BAB III PENERAPAN PERHITUNGAN BIAYA IJARAH DI PERUM PEGADAIAN SYARIAH PEKALONGAN
A. Akad Rahn dan Ijarah di Pegadaian Syariah Pekalongan Perum pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa keuangan Bukan Bank dengan kegiatan usaha utama menyalurkan pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai, fidusia
dan
usaha
lain
yang
menguntungkan.1Sebelum
nasabah
menandatangani akad ijarah yang dikeluarkan pihak pegadaian nasabah terlebih dahulu menandatangani akad rahn yang ada di Pegadaian Syariah, akad rahn tersebut merupakan rangkaian akad yang harus ada di Pegadaian Syariah, pegadaian
tidak aka nada bila tidak ada akan rahn, begitupun
sebaliknya pegadaian tidak akan berjalan tanpa adanya akad ijarah, karena akan tersebut harus ada di perum pegadaian syariah. 1. Akad Rahn di Pegadaian Syariah Pekalongan Berjalannya perjanjian rahn sangat ditentukan oleh banyak hal, antara lain adalah subjek dan objek perjanjian rahn. Subjek perjanjian rahn adalah Rahin (orang yang menggadaikan) dan murtahin (yang menahan barang gadai), sedangkan objeknya adalah marhun (barang gadai) dan marhun bih (utang) yang diterima Rahin. Mekanisme akad rahn dalam Islam dilaksanakan dalam satu majlis oleh kedua belah pihak antara Rahin dan 1
Brosur pegadaian syariah, kerabat menggapai cita.
murtahin, disamping itu keduanya mempunyai hak untuk membatalkan atau melanjutkan akad rahn tersebut. Hal ini bisa dilaksanakan bila semua aspek terpenuhi. Dan antara Rahin (nasabah) dan murtahin (pegadaian) masingmasing mempunyai hak dan kewajiban yang mana hak dan kewajiban tersebut harus diketahui oleh kedua belah pihak demi tercapainya akad rahn tersebut. 1. Pegadaian Sebagai salah satu unsur pembentuk akad rahn, pegadaian syariah yang berperan sebagai murtahin selain harus memenuhi syarat-syarat untuk melakukan akad, juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai sebuah lembaga gadai. 1) Hak Pegadaian a) Mendapat kembali uang pinjaman (marhun bih) dari Rahin, dan tarif jasa simpan. b) Menetapkan marhun bih yang dapat diterima Rahin. c) Menolak marhun yang nilai taksiranya lebih kecil dari batas minimum marhun bih yakni Rp. 20.000. d) Menyangka bahwa marhun adalah milik Rahin dan bukan hasil diluar jalur hukum dalam mendapatkanya. e) Menjual marhun yang tidak ditebus Rahin. f) Berhak menuntut Rahin untuk membayar sisa utang apabila ternyata hasil penjualan marhun tidak mencukupi untuk melunasi utangya.
g) Menerima marhun dari Rahin. 2) Kewajiban pegadaian a) Memberikan
keterangan-keterangan
yang
diperlukan
nasabah/Rahin b) Memberikan marhun bih/uang pinjaman sesuai yang telah disepakati. c) Melakukan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dijadikan marhun dengan baik dan benar. d) Menyimpan dan memelihara marhun dengan baik. e) Member ganti rugi jika marhun rusak atau hilang. f) Penjualan
marhun
harus
dilaksanakan
sendiri
oleh
pegadaian. g) Sebelum menjual marhun pegadaian harus terlabih dahulu memberitahu Rahin. h) Memberikan uang kelabihan hasil penjualan marhun kepada Rahin. i) Menanggung biaya penjualan marhun. j) Memberikan uang kelebihan marhun kepada Rahin. 2. Nasabah (Rahin) (1) Syarat-syarat nasabah /Rahin Secara umum syarat-syarat Rahin sama dengan syarta-syarat sahnya dalam melakukan akad-akad yang lain yaitu: berakal, dewasa, bisa dipercaya dan memiliki barang yang akan digadaikan.
(2) Hak nasabah/ Rahin a) Memperoleh uang pinjaman/marhun bih sebesar yang telah ditetapkan dengan pihak pegadaian. b) Berhak atas tanda bukti bahwa telah dibuat perjanjian gadai antara nasabah dengan pihak pegadaian. c) Berhak atas kembalinya marhun secara utuh. d) Memperpanjang tempo gadai (gadai ulang). e) Uang kelebihan apabila marhun telah laku dijual, setelah dikurangi pelunasan pinjaman dan tarif jasa simpan (ijarah). f) Memperoleh pemberitahuan apabila jatuh tempo atau akan dilaksanakan penjualan atas barang jaminan. (3) Kewajiban Nasabah a) Menyerahkan barang jaminan kepada pegadaian sebagai jaminan membayar utang serta bukti kepemilikan marhun. b) Mengisi formulir pemohon pinjaman (FPP_GS 01) dan menandatanganinya serta menyerahkan fotocopy identitas. c) Membayar biaya administrasi dan tarif ijarah terhitung sejak tanggal penerimaan uang pinjaman. d) Wajib mengembalikan pinjaman tepat waktu. e) Membayar sisa uang pinjaman jika hasil penjualan marhun tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya. f) Tunduk dan patuh pada peraturan dan kebijakan pegadaian.
Hak dan kewajibah para pihak diatas tertuang dalam sebuah akta perjanjian akad rahn. Untuk lebih jelasnya lihat box dibawah ini: Box 1. Box Format Akad Rahn2 Perjanjian ini dibuat dan Ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada Surat Bukti Rahn, oleh dan antara: Kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) sebagaiman tersebut dalam Surat Bukti Rahn ini diwakili oleh Kuasa Pengutus Marhun bih (KPM) nya dan oleh karenanya bertindak utuh dan atas nama kepentingan CPS. Untuk selanjutnya disebut sebagai “MURTAHIN PENERIMA GADAI.” RAHIN pemberi gadai adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Bukti Rahn ini. Sebelumnya para pihak menerangkan bahwa RAHIN membutuhkan pinjaman dana dari MURTAHIN dan sebagai jaminan atas pinjaman dan tersebut RAHIN mengadaikan barang miliknya yang sah (MARHUN) secara sukarela kepada MURTAHIN. Maksud tersebut para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut: RAHIN dengan ini mengakui telah menerima pinjaman dari MURTAHIN sebesar nilai pinjaman dan dengan jangka waktu pinjaman sebagaiman tercantum dalam Surat Bukti Rahn. MURTAHIN dengan ini mengakui telah menerima barang milik RAHIN yang digadaikan kepada MURTAHIN dan karenanya MURTAHIN berkewajiban mengembalikannya pada saat melunasi pinjaman dan kewajiban-kewajiban lainnya. Atas transaksi rahn tersebut diatas, RAHIN dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila jangka waktu akad telah jatuh tempo dan RAHIN tidak melunasi kewajiban-kewajibannya serta tiak memperpanjang akad maka RAHIN dengan ini menyetujui dan atau memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali untuk melakukan penjualan MARHUN yang berada dalam kekuasaan MURTAHIN guna pelunasan pembayaran kewajiban-kewajiban tersebut. Dalam hal hasil penjualan MARHUN tudak mencukupi kewajibankewajiban RAHIN maka RAHIN wajib membayar sisa kewajibanya terhadap MURTAHIN sejumlah kekurangannya. Bilamana terdapat kelebihan hasil penjualan MARHUN maka RAHIN berhak menerima kelebihan tersebut, dan jika dalam waktu satu tahun sejak dilaksanakan penjualan MARHUN, RAHIN tidak mengambil kelebihan tersebut maka dengan ini RAHIN menyetujui untuk 2
Format akad rahn dapat dilihat di SBR (Surat Bukti Rahn) yang dikeluarkan pihak pegadaian syariah cabang maupun unit pegadaian syariah.
menyalurkan kelebihan tersebut sebagai Zakat Infaq Shadaqah yang pelaksanaanya dilaksanakan kepada MURTAHIN. Apabila MARHUN tidak laku dijual maka RAHIN menyetujui penjualan MARHUN tersebut oleh MURTAHIN sebagaimana taksiran MARHUN. Atas kewenangan MURTAHIN, para pihak mengenyampingkan pasal 1813, 1814 dan 1816 KUH Perdata. Segala sengketa yang timbul yang ada hubunganya dengan akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Putusan BASYARNAS adalah bersifat final dan mengikat. Demikian akad ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditandatangani. MURTAHIN (KPM) ……………….
RAHIN (Nasabah) ……………… Saksi (Kasir) …………...
2. Akad Ijarah Di Perum Pegadaian Syariah Pekalongan Dalam Pegadaian Syariah
Musta’jir bertindak sebagai Rahin,
Mua’jir bertindak sebagai Murtahin, antara Musta’jir dan Mua’jir harus ada perjanjian terlebih dahulu agar akad ini tercapai. Sebelum nasabah menandatangani perjanjian ijarah di Pegadaian Syariah Pekalongan nasabah harus menandatangani Surat Bukti Rahn dan perjanjian rahn terlebih dahulu, Dalam gadai syariah, murtahin misalnya dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (defosit box) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa barang yang menghasilkan (dimanfaatkan) maupun barang yang tidak menghasilkan (tidak dapat dimanfaatkan). Kontrak ijarah merupakan penggunaan manfaat atau jasa dengan ganti kompensasi. Pemilik menyewakan manfaat disebut muajjir, sementara penyewa (nasabah) disebut mustajir, serta sesuatu
yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut majur dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut ajran atau ujrah. Dengan demikian nasabah akan memberikan biaya jasa atau fee kepada murtahin, karena nasabah telah menitipkan barangnya kepada murtahin untuk menjaga atau merawat marhun. Oleh karena itu, melalui penggunaan akad ijarah ini, berarti nasabah hanya akan memberikan fee kepada murtahin, apabila masa akad ijarah telah berakhir dan murtahin mengembalikan marhun kepada Rahin, karenanya Pegadaian syariah ini media yang tepat untuk dimanfaatkan dan difungsikannya, karena dengan gadai syariah ini, Pegadaian syariah sebagai media pengaman barang nasabah. Dalam akad ijarah di Pegadaian Syariah Pekalongan harus terlebih dahulu menyetujui dan menandatangani akad ijarah sebagaimana tercantum dibawah ini: 1. Para pihak sepakat dengan sewa tempat/ jasa simpan atas ma’jur sesuai dengan ketentuan penggunaan ma’jur selama satu hari, tetap dikenakan biaya simpan selama sepuluh hari. 2. Jumlah keseluruhan sewa tempat/ jasa simpan wajib dibayar sekaligus oleh musta’jir diakhir jangka waktu akad rahn atau bersamaan dengan dilunasinnya pinjaman. 3. Apabila dalam penyimpanan marhun terjadi hal-hal diluar kemampuan musta’jir sehingga menyebabkan marhun
hilang/rusak maka akan diganti sesuai dengan peraturan yang ada di Pegadaian Syariah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam box perjanjian ijarah sebagai berikut: Box 2. Box Perjanjian Akad Ijarah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada Surat Bukti Rahn, oleh dan antara: I. Kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) sebagaimana dalam Surat Bukti Rahn ini yang dalam hal ini diwakili oleh Penguasa Pemutus Marhun bih (KPM)-nya dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan CPS. Untuk selanjutnya disebut “MUA’JIR” II. MUA’JIR adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Bukti Rahn ini. Sebelumnya para pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut: • Bahwa MUSTA’JIR sebelumnya telah mengadakan perjanjian dengan MUA’JIR sebagaiman tercantum dalam Akad rahn dan juga tercantum dalam Surat Bukti Rahn ini, dimana MUSTA’JIR bertindak sebagai RAHIN dan MUA’JIR bertindak sebagai MURTAHIN, dan oleh karenanya Akad rahn tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad ini. •
Bahwa atas MARHUN berdasarkan akad diatas, MUSTA’JIR setuju dikenakan ijarah.
Untuk magsud tersebut para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Para pihak sepakat dengan tarif ijarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk jangka waktu per sepuluh hari kalender dengan ketentuan penggunaan MA’JUR selama satu hari tetap dikenakan ijarah sebesar ijarah per sepuluh hari. 2. Jumlah keseluruhan ijarah tersebut wajib dibayar sekaligus oleh MUSTA’JIR diakhir jangka waktu Akad rahn atau bersamaan dengan dilunasinya pinjaman. 3. Apabila dalam penyimpanan MARHUN terjadi hal-hal diluar kemampuan MUSTA’JIR sehingga menyebabkan MARHUN hilang / rusak tidak dapat dipakai. Maka akan digantikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perum Pegadaian. Atas pergantian ganti rugi ini MUSTA’JIR setuju
dikenakan potongan sebesar Marhun bih + Ijarah sampai dengan tanggal ganti rugi, sedangkan perhitungan ijarah dihitung sampai dengan tanggal penebusan ganti rugi. MUA’JIR (KPM)
MUSTA’JIR (nasabah)
……………… Saksi (kasir) ……………
3. Prosedur Pengajuan Pinjaman di Pegadaian Syariah Pekalongan a. Rahin (nasabah) mendatangi kantor pegadaian syariah di Pegadaian Syariah Pekalongan baik yang cabang maupun yang unit dan langsung menuju loket atau meja penaksir untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa marhun (barang jaminan) yang akan diserahkan kepada murtahin dan membawa fotocopy KTP atau SIM. b. Penaksir melakukan pemeriksaan barang dan menaksir barang jaminan tersebut. c. Setelah persyaratan terpenuhi maka murtahin dan Rahin melakukan akad rahn dan kemudian melakasanakan akad ijarah (untuk menyewa tempat bagi marhun). d. Setelah akad dilakukan, maka kasir akan memberikan sejumlah pinjaman uang yang jumlahnya dibawah nilai marhun yang telah ditaksir oleh murtahin, yaitu sekitar 90-92% untuk emas dari harga taksiran marhun.
e. Rahin dapat melunasi marhun menurut akad: yaitu pelunasan penuh, ulang rahn, atau tarif ijarah selama jangka waktu tersebut. Skema Pinjaman Di Pegadaian Syariah
Marhun bih (pembiayaan)
Murtahin menyerahkan pinjaman
akad Pegadaian (murtahin)
Nasabah (rahin)
Menebus
Marhun (barang jaminan) 1. Rahin menyerahkan marhun
4. Prosedur gadai di Perum Pegadaian Syariah Pekalongan Prosedur penggadaian barang di Pegadaian Syariah dapat dilihat dalam tabel berikut: NO
Pelaksana
Aktivitas
langkah 1
Rahin
1. Mengambil dan mengisi formulir permintaan pinjaman (FPP). 2. Menyerahkan FPP yang telah diisi dan
ditandatangani
melampirkan
dengan
fotocopy
KTP/
identitas lain serta marhun yang akan dijaminkan. 3. Menerima kembali
kitir FPP
sebagai tanda bukti penyerahan marhun. 4. Menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR) asli yang diserahkan oleh kasir. 5. Menerima
sejumlah
uang
UP
(marhun bih) da SBR asli satu lembar.
6. Menyerahkan kitir asli kepada kasir. 2
Penaksir (Murtahin)
1. Menerima FPP dengan lampiran KTP/ identitas lainnya beserta marhun dari Rahin. 2. Memeriksa kebenaran
kelengkapan pengisian
FPP
dan
marhun yang akan dijaminkan. 3. Menandatangani FPP (pada badan dan kitirnya) sebagai tanda bukti penerimaan marhun dari Rahin. 4. Menyerahkan kitir FPP kepada Rahin. 5. Melakukan
taksiran
untuk
menentukan nilai marhun sesuai dengan peraturan Buku Penaksir Marhun (BPM) dan Surat Edaran (SE) yang berlaku. 6. Untuk taksiran marhun golongan A dapat langsung diselesaikan oleh penaksir pertama, sedangkan
golongan B,C,D, dan E harus diselesaikan oleh penaksir kedua atau
pimpinan
cabang
selaku
Kuasa Pemutus Pinjaman (KPP). 7. Menentukan besarnya pinjaman (marhun bih) yang dapat diberikan kepada
Rahin
sesuai
dengan
ketentuan yang berlaku. 8. Menentukan biaya administrasi dan menginformasikan besarnya tarif jasa simpan (ijarah). 9. Larangan yang harus ditaati oleh penaksir antara lain: -
Menetapkan
jumlah
UP
(marhun bih) berdasarkan permintaan
Rahin
yang
melebihi jumlah taksiran. -
Melakukan marhun
pengeboran tanpa
seizin
pemilik. -
Mengikir, mengerik atau
melepaskan barang
mata
perhiasan
dari tanpa
seizin pemilik. -
Menentukan
uang
jasa
simpan (ijarah) dan biaya administrasi
diluar
ketentuan yang berlaku. 10. Merobek kitir/slip pengambilan untuk nomor marhun. 11. Mengisi/ menulis SBR rangkap dua sesuai dengan kewenangan. 12. Menyerahkan SBR asli dan SBR dwilipat kepada kasir pinjaman. 13. Marhun
dimasikan
kedalam
kantong/ dibungkus dan ditempeli nomor marhun. 3
Kasir
1. Menyerahkan
uang
pinjaman
kepada Rahin. 2. Menyerahkan marhun yang telah di plombir atau diikat kepada
bagian
gudang
menggunakan
dengan
BSTM
dan
membubuhkan tandatangan pada kolom “penyerahan”. 4
Penjaga gudang
1. Bersama-sama
dengan
menandatangani
kasir kolom
serahterima marhun. 2. Menerima SBR asli dan badan SBR dwilipat dari penaksir. 3. Mencocokan SBR tersebut dengan kitir FPP yang diserahkan oleh Rahin. 4. Menyiapkan
dan
melakukan
pembayaran UP (marhun bih) sesuai
dengan
jumlah
yang
tercantum pada SBR. 5. Mencocokan marhun yang telah diterima
dengan
jumlah
yang
tertera pada buku serah terima marhun dan apabila telah cocok maka tandatangan pada kolom
“penerimaan”. 6. Melakukan
pencatatan
dibuku
gudang. 7. Marhun yang diterima disimpan digudang sesuai dengan golongan, rublik
dan
bukan
pinjaman
marhun. Keterangan formulir yang terkait: 1. Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) 2. Surat Bukti Rahn (SBR) 3. Buku Serah Terima Marhun (BSTM) 4. Buku Pinjaman (BP) 5. UP (Uang Pinjaman) B. Perhitungan Penaksiran Barang Gadai Di Perum Pegadaian Syariah Barang gadai ditaksir atas beberapa pertimbangan, seperti jenis barang, nilai barang, usia barang dsb. a) Prosedur Penaksiran Emas Misalkan standar penaksiran yang digunakan oleh pegadaian adalah 92% x harga pasaran emas. Bila harga pasaran emas adalah Rp. 75.000 maka perhitungan emas dapat diilustrasikan dalam tabel sbb : Tabel 2. Perhitungan Taksiran Emas
NO
Jumlah karat
Perhitungan
Taksiran
1
24 karat
92% x Rp. 75.000
Rp. 69.000
2
23 karat
23/24 x Rp. 69.000
Rp. 66.124
3
22 karat
22/24 x Rp. 69.000
Rp. 63.250
4
21 karat
21/24 x Rp. 69.000
Rp. 60.375
5
20 karat
20/24 x Rp. 69.000
Rp. 57.500
6
19 karat
19/24 x Rp. 69.000
Rp. 54.625
7
18 karat
18/24 x Rp. 69.000
Rp. 51.750
8
17 karat
17/24 x Rp. 69.000
Rp. 48.875
9
16 karat
16/24 x Rp. 69.000
Rp. 46.000
Contoh : Rini menggadaikan gelang emas kuning. Setelah Ditaksir petugas ternyata gelang tersebut 22 karat dengan berat 6 gram. Barapakah nilai taksiran gelang tersebut? Jawab : 6 gram x Rp. 63.250 = Rp. 379.500 b) Prosedur Penaksiran Berlian a. Dapat dilakukan dengan langkah-langkah sbb: 1. Mengukur berat / besar berlian 2. Berlian digosokkan dengan jarum uji untuk menentukan bagus/ tidaknya gosokan.
3. Dilihat warna/ cacatnya 4. Ditentukan taksirannya dengan melihat table b. Penaksiran Berlian dapat dihitung dengan dua cara : 1. Berlian dengan berat 0.05 karat keatas Rumus = Banyak Berlian x Tabel x Standar Penaksiran Permata
2. Berlian dengan berat kurang dari 0,05 karat Rumus = banyak berlian x tabel taksiran minimum per buah berlian Tabel 3. Taksiran Berlian Putih Embun Dan Paset Gosokan Amat Berat
0.1
0.05
Bagus
Bagus
Sedang
Jelek
Cacat
0.6
0.41
0.29
0.15
1
0.46
0.23
0.22
0.14
2
0.29
0.2
0.14
0.09
3
0.1
0.07
0.05
0.03
4
1.58
1.17
0.8
0.47
1
1.13
0.84
0.57
0.33
2
0.77
0.57
0.39
0.22
3
0.4
0.29
0.2
0.12
4
0,01
0.14
0.1
0.07
0.04
5
3.95
2.93
2.02
1.19
1
2.84
2.11
1.45
0.85
2
1.92
1.42
0.98
0.58
3
1.01
0.74
0.51
0.31
4
0.36
0.26
0.18
0.1
5
Contoh : Tika ingin menggadaikan berlian permata yaitu berlian putih embun. Setelah Ditaksir beratnya 0,05 karat, cacat 2 dan gosokannya sedang. Dari hasil penaksiran tersebut, pihak gadai memberikan pinjaman kepada Tika sebesar = 2 x 0.57 x Rp. 60.000 = Rp. 68.400 jadi uang pinjaman yang akan diterima Tika sebesar Rp. 68.400. c) Prosedur Penaksiran Barang Elektonik Dilakukan dengan cara melihat harga di pasar , pegadaian harus menentukan prosentase terhadap harga barang tersebut. Misalnya untuk barang baru prosentasenya 100%, agak baru 90%, masih baik 80% dan baik 70%. Penaksiran dilakukan dengan cara menggalikan 60% dengan harga setempat. Contoh: Azah berniat menggadaikan laptopnya dan setelah Ditaksir ternyata kondisinya 80%, harga setempat Rp. 4.500.000 x 80% x 60% = Rp.
2.160.000 (berarti Azah akan mendapatkan pinjaman dari pegadaian sebesar Rp. 2.160.000) d) Prosedur Penaksiran Landasan3 Didasarkan pada harga barang setempat, setelah diketahui harga pasarannya kemudian dikalikan 75%.4 Contoh: Anas ingin menggadaikan Honda Karisma tahun keluaran 2003 dengan harga pasaran setempat Rp. 9.750.000, maka ia mendapat piutang sebesar : Rp. 9.750.000 x 75% = Rp. 7.312.500. Jadi uang pinjaman yang akan diterima Anas sebesar Rp. 8.287.500. e) Prosedur Penaksiran Mesin Untuk mesin taksiran harganya sebesar 85% dari harga pasaran setempat. Contoh: Novi ingin menggadaikan mesin ketik dan setelah Ditaksir ternyata harga dipasaran sebesar Rp. 320.000, maka pinjaman yang didapat Novi sebesar Rp. 320.000 x 85% = Rp. 272.000. f) Prosedur Penaksiran Tekstil Tekstil yang bisa digadaikan adalah jenis kain batik, permadani, taplak, seprei dll. Kain yang telah menjadi baju tidak bisa digadaikan. Prosentase taksiranya sebesar 85% dari harga pasaran setempat. 3 4
Mengadaikan barang tetapi yang digadaikan berupa surat kepemilikan barang tersebut. Dapat dilihat dibrosur pegadaian syariah.
Contoh: Ifa ingin menggadaikan kain batik sutra, setelah diperiksa ternyata kondisi sempurna, harga pasaran setempat Rp. 750.000, maka piutang yang didapatkan dari pegadaian adalah sebesar Rp. 750.000 x 85% = Rp. 637.500 Dalam penaksiran nilai barang gadai, Unit Layanan Gadai Syariah Cabang Ponolawen Pekalongan maupun pegadaian unit-unit di Pekalongan berprinsip menghindari hasil penaksiran yang merugikan nasabah atau pegadaian syariah itu sendiri. Untuk itu Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan mendasarkan ada ketentuan Harga Pasar Pusat (HPP) dan atau Harga Pasar Setempat (HPS). HPP untuk perhiasan emas dan permata yang ditetapkan oleh kantor pusat sebagai patokan umum bagi kantor cabang, berdasarkan perkembangan harga pasaran
umum
dengan
memperhitungkan
kecenderungan
perkembangan harga dimasa mendatang, sebelum HPP emas dijadikan patokan umum maka disesuaikan dengan prosentase tertentu yang disebut dengan standar taksiran logam (STL), dan standar taksiran permata (STP).5Sementara HPS adalah harga pasar barang gudang yang didasarkan pada harga pasar baru (toko) didaerah setempat, yang ditetepkan oleh Pimpinan Cabang setelah melalui berbagai laporan informasi. Adapun fungsi dari harga pokok adalah: (1) Pedoman penetapan marhun 5 Wawancara dengan Bapak Masokha Manajer Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen Pekalongan , tanggal 25 Desember 2009 dan wawancara dengan Isnan Basyari kasir sekaligus penaksir di Pegadaian Syariah UPCS Veteran Pekalongan, tanggal 02 juni 2010.
(2) Dasar penetapan kualifikasi taksiran tinggi atau rendah (3) Penetapan harga taksir ulang marhun yang akan dijual (4) Dasar penetapan harga pembelian (5) Dasar penurunan harga jual marhun sisi penjualan. C. Penggolongan Marhun bih dan Besarnya Tarif Administrasi Tabel 4, Tabel Tarif Dan Golongan Marhun bih
Gol Marhun Bih
Plafon
Biaya Administrasi
A B
20.000-150.000 151.000-500.000
1000 3000
C D E F
501.000-1.000.000 1.005.000-5.000.000 5.010.000-10.000.000 10.050.000-20.000.000
5000 15000 15000 25000
G
20.100.000-50.000.000
25000
H 50.100.000-200.000.000 25000 Sumber : Surat Edaran (SE) No. 16/US/2004, Tanggal 6 April 2004 Dalam pegadaian syariah besarnya biaya administrasi didasarkan pada: a. Biaya riil yang dikeluarkan, seperti perlengkapan dan biaya tenaga kerja. b. Besarnya biaya administrasi ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) itu sendiri. c. Dipungut dimuka pada saat pinjaman dicairkan. Contoh Kasus:
Dita menggadaikan satu cincin
seberat 1,4 gr. Dan setelah dihitung
ternyata harga cincin/nilai taksiran tersebut sebesar : Rp. 340.142 dengan nilai pinjaman maksimal Rp. 313.000 dengan jangka waktu pinjaman 10 hari. Maka berapakah biaya administrasinya? Dan berapa biaya administrasi yang dikenakan pada Dita jika Dita mengajukan pinjaman sebesar Rp. 100.000, Rp. 200.000 dan Rp. 250.000 ? Dari contoh diatas dapat kita uraikan sebagai berikut: 1. Jika Dita meminjam dari pegadaian sebanyak Rp. 313.000, maka Dita dikenakan biaya administrasi pada golongan B yaitu Rp. 3000. 2. Jika Dita mengajukan pinjaman sebesar Rp.100.000 maka ia akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 1.000 (Golongan A). 3. Jika Dita mengajukan pinjaman sebesar Rp. 200.000, maka Dita akan mendapatkan biaya administrasi sebesar Rp. 3.000 (Golongan B). 4. Jika Dita meminjam pinjaman sebesar Rp. 250.000, maka ia juga akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 3.000 (Golongan B). Dari sini dapat disimpulkan bahwa biaya administrasi yang dikenakan pada nasabah di Pegadaian Syariah Pekalongan berdasarkan nilai pinjaman yang diajukan nasabah .
D. Perhitungan Biaya Ijarah di Perum Pegadaian Syariah Pekalongan Biaya ijarah atau biaya sewa yang biasa di pegadaian disebut dengan ijarah adalah biaya sewa tempat yang dikenakan oleh pihak pegadaian atas barang yang digadaikan nasabah. Biaya ijarah dapat dihitung setelah barang yang digadaikan ditaksir oleh pihak pegadaian.
1) Rumus Perhitungan Ijarah Tabel 5: Tarif jasa simpan dan pemeliharaan marhun No 1
Jenis marhun
Perhitungan tariff
Emas
Taksiran/Rp. 10.000 x Rp.73 x jangka waktu/10hari
2
Elektronik
dan
Alat Taksiran/Rp. 10.000 x Rp.90 x jangka
Rumah Tangga lainnya 3
Kendaraan
waktu/10hari
bermotor Taksiran/Rp. 10.000 x Rp.95 x jangka
(mobil dan motor)
waktu/10hari
Keterangan: Taksiran
= Harga / nilai suatu barang.
Tarif
= Rp. 73 , Rp. 90, Rp. 95 adalah ketetapan tarif Pegadaian Syariah.
K
= Konstanta ditetapkan Rp. 10.000
Jangka waktu = waktu pinjaman barang yang digadaikan persepuluh hari.
dihitung
Dari rumus diatas jelas sekali bahwa pihak pegadaian menetapkan biaya ijarah bukan dari jumlah pinjaman nasabah, karena yang dihitung adalah besarnya nilai harga taksiran, angka Rp 10.000 adalah angka konstanta yang digunakan pihak pegadaian dalam menghitung ijarah, sedangkan Tarif yaitu angka Rp.73, Rp.90, dan Rp.100, adalah penentuan tarif standar yang digunakan gadai syariah. Ketentuan - ketentuan tarif ijarah sebagai pembentuk laba perusahaan sebagai berikut: a. Tarif jasa simpan dihitung dari nilai taksiran barang/ marhun bih b. Jangka waktu gadai ditetapkan 120 hari kalender. Perhitungan tarif jasa simpan dengan kelipatan sepuluh hari dihitung sejak pinjaman rahn sampai dengan tanggal melunasi pinjaman. Satu hari dihitung sepuluh hari atau dapat dihitung menurut satuan terkecil. c. Tarif dihitung berdasarkan volume atau nilai barang. d. Rahin dapat melunasi sebelum jatuh tempo. e. Tarif jasa simpan dan pemeliharaan (biaya ijarah) dibayar pada saat melunasi pinjaman.
2) Perhitungan Diskon Ijarah di Perum Pegadaian Syariah Diskon ijarah adalah diskon yang diberikan kepada nasabah kerena nasabah meminjam dibawah pinjaman maksimun setelah barang gadai ditaksir. Table 6: Tarif Diskon Ijarah
NO 1 2 3 4
P1 8 15 20 25
P2 14 19 24 29
P15 85 81 76 71
5 6 7
30 35 40
34 39 44
66 61 56
8 9
45 50
49 54
50 44
10 11
55 60
59 64
38 32
12
65
69
26
13 14
70 75
74 79
20 14
15
80
84
7
99
-
16 85 Sumber data primer Keterangan :
P1 = Plafon 1 (Pinjaman Minimum) dalam bentuk % P2 = Plafon 2 (Pinjaman Maksimum) dalam bentuk % P15 = Plafon 15 (Diskon yang akan didapat Nasabah) dalam bentuk % Artinya :
Bila nasabah meminjam uang sebesar P1% - P2% maka nasabah tersebut akan mendapatkan potongan biaya ijarah sebesar P3% jadi bila nasabah meminjam uang sebesar 85% - 99% dari total nilai pinjaman maksimum maka nasabah tersebut akan mendapat diskon sebesar 0% (data no 16). 3) Rumus Diskon Ijarah Rumus Diskon Ijarah = ijarah asal - (ijarah asal x P15)
Keterangan : Ijarah asal
= Tarif asal yang dikenakan guna pembayaran sewa tempat di Pegadaian.
P15
=Diskon yang diberikan kepada nasabah karena meminjam dibawah harga taksiran.
Contoh kasus 1 : Dita menggadaikan satu cincin
seberat 1,4 gr. Dan setelah dihitung
ternyata harga cincin/nilai taksiran tersebut sebesar : Rp. 340.142 dengan nilai pinjaman maksimal Rp. 313.000 dengan jangka waktu pinjaman 10 hari. Maka berapakah biaya ijarah yang akan dikenakan pada Dita? Dan berapakah biaya administrasinya?. Jawab: Biaya ijarah = Rp. 340.142 x 73 x 10 = Rp. 2.483 Rp. 10.000 10 Biaya ijarah yang diterima Dita sebesar = Rp. 2.483 (dibulatkan menjadi Rp. 2500)
Dan bila Dita meminjam dalam jangka waktu 4 bulan maka besarnya tarif ijarah yang dibebankan pada Dita sebesar = 2.483 x 12 = Rp. 29.769 (dibulatkan menjadi Rp. 29.800) Sedangkan biaya administrasi Dita sebesar Rp. 3.000 (masuk pada gol B dalam kategori biaya administrasi) Contoh kasus 2 : Dita menggadaikan satu cincin
seberat 1,4 gr. Dan setelah dihitung
ternyata harga cincin/nilai taksiran tersebut sebesar : Rp. 340.142 dengan nilai pinjaman maksimal Rp. 313.000 tetapi Dita hanya meminjam Rp. 250.000 dengan jangka waktu pinjaman 10 hari. Maka berapakah biaya ijarah yang akan dikenakan pada Dita? Jawab : Biaya ijarah = Rp. 340.142 x 73 x 10 = Rp. 2.483 Rp. 10.000 10 Biaya ijarah yang diterima Dita sebesar = Rp.2.500 Diskon ijarah = 20% x 2483 = Rp. 500 (diskon ijarah 20% karena pinjaman 250.000 adalah 73% dari harga taksiran barang, pinjaman 70 74% dari nilai taksiran mendapat diskon sebesar 20%) Jadi tarif ijarah Dita adalah
= 2500 – 500 = Rp. 2000 (dibulatkan
Rp.2.000) Sedangkan biaya administrasi Dita sebesar Rp. 3.000 (masuk pada gol B dalam kategori biaya administrasi)
Contoh 3 :
Dita menggadaikan satu cincin
seberat 1,4 gr. Dan setelah dihitung
ternyata harga cincin/nilai taksiran tersebut sebesar : Rp. 340.142 dengan nilai pinjaman maksimal Rp. 313.000 tetapi Dita hanya meminjam Rp. 100.000 dengan jangka waktu pinjaman 10 hari. Maka berapakah biaya ijarah yang akan dikenakan pada Dita? Jawab : Biaya ijarah = Rp. 340.142 x 73 x 10 = Rp. 2.721 Rp. 10.000 10 Biaya ijarah yang diterima Dita sebesar = 2721 (dibulatkan menjadi Rp. 2800) Diskon ijarah Dita = 71% x 2721 = Rp. 1931 Tarif ijarah Dita = 2721 – 1931 = Rp. 790 (pembulatan 800) Sedangkan biaya administrasi Dita sebesar Rp. 1.000 (masuk pada gol A dalam kategori biaya administrasi) Dari contoh diatas jelas sekali bahwa yang mendasari perbedaan biaya ijarah yang dikenakan pihak pegadaian bagi nasabah adalah adanya diskon ijarah.
