ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN IJARAH DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH PEKERJA POS INDONESIA SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)
Oleh
Ahmad Pahrudin NIM : 208046100017
KONSENTRASI PERBANKAN SYARI’AH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1435 / 2014 M
ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN IJARAH DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH PEKERJA POS INDONESIA SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)
Oleh Ahmad Pahrudin NIM : 208046100017
KONSENTRASI PERBANKAN SYARI’AH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1435 / 2014 M
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya, yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2.
Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
3.
Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 30 Januari 2014
Ahmad Pahrudin
ABSTRAK Ahmad Pahrudin, NIM 208046100017. Judul skripsi: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAN IJARAH DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH PEKERJA POS INDONESIA. Program Studi Muamalat, Konsentrasi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1435 H/2014 M. vi + 65 halaman + lampiran. Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya lembaga keuangan yang merealisasikan produk funding dan lending di lingkungan Pos dengan prinsip syariah. Sekian produk pembiayaan yang disalurkan, produk pembiayaan dengan sistem sewa (Ijarah) merupakan produk yang diminati oleh nasabah, karena dengan produk ini nasabah dapat mengajukan pembiayaan yang bersifat sewa barang atau jasa dengan upah sewa yang telah menjadi kesepakatan antara Bank dengan nasabah. Transaksi sewa ini diaplikasikan dalam pembiayaan untuk biaya pendidikan, rumah sakit, pernikahan, biaya pendidikan dan lain sebagainya. Produk ini disebut dengan pembiayaan ijarah. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis ingin mengetahui pembiayaan ijarah yaitu tentang bagaimana mekanisme pembiayaan dan prinsip penilaian pembiayaan ijarah. sehubungan dengan pembiayaan yang diajukan. Metode penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah metode deskriptif kualitatif. Mekanisme pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara wawancara kepada manager dan karyawan KOSPPI, observasi secara langsung terhadap objek tertentu yang menjadi fokus penelitian dan mengetahui suasana kerja, serta mencatat segala sesuatu yang berhubngan dengan mekanisme pembiayaan ijarah di KOSPPI, dan dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Pembiayaan ijarah KOSPPI menggunakan metode marjin flat yang dikelola dengan sistem komputer. Pada pembiayaan ijarah ini, pihak KOSPPI menyerahkan keputusan pencairan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan antar penyewa dan pembeli. Bank mendapatkan keuntungan dari ujrah yang disepakati antara Bank dengan nasabah. Sedangkan nasabah mendapatkan dana untuk membayar kebutuhannya. Kata kunci : pengertian Ijarah dan pembiayaan ijarah, mekanisme pembiayaan Ijarah pada Koperasi Syariah
Pembimbing
: Prof.Dr.H.Muhammad Amin Suma, SH.,MA.,MM.
Daftar Pustaka : Tahun 1999 s.d. Tahun 2012
v
KATA PENGANTAR Alhamdulillahirobbil’alamin. Segala puji hanya bermuara kepada Allah SWT, Sang Khaliq penggenggam setiap jiwa, yang menjadikan diri ini tetap tegar dalam setiap ikhtiar untuk melanjutkan penulisan skripsi ini hingga selesai. Dengan segenap keridhoan-Nya, penulis senantiasa diberikan kemudahan, baik dari segi teknis, materi, tenaga, waktu, maupun pikiran. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, yang merentas jalan cahaya diballik kelamnya masa kejahiliyahan, yang senantiasa gigih berjuang dan tidak pernah letih menegakkan syi’ar agama Islam, kepada keluarganya yang suci, para sahabat yang turut menggoreskan tinta emas sejarah kejayaan Islam terutama para Khulafa alRasyidin, dan kepada umat beliau hingga akhir zaman. Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.Sy) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kebahagiaan yang tak ternilai bagi penulis secara pribadi adalah dapat mempersembahkan yang terbaik kepada kedua orangtua, seluruh keluarga dan pihak-pihak yang telah ikut andil dalam mensukseskan harapan penulis. Sebagai bentuk penghargaan yang tidak terlukiskan, izinkanlah penulis menuangkan dalam bentuk ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak Prof. Dr. H.M. Amin Suma, S.H., M.A., M.M., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, vi
sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi, telah amat sangat baik memberikan saran dan motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 2. Ibu Dr. Euis Amalia, M.Ag., Ketua Jurusan Muamalat Program Studi Perbankan Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Bapak Mu’min Rouf, MA., Sekretaris Jurusan Muamalat Program Studi Perbankan Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 4. Bapak H. AH. Azharudin Lathif, M.Ag., MH. Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan saran dan kritik untuk penulis. 5. Ka Mufidah, SH.i, dan staf sekretariat Non Reguler yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk penulis guna menyelesaikan skripsi ini. 6. Segenap pengurus dan pegawai Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum, serta pengurus dan pegawai Perpustakaan Utama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang sudah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan. 7. Para Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah mentransfer berbagai ilmu dan pengetahuannya kepada penulis, dan segenap civitas akademik serta karyawan yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan bagi penulis selama ini. 8. Keluarga terutama kedua orang tua tercinta, Ayahanda Muhammad Amin dan Ibunda Khomariyah, terima kasih atas dukungan moril, materiil,
vii
kesabaran, keikhlasan, perhatian, cinta dan kasih sayang yang tidak terbatas serta doa-doa munajatnya kepada Allah SWT agar Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. Serta saudara-saudariku: Kurniawaty, Ahmad Zuhdi, Shofwanul Fhiqri, Nayla Nur-Naqiya. 9. Keluarga besar Alm. KH. Dahlan, H. Abdul Manaf, dan keluarga besar terkasih. 10. Keluarga besar Ikatan Alumni Ponpes Cipasung, PAGON (Persatuan Alumni Gontor), dan ALDAY (Alumni Alhidayah) JABODETABEK, . 11. Semua kawan seperjuangan: Akhmad Kholil, Khoyrul Faiq, Padlurrahman (kupang), anak kos kelas atas yang tidak pernah dibawah dan teman-teman yang tidak kami sebutkan namanya tanpa mengurangi rasa solidaritas saya. Terima kasih untuk kebersamaan kalian selama ini. 12. Seluruh sahabat karib , KKN Insan Cendikia 2011 dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta semua Angkatan. Allah ikatkan ukhuwah kita sampai kapanpun. Amin. Semoga amal dan jasa baik yang telah diberikan penulis dapat diterima oleh Allah SWT dengan pahala yang berlimpah. Dengan segala kelemahan dan kekurangan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai setiap langkah kita. Amin... Jakarta,
30 Januari 2014 M 28 Rabiul Awal 1435 H
Penulis
viii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ..................................................................................................... i PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................................................... ii LEMBAR PENGESAHAN .......................................................................................... iii LEMBAR PERNYATAAN ........................................................................................... iv ABSTRAK ..................................................................................................................... v KATA PENGANTAR ................................................................................................... vi DAFTAR ISI .................................................................................................................. ix
BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang masalah ....................................................................... 1 B. Batasan dan rumusan masalah ............................................................. 6 C. Manfaat dan tujuan penelitian ............................................................. 7 D. Sistematik penulisan ............................................................................ 8 BAB II LANDASAN TEORI A. Review Kepustakaan ........................................................................... 9 B. Pembiayaan ijarah dalam ekonomi Islam ............................................. 11 C. Pendapat ulama tentang ijarah .............................................................. 21 D. Konsep ijarah pada peraturan ekonomi Islam di Indonesia ................ 23 BAB III METODELOGI PENELITIAN A. Jenis Penelitian dan Pendekatan ........................................................... 30 B. Metode Pengumpelan Data ................................................................... 30 BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN A. Profil KOSPPI (Koperasi Syariah Pegawai Pos Indonesia) ................ 33 B. Produk dan Layanan KJKS KOSPPI ................................................... 37 C. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Ijarah ......................................... 40
ix
D. Mekanisme Pencairan Pembiayaan Ijarah KJKS KOSPPI .................. 46 E. Analisis Kesesuaian Pembiayaan Ijarah di KOSPPI .......................... 53 BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan .......................................................................................... 59 B. Saran .................................................................................................... 63 DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 65 LAMPIRAN
x
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Dewasa ini dunia jasa keuangan syariah di Indonesia semakin hari semakin menunjukkan perkembangan
yang sangat menggembirakan,
Koperasi syariah merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia hingga ribuan koperasi dan nilai asetnya sampai trilyunan,
yang bergerak di
kalangan masyarakat berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi kegiatan ekonomi bagi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah. Koperasi yang menganut ekonomi islam, semua transaksi dilakukan harus berprinsip syariah, yakni setiap transaksi dinilai sah apabila transaksi tersebut telah terpenuhi syarat rukunnya, bila tidak terpenuhinya maka transaksi tersebut batal. Kedudukan akad sangat penting dalam penerapan prinsip-prinsip syariah, Begitu pula dalam koperasi syariah karna itu adalah fondasi dalam penerapan ekonomi Islam. Namun apakah koperasi syariah konsisten dalam implementasi prinsip-prinsip syariah tersebut ? Timbulnya pertanyaan tersebut karena dalam masyarakat dalam menilai Lembaga Keuangan Syariah khususnya koperasi syariah ada yang bersikap sinis. Bahwa praktek koperasi syariah tak ubah dengan praktek konvensional, mereka beranggapan bahwa koperasi dalam mengambil keuntungan lebih besar dari bunga Konvensional, di Konvensional mengambil bunga misalkan 1% hingga 2% setiap bulan sedangkan di koperasi dalam mengambil
1
2
keuntungan lebih dari 2%, hingga timbul pertanyaan yang mana yang lebih memberatkan/ merugikan nasabah sistem Riba atau sistem syariah? Dalam pengelola lembaga koperasi deviasi antara teori dan praktek dalam operasional koperasi sangat mungkin terjadi, terutama yang berhubungan dengan
penerapan prinsip-prinsip
syariah dalam akad
penyaluran dana pembiayaan kepada masyarakat. Prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar rujukan dalam operasional koperasi belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh sebagian besar pengelola koperasi sendiri, padahal praktisi berada lansung pada garda terdepan dalam mengimplementasikan prinsip syariah agar terlaksana baik, Agar tidak melahirkan banyak penyimpangan dalam praktek pengelolaan lembaga keuangan syariah yang sering mengundang kritik1 Prinsip syariah yang menempatkan uang sebagai alat tukar telah banyak dipahami secara tidak benar, yang menempatkan uang sebagai komoditas perdagangan yang siap dijual belikan, dengan indikasi penentuan keuntungan secara pasti tanpa melihat jenis akad yang diterapkan.2 Meneliti lebih jauh adanya indikasi pengelola koperasi yang orientasi kerjanya
lebih
mengabaikan
diarahkan misi
sosial,
untuk
mendapatkan
sehingga
keuntungan
mendorong
mereka
dengan berani
mengesampingkan aspek akhlaqul karimah dan konsep syariah yang menjadi bagian nilai-nilai ekonomi syariah.
1
Makhalul Ilmi, Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah, Cet. 1 (Yogyakarta : UII Pres, 2002), h. 49. 2 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Cet. 4. (Jakarta: PT. Raja Grafindo , 2012), h. 28
3
Seiring dengan itu, beberapa pengelola koperasi cenderung mempunyai iktikad yang belum baik di dalam memperjuangkan implementasi prinsipprinsip syariah dalam wadah koperasi dengan menganggap prinsip-prinsip syariah masih relatif sulit diterapkan secara konsekuen dalam operasional koperasi. Kedudukan koperasi di tengah tata hukum lembaga keuangan syariah nasional yang masih bias, dan bisa dibilang terealisir sangat lemah. Berkaca pada Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan dalam pasalpasalnya belum mengatur hal-hal yang berhubungan dengan usaha lembaga keuangan syariah secara merinci tentang tindakan hukum bila tidak melaksanakan prinsip syariah secara khusus.3 Demikian juga ketentuanketentuan Bank Indonesia yang mengatur operasional dan tata kerja perbankan nasional di bilang masih terdapat kelonggaran, Tidak satupun butir yang eksplisit mengatur operasional dan tata kerja lembaga keuangan syariah secara tegas dan merinci. Meskipun ada beberapa buku atau modul yang spesifik mengatur masalah itu, seperti yang telah dikeluarkan oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK ) dan Peraturan Menteri KUKM tentang KJKS-UJKS 2008.4 keberadaannya sangat lemah untuk menjadi acuan keseluruhan oprasional koperasi syariah, karena tidak mengikat untuk dipedomani dan dijadikan
rujukan
karna
pengawasan
implementasi
untuk
untuk prosedur
penerapanya belum optimal. Keadaan ini merupakan kemudahan bagi umat 3
Kementrian Agama, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah. 4 Kementrian KUKM, Standar Oprational Prosedur KJKS-UJKS.
4
Islam untuk mendirikan banyak koperasi berprinsip syariah, namun keadaan ini juga dapat berpeluang menjadi ancaman bagi keberadaan koperasi itu sendiri.5 Dalam masyarakat kenyataannya dapat ditemui banyak koperasi didirikan tidak disertai dengan sumber daya manusia yang memadai dan kesesuaian dalam operasionalnya, dapat mengarah pada pengalfaan mengikuti ketentuan mengenai prinsip-prinsip kesehatan bank, seperti prinsip mengenai permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas serta prinsipprinsip lain yang berhubungan dengan usaha bank, bahkan mengabaikan keabsahan penerapan prinsip-prinsip dalam akad-akad syariah, baik yang berhubungan dengan akad pengumpulan dana maupun dalam penyaluran dananya kepada masyarakat khususnya. Adanya kerentanan aturan hukum di bidang perekonomian islam untuk melindungi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan usaha Lembaga Keuangan Syariah, seperti halnya aturan hukum yang berlaku pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Koperasi Syariah, adalah salah satu faktor dominan penyebab timbulnya banyak penyimpagan manajemen dalam usaha koperasi, termasuk dalam kaitannya dengan penerapan prinsip-prinsip syariah. Hal ini yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi secara negatif perkembangan lembaga keuangan syariah di masa yang akan datang. Permasalahan-permasalahan 5
tersebut
di
atas
merupakan
indikasi
Makhalul Ilmi, Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah, Cet. 1. (Yogyakarta : UII Pres, 2002), h.51.
5
penyimpangan mendasar dalam implementasi kesyariahan, khususnya dalam hal akad pembiayaan yang disalurkan KOSPPI, produk pembiayaan dengan prinsip sewa ( ijarah ) merupakan salah satu produk yang di akadkan oleh nasabah, karena dengan produk ini nasabah dapat mengajukan pembiayaan yang bersifat sewa barang atau jasa dari KOSPPI dengan upah sewa yang telah menjadi kesepakatan antara bank dengan nasabah. Transaksi sewa ini dalam KOSPPI diaplikasikan dalam pembiayaan untuk biaya pendidikan, biaya rumah sakit, biaya Haji, Umrah dan lain sebagainya.6 Produk ini dalam KOSPPI disebut dengan pembiayaan ijarah. Ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu.7 Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.8 Dalam kodifikasi Bank Indonesia disebutkan bahwa transaksi ijarah multijasa dengan menggunak akad ijarah / kafalah, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan, yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutang atau kewajibannya sesuai dengan akad.9 Pada lembaga keuangan syariah khususnya koperasi jasa keuangan syariah yang saya angkat saat penelitian ini. Sangat besar celah melakukan
6
Wawancara dengan manager koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja PosIndonesia Jakarta. 14 Desember 2013 7 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta:PT. Raja Grafindo. 2013), h. 138. 8 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah 9 Kodifikasi Bank Indonesia Tentang Pembiayaan Multijasa, (Jakarta: 2000).
6
penyimpangan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal implementasi akad pembiayaan ijarah yang telah berlangsung pada saat penelitian. Berkaca dari masalah tersebut di atas yang mendorong penyusun mengadakan penelitian di koperasi di (KOSPPI) koperasi jasa keuangan pos Indonesia dengan mengambil judul: “ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH
PADA
PEMBIAYAAN
IJARAH
DI
KOPERASI
JASA
KEUANGAN SYARIAH PEKERJA POS INDONESIA”
B. Batasan dan Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan batasan dan
rumusan masalah penelitian
sebagai berikut : 1. Pembatasan Masalah Penulis dalam penelitian ini membatasi masalah pada beberapa hal, yaitu sebagai berikut: a. Pembiayaan yang dibahas adalah pembiayaan ijarah, yaitu pembiayaan atas dasar prinsip jasa, disalurkan untuk berbagai jenis kebutuhan
halal,
seperti
pembayaran
biaya
pendidikan,
pengobatan, sewa tempat, dan lain-lain.10 b. Penelitian dilakukan di KOSPPI Area Jabodetabek dan Banten beralamat Jl. Kesenian No.1 Gedung Pos Ibu kota. Lt 2 Jakpus.
10
Wawancara tertulis dengan Hj.Imam Sumadi selaku manager KOSPPI. Jakarta, 23 November 2013
7
c. Penelitian berdasarkan fikih muamalat, fatwa DSN mengenai pembiayaan multijasa No.44/DSN-MUI/VII/2004, pembiayaan ijarah No.09/DSN-MUI/IV/2000.11 Dan SOP KJKS-UJKS. 2. Rumusan Masalah a. Bagaimana mekanisme pembiayaan ijarah pada KOSPPI ? b. Bagaimana Kesesuaian pembiayaan ijarah pada KOSPPI dengan hukum ekonomi Islam (Fiqih muamalat, Fatwa DSN, dan SOP KJKS-UJKS)?
C. Manfaat dan Tujuan Penelitian Berkaitan
dengan
rumusan
masalah
sebagaimana
dikemukakan,
penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 1. Mengetahuai akad pembiayaan ijarah yang di terapkan oleh KOSPPI. 2. Mendeskripsikan kesesuaian akad dalam peraktik, di KOSPPI dengan hukum ekonomi islam; Manfaat Penelitian 1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, agar KOSPPI tetap eksis dalam pengembangannya dan konsep produk-produknya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 2. Secara praktis, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penyusun sendiri dan bagi KOSPPI, agar dalam akadnya tidak menimbulkan potensi konflik
11
Fatwa Dewan Syariah Nasional
8
D. Sisitematik Penulisan BAB I
: PENDAHULUAN Berisi tentang: Latar Belakang, Batasan Dan Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat, Sistematika Penulisan.
BAB II
: LANDASAN TEORI Berisi tentang: Study Pustaka Terdahulu, Ijarah dalam Ekonomi Islam, Pendapat Ulama Tentang Ijarah, Mekanisme
Ijarah
Dalam Lingkup Ekonomi Islam Di Indonesia. BAB II
: METODELOGI PENELITIAN Berisi tentang: metode penelitian , dalam metode penelitian yang dimaksudkan untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.
BAB IV : PERAKTIK IJARAH PADA PEMBIAYAAN DI KOSPPI Berisi tentang: Profil Perusahaan,Sejarah Pendirian, Produk Dan Layanan, Mekanisme Oprasional, Pelaksanan Pembiayaan, Kesesuaian Pembiayaan Dengan Peraturan Ekonomi Islam dan Peraturan di Indonesia. BAB V
: KESIMPULAN DAN SARAN Berisi tentang: hasil analisis penelitian yang di berikan dalam bentuk kesimpulan, Membahas keterbatasan penlitian, serta saran untuk penelitian akan datang.
BAB II LANDASAN TEORI
A. Review Kepustakaan Konsep review kepustakaan merupakan analisis konsep kesamaan dan perbedaan pada skripsi terdahulu ,untuk menunjang keaslian. Sejauh ini pembahasan sekitar akad pembiayaan ijarah dalam bisnis lembaga keuangan syariah telah banyak dibahas sebagai karya ilmiah. Demi mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah di atas, penyusun berusaha melakukan
penelitian
terhadap
literatur
yang
relevan
atas
tingkat
implementasi penerapan akad pembiayaan pada suatu lembaga keuangan, terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian sehingga dapat diketahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian. Penelitian yang pernah penyusun jumpai yang berkaitan dengan pembiayaan ijarah. Aspek Perbandingan 1) a.Judul
Study Terdahulu Tinjauan hukum Islam terhadap praktek ijarah multi jasa pada BMT usaha Mulya Pondok Indah dan BMT Masjid al-azhar Pasar Minggu Jakarta Selatan
Skripsi Ini Analisis penerapan akad ijarah pada Pembiayaan Ijarah di Koperasi jasa keuangan Syariah Pegawai Pos Indo.
b.Tujuan
Mengetahui struktur ijarah multijasa atas kesesuaian kontrak pembiayaan dengan fatwa DSN,dan PBI.
Mengetahui penerapan akad ijarah, atas kesesuaian dengan fiqih, fatwa DSN, SOP KJKS-UJKS.
c. Metode Penelitian
Metode penelitian yang di Metode penelitian gunakan dalam skripsi ini deskriftif analisis. adalah deskriftif analisis dan preskriptif analis
9
10
d. waktu dan Tempat
2) a.Judul
b.Tujuan
c. Metode Penelitian
d. waktu dan Tempat
Penelitian dilakukan penulis pada tahun 2011 pada BMT usaha Mulya Pondok Indah dan BMT Masjid al-azhar Pasar Minggu Jakarta Selatan Analisis ijarah pada pembiayaan talangan biaya perjalanan haji (BPIH) pada bank BNI Syariah Fatmawati
Penelitian dilakukan pada tahun 2012 bulan november di Koperasi Syariah Pekerja Pos Indonesia. Penerapan Akad Pembiayaan Ijarah pada Koperasi Syariah Pegawai Pos Indonesia.
Mengetahui penerapan Mengetahui penerapan mekanisme akad ijarah, atas akad pembiayaan kesesuaian fiqih muamaat. ijarah di KOSPPI, atas kesesuaian dengan fiqih, fatwa DSN, SOP Metode penelitian yang di KJKS-UJKS. gunakan dalam skripsi ini adalah deskriftif analisis. Metode penelitian deskriftif analisis. Penelitian dilakukan pada tahun 2010 di BMT usaha Mulya Pondok Indah dan BMT Masjid al-azhar Pasar Minggu Jakarta Selatan Penerapan akad Ijarah muntahiya bit tamlik pada pembiayaan rumah di Permata Bank Syariah.
Penelitian dilakukan pada tahun 2012 bulan november di Koperasi Syariah Pekerja Pos Indonesia. Penerapan Akad Pembiayaan Ijarah pada Koperasi Syariah pegawai Pos Indonesia.
b.Tujuan
mengetahui praktek penerapan pembiayaan rumah di Permata Bank Syariah dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi.
Mengetahui penerapan akad pembiayaan ijarah di KOSPPI, atas kesesuaian dengan fiqih, fatwa DSN, SOP KJKS-UJKS.
c. Metode Penelitian
Metode penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini presfektif analisis
Metode penelitian deskriftif analisis.
d. waktu dan Tempat
penelitian empiris yang Penelitian dilakukan penulis pada tahun 2011 pada BMT
Penelitian dilakukan pada tahun 2012 bulan november di Koperasi
3) a.Judul
11
usaha Mulya Pondok Indah dan BMT Masjid al-azhar Pasar Minggu Jakarta Selatan
Syariah Pekerja Pos Indonesia .
Penelitian ini terdapat kesamaan dan Perbedaan pada skripsi-skripsi yang pernah di sajikan sebelumnya dalam segi akad dalam pembiayaan ijarah. Penulis mencoba menganalisis akad pembiayaan ijarah di KOPPI pada saat penelian tahun 2012-2013. Peneliti membahas dan menganalisa kesesuaian penerapan pembiayaan ijarah yang di terapkan pada transaksi pembiayaan ijarah di KOSPPI dengan hukum fiqih, fatwa DSN dan SOP KJKS-UJKS. B. Pembiayaan Ijarah dalam Ekonomi Islam 1.
Pengertian Ijarah Dalam transaksi pembiayaan pada KOSPPI, salah satu akad yang di
gunakan adalah akad pembiayaan ijarah. Ijarah berasal dari bahasa arab, yang bisa berarti (ganti). Oleh sebab itu ats-tsawab (pahala) dinamai al-ajru (upah).1 Ijarah adalah suatu transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan sesuatu barang atau jasa untuk mengambil manfaatnya dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu. 2 Pembiayaan ijarah adalah akad pemindahan manfaat barang maupun jasa tanpa perpindahan hak milik atas manfaat atau jasa yang di persewakan3
1
Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) (Yogyakarta : UII Press, 2004), h. 108. 2 Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.150. 3 M, Syafi‟ Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani , 2001), Cet. Ke1, h. 117.
12
Sedangkan menurut istilah terminologi, beberapa ulama mendefinisikan ijarah, sebagai berikut: Sayyid Sabiq, dalam fiqhussunnah mendifinisikan ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.4 Imam Taqiyyuddin mendefinisikan ijarah sebagai berikut:5 “Ijarah adalah suatu perjanjian untuk mengambil suatu barang dengan tujuan yang diketahui dengan penggantian, dan dibolehkan sebab ada penggantian yang jelas”. Syech al-Imam Abi Yahya Zakaria al-Anshori dalam kitab Fath AlWahab. Memberikan definisikan ijarah adalah:6 “Ijarah adalah memiliki atau mengambil manfaat suatu barang dengan pengambil atau imbalan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan.” Dari beberapa pengertian yang diberikan oleh para Ulama tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ijarah adalah suatu jenis perikatan atas perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda maupun jasa yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.7 Dengan demikian ijarah itu adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan
4
Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.15. Imam Taqiyuddin, Kifayah al-Akhyar Fi hal Goyatul ikhthisor (Semarang: Maktabah wa Mathoba‟ah, Toha Putrat) , h, 309. 6 Abi Yahya Zakariya, Fath al-Wahab, Juz I (Semarang: Maktabah, Toha Putra), h. 246. 7 Drs. Sudarsono, S.H., Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), Cet.I, h. 422. 5
13
barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara‟ tanpa diakhiri dengan kepemilikan. Dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut Mu’ajjir, sedang orang yang menyewa disebut Musta’jir dan sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut Ma’jur, sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut Ajran atau Ujrah (upah).8 Pada garis besarnya ijarah itu terdiri atas:9 Ijarah ‘Ayyan, yaitu pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu benda. Seperti; rumah, pakaian, dan lain-lain. Ijarah ‘Amal, yaitu pemberian imbalan atas suatu pekerjaan atau keahlian yang dilakukan seseorang. Seperti; seorang pelayan, pekerja, notaris. Apabila dilihat dari segi pekerjaan yang harus dilakukan maka ajiir dapat dibagi menjadi: Ajiir Khas, yaitu pihak yang harus melaksanakan pekerjaan dan sifat pekerjaan ditentukan dalam hal yang khusus dan dalam waktu yang tertentu pada ajiir khas tidak diperbolehkan bekerja pada pihak lain dalam waktu tertentu selama terikat dalam pekerjaannya. Ajiir Musytarak, yaitu pihak yang harus melakukan pekerjaan yang sifat pekerjaannya umum dan tidak terbatas pada hal-hal (pekerjaan) tertentu yang bersifat khusus.10
8
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 3 (Bandung: PT. Al Ma‟arif, 1987), h. 7. Drs. Sudarsono, S.H., Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), Cet.I, h. 426. 10 Ibid., h. 427- 428. 9
14
2.
Pengertian Pembiayaan Ijarah Pembiayaan dalam Lembaga Keuangan Syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.11 Menurut UU No. 10 tahun 1998 dalam pasal 1 ayat 12 dijelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan, yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (fee) atau bagi hasil Pengertian Pembiayaan ijarah Seperti yang sudah dijelaskan diawal bahwa pembiayaan merupakan fasilitator pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, dalam hal ini koperasi kepada pihak-pihak yang memerlukan dana (deficit unit). Dalam hal masyarakat yang membutuhkan dana diperoleh dari masyarakat pula, yaitu masyarakat yang menitipkan uangnya atau dana di lembaga keuangan syariah. Pembiayaan ijarah adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah, baik perbankan atau non perbankan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam pembiayaan ijarah juga
11
Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), Cet. Ke-2, Edisi Pertama, h.196.
15
menfasilitasi pembiayaan konsumtif yang tidak bertentangan dengan syariah seperti biaya pendidikan, kesehatan, naik haji dan umrah 3.
Landasan Hukum Ijarah Sewa-menyewa dalam hukum Islam diperbolehkan, setiap manusia berhak melakukannya dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang telah diatur dalam syariat Islam. Al-Qur‟an yang dijadikan dalil hukum sewamenyewa diantaranya: a. Al-Qur‟an Surat al-Baqarah: 233:
Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.12 Surat Al-Kahfi ayat 77
Artinya: Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampa kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah 12
Drs. Sudarsono, S.H., Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), Cet.I, h. 29.
16
yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: “Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu. surat Az-Zukruf 32
Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagaian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.13 b. Hadits Hadits Imam Al-Bukhori meriwayatkan dalam hadits dari Aisyah ra. Artinya: Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seseorang penunjuk jalan yang ahli dari bani Dail seorang kafir Quraisy, kedua beliau membayarnya dengan kendaraannya kepada orang tersebut, dan menjanjikannya di gua Tsur sesudah tiga malam dengan kendaraan keduanya. 14 Hadits riwayat Imam Al-Bukhori: Artinya: Tiga golongan yang aku memusuhinya dihari kiamat, yaitu orang yang memberikan kepadaku kemudian menarik kembali, orang yang menjual orang yang merdeka kemudian makan harganya, dan orang yang memperkerjakan orang lain dan telah selesai pekerjaannya tetapi tidak memberikan upahnya. (HR.Bukhori).15
13
Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha Putra,1996). H. 392. 14 Teungku. Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Koleksi Hadis Hadis Hukum (Semarang: Pustaka Rizki Putra), h. 199. 15 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid, Juz 5 (Libanon: Darul Kitab Ilmiyah), h. 125.
17
Hadits riwayat Ibnu Majah Artinya: Dari Ibnu Umar Bahwa Rasulullah bersabda, “Berilah upah pekerja sebelum keringatnya kering (HR. Ibnu Majah).16
c. Landasan Ijma Mengenai disyariatkannya ijarah, semua Ulama sepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma‟ ini, sekalipun ada beberapa di antara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.17 Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi ijarah.18 Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah itu disyariatkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan. Ijarah (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat uraian diatas, rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa berijarah dengan manusia. Boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak agar saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama. Ijarah merupakan 16
Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syariah, dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.108. 17 Sayyid Sabiq, Op.cit., h. 12. 18 Muhamad Syafi‟I Antonio, Bank Syariah, dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 35.
18
salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Para ulama menilai bahwa ijarah itu merupkan suatu hal yang diperbolehkan. 4.
Syarat dan Rukun Ijarah Ijarah atau sewa menyewa dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Menurut ulama Mazhab Hanafiyah, bahwa rukun ijarah hanya satu, yaitu ijab dan qabul saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa menyewa).19 a. Syarat Adapun syarat sahnya ijarah adalah sebagai berikut: Kerelaan dua pihak yang melakukan akad saling merelakan antara pihak yang berakad ini berdasarkanfirman Allah: surat an-Nisa:29:
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.20 Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan. Manfaat, Jenis dan sifat barang yang diakadkan harus jelas (kejelasan obyek akad).
19
M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat) (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 227. 20 Departemen Agama, Op.cit., h. 65.
19
Syarat tersebut dimaksudkan agar menolak terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Seperti halnya tidak boleh menyewa barang dengan manfaat yang tidak jelas dengan penilaian secara kira kira, sebab dikhawatirkan barang tersebut tidak mempunyai faedah.21 Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara‟. Maksud dari syarat ini adalah, kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh pihak penyewa sesuai dengan kegunaannya menurut realita, kriteria dan syara‟. Apabila barang itu tidak dapat dipergunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa menyewa itu dapat dibatalkan.22 Jumhur Ulama fiqh berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diperah susunya, sumur untuk diambil airnya dll, karena semua itu bukan manfaatnya, melainkan barangnya.23 Dapat diserahkannya sesuatu yang disewakan berikut kegunaannya (manfaatnya). Maksudnya adalah, tidak sah menyewakan kendaraan yang masih belum dibeli, atau menyewakan hewan yang terlepas dari pemiliknya, lahan tandus untuk pertanian dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan persetujuan (akad) antara kedua belah pihak. Barang yang akan disewakan
21
Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam (Semarang: Asy Syifa‟,1992).h.397. 22 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 146. 23 Rahman Syafei, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.122.
20
harus jelas dan dapat langsung diserahkan kepada pihak penyewa sekaligus dapat diambil kegunaannya. Bahwa manfaat, adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan24 Kemanfaatan yang dimaksud mubah dan tidak diharamka adalah kemanfaatan yang tidak ada larangan dalam syara‟, kemanfaatan itu tidak sah apabila menyewakan tenaga (orang) dalam hal kemaksiatan, karena maksiat wajib ditinggalkan. Sedangkan Rukun ijarah terdiri dari Sighat ijarah, yakni ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Sewa-menyewa itu terjadi dan sah apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa-menyewa.25 Shighat ijab dan qabul adalah suatu ungkapan antara dua orang yang menyewakan suatu barang atau benda. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari seseorang yang berakad yang menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulai. Sedangkan qabul adalah jawaban (pihak) yang lain sesudah adanya ijab, dan untuk menerangkan persetujuannya.26 Aqid, yaitu pihak yang melakukan akad yakni pihak yang menyewa maupun pengguna jasa (musta’jir) dan pihak yang menyewakan atau pemberi 24 25
Sayid Sabiq, Op.Cit., hal.13 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Cet. 4. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), h.
99. 26
Prof. TM. Hasbi Ash-Shiddiqy, Pengantar Fiqh Muamalah (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 27.
21
jasa (mu’-ajjir). Ma’qud alaih obyek akad ijarah, yakni: Manfaat barang dan sewa, atau manfaat jasa dan upah.27
C. Pendapat Ulama Tentang Ijarah Hukum ijarah telah disepakati oleh para ulama seluruhnya dengan landasan “Mempersewakan barang, dibenarkan syara”, terkecuali ibnu „Ulayyah. Beliau tidak membolehkan ijarah dengan alasan: “Akad ijarah (sewa menyewa harus dikerjakan oleh kedua belah pihak). Tak boleh salah seorangnya sesudah akad yang shahih itu membatalkan, walaupun karena uzur melainkan kalau terdapat sesuatu yang memfasakan akad, seperti cacat pada benda yang disewa itu”. Demikian juga pendapat Imam Malik dan Ahmad yang tidak membolehkan ijarah dengan alasan bahwa sewa-menyewa tersebut tidak bisa batal, kecuali dengan hal-hal yang membatalkan akad-akad yang tetap, seperti akadnya cacat atau hilangnya tempat mengambil manfaat itu. Para ulama yang lain yang tidak menyepakati ijarah adalah Abu Bakar alAsham, Ismail Ibn Aliah, Hasan Al Bashri, Al Qasyani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan yang beralasan bahwa ijarah adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak dapat dikategorikan jual beli.28 Abu Hanifah beserta ashabnya berpendapat bahwa “ Boleh dibatalkan penyewaan karena sesuatu peristiwa yang terjadi walaupun dari pihak yang menyewa, umpamanya ia menyewa suatu kedai untuk berniaga, kemudian 27
Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Cet. 4. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), h.
28
Rahman Syafei, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 123.
101.
22
kedai itu terbakar, atau dicuri, atau dirampas, atau jatuh bangkrut, maka bolehlah ia membatalkan penyewaan.29 Ijarah menjadi fasakh (batal) dengan hal, sebagai berikut: Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi „ain. Rusaknya barang yang diupahkan (Ma’jur‘alaih), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang), Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh. Seperti jika masa ijarah tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa, yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya. Penganut-penganut mazhab Hanafi berkata, boleh memfasakh ijarah, kecuali adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, dicuri, dirampas, bangkrut maka ia berhak memfasakh ijarah.30
jika masa atau
waktu yang telah habis sebagaimana yang diperjanjikan sebelumnya, maka jika telah habis tempo, akad sewa menyewa itu menjadi berakhir, kecuali jika terdapat udzur yang mencegah fasakh itu. 29
TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 428. 30 Sayid Sabiq, Op. Cit. h. 29.
23
Seperti contoh ijarah pertanian jika panen sudah tiba, namun telah berakhir maka tetap berada di tangan penyewa sampai masa panen selesai, sekalipun terjadi pemaksaan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerusakan) pada pihak penyewa yaitu orang mencabut tanaman sebelum waktunya.31 Penganut mazhab Hambali berkata: “manakala ijarah telah berakhir, penyewa harus mengangkat tangannya dan tidak ada kepastian mengembalikan untuk menyerah-terimakannya, seperti barang titipan, karena ini merupakan akad yang tidak menuntut jaminan sehingga tidak mesti mengembalikan atau menyerah-terimakannya. Mereka berkata: “setelah berakhirnya masa maka ia adalah amanat yang apabila terjadi kerusakan tanpa diniat atau sengaja, tidak kewajiban untuk menanggungnya”.
D. Konsep pembiayaan Ijarah Pada Peraturan Ekonomi Islam Indonesia
Ijarah berarti upah, sewa, jasa, imbalan.32 Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada pemindahan kempemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.33
31
Ibid., h. 34. AH. Azharudin Lathif, Fiqh Muamalat (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), h.120. 33 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN), h.147-148. 32
24
Mayoritas produk pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah saat ini masih terfokus pada produk-produk murabahah (prinsip jual beli). Pembiayaan murabahah, sebenarnya memiliki kesamaan dengan pembiayaan ijarah. Yang membedakan keduanya hanyalah obyek transaksi yang diperjual-belikan tersebut. Pembiayaan murabahah yang menjadi obyek transaksi adalah barang. Sedangkan dalam pembiayaan ijarah obyek transaksinya adalah jasa maupun manfaat.34 Konteks perbankan Islam, ijarah bisa di persamakan suatu lease contract dimana
suatu
bank
atau
lembaga
keuangan
menyewakan
peralatan
(equipment), sebuah bangunan atau barang-barang seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lainnya kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (fixed charge).35 Ijarah serupa namun tak sama dengan kegiatan leasing dalam sistem keuangan tradisional. Perbedaan pada obyeknya, leasing hanya sewa barang saja, dan adanya lease-purchase dua akad sekaligus dalam transaksi, ini yang di haramkan karna menimbulkan gharar. Pada mode transaksi pembiayan ijarah, Lembaga Keuangan Syariah menyewakan suatu aset yang telah dibeli atau disewa untuk nasabahnya dalam jangka waktu tertentu dan jumlah sewa dengan penambahan ujrah yang telah disepakati bersama, pada awal transaksi akad ijarah tersebut. Pada akhir perjanjian ijarah tersebut,barang yang disewa
34
Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta:PT. Raja Grafindo. 2013), h. 137. 35 Sutan Remy Sjahdeini,Perbankan Islam dan Keduduknnya dalam Tata Hukum Perbankkan di Indonesia (Jakarta: Grafiti), h. 70.
25
itu di kembalikan kepada LKS, setelah barang yang disewakan itu kembali, bank dapat menyewakan kembali kepada orang lain. Namun selain barang ijarah yang telah selesai masanya dikembalikan kepada bank, ada salah satu perjanjian ijarah dalam rangkaian dua akad, yakni (Ijarah wa iqtina), suatu perjanjian pembiayan yang diselesaikan dengan cara pengalihan kepemilikan aset pada akhir akad kepada nasabah. Ijarah ini merupakan konsep hire purchase, yang oleh lembaga keuangan Syariah disebut lease purchase financing, (Ijarah wa iqtina) IMBT adalah suatu gabungan dari kegiatan pembiayaan ijarah atas barang-barang bergerak (movable) dan barang-barang tidak bergerak (immovable) dengan memberikan kepada penyewa suatu pilihan atau opsi pada akhirnya membeli barang yang disewa.36 Ijarah wa iqtina kurang mendapat dukungan dari para ahli hukum muslim, alasannya karena adanya resiko yang tidak diinginkan, penentuan keuntungan di muka dan adanya agunan yang menempatkan bank tidak menanggung resiko dianggap bertentangan dengan semangat Islam, karena Islam menentukan bahwa antara pemodal dan pengusaha yang memperoleh fasilitas pembiayaan harus berbagi resiko. Selain itu, penetapan di muka besarnya premium. Berdasarkan pengalaman sebelumnya sebagai kompensasi pembayaran tertunda bertentangan dengan asas-asas keuangan Islam.37 Dengan semakin berkembangnya perekonomian syariah suatu negara, semakin meningkat permintaan atau kebutuhan masyarakat. Dalam memenuhi
36 37
Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit.h.71. Elias G, Kazarian dalam Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit. h.73.
26
hal tersebut maka pemerintah, hukum dan lembaga terkait keuangan syariah mempunyai peranan penting dan strategis dalam mengatur operasional dan tata kerja lembaga keungan syariah nasional, agar tidak terjadi penyimpagan manajemen dalam usaha, termasuk dalam kaitannya dengan penerapan prinsipprinsip syariah. Berikut beberapa peraturan pembiayaan syariah akad ijarah : Kementerian KUKM, Standar Oprational Prosedur KJKS-UJKS Kementerian Agama “FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAl” Berikut ini adalah ketentuan objek ijarah dan kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan Ijarah di dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa38 NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijrah.39 a. Ketentuan Objek Ijarah 1) Obyek Ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. 3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
38
Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha Putra,1996). 39 Ibid.,
27
4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan Syariah. 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan
jahalah
(ketidaktahuan)
yang
akan
mengakibatkan sengketa. 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. 7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (tsaman) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak. b. Kewajiban LKS dan Nasabah 1) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa: a) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan b) Menanggung biaya pemeliharaan barang. c) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan. 2) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa: a) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak).
28
b) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil). c) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. E. Syarat Ijarah 1. Baik Mu'jar atau musta'jir harus balig dan berakal. 2. Musta'jir harus benar-benar memiliki barang yang disewakan itu atau mendapatkan wilayah untuk menyewakan barang itu. 3. Kedua pihak harus sama-sama ridho menjalankan akad. 4. Manfaat yang disewakan harus jelas keadaannya maupun lama penyewaannya sehingga tidak menimbulkan persengketaan 5. Manfaat atau imbalan sewa harus dapat dipenuhi secara nyata dan secara syariah. Misalnya tidak diperbolehkan menyewakan mobil yang dicuri orang atau perempuan haid untuk menyapu masjid. 6. Manfaat yang dapat dinikmati dari sewa harus halal atau mubah karena ada kaidah “menyewakan sesuatu untuk kemaksiatan adalah haram hukumnya”. 7. Pekerjaan yang diupahkan itu tidak merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang diupah sebelum terjadinya akad seperti menyewa orang untuk sholat
29
8. Upah harus berupah harta yang secara syariah bernilai. Barang yang disewakan tidak cacat yang dapat merugikan pihak penyewa. F. Berakhirnya Akad Ijarah 1. Salah satu pihak meninggal dunia (Hanafi); jika barang yang disewakan itu berupa hewan maka kematiannya mengakhiri akad Ijarah (Jumhur). 2. Kedua pihak membatalkan akad dengan iqolah. 3.
Barang yang disewakan hancur atau rusak.
4. Masa berlakunya akad telah selesai.
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis penelitian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kualifikasi lainnya. Bogdan dan Taylor, sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong mendefinisikan metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.1 Atau penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan
yang
tidak
dapat
dicapai
(diperoleh)
dengan
menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).2 B. Metode Pengumpulan Data a. Observasi Metode ini merupakan pengumpulan - pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek tertentu di lapangan yang menjadi fokus penelitian dan mengetahui suasana kerja di KOSPPI serta 1
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT REMAJA ROSDA KARYA, 2009), h. 4. 2 Anslem Strause dan Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif (Surabya: PT. Bina Ilmu, 1997), h. 188.
30
31
mencatat beberapa yang berhubungan dengan penerapan akad ijarah untuk jasa pembiayaan KOSPPI. b. Dokumentasi Yaitu dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.3 Dengan metode ini penulis mendapatkan data mengenai penerapan akad ijarah jasa pembiayaan KOSPPI. c. Wawancara Wawancara
adalah
percakapan
dengan
maksud
tertentu.
Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan tertulis (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.4 d. Sumber data 1) Data primer Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun perseorangan, seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner.5 Dengan data ini penulis mendapatkan gambaran umum tentang KOSPPI, serta data mengenai penerapan akad Pembiayaan ijarah 2) Data sekunder
3
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT. Melton Putra, 1991), h. 188. 4 Op. Cit. 5 Husein umar, Research methods in finance and banking (Jakarta: PT Grafindo Pustaka Utama, 2002), h. 82.
32
Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.6 Dengan metode ini penulis mendapatkan data lampiran from pembiayaan, kontrak akad, modul gambaran umum tentang KOSPPI, brosur – brosurnya, dan lain lain. e. Analisis Data Dari data-data yang terkumpul, penulis berusaha menganalisis data tersebut. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik deskriftip analisis. Yaitu data yang di peroleh kemudian dituangkan dalam bentuk kata - kata maupun gambar, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan kenyataan yang realistis. sebagaimana dikutip oleh Husein Umar, metode ini bertujuan untuk menjawab
pertanyaan
yang
menyangkut
berlangsungnya proses penelitian maupun riset.7
6 7
Ibid, h.40. Ibid, h. 47.
sesuatu
pada
saat
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Profil Koperasi Syariah Pegawai Pos Indonesia1 1. Sejarah Berdirinya KOSPPI Kosppi (Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja Pos Indonesia) satusatunya lembaga keuangan berbasis syariah yang hadir di Lingkungan Pos Indonesia, Koperasi ini diresmikan pada 03-Agustus-2011 Jl.Pasar Modern Batununggal, Blok RF no: 6-7, Bandung, Jabar, berikutnya menjadi kantor pusat KOSPPI yang pendirianya di prakarsia oleh beberapa pejabat dan karyawan PT. Pos Indonesia tergabung dalam organisasi SPPI (Serikat Pekerja Pos Indonesia)
2.
Visi dan Misi a.
Visi : Menjadi Koperasi yang mandiri, produktif, berkualitas dan dikelola secara profesional sehingga mampu tumbuh dan berkembang dengan baik dan memberikan kontribusi yang positif terhadap stakeholder
b.
Misi : Mendukung terwujudnya kesejahteraan pegawai, pensiunan beserta keluarganya dari PT. Pos Indonesia termasuk masyarakat pengguna jasa PT. Pos Indonesia. Memberikan kontribusi yang positif kepada PT. Pos Indonesia serta masyarakat pengguna jasa PT. Pos Indonesia.
1
Profil Company KJKS KOSPPI (Bandung, 2013)
33
34
Memberikan layanan dan produk yang bermanfaat, unggul dan kompetitif bagi seluruh anggota serta masyarakat pengguna jasa PT. Pos Indonesia.
3.
Managemen Perusahaan Kegiatan KOSPPI meliputi : a.
Menghimpun dana dari anggota koperasi atau mitra
intansi
keuangan. b.
Menyalurkan dana lewat pembiayaan.
c.
Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Jasa Keuangan Rakyat Syariah sepanjang disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah
Dengan kerangka managemen oprationalkurang lebih sebagi berikut :. Our Culture
35
Struktur organisasi serta pengelolaan pada Koperasi Syariah Pegawai Dan Pensiunan Pos Indonesia telah menunjukkan garis wewenang dan garis tanggung jawab secara sederhana, fleksibel dan tegas sehingga mencerminkan pemisahan fungsi dengan jelas. Susunan struktur organisasi dapat dilihat pada skema dibawah ini. Struktur Organisasi KOSPPI
Struktur Organisasi Pengelola
Adapun hal yang selalu junjung tinggi oleh koperasi KOSPPI adalah pelaksanaan dari Budaya kerja yang baik. Budaya kerja yang dilaksanakan oleh Kosppi adalah “Membangun citra KOSPPI dengan mengedepankan nilai nilai
36
individu yang islami, Kecerdasan dunia dan akhirat, Kemandirian dan berakhlaqul kharimah (kepedulian ). Pilar Utama KOSPPI
Adapun
keutamaan yang harus dijunjung tinggi oleh para karyawan
KOSPPI guna membentuk pribadi mulia adalah sebagai berikut: Transparency Fairness (Adil) Responsibility Integrity Professionalism
37
Komitmen yang dijunjung tinggi dalam melayani nasabah yakni menjadikan nasabah adalah: Seseorang yang paling penting di sisi kita. Kitalah yang bergantung padanya. Untuknyalah kita bekerja. Ia bukan orang asing pada bisnis kita Ia adalah bagian dari kita. Kita tidak melayani karena kemurahan kita. Tapi dialah yang memberi kemurahan pada kita. Dengan memberi kesempatan kepada kita untuk melayani. Selain di kota Bandung sebagai kantor pusat, Jaringan Kantor kosspi telah membuka jaringan di Kantor pos Jakarta pusat, dengan terus memperbesar cakupannya dari segi aset, sdm yang propesional dalam segi keuangan syariah, pada akhirnya agar terealisir langkah besar dengan adanya KOSPPI di setiap kantor pos.
B. Produk dan Layanan KJKS KOSPPI 1. Produk Tabungan Anggota Koperasi a.
Simpanan Simpanan Pokok Simpanan Pokok adalah simpanan yang wajib dibayar 1 kali pada waktu pendaftaran sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah
b.
Simpanan Wajib Simpanan Wajib adalah simpanan yang wajib dibayar anggota setiap bulan sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)
38
c.
Simpanan Sukarela Simpanan Sukarela adalah simpanan yang boleh dibayar atau disimpan oleh anggota setiap bulannya, besar simpanannya tergantung anggota.
d.
Simpanan Berjangka (Proses Perencanan) Simpanan Berjangka adalah simpanan yang mempunyai bagi hasil lebih tinggi dari pada simpanan lainnya dengan jangka waktu panjang dengan limit asuransi.
2. Produk Pembiayaan a. Produk pembiayaan Pembiayaan Pensiunan (Pensiunan Utama KOSPPI) Pembiayaan Pensiunan adalah pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan PNS maupun ABRI yang kantor bayar pensiunnya adalah PT. Pos Indonesia. Secara otomatis pensiunan yang mengajukan pembiayaan ke KOSPPI juga akan terdaftar sebagai anggota KOSPPI dengan hak dan kewajiban tertentu. Akad utama yang digunakan adalah ijarah dan Murabahah dengan akad pelengkap Wakalah dimana penggunaan akadnya disesuaikan dengan tujuan penggunaan pembiayaan pensiunan. Ketentuan Pembiayaan : Usia Lunas maksimum 75 tahun Maksimal Pembiayaan Rp. 125.000.00. Jangka waktu maksimum 12 tahun Akad pembiayaan sesuai prinsip syariah.
39
b. Pegawai Sejahtera KOSPPI (Perose Perencanaan) Pembiayaan yang diberikan kepada karyawan aktif PT. Pos Indonesia. Akad utama yang digunakan adalah ijarah dan Murabahah dengan akad pelengkap Wakalah dimana penggunaan akadnya disesuaikan dengan tujuan penggunaan pembiayaan pegawai PT.Pos Indonesia. Ketentuan Pembiayaan : Usia Lunas maksimum 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan. Maksimal Pembiayaan Rp. 150.000.00,Jangka waktu maksimum 5 tahun Akad pembiayaan sesuai prinsip syariah. c. Griya Pegawai KOSPPI (Peroses Perencanaan) Pembiayaan yang diberikan kepada karyawan aktif PT. Pos Indonesia untuk pembelian rumah baru maupun rumah lama. Akad yang digunakan adalah akad Murabahah.Ketentuan Pembiayaan : Usia Lunas maksimum 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan. Maksimal Pembiayaan Rp. 150.000.00,Jangka waktu maksimum 10 tahun Akad Pembiayaan sesuai prinsip syariah Jaminan berupa SHM/SHGB/SHMSRS, IMB, Blueprint & Peta Situasi.
40
C. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Ijarah2 Pada dasarnya semua pembiayaan prosedurnya sama, yang membedakan adalah akadnya. Pada pembiayaan ini menggunakan akad ijarah dikarenakan produk ini berbasis jasa pemanfaatan. Pembiayaan dengan akad ijarah yang diterapkan oleh Koperasi Syariah Pegawai dan Pensiunan Pos Indonesia adalah salah satu contoh dari berbagai konsep ekonomi Islam. Banyak yang beranggapan bahwa pembiayaan ijarah adalah yang terbaik dari system pembiayaan lain. Pada jasa pembiayaan, kebanyakan para nasabah yang menggunakan jasa pembiayaan ijarah di Koperasi Syariah Pegawai dan Pensiunan Pos Indonesia belum begitu mengetahui tentang akad Ijarah, sehingga pihak KOSPPI menjelaskan kepada para nasabah secara detail sebelum pengajuan akad ijarah dilaksanakan. Hal ini bertujuan agar pembiayaan dengan akad ijarah yang digunakan itu, bukan digunakan untuk membeli barang, akan tetapi digunakan untuk membayar jasa. Pembiayaan multi jasa yang diserahkan kepada nasabah itu diharapkan benar benar digunakan dalam pelunasan jasa, bukan untuk hal hal lainnya.
1.
Prosedur Pengajuan a. Syarat-syarat Pengajuan Pembiayaan
2
Wawancara tertulis dengan Hj.Imam Sumadi selaku manager KOSPPI. Jakarta, 23 November 2013.
41
1) mengisi formulir yang disediakan 2)
melampirkan fotocopy KTP Suami istri
3) melampirkan fotocopy Kartu Keluarga (KK) 4) melampirkan fotocopy SK Pengangkatan 5)
persetujuan potong gaji dari bendahara, bila angsuran dengan cara potong gaji
6) persyaratan lain bila dianggap perlu 7) bersedia disurvei dan KOSPPI berhak menolak permohonan permohonan pembiayaan b. Prosedur Pengajuan Pembiayaan 1) Nasabah melengkapi Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) yang di dapat dari costumer servis, melampirkan identitas diri dan Surat Pernyataan dokumen lainnya yang disetujui oleh KOSPPI. 2) Petugas Administrasi Pembiayaan mencatat dan memberi nomor register pada SPP yang masuk. Setelah itu, SPP diajukan pada pejabat berwenang untuk mendapatkan disposisi. 3) Kemudian bagian pembiayaan menyurvei ke lokasi rumah atau usaha nasabah, melakukan wawancara dengan nasabah, mencocokkan data pada Surat. Permohonan Pembiayaan (SPP) dengan kondisi nasabah yang sesungguhnya, kemudian memeriksa kelengkapan pembukuan biaya sekolah, Surat Keputusan registrasi atau daftar ulang untuk biaya pendidikan dan dokumen lain yang dibutuhkan. Hasil survey
42
selanjutnya direkam dalam Laporan Hasil Pemeriksaan SPP untuk di analisis dan diteruskan kepada Direksi. 4) Pihak
Direksi
selanjutnya
mempertimbangkan
hasil
analisis
pembiayaan dan memutuskan apakah pembiayaan disetujui untuk direalisasikan atau tidak. 5) Pembiayaan
yang
disetujui,
bagian
pembiayaan
kemudian
mempersiapkan Akad Pembiayaan (AP) ijarah dan berbagai dokumen yang dibutuhkan yaitu : Slip Setoran (SSt), Surat Pernyataan Menerima Pembiayaan (SPMP), Kuitansi Realisasi Pembiayaan (KRP), Kartu Pembayaran Angsuran (KPA) dan Kartu Pembiayaan (KP). SPA diteruskan kepada notaris untuk diperiksa keabsahan dan kebenarannya. 6) Setelah semua dokumen yang diperlukan siap, pihak KOSPPI Menandatangani akad bersama nasabah pada hal ini pihak KOSPPI tanpa mengundang notaries Selanjutnya AP, SSt, SPMP, KRP, dan KPA diarsipkan oleh bagian pembiayaan. 7) Dokumen yang lain yaitu SPMP, SSt, dan KRP diteruskan ke bagian kas untuk pencairan dana pembiayaan. 8) Bagian Kas menyerahkan uang tunai dan seluruh dokumen lembar2 kepada nasabah.
43
9) SPMP, SSt, KRP kemudian diteruskan ke bagian akuntansi untuk dicatat dan diarsipkan. Apabila hasil survei menunjukkan bahwa pembiayaan tidak layak sehingga tidak dapat di realisasi, maka bagian pembiayaan akan melakukan survei ulang kepada nasabah. Dalam hal ini, nasabah dapat mengganti agunan apabila agunan nasabah tidak disetujui atau melengkapi kekurangan lain. 2. Perinsip Penilaian Pembiayaan Ijarah3 Ketika nasabah mengajukan pembiayaan, maka pihak KOSPPI akan menilai terdahulu kepada pihak calon nasabah. Penilaian ini yang nantinya akan menjadi dasar bagi KOSPPI untuk memutuskan apakah pembiayaan yang diajukan layak direalisasikan atau tidak. Pada dasarnya jaminan yang diberikan kepada KOSPPI berupa SK pengangkatan hanya dijadikan untuk berjaga-jaga apabila pembiayaan yang diberikan macet karna kelalayan pemohon pembiayaan atau mangkir dari tanggung jawab melunasi pembiayaan. Adapun prinsip-prinsip penilaia adalah sebagai berikut : a.
Syarat 5 C tersebut, yaitu: Character Adalah sifat atau watak calon nasabah untuk memberi keyakinan bahwa calon nasabah benar-benar dapat dipercaya. Character mengukur “Kemauan” calon nasabah mengembalikan pembiayaan.
3
Wawancara tertulis dengan Hj.Imam Sumadi selakumanager KOSPPI. Jakarta, 23 November 2013.
44
Capasity Menilai kemampuan mengelola bisnis dan kemampuan mencari laba Sehingga
akan mencerminkan kemampuan calon
nasabah mengembalikan pembiayaan. Capital Bertujuan untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki calon nasabah terhadap yang akan dibiayai Collateral adalah jaminan yang diberikan calon nasabah sebagai pelindung KOSPPI dari risiko kerugian atau ketika nasabah tidak mau mengembalikan pinjaman. Condition KOSPPI juga perlu menilai kondisi ekonomi saat ini dan prediksi masa akan datang bila dalam pembiayaan untuk modal produktif. b.
Syarat 7 P tersebut yaitu Personality Adalah menilai karakter, kepribadian atau tingkah laku calon nasabah. Party Yaitu mengklasifikasikan calon nasabah berdasarkan modal, loyalitas serta karakter. Sehingga calon nasabah pada suatu klasifikasi akan mendapatkan fasilitas pembiayaan yang berbeda dengan calon nasabah klasifikasi lain. Purpose Untuk mengetahui tujuan calon nasabah mengambil pembiayaan. Prospect Untuk menilai usaha calon nasabah di masa mendatang menguntungkan atau tidak, bila pembiayaan produktif.
45
Payment adalah bagaimana cara atau dari sumber mana saja calo nasabah akan mengambil pembiayaan. Profitability, untuk menganalisis kemampuan nasabah mencari laba atau keuntungan. Protection untuk menjaga pembiayaan melalui suatu perlindungan seperti jaminan barang atau asuransi c. Syarat 3 R tersebut yaitu Return yaitu hasil yang diperoleh oleh debitur, artinya Perolehan tersebut mencukupi untuk membayar pembiayaan beserta bagi hasil atau margin keuntungan. Repayment yaitu kemampuan pihak debitur untuk membayar kembali. Risk Bearing Ability yaitu kemampuan menanggung risiko. Misalnya jika terjadi hal- hal yang di luar antisipasi kedua belah pihak (pembiayaan macet), untuk itu harus diperhitungkan apakah jaminan sudah cukup aman untuk mencukupi risiko tersebut.
D. Mekanisme Pencairan Pembiayaan Ijrah KJKS KOSPPI Pada Praktek Pembiayaan ijarah di KOSPPI ada yang dinamakan perjanjian Pembiayaan ijarah antara pihak koperasi dan pihak nasabah pemohon. Setelah perjanjian disetujui oleh kedua pihak yakni pihak KOSPPI dengan nasabah, maka pihak KOSPPI akan menyerahkan draf asumsi kepada nasabah. Draf asumsi akad ijarah pada pembiayaan tersebut berisi manfaat
46
dari obek sewa kemanfaatan, nominal dan jangka waktu yang akan digunakan. Adapun kelebihan (fee atau ujrah) pada pembiayaan, besaran dalam pelunasannya tidak mutlak, hanya dipersamakan 20% pertahun dari pokok pembiayaan, jadi besaran fee atau ujrah tergantung kesepakatan dengan nasabah, analisis KOSPPI kepada nasabah. Selain itu juga, system pembiayaan yang diterapkan menggunakan akad ijarah dalam pencairan dana berupa uang bukan kemanfatan barang atau jasa. Ijarah adalah bentuk produk akad pembiayaan yang ada di KOSPPI. Akad ijarah ini membiayai berbagai jasa layanan pembiayaan. Diantaranya adalah: untuk biaya kesehatan, Layanan kesehatan digunakan untuk biaya seperti; biaya rawat inap rumah sakit dan biaya dokter. Sedangkan untuk layanan pendidikan, digunakan untuk biaya sekolah seperti; Biaya Masuk, biaya SPP, uang gedung, biaya seragam dan biaya lainnya yang dibutuhkan untuk keperlua pendidikan. Pembiayan haji dan umrah, untuk biaya travel dalam hal akomodasi, transportasi, penginapan, dan biaya lainnya yang dibutuhkan. Serta pembiayaan lainya dalam hal sewa manfaat yang di butuhkan nasabah. Berikut ini adalah contoh pemberian akad pembiayaan untuk membiayai haji. Seorang nasabah pensiunan ingin menunaikan haji namun dana belum mencukupi untuk pembayaran haji sebesar Rp 25.000.000,00.- Kemudian
47
mengajukan kepada KOSPPI untuk melakukan pembiayaan haji dengan mengisi form dan memenuhi persyaratan-persyaratan pembiayaan, pengajuan pinjaman Rp 25.000.000,00.- pemasukan perbulan Rp 7.000.000,00.- jangka waktu pembiayaan dua tahun. Pada saat Pra pemberian akad, KOSPPI melakukan analisis terdahulu terhadap calon nasabah dengan melihat ; berapa kebutuhan dana yang sangat diperlukan oleh nasabah untuk membiayai haji, bagaimana dan berapa kemampuan nasabah untuk mengangsur terhadap jumlah dana yang diberikan untuk membiayai haji, dengan tetap melihat pada prinsip penilaian calon nasabah. Ketika semua analisis tersebut terpenuhi maka KOSPPI
bisa
menyetujui pembiayaan yang diajukan nasabah sesuai kebutuhan dengan memberikan akad ijarah karena untuk membiayai haji pembiayaan ijarah yang lebih sesuai. Peraktiknya KOSPPI bermitra dengan pemberi jasa lalu membayarkan uang sewa tunai kepada mitra Kafilah Tratravel, kemudian menyewakan kembali kepada nasabah di bebankan membayar Angsuran pokok (AP), fee serta biaya lain-lain. Berdasarkan contoh di atas, angsuran yang harus dikembalikan oleh nasabah untuk akad ijarah adalah pokok pembiayaan ditambah dengan ujrahnya. Pembiayaan disetujui Rp.20.000.000.- dengan jangka 2 tahun dengan penghasilan perbulan Rp.7.000.000,- apabila angsuran yang di bebankan. Rp.2.000.000/BLN, Maka nasabah masih memiliki sisa penghasilan Rp.5.500.000.
48
Ujrah=20% Thn X plafon (20% X 20.000.000 = 4.000.000/thn) Angsuran perbulan = plafon + ujrah = ujrah & flapon : 24 BLN Pada saat pencairan
pembiayaan , nasabah dikenakan biaya
administrasi (3,75%) Rp 337.500, ditambah iuran bulanan (0,25%) Rp22.500, ditambah
iuran hibah/sukarela Rp 10.0000 untuk dana
social Dengan kata lain, maka obyek sewa setiap bulannya akan berkurang sesuai kesepakatan semula karena setiap bulan harus mengangsur pokoknya juga, di samping membayar ujrahnya. Sehingga pada saat jatuh tempo akhir angsuran objek sewa yang diberikan akan menjadi nol. Perhitungan ujrahnya di awal akad diberikan atau pada saat pencairan obyek sewa dengan konsep cicilan angsuran flat rate. Akan tetapi, harus mengembalikan obyek sewanya setiap bulan sedangkan perhitungan ujrahnya di awal akad. Padahal Ibadah Haji tidak menghasilkan keuntungan materi berupa uang akan tetapi memberikan kebutuhan rohaniah. Selain itu juga yang disediakan pihak KOSPPI untuk pembiayan pendidikan, kesehatan, dan lainnya adalah berupa uang karena KOSPPI tidak memiliki barang atau jasa yang disewakan selain uang, kecuali pembiayan haji. adapun haji tersendiri KOSPPI sudah bermitra dengan pihak kafilah travel untuk memberi pembiayan talangan biaya haji. Dalam ketentuan dari akad ijarah haruslah ada barang atau jasa yang akan disewakan. Akan tetapi praktek pemberian akad Ijarah bukan dalam
49
bentuk barang atau jasa yang di sewakan tetapi uang, seharusnya koperasi melakukan sewa akomodasi yang di lakukan untuk rumah sakit, pendidikan, renovasi rumah, dan lainnya kemudian menyewakan kembali kepada nasabah dengan pembayaran secara mengsuran. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000.serta No.09/DSN-MUI/IV/2000. Terdapat point syarat ijarah berupa barang/ jasa yang disewakan haruslah dalam kepemilikan sendiri/hak mengelola. Dalam pelunasan ada nasabah membayar lebih cepat dari jangka waktu pembiayaan dan menunggak. Menurut HJ. Imam Sumadi: Bagi nasabah yang mepercepat pelunasan tidak ada pemotongan, pelunasan pembayaran tetap 100% dari awal perhitungan akad karna pada awal akad tidak ada, namun untuk hal ini ada pertimbangan dan kebijakan yang di serahkan kepada pihak direksi KOSPPI dan pemegang saham. Untuk nasabah yang mengalami keterlambatan tidak ada denda KOSPPI memberi kelonggaran untuk nasabah, namun peraturan ini tidak di publis untuk mencegah adanya nasabah yang nakal. Kembali kepada penyaluran dana berupa uang maka hal ini akan menimbulkan problematika atas
pemberian
akad
ijarah
tersebut
dikarnakan pencairan berupa uang langsung, di antaranya sebagai berikut: 1.
Uang Bukan Sebagai Barang Komoditi Di dalam konsep Islam, uang tidak termasuk dalam fungsi utilitas karena manfaat yang kita dapatkan bukan dari uang itu secara langsung,
50
melainkan dari fungsinya sebagai perantara untuk mengubah suatu barang menjadi barang yang lain. Ibnu Tamiyah dalam kitabnya (Majmu Fatwa Syaikhul Islam) menyampaikan lima butir peringatan penting mengenai uang sebagai komoditi, yakni : 1.
Perdagangan uang akan memicu inflasi;
2.
Hilangnya kepercayaan orang terhadap stabilitas nilai mata uang akan mengurungkan niat orang untuk melakukan kontrak jangka panjang dan menzalimi golongan masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti pegawai maupun karyawan
3.
Perdagangan dalam negeri akan menurun karena kekhawatiran stabilitas nilai uang;
4.
Perdagangan internasional akan menurun;
5.
Logam berharga (emas dan perak) yang sebelumnya menjadi nilai intrinstik mata uang akan mengalir keluar negeri. Dalam sistem ekonomi konvensional dikenal adanya 3 fungsi uang, yaitu: 1. Medium of Exchange 2. Unit of Account 3. Store of Value
Sedangkan dalam ekonomi Islam, hanya dikenal adanya 2 fungsi: 1. Medium of Exchange (for transaction) 2. Unit of Account dalam Islam.
51
Fungsi pertama ini jelas bahwa uang hanya berfungsi sebagai medium of exchange. Uang menjadi media untuk merubah barang dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain, sehingga uang tidak bisa dijadikan komoditi. Fungsi kedua dari uang dalam Islam adalah sebagai unit of account. Imam Ghazali mengatakan bahwa dalam ekonomi barter sekalipun uang tetap diperlukan. Seandainya uang tersebut tidak diterima sebagai medium of exchange, uang tetap diperlukan sebagai unit of account, misalnya untuk mengetahui apakah 3 buah topi sama dengan 1 durian?. Fungsi ketiga dari uang sebagai store of value. Ketika teori konvensional memasukkan satu dari fungsi uang adalah sebagai store of value demand termasuk juga adanya motif demand for speculation. Hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Islam memperbolehkan uang untuk transaksi dan untuk berjaga-jaga, namun menolak uang untuk spekulasi. Seperti telah dijelaskan di atas bahwa dalam Islam, uang hanya diakui sebagai intermediary form, hanya diakui sebagai medium of exchange dan unit of account, tidak lebih dari ini. Uang hanya sekedar sebagai medium dari barang yang satu, berubah menjadi barang yang lain, tidak perlu adanya double coincidence needs. Jadi dalam konsep Islam, uang tidak masuk dalam fungsi utility kita. karena sebenarnya manfaat yang kita dapatkan bukan dari uang itu sendiri, tetapi dari fungsi uang. Dalam Hadits-hadits Rasulullah SAW, bisa kita lihat peran uang sangat sentral sekali dalam teori ekonomi Islam. Salah satu contoh ketika pada
52
suatu hari sahabat Bilal bin Rabah ingin menukar 2 sak kurma yang buruk dengan 1 sak kurma yang baik, maka Rasulullah mengatakan, “Tidak boleh, jual dulu kurma yang buruk, lalu barulah beli kurma yang baik dengan hasil penjualan tersebut”. Menurut Rasulullah, tiap kurma mempunyai harga masing-masing. Oleh karena itu sangatlah naif sekali apabila dikatakan bahwa dalam teori ekonomi Islam tidak mengenal konsep uang. Islam juga tidak mengenal konsep time value of money, karna kuantitas waktu sama bagi setiap manusia yang membedakannya faktor pemanfaatan waktu.4
E. Analisis Kesesuaian Pembiayaan Ijarah di KOSPPI Pembiayaan ijarah merupakan perjanjian untuk membiayai kegiatan sewa menyewa yang dilakukan oleh bank syariah atau Lembaga Keuangan Syariah. Prinsip ini digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyaluran dananya.5 Hukum ijarah telah disepakati oleh para ulama seluruhnya dengan landasan “Mempersewakan barang atau jasa , dibenarkan syara’ dalil hukum sewa-menyewa pada bab sebelumnya: Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi ijarah. Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah itu disyari'atkan dalam Islam, karena
4
Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 524 5 FATWADEWAN SYARI’AH NASIONAL NO: 09/DSN MUI/IV/2000 (PEMBIAYAAN IJARAH)
53
pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan. Ijarah (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak, saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama. Ijarah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Para ulama menilai bahwa ijarah itu merupkan suatu hal yang diperbolehkan. Dalam penerapanya pembiayaan Ijarah adalah suatu kontrak di bawah tangan dengan tanpa melibatkan pihak notaries. adapun prakteknya KOSPPI menyewakan peralatan (equipment), sebuah bangunan atau barang-barang seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lainnya kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (fixed charge) dan pelunasan dengan cara mengangsur. Pada KOSPPI, ada tiga pihak yang terlibat dalam proses pembiayaan ijarah, yakni bank, orang yang menyewa (nasabah), dan pihak yang diberikan upah oleh nasabah dengan pembiayaan dari bank tersebut. Pada praktek dengan akad Ijarah di KOSPPI ada yang dinamakan perjanjian pembiayaan Ijarah antara pihak bank dan pihak nasabah. Dalam perjanjian tersebut terdapat beberapa pasal yang menerangkan bentuk praktek pembiayaan ijarah.
54
Dalam perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pembiayaan itu sendiri. Pihak pertama dan kedua sepakat dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk perjanjian ini dan segala akibatnya memberlakukan ekonomi Islam dan peraturan perundang undangan lain yang tidak bertentangan dengan syariah. KOSPPI menerapkan prinsip ijarah kedalam salah satu produk pembiayaannya, yaitu untuk pembiayaan renovasi rumah, pendidikan, kesehatan dan kepemilikan barang. Ijarah merupakan akad atau perjanjian untuk kegiatan sewa menyewa, Prinsip ini digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyaluran dana yang dilaksanakan oleh bank syariah atau Lembaga Keuangan Syariah. Setelah perjanjian disetujui oleh kedua pihak yakni pihak KOSPPI dengan nasabah, maka pihak KOSPPI akan menyerahkan draf asumsi kepada nasabah. Draf asumsi pembiayaan tersebut berisi perihal pembiayan, nominal dan jangka waktu yang akan digunakan. Praktek pembiayaan dengan akad ijarah di KOSPPI berbeda dengan yang terdapat pada kitab Fiqih. Jika dalam kitab Fiqih diterangkan bahwa ijarah adalah sewa menyewa barang untuk diambil manfaatnya, KOSPPI tidak menyewakan barang kepada nasabah serta tidak bekerjasama dengan pemilik maupun pengelola jasa, KOSPPI memberikan dana talangan untuk biaya pendidikan, kesehatan, haji/umrah, renovasi rumah dan lain-lain. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan dengan akad ijarah di KOSPPI. Sebagai Sebuah Perusahaan yang bergerak dalam bidang
55
jasa,
khususnya
jasa
keuangan
dalam
mengembangkan
usahanya,
berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibat suatu perjanjian menjadi sah atau tidak (fasid). Hal ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala tindakan jauh dari kerusakan yang terjadi dengan sebab suatu hal yang tidak dibenarkan syara’. Sewa-menyewa dalam hukum Islam diperbolehkan, setiap manusia berhak melakukannya dengan berdasarkan pada prinsipprinsip yang telah diatur dalam syariah Islam. Melihat mekanisme pemberian pembiayaan ijarah yang dipraktekan, KOSPPI tidak membayarkan sendiri atas jasa yang nasabah butuhkan dengan bermitra kepada pemberi jasa, kosppi hanya memberi sejumlah uang dengan menyerahkan kuasa kepada nasabah untuk membayarkan atau membeli manfaat jasa yang nasabah butuhkan, hal ini tanpa di aplikasikan dalam akad tertulis hanya lisan. maka kita bisa mengetahui secara pasti apakah praktek pembiayaan sudah sesuai dengan syariah dan hukum terkait ataukah belum. Dengan melihat mekanisme tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan ijarah yang dipraktekkan di KOSPPI ternyata belum sepenuhnya memenuhi ketentuan-ketentuan syara’. Sedikit kekurangan dalam hal sebagai berikut : Pembiayaan yang dipraktekkan oleh KOSPPI belum sepenuhnya sesuai. Karna adanya syarat ijarah yang belum terpenuhi. Dalam ketentuan akad ijarah haruslah ada barang atau jasa yang akan
56
disewakan
Fatwa
Dewan
Syariah
Nasional
No.09/DSN-
MUI/IV/2000 serta No.09/DSN-MUI/IV/2000. Terdapat point syarat ijarah berupa barang atau jasa yang disewakan haruslah dalam kepemilikan sendiri ataupun hak mengelola. Akan tetapi praktek pemberian akad ijarah pada kosppi bukan dalam bentuk barang atau jasa yang di sewakan dengan bermitra kepada pemberi jasa, melainkan dana berupa uang. seharusnya koperasi melakukan sewa akomodasi yang di lakukan untuk jasa rumah sakit, pendidikan, renovasi rumah, dan lainnya kemudian menyewakan kembali kepada nasabah dengan pembayaran secara mengsuran Pencairan pembiayaan berupa uang, ini yang menjadi polemik dalam penerapannya, dikhawatirkan uang di jadikan sebagai store of value demand, termasuk juga adanya motif demand for speculation. Karna Uang hanya sekedar sebagai medium dari barang yang satu, berubah menjadi barang yang lain, tidak perlu adanya double coincidence needs. Dalam hal ini pihak kosppi mempunyai alasan, mereka menerapkan pembiayaan ijarah dengan pencairan dana berupa uang dan mewakilkan kepada nasabah untuk pelunasan dana kepada pihak ketiga sebagai penyedia jasa. Hasil wawancara dengan HJ. Imam Sumadi di sebabkan beberapa hal: Kurangnya jaringan kerjasama dengan pihak penyelenggara jasa terkait Waktu dan biaya lebih yang harus di keluarkan (maka di lakukan efisiensi)
57
Belum meluasnya jaringan cabang kosspi Ijarah yang dilakukan KOSPPI memang tidak sama persis dengan definisi ijarah yang dikenal dalam fiqih muammalat secara kontekstual. Dalam kitab fiqih dijelaskan bahwa ijarah adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Praktek pembiayaan ijarah yang dilaksanakan di KOSPPI bukanlah menyewakan
suatu
barang
untuk
diambil
manfaatnya
mempekerjakan seseorang untuk diberikan upah. Praktek
ataupun
ijarah yang
dilaksanakan oleh KOSPPI hanya menyalurkan dana talangan berupa uang kepada nasabah yang memerlukan untuk biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Dalam pembiayaan ijarah yang digunakan untuk merenofasi rumah misalnya, dana yang diberikan oleh KOSPPI di tekankan kepada nasabah dalam akad bukan digunakan untuk membeli material, akan tetapi digunakan untuk membayar tukang. Sedangkan dalam pembiayaan pendidikan, pembiayaan yang diserahkan kepada nasabah itu diharapkan benar benar digunakan dalam pendidikan, bukan untuk hal hal lainnya. Walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan fiqih, fatwa DSN, SOP KJKS-UJKS yang menyatakan bahwa obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang maupun
jasa dari (hak kepemilikan atau hak
pengelolaan), peraktiknya pencairan dana berupa uang bukan dalam bentuk
58
barang maupun jasa. Namun, secara garis besar prinsipil sama, hal ini sah karena demi kemaslahatan bersama dan kesejahteraan lahir maupun bathin. Bisa dibilang pembiayaan ijarah serupa namun tak sama dengan leasing, pada pembiayaan ijarah menerapkan prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah berupa penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara KOSPPI dengan nasabah, yang mewajibkan nasabah mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau ujrah. Fatwa DSN tentang ijarah ini kemudian diadopsi kedalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang menjelaskan bahwa bank dapat bertindak sebagai pemilik obyek sewa, dan bank dapat bertindak sebagai penyewa yang kemudian menyewakan kembali. Namun tidak seluruh fatwa DSN diadopsi oleh PSAK , misalnya fatwa DSN mengatur bahwa obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa,sedangkan dalam PSAK hanya mengakomodir obyek ijarah yang berupa manfaat dari barang saja.
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan Dari beberapa uraian yang telah penulis paparkan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diajukan, antara lain sebagai berikut: 1. Pada Praktek Pembiayaan Ijarah di KOSPPI ada yang dinamakan perjanjian Pembiayaan Ijarah antara pihak pembiaya dan pihak Nasabah, serta peraktek perjanjian akad tanpa di hadiri oleh notaris. Mekanisme pengajuan pembiayaan Nasabah mengajukan pembiayaan dengan mengisi form permohonan dan menyiapkan syarat permohonan 1) mengisi formulir yang disediakan 2) melampirkan fotocopy KTP Suami istri 3) melampirkan fotocopy Kartu Keluarga (KK) 4) melampirkan fotocopy SK Pengangkatan atau pensiun 5) persetujuan potong gaji dari bendahara, bila angsuran dengan cara potong gaji 6) persyaratan lain bila dianggap perlu 7) bersedia disurvei dan KOSPPI berhak menolak permohonan permohonan pembiayaan
59
60
mekanisme pelaksanaan pembiayaan ijarah Pembiayaan dilakukan tanpa perlu uang muka atau dana angsuran mengendap. Disamping itu, pihak KOSPPI
mengharuskan dana
digunakan nasabah untuk jasa tenaga atau hak guna manfaat, bukan untuk membeli material maupun barang, kecuali yang di gunakan akad lain. Adapun mekanisme pelaksanaan pembiayaan dengan akad ijarah menggunakan metode marjin flat yang dikelola dengan sistem komputer. Pada pembiayaan ijarah ini, pihak KOSPPI menyerahkan keputusan pencairan pembiayaan sesuai dengan rapat dewan komite. Pencairan pembiayaan sering di terapkan berupa pemberian dana berupa uang, hanya jasa pembiayaan haji dan umrah yang sudah bermitra dengan penyedia jasa. koperasi mendapatkan, keuntungan dari ujrah yang disepakati. Sedangkan nasabah mendapatkan dana untuk membayar kebutuhannya dari pembiayaan ijarah. 2. Pembiayaan ijarah yang telah dipraktekkan oleh KOSPPI bila ditinjau dari konsep fiqih konstektual, fatwa DSN, dan SOP KJKS-UJKS ternyata sebagian sesuai, sebagian sedikit belum sesuai, hal ini dapat dilihat dari akad pembiayaan yang dipraktekkan secara keseluruhan belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara’ Terdapat sedikit kekurangan pada point-point sebagai berikut : a. Dari sisi fiqih muamalat Penjelasan dalam fiqih muamalat idealnya pembiayaan ijarah, LKS membeli atau menyewa aset kemudian menyewakan kembali
61
kemanfaatan
barang
maupun
jasa
kepada
nasabah
dengan
pembayaran secara mencicil, namun peraktiknya KOSPPI tidak memberikan manfaat barang maupun jasa, pencairan pembiayaan berbeda pada beberapa obyek pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan lainnya dalam hal jasa manfaat selain haji dan umrah, pencairan dana berupa (uang) bukan dalam hal kemanfaatan secara langsung ketika pembiayaan ijarah terlaksana. Hal ini bila di teliti pada cakupan Rukun dan Syarat akad ijarah yaitu : 1) Rukun terpenuhi karna adanya mu’jar, mustajir, mu’ajir, obyek baik barang maupun jasa manfaat jelas terperinci pada klausul akad ijarah, namun realnya ketika akad terlaksana obyeknya belum menjadi hak pengelolaan, upah (fee), ijab qabul. 2) Syarat dalam akad : yaitu, (In’iqod) terpenuhinya pelaku akad, obyek akad,(shighah) bukan yang di haramkan dan bermanfaat. (Shihah) tidak merugikan penyewa dan orang lain. (nafadz) belum terpenuhi berupa barang maupun jasa karna bukan hak milik atau hak pengelolaan KOSPPI. Adapun dinyatakan perbedaan antara teori dan praktek bisa terjadi, dibenarkan tejadinya perbedaan, berdasarkan fiqh ada dua jenis : 1) Ada perbedaan yang hanya pada tataran model, sifat saling memperkaya, saling melengkapi. Iktilalaf tanawwu’, yakni perbedaan yang tidak berkenaan dengan soal-soal subtantif, tetapi misalnya soal merek, tipe dan sebagainya.
62
2) Ada juga perebedaan yang sifatnya paradok, yang di sebut ikhtilaf tadaddi, Bukan hanya sebatas perbedaan, tetapi pertentangan, kontradiktif. Untuk yang kedua ini, sepanjang tidak dilatar belakangi oleh hal-hal lain, tidak akan terjadi, kecuali ada tekanan. b. Dari sisi fatwa DSN Mengenai pembiayaan ijarah fatwa DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 dan No: 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang multijasa1. Sepanjang menyangkut syariahnya hampir dapat dipastikan fatwanya dari DSN. DSN ini jelas standarnya, yakni hukum fiqih muamalat. Dijelaskan bahwa penerapannya Musta'jir harus benar-benar memiliki barang maupun
jasa
yang
disewakan
atau
hak
mengelola
untuk
menyewakan, namun pada aplikasinya KOSPPI tidak mempunyai barang jasa maupun hak mengelola, yang dipakai adalah uang dalam pencairan dana seperti yang sudah dijelaskan di atas. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN tentang pembiayaan ijarah. Dalam hal ini akad yang digunakan dikhawatirkan hanya untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal dengan menggunakan akad Islami sedangkan hal ini tidak ada bedanya dengan konvensional di mana uang menjadi komoditi yang mengandung unsur riba. Penggunaan akad ijarah seperti direkayasa untuk lembaga keuangan memperoleh keuntungan dari nasabahnya 1
Fatwa Dewan Syariah Nasional, di lampirkan
63
mengingat banyak masyarakat yang membutuhkan pembiayaan ini untuk memenuhi kebutuhan mereka atas jasa seperti halnya untuk pembiayaan haji. c. Dari sisi SOP KJKS-UJKS Mengacu pada SOP KJKS-UJKS2 dikontribusi dari fiqih muamalat, mengatur batasan jasa keuangan yang dapat di jalankan koperasi, mengatur produk dan akad dalam transaksi, mengatur masalah standar pelayanan minimum, operasional management, sampai prosedur akuntansi dan bentuk pelaporan keuangan. Adapun di lihat dalam peraktiknya KOSPPI belum sesuai dengan SOP KJKS-UJKS sama seperti point a dan b, yaitu pada obyeknya, belum mempunyai hak kepemilikan ataupun hak pengelolaan baik barang maupun jasa yang di biayaai untuk nasabah dengan cara pelunasan seacara mengangsur, dalam proses pencairan pembiayaan berupa uang. B. Saran 1. KOSPPI lebih berinofasi dalam membangun perekonomian untuk menopang kehidupan bermasyarakat dengan cara Islam, terutama dalam mengeluarkan produk-produk pembiayaan dengan prinsip syariah agar mampu memberikan kemudahan bagi kaum muslim dalam lingkup kantor pos dan pensiunan.
2
Sistem Oprasional koperasi jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah. Lampiran, h.
64
2. Perlu adanya pengembangan dan perluasan, baik dalam segi produk, jaringan unit-unit KOSPPI di setiap kantor pos Indonesia dan jalinan kerja sama pada lembaga pemberi jasa, serta wawasan SDM syariah di seluruh jajaran KOSPPI. 3. Dari pihak KOSPPI diharapkan dapat menerapkan system pembiayaan ijarah dengan sebenarnya agar tercapai visi misi yang telah dicantumkan. Selain itu, diharapkan KOSPPI tidak hanya berlebel syariah namun didalamnya masih menggunakan system konvensional hanya untuk menarik nasabah. 4. Perlu bantuan dan pengawasan yang lebih intensif agar pembiayaan dengan akad ijarah di implementasikan sesuai ketentuannya, baik di sisi nasabah dan operasional KOSPPI.
DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an Dan Terjemahnya. Semarang, PT. Karya Toha Putra,1996. Ali, Zainudin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Al-Jurjawi, Ali Ahmad, Syeikh. Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam, Semarang, Asy Syifa’,1992. Antonio, M. Syafi'i. Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek. Jakarta: Gema Insani Press. 2001. Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. Melton Putra, 1991. Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta:PT. Raja Grafindo , 2012. Cet. 4. Ash Shiddieqy, Hasbi, Muhammad, Teungku. Koleksi Hadis Hadis Hukum, Semarang: Pustaka Rizki Putra.2001. Ash-Shiddiqy, TM. Hasbi, Prof. Pengantar Fiqh Muamalah. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. 2001. Hasan, Ali, M. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003. K, Suhrawardi, Lubis. Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Karim, Adiwarman. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007. Lathif, Ah. Azharudin. Fiqh Muamalat. (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005). Makhalul Ilmi. Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari’ah. (Yogyakarta : UII Pres, 2002), Cet. 1. Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT REMAJA ROSDA KARYA, 2009. Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005). Ridwan Muhammad, Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT), Yogyakarta: UIIPress, 2004. 65
66
Rusyd, Ibnu. Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid., Libanon: Darul Kitab Ilmiyah, Beirut, t.th, Juz 5 Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah 3. Bandung: PT.Al Ma’arif, 1987. Sjahdeini, Sutan Remy. Perbankan Islam dan Keduduknnya dalam Tata Hukum Perbankkan di Indonesia, Jakarta: Grafiti. Strause, Anslem. Corbin, Juliet. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif. Surabya: PT. Bina Ilmu, 1997. Sudarsono, S.H. Drs. Pokok-Pokok Hukum Islam. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992 Cet.I. Syafei, Rahman. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia. 2000. Taqiyuddin, Imam. Kifayah al-Akhyar Fi hal Goyatul ikhthisor, Semarang: Maktabah wa Mathoba’ah, Toha Putrat.th, Umar, Husein. Research methods in finance and banking. Jakarta: PT Grafindo Pustaka Utama, 2002. Zakariya, Yahya, Abi. Fath al-Wahab. Semarang: Maktabah, Toha Putra, Juz I. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/IV/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa Kodifikasi Bank Indonesia Tentang Pembiayaan Multijasa, Jakarta, 2000. Peraturan Bank Indonesia, Kementrian keuangan, 2008 Profil Company KJKS KOSPPI Bandung, 2013. Standar Oprational Prosedur KJKS-UJK. Kementrian KUKM, 2013. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah Wawancara dengan pihak manager dan staf KJKS KOSPPI Jakarta.
FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN IJARAH
ﻴ ِﻢﺮ ِﺣ ﻤ ِﻦ ﺍﻟﺮﺣ ﷲ ﺍﻟ ِ ﺴ ِﻢ ﺍ ِﺑ Dewan Syari’ah Nasional setelah Menimbang
: a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrag), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri; b. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad ijarah dengan pembayaran upah (ujrah/fee); c. bahwa kebutuhan akan ijarah kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syari’ah (LKS) melalui akad pembiayaan ijarah; d. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad ijarah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.
Mengingat
: 1. Firman Allah QS. al-Zukhruf [43]: 32:
ﺎ ِﺓﺤﻴ ﻢ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ ﻬ ﺘﺸ ﻴﻣ ِﻌ ﻢ ﻬ ﻨﻴﺑ ﺎﻤﻨ ﺴ ﻦ ﹶﻗ ﺤ ﻧ ،ﺑﻚﺭ ﺖ ﻤ ﺣ ﺭ ﻮ ﹶﻥ ﻤ ﺴ ِ ﹾﻘﻢ ﻳ ﻫ ﹶﺃ ﺎﻌﻀ ﺑ ﻢ ﻬ ﻀ ﻌ ﺑ ﺨ ﹶﺬ ِ ﺘﻴﺕ ِﻟ ٍ ﺎﺭﺟ ﺩ ﺾ ٍ ﻌ ﺑ ﻕ ﻮ ﻢ ﹶﻓ ﻬ ﻀ ﻌ ﺑ ﺎﻌﻨ ﺭﹶﻓ ﻭ ،ﺎﻧﻴﺪ ﺍﻟ .ﻮ ﹶﻥ ﻌ ﻤ ﺠ ﺎ ﻳﺮ ِﻣﻤ ﻴﺧ ﻚ ﺑﺭ ﺖ ﻤ ﺣ ﺭ ﻭ ،ﺎﺨ ِﺮﻳ ﺳ “Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” 2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 233:
ﻢ ﺘﻤ ـﱠﻠﻢ ِﺇﺫﹶﺍ ﺳ ﻴ ﹸﻜﻋﹶﻠ ﺡ ﺎﺟﻨ ﻼ ﻢ ﹶﻓ ﹶ ﺩ ﹸﻛ ﻭ ﹶﻻ ﺍ ﹶﺃﻌﻮ ﺿ ِ ﺮ ﺘﺴ ﺗ ﻢ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗﺩ ﺭ ﻭِﺇ ﹾﻥ ﹶﺃ ... .ﺮ ﻴﺼ ِ ﺑ ﻮ ﹶﻥ ﻤﹸﻠ ﻌ ﺗﺎﷲ ِﺑﻤ َ ﺍ ﹶﺃ ﱠﻥ ﺍﻤﻮ ﻋﹶﻠ ﺍ ﻭ،َﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﷲﺍ ﻭ،ِﻭﻑ ﺮ ﻌ ﻤ ﻢ ﺑِﺎﹾﻟ ﺘﻴﺗﺎﺁﻣ “…Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran
09 Pembiayaan Ijarah
2
menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” 3. Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26:
ﻱ ﺕ ﺍﹾﻟﻘﹶـ ِﻮ ﺮ ﺟ ﺘ ﹾﺄـﻣ ِﻦ ﺍﺳ ﺮ ﻴﺧ ِﺇ ﱠﻥ،ﺮﻩ ﺘ ﹾﺄ ِﺟﺳ ﺖ ﺍ ِ ﺑﺂﹶﺃﺎ ﻳﻫﻤ ﺍﺣﺪ ﺖ ِﺇ ﹶﻗﺎﹶﻟ .ﻦ ﻴﹾﺍ َﻷ ِﻣ “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’” 4. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:
.ﻪ ﺮﹸﻗ ﻋ ﻒ ﺠ ِ ﺒ ﹶﻞ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ ﻩ ﹶﻗ ﺮ ﺟ ﺮ ﹶﺃ ﻴﻋ ﹸﻄﻮﺍ ﹾﺍ َﻷ ِﺟ ﹶﺃ “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” 5. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:
.ﻩ ﺮ ﺟ ﻪ ﹶﺃ ﻤ ﻌِﻠ ﻴﺍ ﹶﻓ ﹾﻠﻴﺮﺮ ﹶﺃ ِﺟ ﺟ ﺘ ﹾﺄﺳ ﻣ ِﻦ ﺍ “Barang siapa upahnya.”
mempekerjakan
pekerja,
beritahukanlah
6. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa`d Ibn Abi Waqqash, ia berkata:
ﺎ ِﺀﺪ ﺑِﺎﹾﻟﻤ ﺳ ِﻌ ﺎﻭﻣ ﻉ ِ ﺭ ﺰ ﻦ ﺍﻟ ﻲ ِﻣ ﺍِﻗﺴﻮ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟ ﻤﺎ ﺽ ِﺑ ﺭ ﻧ ﹾﻜ ِﺮﻱ ﹾﺍ َﻷ ﻨﺎﹸﻛ ﺎﺮﻧ ﻣ ﻭﹶﺃ ﻚ ﻦ ﹶﺫِﻟ ﻋ ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﺁِﻟ ِﻪﻴ ِﻪ ﻭﻋﹶﻠ ﷲ ُ ﺻﱠﻠﻰ ﺍ ﷲ ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍ ﺳ ﺭ ﻧﺎﺎﻨﻬ ﹶﻓ،ﺎﻨﻬِﻣ .ﻀ ٍﺔ ﻭ ِﻓ ﺐ ﹶﺃ ٍ ﻫ ﺎ ِﺑ ﹶﺬﻬﻧ ﹾﻜ ِﺮﻳ ﹶﺃ ﹾﻥ “Kami pernah menyewankan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.” 7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:
ﺎﺍﻣﺣﺮ ﺣ ﱠﻞ ﻭ ﹶﺃ ﻼ ﹰﻻ ﹶﺃ ﺣ ﹶ ﻡ ﺮ ﺣ ﺎﺻ ﹾﻠﺤ ﲔ ِﺇ ﱠﻻ ﺴِﻠ ِﻤ ﻤ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻴﺑ ﺰ ﺎِﺋﺢ ﺟ ﺼ ﹾﻠ ﹶﺍﻟ .ﺎﺮﺍﻣ ﺣ ﺣ ﱠﻞ ﻭ ﹶﺃ ﻼ ﹰﻻ ﹶﺃ ﺣ ﹶ ﻡ ﺮ ﺣ ﺮﻃﹰﺎ ﺷ ﻢ ِﺇ ﱠﻻ ﻭ ِﻃ ِﻬﺷﺮ ﻋﻠﹶﻰ ﻮ ﹶﻥﺴِﻠﻤ ﻤ ﺍﹾﻟﻭ “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” Dewan Syariah Nasional MUI
09 Pembiayaan Ijarah
3
8. Ijma ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa. 9. Kaidah fiqh:
.ﻬﺎ ِﻤﺤ ِﺮﻳ ﺗ ﻋﻠﹶﻰ ﻴ ﹲﻞﺩِﻟ ﺪ ﱠﻝ ﺣ ﹸﺔ ِﺇ ﱠﻻ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ ﺎﺕ ﹾﺍ ِﻹﺑ ِ ﻼ ﻣ ﹶ ﺎﻤﻌ ﺻ ﹸﻞ ِﻓﻲ ﺍﹾﻟ ﹶﺍ َﻷ “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
ﺎِﻟ ِﺢﻤﺼ ﺐ ﺍﹾﻟ ِ ﺟ ﹾﻠ ﻋﻠﹶﻰ ﻡ ﺪ ﻣ ﹶﻘ ﻤﻔﹶﺎ ِﺳ ِﺪ ﺭ ُﺀ ﺍﹾﻟ ﺩ “Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.” Memperhatikan
:
harus
Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000. MEMUTUSKAN
Menetapkan
: FATWA TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH
Pertama
: Rukun dan Syarat Ijarah: 1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. 2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa. 3. Obyek akad ijarah adalah : a. manfaat barang dan sewa; atau b. manfaat jasa dan upah.
Kedua
: Ketentuan Obyek Ijarah: 1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. 2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. 3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan). 4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari’ah. 5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. 6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. 7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
Dewan Syariah Nasional MUI
09 Pembiayaan Ijarah
4
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak. 9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak. Ketiga
: Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah 1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa: a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan b. Menanggung biaya pemeliharaan barang. c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan. 2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa: a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak. b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil). c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.
Keempat
: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Ditetapkan di Tanggal
: Jakarta : 08 Muharram 1421 H. 13 April 2000 M
DEWAN SYARI’AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA Ketua,
Sekretaris,
Prof. KH. Ali Yafie
Drs. H.A. Nazri Adlani
Dewan Syariah Nasional MUI
FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang PEMBIAYAAN MULTIJASA
ﻴ ِﻢﺮ ِﺣ ﻤ ِﻦ ﺍﻟﺮﺣ ﷲ ﺍﻟ ِ ﺴ ِﻢ ﺍ ِﺑ Dewan Syariah Nasional setelah, Menimbang
:
a. bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multi jasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa; b. bahwa LKS perlu merespon kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa tersebut; c. bahwa agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan multijasa untuk dijadikan pedoman.
Mengingat
:
1. Firman Allah SWT; antara lain: a. QS. al-Baqarah [2]: 233:
ﻢ ِﺇﺫﹶﺍ ﻴ ﹸﻜﻋﹶﻠ ﺡ ﺎﺟﻨ ﻼ ﻢ ﹶﻓ ﹶ ﺩ ﹸﻛ ﻭ ﹶﻻ ﺍ ﹶﺃﻌﻮ ﺿ ِ ﺮ ﺘﺴ ﺗ ﻢ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗﺩ ﺭ ﻭِﺇ ﹾﻥ ﹶﺃ ... ﻮ ﹶﻥ ﻤﹸﻠ ﻌ ﺗﺎﷲ ِﺑﻤ َ ﺍ ﹶﺃ ﱠﻥ ﺍﻤﻮ ﻋﹶﻠ ﺍ ﻭ،َﻘﹸﻮﺍ ﺍﷲﺍﺗ ﻭ،ِﻭﻑ ﺮ ﻌ ﻤ ﻢ ﺑِﺎﹾﻟ ﺘﻴﺗﺎﺁﻢ ﻣ ﺘﻤ ﺳﱠﻠ .ﺮ ﻴﺼ ِ ﺑ “…Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” b. Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26:
ﻱ ﺕ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ِﻮ ﺮ ﺟ ﺘ ﹾﺄﺳ ﻣ ِﻦ ﺍ ﺮ ﻴﺧ ِﺇ ﱠﻥ،ﺮﻩ ﺘ ﹾﺄ ِﺟﺳ ﺖ ﺍ ِ ﺑﺂﹶﺃﺎ ﻳﻫﻤ ﺍﺣﺪ ﺖ ِﺇ ﻗﹶﺎﹶﻟ .ﻦ ﻴﹾﺍ َﻷ ِﻣ “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’”
44 Pembiayaan Multijasa
2
c. QS. Yusuf [12]: 72::
.ﻢ ﻴﺯ ِﻋ ﺎ ِﺑ ِﻪﻭﹶﺃﻧ ﻴ ٍﺮﺑ ِﻌ ﻤ ﹸﻞ ﺎ َﺀ ِﺑ ِﻪ ِﺣﻦ ﺟ ﻤ ﻭِﻟ ﻚ ِ ﻤِﻠ ﻉ ﺍﹾﻟ ﺍﺻﻮ ﺪ ﻧ ﹾﻔ ِﻘ ﺍﻗﹶﺎﹸﻟﻮ “Penyeru-penyeru itu berseru: ‘Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.” d. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 2:
.ﺍ ِﻥﺪﻭ ﻌ ﺍﹾﻟﻋﻠﹶﻰ ﹾﺍ ِﻹﹾﺛ ِﻢ ﻭ ﺍﻧﻮﻭ ﺎﺗﻌ ﻭ ﹶﻻ ،ﻯﺘ ﹾﻘﻮﺍﻟﺮ ﻭ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟِﺒ ﺍﻧﻮﻭ ﺎﺗﻌﻭ “Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran.” e. QS. al-Ma’idah [5]:1:
… ﻮ ِﺩ ﻌ ﹸﻘ ﺍ ﺑِﺎﹾﻟﻭﹸﻓﻮ ﺍ ﹶﺃﻨﻮﻣ ﻦ ﺁ ﺎ ﺍﱠﻟ ِﺬﻳﻬﺎﹶﺃﻳﻳ “Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu…”. f.
QS. al-Isra’ [17]: 34:
.ﻮ ﹰﻻ ﺴﹸﺌ ﻣ ﺪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻬ ﻌ ِﺇ ﱠﻥ ﺍﹾﻟ،ِﻬﺪ ﻌ ﺍ ﺑِﺎﹾﻟﹸﻓﻮﻭﹶﺃﻭ … “…Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggunganjawabannya.” 2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain: a. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:
.ﻪ ﺮﹸﻗ ﻋ ﻒ ﺠ ِ ﺒ ﹶﻞ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ ﻩ ﹶﻗ ﺮ ﺟ ﺮ ﹶﺃ ﻴﻋﻄﹸﻮﺍ ﹾﺍ َﻷ ِﺟ ﹶﺃ “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” b. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:
.ﻩ ﺮ ﺟ ﻪ ﹶﺃ ﻤ ﻌِﻠ ﻴﺍ ﹶﻓ ﹾﻠﻴﺮﺮ ﹶﺃ ِﺟ ﺟ ﺘ ﹾﺄﺳ ﻣ ِﻦ ﺍ “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.” c. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa`d Ibn Abi Waqqash, ia berkata:
ﺎ ِﺀﺪ ﺑِﺎﹾﻟﻤ ﺳ ِﻌ ﺎﻭﻣ ﻉ ِ ﺭ ﺰ ﻦ ﺍﻟ ﻲ ِﻣ ﺍِﻗﺴﻮ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟ ﺎﺽ ِﺑﻤ ﺭ ﻧ ﹾﻜﺮِﻱ ﹾﺍ َﻷ ﺎﹸﻛﻨ ﻚ ﻦ ﹶﺫِﻟ ﻋ ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﺁِﻟ ِﻪﻴ ِﻪ ﻭﻋﹶﻠ ﷲ ُ ﺻﻠﱠﻰ ﺍ ﷲ ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍ ﺳ ﺭ ﺎﺎﻧﻨﻬ ﹶﻓ،ﺎﻨﻬِﻣ .ﻀ ٍﺔ ﻭ ِﻓ ﺐ ﹶﺃ ٍ ﻫ ﺎ ِﺑ ﹶﺬﻬﻧ ﹾﻜ ِﺮﻳ ﺎ ﹶﺃ ﹾﻥﺮﻧ ﻣ ﻭﹶﺃ “Kami pernah menyewankan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.” Dewan Syariah Nasional MUI
44 Pembiayaan Multijasa
3
d. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani:
ﺎﺍﻣﺣﺮ ﺣ ﱠﻞ ﻭ ﹶﺃ ﻼ ﹰﻻ ﹶﺃ ﺣ ﹶ ﻡ ﺮ ﺣ ﺎﺻ ﹾﻠﺤ ﲔ ِﺇ ﱠﻻ ﺴِﻠ ِﻤ ﻤ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻴﺑ ﺰ ﺎِﺋﺢ ﺟ ﺼ ﹾﻠ ﺍﹶﻟ .ﺎﺍﻣﺣﺮ ﺣ ﱠﻞ ﻭ ﹶﺃ ﻼ ﹰﻻ ﹶﺃ ﺣ ﹶ ﻡ ﺮ ﺣ ﺮﻃﹰﺎ ﺷ ﻢ ِﺇ ﱠﻻ ﻭ ِﻃ ِﻬﺷﺮ ﻋﻠﹶﻰ ﻮ ﹶﻥﺴِﻠﻤ ﻤ ﺍﹾﻟﻭ “Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” e. Hadis Nabi riwayat Bukhari:
ﻲ ﻢ ﹸﺃِﺗ ﺳﱠﻠ ﻭ ﺁِﻟ ِﻪﻴ ِﻪ ﻭﻋﹶﻠ ﷲ ُ ﺻﻠﱠﻰ ﺍ ﻲ ﻨِﺒﻋﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﺍﻷﻛﻮﻉ ﹶﺃ ﱠﻥ ﺍﻟ ﺼﻠﱠﻰ ﹶﻓ، ﻻﹶ:ﺍﻦٍ؟ ﻗﹶﺎﹸﻟﻮﺩﻳ ﻦ ﻴ ِﻪ ِﻣﻋﹶﻠ ﻫ ﹾﻞ : ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﺎﻴﻬﻋﹶﻠ ﻲ ﺼﱢﻠ ﻴﺯ ٍﺓ ِﻟ ﺎﺠﻨ ِﺑ :ﺍﻦٍ؟ ﻗﹶﺎﹸﻟﻮﺩﻳ ﻦ ﻴ ِﻪ ِﻣﻋﹶﻠ ﻫ ﹾﻞ : ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﻯﺧﺮ ﺯ ٍﺓ ﹸﺃ ﺎﺠﻨ ﻲ ِﺑ ﻢ ﹸﺃِﺗ ﹸﺛ،ِﻴﻪﻋﹶﻠ ﻪ ﻨﺩﻳ ﻲ ﻋﹶﻠ :ﺩ ﹶﺓ ﺎﻮ ﹶﻗﺘ ﺑ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃ،ﺎ ِﺣِﺒ ﹸﻜﻢﻋﻠﹶﻰ ﺻ ﺍﺻﱡﻠﻮ : ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﻌﻢ ﻧ .ﻴ ِﻪﻋﹶﻠ ﺼﻠﱠﻰ ﹶﻓ،ِﻮ ﹶﻝ ﺍﷲ ﺳ ﺭ ﺎﻳ
f.
“Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah saw bertanya, ‘Apakah ia mem-punyai utang?’ Sahabat menjawab, ‘Tidak’. Maka, beliau men-salatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Sahabat menjawab, ‘Ya’. Rasulullah berkata, ‘Salatkanlah temanmu itu’ (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, ‘Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah’. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut.” (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa’). Hadits Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan yang lain, dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:
. ﺭ ﺍﺿﺮ ِ ﻭ ﹶﻻ ﺭ ﺮ ﺿ ﹶﻻ “Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain.” g. Hadits Nabi riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Hibban:
ﺱ ٍ ﺎﻋﺒ ﺑ ِﻦ ﷲ ِ ﺒ ِﺪ ﺍﻋ ﻭ ﻚ ٍ ﺎِﻟﺑ ِﻦ ﻣ ﺲ ٍ ﻧﻦ ﹶﺃ ﻭﻋ ﻲ ﺎ ِﻫِﻠﻣ ﹶﺔ ﺍﹾﻟﺒ ﺎﻲ ﹸﺃﻣ ﻦ ﹶﺃِﺑ ﻋ .ﻡ ﻢ ﻏﹶﺎ ِﺭ ﻴﺰ ِﻋ ﺍﹶﻟ:ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﺁِﻟ ِﻪﻴ ِﻪ ﻭﻋﹶﻠ ﷲ ُ ﺻﻠﱠﻰ ﺍ ﷲ ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍ ﺳ ﺭ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ h. Sabda Rasulullah SAW :
.ﻴ ِﻪﻮ ِﻥ ﹶﺃ ِﺧ ﻋ ﻲ ﺪ ِﻓ ﺒﻌ ﺎﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﹾﻟﺒ ِﺪ ﻣﻌ ﻮ ِﻥ ﺍﹾﻟ ﻋ ﻲ ﷲ ِﻓ ُ ﺍﻭ “Allah menolong saudaranya.” Dewan Syariah Nasional MUI
hamba
selama
hamba
menolong
44 Pembiayaan Multijasa
4
3. Kaidah fiqh; antara lain:
.ﺎ ِﻤﻬﺤ ِﺮﻳ ﺗ ﻋﻠﹶﻰ ﻴ ﹲﻞﺩِﻟ ﺪ ﱠﻝ ﺣ ﹸﺔ ِﺇ ﱠﻻ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ ﺎﺕ ﹾﺍ ِﻹﺑ ِ ﻼ ﻣ ﹶ ﺎﻤﻌ ﺻ ﹸﻞ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ ﹶﺍ َﻷ “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
ﺍ ﹸﻝﺰﺭ ﻳ ﺮ ﻀ ﺍﹶﻟ “Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”
.ﺮ ﻴﺴ ِ ﻴﺘﺐ ﺍﻟ ﺠِﻠ ﺗ ﺸ ﱠﻘ ﹸﺔ ﻤ ﹶﺍﹾﻟ “Kesulitan dapat menarik kemudahan”
.ﻉ ِ ﺮ ﺸ ﺖ ﺑِﺎﻟ ِ ﻑ ﻛﹶﺎﻟﺜﱠﺎِﺑ ِ ﺮ ﻌ ﺖ ﺑِﺎﹾﻟ ﺍﹶﻟﺜﱠﺎِﺑ “Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syari’at).” Memperhatikan :
1. Pendapat para ulama; antara lain: a. Kitab I’anah al-Thalibin, jilid III/77-78 :
ﺽ ﻫﺬﹶﺍ ﹶﺃ ﹾﻗ ِﺮ:ﻚ ﹶﻛﹶﺄ ﹾﻥ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺫِﻟ ﻭ...ﻊ ﻴ ﹶﻘﺳ (ﺽ ٍ ﺮ ِﻦ ﹶﻗﺪﻳ ﺐ ﹶﻛ ﺠ ِ ﻴﺳ ﺎ) ﹶﻻ ِﺑﻤ ﻡ ﺪ ﺗ ﹶﻘ ﺪ ﻭﹶﻗ .ﺖ ٍ ﺮ ﺛﹶﺎِﺑ ﻴﻪ ﹶﻏ ﻧﻪ َﻷ ﻧﺎﺿﻤ ﺢ ﺼ ِ ﻼ ﻳ ﹶﻓ ﹶ،ﺎﻨﻬﺎ ِﻣﺎ ﺿﻭﹶﺃﻧ ﻣِﺎﹶﺋ ﹰﺔ .ﺎﻴﻬﺎ ِﻓﺎ ِﻣﻨﻮ ﹸﻥ ﺿ ﹸﻜﻪ ﻳ ﻧﻭﹶﺃ ﺴﹶﺄﹶﻟ ِﺔ ﻤ ﺮ ﻫ ِﺬ ِﻩ ﺍﹾﻟ ﺽ ِﺫ ﹾﻛ ِ ﺮ ﺼ ِﻞ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﻲ ﹶﻓ ﺡ ِﻓ ِ ﺎ ِﺭﻟِﻠﺸ ﻪ ﺿ ﺮ ﻦ ﹶﻓﹶﺄ ﹾﻗ ﺎ ِﻣﺎ ﺿﺎ ﹶﻟﻬﻭﹶﺃﻧ ...ﺽ ﻫﺬﹶﺍ ﻣِﺎﹶﺋ ﹰﺔ ﹶﺃ ﹾﻗ ِﺮ: ﻮ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻭﹶﻟ :ﻙ ﺎﻫﻨ ﻪ ﺗﺭ ﺎﻭ ِﻋﺒ ﺪ ِﻡ ﻋ ﻦ ﺎ ِﻣﻫﻨ ﺎﻮ ﹸﻥ ﻣ ﻴ ﹸﻜ ﹶﻓ.ﺟ ِﻪ ﻭ ﻋﻠﹶﻰ ﹾﺍ َﻷ ﺎﺎ ِﻣﻨﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺿﻀﻬ ﻌ ﺑ ﻭ ﺍﹾﻟﻤِﺎﹶﺋ ﹶﺔ ﹶﺃ .ﺎ ﹸﻥﻀﻤ ﻪ ﺍﻟ ﺟ ﻭ ﻦ ﹶﺃ ﱠﻥ ﹾﺍ َﻷ ﻪ ِﻣ ﻨ ﻋ ﺮ ﻣ ﺎﺎ ِﻟﻤﺎِﻓﻴﻣﻨ ﺎ ِﻥﻀﻤ ﺤ ِﺔ ﺍﻟ ﺻ ِ “Tidak sah akad penjaminan [dhaman] terhadap sesuatu yang akan menjadi kewajiban, seperti utang dari akad qardh) yang akan dilakukan…. Misalnya ia berkata: ‘Berilah orang ini utang sebanyak seratus dan aku menja-minnya.’ Penjaminan tersebut tidak sah, karena utang orang itu belum fix. Dalam pasal tentang Qardh, pensyarah telah menuturkan masalah ini --penjaminan terhadap suatu kewajiban (utang) yang belum fix-- dan menyatakan bahwa ia sah menjadi penjamin. Redaksi dalam fasal tersebut adalah sebagai berikut: ‘Seandainya seseorang berkata, Berilah orang ini utang sebanyak seratus … dan aku menjaminnya. Kemudian orang yang diajak bicara memberikan utang kepada orang dimaksud sebanyak seratus atau sebagiannya, maka orang tersebut menjadi penjamin menurut pendapat yang paling kuat (awjah).’ Dengan demikian, pernyataan pensyarah di sini (dalam pasal tentang dhaman) yang menyatakan dhaman (terhadap sesuatu yang akan menjadi kewajiban) itu tidak sah bertentangan dengan pernyataannya
Dewan Syariah Nasional MUI
44 Pembiayaan Multijasa
5
sendiri dalam pasal tentang qardh di atas yang menegaskan bahwa hal tersebut adalah (sah sebagai) dhaman.” b. Kitab Mughni al-Muhtajj, jilid II: 201-202:
ﺎ ﹶﻝﺎ( ﺣﺎ )ﺛﹶﺎِﺑﺘﺣﻘ (ﻪ ﻧﻮ ﻦ… ) ﹶﻛ ﺪﻳ ﻮ ﺍﻟ ﻫ ﻭ (ﻮ ِﻥ ﻤ ﻀ ﻤ ﻁ ﻓِﻰ ﺍﹾﻟ ﺮ ﹸ ﺘﺸ ﻭﻳ ) ﺎﺎ ﹶﻥ ﻣﺿﻤ ﻢ ﺢ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ِﺪﻳ ﺤ ﺻ ﻭ ) …ﺐ ﺠ ِ ﻢ ﻳ ﺎﹶﻟﺎ ﹸﻥ ﻣﺿﻤ ﺢ ﺼ ِ ﻼﻳ ﹶﻓ ﹶ،ﻌ ﹾﻘ ِﺪ ﺍﹾﻟ .ﻴ ِﻪﻮ ِﺇﹶﻟ ﻋ ﺪ ﺗ ﺪ ﺟ ﹶﺔ ﹶﻗ ﺎ َﻷ ﱠﻥ ﺍﹾﻟﺤ،ﺿﻪ ﻴ ﹾﻘ ِﺮﺎﺳﻭ ﻣ ﻪ ﹶﺃ ﻌ ﻴﻴِﺒﺳ ﺎﻤ ِﻦ ﻣ ﺐ( ﹶﻛﹶﺜ ﺠ ِ ﻴﺳ (Hal yang dijamin) yaitu utang disyaratkan harus berupa hak yang bersifat fix pada saat akad. Oleh karena itu, tidak sah menjamin utang yang belum menjadi kewajiban… (Qaul qadim -Imam al-Syafi’i-- menyatakan sah pen-jaminan terhadap utang yang akan menjadi kewajiban), seperti harga barang yang akan dijual atau sesuatu yang akan diutangkan. Hal itu karena hajat -kebutuhan orang-- terkadang mendorong adanya penjaminan tersebut.” c. Kitab al-Muhadzdzab, juz I Kitab al-Ijarah hal. 394:
ﺎِﻓ ِﻊﻤﻨ ﺟ ﹶﺔ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﺎﻷ ﱠﻥ ﺍﹾﻟﺤ ﻭ...ﺣ ِﺔ ﺎﻤﺒ ﺎِﻓ ِﻊ ﺍﹾﻟﻤﻨ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﺭ ِﺓ ﺎﺪ ﹾﺍ ِﻹﺟ ﻋ ﹾﻘ ﺯ ﻮ ﺠ ﻳ ﺐ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺟ ﻭ ﺎ ِﻥﻋﻴ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻷ ﻴ ِﻊﺒﺪ ﺍﹾﻟ ﻋ ﹾﻘ ﺯ ﺎﺎ ﺟ ﹶﻓﹶﻠﻤ،ِﺎﻥﻋﻴ ﺟ ِﺔ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻷ ﺎﹶﻛﺎﹾﻟﺤ .ﺎِﻓ ِﻊﻤﻨ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﺭ ِﺓ ﺎﺪ ﹾﺍ ِﻹﺟ ﻋ ﹾﻘ ﺯ ﻮ ﺠ ﻳ “Boleh melakukan akad ijarah (sewa menyewa) atas manfaat yang dibolehkan… karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Oleh karena akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya boleh pula akad ijarah atas manfaat.” 2
Substansi Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. 3. Substansi Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah. 4. Hasil Rapat Pleno DSN-MUI, hari Rabu, 24 Jumadil Akhir 1325 H/11 Agustus 2004. 5. Surat Permohonan Fatwa DSN tentang Pembiayaan Multi Jasa dari Bank Rakyat Indonesia tanggal 28 April 2004. Dengan memohon taufiq dan ridho Allah SWT MEMUTUSKAN Menetapkan
:
FATWA TENTAG PEMBIAYAAN MULTI JASA
Pertama
:
Ketentuan Umum 1. Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh menggunakan akad Ijarah atau Kafalah.
Dewan Syariah Nasional MUI
(jaiz)
dengan
44 Pembiayaan Multijasa
6
2. Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah. 3. Dalam hal LKS menggunakan akad Kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Kafalah. 4. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee. 5. Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase. Ketiga
:
Penyelesaian Perselisihan Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiaannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
Keempat
:
Ketentuan Penutup Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Jakarta Tanggal : 24 Jumadil Akhir 1425 H 11 Agustus 2004 M
DEWAN SYARI’AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA Ketua,
Sekretaris,
K.H.M.A. Sahal Mahfudh
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin
Dewan Syariah Nasional MUI
WAWANCARA TERTULIS
(f
onrd ijarah seperti apa yang di aplikasika-n di kosppi ? ljarah murni/ IMBT atau ada konsep
^ ft./ V
ijarah lain?
e"g.itana prosedur pengajuan pembiayaan ijarah
pada kosppi ? Syarat-syarat apa saja yang
^harusdipenuhicalonnasabahpembiayaan?9[c7,o',\c,K-lt,l,.-q ,,r0. saja market pernbiayaan ijrr.r'r I Pi i,t't ut.'' P. I N'. -' '-'r1;1
@ 4.
^ (f
;l
Bagaimana metode kosppidalam melakukan penelitian calon nasabah dalam pengambilan
keputusan pemberian pembiayaan
a.s.i*ana
?
konsep negosiasi kontrak antara nasabah dan kosppi
? ivttf.t." '
vr-,1s"/".G' 1a
(E / nOatan dalam melakukan negosiasi kontrak , calon nasabah dapat mebawa pulang terlebih
.<-\
( i) \-/
\,
dahulu untuk di pelajari
yang meminta/pernah melakukan hal itu
?
i-d
G^t
ii*
t\
Oa^^ melakukan negosiasi kontrak , apakah ada adendum /tambahan lain yang pernah
,-Udiminta
(ylzaCai
-9.
? Apakah ada
nasabah pembiayaan ? bila ada mengenaihalapa
mana sistematika kontrak pembiayaan
? fi'b\ (->r.
?
l)tr.r,l" lr.^i.'+-tr1(tc,-1
K.fl-
Siapakah yang membuat draft kontrak ? apakah memerlukan bantuan notaris
?'
10. Bagaimana konsep pembayaran angsuran pada kosppi ? konsep apa yang biasa dipilih nasabah
.
r (tr'\:vrlr-t T\'
\taU,,tt
LL. Apakah dalam pembiayaan terdapat jaminan ? Jikalau ada berupa apa ? fungsi darijarninan itu
sendiri?
[ru\"'
h}
>1^'
12. Pembiayaan jenis apa yang paling di minati nasabah ? konsumtif atau producktif 13. Bagaimana konsep penentuan besaran biaya administrasi
- l)d rru*L+l'? lZ n_".i-r-l_. 1)
perbedaan pada
? Adakah
pembiayaan konsumtif dan producktif dalam hal besaran biaya administrasi
'i 1|:r'lx ? fra:, A-(lj'nr L>_
i_rx
Ge
14. Bagaimana konsep penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan ? Berapa nisbah bagi hasil yang sering di gunakan
I NUft^, tni.
(r.s. rvretode apakah yang oigunaT"k or,r,rl
\-
Irt"ttr
i-!;- l\rl"
l+ Q
rfi;uo- \l^ lvw-t*t--u* 'l\ tL '' a' ut/vu\
;nl,i,,r,l;'i'Jlei|'';'riip"rnil:"?J;fiir'nj+?'
z'
i
Revenue sharing atau profit-los sharing ? konsep penentuanya ? Aiasan penlilihan metode
tersebut
?
16. Mohon penjelasan tentang rincian bagi hasil yang sudah di aplikasan
kosppi
t * t' i L/'\ '
,irt".-r-.
17. Dalam kondjsi bagaimana seorang nasabah pembiayaan dapat dikatakan melakuakan ciderab('-) janji ? Bagaimana solusi kosppi akan hal ini ? Apa konsekuensi yang harus di penuhi nasabah tersebut
I [)rizfr,"' tf (L*-t*J-
18. Apakah pernah terjadi sengketa dalam pembiayaan menunggak ? Bagaimana cara penyelesaiaan
\.t \-t'"'r-\ [**
L
u'wil-r{
? Apakah pernah
terjadi nasabah yang
? (tu '.i* \-v-'r u'vfi \ \" -; \''L / 6''lt+"''
r l}t\. l'*-,o-
19. Jika terjaditelat masa pembayaran oleh nasabah bagimana kebijakan tenggangwaktu
?.
' 0' .
Bagaimana jika jatuh tempo pembayaran pada hari minggu atau hari libur
? Yt['-\ t''-t--t1'-
20. Dalam hal keterlambatan pembayaran angsuran berpakah denda yg harus dibayarkan bagaimna mekanismenya
?
?
TFa! di-t"- .L-+*1
21. Bagaimana konsep management kosppijika terjadi force majeur (bencana alam), siapakah yang menanggung kerugian
?
it
K}'tt
-'--
Lrt]'}a-'-*
22. Bagaimana jika nasabah meninggal ? apakah kewajiban pelunasan dilimpahkan ke ahli atau pihak lain sebagai penjamin ? (mohon penjelasan merinci bila initerjadi
Wasalamu'alaikum,Wr,WB
Jakarata,
Desember 2012
Manager KOSPPI Jakarata
NIPPOS:
)
waris LU* t
JAWABAN WAWANCARA
t.
Akad t.larah yang ada di Kosppi merupakartProduk 8trilt yaitu berupa produk pembiayaan Kredit Pensiunan.
2.
Prosedur pengajuan melalui outlet Kosppi yang tersebar di Seluruh cabang PT Pos lndonesia, Baik secara langsung (WALK lN) maupun melalui para Marketing Officer, $yarat-syarat
a. b. c. 3.
SK
syetltl,lrutlsliudfnelalui
Pensiun (Asli)
KK/KTP (Fotocopy)
Kartu Pensiun
KARIP (Fotocopy)
Market pembiayaan ijarah
a. b.
Kosppi,
Pensiun Pegawai Negri (TASPEN)
lr r[o
Pensiun ABRI (ASABRI) Yang gaji pensiunnya di bayar di Kantor Pos
4.
Metode penelitian Calon nasabah
a. b. c. dl
Wawancara dengan
:
nasabah ----
Survey ke rumah Calon nasabah
lnformasi data Nasabah melaluijuru bayar
' Kelayakan pemberian Kredit disesuaikan dgn besaran gaji,Usia, dan Tenor 5. Melaluiwawancara 6. Tidak perlu dibawa pulang, cukup dilokasi setelah menerima penjelasan dari petugas Kosppi, 7.
diberi waktu (jika diinginkan) untuk pertimbangan nasabah Tidak ada, dan tidak pernah karena sudah ter-system
8.
Jelas (Contoh sdh diberikan)
9.
Kosppi tidak melalui notaries
10. FlatelAngusuran tetap 11. Ada SK Pensiun Fungsi agar terikat
12. Rata-rata Produktif 13. Biaya administrasi sudah standar ditetapka sebesafr 3,75 % d]ambahan iuran bulana n 0,25 %
dan uang hibah berupa donasi Rp 10.000,00 untuk kegialat{ social ( Santun'an anak yatim dll) 14. Nisbah bagi hasil berdasarakan negosiasi bersama nasabah, dengan ketentuan tidak sama/atau dibawah ketentuan Bank 15. -------16. Yang berlaku saat ini setara dengan 20 s.d21,%' 17. Tidak mencicil, karena tidak ambil gaji ) dilakukan penagihan ke rumah Nasabah atau dengan surat kuasa Pengambilan gaji
18. Belum ada sengketa 19. Tenggang waktu diberikan 1 bulan 20. Tidak ada denda karena kita terapkap konsep Syariahnya
21. t(ngrgian bersaha
E
SiUa
meninggal dianggapLUNAS hanya harus melaporkan nya kepada Kosppi, dibuatkan
penghapus bukuan
FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN Kode Cabang
Jenis Murabahah Produk IJARAH LAINNYA
Jenis Nasabah
Baru Eksis
Pembiayaan Ke
Marketing Officer :
Nama Kode
DATA DIRI PEMOHON Nama (Sesuai ID)
Nama Panggilan
Jenis Kelamin
Laki Laki
Perempuan
Status Perkawinan
Jenis Identitas
KTP
SIM
Jumlah Tanggungan
Nomor Identitas
Nama Pasangan
Masa Berlaku s/d
Pekerjaan Pasangan
Tempat Lahir
Nama Ibu Kandung
Tanggal Lahir
Menikah
Belum Menikah
Janda / Duda
Orang
Nama Saudara Tidak Serumah
Pendidikan
SD
SLTP
SLTA
D3
S1
………………..
Nomor Telp DATA PENSIUNAN
Nama Instansi Asal
Pengelola Pensiun
NRP
Kantor Juru Bayar
Nomor SKEP
Besarnya Uang Pensiun
Nomor KARIP
Maksimum Angsuran DATA ALAMAT PEMOHON
Alamat (Sesuai ID) Kelurahan
Kecamatan
Kota
Kode Pos
Kelurahan
Kecamatan
Kota
Kode Pos
Alamat Saat Ini (Sesuai Domisili)
Nomor Ket. Domisili Status Tempat Tinggal
Lama Menempati Milik Sendiri
Milik Keluarga
tahun
Sewa / Kontrak sampai tanggal, ……………………………………………………………………………………………………….
Nomor Telp
Nomor HP PEMBIAYAAN YANG DIAJUKAN Semua informasi dalam formulir ini adalah lengkap dan benar. Dengan menandatangani formulir ini saya memberikan kuasa kepada KOSPPI untuk memeriksa semua data dengan cara bagaimanapun yang layak menurut KOSPPI. Saya terikat dengan syarat-syarat dan ketentuan KOSPPI dan akan
Jumlah Pembiayaan
dan akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk membayar semua kewajiban yang muncul dengan
Jangka Waktu
Bulan
disetujuinya fasilitas ini. Saya memahami bahwa KOSPPI berhak untuk menolak permohonan ini
Keperluan (Rincian Terlampir)
tanpa harus memberikan alasan apapun terlebih dahulu.
Jaminan Berupa
Tanda Tangan & Nama Pemohon
Tanggal Permohonan
DIISI OLEH KOSPPI CHECKLIST DOKUMEN
Ada
Tidak Ada
ANALISA KOMITE (FO)
ANALISA KOMITE (UM)
KTP / SIM Pemohon KTP / SIM Pasangan Kartu Keluarga Asli Surat Keputusan Pensiun Copy KARIP Copy Struk Gaji Terakhir Rincian Barang Dibeli
KEPUTUSAN PEMBIYAAN Jumlah Pembiayaan Tidak Disetujui
Jangka Waktu PERSETUJUAN MARKETING OFFICER
FINANCING OFFICER
UNIT MANAGER
No. Tab. Tanggal Input Tanggal :
Tanggal :
Bulan
OPERATIONAL OFFICER No. Akad No. Rek.
Tanggal :
Rp.
Disetujui
Contoh Kasus Berdasarkan uraian yang telah di sampaikan pada penelitian awal, penerapan akad ijarah untuk pembiayaan multijasa dengan akad menggunakan metode marjin flat yang dikelola dengan sistem komputer. Pada pembiayaan ijarah multijasa ini. keputusan pencairan pembiayaan sesuai dengan persetujuan kosppi dan nasabah. Bank mendapatkan keuntungan dari ujrah fee yang disepakati antara bank dengan
nasabah.
Sedangkan
nasabah mendapatkan
dana
untuk membayar
kebutuhannya dari pembiayaan multijasa 1. Nasabah ingin mengajukan pembiayaan renovasi rumah/ pendidikan /rumah sakit. Senilai Rp25.000.000 dengan jangka 1 tahun dengan penghasilan perbulan Rp 9.000.000, apabila angsuran yang di bebankan. Rp.3.000.000/BLN
Ujrah=20% Thn X plafon (20% X 9.000.000 = 1.800.000/thn) Angsuran /BLN = plafon + ujrah = ujrah & flapon : 12 BLN (Rp.3.000.000) maka nasabah masih memiliki sisa penghasilan Rp.6.000.000. Pada saat pencairan pembiayaan , nasabah dikenakan biaya administrasi (3,75%) Rp 337.500, ditambah iuran bulanan (0,25%) Rp22.500, ditambah iuran hibah/sukarela Rp 10.0000 untuk dana social -Apakah seperti tersebut di atas konsep perhitungan yang di terapkan ? -Berapa cicilan perbulan ? -Apakah perincian angsuran perbulan sama dengan pembayaran angsuran pencairan pertama ? -Nasabah pembiayaan otomatis adalah anggota koperasi, dan angota koperasi mempunyai kewajiban perbulannya ,simpanan poko, simpanan wajib, simpanan sukarela , apakah ini menjadi simpanan terpisah yang harus dibayarkan nasabah ? atau ini sudah termasuk rincian angsuran pembiayaan ?
Mekanisme Pengajuan Pembiayaan
a. Nasabah mengajukan pembiayaan ke pihak kospi b. Customer Service memberikan penjelasan tentang persyaratan pembiayaan c. Nasabah melengkapi persyaratan d. Nasabah mengisi formulir dan menyerahkan persyaratan yang diminta e. Kosppi mengecek segala perlengkapan bila ada kekurang nasabah melengkapi f Kemudian kosppi mensurvei lokasi rumah atau nasabah, melakukan wawancara dengan nasabah, mencocokkan data pada Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) dengan kondisi nasabah yang sebenarnya, kemudian memeriksa berkas administrasi dan dokumen lain yang dibutuhkan. Hasil survei selanjutnya direkam dalam Laporan Hasil Pemeriksaan SPP untuk di analisis dan diteruskan kepada direksi. 1. KOSPPI akan menyerahkan draf asumsi kepada nasabah. Draf asumsi akad ijarah pada pembiayaan tersebut berisi manfaat dari obek sewa kemanfaatan, nominal dan jangka waktu yang akan digunakan. Adapun kelebihan (fee atau ujrah) pada pembiayaan, besaran fee dalam pelunasannya tidak sama antar nasabah, akad yang di gunakan, hanya dipersamakan 20% pertahun dari pokok pembiayaan, jadi besaran fee atau ujrah tergantung kesepakatan dengan nasabah, analisis KOSPPI kepada nasabah. Pencairan berupa jasa langsung atau berupa danapembiayaan.
