63
BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DSN NO.25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN PADA PRODUK AR-RAHN A. Aplikasi Pelaksanaan Pembiayaan Rahn Di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen sebagai lembaga keuangan non-perbankan yang berbasis Syariah mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediary, yakni perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Salah satu kegiatan pegadaian syariah sebagai lembaga intermediary adalah dengan menyalurkan dana yang terkumpul dari anggotanya ke dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen berupa pembiayaan rahn (gadai syariah) dengan akad yang digunakan adalah rahn, pembiayaan rahn ini berbasis kebajikan atau tolong menolong dengan akad qardhul hasan. Akad qard digunakan Pegadaian Syari’ah dalam pembiayaan rahn nasabah harus memberikan barang atau harta sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dalam memberikan pembiayaan gadai syari’ah kepada nasabah berdasarkan kesepakatan, yang disertakan dengan surat gadai sebagai penyerahan barang jaminan (marhun) untuk jaminan 63
64
pengembalian seluruh atau sebagian penyerahan barang jaminan (marhun) untuk jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada Pegadaian Syariah (murtahin). Selain menggunakan akad Qardh Pegadaian juga menggunakan akad Ijarah, dengan akad ijarah maka Pegadaian
mendapatkan upah
(ujrah) atas jasa yang diberikan nasabah kepada Pegadaian yang telah merawat, memelihara dan menyimpan barang milik nasabah. Dalam akadnya Pegadaian Syari’ah menggunakan akad Qard dan Ijarah, akad ini sudah tertera dalam surat gadai tersebut. Dalam
prakteknya
Gadai
Syari’ah
di
Pegadaian
Syariah
menggunakan prinsip Rahn dimana Pegadaian bertindak sebagai murtahin (pihak penerima gadai) sedangkan nasabah sebagai rahin (pihak pemberi gadai). Produk gadai ini memberikan pelayanan kepada nasabah dengan memberikan pembiayaan sesuai dengan ketetapan Pegadaian, setelah menaksir barang milik nasabah berupa emas sebagai barang jaminan. Pegadaian akan memberikan pembiayaan senilai 90% untuk emas, 75% untuk mobil atau sepeda motor, 60% untuk elektronik dan 55% untuk hp atau laptop. Dalam menentukan berat kadar emas, Pegadaian Syariah menggunakan alat seperti timbangan untuk perhiasan dan menggunakan batu gosok yang disertai larutan HCL dan HNO3 untuk emas sehingga tampak jelas berapa karat emas tersebut. Sebelum Pegadaian Syariah
64
65
memberikan pinjaman, nasabah diwajibkan membayar biaya administrasi yang ditetapkan oleh pihak Pegadaian.1 Pegadaian Syariah memiliki kriteria tertentu untuk barang jaminan yang dapat digadaikan, antara lain : a. Marhun tersebut milik sah rahin b. Marhun itu tidak terkait dengan hak orang lain c. Marhun merupakan barang yang utuh d. Contoh marhun yang dapat digadaikan yaitu emas, kendaraan, barang elekronik (TV, laptop, HP), sepeda, dan lain-lain2 Dalam pemberian pembiayaan rahn yang pertama dapat dilihat adalah karakter nasabah. Karakter tersebut dapat dilihat dari kejujuran dan kesungguhan nasabah dalam melengkapi persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen. Adapun syarat dan ketentuan dalam pemberian pembiayaan rahn di Pegadaian Syariah Cabang Pnolawen antara lain : a. Rahin atau nasabah harus membawa kartu identitas diri yang masih berlaku (berakal dan baligh) b. Membawa barang yang akan digadaikan c. Mengisi formulir permintaan kredit3
1
Hasil wawancara dengan Bapak Isnan Basyari (Staff Pegawai), Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen), pada tanggal 03 September 2015, pukul 10.15WIB 2
Hasil wawancara dengan Bapak Teguh Subagyo (Pimpinan Cabang), Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen), pada tanggal 03 September 2015, pukul 09.30 WIB
65
66
d. Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli e. Nasabah menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR)4 Prosedur atau mekanisme operasional produk Rahn Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen dapat digambarkan sebagai berikut : nasabah mengajukan gadai dengan membawa identitas diri, barang yang akan digadaikan dan juga mengisi formulir permohonan kredit, kemudian barang yang digadaikan (barang jaminan) tersebut dinilai seorang petugas dan akan disampaikan berapa besar pinjaman yang dapat diberikan dari nilai dari barang jaminan tersebut, apabila nasabah telah menyetujui pinjaman yang akan diberikan, maka petugas akan menginput data dan dicetak menjadi Surat Bukti Rahn (SBR), setelah itu nasabah harus menandatangani SBR tersebut agar nasabah dapat menerima pinjamannya, pinjaman tersebut akan dicairkan oleh bagian kasir. Jangka waktu pinjaman yang diberikan yaitu selama empat bulan, nasabah juga dapat melakukan pelunasan sewaktu-waktu apabila nasabah sudah memiliki dana untuk mengembalikan pinjamnnya sebelum jatuh tempo, dan apabila selama jangka waktu empat bulan nasabah belum bisa melunasi pinjamannya, maka nasabah dapat melakukan perpanjangan.5
3
Ibid,.
4
Brosur pegadaian syaraiah
5
Bapak. Teguh Subagyo, Op. Cit
66
67
Melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pihak pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya
yang meliputi
biaya
penyimpanan, biaya perawatan dan proses kegiatannya.
B. Penetapan Ujrah dalam Pembiayaan Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen Pada Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen plafon pinjaman yang diberikan kepada nasabah tergantung pada nilai barang yang digadaikan. Penetapan ujrah dalam pembiayaan rahn dilakukan dengan melihat nilai barang itu sendiri. Dalam mengambil kebijakan-kebijakan, pihak pegadaian syariah mempertimbangkan dalam menentukan ujrah (ongkos pemeliharaan) yang terkait dengan barang yang digadaikan sebagai jaminan pinjaman yang telah diberikan kepada nasabah.6 Penentuan besarnya ujrah di Pegadaian Syariah ditentukan berdasarkan besarnya nilai taksiran barang, tetapi yang membedakan dalam pemberian ujrah yang dikenakan antara nasabah satu dengan nasabah yang lain dalam menggadaikan barang dengan nilai taksiran yang sama tetapi jumlah pinjaman berbeda, hal ini yang kemudian menjadi persoalan sehingga pegadaian syariah mengambil langkah adanya sistem perhitungan tetapi yang tidak menyalahi norma Islam adalah dengan 6
Ibid.,
67
68
adanya diskon ujrah yang diberikan karena nasabah meminjam dibawah harga pinjaman.7 Aplikasi
penetapan
ujrah
dalam
pembiayaan
rahn
yang
dilaksanakan di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen yaitu dengan mengunakan akad ijarah sebagai akad untuk penetapkan biaya pemeliharaan atau penyimpanan. Aplikasinya jika nasabah melakukan pinjaman uang dengan pinjaman maksimal otomatis ujrahnya lebih besar dibandingkan dengan nasabah yang meminjam uang dengan pinjaman minimum. Karena dengan taksiran lebih besar maka biaya pemeliharaan, penyimpanan dan resikonya juga lebih besar. Kemudian dalam penentuan ujrahnya, pihak Pegadaian mengatakan bahwa
jumlah pinjaman yang
dilakukan oleh nasabah itu lebih kecil dari pada yang besar, maka pihak Pegadaian memberikan diskon kepada nasabah yang melakukan pinjaman yang lebih kecil. Besarnya
jumlah
uang
pinjaman
yang
disalurkan
sangat
dipengaruhi golongan marhun yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan direksi perum pegadaian. Pinjaman yang diberikan digolongkan berdasarkan tingkat tarif simpanan, bukan sewa modal ataupun jangka waktu pinjaman, yaitu dibagi menjadi 8 golongan dengan persentase marhun bih sebesar 90% dari taksiran.8
7
Bapak. Isnan Basyari, Loc. Cit
8
Hasil wawancara dengan Bapak Irfan Masruri (Staff Pegawai), Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen, pada tanggal 03 September 2015, pukul 09.30 WIB
68
69
Tabel 4.1 Penggolongan marhun bih dan besarnya administrasi9 Gol Marhun Bih
Plafon Marhun bih
Administrasi
A 50.000-500.000
2.000
B1
550.000-1.000.000
8.000
B2
1.050.000-2.500.000
15.000
B3
2.550.000-5.000.000
25.000
C1
5.050.000-10.000.000
40.000
C2
10.100.000-15.000.000
60.000
C3
15.100.000-20.000.000
80.000
D
20.100.000-dst
100.000
Tabel 4.2 Tarif jasa simpanan (ujrah) marhun gudang di Pegadaian Syariah10 No
1
Jenis marhun
Emas dan berlian Elektronik, mesin jahit,
2
Taksiran/Rp 10.000 x Rp 90 x jangka waktu/10hari Taksiran/Rp 10.000 x Rp 95 x jangka
sepeda dan alat rumah tangga lainnya Kendaraan bermotor
3
Perhitungan tarif
waktu/10hari Taksiran/Rp 10.000 x Rp 100 x jangka
(mobil dan sepeda
waktu/10hari
motor)
9
Ibid,.
10
Ibid,.
69
70
Dari rumus diatas jelas sekali bahwa pihak pegadaian menetapkan biaya ijarah bukan dari jumlah pinjaman nasabah, karena yang dihitung adalah besarnya nilai harga taksiran, angka Rp 10.000 adalah angka konstanta yang digunakan pihak pegadaian dalam menghitung ijarah, sedangkan Tarif yaitu angka Rp 90, Rp 95, dan Rp 100, adalah penentuan tarif standar yang digunakan gadai syariah. Ketentuan - ketentuan tarif ijarah sebagai pembentuk laba perusahaan sebagai berikut: a. Tarif jasa simpan dihitung dari nilai taksiran barang/ marhun bih b. Jangka waktu gadai ditetapkan 120 hari kalender. Perhitungan tarif jasa simpan dengan kelipatan sepuluh hari dihitung sejak pinjaman rahn sampai dengan tanggal melunasi pinjaman. c. Rahin dapat melunasi sebelum jatuh tempo bisa dengan cara mengangsur ataupun langsung . d. Tarif jasa simpan dan pemeliharaan (biaya ujrah) dibayar pada saat melunasi pinjaman ataupun saat melakukan perpanjangan apabila nasabah belum bisa melunasi pinjamannya, nasabah membayar ujrah ditambah dengan biaya administrasi.
70
71
Tabel 4.3 Tarif STL (Standar Taksiran Logam) 24k 23k 22k 21k 20k 19k 18k 17k 16k
500.000 470.000 450.000 430.000 410.000 390.000 375.000 350.000 330.000
Contoh simulasi perhitungan dengan barang jaminan emas : pada tanggal 15-07-2014 nasabah X menggadaikan perhiasan emasnya nilai barang Rp 10.000.000,- . uang pinjaman yangg diterima nasabah X sebesar Rp 8.500.000,- termasuk golongan C1 dengan tarif ujrah (jasa simpan) 0.71% x 3 = 2.13% (0.710% per 10 hari) = Rp 71.000,- per 10 hari jangka waktu nasabah X 30 hari jadi tarif jasa simpan nasabah X yaitu 213.000,- diskon ujrah
Rp
nasabah X 0% karena nasabah X meminjam
dengan pinjaman maksimum.11 Dan pada hari yang sama tanggal 15-072014 nasabah Y menggadaikan perhiasan emasnya nilai barang Rp 10.000.000,- . uang pinjaman yangg diterima nasabah Y sebesar Rp 5.000.000,- termasuk golongan B3 dengan tarif ujrah (jasa simpan) 0.71% x 3 = 2.13% (0.710% per 10 hari) = Rp 38.100,- per 10 hari jangka waktu nasabah Y 30 hari jadi tarif jasa simpan nasabah Y yaitu Rp 114.400,-
11
Simulasi Rahn (Pembiayaan Gadai Syariah), Brosur Pegadaian Syariah
71
72
diskon ujrah nasabah Y 46,3% karena nasabah Y meminjam dengan pinjaman dibawah pinjaman maksimum.12 Contoh simulasi perhitungan dengan barang jaminan non-emas : pada tanggal 29-9-2015 nasabah X menggadaikan sebuah HP Samsung Galaxy J1 dengan nilai barang Rp 540.000,- . uang pinjaman yang diterima nasabah X sebesar Rp 500.000,- termasuk golongan A dengan tarif ujrah (jasa simpan) 0,45% x 3 = 1,35% (0,45% per 10 hari) = Rp 2.500,- per 10 hari jangka waktu nasabah X 30 hari jadi tarif jasa simpan nasabah X yaitu Rp 7.500,- diskon ujrah nasabah X 0% karena nasabah X meminjam dengan pinjaman maksimum.13 Dan pada hari yang sama tanggal 29-9-2015 nasabah Y sebuah HP Samsung Galaxy J1 dengan nilai barang Rp 540.000,-. uang pinjaman yang diterima nasabah Y sebesar Rp 300.000,- termasuk golongan A dengan tarif ujrah (jasa simpan) 0,45% x 3 = 1,35% (0,45% per 10 hari) = Rp 1.500,- per 10 hari jangka waktu nasabah Y 30 hari jadi tarif jasa simpan nasabah Y yaitu Rp 4.500,diskon ujrah nasabah Y 40,9% karena nasabah Y meminjam dengan pinjaman dibawah pinjaman maksimum. Dalam penaksiran nilai barang gadai, unit Layanan Gadai Syariah Cabang
Ponolawen Pekalongan
maupun pegadaian
unit-unit
di
Pekalongan berprinsip menghindari hasil penaksiran yang merugikan nasabah atau pegadaian syariah itu sendiri. Untuk itu Pegadaian
12
Simulasi Rahn (Pembiayaan Gadai Syariah), www.pegadaian.co.id
13
Simulasi Rahn (Pembiayaan Gadai Syariah), Brosur Pegadaian Syariah
72
73
Syariah Ponolawen Pekalongan mendasarkan pada ketentuan Harga Pasar Pusat (HPP) dan atau Harga Pasar Setempat (HPS). HPP untuk perhiasan emas dan permata yang ditetapkan oleh kantor pusat sebagai patokan umum bagi kantor cabang, berdasarkan perkembangan harga pasaran umum dengan memperhitungkan kecenderungan perkembangan harga dimasa mendatang, sebelum HPP emas dijadikan patokan umum maka disesuaikan dengan prosentase tertentu yang disebut dengan standar taksiran logam (STL), dan standar taksiran permata (STP). Sementara HPS adalah harga pasar barang gudang yang didasarkan pada harga pasar baru (toko) didaerah setempat, yang ditetepkan oleh Pimpinan Cabang setelah melalui berbagai laporan informasi. Harga bisa berubah sesuai dengan perkembangan harga yang berlaku di pasaran. 14 Jika nasabah meminjam dibawah pinjaman maksimum maka nasabah akan mendapat diskon ujrah, penentuan diskon ini dilihat dari prosentase nilai barang. Pemberian diskon yang bervariatif sesuai dengan resiko yang akan diterima pihak pegadaian, pemberian pinjaman yang semakin tinggi mengakibatkan resiko yang akan diterima Pegadaian Syariah akan semakin berat hal itu yang menyebabkan prosentase diskon yang diberikan semakin sedikit, begitupun sebaliknya jika nasabah meminjam dibawah harga taksiran maka resiko yang akan diterima pegadaian semakin sedikit sehingga prosentase yang diberikanpun semakin banyak, hal inipun berlaku untuk biaya administrasi yang 14
Bapak. Isnan Basyari, Op. Cit
73
74
dikenakan pegadaian syariah ketika pencairan uang pinjaman, semakin banyak uang yang dipinjam maka semakin banyak pula biaya administrasi yang akan dikenakan bagi nasabah.15 C. Analisis Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn pada Produk Ar-rahn di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen Pegadaian syariah tidak mengambil keuntungan dari akad rahn, tetapi ada biaya administrasi yang timbul, biaya administrasi ini untuk biaya perlengkapan dan biaya tenaga kerja. Sedangkan dari akad ijarah maka nasabah berhak membayar biaya ijarah (ujrah) kepada pihak pegadaian dimana untuk tarif ujrah sendiri telah disepakati kedua belah pihak. Berdasarkan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional dan Majlis Ulama Indonesia
menetapkan
fatwa
DSN-MUI
NO.25/DSN-MUI/III/2002
tentang Rahn. Menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut: Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin, pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Pemeliharaan 15
Ibid,.
74
75
dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan oleh murtahin, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun
tidak boleh ditentukan berdasarkan oleh
pinjaman. Penjualan marhun dilakukan apabila telah jatuh tempo dan nasabah belum bisa melunasi. Selama peneliti melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen dalam praktek gadai syari’ah adalah sebagai berikut: 1. Pegadaian bertindak sebagai murtahin (penerima barang), nasabah sebagai rahin (pemberi barang). Pegadaian berhak menahan barang gadaian sampai nasabah melunasi semua hutangnya. 2. Marhun
dan
prinsipnya,
manfaatnya tetap menjadi milik
Rahin. Pada
Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin
kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Barang dan manfaatnya tetap milik penggadai. 3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun dilakukan oleh murtahin . 4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan
berdasarkan 75
jumlah
pinjaman.
Besar
biaya
76
pemeliharaan dan penyimpanan marhun di Pegadaian Syariah berdasarkan nilai taksiran barang. 5. Penjualan Marhun a. Murtahin memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya dengan cara mengirimkan SPL (Surat Pemberitahuan Lelang). b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun akan dijual (dilelang). c. Hasil penjualan marhun itu digunakan Pegadaian untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. d. Apabila
hasil
penjualan
marhun
ada
kelebihan
akan
dikembalikan ke Rahin dan apabila ada kekurangan menjadi kewajiban tanggungan Rahin untuk melunasi kekurangannya. Dalam hal biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang menggunakan akad ijarah (sewa). Artinya, penggadai (rahin) menyewa tempat di Pegadaian untuk menyimpan atau menitipkan barang gadainya, kemudian Pegadaian menetapkan biaya sewa tempat. Dalam pengertian lainnya, penggadai (rahin) menggunakan jasa Pegadaian untuk menyimpan atau memelihara barang gadainya hingga jangka waktu gadai berakhir. Biaya pemeliharaan/ penyimpanan ataupun biaya sewa tersebut diperbolehkan oleh para ulama dengan merujuk kepada diperbolehkannya akad ijarah. 76
77
Dalam fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn disebutkan bahwa: besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Besarnya ijarah di Pegadaian
Syariah
dalam
menentukan
biaya
pemeliharaan
dan
penyimpanan berdasarkan nilai taksiran barang, pada pegadaian syariah memberikan diskon tarif ujrah yang diterapkan pada Tarif Ujrah merupakan kebijakan perusahaan.
77
