGAL OUTSTANDING

JUMLAH

KANAIKAN PENURUNAN

REKENING

(%)

(%)

31-Jan-08

1.022.682.676

132

-

-

28-Feb-08

1.004.562.036

127

-

20

31-Mar-08

1.082.744.586

131

40

-

30-Apr-08

1.188.828.925

133

15

-

31-May-08

1.115.373.575

131

-

3

30-Jun-08

1.040.645.209

128

-

15

31-Jul-08

1.111.348.810

125

15

-

31-Aug-08

1.089.919.164

127

-

20

30-Sep-08

1.050.454.879

114

-

10

31-Oct-08

1.128.815.863

118

60

-

30-Nov-08

1.230.886.368

121

40

-

31-Dec-08

1.230.886.368

120

10

-

31-Jan-09

1.332.937.891

125

40

-

28-Feb-09

1.451.698.088

124

10

-

77

31-Mar-09

1.595.335.723

129

10

-

30-Apr-09

1.607.136.018

129

20

-

31-May-09

1.677.748.388

127

10

-

30-Jun-09

2.184.549.105

142

50

-

31-Jul-09

2.422.062.752

150

20

-

31-Aug-09

2.624.981.685

156

15

-

30-Sep-09

2.480.647.833

144

-

18

31-Oct-09

2.427.537.864

148

-

5

30-Nov-09

1.924.895.590

152

-

25

31-Dec-09

3.091.426.389

155

85

-

31-Jan-10

3.220.572.596

160

10

-

28-Feb-10

2.753.625.858

166

35

-

31-Mar-10

2.717.419.368

168

-

5

30-Apr-10

2.673.406.371

160

-

5

31-May-10

2.840.802.277

168

10

-

30-Jun-10

2.725.877.024

171

-

5

31-Jul-10

2.948.868.430

174

15

-

78

Jika disimpulkan dari keterangan di atas, maka Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung memiliki progress report yang baik jika dilihat dari peningkatan nilai outstanding per tahun rata-rata hampir 100%. Berdasarkan komparasi dari segi mekanisme tidak ada pelanggaran prinsip kesyariahan dari kedua bank tersebut, hanya saja dari progress report yang ada dapat ditarik kesimpulan bahwa Bank Jabar Banten Syariah lebih berpihak pada pengembangan masyarakat kecil khususnya bagi pertumbuhan sector rill dibandingkan dengan BNI Syariah, dilihat dari UKM sebagai segmentasi pasar dari produk gadai syariah (rahn) pada Bank Jabar Banten Syariah.

79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 1. Mekanisme gadai syariah (rahn) di Bank Jabar Banten Syariah didasarkan pada akan Qordh. Salah satu syarat nasabah mendapatkan pinjaman tersebut adalah dengan menyertakan agunan berupa barang emas minimal seharga Rp. 1.000.000,- atau seberat 4 gram emas. Setelah itu nasabah berhak mendapatkan pinjaman maksimal sebesar 85% (untuk coin dan perhiasan) dan 90% (untuk emas batangan) dari nilai taksiran barang emas. Nasabah membayar biaya sewa tempat penyimpanan emas sebesar Rp. 3.750,- /gram per bulan yang dibayar di awal akad. Masa pinjaman maksimal selama 1 bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan akad. Bila pada saat jatuh tempo ditambah masa tenggang selama 7 hari nasabah tidak dapat melunasi pinjamanya, maka nasabah dapat melakukan perpanjangan sebelum melewati masa tenggang dengan membayar kembali biaya sewa penyimpanan barang emas, atau bersama-sama Bank Jabar Syariah barang jaminan emas milik nasabah dapat dijual dan hasilnya digunakan untuk melunasi kewajibannya kepada Bank Jabar Syariah. Bila hasil penjualan tersebut lebih tinggi dari jumlah kewajiban Nasabah maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah, sedangkan bila hasil penjualan barang emas lebih kecil dari jumlah kewajiban,

79

80

maka tetap menjadi hutang nasabah kepada Bank Jabar Syariah. Sedangkan mekanisme gadai emas (rahn) di BNI adalah Nasabah tersebut wajib membuka rekening terlebih dahulu dengan setoran awal Rp. 100.000,-. Nasabah melakukan permohonan dengan menyerahkan barang jaminan berupa emas kepada bank. Setelah persyaratan diatas telah terpenuhi maka bank melalukan uji kadar emas tersebut dan memberikan pembiayaan qard kepada nasabah. Atas jasa penaksir pemeliharaan maka bank mendapatkan upah dari nilai ujrah tersebut. Biaya ujrah dibayar setelah jatuh tempo bilamana nasabah tersebut belum sanggup membayar ujrah maka bank akan memberikan tenggang waktu 14 hari sampai dilunasi. Apabila tidak mampu juga maka bank akan memberikan surat lelang kepada nasabah. Bila nasabah tersebut setuju, maka bank akan mencari 3 alternatif ke toko emas untuk di lelang. 2. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lebih banyaknya persamaan di kedua Bank tersebut. Akan tetapi hasil penelitian juga menunjukan adanya beberapa perbedaan yang terdapat pada penggadai (rahin), barang gadaian (marhun), utang (marhun bih), ketentuan biaya, nilai taksiran dan prosedur lelang. 3. Sejak mulai beroperasinya produk gadai emas (rahn) di Bank Jabar Banten Syariah sampai sekarang mempunyai perkembangan yang sangat signifikan, data tahun 2010 Bank Jabar Banten Syariah menunjukan sudah terdapat 1920an nasabah gadai emas (rahn) dengan presentase kalangan nasabah dari 60 sampai dengan 70% adalah pedagang kecil atau UKM. Sedangkan pada

81

BNI Syariah dari awal diluncurkannya produk gadai emas (rahn) sudah menunjukkan jumlah nasabah yang tidak mengecewakan yaitu sekitar 200an nasabah dengan presentase 70-80% dari kalangan ibu-ibu rumah tangga dan lingkungan pengajian. Sedangkan progress report produk gadai syariah (rahn) di BNI Syariah perkembangannya kurang pesat dibadingkan pada Bank Jabar Banten Syariah..

B. Saran 1. Minimnya masyarakat kecil tentang pengetahun produk-produk perbankan syariah khusunya produk gadai emas (rahn) karena masyarakat sebatas tahu tentang prodak gadai di pegadaian, maka perlunya Bank-bank yang mempunyai prodak gadai emas (rahn) syariah untuk sosialisasi kepada masysarakat kecil. 2. Sebagai salah satu produk syariah, maka gadai emas (rahn) yang berada di bank-bank harus selalu mengedepankan aspek kesyariahannya dan mentaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 3. Bagi masyarakat luas atau calon nasabah agar lebih mempercayakan bank syariah untuk berinvestasi, khsusnya gadai emas (rahn), karena pada dasarnya produk-produk

syariah

juga

mampu

sejajar

dengan

produk-produk

konvensional bahkan bisa menghasilkan return yang lebih menguntungkan.

KONSEP DAN APLIKASI GADAI SYARIAH (RAHN);

Recommend Documents