53
BAB IV PENERAPAN AKAD IJARAH MULTIJASA PADA PEMBIAYAAN PERNIKAHAN DI KJKS BTM KEDUNGWUNI A. Penerapan Ijarah Multijasa Pada Pembiayaan Pernikahan di KJKS BTM Kedungwuni. KJKS BTM Kedungwuni merupakan lembaga keuangan Mikro Syariah yang kegiatanya menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. KJKS BTM Kedungwuni mempunyai macam-macam pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyaluran dana dengan tujuan untuk membantu dan meringankan macam-macam kebutuhan bagi anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk daerah Kedungwuni dan sekitarnya. Salah satu jenis pembiayaan yang ada di KJKS BTK Kedungwuni adalah pembiayaan pernikahan dengan menggunakan akad ijarah multijasa yang dalam hal ini dijadikan peneliti sebagai objek penelitian. Akad ijrah multijasa terutama untuk pembiayaan pernikahan ini dibuat dengan tujuan memberikan solusi bagi para anggota atau masyarakat yang mengalami kesulitan dana ketika mereka mau menikahkan anaknya, atau membiayaai pernikahan mereka60. Dalam proses pembiayaan multijasa, kebanyakan nasabah belum mengetahui produk apa yang akan nasabah ajukan. Pada saat nasabah
60
Data hasil wawancara dengan ibu Diana Eki Alistian, Lock.Cit., tanggal 05 Maret 2015, pukul 10.00 WIB di kantor KJKS BTM Kedungwuni.
53
54
datang kekantor KJKS BTM untuk mengajukan pembiayaan hajatan pernikahan, maka pihak KJKS BTM baru menawarkan produk ijarah multijasa dengan menjelaskan apa itu ijarah mutijasa. Dengan kata lain, nasabah belum mengenal produk itu sebelumnya. 1. Keunggulan Keunggulan dari pembiayaan pernikahan dengan menggunakan akad ijarah multijasa ini yaitu: a. Aman dari unsur ribawi sesuai dengan prinsip syariah. b. Proses pembiayaan mudah dan cepat. c. Agunan pembiayaan dapat berupa BPKB dan sertifikat d. Biaya administrasi murah61. 2. Jangka waktu Jangka waktu yang digunakan dalam pembiayaan ini ada dua yaitu: a. Angsuran lama waktu yang digunakan maksimal 3 tahun dengan plafond pembiayaan maksimal 100.000.000 b. Jatuh tempo lama waktu yang digunakan maksimal 4 bulan dengan plafond pembiayaan maksimal 100.000.000 c. Angsuran yang disepakati pada tahap awal pembiayaan tidak akan berubah selama jangka waktu pembiayaan. Dengan demikian angsuran pembiayaan pernikahan dengan akad ijarah multijasa besarnya tetap meskipun terjadi fluktuasi suku bunga di pasar konvensional. 61
Adapun
penetapan
ujrah
yang
menggunakan
Ibid.,Tanggal 21 April 2015, pukul 10.00 WIB Di Kantor KJKS BTM Kedungwuni.
55
prosentase sebagai patokan bagi KJKS BTM dilakukan berdasarkan kesepakantan antara pihak KJKS BTM dengan pihak nasabah62. 3. Syarat pengajuan KJKS BTM Kedungwuni memiliki beberapa syaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan pembiayaan pernikahan dengan menggunakan akad ijarah multijasa, yaitu: a. Nasabah yang akan mengajukan pembiayaan mengumpulkan berkas berupa fotocopy suami istri sebanyak 2 lembar sebagai pembuktian adanya kesepakatan dari suami istri atau saling mengetahui bahwa mereka melakukan pembiayaan. b. Nasabah yang akan mengajukan pembiayaan mengumpulkan berkas berupa fotocopy kartu keluarga sebanyak 1 lembar. c. Nasabah yang akan mengajukan pembiayaan mengumpulkan berkas berupa fotocopy bukti jaminan BPKB dan STNK atau sertifikat sebanyak 2 lembar. d. Nasabah mengisi formulir pengajuan dengan lengkap. e. Kemudian nasabah bersedia untuk di survey63.
62
Data hasil wawancara dengan ibu Nurma Dian W.,Lock.Cit.,Tanggal 29 Juli 2015, pukul 09.00 WIB Di Kantor KJKS BTM Kedungwuni. 63 Brosur KJKS BTM Kedungwuni, Lock.Cit.,(Terlampir).
56
4. Mekanisme pembiayaan ijarah multijasa Pada
prinsipnya
mekanisme
pengajuan
pembiayaan
ijarah
multijasa, sama seperti pengajuan pembiayaan yang lain, yaitu : calon anggota mengisi dan menandatangani formulir aplikasi pengajuan pembiayaan dan melengkapi semua persyaratan pengajuan pembiayaan, hanya saja ada beberapa persyaratan tambahan yang harus dipenuhi, yaitu: a. Nasabah
melakukan
pendaftaran
pembiayaan
pernikahan
menggunakan akad ijarah multijasa ke bagian costumer service dengan membawa berkas-berkas yang menjadi persyaratan dari pembiayaan. b. Kemudian bagian costumer service atau Manajemen pembiayaan (MP) memeriksa kebenaran dari berkas yang diajukan serta menilai kelayakan jaminan apakah sudah sesuai dengan standar nilai jaminan yang sudah ditetapkan KJKS BTM. Setelah berkas dianalisis oleh bagian CS atau MP dan dinyatakan sudah sesuai dengan persyaratan, maka berkas diberikan ke pihak AO untuk melakukan survei kelapangan. c. Account Officer (AO) melakukan peninjauan secara langsung ke lapangan dengan mencocokan hasil penilaian dari manajemen pembiayaan (MP). pada saat AO melakukan peninjauan langsung ke lapangan, AO menyusun standar jumlah nilai (standart credit scoring)
57
untuk menganalisi kelayakan calon nasabah dalam menerima pembiayaan yang dilakukan. d. Kemudian AO menyerahkan berkas-berkas hasil peninjauan kepada bagian MP. e. MP memeriksa apakah antara berkas yang di berikan dengan yang di lapangannya sudah sesuai dan tidak ada kejanggalan. f. Setelah dinyatakan kelayakan calon nasabah sudah sesuai dengan standar oprasional dari KJKS BTM Kedungwuni maka pihak MP meminta persetujuan dari Manager dan AO untuk merapatkan apakah pengajuan pembiayaan tersebut di setujui atau tidak. g. Jika Manajer dan AO menyetujui berarti pembiayaan direalisasikan. h. Jika tidak disetujui maka berkas dikembalikan lagi kenasabah64. 5. Penyelidikan dan Taksasi jaminan Taksasi jaminan, yaitu penilaian barang jaminan baik berupa kendaraan bermontor maupun SHM. Penyelidikan dan taksasi jaminan ini dilakukan setelah calon nasabah mengajukan permohonannya kepada KJKS BTM. Langkah ini merupakan langkah awal dalam menganalisis calon nasabah oleh bagian pembiayaan KJKS BTM yang tujuannya adalah untuk mengetahui apakah jaminan yang diajukan oleh nasabah sudah sesuai antara berkas yang diberikan dengan kenyataan dilapangan. Penyelidikan dan taksasi jaminan berisikan bukti kepemilikan berupa jenis surat tanah, terdaftar atas nama, tanggal dikeluarkan, luas 64
Data hasil wawancara dengan ibu Nurma Dian W.,Op.Cit.,Tanggal 17 September 2015, pukul 11.00 WIB Di Kantor KJKS BTM Kedungwuni
58
tanah. Kemudian untuk kondisi aktiva saat peninjauan yang dilihat seperti keadaan tanah, keadaan bangunan, informasi lainnya berupa jalan menuju lokasi dengan fasilias umum yang ada disekitar tempat jaminan, penilaian tanah, penilaian bangunan, harga tanah dan bangunan, penilaian KJKS BTM, informasi lain. Setelah OA selesai menyelidiki dan mentaksasi jaminan yang diajukan untuk pembiayaan baru AO membuat memorandum usulan pembiayaan untuk menilai apakah nasabah layak menerima pembiayaan dari KJKS BTM, didalam memorandum usulan pembiayaan ini berisikan mengenai data anggota pembiayaan, permasalahan yang ditemukan ketika melakukan penyelidikan dan taksasi jaminan, gambaran anggota pembiayaan berupa character, capacity, capital, collateral, condition, kemudian fasilitas pembiayaan apakah yang sudah diterima serta analisa kauangan dari nasabah. Berdasarkan direkomendasikan
analisa maksimal
yang
dilakukan
pembiayaan
oleh
yang
AO
diberikan,
barulah akad
pembiayaan yang digunakan, lama Jangka waktu yang ditentukan, dan besar ujrah yang diberikan65.
65
File Taksasi jaminan KJKS Baitul Tamwil Muhammadiyah Kedungwuni (Terlampir).
59
6. Prosedur Gambar 4.1 prosedur pembiayaan ijarah multijasa66. Nasabah/ Calon Anggota Daftar
CS atau MP
AO (Survei)
MP
Manager + AO
ACC/ Tolak
Nasabah/ Calon Anggota
Nasabah/ Calon Anggota
Realisasi + Jaminan
66
Nurma Dian W.,Op.Cit. tanggal 5 oktober 2015, pukul 10.00 WIB di kantor KJKS BTM Kedungwuni.
60
7. Pelaksanaan akad ijarah Setelah bukti-bukti diserahkan oleh nasabah ke KJKS BTM Kedungwuni dan telah terealisasi maka dibuatlah akad ijarah. Dalam akad tersebut dinyatakan bahwa “KJKS BTM Kedungwuni memberikan manfaat atas objek jasanya untuk memenuhi kebutuhan nasabah”. Pada akad ini mencantumkan 14 pasal, yaitu: a. Pasal 1 pada pasal ini berisi tentang pengertian dari akad ijarah, yaitu: 1) akad, yaitu perjanjian yang termaktub dalam akta ini berikut semua perubahan dan/atau pembaharuannya yang mungkin dibuat dikemudian hari, baik dengan akta notaris maupun secara dibawah tanggan. 2) ijarah, yaitu secara prinsip syariah merupakan tagihan akad sewamenyewa antar penyewa dengan pihak yang menyewakan atas objek sewa untuk mendapatkan imbalan. 3) objek jasa, yaitu manfaat atas jasa yang diperoleh nasabah dari penyedia jasa dengan pendanaan yang berasal dari fasilitas ijarah yang disediakan oleh pihak KJKS BTM Kedungwuni , yaitu biaya hajatan. 4) penyedia jasa, yaitu pihak ketiga (supplier) yang menyediakan jasa yang dibutuhkan oleh nasabah untuk dan atas nama pihak pertama (KJKS BTM). 5) harga perolehan,
yaitu sejumlah uang yang disediakan pihak
KJKS BTM Kedungwuni kepada nasabah untuk memperoleh
61
manfaat atas jasa dari penyedia jasa atas permintaan nasabah yang disetujui pihak KJKS BTM berdasarkan surat persetujuan prinsip dari pihak KJKS BTM kepada nasabah. 6) pendapatan sewa, yaitu harga sewa dan biaya-biaya. b. Pasal 2 ini membahas tentang pokok-pokok akad. KJKS BTM Kedungwuni yang menyediakan fasilitas ijarah atas objek jasa berupa biaya
hajatan
kemudian
nasabah
atau
calon
anggota
yang
menggunakan fasilitas ijarah berarti nasabah atau calon anggota memiliki hutang sejumlah harga perolehan ditambah dengan biaya sewa. c. Pasal 3 ini membahas mengenai penyerahan objek jasa. Dimana nasabah memiliki kewajiban untuk memeriksa dan meneliti kondisi objek jasa yang diperoleh dari penyedia jasa, termasuk terhadap sahnya dokumen-dokumen atau surat-surat lainnya. d. Pasal 4. Pasal tentang cara pembayaran dan biaya penagihan. Perjanjian untuk membayar harga sewa sebagaimana tersebut pada jadwal angsuran terlampir dan biaya penagihan (biaya transportasi dan biaya jasa) di tanggung oleh nasabah. e. Pasal 5. Pasal tentang kewajiban dan penyerahan jaminan. Berupa kewajiban nasabah untuk melunasi harga sewa yang belum dilunasi serta menyerahkan bukti kepemilikan jaminan dengan ketentuan dilarang merubah bentuk, fungsi, mengalihkan dengan cara apapun
62
barang jaminan juga kewajiban menjaga barang jaminan sebaik mungkin. f. Pasal 6. Pasal ini membahas tempat pembayaran. Pembayaran dilakukan dikantor KJKS BTM atau tempat lain yang ditunjuk oleh pihak KJKS BTM bisa juga melalui rekening. g. Pasal 7. Membahas biaya. Berupa biaya-biaya yang diperlukan KJKS BTM terkait dengan biaya administrasi, notaris, asuransi, dan materai. h. Pasal 8. Mengenai akibat cidera janji. Menjelaskan tentang situasi nasabah yang dinyatakan cidera janji. i. Pasal 9. Pasal ini membahas tentang peringatan dan akibat cidera janji. Mengenai peringatan dan sanksi yang didapat akibat cidera janji. j. Pasal 10. Mengenai asuransi. Berisi tentang premi asuransi pembiayaan dimana nasabah berkewajiban membayar premi, premi asuransi
ini
sebagai
jaminan
jika
terjadi
tidak
tertagihnya
pengembalian pembiayaan yang disebabkan nasabah meninggal dunia oleh sebab itu menetapkan KJKS BTM pihak yang berhak menerima pembayaran klaim. k. Pasal 11. Pasal tentang pengawasan atau pemeriksaan. Pasal ini berisi tentang perjanjian nasabah memberi izin kepada pihak KJKS BTM untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap barang maupun jaminan. l. Pasal 12. Pasal tentang penyelesaian perselisihan. Bila terjadi perselisihan kedua belah pihak sepakat untuk bermusyawarah terlebih
63
dahulu, bila musyawarah tidak dapat menyelesaikan masalah mereka sepakat menyelesaikan melalui pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi kantor pihak KJKS BTM. m. Pasal 13. Mengenai musibah seperti kebakaran, bencana alam, perang, huru-hara, sabotase, pemogokan, perubahan peraturan perundangundangan yang baru akan di musyawarahkan oleh kedua belah pihak. n. Pasal 14. Pasal yang berisi penutup, menjelaskan tentang bila ada halhal
yang
belum
diatur
maka
akan
diatur
bersama
secara
musyawarah67. 8. Proses penyaluran pembiayaan Setelah akad selesai dibuat oleh pihak KJKS BTM Kedungwuni, kemudian terjadilah proses penyaluran pembiayaanya sebagai berikut: a. Nasabah dihubungi oleh pihak KJKS BTM Kedungwuni bahwa akad telah selesai dibuat dan nasabah untuk datang kekantor. b. Kemudian setelah nasabah datang kekantor, maka pihak KJKS BTM membacakan akad yang akan digunakan yaitu akad ijarah yang didalamnya terdapat 14 pasal sesuai penjelasan diatas. c. Setelah akad dibacakan dan pihak nasabah sudah memahami semua ketentuan yang berlaku diakad, disinilah proses akad terjadi. d. Secara bersamaan kedua belah pihak yaitu, nasabah dan KJKS BTM Kedungwuni menandatangi surat perjanjian akad. e. Saaat itu juga nasabah menyerahkan jaminannya kepihak KJKS BTM. 67
Lembar pelaksanaan akad ijarah (Terlampir)
64
f. Setelah akad dibacakan dan ditandatangani kedua belah pihak serta jaminan telah diserahkan ke pihak KJKS BTM barulah terealisasi pembiayaan dapat terlaksana. g. Realisasi diawali dengan pembukaan rekening tabungan oleh nasabah untuk
memudahkan
mereka
jika akan melakukan penarikan
pembiayan. h. Setelah pembiayaan terealisasi, nasabah baru dapat melakukan penarikan pembiayaan, jumlah dana yang ditarik sesuai dengan jumlah pembiayaan yang disetujui oleh pihak KJKS BTM Kedungwuni melalui rekening nasabah68. B. Analisiss Penerapan Akad Ijarah Multijasa Pada Pembiayaan Pernikan Di KJKS BTM Kedungwuni. Ijarah yang telah dibahas pada bab sebelumnya, pada dasarnya berasal dari kata “al-ajru” yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah upah dan sewa, jasa atau imbalan69. Dalam skim pembiayaan pernikahan di KJKS BTM Kedungwuni menggunakan akad ijarah, yaitu tagihan akad sewa menyewa antara penyewa (nasabah) dengan pihak yang menyewakan (KJKS BTM) atas objek sewa untuk mendapatkan imbalan atas barang atau jasa yang disewakannya, dengan menggunakan akad ijarah nasabah memberikan imbalan atas kompensasi atas pelayanan fasilitas ijarah yang disediakan oleh pihak KJKS BTM yaitu berupa dana hajatan. Setelah itu
68
Nurma Dian W.,Lock.Cit.,tanggal 5 oktober 2015, pukul 10.00 WIB di kantor KJKS BTM Kedungwuni. 69 Gufron A. Mas‟adi, Lock.Cit., hal. 121.
65
nasabaha akan membayar kepada KJKB BTM dengan cara mengangsur atau sekaligus sesuai dengan perjanjian diawal akad. Adapun dalam penetapan ujrah untuk KJKS BTM dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Penggunaan akad ijarah dalam pembiayaan multijasa didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 dalam ketentuan umum poin dua dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa ijarah70. Menurut Ulama Hanafiyah rukun al-ijarah hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Sebagai transaksi umum, ijarah bisa dikatakan sah apabila rukun dan syarat yang berlaku sudah terpenuhi semua sesuai yang berlaku secara umum untuk transaksi lainnya. Adapun menurut jumur ulama rukun ijarah ada empat, yaitu: 1. „Aqid (orang yang berakad), dalam hal ini KJKS BTM bertindak sebagai pemberi sewa atas layanan ijarah berupa biaya hajatan dan nasabah bertinda sebagai penyewa. 2. Sighat akad (ijab dan qabul), untuk memperoleh manfaat atas jasa dari objek jasa yang disediakan oleh penyedia jasa dengan pendanaan yang berasal dari KJKS BTM yaitu, biaya hajatan, maka diperlukan beberapa dokumen hukum sebagai berikut: a. Perjanjian sewa-menyewa, perjajian ini mengatur kesepakatan antara KJKS BTM selaku pemberi sewa dan nasabah selaku penyewa.
70
Fatwa DSN-MUI NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan multijasa
66
b. Perjanjian biaya ijarah, perjajian ini mengatur mengenai kesepakatan antara KJKS BTM dengan nasabah, bahwa nasabah berjanji mengikatkan diri untuk menerima fasilitas ijarah, oleh kerena itu nasabah memiliki hutang kepada pihak KJKS BTM yaitu, sejumlah harga sewa dan berupa jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. c. Perjanjian nasabah menanggung dan membayar biaya-biaya yang diperlukan kepada pihak KJKS BTM terkait dengan akad ijarah ini meliputi, biaya administrasi, biaya notaris, biaya asuransi dan biaya materai. 3. Ujrah (upah), upah yang dibayarkan nasabah jumlahnya tetap tiap bulannya dan dibayarkan dengan cara angsuran atau jatuh tempo. 4. Manfaat, nasabah dalam hal ini memperoleh manfaat, yaitu sejumlah dana berupa fasilitas ijarah yang disediakan oleh pihak KJKS BTM untuk memperoleh layanan pernikahan dari penyedia jasa71. Dalam aplikasinya seperti yang telah dijelaskan KJKS BTM Kedungwuni Jika dilihat dari standarisasi akadnya, tentang penggunaaan akad ijarah pada pembiayaan ijarah multijasa untuk biaya hajatan pernikahan yang dijalankan oleh KJKS BTM belum sesuai dengan prinsipprinsip syariah, karena manfaat dari rukun ijarah tidak sesuai dengan fiqh muamalah dimana manfaat atas jasa yang diperoleh pihak nasabah dari penyedia jasa dengan pendanaan yang berasal dari fasilitas ijarah yang 71
Rachmat Syafe‟i, Lock.Cit.,hal. 125.
67
disediakan oleh pihak KJKS BTM, yaitu biaya hajatan, berarti sudah jelas bahwa pihak KJKS BTM hanya menyediakan dananya saja sedangkan nasabah yang mencari sendiri penyedia jasanya serta membayar sendiri. Sehinggga antara KJKS BTM dengan pihak ketiga tidak terjadi transaksi apapun. Dengan begitu berarti gambaran skema pembiayaanannya seperti dibawah ini. Gambar 4.2 Praktek Skema Ijarah Multijasa Di KJKS BTM Kedungwuni. 5. .pembayaran sewa 1. nasabah mengajukan pembiayaan KJKS BTM Kedungwuni
Nasabah
2.
Akad ijarah
3.
melakukan pencairan dan
4. meminta manfaat atas objek jasa Penyedia jasa
68
Katerangan: 1. Nasabah mengajukan pembiayaan ke KJKS BTM Kedungwuni. 2. Setelah terjadi kesepakatan, maka pihak KJKS BTM melakukan akad ijarah dengan nasabah sesuai dengan kebutuhan nasabah akan manfaat. 3. Pihak KJKS BTM memberikan uang tunai sebesar pembiayaan yang diajukan nasabah. 4. Nasabah membayar sendiri dan meminta manfaat atas segala kebutuhanya kepihak ketiga tanpa adanya campur tangan dari KJKS BTM. 5. Nasabah membayar harga sewa yang sudah disepakati bersama. Dari skema diatas tergamabar bahwa praktek uang sebagai alat komoditi, sedangkan dalam Islam uang bukanlah suatu alat komoditi, Jika hal ini dilakukan sama halnya dengan konvensional dimana uang dikembang biyakkan, selain itu juga objek dalam ijarah adalah manfaat atas barang atau jasa. Jasa yang dimaksud dalam ijarah seperti seseorang disewa untuk mempekerjakan sesuatu setelah pekerjaan itu selesai maka orang itu berhak menerima upah. Penerapan akad ijarah multijasa yang seharusnya dilakukan oleh pihak KJKS BTM agar sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 adalah KJKS BTM tidak hanya menyerahkan sejumlah uang kepada nasabah melainkan KJKS BTM memberikan jasa
69
dengan mengurus segala keperluan biaya persiapan hajatan pernikahan yang langsung dibayarkan pihak KJKS BTM kepada pihak penyedia jasa. Dengan begitu pihak nasabah menerima manfaat atas jasa yang dilakukan pihak KJKS BTM Kedungwuni maka pihak KJKS BTM berhak meminta upah atas pekerjaan yang telah dilakukan. C. Analisis Perhitungan Ujrah Akad Ijarah Multijasa Pada Pembiayaan Pernikahan Di KJKS BTM Kedungwuni Upah adalah hak yang harus diterima oleh yang pekerja setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan. Dalam ketentuan Islam dikatakan apabila seseorang menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaaan maka hendaklah membayar upah itu mereka tentukan terlebih dahulu. Sedangkan pembayaran upahnya perlu ada perjanjian dan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.72. Penentuan ujrah atau upah dalam pembiayaan multijasa didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 dalam ketentuan umum poin 5 yang mengatakan bahwa besar ujrah atau fee harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase73. Akad ijarah multijasa untuk pembiayaan pernikahan di KJKS BTM dalam prakteknya, pihak KJKS BTM memberikan kuasa terhadap
72 73
Sayyid Sabiq, Lock.Cit.,hal. 188 Op.cit.,Fatwa DSN-MUI NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan multijasa
70
Penetapan ujrah keuntungan bagi KJKS BTM dilakukan secara negosiasi antara pihak KJKS BTM dengan pihak nasabah, angsuran yang disepakati diawal akad ini tidak akan berubah meskipun terjadi fluktuasi suku bunga di pasar konvensional, sehingga nasabah akan merasa tenang karena tidak ada resiko naik turunya angsuran perbulannya 74. Berikut ini adalah contoh dari perhitungan akad ijarah multijasa pada pembiayaan pernikahan di KJKS BTM Kedungwuni dengan menggunakan perhitungan angsuran. Ibu Santi datang ke KJKS BTM Kedungwuni untuk mengajukan pembiayaan biaya hajatan, kemudian pihak KJKS BTM menyarankan agar nasabah mengambil pembiayaan dengan akad ijarah mutijasa yang sesuai dengan kebutuhan nasabah saat ini, ibu Santi mengajukan pembiayaan pada tanggal 23 april 2014 sebesar Rp. 10.000.000 selama jangka waktu 24 bulan atau 2 tahun dengan ketentuan jatuh tempo pada tanggal 23 maret 2017. Cara perhitungan ujrah dalam pembiayaan pernikahan menggunakan akad ijarah di KJKS BTM ini menggunakan harga perolehan + pendapatan sewa. Di awal akad KJKS BTM menetukan ujrah sebesar Rp 200.000 perbulanya X 24 bulan = 4.800.000, maka KJKS BTM membuat akad ijarah dengan perhitungan sebagai berikut: a. Keuntungan KJKS BTM Harga perolehan × bulan × ujrah KJKS BTM misal ( 2%) 10.000.000× 24×2% = 4.800.000 74
Nurma Dian W.,Op.Cit.,tanggal 6 Oktober 2015, pukul 10.00 WIB Di Kantor KJKS BTM Kedungwuni.
71
b. Harga jual pada nasabah Harga perolehan + ujrah BTM 10.000.000 + 4.800.000 = 14.800.000. c. Angsuran perbulan Harga perolehan /24 bulan + biaya sewa/24 bulan = harga sewa perbulan 10.000.000/24 bulan + 4.800.000/24 bulan = 416.667 + 200.000 = 616.659/bulan. Dari perhitungan di atas, maka ibu santi akan membayar harga sewa angsuran kepada KJKS BTM sebesar Rp. 616.659 perbulannya, yang diperoleh dari harga perolehan sebesar Rp. 416.667/bulan di tambah pendapatan sewa sebesar 200.000/bulan75. Jika dilihat dari ketentuan Islam, yang telah dijelaskan diatas tentang penjelasan pembayaran upah dan jangka waktu pembayaran upah yang harus disepakati diawal maka KJKS BTM sudah sesuai dengan ketentuan Islam, namun jika dilihat dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 dalam ketentuan umum poin 5, maka KJKS BTM belum sesuai, karena masih menggunakan prosentase sebagai patokan untuk perhitungannya.
75
Contoh perhitungan Pembiayaan ijarah multijasa (Terlampir)
72
Menurut KJKS BTM mereka menggunakan perhitungan dengan prosentase itu hanya untuk acuan saja untuk mempermudah dalam perhitunganya, bukan bentuk bunga seperti di bank konvensional yang bisa naik turun, pihak KJKS BTM pun menyatakan besarnya ujarah kepada nasabah tetap menggunakan nominal bukan menggunakan prosentase. Dalam hal ini penulis sependapat dengan KJKS BTM Kedungwuni dalam penentuan ujrah yang menggunakan prosentase, karena meskipun KJKS BTM menggunakan prosentase dalam hal perhitungan ujrahnya, tetapi ujrah yang dibebankan oleh nasabah tetap seperti pada awal akad dan tidak akan mengalami perubahan samapai perjanjian selesai kendati terjadi flukstuasi suku bunga di pasar konvensional dan KJKS BTM pun memberitahu besarnya ujrah pada nasabah tetap dalam bentuk nominal bukan prosentase.
