BAB IV PEMBAHASAN. IV. 1 Penerapan dan Perhitungan Akad Sewa-Menyewa Ijarah Pada Bank DKI

BAB IV PEMBAHASAN

IV. 1 Penerapan dan Perhitungan Akad Sewa-Menyewa Ijarah Pada Bank DKI Syariah Ijarah adalah akad sewa menyewa atau akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan manfaat atau hak guna dari suatu barang yang terjadi antara bank sebagai pemilik objek dan nasabah sebagai penyewa objek, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Skim pemberian pinjaman ini menerapkan sistem syariah dengan akad ijarah. Dalam bank DKI Syariah hanya melayani ijarah muntahiyah bittamlik untuk rumah. Berikut beberapa mekanisme akad ijarah : a) Calon nasabah datang ke bank dengan tujuan mengajukan akad ijarah. Membicarakan persoalan objek yang akan disewa. b) Bank menjelaskan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menjalankan akad ijarah tersebut. Serta, bank dan nasabah membicarakan persoalan tentang perjanjian objek, mulai dari objek yang dibutuhkan oleh nasabah, kegunaan atau manfaat dari objek yang akan diakadkan, menetapkan waktu atau periode akad ijarah. c) Menyetujui akad yang telah ditentukan oleh bank. Dalam hal ini, nasabah dikira telah mengerti syarat-syarat yang diajukan oleh bank. Setelah hal tersebut samasama dimengerti oleh kedua belah pihak, barulah akad tersebut disetujui oleh kedua belah pihak.

54

d) Menandatangani akad. Setelah akad tersebut disetujui oleh kedua belah pihak, barulah bank dan nasabah menandatangani akad. Dan dapat dikatakan bahwa akad telah sah. Selain mekanisme yang harus dipenuhi oleh bank dan nasabah, maka syarat untuk menjalankan akad ijarah juga harus dilakukan. Syarat akad ijarah sebagai berikut : a) Melakukan Ijab Qabul (akad/kontrak) b) Pihak yang berakad yaitu pemberi sewa (bank) dan penyewa (nasabah) c) Objek akad Pada Bank DKI cabang Syariah Wahid Hasyim, hanya terdapat akad pembiayaan ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT) untuk rumah. Tetapi dalam akad tersebut, terbagi menjadi akad IMBT Akad Jual Beli rumah (AJB), akad IMBT renovasi rumah, dan IMBT Take Over (T.O) Rumah. Dalam perjanjian IMBT rumah terdapat beberapa point yang harus dipahami oleh nasabah, sehingga tidak melanggar perjanjian tersebut. Berikut ketentuan dan syarat-syarat perjanjian sebagai berikut : 1. Jaminan pembiayaan a. Berupa sebidang tanah (diberikan keterangan luas tanah, dan luas bangunan yang ada diatasnya) yang akan dibangun pada lahan (diberikan keterangan mengenai alamat lahan tersebut). b. Seluruh jaminan dan objek IMBT diikat HT (Hak Tanggung) Rp500.000.000

55

2. Syarat dan akad pembiayaan a. Menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku serta biaya-biaya yang akan timbul dengan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SPPP) b. Telah dilakukan pengecekan sertifikat oleh pihak notaris dan jaminan tidak dalam sengketa. c. Nasabah telah melunasi semua biaya-biaya yang disyaratkan. d. Telah menyerahkan bukti pembayaran sewa awal atau uang muka sebelum akad (dimana sewa awal atau uang muka ditentukan diawal oleh pihak DKI) e. Jika dipersyaratkan, nasabah wajib mengisi formulir / surat pernyataan kesehatan dengan kondisi sebenarnya, jika tidak demikian, maka Bank tidak bertanggung jawab apabila klaim ditolak oleh pihak asuransi. 3. Syarat pencairan pembiayaan a. Menandatangani perjanjian pembiayaan dan akta pengakuan hutang notarill beserta istri. b. Telah menyerahkan covernote yang menyatakan akan menyerahkan asli akta jual beli, pemecahan sertifikat induk dan proses balik nama sertifikat serta pengurusan IMB dari notaris dan developer setelah pengurusan selesai langsung diserahkan ke Bank DKI Cabang Syariah Wahid Hasyim. c. Memiliki rekening di Bank DKI Cabang Syariah Wahid Hasyim. d. Pencairan ke rekening developer. e. Syarat akad pembiayaan dan syarat lainnya telah terpenuhi.

56

4. Syarat lainnya a. Bersedia mengikuti asuransi jiwa (menurut ketentuan asuransi) dengan Bankers Clause Bank DKI Syariah b. Bersedia mengikuti asuransi kebakaran rumah (Bankers Clause Bank DKI Syariah) c. Biaya notaris dan biaya lainnya yang berhubungan dengan pembiayaan ini ditanggung nasabah d. Skema IMBT ini berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional : Bahwa dalam rangka pelaksanaan IMBT, terlebih dahulu dilakukan akad Al Ba’l atas objek sewa dari pemilik tanah dan bangunan kepada bank, yang kemudian dilaksanakan akad ijarah dari Bank kepada Nasabah. Dan pada akhir periode sewa, bank akan melakukan hibah atas objek sewa kepada nasabah. Jika nasabah (penyewa / musta’jir) ingin memiliki objek sewa sebelum akhir periode maka akan dilakukan jual beli kembali atas objek sewa tersebut. e. Nasabah setuju untuk mengosongkan objek pembiayaan jika dalam 2 bulan tidak membayar angsuran dengan alasan apapun, dan akan dipasang papan bertuliskan “Rumah ini Dalam Penguasaan Bank DKI”. Jika menunggak 3 bulan, jaminan pembiayaan akan di jual. f. Nasabah dilarang menyewakan objek sewa tanpa persetujuan secara tertulis dari Bank DKI Syariah. g. Nasabah dinyatakan wanprestasi / lalai jika terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut : i. Tidak mengangsur selama dua bulan dengan alasan apapun

57

ii. Nasabah

melaksanakan,

mengijinkan

penyimpangan, pelanggaran

/

memperbolehkan

terhadap barang jaminan

dilakukan yang akan

membahayakan keberadaan barang jaminan atau berkurangnya nilai jaminan dan hilangnya jaminan. iii. Apabila nasabah memindahkan hak sewa atau mengalihkan kepemilikan objek sewa tanpa persetujuan dari bank DKI Syarah atas objek sewa tanah dan bangunan (diberikan keterangan alamat tempat bangunan). iv. Apabila nasabah dinyatakan wanprestasi / lalai karena sebab-sebab pada poin diatas maka nasabah memberikan kewenangan / kuasa kepada pemberi fasilitas / bank untuk menjual jaminan. h. Objek IMBT adalah tanah dan bangunan yang merupakan satu kesatuan objek sewa dan nasabah setuju untuk melakukan sewa dan pembayaran angsuran sewa dengan nominal angsuran yang sama setiap bulannya meskipun bangunan baru selesai 8 (delapan) bulan kemudian untuk rumah 1 lantai, dan 12 bulan untuk rumah 2 lantai. i. Biaya pemeliharaan jaminan / objek sewa ditanggung oleh nasabah atau pemohon. j. Bank tanpa surat kuasa apapun berhak mendebet, memindahbukukan, atau memblokir rekening tabungan, deposito, atau giro pemohon dan pasangan pemohon (suami / isteri) untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. k. Nasabah wajib melaporkan secara tertulis sebelum dilakukan perubahan okupasi/ fungsi dari kewajibannya kepada bank. l. Menabung satu kali angsuran selama pembiayaan berlangsung dan hanya dapat diambil apabila pembiayaan telah lunas. 58

m. Nasabah setuju memberikan surat kuasa yang tidak dapat dicabut dan mengabaikan sebab-sebab batalnya surat kuasa untuk menjual objek pembiayaan. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi pembiayaan, dan jika ada sisa diserahkan ke nasabah. n. Nasabah menjamin kebenaran, keabsahan, keakuratan data dan informasi yang disampaikan kepada bank. o. Apabila nasabah mengakhiri masa sewa sebelum jatuh tempo, dilakukan Al-ba’i (jual-beli) dengan harga menurut bank. p. Lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank DKI Syariah.

Setelah pemohon memahami perjanjian terebut maka akan dilakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan bila pemohon telah memenuhi syarat-syarat atau ketentuan yang dinyatakan dalam perjanjian. Kemudian sebagai tanda persetujuan terhadap ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku, maka bank mengharapkan adanya pengembalian copy / duplicate surat pernjanjian setelah nasabah tanda tangani. Dalam 30 hari nasabah atau pemohon harus mengembalikan atau memberitahukan atas keberlanjutan surat pernjanjian ini, jika dalam waktu tersebut tidak mengembalikan atau pun tidak ada pemberitahuan dengan alasan yang jelas, maka bank akan menganggap bahwa permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah atau pemohon akan dibatalkan atau digugurkan.

59

IV. 2 Perlakuan Akuntansi Ijarah Pada Bank DKI Syariah Telah Sesuai Dengan PSAK 107 Tentang Akuntansi Ijarah Untuk mengetahui perlakuan akuntansi ijarah pada Bank DKI Syariah telah sesuai dengan PSAK 107 tentang akuntansi ijarah, penulis mengolah data yang di dapatkan penulis dari bank DKI Syariah. Seperti sub diatas, penulis telah menjelaskan penerapan akuntansi ijarah pada bank DKI Syariah. Berikut dibawah ini adalah pernyataan mengenai telah sesuai atau tidak sesuai penerapan akuntansi ijarah yang dilakukan oleh Bank DKI Syariah terhadap PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah. Proses pencatatan / penjurnalan Ijarah Muntahiyah Bittamlik yang dilakukan di bank DKI Syariah. Pada bank DKI Syariah sendiri hanya menyediakan akad ijarah tidak murni atau yang disebut dengan akad ijarah muntahiyah bittamlik. Untuk objeknya sendiri yang lebih sering di ijarah kan adalah rumah, karena sifatnya lebih konsumtif. Untuk kendaraan mobil atau motor nasabah jarang yang ingin menggunakan akad ijarah, nasabah lebih memilih untuk menggunakan akad murabahah untuk kepemilikan mobil dan motor. Untuk lebih jelas dan lanjutnya, berikut contoh transaksi serta penjurnalan menggunakan IMBT rumah yang terjadi pada bank syariah. Berikut beberapa kasus IMBT yang terjadi di Bank DKI syariah :

60

1. Akad Pembiayaan IMBT AJB GAMBAR 4. 1 Skema akad IMBT AJB

SUPPLIER

A

BANK

B

NASABAH

Sumber : Bank DKI Syariah cabang wahid hasyim

Keterangan : A. Bank melakukan akad Al Ba’I dengan supplier, setelah akad Al Ba’I dilaksanakan, supplier menyerahkan objek yang dibeli oleh bank. B. Bank dan nasabah melakukan akad IMBT AJB atas objek yang telah bank beli dari pihak supplier. Sesuai dengan pernjanjian yang dilakukan oleh bank dengan nasabah, pada saat jatuh tempo maka bank akan menyerahkan rumah tersebut secara hibah jika nasabah tidak melakukan penunggakan. Jika terjadi penunggakkan maka nasabah membayar semua sisa tunggakan barulah objek tersebut dipindah tangankan ke nasabah.

Kasus 1-1 Pembelian Objek Sewa Rumah Pada tanggal 12 April 2012, nasabah datang ke bank mengajukan rumah dengan akad ijarah. Lalu bank kemudian memproses kebutuhan nasabah tersebut, dengan melihat aspek-aspek yang harus dipenuhi oleh nasabah kepada bank. Jika bank menyetujui maka akan diproses lebih lanjut oleh bank.

61

Tanggal 11 Mei 2012 didasarkan kebutuhan yang dibutuhkan nasabah Tuan Amir yang diajukan 12 April 2012 lalu, maka bank DKI Syariah membeli objek sewa rumah, seharga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) menggunakan akad IMBT.

Atas pembelian rumah tersebut jurnal yang dilakukan oleh Bank DKI syariah adalah sebagai berikut : Dr. Aktiva kepemilikan rumah Cr. Kas/Rekening Penjual

Rp600.000.000,Rp600.000.000,-

Pengakuan dan penyajian tentang akuntansi Ijarah adalah sebagai berikut : Dr. Aset Ijarah Muntahiyah bittamlikk Cr. Kas/rekening pemilik aset

xxx xxx

Berdasarkan analisa dan sumber yang dibaca oleh penulis maka perlakuan penjurnalan yang dilakukan oleh Bank DKI Syariah sudah sama dengan ketentuan PSAK 107 paragraf ke 9 yang mengatakan bahwa: Objek Ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Dan perusahaan telah mengakui objek Ijarahnya pada saat diperolehnya dan biaya perolehan sebesar Rp600.000.000. Maka penjurnalannya aktiva kepemilikan rumah bertambah pada asset bank dan berkurangnya kas rekening bank untuk pembayaran pembelian objek ijarah tersebut.

62

Kasus 1-2 Transaksi Ijarah KPR rumah yang dilakukan Bank DKI Syariah dengan Nasabah Pada tanggal 20 Mei 2012, bank dan nasabah melakukan perjanjian transaksi ijarah rumah yang telah disepakati sebagai berikut : Jenis akad : Ijarah Muntahiyah Bittamlik Nama penyewa : Amir Jenis barang yang disewa : Rumah Harga barang perolehan : Rp600.000.000,Harga pokok objek sewa : Rp450.000.000,Nilai sisa / residual value : 00 Total pembayaran sewa per tahun: Rp63.120.000,- (Rp5.260.000,- per bulan) Uang muka sewa dari penyewa : Rp150.000.000,Jangka waktu sewa : 15 tahun (180 bulan) Opsi pengalihan kepemilikan : akhir masa sewa Biaya administrasi : Rp5.625.000,- (1,25% dari harga pokok) Margin / tahun (flat) : 7,36%

Atas transaksi perjanjian tersebut, maka penjurnalan yang dilakukan oleh bank DKI Syariah adalah sebagai berikut: Dr. aktiva diperoleh untuk IMBT Cr. Persediaan rumah IMBT

Rp450.000.000,Rp450.000.000,-

Sedangkan, dalam PSAK 107 pengakuan dan penyajian atas transaksi ijarah. Maka pernjurnalan berdasarkan PSAK 107 adalah sebagai berikut: Dr. Aktiva diperoleh untuk IMBT Cr. Persedian rumah IMBT

xxx xxx

Hasil Analisis: Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis bahwa perlakuan penjurnalan yang dilakukan oleh Bank DKI Syariah sudah sama dengan ketentuan PSAK 107 paragraf ke 9, dimana pengakuan objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. di dalam Syariah tidak mengenal yang namanya bunga. Jadi disini 63

bank seperti perantara menyewakan rumah, harga objek yang dibeli oleh bank adalah harga perolehan nasabah juga. Tetapi dalam perjanjiannya pasti bank menginginkan return margin. Return margin per tahun yang diharapkan oleh bank di tentukan oleh kebijakan bank dan di diskusikan dengan nasabah yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

Kasus 1-3 Penerimaan uang muka sewa rumah dari nasabah ke bank DKI Syariah Pada tanggal 20 Mei 2012 juga dilakukan pembayaran uang sewa dari nasabah kepada bank DKI Syariah sebesar Rp150.000.000 Atas transaksi tersebut maka bank DKI Syariah melakukan penjurnalan sebagai berikut: Dr. Kas/ rekening penyewa Cr. Sewa diterima di muka

Rp150.000.000,Rp150.000.000,-

Pengakuan dan penyajian untuk penerimaan uang muka sewa adalah sebagai berikut: Dr. kas/rekening penyewa Cr. Titipan uang sewa muka IMBT

xxx xxx

Hasil Analisis: Perlakuan prosentase uang muka yang ditentukan oleh BI adalah 30% dari harga perolehan. Untuk pengukuran pada bank DKI cabang Syariah Wahid Hasyim sendiri memiliki kebijakan sendiri yaitu 20% dari harga perolehan yang biasanya disesuaikan kembali dengan gaji nasabah (DSR). Pengakuannya dilakukan pada saat uang tersebut dibayarkan dari nasabah ke bank.

64

Pada kasus diatas, menurut kebijakan BI seharusnya Rp180.000.000 (30% dari Rp600.000.000) dan menurut kebijakan bank senilai Rp120.000.000 (20% dari Rp600.000.000). kemudian baru di diskusikan kembali dengan nasabah. Maka setelah didiskusikan dengan nasabah disepakati Rp150.000.000 untuk uang muka sewa awal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis bahwa perlakuan penjurnalan yang dilakukan oleh Bank DKI Syariah sudah sama dengan ketentuan PSAK 107. Hanya saja nama akun nya saja yang berbeda tapi mempunyai arti yang sama.

Kasus 1-4 Biaya administrasi Bank DKI Syariah Pada tanggal tanggal 20 Mei 2012, nasabah membayar biaya transaksi atas transaksi IMBT sebesar Rp5.625.000 Atas penerimaan biaya administrasi, bank DKI Syariah melakukan jurnal adalah sebagai berikut :

Dr. Rekening Nasabah Cr. Pendapatan Administrasi

Rp5.625.000,Rp5.625.000,-

Pengakuan dan penyajian penerimaan biaya administrasi adalah sebagai berikut : Dr. Kas/rekening penyewa Cr. Pendapatan fee IMBT

xxx xxx

Hasil Analisis: Kebijakan bank DKI cabang Syariah Wahid Hasyim mengenai biaya administrasi adalah 1,25% dari harga pokok. Pengukuran Harga pokok bukanlah Rp600.000.000 melainkan Rp450.000.000 dimana harga pokok didapat dari harga perolehan 65

dikurangi dengan uang muka sewa awal. Maka didapatlah Rp5.625.000 untuk pembayaran biaya administrasi yang dikenakan bank kepada nasabah. Dan diakui pada saat uang sewa dibayarkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis bahwa perlakuan penjurnalan yang dilakukan oleh Bank DKI Syariah sudah sama dengan ketentuan PSAK 107. Pengukuran serta pengakuannya diakui pada saat transaksi dilakukan.

Kasus 1-5 Penyusutan objek ijarah rumah Bank melakukan perhitungan penyusutan pada objek sewa rumah dengan harga pokok Rp450.000.000,00 disewakan dengan akad ijarah dan bank telah menetapkan kebijakan penyusutan sesuai umur masa sewa yaitu 15 tahun sesuai dengan masa sewa dan tidak ada nilai sisa. a) Melakukan perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus

Maka perhitungannya,

= Rp2.500.000 per bulan b) Pada tanggal 20 Juni 2012 atas penyusutan tersebut, Bank DKI Syariah melakukan jurnal adalah sebagai berikut : Dr. Biaya Penyusutan Cr. Akumulasi Penyusutan

Rp2.500.000,Rp2.500.000,66

Untuk penyusutan Bank DKI cabang Syariah Wahid Hasyim menggunakan metode garis lurus dimana nominal penyusutan setiap bulannya sampai dengan 15 tahun kemudian akan sama yaitu Rp2.500.000. c) Berdasarkan PSAK 107 Pengakuan dan penyajian untuk penyusutan : Dr. Biaya Penyusutan Cr. Akumulasi penyusutan aktiva IMBT

xxx xxx

Hasil Analisis: Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis bahwa perlakuan penjurnalan yang dilakukan oleh Bank DKI Syariah sudah sama dengan ketentuan PSAK 107 paragraf 11 dan 12. Yang menyatakan bahwa objek ijarah, jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amoritsasi untuk aset sejenis selama umur manfaat. Jenis amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi dimasa depan dari objek ijarah. Pengukurannya menggunakan penyusutan metode garis lurus yang diakui sebesar Rp2.500.000.

Kasus 1-6 Pembayaran uang asuransi dan notaris Pada tanggal 20 Mei 2012 juga bank langsung mendebit uang nasabah untuk pembayaran uang asuransi dan notaris. Sejumlah yang telah disepakati bersama oleh pihak bank, asuransi, notaris dengan pihak nasabah. Uang asuransi dan notaris ini harus dibayarkan oleh nasabah sehingga perjanjian sewa rumah dengan akad ijarah ini dapat berjalan secara cepat dan tidak ada hambatan

67

Atas transaksi tersebut maka penjurnalan yang dilakukan Bank DKI cabang Syariah Wahid Hasyim tersebut adalah sebagai berikut : Dr. Rekening Nasabah

xxx

Cr. Rekening Asuransi

xxx

Cr. Rekening Notaris

xxx

Hasil Analisis: Dalam Bank DKI cabang Syariah Wahid Hasyim ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dimana, nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan akad ijarah ini harus membuka tabungan terlebih dahulu di Bank DKI cabang Syariah Wahid Hasyim terlebih dahulu. Dan Asuransi dan notaris yang dipilih adalah asuransi dan notaris yang telah bekerja sama dengan bank DKI Syariah dimana pihak asuransi maupun notaris juga mempunyai rekening di Bank DKI Syariah. Ini untuk mempermudah pembayaran yang dilakukan antara nasabah dengan pihak asuransi dan notaris. Dimana Bank DKI mempunyai hak untuk langsungmemindahbukukan uang dari nasabah kepada pihak asuransi dan pihak notaris.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis bahwa jika bank DKI melakukan penjurnalan atas transaksi tersebut, maka penjurnalan tersebut sesuai dengan PSAK 107 paragraf ke 16 yang menyatakan bahwa biaya perbaikan tidak rutin diakui pada saat terjadi.

68

Kasus 1-7 Pendapatan Sewa dari objek sewa rumah Pada tanggal 20 Juni 2012 Bank DKI cabang Syariah Wahid Hasyim menerima pendapatan sewa dari nasabah sebesar Rp5.260.000 dengan return margin yang diharapkan sebesar 7,36% dan dibayarkan nasabah setiap bulannya sampai masa sewa habis.

Atas transaksi pendapatan sewa yang diterima oleh bank dari nasabah maka penjurnalannya adalah sebagai berikut : Dr. Kas/Rekening Penyewa Cr. Pendapatan Sewa

Rp5.260.000,Rp5.260.000,-

Berikut perhitungan untuk mendapatkan harga sewa per bulan yang dilakukan Bank DKI cabang syariah Wahid Hasyim : Harga Perolehan

: Rp450.000.000

Margin (7,36%) x 15 tahun

: Rp496.800.000

Harga Sewa

: Rp946.800.000,- selama 15 tahun

Angsuran

: Rp5.260.000,- per bulan

Pembayaran transaksi pendapatan sewa per bulannya langsung dapat di debet bank DKI Syariah pada saat jatuh temponya sebesar jumlah angsuran yang telah disepakati pertama. Pengakuan dan penyajian PSAK 107 untuk pendapatan sewa: Dr. Kas/Rekening Penyewa Cr. Pendapatan Sewa

xxx xxx

69

Maka dapat dilihat melalui table angsuran sebagai berikut : TABLE 4.1 PEMBAYARAN ANGSURAN IMBT AJB Bulan ke 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. dst. 178. 179. 180.

Pinjaman

Pokok

Bunga

Angsuran

946,800,000

2,500,000

2,760,000

5,260,000

941,540,000

2,500,000

2,760,000

5,260,000

936,280,000 931,020,000 925,760,000 920,500,000 915,240,000 909,980,000 904,720,000 899,460,000

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

2,760,000 2,760,000 2,760,000 2,760,000 2,760,000 2,760,000 2,760,000 2,760,000

5,260,000 5,260,000 5,260,000 5,260,000 5,260,000 5,260,000 5,260,000 5,260,000

15,780,000

2,500,000

2,760,000

5,260,000

10,520,000 5,260,000

2,500,000 2,500,000

2,760,000 2,760,000

5,260,000 5,260,000

Sumber : Data diolah penulis

Hasil Analisis: Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis bahwa perlakuan penyajian penjurnalan yang dilakukan oleh Bank DKI Syariah sudah sama dengan ketentuan PSAK 107 paragraf ke 14. Yang menyatakan bahwa Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Maka bank DKI syariah mengakui pendapatan sewa pada bulan selanjutnya, dihitung 1 bulan pertama dari 20 Mei – 20 Juni untuk bulan pertama Ijarah.

70

Berdasarkan pernyataan PSAK 107 paragraf 29 maka Bank DKI Syariah melakukan perhitungan seperti dibawah ini untuk mengakui pendapatan neto ijarah IMBT AJB atas nama Bapak Amir sebagai berikut : Perlakuan Pendapatan Transaksi IMBT adalah sebagai berikut : Pendapatan Sewa Pengeluaran beban bank (HPP) Beban penyusutan Beban pemeliharaan Beban lain Total beban bank Pendapatan neto IMBT AJB

:

Rp5.260.000,-

: Rp2.500.000,: : : :

Rp2.500.000,Rp.2.760.000,-

Maka ilustrasi menurut PSAK 107 paragraf 29 sebagai berikut : Pendapatan Sewa Pengeluaran beban bank (HPP) Beban penyusutan Beban pemeliharaan Beban lain Total beban bank Pendapatan neto IMBT AJB

: : : : : :

xxx xxx xxx xxx

+ xxx xxx

Pernyataan PSAK 107 paragraf 29 menyatakan bahwa Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.

Kasus 1-8 Terjadi penunggakan pembayaran Pada bulan ketiga nasabah menunggak pembayaran bulanan sewa yang harusnya dibayarkan kepada bank DKI Syariah sebesar Rp5.260.000

71

Atas kejadian tersebut maka Bank DKI Syariah melakukan penjurnalan sebagai berikut : Dr. Piutang pendapatan IMBT Cr. Pendapatan yang ditangguhkan

Rp5.260.000,Rp5.260.000,-

Pengakuan dan penyajian PSAK 107 untuk penunggakan pendapatan : Dr. piutang pendapatan IMBT Cr. Pendapatan ijarah

xxx xxx

Hasil analisis: Pada saat penunggakan yang pertama Bank DKI Syariah akan melakukan penagihan bisa lewat telepon mupun usaha lainnya. Dan biaya yang dikeluarkan untuk biaya penagihan disebut dengan Ta’wid. Jika nasabah sampai menunggak 2 bulan maka nasabah tanpa alasan apapun harus mengosongkan rumah tersebut (biasanya sudah ada dalam ketentuan perjanjian). Dan 3 bulan masih juga belum bisa membayar tunggakan maka Bank DKI Syariah berhak untuk menjual jaminan pembiayaan tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis bahwa penjurnalan yang dilakukan Bank DKI Syariah telah sesuai dengan PSAK 107 paragraf ke 15 yang menyatakan bahwa piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.

72

Kasus 1-9 Pembayaran Tunggakan beserta Ta’wid dan angsuran bulan berikutnya Pada saat memasuki 2 bulan penunggakan ternyata nasabah sudah bisa membayar tunggakannya. Maka proses pengosongan rumah tidak berjalan, dan nasabah masih bisa menggunakan objek seewa nya tersebut. Atas transaksi diatas maka Bank DKI Syariah melakukan penjurnalan sebagai berikut : a. Pada saat pembayaran tunggakan Dr. Pendapatan yang ditangguhkan Dr. Rekening Penyewa Cr. Piutang Pendapatan IMBT Cr. Pendapatan Sewa

Rp5.260.000,Rp10.520.000,Rp5.260.000,Rp10.520.000,-

b. Pada saat pembayaran Ta’wid Dr. Rekening Penyewa Cr. Ta’wid

Rp200.000,Rp200.000,-

Hasil analisa : Biaya Ta’wid ini ditentukan oleh Bank DKI Syariah. Biasanya biaya ini sekitar Rp200.000 sampai Rp300.000. ini untuk penggantian jasa yang telah dilakukan oleh pihak Bank untuk menagih nsabah yang menunggak. Berdasarkan PSAK 107, tidak tercantum pembayaran biaya Ta’wid jika nasabah atau penyewa menunggak biaya sewa. Dimana biaya Ta’wid adalah biaya jasa yang dikenakan oleh bank kepada nasabah sebagai jasa untuk menagih nasabah dikala menunggak.

73

Kasus 1-10 Pemindahan Kepemilikan Setelah 15 tahun menyewa rumah, maka sampai lah pada saat penyerahan kepemilikan rumah yang dilakukan bank kepada nasabah secara hibah karena nasabah tidak pernah menunggak atau tunggakannya telah nasabah selesaikan terlebih dahulu sehingga angsurannya telah ia anggsur semua dan benar. Atas transaksi tersebut maka Bank DKI cabang Syariah Wahid Hasyim melakukan penjurnalan sebagai berikut : Dr. Akumulasi Penyusutan Cr. Aktiva Ijarah

Rp450.000.000,Rp450.000.000,-

Pengakuan dan penyajian untuk pemindahan kepemilikan: Dr. Akumulasi Penyusutan Cr. Aktiva Ijarah

xxx xxx

Hasil Analisis: Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis bahwa perlakuan penjurnalan yang dilakukan oleh Bank DKI Syariah sudah sama dengan ketentuan PSAK 107 paragraf ke-6(a). Yang menyatakan bahwa perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan dari pemilik ke penyewa, dalam ijarah muntahiyah bitammlik dilakukan jika seluruh pembayaran sewa atas objek ijarah yang dialihkan telah diselesaikan dan objek ijarah telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad terpisah secara hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban.

74

2. Akad Pembiayaan IMBT T.O (Take Over) GAMBAR 4. 2 SKEMA PEMBIAYAAN IMBT TAKE OVER

1 BANK DKI SYARIAH

3

NASABAH

2

BANK A

4

Sumber : Bank DKI Syariah cabang Wahid Hasyim

Keterangan : 1. Nasabah mendatangi bank dengan tujuan untuk melakukan peminjaman dana untuk menebus rumahnya di bank A. setelah bank menyetujui maka bank akan memberikan uang pinjaman yang disebut dengan pembiayaan Qardh. 2. Nasabah menerima uang pembiayaan Qardh kemudian nasabah membayar sisa taihan rumahnya pada bank A. setelah membayar, maka rumah kembali menjadi milik nasabah. 3. Berdasarkan perjanjian awal, bank melakukan akad Al Ba’I yaitu membeli rumah nasabah sebesar pembiayaan Qardh tadi. Sehingga rumah nasabah kini adalah milik bank. 4. Kemudian nasabah dan bank melakukan akad IMBT Take Over. Sesuai perjanjian IMBT Take Over selesai jangka waktu penyewaanya maka objek sewa akan berpindah kepemilikan dari bank kepada nasabah secara hibah.

Kasus 2-1 Penyetujuan Pembiayaan IMBT Take Over Pada tanggal 2 April 2012, nasabah Bapak Andi datang ke bank DKI Syariah dengan mengajukan pembiayaan IMBT Take Over rumah. Kemudian bank memproses kebutuhan nasabah tersebut ke proses yang lebih lanjut. Tanggal 8 Mei 2012, setelah bank melakukan proses kroscek atas sertifikat dan IMB nasabah adalah benar dan tidak dalam sengketa maka bank menyetujui pencairan

75

dana sebesar Rp70.000.000 sesuai dengan kebutuhan nasabah. Pembiayaan tersebut Rp70.000.000 dipergunakan untuk menebus rumah nasabah yang ada di bank lain. Atas transaksi pencairan dana tersebut maka bank membuat jurnal adalah sebagai berikut : Dr. Pembiayaan Qardh Cr. Rekening Nasabah

Rp70.000.000,Rp70.000.000,-

Kasus 2-2 Pembelian Objek Rumah Nasabah Setelah pencairan pembiayaan Qardh, nasabah melakukan pembayaran kepada bank A. Setelah itu barulah kemudian dilakukan akad Al Ba’I yaitu pembelian rumah nasabah oleh bank DKI Syariah. Atas transaksi tersebut Bank DKI Syariah melakukan penjurnalan adalah sebagai berikut : Dr. Aktiva kepemilikan rumah Cr. Rekening nasabah

Rp70.000.000,Rp70.000.000,-

Hasil Analisis: Pertama bank telah mengeluarkan pembiayaan Qardh sebesar Rp70.000.000 yang dipergunakan nasabah untuk menebus rumahnya tersebut. Setelah rumah itu kembali milik nasabah, maka bank DKI Syariah membeli rumah nasabah sebesar Rp70.000.000. Dalam PSAK 107 juga tidak tercantum mengenai pembiayaan Qardh yang dipergunakan sebagai uang tebusan untuk objek rumah kepada bank lain.

76

Setelah nasabah menerima uang pembelian rumah tersebut, maka uang tersebut akan nasabah bayarkan untuk pembiayaan Qardh tadi sebesar Rp70.000.000. Atas transaksi pembayaran Qardh tersebut maka bank DKI melakukan penjurnalan sebagai berikut : Dr. Rekening nasabah Cr. Pembiayaan Qardh

Rp70.000.000,Rp70.000.000,-

Kasus 2-3 Transaksi IMBT T.O rumah Karena pembiayaan bersifat IMBT Take Over, maka rumah yang telah Bank DKI Syariah beli dari nasabah, di IMBT kan lagi kepada nasabah dengan keterangan sebagai berikut: Jenis akad : Ijarah Muntahiyah Bittamlik Take Over Nama penyewa : Andi Jenis barang yang disewa : Rumah Harga barang perolehan : Rp70.000.000 Nilai sisa / residual value : 00 Total pembayaran sewa per tahun: Rp120.750.000 (Rp1.006.250 per bulan) Jangka waktu sewa : 10 tahun (120 bulan) Opsi pengalihan kepemilikan : akhir masa sewa Biaya administrasi : Rp875.000 (1,25% dari harga pokok) Margin / tahun (flat) : 7,25% Atas transaksi perjanjian tersebut, maka penjurnalan yang dilakukan oleh bank DKI Syariah adalah sebagai berikut : Dr. Aktiva diperoleh untuk ijarah

Rp70.000.000,-

Cr. Persediaan Rumah Ijarah

Rp70.000.000,-

Dalam PSAK 107 terdapat pengakuan dan penyajian atas transaksi ijarah untuk transaksi tersebut : Dr. Aktiva diperoleh untuk IMBT Cr. Persedian rumah IMBT

xxx xxx 77

Hasil Analisis: Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis bahwa perlakuan penjurnalan yang dilakukan oleh Bank DKI Syariah sudah sama dengan ketentuan PSAK 107 paragraf ke 9, dimana pengakuan objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. di dalam Syariah tidak mengenal yang namanya bunga. Jadi disini bank seperti perantara menyewakan rumah, harga objek yang dibeli oleh bank adalah harga perolehan nasabah juga. Tetapi dalam perjanjiannya pasti bank menginginkan return margin. Return margin per tahun yang diharapkan oleh bank di tentukan oleh kebijakan bank dan di diskusikan dengan nasabah yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

Kasus 2-4 pembayaran biaya administrasi pada Bank DKI Syariah Pada tanggal 8 Mei 2012 nasabah membayar biaya addministrasi atas transaksi IMBT Take Over sebesar Rp875.000,Atas transaksi tersebut maka bank DKI syariah melakukan penjurnalan sebagai berikut: Dr. Rekening Nasabah

Rp875.000,-

Cr. Pendapatan administrasi

Rp875.000,-

Pengakuan dan penyajian PSAK 107 tentang akuntansi Ijarah adalah sebagai berikut: Dr. Kas/rekening penyewa Cr. Pendapatan fee IMBT

xxx xxx

78

Hasil Analisis: Kebijakan bank DKI cabang Syariah Wahid Hasyim mengenai biaya administrasi adalah 1,25% dari harga pokok. Harga pokok Rp70.000.000,- didapatlah Rp875.000,- untuk pembayaran biaya administrasi yang dikenakan bank kepada nasabah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis bahwa perlakuan penjurnalan yang dilakukan oleh Bank DKI Syariah sudah sama dengan ketentuan PSAK 107. Yaitu dengan mendebet pemasukan kas sebesar Rp875.000,- dari rekening nasabah dan pendapatan administrasi bertambah pada sisi kredit.

Kasus 2-5 Penyusutan objek ijarah rumah Bank melakukan perhitungan penyusutan pada objek sewa rumah dengan harga pokok Rp70.000.000,- disewakan dengan akad ijarah dan bank telah menetapkan kebijakan penyusutan sesuai umur masa sewa yaitu 10 tahun sesuai dengan masa sewa dan tidak ada nilai sisa. a) Melakukan perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus


= Rp583.334,- per bulan

79

b) Pada tanggal 8 Juni 2012 atas penyusutan tersebut, Bank DKI Syariah melakukan jurnal adalah sebagai berikut : Dr. Biaya Penyusutan Cr. Akumulasi Penyusutan

Rp583.334,Rp583.334,-

Untuk penyusutan Bank DKI cabang Syariah Wahid Hasyim menggunakan metode garis lurus dimana nominal penyusutan setiap bulannya sampai dengan 10 tahun kemudian akan sama yaitu Rp583.334,c) Pengakuan dan penyajian PSAK 107 atas pengukuran penyusutan : Dr. Biaya Penyusutan Cr. Akumulasi penyusutan aktiva IMBT

xxx xxx

Hasil Analisis: Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis bahwa perlakuan penjurnalan yang dilakukan oleh Bank DKI Syariah sudah sama dengan ketentuan PSAK 107 paragraf 11 dan 12. Yang menyatakan bahwa objek ijrah, jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amoritsasi untuk aset sejenis selama umur manfaat. Jenis amortisasi yang dipiih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi dimasa depan dari objek ijarah.

Kasus 2-6 Pembayaran uang asuransi dan notaris Pada tanggal 8 Mei 2012 juga bank langsung mendebit uang nasabah untuk pembayaran uang asuransi dan notaris. Sejumlah yang telah disepakati bersama oleh pihak bank, asuransi, notaris dengan pihak nasabah. Uang asuransi dan notaris ini

80

harus dibayarkan oleh nasabah sehingga perjanjian sewa rumah dengan akad ijarah ini dapat berjalan secara cepat dan tidak ada hambatan.

Atas transaksi tersebut maka penjurnalan yang dilakukan Bank DKI cabang Syariah Wahid Hasyim tersebut adalah sebagai berikut : Dr. Rekening Nasabah

xxx

Cr. Rekening Asuransi

xxx

Cr. Rekening Notaris

xxx

Hasil Analisis: Dalam Bank DKI cabang Syariah Wahid Hasyim ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dimana, nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan akad ijarah ini harus membuka tabungan terlebih dahulu di Bank DKI cabang Syariah Wahid Hasyim terlebih dahulu. Dan Asuransi dan notaris yang dipilih adalah asuransi dan notaris yang telah bekerja sama dengan bank DKI Syariah dimana pihak asuransi maupun notaris juga mempunyai rekening di Bank DKI Syariah. Ini untuk mempermudah pembayaran yang dilakukan antara nasabah dengan pihak asuransi dan notaris. Dimana Bank DKI mempunyai hak untuk langsungmemindahbukukan uang dari nasabah kepada pihak asuransi dan pihak notaris.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis bahwa jika bank DKI melakukan penjurnalan atas transaksi tersebut, maka penjurnalan tersebut sesuai dengan PSAK 107 paragraf ke 16 yang menyatakan bahwa biaya perbaikan tidak rutin diakui pada saat terjadi. 81

Kasus 2-7 Pendapatan Sewa dari objek sewa rumah Pada tanggal 8 Juni 2012 Bank DKI cabang Syariah Wahid Hasyim menerima pendapatan sewa dari nasabah sebesar Rp1.006.250,- dengan return margin yang diharapkan sebesar 7,25% dan dibayarkan nasabah setiap bulannya sampai masa sewa habis.

Atas transaksi pendapatan sewa yang diterima oleh bank dari nasabah maka penjurnalannya adalah sebagai berikut : Dr. Kas/Rekening Penyewa Cr. Pendapatan Sewa

Rp1.006.250,Rp1.006.250,-


: Rp70.000.000


: Rp50.750.000

Harga Sewa

: Rp120.750.000 selama 10 tahun

Angsuran

: Rp12.075.000,- per tahun : Rp1.006.250,- per bulan

Pembayaran transaksi pendapatan sewa per bulannya langsung dapat di debet bank DKI Syariah pada saat jatuh temponya sebesar jumlah angsuran yang telah disepakati pertama. Pengakuan dan penyajian PSAK 107 atas transaksi pendapatan sewa: Dr. Kas/Rekening Penyewa Cr. Pendapatan Sewa

xxx xxx 82

Maka dapat dilihat melalui table angsuran sebagai berikut : TABLE 4.2 PEMBAYARAN ANGSURAN IMBT TAKE OVER Bulan ke 1.

Pinjaman 120,750,000

Pokok 583,333

Bunga 422,917

Angsuran 1,006,250

2.

119,743,750

583,333

422,917

1,006,250

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. dst. 118. 119. 120.

118,737,500 117,731,250 116,725,000 115,718,750 114,712,500 113,706,250 112,700,000 111,693,750

583,333 583,333 583,333 583,333 583,333 583,333 583,333 583,333

422,917 422,917 422,917 422,917 422,917 422,917 422,917 422,917

1,006,250 1,006,250 1,006,250 1,006,250 1,006,250 1,006,250 1,006,250 1,006,250

3,018,750

583,333

422,917

1,006,250

2,012,500 1,006,250

583,333 583,333

422,917 422,917

1,006,250 1,006,250


Hasil Analisis: Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis bahwa perlakuan penjurnalan yang dilakukan oleh Bank DKI Syariah sudah sama dengan ketentuan PSAK 107 paragraf ke 14. Yang menyatakan bahwa Pendapaan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Maka bank DKI syariah mengakui pendapatan sewa pada bulan selanjutnya, dihitung 1 bulan pertama dari 8 Mei – 8 Juni untuk bulan pertama Ijarah.

Berdasarkan pernyataan PSAK 107 paragraf 29 maka Bank DKI Syariah melakukan perhitungan seperti dibawah ini untuk mengakui pendapatan neto ijarah IMBT AJB atas nama Bapak Andi sebagai berikut :

83

Perlakuan Pendapatan Transaksi IMBT adalah sebagai berikut : Pendapatan Sewa : Rp1.006.250,Pengeluaran beban bank (HPP) Beban penyusutan : Rp583.334 Beban pemeliharaan : Beban lain : Total beban bank : Rp583.334 Pendapatan neto IMBT T.O : Rp422.916

Maka ilustrasi menurut PSAK 107 paragraf 29 sebagai berikut : Pendapatan Sewa Pengeluaran beban bank (HPP) Beban penyusutan Beban pemeliharaan Beban lain Total beban bank Pendapatan neto IMBT T.O.

: : : : : :

xxx xxx xxx xxx

+ xxx xxx


Kasus 2-8 Pemindahan Kepemilikan Setelah 10 tahun menyewa rumah, maka sampai lah pada saat penyerahan kepemilikan rumah yang dilakukan bank kepada nasabah secara hibah karena nasabah tidak pernah menunggak atau tunggakannya telah nasabah selesaikan terlebih dahulu sehingga angsurannya telah ia anggsur semua dan benar.

Atas transaksi tersebut maka Bank DKI cabang Syariah Wahid Hasyim melakukan penjurnalan sebagai berikut : Dr. Akumulasi Penyusutan Cr. Aktiva Ijarah

Rp70.000.000,Rp70.000.000,84

Pengakuan dan penyajian PSAK 107 untuk pemindahan kepemilikan: Dr. Akumulasi Penyusutan Cr. Aktiva Ijarah

xxx xxx

Hasil Analisis: Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis bahwa perlakuan penjurnalan yang dilakukan oleh Bank DKI Syariah sudah sama dengan ketentuan PSAK 107 paragraf ke-6(a). Yang menyatakan bahwa perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan dari pemilik ke penyewa, dalam ijarah muntahiyah bitammlik dilakukan jika seluruh pembayaran sewa atas objek ijrah yang dialihkan telah diselesaikan dan objek ijarah telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad terpisah secara hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban.

3. Akad Pembiayaan IMBT Renovasi GAMBAR 4.3 Skema Pembiayaan IMBT Renovasi

1 BANK DKI SYARIAH

2

NASABAH 3

Sumber : Bank DKI cabang Syariah Wahid Hasyim

85

Keterangan : 1. Nasabah mengajukan peminjaman dana untuk renovasi rumah kepada bank. Kemudian terjadilah akad IMBT Renovasi, dimana rumah nasabah yang akan di renovasi akan dibeli dulu oleh bank dengan akad Al Ba’i. harga beli sesuai dengan jumlah pembiayaan renovasi yang diajukan oleh nasabah dan disetujui oleh bank. 2. Setelah dilakukan akad Al Ba’I maka rumah nasabah adalah rumah milik bank. 3. Setelah rumah menjadi hak milik bank, maka rumah tersebut di IMBT kan lagi pada nasabah. Dengan akad IMBT Renovasi.

Kasus 3-1 Pembelian Objek Sewa Rumah Pada tanggal 26 April 2012, nasabah Tuan Benji datang ke bank mengajukan renovasi rumah. Lalu bank kemudian memproses kebutuhan nasabah tersebut, dengan melihat aspek-aspek yang harus dipenuhi oleh nasabah kepada bank. Jika bank menyetujui maka akan diproses lebih lanjut oleh bank dengan akad IMBT Renovasi. Tanggal 31 Mei 2012 didasarkan kebutuhan yang dibutuhkan nasabah Tuan Benji yang diajukan 26 April 2012 lalu, maka bank DKI Syariah membeli rumah nasabah, seharga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) menggunakan akad IMBT renovasi dimana uang yang diterima oleh nasabah atas pembelian rumah akan digunakan nasabah sebagai modal untuk merenovasi rumahnya tersebut.

Atas pembelian rumah tersebut jurnal yang dilakukan oleh Bank DKI syariah adalah sebagai berikut : Dr. Aktiva kepemilikan rumah Cr. Kas/Rekening Penjual

Rp160.000.000,Rp160.000.000,-

86

Pengakuan dan penyajian menurut PSAK 107 tentang akuntansi Ijarah adalah sebagai berikut : Dr. Aset Ijarah Muntahiyah bittamlikk Cr. Kas/rekening pemilik aset

xxx xxx

Berdasarkan analisa dan sumber yang dibaca oleh penulis maka perlakuan penjurnalan yang dilakukan oleh Bank DKI Syariah sudah sama dengan ketentuan PSAK 107 paragraf ke 9 yang mengatakan bahwa: Objek Ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Dan perusahaan telah mengakui objek Ijarahnya pada saat diperolehny dan sebesar biaya perolehan. Maka penjurnalannya aktiva kepemilikan rumah bertambah pada asset bank dan berkurangnya kas rekening bank untuk pembayaran pembelian objek ijarah tersebut.

Kasus 3-2 Transaksi Ijarah rumah yang dilakukan Bank DKI Syariah dengan Nasabah Pada tanggal 20 Mei 2012, bank dan nasabah melakukan perjanjian transaksi ijarah rumah yang telah disepakati sebagai berikut : Jenis akad : Ijarah Muntahiyah Bittamlik Renovasi Nama penyewa : Benji Jenis barang yang disewa : Rumah Harga barang perolehan : Rp160.000.000 Nilai sisa / residual value : 00 Total pembayaran sewa per tahun: Rp213.600.000,- (Rp3.560.000,- per bulan) Jangka waktu sewa : 5 tahun (60 bulan) Opsi pengalihan kepemilikan : akhir masa sewa Biaya administrasi : Rp2.000.000,- (1,25% dari harga pokok) Margin / tahun (flat) : 6,7%

87

Atas transaksi perjanjian tersebut, maka penjurnalan yang dilakukan oleh bank DKI Syariah adalah sebagai berikut: Dr. aktiva diperoleh untuk IMBT Cr. Persediaan rumah IMBT

Rp160.000.000,Rp160.000.000,-

Sedangkan, dalam PSAK 107 terdapat pengakuan dan penyajian atas transaksi ijarah sebagai berikut: Dr. Aktiva diperoleh untuk IMBT Cr. Persedian rumah IMBT

xxx xxx

Hasil Analisis: Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis bahwa perlakuan penjurnalan yang dilakukan oleh Bank DKI Syariah sudah sama dengan ketentuan PSAK 107 paragraf ke 9, dimana pengakuan objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. di dalam Syariah tidak mengenal yang namanya bunga. Jadi disini bank seperti perantara menyewakan rumah, harga objek yang dibeli oleh bank adalah harga perolehan nasabah juga. Tetapi dalam perjanjiannya pasti bank menginginkan return margin. Return margin per tahun yang diharapkan oleh bank di tentukan oleh kebijakan bank dan di diskusikan dengan nasabah yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

Kasus 3-3 Biaya administrasi Bank DKI Syariah Pada tanggal tanggal 31 Mei 2012, nasabah membayar biaya transaksi atas transaksi IMBT sebesar Rp2.000.000,-

88

Atas penerimaan biaya administrasi, bank DKI Syariah melakukan jurnal adalah sebagai berikut :

Dr. Rekening Nasabah Cr. Pendapatan Administrasi

Rp2.000.000,Rp2.000.000,-

Pengakuan dan penyajian menurut PSAK 107 tentang akuntansi Ijarah adalah sebagai berikut : Dr. Kas/rekening penyewa Cr. Pendapatan fee IMBT

xxx xxx

Hasil Analisis: Kebijakan bank DKI cabang Syariah Wahid Hasyim mengenai biaya administrasi adalah 1,25% dari harga pokok. Harga pokok sebesar Rp160.000.000,-. Maka didapatlah Rp2.000.000,- untuk pembayaran biaya administrasi yang dikenakan bank kepada nasabah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis bahwa perlakuan penjurnalan yang dilakukan oleh Bank DKI Syariah sudah sama dengan ketentuan PSAK 107. Hanya saja nama akun nya saja yang berbeda tapi mempunyai arti yang sama.

Kasus 3-4 Penyusutan objek ijarah rumah Bank melakukan perhitungan penyusutan pada objek sewa rumah dengan harga pokok Rp160.000.000,00 disewakan dengan akad ijarah dan bank telah menetapkan kebijakan penyusutan sesuai umur masa sewa yaitu 15 tahun sesuai dengan masa sewa dan tidak ada nilai sisa.

89

a) Melakukan perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus


= Rp2.666.667 per bulan b) Pada tanggal 31 Juni 2012 atas penyusutan tersebut, Bank DKI Syariah melakukan jurnal adalah sebagai berikut : Dr. Biaya Penyusutan Cr. Akumulasi Penyusutan

Rp2.666.667,Rp2.666.667,-

Untuk penyusutan Bank DKI cabang Syariah Wahid Hasyim menggunakan metode garis lurus dimana nominal penyusutan setiap bulannya sampai dengan 5 tahun kemudian akan sama yaitu Rp3.560.000,c) Pengakuan dan penyajian PSAK 107 atas pengukuran penyusutan : Dr. Biaya Penyusutan Cr. Akumulasi penyusutan aktiva IMBT

xxx xxx

Hasil Analisis: Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis bahwa perlakuan penjurnalan yang dilakukan oleh Bank DKI Syariah sudah sama dengan ketentuan PSAK 107 paragraf 11 dan 12. Yang menyatakan bahwa objek ijrah, jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amoritsasi untuk aset sejenis selama umur manfaat. Jenis amortisasi yang dipiih harus 90

mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi dimasa depan dari objek ijarah.

Kasus 3-5 Pembayaran uang asuransi dan notaris Pada tanggal 31 Mei 2012 juga bank langsung mendebit uang nasabah untuk pembayaran uang asuransi dan notaris. Sejumlah yang telah disepakati bersama oleh pihak bank, asuransi, notaris dengan pihak nasabah. Uang asuransi dan notaris ini harus dibayarkan oleh nasabah sehingga perjanjian sewa rumah dengan akad ijarah ini dapat berjalan secara cepat dan tidak ada hambatan

Atas transaksi tersebut maka penjurnalan yang dilakukan Bank DKI cabang Syariah Wahid Hasyim tersebut adalah sebagai berikut : Dr. Rekening Nasabah Cr. Rekening Asuransi Cr. Rekening Notaris

xxx xxx xxx

Hasil Analisis: Dalam Bank DKI cabang Syariah Wahid Hasyim ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dimana, nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan akad ijarah ini harus membuka tabungan terlebih dahulu di Bank DKI cabang Syariah Wahid Hasyim terlebih dahulu. Dan Asuransi dan notaris yang dipilih adalah asuransi dan notaris yang telah bekerja sama dengan bank DKI Syariah dimana pihak asuransi maupun notaris juga mempunyai rekening di Bank DKI Syariah. Ini untuk mempermudah pembayaran yang dilakukan antara nasabah dengan pihak asuransi

91

dan notaris. Dimana Bank DKI mempunyai hak untuk langsungmemindahbukukan uang dari nasabah kepada pihak asuransi dan pihak notaris.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis bahwa jika bank DKI melakukan penjurnalan atas transaksi tersebut, maka penjurnalan tersebut sesuai dengan PSAK 107 paragraf ke 16 yang menyatakan bahwa biaya perbaikan tidak rutin diakui pada saat terjadi.

Kasus 3-6 Pendapatan Sewa dari objek sewa rumah Pada tanggal 31 Juni 2012 Bank DKI cabang Syariah Wahid Hasyim menerima pendapatan sewa dari nasabah sebesar Rp3.560.000,- dengan return margin yang diharapkan sebesar 6,7% dan dibayarkan nasabah setiap bulannya sampai masa sewa habis. Atas transaksi pendapatan sewa yang diterima oleh bank dari nasabah maka penjurnalannya adalah sebagai berikut : Dr. Kas/Rekening Penyewa Cr. Pendapatan Sewa

Rp3.560.000,Rp3.560.000,-


: Rp160.000.000


: Rp53.600.000

Harga Sewa

: Rp213.600.000 selama 5 tahun

Angsuran

: Rp42.720.000,- per tahun : Rp3.560.000,- per bulan 92

Pembayaran transaksi pendapatan sewa per bulannya langsung dapat di debet bank DKI Syariah pada saat jatuh temponya sebesar jumlah angsuran yang telah disepakati pertama. Pengakuan dan penyajian PSAK 107 atas pengukuran pendapatan sewa ijarah: Dr. Kas/Rekening Penyewa Cr. Pendapatan Sewa

xxx xxx

Maka dapat dilihat melalui table angsuran sebagai berikut : TABLE 4.3 PEMBAYARAN ANGSURAN IMBT RENOVASI Bulan ke 1.

Pinjaman 213,600,000

Pokok 2,666,667

Bunga 893,333

Angsuran 3,560,000

2.

210,040,000

2,666,667

893,333

3,560,000

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. dst. 58. 59. 60.

206,480,000 202,920,000 199,360,000 195,800,000 192,240,000 188,680,000 185,120,000 181,560,000

2,666,667 2,666,667 2,666,667 2,666,667 2,666,667 2,666,667 2,666,667 2,666,667

893,333 893,333 893,333 893,333 893,333 893,333 893,333 893,333

3,560,000 3,560,000 3,560,000 3,560,000 3,560,000 3,560,000 3,560,000 3,560,000

10,680,000

2,666,667

893,333

3,560,000

7,120,000 3,560,000

2,666,667 2,666,667

893,333 893,333

3,560,000 3,560,000


Hasil Analisis: Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis bahwa perlakuan penjurnalan yang dilakukan oleh Bank DKI Syariah sudah sama dengan ketentuan PSAK 107 paragraf ke 14. Yang menyatakan bahwa Pendapaan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Maka bank DKI syariah

93

mengakui pendapatan sewa pada bulan selanjutnya, dihitung 1 bulan pertama dari 31 Mei – 31 Juni untuk bulan pertama Ijarah.

Berdasarkan pernyataan PSAK 107 paragraf 29 maka Bank DKI Syariah melakukan perhitungan seperti dibawah ini untuk mengakui pendapatan neto ijarah IMBT Renovasi atas nama Bapak Benji sebagai berikut : Perlakuan Pendapatan Transaksi IMBT: Pendapatan Sewa Pengeluaran beban bank (HPP) Beban penyusutan Beban pemeliharaan Beban lain Total beban bank Pendapatan neto IMBT Renovasi

:

Rp3.560.000

: Rp2.666.667 : : : :

Rp2.666.667 Rp893.333,-

Maka ilustrasi menurut PSAK 107 paragraf 29 sebagai berikut : Pendapatan Sewa Pengeluaran beban bank (HPP) Beban penyusutan Beban pemeliharaan Beban lain Total beban bank Pendapatan neto IMBT AJB

: : : : : :

xxx xxx xxx xxx

+ xxx xxx


94

Kasus 3-7 Pemindahan Kepemilikan Setelah 5 tahun menyewa rumah, maka sampai lah pada saat penyerahan kepemilikan rumah yang dilakukan bank kepada nasabah secara hibah karena nasabah tidak pernah menunggak atau tunggakannya telah nasabah selesaikan terlebih dahulu sehingga angsurannya telah ia anggsur semua dan benar. Atas transaksi tersebut maka Bank DKI cabang Syariah Wahid Hasyim melakukan penjurnalan sebagai berikut : Dr. Akumulasi Penyusutan Cr. Aktiva Ijarah

Rp160.000.000,Rp160.000.000,-

Pengakuan dan penyajian PSAK 107 atas pengungkapan pemindahan kepemilikan: Dr. Akumulasi Penyusutan Cr. Aktiva Ijarah

xxx xxx

Hasil Analisis: Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis bahwa perlakuan penjurnalan yang dilakukan oleh Bank DKI Syariah sudah sama dengan ketentuan PSAK 107 paragraf ke-6(a). Yang menyatakan bahwa perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan dari pemilik ke penyewa, dalam ijarah muntahiyah bitammlik dilakukan jika seluruh pembayaran sewa atas objek ijrah yang dialihkan telah diselesaikan dan objek ijarah telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad terpisah secara hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban.

95

IV.3

Penyajian Dan Pengungkapan Akad Ijarah Pada Bank DKI Syariah Perlakuan penyajian dan pengungkapan ijarah dalam Bank DKI Syariah dapat

dilihat dari neraca dan laporan laba rugi triwulan yang dikeluarkan oleh bank kepada public yang juga telah disampaikan pada Bank Indonesia. Laporan neraca dan laba rugi yang diperoleh penulis berasal dari situs bank dki syariah yang telah di share oleh pihak bank dan yang diambil oleh penulis adalah laporan triwulanan yang paling terakhir di share oleh pihak bank yaitu llaopran per 30 September 2011. Data ini akan diolah penulis untuk membandingkan dengan ketentuan yang ada dalam PSAK 101 tentang Penyajian laporan Keuangan Syariah. Berikut struktur pelaporan bank DKI Syariah : 1. Laporan Neraca Bank DKI Syariah per 30 September 2011 Berikut penyajian neraca berdasarkan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan Syariah sebagai berikut:

96

TABLE 4. 4 NERACA

NO. A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

NERACA PER 30 SEPTEMBER 2011 DAN 2010 (Dalam jutaan rupiah) POS-POS 30-SEPT-2011

30-SEPT-2010

AKTIVA Kas Giro Bank Indonesia Sertifikat Wadiah Bank Indonesia Penempatan Pada Bank Lain PPAP Penempatan pada Bank Lain -/Surat berharga yang dimiliki PPAP surat berharga yang dimilik -/Piutang iB PPAP piutang iB -/Piutang iB lainnya PPAP piutang iB lainnya Pembiayaan iB PPAP pembiayaan iB -/Pendapatan yang akan diterima Biaya dibayar dimuka Aktiva tetap Akumulasi penyusutan aktiva tetap Aktiva lain-lain JUMLAH AKTIVA PASIVA Dana simpanan iB Kewajiban segera iB lainnya Kewajiban kepada bank Indonesia (FPJPS) Kewajiban kepada bank lain Surat berharga iB yang diterbitkan Kewajiban lain-lain Dana investasi tidak terikat a. tabungan iB b. deposito iB b1. Rupiah b2. Valuta asing Saldo laba (rugi) JUMLAH PASIVA

4,515 25,885 59,200 24,069 (241) 5,000 (40) 114,010 (4,656) 499,028 146,979 (13,249) 7,307 6,638 (4,409) 80,864 950,900

3,749 18,897 6,300 3,884 (39) 5000 (40) 129,860 (1,834) 324,570 164,311 (9,869) 1,435 6,291 (3,458) 208 649,265

305,113 3,090 265 212,887

45,141 1,561 155 279,010

103,996 307,711 217,313 90,398 17,838 950,900

78,004 232,842 232,576 266 12,552 649,265

Sumber : Bank DKI Syariah

97

Berikut ilustrasi neraca atau laporan posisi keuangan berdasarkan PSAK 101 (revisi 2011) tentang penyajian laporan keuangan Syariah sebagai berikut: TABLE 4.5 LAPORAN POSISI KEUANGAN BANK SYARIAH “X” LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 20X1 ASET Kas Penempatan pada Bank Indonesia Giro pada bank lain Penempatan pada bank lain Investasi pada surat berharga Piutang : Murabahah Salam Istishna’ Ijarah Pembiayaan : Mudharabah Musyarakah Persediaan Tagihan dan liabilitas akseptasi Aset ijarah Aset istishna dalam penyelesaian Investasi pada entitas lain Aset tetap dan akumulasi penyusutan Jumlah Aset LIABILITAS Liabilitas segera Bagi hasil yang belum dibagikan Simpanan Simpanan dari bank lain Utang : Salam Istishna’ Liabilitas kepada bank lain Pembiayaan yang diterima Utang pajak Estimasi kerugiaan komitmen dari kontinjensi Pinjaman yang diterima Pinjaman dari sebordinasi Jumlah liabilitas DANA SYIRKAH TEMPORER Dana syirkah temporer dari bukan bank : Tabungan mudharabah Deposito mudharabah Dana syrikah temporer dari bank : Tabungan mudharabah Deposito mudharabah Musyarakah Jumlah dana syirkah temporer EKUITAS Modal disetor Tambahan modal disetor Saldo laba Jumlah Ekuitas Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer, Dan Ekuitas

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Sumber : PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah – Lampiran A (2011:101.50)

98

Hasil Analisis : Berdasarkan analisis penulis, bahwa laporan neraca yang dibuat oleh Bank DKI Syariah masih menggunakan standart yang lama, belum menggunakan standart baru. Karena dalam pernyataan PSAK 101 (revisi 2011) pada paragraf 147 menyatakan bahwa entitas syariah menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Penerapan dini diperbolehkan. Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari situs bank DKI Syariah, bahwa pelaporan keuangan triwulan per September 2011 belum mengacu pada PSAK 101 (revisi 2011). Hal ini disebabkan karena bank DKI Syariah masih mengikuti peraturan PSAK 101 (revisi 2008). Dan data yang diperoleh penulis adalah tahun 2011 yang dimana peraturan PSAK 101 (revisi 2011) baru akan menerapkan pernyataan penerapan untuk periode tahun buku per 1 Januari 2012.

99

2. Laporan laba rugi Bank DKI Syariah per 30 September 2011 Berikut penyajian neraca berdasarkan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan Syariah sebagai berikut: TABLE 4.6 LAPORAN LABA RUGI

NO. A. 1. 2. 3. 4. B. C.

D. E. F. 1. 2. 3. 4. 5. G. H. I. J. K. L.

LABA RUGI Per 30 September 2011 dan 2010 (Dalam jutaan rupiah) POS-POS 30-SEPT-2011 PENDAPATAN OPERASIONAL Margin 14,270 Bagi Hasil 9,830 Bonus 930 Pendapatan Operasional lainnya 37,905 JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL 62,935 Bagi Hasil untuk Investor Dana Investasi tidak terikat a. Bank (16) b. Bukan Bank (16,496) c. Bank Indonesia (FPJPS) JUMLAH BAGI HASIL (16,514) Pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil untuk investor dana investasi tidak terikat BEBAN OPERASIONAL Bonus iB Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Beban Umum & Administrasi Beban Personalia Beban Lainnya JUMLAH BEBAN OPERASIONAL PENDAPATAN (BEBAN) OPERASIONAL BERSIH PENDAPATAN NON OPERSIONAL BEBAN NON OPERASIONAL LABA (RUGI) NON OPERASIONAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

30-SEPT-2010 16,172 16,549 428 45,233 78,382

(884) (17,420) (18,304)

46,421

60,078

819 12,332 1,857 11,546 1,740 28,294 18,127

3,553 30,641 2,075 10,225 1,748 48,242 11,836

1,146 1,435 (289) 17,838

1,875 1,159 716 12,552

Sumber :Bank DKI Syariah

100

Berikut ilustrasi Laporan Laba rugi berdasarkan PSAK 101 (revisi 2011) tentang penyajian laporan keuangan Syariah sebagai berikut ada dua format laporan laba rugi yaitu laporan laba rugi dan laporan laba rugi komprehensif : TABEL 4. 7 LAPORAN LABA RUGI Bank Syariah “X” Laporan Laba Rugi Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1 Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib Pendapatan dari jual beli: Pendapatan margin murabahah xxx Pendapatan neto salam pararel xxx Pendapatan neto Istishna pararel xxx Pendapatan dari sewa: Pendapatan neto ijarah xxx Pendapatan dari bagi hasil: Pendapatan bagi hasil mudharabah xxx Pendapatan bagi hasil musyarakah xxx Pendapatan usaha utama lain xxx Jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib xxx hak pihak ketiga atas bagi hasil xxx Hak bagi hasil milik Bank xxx Pendapatan Usaha Lain Pendapatan imbalan jasa perbankan xxx Pendapatan imbalan investasi terikat xxx Jumlah Pendapatan usaha lain xxx Beban Usaha Beban kepegawaian (xxx) Beban administrasi (xxx) Beban penyusutan dan amortisasi (xxx) Beban usaha lain (xxx) Jumlah beban usaha (xxx) Laba usaha xxx Pendapatan dan beban non usaha Pendapatan nonusaha xxx Beban non usaha (xxx) Jumlah pendapatan nonusaha xxx Laba sebelum pajak xxx Beban pajak (xxx) Laba neto xxx Laba neto yang dapat didistribusikan kepada : Pemilik entitas induk xxx Kepentingan non pengendali xxx Sumber : PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah – Lampiran A (2011:101.53)

101

Berikut ilustrasi Laporan Laba rugi berdasarkan PSAK 101 (revisi 2011) tentang penyajian laporan keuangan Syariah laporan laba rugi komprehensif : TABEL 4. 8 LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF PT BANK SYARIAH “X” Laporan Laba Rugi Komprehensif Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1 Laba Neto xxx Pendapatan komprehensif lain Surplus revaluasi aset tetap xxx Keuntungan aktuarial xxx Keuntungan penjabaran laporan keuangan xxx Jumlah pendapatan komprehensif lain xxx Laba komprehensif xxx Laba komprehensif yang dapat didistribusikan kepada : Pemilik entitas induk xxx Kepentingan nonpengendali xxx Sumber : PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah – Lampiran A (2011:101.55)

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari situs bank DKI Syariah, bahwa pelaporan keuangan triwulan per September 2011 belum mengacu pada PSAK 101 (revisi 2011). Hal ini disebabkan karena bank DKI Syariah masih mengikuti peraturan PSAK 101. Dan data yang diperoleh penulis adalah tahun 2011 yang dimana peraturan PSAK 101 (revisi 2011) baru akan menerapkan pernyataan penerapan untuk periode tahun buku per 1 Januari 2012. Tetapi jika melihat PSAK 101 (2007) penyajian yang dilakukan oleh Bank DKI Syariah sudah sesuai dengan peraturan PSAK 101 (2007) dimana format penyajian laporan laba rugi hanya ada 1 format yaitu laporan laba rugi dan dalam peraturan tersebut belum diatur untuk laporan laba rugi komprehensif.

102

Pada pelaporan yang dibuat Bank DKI Syariah masih menggunakan aturan PSAK 101, yaitu menggunakan komponen keuangan sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Neraca Laporan laba rugi Laporan perubahan ekuitas Laporan arus kas Laporan sumber dan penggunaan dana zakat Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan Catatan atas laporan keuangan.

Sedangkan berdasarkan PSAK 101 (revisi 2011) menyatakan bahwa : 1. Neraca berubah menjadi Laporan Posisi Keuangan 2. Laporan laba rugi dibagi menjadi 2 format yaitu laporan laba rugi (untuk menyajikan komponen laba rugi) dan laporan laba rugi komprehensif (untuk menyajikan komponen laba rugi dan komponen pendapatan komprehensif lain) 3. Laporan perubahan ekuitas 4. Laporan arus kas 5. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat 6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan 7. Catatan atas laporan keuangan.

103

BAB IV PEMBAHASAN. IV. 1 Penerapan dan Perhitungan Akad Sewa-Menyewa Ijarah Pada Bank DKI

Recommend Documents