36
BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini penulis melakukan evaluasi terhadap bagi hasil pembiayaan mudharabah pada Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank DKI. Dilaksanakannya evaluasi ini untuk menganalisi apakah seluruh proses mengenai bagi hasil pembiayaan mudharabah pada Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank DKI sudah sesuai dengan prosedur yang mengacu pada kesesuaian PSAK No. 105. Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank DKI salah satu bank yang menyediakan fasilitas pembiayaan untuk transaksi mudharabah. Dalam hal ini Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank DKI mengaju pada PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah) tahun 2003 yang dimana PAPSI juga mengacu pada PSAK. Dalam hal ini juga berbagai prosedur yang dilaksanakan haruslah sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti tertera dalam Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, serta PSAK No. 105 mengenai Akuntansi Mudharabah.
A.
Prosedur Pembiayaan Nasabah ke Bank DKI Syariah Prosedur yang harus dilakukan nasabah pada awal pengajuan Akad Pembiayaan Mudharabah di Bank DKI Syariah yaitu: -
Nasabah melakukan pengajuan akad pembiayaan kepada Unit Usaha Syariah (UUS) Bank DKI.
-
Permohonan akan ditindaklanjuti oleh Unit Pembiayaan dan Gerai Emas iB. Unit ini melakukan analisa kelayakan pembiayaan dengan
36
37
memperhatikan prinsip prudential banking dan pemenuhan prinsip syariah. Khusus untuk prinsip prudential banking akan dilakukan juga 'for eyes principle' oleh Grup Manajemen Risiko Kredit. -
Hasil analisa kelayakan pembiayaan akan dituangkan ke dalam Memo Pengusulan Pembiayaan yang akan menjadi bahan untuk Rapat Komite Pemutus Pembiayaan. Dalam komite Pembiayaan melibatkan UUS Bank DKI dan Group
Manajemen Risiko Kredit. Group Syariah akan menanggung resiko Credit dan divisi kepatuhan dan bila melebihi kewenangan tertentu keputusan melibatkan direksi. Dan Apabila usulan pembiayaan ditolak komite, maka UUS Bank DKI akan membuat Surat Penolakan Kepada nasabah yang bersangkutan. Bila akad pembiayaan yang diajukan nasabah diterima: 1. Maka UUS Bank DKI membuat surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan yang isinya mengenai syarat-syarat pencairan pembiayaan. 2. Jika nasabah setuju, nasabah memberikan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan kepada UUS Bank DKI. 3. Bank Syariah pun langsung melanjutkan dengan proses akad. Setelah proses selesai dan telah setujui nasabah melakukan Ijab Qobul serta menandatangani surat perjanjian oleh kedua belah pihak. 4. Pencairan Pembiayaan akan keluar sesuai kebutuhan bisnis dan perjanjian yang telah disepakati. Misalnya Nasabah mengajukan akad
38
pembiayaan sebesar Rp 10.000.000.000,- dan pembiayaan tersebut cair bertahap selama 4x sesuai perjanjian yang telah ditentukan.
B.
Evaluasi atas Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank DKI Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank DKI adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, nasabah Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank DKI hampir di seluruh wilayah Jabodetabek, oleh karena itu berbagai macam fasilitaspun ditawarkan oleh Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank DKI salah satunya adalah pembiayaan Mudharabah. Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 : “Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul al maal) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.”
Karena dalam hal pembiayaan ini melibatkan dua pihak yaitu pihak pertama Bank sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan pihak kedua pengelola dana (mudharib) tentunya pembagian hasil haruslah dilakukan sejelas mungkin sehingga tidak merugikan kedua belah pihak. Pada umumnya pembagian hasil usaha dalam pembiayaan mudharabah sesuai PSAK 105 ada 2 (dua) yaitu yang pertama menggunakan prinsip bagi hasil. Pada prinsip bagi hasil ini dasar pembagian hasil usahanya adalah laba bruto (Grossprofit) bukan total
39
pendapatan usaha (Omset). Sedangkan yang ke dua yaitu menggunakan prinsip bagi laba, dalam prinsip ini dasar pembagian labanya adalah laba bersih yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal Mudharabah. Sesuai dengan data yang diperoleh penulis dari Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank DKI telah menerangkan mengenai pembagian hasil usaha yang akan dijelaskan sebagai berikut. Perhitungan Pembagian Hasil Usaha Bank Syariah: Distribusi Hasil Usaha (Pembagian hasil usaha) 1. Perhitungan hasil usaha antara shahibul maal dengan mudharib, atas usaha yang diperoleh dengan akad Mudharabah. 2. Perhitungan selalu dilakukan oleh mudharib. Prinsip pembagian hasil usaha : 1. Revenue sharing 2. Profit sharing Sistem Pembagian Hasil Usaha : Sistem pembagian hasil usaha yaitu atas dasar penerimaan yang benarbenar terjadi (cash basis). Langkah-2 perhitungan Pembagian Hasil Usaha Bank Syariah (Revenue Sharing) Perhitungan Distribusi Hasil Usaha Tabel profit distribusi
40
1. Menentukan porsi pendapatan untuk kelompok jenis dana 2. Menentukan porsi pendapatan untuk shahibul maal kelompok jenis dana 3. Menentukan bagi hasil untuk individu rekening pemilik dana
Alokasi sumber dana & pendapatan : 1. Menentukan pendapatan yang akan dibagi hasilkan Sumber Dana Profit Distribusi. 2. Sumber dana dengan prinsip MUDHARABAH => tabungan, deposito dan sebagainya. 3. Sumber dana dengan prinsip WADIAH dapat diperhitungan dalam profit distribusi dengan ketentuan: a. Semua hasil yang diperoleh menjadi milik bank syariah b. Dapat dipergunakan sebagai dasar perhitungan pemberian bonus (jika ada) oleh bank syariah kepada nasabah wadiah
Bagi Hasil Mudharabah pada Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank DKI Pembagian Hasil Usaha Mudharabah dibagi sesuai nisbah yang disepakati pada awal akad antara pemilik dana dan pengelola dana. Bagi Hasil diperoleh setelah usaha berjalan 1. Nasabah tidak pernah diberi jadwal pembayaran bagi hasil. 2. Tidak ada tunggakan bagi hasil.
41
Dalam menghitung bagi hasil terhadap tabungan mudharabah Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank DKI menggunakan rumus sebagai berikut: Perhitungan Bagi Hasil Rekening Individu Tabungan Mudharabah ( rumus 1)
Sedangkan untuk Deposito Mudharabah ( ulang tanggal ) perhitungannya adalah sebagai berikut : Perhitungan bagi hasil individu - ulang tgl (rumus 1)
Contoh kasus 1: Pada tanggal 15 Juni Pihak Bank menyetujui untuk melakukan investasi mudharabah kepada PT. ZXY , yang merupakan perusahaan dealer kendaraan roda 4 (empat) atau lebih di Jakarta, sebesar Rp 85.000.000.000,- . Penetapan nisbah bagi hasil : 1. Usia kendaraan sampai dengan 6 (enam) tahun : margin 9,5% efektif per tahun dengan jangka waktu pembiayaan 1 s/d 3 tahun Perhitungan Expected Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah 2. Usia jangka waktu kendaraan sampai dengan 6 (enam) tahun, dengan jangka waktu pembiayaan 3 tahun adalah sebagai berikut : a. Nisbah Bank :
42
b. Nisbah PT. ZXY
Untuk usia kendaraan s/d 6 tahun ekpektasi margin jual PT. ZXY ke end user setara 12% eff.pa, sehingga diperoleh indikatif nisbah 79% : 21%. Penyerahan modal Mudharabah sebagai berikut : 1. 25 Juni dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 75.000.000.000,Jurnalnya : Investasi Mudharabah
Rp 75.000.000.000,Rp 75.000.000.000,-
Rekening Mudharib
2. 27 Juni diserahkan 9 buah Truck dengan nilai pasar sebesar Rp 4.200.000.000,- (Harga beli Rp 4.500.000.000,-) Jurnalnya : Investasi Mudharabah
Rp 4.200.000.000.-
Kerugian Penyerahan Aktiva
Rp 300.000.000,Rp 4.500.000.000,-
Persediaan Aktiva
3. 28 Juni diserahkan 5 buah Kontainer untuk objek nilai pasar Rp 5.300.000.000,- (harga beli Rp 5.500.000.000,-) Jurnalnya : Investasi Mudharabah Persediaan/Aset Mudharabah Keunt. Mudharabah Tangguhan
Rp 5.500.000.000,Rp 5.300.000.000,Rp 200.000.000,-
43
Atas Laporan PT. ZXY pengelola investasi mudharabah diperoleh hasil usaha sebesar Rp 1.700.000.000,- dan bagi hasil nisbah yang telah disepakati yaitu 79:21. Bagi hasil untuk bank telah dibayar oleh mudharib sebelum tutup buku bank dilakukan. Perhitungan adalah sebagai berikut : Shahibul maal ( PT. Bank DKI Syariah) : 79/100 x Rp 1.700.000.000,- = Rp 1.343.000.000,Mudharib ( PT.ZXY ) : 21/100 x Rp 1.700.000.000,- = Rp
357.000.000,-
Jurnal : Kas/Rekening PT.ZXY Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah
Rp 1.343.000.000,Rp 1.343.000.000,-
Hasil Evaluasi : Jika dilihat dari laporan yang diberikan oleh PT. ZXY bahwa hasil usaha yang diperoleh sebesar Rp 1.700.000.000,- dan langsung dibagi dengan nisbah yang disepakati maka, timbul pertanyaan apakah hasil usaha tersebut merupakan laba yang belum dikurangi dengan biaya ( Grossprofit) ? ataukah merupakan penghasilan usaha yang berasal dari pendapatan usaha sepenuhnya (revenue) ? atau mungkin dari laba bersih
44
yang dikurangi dengan beban-beban yang berkaitan dengan pengelolaan Mudharabah (Netprofit) ? Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan pihak Analisis Dept. Pembiayaan yang diperoleh hasil bahwa Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank DKI menggunakan revenue sharing. Hal ini diperkuat dengan ketidak lengkapan data yang diberikan atau yang menerangkan adanya biaya atau beban-beban yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah tersebut. Menurut penulis jika revenue sharing yang digunakan dalam menentukan bagi hasil terhadap pembiayaan mudharabah maka hal ini kurang menekankan kebijaksanaan seperti yang dianjurkan dalam agama islam. Sebagai ilustrasi akan dijelaskan sebagai berikut, PT. ZXY melaporkan bahwa memperoleh pendapatan Rp 1.700.000.000,- dengan nisbah yang disepakati 79:21 dan hasil tersebut masih merupakan pendapatan kotor. Jika pihak bank menggunakan Revenue sharing berarti bagi hasil yang diterima bank adalah sebesar Rp 1.343.000.000 ,- (79/100 x Rp.1.700.000.000,-), sedangkan mudharib hanya menerima Rp 357.000.000,- (21/100 x Rp 1.700,000,000,-). Kesepakatan nisbah 79:21 yang ditentukan memang sesuai dengan syariat islam karena jelas terlihat jelas bahwa modal sepenuhnya dari bank sehingga wajar jika persentase keuntungan lebih besar bank dari pada shahibul mall, tetapi hal ini menjadi kurang bijaksana jika bagi hasil tersebut diambil dari revenue
45
sharing bukan profit sharing karena demi terciptanya rasa keadilan diantara shahibul mall dan mudharib. Hal tersebut kurang bijaksana karena menurut akad yang dipelajari oleh penulis, bahwa pada pasal 7 menyebutkan seluruh biaya dan pajak ditanggung oleh mudharib. Jika bank memperoleh bagi hasil dari revenue berarti jelas bahwa bank tidak ingin terlibat dalam penanggungan biaya yang terkait dengan usaha pembiayaan mudharabah. Sedangkan
jika
melihat keadaan mudharib (nasabah) kita tidak mengetahui sebesar apakah harga pokok dari usaha tersebut, dan berapa biayabiaya yang dikeluarkan untuk usaha tersebut, sehingga bisa saja nisbah yang diperoleh mudharib (nasabah) sebesar Rp 357.000.000,- bukan bagian dari keuntungan, tetapi kemungkinan harga pokok dan biaya yang dikeluarkan lebih besar dan jika memang begitu berarti mudharib mengalami kerugian bukan keuntungan. Sedangkan pihak bank sudah menikmati keuntungan di awal. Sehingga hal ini kurang memenuhi asas keadilan seperti yang dianjurkan dalam agama islam. Sedangkan untuk jurnal pembagian hasil usaha yang dilaksanakan oleh Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank DKI, telah sesuai dengan ( PSAK No. 105 paragraf 11 ).
C.
Pengakuan dan Pengukuran yang dilaksanakan Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank DKI terhadap pembiayaan Mudharabah. 1. Pengakuan Nilai Investasi
46
Pengakuan
merupakan prinsip dasar yang menentukan
penentuan waktu pendapatan, biaya, pengakuan untung atau rugi didalam laporan keuagan bank, aset dan kewajiban. Adapun konsep pengakuan dan pengukuran akuntansi antara lain, konsep matching dan sifat pengukuran. Konsep matching sendiri memiliki pengertian untung/rugi selama jangka waktu tertentu harus ditentukan dengan mencocokan pendapatan dan keuntungan dengan biaya-biaya dan kerugian yang berhubungan dengan periode atau jangka waktu tersebut. Sedangkan sifat pengukuran mengacu kepada sifat-sifat aset dan kewajiban yang harus diukur untuk tujuan akuntansi keuangan. Sifat-sifat yang harus dijadikan sebagai dasar suatu unsur untuk dapat diakui dan diukur dalam suatu laporan keuangan diantanya adalah, nilai setara kas yang diharapakan atau diperkirakan diperoleh atau dibayarkan, relevansi aset, kewajiban dan investasi terbatas pada akhir periode akuntansi, kemampuan aset. Ada dua metode yang dapat digunakan untuk melakukan pengakuan dan pengukuran pendapatan yaitu, metode accrual basic yakni merupakan pendapatan yang dicatat atau diakui pada saat pendapatan dihasilkan tanpa memperhatikan kapan pendapatan itu diterima. Sedangkan yang kedua yakni cash basic yakni pendapatan yang dicatat atau diakui pada saat diterima dan beban diakui pada saat dibayar.
47
Sesuai dengan hukum Syari’ah, modal harus diketahui baik dari segi kuantitas maupun kualitas, dan hal ini merupakan dasar dari penilaian, dimana keuangan mudharabah disajikan dalam pembukuan bank. Kemudian ketentuan pemberian modal harus disepakati yakni pemberian dalam bentuk tunai. Namun sesuai dengan kebijakan saat ini, modal bisa diberikan dalam bentuk aset perniagaan dan dalam nilai aset tersebut pada saat pengadaan kontrak tersebut senilai/sama dengan modal yang akan diberikan dalam mudharabah. Untuk mengetahui sejauh mana pengakuan dan pengukuran yang telah dilaksanakan oleh Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank DKI maka penulis akan mencoba untuk mengevaluasi dari hal-hal seperti Entitas sebagai pemilik dan Penghasilan usaha. a) Akuntansi Bagi Pemilik Dana (Shahibul Maal) Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank DKI mengakui bahwa dana Mudharabah sebagai “Investasi Mudharabah” pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset nonkas kepada pengola dana. Contoh Kasus 2 : Pembiayaan Mudharabah dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan. Jika Bank DKI Syariah memberikan modal kepada PT.ZXY sebesar Rp 75.000.000.000,- pada tanggal 15 Juni dengan nisbah yang telah disepakati yaitu 79% untuk Bank dan 21% untuk nasabah. Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut :
48
Tggl
Investasi Mudharabah
15/06
Rp 75.000.000.000,-
Kas
Rp 75.000.000.000,-
Buku Besar Komitmen Invetasi Mudharabah Tgl Keterangan Saldo
Jumlah 75.000.000.000 75.000.000.000
Tgl 15/6
Keterangan PT.ZXY
Jumlah 75.000.000.000 75.000.000.000
Pada jurnal tersebut terlihat bahwa investasi Mudharabah belum bisa diakui karena modal tersebut belum diserahkan ke Mudharib. Tanggal 20 Juni diserahkan modal tahap pertama sebesar Rp 50.000.000.000,- Jurnalnya adalah : Investasi Mudharabah Rekening Mudharib
Rp 50.000.000.000,Rp 50.000.000.000,-
Kewajiban Komitmen Investasi Mudharabah
Rp 50.000.000.000,-
Kontra Kewajiban Komitmen Invest Mudharabah
Rp 50.000.000.000,-
Hasil evaluasi : Dengan jurnal transaksi tersebut akan mengakibatkan perubahan posisi bukku besar dan neraca sebagai berikut : Buku Besar Komitmen Invetasi Mudharabah Tgl
Keterangan
Jumlah
Tgl
Keterangan
Jumlah
49
20/6 Penyerahan 50.000.000.000 Saldo 25.000.000.000
15/6
PT.ZXY
75.000.000.000
Buku Besar Invetasi Mudharabah Tgl Keterangan Jumlah 20/6 PT.ZXY 50.000.000.000 50.000.000.000
Tgl
Keterangan Jumlah Saldo 50.000.000.000 50.000.000.000
Sedangkan untuk penyajian pada neraca adalah sebagai berikut : Neraca Per 20 Juni 2013 Aktiva Uraian Investasi Mudharabah
Jumlah 50.000.000.000
Uraian
Pasiva Jumlah
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadapan Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank DKI pada jurnal tersebut barulah dapat dilihat bahwa investasi mudharabah hanya bias diakui ketika modal sudah diserahkan ke mudharib. Sedangkan untuk mengurangi nilai kewajiban sisa Rp 25.000.000.000,-. Sedangkan untuk pengungkapannya Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI menggunakan metode Cash Basis, karena investasi mudharabah hanya dapat diakui ketika modal sudah diserahkan ke mudharib. Hal ini sudah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 12: “Dana Mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset nonkas kepada pengelola dana.”
Pada Tanggal 25 Juni 2013 diserahkan modal pada tahap kedua sebesar Rp 25.000.000.000,- yang akan dijurnal sebagai berikut :
50
Investasi Mudharabah
Rp 25.000.000.000,-
Rekening Mudharaib
Rp 25.000.000.000,-
Kewajiban Komitmen Investasi Mudharabah
Rp 25.000.000.000,-
Kontra kewajiban komitmen Invest Mudharabah
Rp 25.000.000.000,-
Hasil evaluasi : Dengan jurnal transaksi di atas akan mengakibatkan perubahan posisi buku besar dan neraca sebagai berikut :
Buku Besar Komitmen Invetasi Mudharabah Debet Tgl
Keterangan
20/06 Penyerahan
Jumlah
Tgl
Keterangan
50.000.000.000
15/06
PT.ZXY
Kredit Jumlah 75.000.000.000
modal 25/06 Penyerahan
25.000.000.000
Modal Saldo
0 75.000.000.000
75.000.000.000
Buku Besar Invetasi Mudharabah Debet Tgl Keterangan 20/06
25/06
Jumlah
Tgl
Keterangan
Kredit Jumlah
PT.ZXY
50.000.000.000
PT.ZXY
25.000.000.000
75.000.000.000
75.000.000.000
75.000.000.000
Sedangkan penyajian dalam neraca adalah sebagai berikut : NERACA PER 25 JUNI 2013
51
Aktiva Uraian Investasi Mudharabah
Jumlah 75.000.000.000
Uraian
Pasiva Jumlah
Pada penyerahan pembiayaan tahap kedua ini juga diakui sebagai investasi mudharabah karena modal sudah dipindahkan ke rekening mudharib. Sedangkan untuk kewajiban investasi mudharabah yang diakui oleh sahibul maal sudah tidak ada atau Rp 0,- karena kewajiban tersebut telah lunas pada saat penyerahan modal kedua dilaksanakan. Pencatatan pada jurnal tersebut sudah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 12. “Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.” Pada tanggal 15 Juni 2013 Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI menyetujui untuk memberikan investasi mudharabah kepada PT.ZXY. Investasi ini diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 75.000.000.000,- serta 25 truck dan 20 buah mesin pewarna mobil sebesar Rp 10.000.000.000,-. Penyerahan dilakukan empat tahap, yaitu tahap pertama pada tanggal 20 Juni 2013 dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 50.000.000.000,-, pada tahap kedua pada tanggal 25 Juni 2013 diserahkan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 25.000.000.000,-, pada tahap ketiga pada tanggal 27 Juni 2013 diserahkan dalam bentuk mobil truck sebanyak 9 buah untuk objek nilai pasar sebesar Rp 4.500.000.000,- dan tahap keempat pada tanggal 28 Juni 2013 diserahkan dalam bentuk container sebanyak 5 buah untuk objek nilai pasar sebesar Rp 5.500.000.000,-. Maka Jurnal-jurnal yang dibuat oleh pihak Bank adalah sebagai berikut :
52
Pada saat pembelian mobil truck dan mesin pewarna Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI mencatat jurnal sebagai berikut : Persediaan/Aset Mudharabah
Rp 10.000.000.000,-
Rekening Suplier
Rp 10.000.000.000,-
1. 25 Juni dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 75.000.000.000,Jurnalnya : Investasi Mudharabah
Rp 75.000.000.000,Rp 75.00.000.000,-
Rekening Mudharib
2. 27 Juni diserahkan 9 buah Truck dengan nilai pasar sebesar Rp 4.200.000.000,- (Harga beli Rp 4.500.000.000,-) Jurnalnya : Investasi Mudharabah
Rp 4.200.000.000.-
Kerugian Penyerahan Aktiva
Rp 300.000.000,Rp 4.500.000.000,-
Persediaan Aktiva
3. 28 Juni diserahkan 5 buah Kontainer untuk objek nilai pasar Rp 5.300.000.000,- (harga beli Rp 5.500.000.000,-) Jurnalnya : Investasi Mudharabah
Rp 5.500.000.000,-
Persediaan/Aset Mudharabah
Rp 5.300.000.000,-
Keunt. Mudharabah Tangguhan
Rp 200.000.000,-
Dari keuntungan tersebut pihak Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI melakukan amortisasi dengan perhitungan dan jurnal sebagai berikut :
53
Rp 1.200.000.000,- / 24 = Rp 50.000.000,- yang dicatat perbulan Keuntungan Mudharabah Tangguhan
Rp
50.000.000,-
Keuntungan Penyerahan Aset
Rp50.000.000,-
Hasil evaluasi : Dengan adanya jurnal-jurnal tersebut maka akan mengakibatkan perubahan posisi buku besar dan neraca sebagai berikut : BUKU BESAR Persediaan (Barang Mudharabah) (dalam rupiah) Debet Tgl Keterangan
Kredit Tgl Keterangan Jumlah
Jumlah
27/01 Persediaan Mobil 4.200.000.000,-
Saldo
9.700.000.000,-
Truck 28/01 Persediaan
5.500.000.000,-
Kontainer 9.700.000.000,-
9.700.000.000,-
Sedangkan untuk tanggal 15 Juni 2013 buku besarnya akan menunjukan sebagai berikut : BUKU BESAR Komitment Investasi Mudharabah (dalam rupiah) Debet Tgl Keterangan
Kredit Jumlah
Tgl
15/06 Saldo
85.000.000.000
15/06 PT.ZXY
85.000.000.000
Keterangan
Jumlah 85.000.000.000 85.000.000.000
54
Untuk Transaksi yang dilakukan Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI pada saat penyerahan persediaan maka posisi buku besarnya adalah sebagai berikut :
BUKU BESAR (Neraca) Investasi Mudharabah (dalam rupiah) Debet Tgl Keterangan
Jumlah
25/06 Modal Kas
75.000.000.000
27/06 Non Kas-Truck
4.500.000.000
28/06 Non
Kas
Kredit Tgl
– 5.500.000.000
Keterangan
Jumlah
Saldo
85.000.000.000
Kontainer 85.000.000.000
85.000.000.000
BUKU BESAR (Neraca) Komitmen Investasi Mudharabah (dalam rupiah) Debet Tgl
Kredit Keterangan
Jumlah
Tgl
Keterangan
25/06 Modal Kas
75.000.000.000 15/06 PT.ZXY
27/06 Non Kas-Truck
4.500.000.000
28/06 Non
Kas
Jumlah 85.000.000.000
– 5.500.000.000
Kontainer SALDO
0 85.000.000.000
85.000.000.000
Sedangkan untuk kerugian dan keuntungan yang ditangguhkan akan dijelaskan sebagai berikut :
55
BUKU BESAR (L/R) Kerugian Penyerahan Aset Mudharabah (dalam rupiah) Debet Tgl Keterangan
Jumlah
27/06 Penyerahan Truck
300.000.000
Tgl
Keterangan
Kredit Jumlah
Saldo
85.000.000.000
300.000.000
85.000.000.000
BUKU BESAR (L/R) Keuntungan Tangguhan Aset Mudharabah (dalam rupiah) Debet Tgl Keterangan
Jumlah
28/06 Saldo
200.000.000
Tgl
Keterangan
Kredit Jumlah
Saldo
25.000.000.000
200.000.000
25.000.000.000
Untuk penyajian di dalam neracanya adalah : NERACA Per 28 Juni 2013 Aktiva Persediaan Aktiva Investasi Mudharabah
Pasiva 0 85.000.000.000
Pencatatan keuntungan dan kerugian yang diakibatkan dari penyerahan asset nonkas akad mudharabah pada transaksi tanggal 27 dan 28 Juni 2013 telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 13 : “Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut: (a) investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan; (b) investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan:
56
(i) jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilaitercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. (ii) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian;”
Untuk menghitung penyusutan dari modal non kas yang diberikan pihak Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI maka dibuat perhitungan sebagai berikut : 9 Truck seharga
Rp 4.200.000.000,-
5 Kontainer
Rp 5.500.000.000,-
Jumlah Total Modal Non Kas
Rp 9.700.000.000,-
Penyusutan Perbulan : 9.700.000.000,-/24 = Rp 404.166.666,-
2.
Pengukuran Nilai Investasi Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI melakukan pengukuran investasi Mudharabah sebagai berikut : Modal Kas yang diberikan Modal Non Kas yang diberikan Penurunan nilai
Rp 10.000.000.000,Rp 25.000.000.000,-
Rp 500.000.000,-
Amortisasi keuntungan ( Rp 10.000.000,- ) ( Rp 490.000.000,- ) Kerugian
( Rp 00
) (Rp
Nilai Bersih investasi mudharabah
490.000.000,-)
Rp 34.510.000.000,-
57
Sesuai dengan kesepakatan, PT. ZXY membayar investasi mudharabah sebesar Rp 85.000.000.000,- selain itu diketahui bahwa dari hasil pengelola investasi mudharabah siperoleh hasil usaha senilai Rp 1.200.000.000,- dan dibagi sesuai nisbah yang disepakati yaitu 79 : 21. Bagi hasil untuk bank telah dibayar oleh mudharib sebelum tutup buku bank dilakukan. Untuk mencatat transaksi tersebut maka dibuat jurnal sebagai berikut : Rekening Mudhrib
Rp 85.000.000.000,-
Investasi mudhrabah
Rp 85.000.000.000,-
Sedangkan jurnal dan perhitungan untuk mencatat dari hasil usaha adalah sebagai berikut : Shahibul maal
: 79/100 Rp 1.200.000.000,- = Rp 948.000.000,-
Mudharib
: 21/100 Rp 1.200.000.000,- = Rp 252.000.000,-
Jurnal nya yaitu : Kas/Rekening Nasabah Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah
Rp948.000.000,Rp 948.000.000,-
Hasil evaluasi : Pada transaksi yang dilakukan antara PT.ZXY dengan Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI telah sesuai PSAK 105 paragraf 13 poin a dan b.
58
D.
Investasi Mudharabah Turun nilai atau hilang Contoh kasus 3 : Ternyata salah satu Truck seharga Rp 500.000.000,- mengalami kerusakan di bagian mesin sehingga Truck tidak dapat berjalan sebelum diserahkan kepada PT.ZXY. Kemudian pihak Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI mencatat sebagai berikut : Pada saat Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI membentuk cadangan kerugian :
Beban Penyisihan kerugian invest Mudharabah
Rp 500.000.000,-
Penyisihan kerugian Invest Mudharabah
Rp 500.000.000,-
Pada saat penghapus bukuan : Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah Investasi Mudharabah
Rp 500.000.000,Rp 500.000.000,-
Hasil evaluasi : Pencatatan dilakukan setelah disesuaikan dengan PSAK 105 paragraf 14 : “Jika nilai investasi mudharabah turun sebelumusaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.”
Sedangkan pada saat bagi hasil Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI kehilangan modal Mudharabah di pengelola dana sebesar Rp 15.000.000,, maka modal mudharabah yang hilang diperhitungkan sebagai
59
pengurangan bagi hasil yang akan diterimanya. Bila tidak ada dana mudharabah yang hilang, Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI akan memperoleh bagi hasil sebesar Rp 948.000.000,- (Rp 79/100 x Rp 1.200.000.000,-) karena adanya kehilangan dana yang bukan atas kelalaian nasabah, maka bagi hasil yang akan diterima oleh Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI akan berkurang Rp 15.000.000,-. Maka jurnal yang dibuat oleh Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI adalah sebagai berikut :
Piutang Bagi Hasil Investasi Mudharabah
Rp 933.000.000,-
Kerugian Penurunan Nilai Invest Mudharabah Rp 15.000.000,Pendapatan Bagi Hasil
Rp 948.000.000,-
Hasil Evaluasi : Pada kejadian yang terjadi antara PT.ZXY dengan Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI telah sesuai PSAK 105 paragraf 15. “.Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.”
E.
EVALUASI TERHADAP PENGHASILAN USAHA PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI Penghasilan usaha merupakan sesuatu yang muthlak dibutuhkan oleh setiap perusahaan., apabila perusahaan tersebut memang perusahaan yang mencari profit tentunya mereka akan berusaha semaksimal mungkin
60
untuk menghasilkan keuntungan atau profit. Salah satu dari penghasilan usaha yang diperoleh Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI melalui bagi hasil yang diperoleh dari pembiayaan Mudharabah. Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI dalam hal ini mengakui penghasilan usaha mudharabah berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Sebagai contoh akan penulis jelaskan dibawah ini: Contoh Kasus 4 : Pada Tanggal 30 Juli 2013 Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI memperoleh bagi hasil dari PT. ZXY sebesar Rp 948.000.000,- (79/100 x Rp 1.200.000.000,-) yang dibayar dengan tunai. Maka Bank DKI Syariah membuat jurnal sebagai berikut : Kas/Rekenening PT.ZXY
Rp 948.000.000.-
Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah
Rp 948.000.000,-
Pada Tanggal 31 Agustus 2013 diperoleh laporan secara tertulis dari PT. ZXY atas bagi hasil periode bulan Agustus 2013 sebesar Rp 948.000.000,- yang belum dapat dibayarkan. Dalam hal ini Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI membuat jurnal sebagai berikut : Piutang Mudharib (bagi hasil Mudharabah) Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah
Hasil evaluasi :
Rp 948.000.000,Rp 948.000.000,-
61
Jika kita melihat jurnal yang dicatat oleh Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI atas transaksi PT.ZXY telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 24 : “Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.” Piutang tersebut akan dilaporkan dineraca, sedangkan pendapatan bagi hasil akan dilaporkan laba rugi sebagai unsur pendapatan operasional. Pada saat PT.ZXY membayar bagi hasil ke Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI maka Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI akan mencatat jurnal sebagai berikut : Kas
Rp 948.000.000,-
Piutang pendapatan Bagi Hasil Mudharabah
F.
Rp 948.000.000,-
Akuntansi Untuk Pengelola Dana (Bank Syariah atau entitas lain sebagai Mudharib) Sebagai Mudharib maka entitas menerima dana dari Shahibul Maal (pemilik dana) untuk dikelola dalam bentuk investasi terikat atau investasi tidak terikat. Contoh Kasus 4: Dana Mudharabah yang diterima oleh pengelola dana diakui sebagai Dana Syirkah temporer pada saat terjadinya sebesar jumlah yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, Dana Syirkah temporerdiukur sebagai nilai tercatat.
62
Pada tanggal 10 Juli 2013: PT.ZXY menyetor dana sebagai tabungan Mudharabah sebesar Rp 200.000.000,Pada tanggal 10 Agustus: PT.ZXY mengambil Rp 40.000.000,dana yang ditabungkan di Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI. Atas transaksi ini, Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI akan mencatat jurnal sebagai berikut: Penerimaan tabungan Mudharabah Rp 200.000.000,- dari PT.ZXY : 10 Juli Kas 2013
Rp 200.000.000,-
Dana Syirkah temporer
Rp 200.000.000,-
Hasil evaluasi : Pada pencatatan jurnal tersebut sudah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 25. “Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.”
Pencatatan atas pengambilan Tabungan Mudharabah PT.ZXY sebesar Rp 40.000.000,- jurnalnya sebagai berikut : 10Agustus 2013
Dana Syirkah temporer Kas
Rp 40.000.000,Rp 40.000.000,-
Setelah tanggal 10 Agustus 2013 saldo Dana Syirkah Temporer PT.ZXY adalah Rp 160.000.000,-. Apabila sampai tanggal 31 Desember
63
2013 PT.ZXY tidak ada penambahan atau pengurangan maka di neraca Dana Syirkah temporer akan dicatat sebesar nilai tercatat tersebut sebesar Rp 160.000.000,-. Bagi hasil Dana Syirkah temporer dialokasikan kepada Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI dan PT.ZXY sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Pada tahun 2013 Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI mendapatkan pendapatan operasional sebesar Rp 200.000.000,-. Dana yang dihimpun:
Dana Syirkah temporer, tabungan mudharabah Rp 400.000.000,-
Dana Syirkah Temporer millik PT. ZXY Rp 160.000.000,-
Deposito Mudharabah Rp 160.000.000,-
Nisbah Bagi Hasil = 30 : 70 (Bank Syariah : PT.ZXY)
Bagi hasil untuk PT.ZXY dapat dihitung sebagai berikut : Bagi hasil untuk porsi tabungan mudharabah : ( Rp 400.000.000,- / Rp 1.000.000.000,- ) x Rp 200.000.000,= Rp 80.000.000,Bagian nisbah adalah 70% untuk PT.ZXY : 70% X Rp 80.000.000,- = Rp 56.000.000,Sedangakan nisbah bagian Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI: 30% x Rp 80.000.000,- = Rp 24.000.000,-
Bagi hasil untuk PT.ZXY adalah :
64
=Rp 160.000.000,- / Rp 400.000.000,- x Rp 56.000.000,= Rp 40.000.000,- /Rp 100.000.000 x Rp 56.000.000,- = Rp 22.400.000,Bagi hasil untuk Bank DKI Syariah di dalam %: = Rp 22.400.000,- / Rp 160.000.000,- x 100% = 14% Hasil evaluasi : Perhitungan Kasus diatas telah sesui dengan PSAK 105 paragraf 29 – 30. Paragraf 29: “Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.”
Paragraf 30: “Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.”
Atas bagi hasil ini Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI akan mencatat jurnal bagi hasil yang akan dibagikan kepada PT.ZXY selaku pemilik dana tabungan sebagai berikut: 31 Des Distribusi bagi hasil Mudharabah 2013
Kewajiban
bagi
Rp 22.400.000,-
hasil
Rp 22.400.000,-
Mudharabah
Pada saat Bank DKI Syariah membayar bagi hasil tersebut, Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI akan mencatat jurnal: 10 Feb Kewajiban bagi hasil Mudharabah
Rp 22.400.000,-
65
2014
G.
Kas
Rp 22.400.000,-
Penyajian dan pengungkapan terhadap investasi mudharabah yang telah dilaksanak oleh Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI Menurut PSAK 101 paragraf 8 yang menjelasakan mengenai Laporan keuangan, bahwa Laporan Keuangan adalah suatu penyajian tersetruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuagan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan keputusan ekonomi serta menunjukan pertanggung jawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi : 1) Aset; 2) Kewajiban; 3) Dan syirkah temporer; 4) Ekuitas; 5) Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; 6) Arus kas;
66
7) Dana zakat dan; 8) Dana kebajikan.
Dengan menggunakan dasar tersebut pada bab 4 ini penulis akan berusaha untuk mengevaluasi penyajian dan pengungkapan mengenai investasi mudharabah yang dilaksanakan oleh Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI. Berdasarkan Neraca Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI, Tbk periode 31 Desember 2012 dan 2013 bahwa, Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah diletakkan diposisi Liabilitas, Dana Syirkah temporer dan Ekuitas dengan menggunakan pos Dana Investasi Tidak Terikat (Mudharabah Muthalaqah). Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut : Tabel 4.1 Investasi Mudharabah NERACA Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 ( Diaudit ) Bank No
Pos - pos
Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas
15
Hak Minoritas
16
Dana Investasi Mudharabah Tidak Terikat (Mudharabah Muthalaqah)
Konsolidasi
Desember
Desember
Desember
2013
2012
2012
67
a. Tabungan Mudharabah
xxx
xxx
xxx
1) Rupiah
xxx
xxx
xxx
2) Valas
xxx
xxx
xxx
b. Deposito Mudharabah
Hasil Evaluasi : Jika melihat dari Neraca Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI ini menurut teori yang dipelajari bahwa account bagi hasil dalam laporan keuangan (Neraca) seharusnya ada dua (2) yaitu yang pertama adalah account bagi hasil yang telah dibagikan dan bagi hasil yang belum dibagikan dan kedua account ini tidak bisa digabungkan melainkan harus ditulis secara terpisah. Melihat dari neraca tersebut penulis tidak menemukan adanya account mengenai Bagi Hasil yang berasal dari Deposito Mudharabah dan Bagi Hasil yang berasal dari Tabungan Mudharabah. Melainkan dalam Laporan Keungan tersebut telah jelas bahwa hanya ada 2 (dua) account mengenai Mudharabah yaitu Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah yang tidak diketahui apakah kedua account tersebut terpisah dari bagi hasil atau tidak. Sehingga jika disesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 105 tentang Penyajian yang juga mengacu kepada PSAK No. 101 tentang Penyajian Pelaporan Keuangan Syariah maka Laporan Keuangan Tersebut masih belum sesuai dengan (PSAK No.105 paragraf 37 ).
68
“Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan: (a) dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah; (b) bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban.” Penyajian mengenai Investasi Mudharabah tidak hanya terdapat pada Neraca melainkan juga pada Laporan Laba Rugi oleh karena itu disini penulis akan mencoba untuk mengevaluasi mengenail penyajian yang terdapat pada Laporan laba rugi untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut : Tabel 4.2 Perhitungan Laba/Rugi dan Saldo Laba PERHITUNGAN LABA/RUGI DAN SALDO LABA Periode 1 januari s/d 31 Desember 2013 dan 2012 Bank N o
Pos – pos
Desember Desember Desember 2013
I
Pendapatan Dan Beban Operasional
A. Dari pihak Penyaluran Dana 1.Dari pihak ketiga Bukan Bank e. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah
3. Dari Bank-bank lain di Indonesia b. Pendapatan Bagi Hasil
Konsolidasi
2012
2012
69
Mudharabah
II
i. Tabungan Mudharabah
xxx
xxx
xxx
ii. Deposito Mudharabah
xxx
xxx
xxx
a. Tabungan Mudharabah
xxx
xxx
xxx
b. Deposito Mudharabah
xxx
xxx
xxx
c. Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank
xxx
xxx
xxx
a. Tabungan Mudharabah
xxx
xxx
xxx
b. Deposito Mudharabah
xxx
xxx
xxx
Bagi Hasil Untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat 1. Pihak Ketiga bukan Bank
3. Bank-bank Lain di Indonesia dan Di Luar Indonesia
Hasi Evaluasi : Jika melihat dari laporan keuangan laba/rugi yang telah dilaksanakan oleh pihak Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI, maka Penyajian dan Pengungkapan tersebut telah sesuai dengan (PSAK No. 105 paragraf 36 s/d 38 ) dimana pada penyajian dan pengungkapan mengacu kepada PSAK No. 101.
H.
Pembahasan atas Hasil Analisis Evaluasi Penerapan PSAK No. 105 Tentang Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI
70
Setelah menganalisis mengenai penerapan bagi hasil, pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian pada Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI, hasil evaluasinya yaitu bahwa pengakuan, pengukuran, pengungkapan telah sesuai dengan PSAK No. 105. Hanya pada penyajian Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank DKI masih belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.105. UUS PT. Bank DKI dalam memberikan pembiayaan lebih sering menggunakan jenis Mudharabah Muthalaqah, yang dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasi, berdasarkan hasil dari evaluasi dan wawancara yang dilakukan penulis terhadap pihak UUS PT. Bank DKI. UUS PT. Bank DKI menggunakan metode Revenue sharing untuk pembagian hasil usaha, sebaiknya UUS PT. Bank DKI menggunakan NetProfit sharing demi terciptanya rasa keadilan diantara shahibul mall dan mudharib.
