STUDI KOMPARASI APLIKASI GADAI EMAS SERTA STRATEGI PENGEMBANGAN PADA BANK SYARIAH DAN PERUM PEGADAIAN SYARIAH SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)
Oleh: Azis Ariyanto NIM. 1060 4610 1602
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432 H/2011 M
i
STUDI KOMPARASI APLIKASI GADAI EMAS SERTA STRATEGI PENGEMBANGAN PADA BANK SYARIAH DAN PERUM PEGADAIAN SYARIAH SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)
Oleh: Azis Ariyanto NIM. 1060 4610 1602
Pembimbing
Dr. Hasanuddin, M.Ag NIP. 196103041955031001
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432 H/2011 M
ii
iii
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 25 April 2011 M 21 Jumadil Ula 1432 H
Penulis
iv
ـي ِ تِس ِ ْـن اللَّـ َِ الرَّحْ َو
MOTTO “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia; dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (QS. Al-Imraan 3:14) “Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita sholihah.” (HR. Muslim) “Bukanlah suatu aib jika kamu gagal dalam suatu usaha, yang merupakan aib adalah jika kamu tidak bangkit dari kegagalan itu”.(Ali Bin Abi Thalib)
ُ ْ ْال ة ِ َُد َ ْ َو ُي ِه َي ال َّل َ
Waktu itu lebih mahal daripada emas.
“Dalam kehidupan ini kita tidak dapat selalu melakukan hal yang besar. Tetapi kita dapat melakukan banyak hal kecil dengan cinta yang besar”. “(In this life we cannot always do great things. But we can do small things with great love)”. (Penulis). “Satu menit mendengar lebih baik dari pada satu jam berbicara.” (Penulis)
PERSEMBAHAN 1) Kedua orangtuaku, yang telah membesarkan dan mendidik dengan cinta, kesabaran dan pengorbanannya. 2) Adikku,
Salwa Marwariyanti, yang selalu memberikan semangat dan
dukungan pada setiap langkahku. 3) Kekasihku Rischa Astuty Handayani, yang dengan kesabaran memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi
v
ABSTRACT Pawnshop is a Business Entity or Non-Bank Financial Institutions are functioning to provide financing in the form of credit disbursements to the public, in addition to conventional mortgage there are also Islamic pawnshops that provide mortgage financing on the basis of the sharia law with no element of riba. Pledge of sharia (Ar-Rahn) is a contract debts by making goods that have value as collateral so that the person concerned can take the debt. Ar-Rahn payment system proved able to attract the public in obtaining financing with a fast process, practical and reassuring, either pawn in pegadain sharia many benefits that can be accepted by the customer. But in reality, there is still little understanding of the community and employers about the mortgage products issued by non-bank financial institutions this. So the minimal number of customers who apply for finance companies. In this case the Islamic pawnshop loan funds only gives credence to its customers by 90% - 95% of the estimates, whereas the conventional pawnshops estimation according to various customer groups. The most prominent difference between Islamic and conventional mortgage is from the calculations, so we will not hesitate to selecting and using Islamic mortgage products. Unlike ordinary mortgage products. In the pledge gold, gold objects that are mortgaged. As has been widely known that gold has a value which tends to rise against the currency exchange rate, this is certainly very different from the other lien objects tend to decrease the exchange rate against foreign currencies over time. The advantages are similar, such as land, only physical gold can be brought anywhere, while the land certificate is only a letter that could carry. This is what a difference this mortgage product with a regular mortgage product. By looking at the advantages of gold islamic mortgage products, the Islamic Financial Institutions today many open mortgage products in the gold business transaction is also beneficial because in addition to his business also was relatively small risk because Islamic gold pawn has the potential significant business development in recent years. It was triggered by the increasing price of gold compared with paper currency in recent years. The increase was due to the price of gold has intrinsic value that is more stable and inflationresistant than paper currency such as dollars or U.S. dollars. This research approach using Empirical Legal namely a method or procedures used to solve the problem by first examining the existing secondary data and then proceed with a study of the primary data in the field. The data used are primary data that is data obtained directly from the field by using questionnaires or interviews, as well as secondary data obtained by literature study method. Analysis of the data used is a qualitative analysis drawing conclusions deductively. Based on the research, can know how the operational mechanism of gold lien Rahn Islamic products, and the reasons why I Count good rahn product release. Keywords: Gold Pledge Sharia, Estimated Gold, Goods guarantees.
vi
ABSTRAK Pegadaian merupakan Badan Usaha atau Lembaga Keuangan Bukan Bank yang berfungsi memberikan pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kredit kepada masyarakat, selain pegadaian konvensional ada juga pegadaian syariah yang memberikan pembiayaan atas dasar hukum gadai secara syariah tanpa unsur riba. Gadai syariah (Ar-Rahn) adalah suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai sebagai jaminan sehingga orang yang bersangkutan dapat mengambil utang. Sistem pembayaran Ar-Rahn ini ternyata mampu menarik masyarakat dalam memperoleh pembiayaan dengan proses yang cepat, praktis dan menentramkan, baik menggadaikan di pegadain syariah banyak manfaat yang dapat diterima oleh nasabah yang bersangkutan. Namun kenyataannya, masih sedikit sekali pemahaman masyarakat dan pengusaha mengenai produk pegadaian yang dikeluarkan oleh pihak lembaga keuangan bukan bank ini. Sehingga minimnya jumlah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan tersebut. Dalam hal ini pada pegadaian syariah hanya memberikan kepercayaan pinjaman dana kepada nasabahnya sebesar 90% - 95% dari taksiran, sedangkan pada pegadaian konvensional taksirannya bermacam-macam sesuai golongan nasabah. Perbedaan yang paling menonjol antara pegadaian syariah dan konvensional adalah dari perhitungannya, sehingga kita tidak akan ragu-ragu lagi untuk memilih dan menggunakan produk gadai syariah. Berbeda dengan produk gadai biasa. Dalam gadai emas, objek yang digadaikan adalah emas. Seperti yang telah banyak diketahui bahwa emas memiliki nilai yang cenderung naik tukar terhadap mata uang, hal ini tentu sangat berbeda dengan objek gadai yang lain yang cenderung mengalami penurunan nilai tukar terhadap mata uang seiring dengan berjalannya waktu. Kelebihan ini serupa seperti tanah, hanya saja emas bisa dibawa fisiknya ke mana-mana, sementara tanah hanya surat sertifikatnya saja yang bisa dibawa-bawa. Hal inilah yang menjadi perbedaan produk gadai ini dengan produk gadai biasa. Dengan melihat kelebihan dari produk gadai emas syariah tersebut, maka Lembaga Keuangan Syariah sekarang ini banyak membuka produk gadai emas dalam traksaksi bisnisnya karena disamping usahanya juga menguntungkan juga resikonya pun relatif kecil dikarenakan gadai emas syariah memiliki potensi pengembangan bisnis yang cukup signifikan pada tahun belakangan ini. Hal itu dipicu terus meningkatnya harga emas dibanding mata uang kertas dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan harga itu disebabkan karena emas memiliki nilai instrinsik yang lebih stabil dan tahan inflasi dibandingkan mata uang kertas seperti rupiah atau dolar AS. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder yang ada kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan kuisioner atau wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dengan metode studi pustaka. vii
Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui perbandingan mekanisme operasional produk Rahn gadai emas pada Bank Jabar Banten Syariah dan UPCS Lebak Bulus I, strategi pengembangan usaha serta alasannya mengapa dikeluarkannya produk rahn. Kata Kunci : Gadai Emas Syariah, Taksiran Emas, Barang jaminan.
viii
KATA PENGANTAR Dengan Rahmat Allah SWT, dan didorong oleh keinginan yang luhur, Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “STUDI KOMPARASI APLIKASI GADAI EMAS SERTA STRATEGI PENGEMBANGAN PADA BANK SYARIAH DAN PERUM PEGADAIAN SYARIAH”,
sebagai suatu syarat untuk mendapatkan derajat sarjana S-1 pada
Program Studi Muamalat Jurusan Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selama proses penulisan skripsi ini sejak penyusunan rancangan penelitian, studi kepustakaan, pengumpulan data di lapangan serta pengolahan hasil penelitian sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan baik sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tak ternilai harganya dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenakanlah penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada : 1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, S.H, M.A, M.M., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang selalu memberikan motivasi kepada seluruh mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum, baik semasa perkuliahan berlangsung, ataupun pada saat penyelesaian tugas akhir.
ix
2. Ibu Dr. Euis Amalia, M.A., sebagai Ketua Jurusan Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang selalu memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk selalu giat dalam mengikuti perkuliahan. 3. Bapak Dr. Hasanudin, M.Ag., sebagai Dosen Pembimbing skripsi yang telah sangat banyak meluangkan waktu dan pikirannya, dan perhatian membantu penulis dalam memberikan pengarahan dan petunjuk tata cara penulisan skripsi. 4. Bapak H. Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, MH sebagai Pembimbing Akademik yang juga senantiasa mengingatkan dan mengarahkan penulis semasa mengikuti perkuliahan hingga akhirnya menyelesaikan penulisan skripsi ini. 5. Segenap pihak Perum Pegadaian Syariah Pusat dan UPCS Lebak Bulus I yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan wawancara serta banyak membantu dalam pembuatan skripsi ini khusunya kepada Bapak Rudy Kurniawan dan Mba Yuki Lengkana yang telah banyak membantu penulis dalam melaksanakan penelitian di Perum Pegadaian Syariah UPCS Lebak Bulus I. 6. Orang Tua ku Tercinta Bapak H. Aep Yunardih & Ibu Ai Maemunah, Adiku Salwa Marwariyanti, dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang serta doa restunya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 7. Kekasihku Rischa Astuty Handayani, yang dengan kesabaran
memberikan
semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini Penulis hanya mampu berharap semoga bantuan yang telah diberikan dalam bentuk apapun dapat menjadi amal baik yang diterima disisi Allah SWT. Semoga x
skripsi yang sederhana dan masih jauh dari sempurna ini bermanfaat bagi penulis dan semua pihak. Penulis sangat mengharapkan masukan berupa saran dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini di masa mendatang.
Jakarta, 25 April 2011 M 21 Jumadil Ula 1432 H
Penulis
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .......................................................................................
i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ..............................
ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN MUNAQASYAH ............... iii LEMBAR PERNYATAAN ............................................................................. iv MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..................................................................
v
ABSTRACT ...................................................................................................... vi ABSTRAK ....................................................................................................... vii KATA PENGANTAR ..................................................................................... viii DAFTAR ISI .................................................................................................... ix DAFTAR TABEL, GAMBAR DAN LAMPIRAN .......................................
x
BAB I : PENDAHULUAN ..............................................................................
1
A. Latar Belakang Masalah .................................................................
1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .............................................
4
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian ......................................
5
D. Tinjauan Pustaka ............................................................................
7
E. Kerangka Teori ............................................................................... 10 F. Metode Penelitian ........................................................................... 13 G. Sistematika Penulisan .................................................................... 18
BAB II : LANDASAN TEORITIS ................................................................ 19 A. Konsep Gadai Emas Syariah............................................................. 19 1. Pengertian Rahn Emas ............................................................. 19
xii
2. Dasar Hukum Rahn Emas ........................................................ 22 3. Rukun dan Syarat Syah Rahn Emas ......................................... 25 4. Fungsi dan Tujuan Rahn Emas ................................................. 28 5. Manfaat Gadai Emas Syariah ................................................... 29 6. Pendapat Ahli Hukum tentang Manfaat Barang Gadai Syariah 30 7. Persamaan dan Perbedaan Rahn dengan Gadai Konvensional .. 34 B. Pengertian Taksiran Nilai Emas ..................................................... 38 C. Pengertian Lelang ........................................................................... 39 BAB III : PERBANDINGAN APLIKASI AKAD GADAI EMAS PADA BANK DAN PERUM PEGADAIAN SYARIAH ...................................... 45 A. Akad Gadai Emas yang digunakan pada Perbankan Syariah ......... 45 B. Akad Gadai Emas yang digunakan pada Pegadaian Syariah ......... 49 C. Persamaan dan Perbedaan akad yang digunakan pada kedua Lembaga ............................................................................................... 57 BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS APLIKASI GADAI EMAS SERTA STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA PADA BANK DAN PERUM PEGADAIAN SYARIAH .................................... 59 A. Penerbitan Gadai Emas Syariah ..................................................... 59 B. Mekanisme dan Prosedur Gadai Emas pada Bank Syariah ............ 62 C. Mekanisme dan Prosedur Gadai Emas pada Pegadaian Syariah ..... 66 D. Perbandingan Mekanisme Operasional Gadai Emas pada Bank
xiii
Syariah dan Pegadaian Syariah ...................................................... 81 E. Prospek dan Strategi Pengembangan Gadai Emas Syariah ............ 96 BAB V :
PENUTUP ................................................................................... 101 Kesimpulan .................................................................................. 101 Saran ............................................................................................ 107
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 108 LAMPIRAN ................................................................................................... 109
xiv
DAFTAR TABEL TABEL 2.1 : Persamaan dan Perbedaan antara Rahn dengan Gadai Konvensional ............................................................................. 36 TABEL 2.2 : Perbedaan teknis Pegadaian Syariah – Pegadaian Konvensional 37 TABEL 2.3 : Perbandingan perhitungan pegadaian syariah dengan pegadaian Konvensional ............................................................................ 37 TABEL 4.1 : Penggolongan Pinjaman di Pegadaian Syariah .......................... 79 TABEL 4.2 : Tarif Ijarah .................................................................................. 80 TABEL 4.3 : Tarif Biaya Administrasi dan Surat Hilang di Pegadaian Syariah 81 TABEL 4.4 : Perbadingan Umum gadai emas pada BJB Syariah dan UPCS Lebak Bulus ..................................................................................... 88
DAFTAR GAMBAR GAMBAR 4.1 : Skema Akad Gadai Emas pada Bank Jabar Banten Syariah ... 65 GAMBAR 4.2 : Skema Akad Gadai Emas pada UPCS Lebak Bulus I ........... 67 GAMBAR 4.3 : Skema Tata Cara Memperoleh Pinjaman ............................. 70 GAMBAR 4.4 : Skema Tata Cara Pelunasan Pinjaman .................................. 71
DAFTAR LAMPIRAN 1. Hasil Wawancara. 2. Surat Keterangan Wawancara. 3. Surat Keterangan Izin Penelitian. 4. Fatwa MUI Mengenai Rahn dan Rahn Emas. 5. Skema Pemberian Pinjaman Gadai Emas Syariah. 6. Skema Pelunasan Pinjaman Gadai Emas Syariah. 7. Plafon Tarif Ijarah dan Biaya Administrasi Gadai Emas Syariah. 8. Produk Gadai Syariah.
xv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Ajaran Islam yang mengandung unsur Syari‟ah berisikan hal-hal yang mengatur hubungan manusia dan pencipta (hablu min Allah) dan hubungan sesama manusia (hablu min Nas) yang dikenal dengan Muamalah Islam. Di antara amalan Muamalah tersebut melingkupi aktivitas perekonomian seperti, perdagangan, pinjamammeminjam, gadaian barang dan aktifitas ekonomi lainnya. Kebutuhan masyarakat akan uang tunai terkadang menjadi kebutuhan yang segera pada waktu-waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak yang mencakupi kebutuhan primer, sekunder maupun pelengkap demi keberlangsungan hidup. Namun demikian, kebutuhan tersebut adakala tidak diimbangi dengan ketersediaannya uang tunai yang dimiliki. Maka solusi untuk mengatasi hal tersebut masyarakat akan mendatangi lembaga keuangan atau individu-individu yang bisa menalangi dengan perjanjian ada barang yang diserahkan sebagai jaminan seperti Perbankan dan Pegadaian. Kehadiran lembaga pegadaian dan Perbankan di Indonsia bukanlah hal yang asing lagi. Bahkan lembaga ini menjadi sangat populer dikalangan masyarakat (khususnya Jakarta), ketika menjelang lebaran tiba. Sudah merupakan tradisi bagi pemudik di ibu kota untuk menggadaikan barang berharga mereka menjelang bulan
1
syawal. Dengan menitipkan emas, kendaraan bermotor atau barang berharga lainnya sebagai jaminan atas uang yang dipinjam, keinginan untuk bertemu sanak saudara dikampung dengan kerinduan yang sangat pun terobati. Bukan tanpa alasan karena disaat ongkos dan harga kebutuhan untuk oleh-oleh yang semakin menggila yang tidak lagi dapat diatasi oleh gaji maupun pendapatan selama di Jakarta, maka pegadaian merupakan alternatif yang dapat menjawab tersebut. Sekilas lembaga ini memang terlihat sangat membantu. Dan tentu saja dengan menyuarakan motto “ mengatasi masalah tanpa masalah”-nya, lembaga ini berhasil menafsir dan mencitrakan dirinya di mata masyarakat sangat baik. Akan tetapi, disadari atau tidak ternyata dalam prakteknya lembaga ini belum dapat terlepas dari persoalan. Dengan berkaca mata pada syariat islam, ketika perjanjian gadai ditunaikan terdapat unsur-unsur yang dilarang syariat. Hal ini dapat terlihat dari praktek gadai itu sendiri yang menentukan adanya bunga gadai, yang mana pembayarannya dilakukan setiap 15 hari sekali. Bukan hanya riba, ketidak jelasan (gharar), dan qimar juga ikut serta menghiasi aktifitas lembaga ini. Yang secara jelas terdapat kencenderungan merugikan salah satu pihak. Memang hal ini tidaklah terlalu diperhatikan oleh masyarakat. Tetapi, ketika mereka terjebak dengan bunga yang membengkak serta ketidak sanggupan uintuk membayar, maka di sinilah masalah letak permasalahan itu muncul. Saat ini, bisnis gadai emas syariah terus berkembang pesat. Di Indonesia, bisnis ini bertahun-tahun dijalankan oleh Perum Pegadaian. Selain itu, bisnis ini juga dijalankan oleh beberapa bank syariah. Hal itu karena gadai emas syariah memiliki 2
potensi pengembangan bisnis cukup signifikan pada tahun belakangan ini. Hal itu dipicu terus meningkatnya harga emas dibanding mata uang kertas dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan harga itu disebabkan karena emas memiliki nilai instrinsik yang lebih stabil dan tahan inflasi dibandingkan mata uang kertas seperti rupiah atau dolar AS, Apalagi setelah dikeluarkannya Fatwa DSN NO: 26/DSNMUI/III/2002 Tentang RAHN EMAS,1 Sehingga masyarakat lebih tertarik menggadaikan barang jaminannya berupa Emas karena nilai ekonomisnya yang sangat tinggi dari pada barang elektronik dan kendaraan yang terkadang bisa jatuh nilai ekonomisnya disebabkan oleh fakto-faktor ekonomis lainnya. Dengan melihat dasar itulah, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian, memberikan gambaran apa dan bagaimana Praktek Produk Rahn (Gadai Emas Syariah) serta cara strategi pengembangan yang digunakan pada Bank Syariah (BSM) dan Perum Pegadaian Syariah (UPCS Lebak Bulus I), sehingga penulis tertarik mengambil judul ”STUDI KOMPARASI APLIKASI GADAI EMAS SYARIAH SERTA STRATEGI PENGEMBANGAN PADA BANK SYARIAH DAN PERUM PEGADAIAN SYARIAH”.
1
Himpunan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Syariah
3
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Agar permasalahan dalam penelitian skripsi ini tidak meluas serta menjaga kemungkinan penyimpangan dalam penelitian skripsi ini, maka dalam penulisan ini, penulis memfokuskan dan membatasi pembahasan hanya dalam ruang lingkup analisis akad yang digunakan pada gadai emas, Mekanisme Operasional Gadai Emas Syariah, Cara Penaksiran Nilai Gadai Emas, serta Strategi Pengembangan Gadai Emas Syariah yang dilakukan oleh Bank Syariah (Bank Jabar Banten Syariah) dengan Perum Pegadaian Syariah (UPCS Lebak Bulus I) . 2. Perumusan Masalah Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : a. Akad apa saja yang digunakan oleh Bank Syariah dan Perum Pegadaian dalam menjalankan bisnis gadai emas syariah ini? b. Apa alasan dikeluarkannya produk Gadai Emas Syariah ini sehingga menjadi alternatif gadai bagi masyarakat? c. Bagaimana mekanisme operasional Gadai Emas Syariah pada Bank Syariah (Bank Jabar Syariah) dan Perum Pegadaian Syariah (UPCS Lebak Bulus I)? d. Bagaimana Strategi yang dilakukan oleh Bank Syariah dan Perum Pegadaian Syariah dalam mengembangkan bisnis Gadai Emas ini?
4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Dengan adanya semua perumusan masalah diatas, diharapkan adanya suatu kejelasan yang dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : a. Untuk mengetahui perbandingan mekanisme dan prosedur Gadai Emas pada Bank Syariah dan Perum Pegadaian Syariah sebagai alternatif pegadaian untuk modal kerja serta kebutuhan masyarakat. Sehingga dapat dilihat sejauh mana Gadai Emas Syariah mampu memberdayakan Perekonomian serta menutupi kebutuhan Masyarakat. b. Untuk mengetahui akad apa saja yang digunakan Bank Syariah dan Perum Pegadaian Syariah dalam menjalankan usaha Gadai Emas. c. Untuk mengetahui perbandingan cara menghitung taksiran nilai gadai emas, lelang serta strategi yang dilakukan pada kedua lembaga tersebut. d. Mensosialisasikan konsep dan mekanisme Gadai Emas Syariah pada Bank Syariah dan Perum Pegadaian Syariah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya muslim untuk menggadaikan Barang Jaminannya (Emas) pada Lembaga Keuangan Syariah. e. Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar (S1) Sarjana Ekonomi Islam di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
5
2. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang bisa ditimbulkan dari penelitian ini, penulis ingin agar penelitian ini bisa memberikan manfaat: a. Untuk menambah wawasan tingkat pemahaman dan pengetahuan bagi penulis sendiri khususnya, dan bagi para praktisi maupun akademisi pada umumnya dalam memahami mekanisme operasional Gadai Emas Syariah serta strategi pengembangan usaha gadai emas itu sendiri. b. Sebagai khazanah ilmu pengetahuan untuk menambah referensi terkait permasalahan gadai khususnya gadai emas syariah. c. Mampu membandingkan antara gadai dengan Rahn. d. Menjadi masukan dan saran bagi para praktisi, akademisi dalam penelitian selanjutnya sehingga bisa menjadi perbandingan bagi penelitian yang lain. D. Tinjauan Kajian Terdahulu Berdasarkan telaah yang sudah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, penulis menyimpulkan bahwa apa yang menjadi masalah pokok penelitian ini tampaknya sangat penting. Adapun kajian pustaka dalam penelitian ini dengan melihat beberapa penelitian skripsi: 1.
Atef Misbahudin, Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008
6
“Strategi Pemasaran Produk Gadai Emas (Rahn) pada BPRS PNM AlMa‟soem
dalam
meningkatkan pendapatan
Bank”.
Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan sesuatu pada satuan analisis secara utuh sebagai satuan yang integrasi. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwasannya BPRS Al-Ma‟soem menerapkan strategi segmenting, targeting dan positioning dengan mengembangkan marketing mix. Produk perbankan syariah yang ditawarkan oleh BPRS ini dengan menggunakan akad ijarah. Dimana Pihak bank akan menaksir suatu barang jaminan berupa emas dengan harga yang standar yang berlaku di pasaran dengan nilai taksiran itu bank bisa memberikan pembiayaan sebesar 80% dari nilai taksiran agunan. 2.
Nuraeni, Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004 “Konsep dan Aplikasi Gadai Emas pada Bank Syariah (Study Kasus pada PT. Bank Danamon Syariah)”. Metode yang digunakan oleh penulis adalah Kualitatif dengan desain penelitiannya deskriptif-Analisis yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan dengan menguraikan dan menjelaskan berbagai permasalahan gadai emas syariah pada bank danamon syariah meliputi; barang jaminan yang dibawa nasabah akan ditaksir oleh spesialis gadai untuk mengetahui besar pinjaman dan biaya penitipan yang ditanggung nasabah. Biaya penitipan didasarkan pada nilai taksir marhun, yaitu 2,2%
7
perbulan sebagai antisipasi terhadap resiko kerusakan dan kehilangan atas barang yang digadaikan. 3.
Susan Diyani, Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004 “Peranan Media Promosi Dalam Meningkatkan Brand Awareness Public Produk Gadai Emas Syariah (Study Kasus Bank Danamon Syariah)”. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan metode Pengumpulan Data yaitu dengan teknik Riset Kepustakaan, Riset Lapangan serta Analisis Data. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwasannya Aplikasi media promosi gadai emas pada Bank Danamon Syariah menggunakan dua media promosi yaitu media Above The Line seperti promosi melalui jalur media koran, radio, spanduk, televisi, brosur dan Below The Line (BTL) yaitu promosi melalui jalur non media seperti Promosi ke lokasi pusat keramaian, kemudian media yang paling banyak diakses dan dijadikan sumber pengetahuan oleh responden tentang gadai emas di Bank Danamon Syariah adalah “koran” sebesar 33%, “spanduk” 30%, “radio” 19%, “brosur” sebesar 18%.
4.
Faridatun Sa‟adah, Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008 “Strategi Pemasaran Produk Gadai Syariah Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah pada Pegadaian Syariah Dewi Sartika”. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian 8
kualitatif-deskriptif melalui penelitian pustaka (library research) dan penelitian lapangan (flied research). Dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi pemasaran yang dilakukan oleh pegadaian syariah cabang Dewi Sartika meliputi empat variable dalam bauran pemasaran yaitu: Pertama strategi produk dengan cara pengembangan produk menjadi ARRUM (ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil) dan pengoptimalan taksiran, Kedua strategi harga dengan memotong tarif Ijarah Rp.85 menjadi Rp.80 setiap Rp.10.000 nilai taksiran, Ketiga dengan strategi distribusi, yaitu dilakukan dengan cara membuka unit pelayanan cabang kecil agar mudah dijangkau oleh para nasabah, Keempat dengan strategi Promosi, yaitu dilakukan dengan cara periklanan berupa brosur, spanduk, souvenir. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini membahas tentang ”Studi Komparasi Aplikasi Gadai Emas serta Strategi Pengembangan pada Bank Syariah dan Perum Pegadaian Syariah. Yang mana dalam hal ini membahas mengenai perbandingan mekanisme, prosedur, serta strategi pengembangan usaha gadai emas yang dilakukan oleh Bank Syariah dan Perum Pegadaian Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah. Kemudian yang membedakan skripsi ini dengan yang terdahulu yaitu dari sisi pembahasannya yang mana penulis mencoba meneliti perbandingan apilikasi produk rahn khusus rahn emas dengan strategi pengembangannya saja disertai alasan dikeluarkannya rahn emas kemudian penelitiannya dilakukan pada lembaga keuangan syariah yang mana dalam hal ini
9
bisa dijadikan rujukan sebagai perbandingan antara aplikasi rahn di bank dengan lembaga keuangan syariah non bank (Pegadaian Syariah). E. Kerangka Teori Gadai dalam bahasa Arab disebut Rahn. Rahn menurut bahasa
adalah
Jaminan Hutang, gadaian2, seperti juga dinamai Al-Habsu, artinya penahanan. Sebagaimana kita ketahui dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 yang berbunyi: Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orangorang untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.3 Berdasarkan Hukum Islam, Pegadaian merupakan suatu tanggungan atas utang yang dilakukan apabila pengutang gagal menunaikan kewajibannya dan semua barang yang pantas sebagai barang dagangan dapat dijadikan jaminan.4
2
A.W. Munawir, Kamus Al-Munawir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), Ed. II, h. 542 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penerjemah R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), Cet VIII, Ps.1150. 4 Muhammad Muslehuddin, Sistem Perbankan Dalam Islam, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004) Cet. III h. 88.
10
Sistem Gadai Syariah adalah sistem penyaluran pinjaman secara gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip syariah islam dalam transaksi ekonomi, yaitu menghindari transaksi pinjam meminjam uang yang mengandung unsur riba.5 Prinsip-prinsip dasar hukum syariah dari gadai itu sendiri dapat dilihat surat Al-Baqarah ayat 283, dimana ayat tersebut memperbolehkan adanya praktek gadai.
Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (QS. Albaqarah : 283). Dalam menggadaikan barang (Emas) di pegadaian syariah harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:6
Barang yang tidak boleh dijual tidak boleh digadaikan.
Tidak sah menggadaikan barang rampasan atau barang yang dipinjam.
Gadai tidak sah apabila utangnya belum pasti.
Seandainya ada orang yang menggadaikan barang namun barang tersebut belum
diterima
oleh
pegadaian,
maka
orang
tersebut
boleh
membatalkannya.
Jika barang gadaian tersebut sudah diterima oleh pegadaian, maka akad rahn telah resmi dan tidak dapat dibatalkan.
5
Perum Pegadaian, Keputusan Direksi Perum Pegadaian tentang Pemberlakuan Manual
Operasi Unit Layanan Gadai Syariah , Kep. Dirut Perum Pegadaian No. 06.A/UL.3.00.22.3/2003, Pasal 1 Ayat (1). 6
Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: EKONISIA, 2008) , hal. 143.
11
Gadai Emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasaan secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (arrahin) kepada Pegadaian Syariah (al-murtahin) untuk dikelola dengan prinsip ar-Rahnu yaitu sebagai jaminan (al-Marhun) atas peminjam (al-marhun bih) yang diberikan kepada nasabah/peminjaman tersebut. Jadi, Kesimpulannya bahwa Rahn Emas Syariah adalah Menahan Barang jaminan berupa barang berharga (emas) milik si peminjam (rahin) , baik yang bersifat materi atau manfaat tertentu, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang diterima tersebut memiliki nilai Ekonomis, sehingga pihak yang menahan (murtahin) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai tersebut apabila pihak yang menggadaikannya tidak dapat membayar hutang tepat pada waktunya. F. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian ini adalah paduan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, karena diawali dengan telaah bahan pustaka dan literatur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam bentuk desain deskriptif dan metode
pegumpulan
data
dengan
cara
observasi.
Deskriptif
pengertiannya adalah:7
7
Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h.18-19.
12
menurut
Penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (penulisan : gambaran) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dalam pengertian ini penelitian deskriptif menggunakan data dasar deskriptif semata, tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi. Pendapat lainnya mengatakan bahwa ”metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari gejala tertentu”8. 2. Pendekatan Penelitian Adapun tipe atau pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian langsung
pada Bank Jabar Banten Syariah dan Perum
Pegadaian Syariah (UPCS Lebak Bulus I) dalam rangka mengetahui mekanisme, serta strategi pengembangan usaha Gadai Emas Syariah. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan dokumen (content analisys) yaitu melakukan pengumpulan data dan informasi melalui arsip dan dokumen. 3. Jenis Data dan Sumber Data Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis data yaitu data kualitatif berupa kata-kata atau gambar bukan angka-angka, kalaupun ada angkaangka sifatnya hanya sebagai penunjang9. Serta menggunakan dua sumber data yaitu :
8
Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: Rajawali Press , 2004), h. 22. 9 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002). h. 51.
13
a. Sumber Data Primer Merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah dan Perum Pegadaian Syariah (UPCS Cabang Lebak Bulus I) yang kompeten dan ahli mengenai mekanisme serta taksiran Gadai Emas Syariah b. Sumber Data Sekunder Merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini. 4.
Teknik Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : A. Arsip Dokumen Yaitu bahan tertulis yang sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalakan atau bisa juga disebut penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data atau bahan-bahan dari berbagai daftar kesusastraan yang ada. Dengan cara membaca, mempelajari, mencatat, dan merangkum teori-teori yang ada kaitannya dengan masalah pokok pembahasan melalui buku-buku, skripsi terdahulu, majalah, surat kabar, artikel, buletin, brosur, 14
internet dan media lainnya yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. B. Wawancara Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan responden. Dalam wawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden. Dalam hal ini penulis melakukan peninjauan langsung ke lokasi yaitu pada Bank Syariah dan Perum Pegadaian Syariah (UPCS Lebak Bulus I) yang mengeluarkan Produk Rahn (Gadai Emas Syariah), Penulis menggunakan teknik wawancara atau interview ini dengan narasumber yang cakap dan berkompeten pada bidangnya untuk memberikan keterangan dari masalah yang sedang dibahas.10 C. Observasi (penelitian lapangan) Secara mudah observasi sering disebut juga sebagai metode pengamatan. Ringkasnya metode observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara cermat dan sistematik. Dalam hal ini penulis mengamati secara lansung analisis mekanisme operasional gadai emas serta strategi pengembangan usaha gadai emas tersebut pada Bank Syariah dan Perum Pegadaian Syariah (UPCS Lebak Bulus I).
10
Sugiono, Metodologi Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 130.
15
5. Teknik Pengolahan Data a. Seleksi Data : setelah memperoleh data dan bahan-bahan baik melalui library research maupun field research, lalu data diperiksa kembali satu persatu agar tidak terjadi kekeliruan. b. Klasifikasi Data : setelah data diperiksa lalu diklasifikasikan dalam bentuk dan jenis tertentu, kemudian diambil suatu kesimpulan. 6. Teknik Analisa Data Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis, yakni penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh dilapangan mengenai perbandingan mekanisme, serta strategi pengembangan usaha Gadai Emas Syariah yang dijadikan sebagai alternatif pegadaian Syariah dan proses mendapatkan uang secara cepat yang kemudian akan digunakan untuk modal kerja dan kebutuhan masyarakat pada Bank Jabar Banten Syariah dan Perum Pegadaian Syariah (UPCS Lebak Bulus I). 7. Teknik Penulisan Adapun teknik penulisan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2007”.
16
G. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut : BAB I
Pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Kajian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.
BAB II
Tijauan Teoritis Gadai Emas Syariah, bab ini membahas tentang pengertian, landasan hukum, Syarat sah dan rukun, manfaat dan ketentuan dalam pegadaian syariah pada barang jaminan emas, Pendapat Ahli Hukum Islam tentang Manfaat Barang Gadai Syariah, perbedaan Rahn dengan pegadaian konvensional dan Barang Jatuh Tempo, Peran Pegadaian
Syariah
terhadap
Pemberdayaan
Masyarakat
serta
Berakhirnya Akad Gadai Syariah (Rahn).
BAB III
Perbadingan akad yang digunakan pada gadai emas di Bank Jabar Banten Syariah dan Pegadaian Syariah UPCS Lebak Bulus I, bab ini membahas sekilas tentang akad yang digunakan oleh Bank Jabar Banten Syariah dan UPCS Lebak Bulus I dalam menjalankan usaha gadai emas .
BAB IV Perbandingan Mekanisme Gadai Emas Syariah dan Strategi Pengembangan Usaha pada Bank Syariah dan Perum Pegadaian Syariah, merupakan bagian pembahasan mengenai perbandingan
17
mekanisme dan prosedur Gadai Emas Syariah pada BJB Syariah dan Perum Pegadaian Syariah (UPCS Lebak Bulus I), mulai dari hal yang melatarbelakangi penerbitan gadai emas, strategi pengembangan usaha dan Analisis (SWOT) pada kedua lembaga keuangan syariah tersebut, serta cara penaksiran nilai gadai emas syariah. BAB V
Penutup Merupakan bagian terakhir penulisan yang akan menunjukkan pokokpokok penting dari keseluruhan pembahasan ini. Bagian ini menunjukkan jawaban ringkas dari permasalahan yang dibahas pada bagian permasalahan di atas yang berisi kesimpulan dan saran.
18
BAB II LANDASAN TEORI
A. Konsep Gadai Emas 1.
Pengertian Gadai Emas Syariah
Transaksi gadai dalam fiqih islam disebut Ar-rahn. Ar-rahn adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.11 Pengertian ar-rahn dalam bahasa Arab adalah ats-tsubut wa ad-dawam ()الثثْخ ّالدّام,12 yang berarti “tetap” dan “kekal”. Pengertian tersebut merupakan yang tercakup dalam kata kata al-hasbu, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa kata ar-rahn berarti “menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang”.13 Secara etimologi rahn (gadai) bermakna tetap dan berkesinambungan, sebagaimana juga yang digunakan untuk makna kata al-hasbu “menahan”. Penggunaan yang pertama seperti ungkapan ni‟matun râhinah “nikmat yang kekal”. Adapun menurut terminologi Islam, rahn sebagaimana didefinisikan oleh para ulama adalah menjadikan barang yang berharga menurut tinjauan syariat sebagaimana jaminan
11 12
Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1. Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh „ala Al-Madzahib Al-Arba‟ah, (Beirut: Dar Al-fikr, 1996), h.
249.
19
utang, sekiranya pembayaran utang atau sebagian bisa diambil dari benda yang digadaikan tersebut.14 Rahn juga dapat diartikan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Sedangkan dalam pengertian istilah adalah akad
atau
perjanjian
utang
piutang
dengan
menjadikan
marhun
sebagai
kepercayaan/penguat marhun bih dan murtahin berhak menjual/melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.15 Pengertian gadai yang terungkap dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barng bergerak, karena itu makna gadai dalam bahasa hukum perundang undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan rungguhan.16 Sedangkan pengertian gadai (rahn) dalam hukum Islam (Syara) adalah:
ِ ِ ٍ جعل ع اليْ ِن اَْو َ ْخ ُد َّ ك ُ ْي ََلَا قْي َمةٌ ِِف نَظَ ِر الشَّْرِع َوثِْي َقةً بِ َديْ ٍن ِِبَْي َ ث ُيُْ ِك َُن ْ ُ َل َْ ُ ْ َ ِ ْ ك الْ َع ْي َ ِْ بَ ْع ِ وُ ِ ْن
14
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah Jilid.3, (Jakarta: Al-I‟tishom, 2008), h. 248. Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), h.187. 16 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 2. 15
20
Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian hutang dari barang tersebut.17 Gadai Emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasaan secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (arrahin) kepada Bank/Pegadaian (al-murtahin) untuk dikelola dengan prinsip ar-Rahnu yaitu sebagai jaminan (al-Marhun) atas peminjam (al-marhunbih) yang diberikan kepada nasabah/peminjaman tersebut. Pembiayaan gadai emas syariah adalah produk pembiayaan dimana lembaga keuangan syariah (Pegadaian Syariah) memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa emas dengan mengikuti prinsip gadai syariah, emas tersebut ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan pegadaian syariah dan atas pemeliharaan tersebut pegadaian syariah mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip Ijarah.18
17 18
Sayyid Sabiq, Al-fiqh As Sunnah, (Beirut: Dar Al-Fikr), h. 187. Materi Rukmana-Bank Jabar Syariah.
21
2.
Landasan Hukum dari Gadai syariah yaitu:
Al-Qur’an
Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah. dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS: Al-Baqarah: 283) Al-Hadist
ِ ٍّ ِصَّى الَّوُ َعَْي ِو وسَّم ا ْشتَ رى طَ َعا ا ِ ن ي ُهو َج ٍل َوَرَىنَوُ ِ ْر ًعا َّ َِ َّن الن َ َِّب َ ي إ ََل َْ ً َ َ ََ ٍ ِ ن ح ِد )يد (رواه خبارى و س م َ ْ
Artinya : Bahwa Nabi Saw membeli makanan dari seorang Yahudi yang dibayar secara tangguh (dengan cara berhutang), lalu Nabi Saw menggadaikan baju besinya (HR: Bukhari dan Muslim). Hadist dari Anas bin Malik ra. Yang diriwayatkan oleh Ibn Majah yang berbunyi:
ٍ َ َح َدثَنَا ِى َش ُام بْ ُن قَتَا َ َة َع ْن َن، ِ َ اْلَ ْه َ ِمي س ْ صُر بْ ُن َعِ ِّي ْ ََحدَّثَنَا ن ِ ِي ب ِلََق ْد رىن رسو ُل ااِ ِرعا ِعْن َد ي هو:ال ِ املي نَ ِة ََخ َد ِِلَىِ ِو سعِْي را (رواه و ن َ َق ِّ ْ ْ ًْ َ ُ ْ َ َ َُْ ْ ُ َ َ ََ ً )ابن ا جة
Telah meriwayatkan kepada kami Nash bin Ali Al-Jahdhami, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari 22
Anas berkata: sungguh Rasulullah SAW. Menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di Madinah dan menukarkannya dengan gandum untuk keluarganya.19 (HR. Ibn Majah) Hadist Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang berbunyi:
ِ ِ ٍ َّعِِب َع ِن ْ َخَ َرنَا َعْ ُداا بْ ُن َُ َار ْ َحدَّثَنَا َُ َّم ُد بْ ُن ُ َقا ٍل ْ َخَ َرنَا َ َِريَّا َع ِن الش َّ ُ ْ َي ُ بِنَ ْ َقتِ ِو إِ َا َ اَن َ ْرُى ْونًا َول الد ِر َ َ ق:ال َ ََِ ُىَريْ َرَة ق َُال َر ُس ْو ُل ااِ الظَّ ْهُر ْر ِ )ب النَّ َ َقتَوَ(رواه ال خاري ََِب ن ُ ب َقتَوَ إِ َا َ ا َن َ ْرُى ْونًا َو َعَي َّالي يَْرَ ُ َويَ ْشَر ُ َويَ ْشَر
Telah diriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak, mengabarkan kepada kami Zakariya dari Sya‟bi dari Abi Hurairah, dari Muhammad SAW. Bahwasannya beliau bersabda: kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Pegadai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya.20 (HR. Al-Bukhari) Hadist Riwayat Abu Hurairah ra, yang berbunyi:
ِ ِ ِ ِالرىن ل ِ َ َق: َع ْن َِ ُىَريْ َرَة ُصاحِو لَوُ غُْن ُموُ َو َعَْيو غُْرُو َ ُ ْ َّ ََليَ ْغَ ُق:ال َر ُس ْو ُل اا
)(رواه الشا فعي والدار القطين
Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya resiko dan hasilnya. (HR. Asy-Syafi‟i dan Ad-Daruquthni)
Ijtihad Ulama
Perjanjian gadai yang diajarkan dalam al-Qur‟an dan al-Hadist itu dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para Fuqaha dengan jalan Ijtihad, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah
19 20
Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 7. Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 7.
23
mempertentangkan kebolehannya demikian juga dengan landasan hukumnya. Namun demikian perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam bagaimana seharusnya penggadaian menurut landasan hukumnya. Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang, Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw. yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw kepada mereka.
Fatwa DSN
a) Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai Rahn. b) Fatwa DSN no 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. c) Fatwa Dewan Syariah Nasional – MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah. d) Fatwa Dewan Syariah Nasional – MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah. e) Fatwa Dewan Syariah Nasional – MUI No: 43/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ganti rugi.21
21
Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 8.
24
3.
Rukun&Syarat Sah Gadai Syariah
Sebelum dilakukan Rahn, terlebih dahulu dilakukan akad. Akad ini menurut Mustafa az-Zarqa22 adalah ikatan secara hokum yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau beberapa pihak yang berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan bagaimana keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu akad. Ulama Fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun rahn. Menurut Jumhur Ulama, rukun rahn itu ada 4 (empat), yaitu: a) Shigat (lafadz ijab dan qabul); b) Orang yang berakad (rahin dan murtahin); c) Harta yang dijadikan marhun; dan d) Utang (marhun bih). Ulama Hanafiyah berpendapat, rukun rahn itu hanya ijab (pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan pemilik barang) dan qabul (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang jaminan itu). Menurut ulama Hanafiyah, agar lebih sempurna dan mengikat akad rahn, maka diperlukan qabdh (penguasaan barang) oleh penerima gadai (Murtahin). Adapun rahin, murtahin, marhun, dan marhun bih itu bukan termasuk syarat-syarat rahn, bukan rukunnya hanya sebagai pendukung akad saja.23
22
M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 102-103. 23 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 254.
25
Sedangkan syarat rahn, ulama Fiqh mengemukakannya sesuai dengan rukun rahn itu sendiri, yaitu:24 1) Syarat yang terikat dengan orang yang berkad, adalah cakap bertindak hukum (baligh dan berakal). Ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan cukup berakal saja. Karenanya, anak kecil yang mumayyiz (dapat membedakan antara yang baik dan buruk) boleh melakukan akad rahn, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya. 2) Syarat sight (lafadz). Ulama Hanafiyah mengatakan dalam satu akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang, karena akd rahn itu sama dengan akad jual-beli. 3) Syarat marhun bih adalah: a) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin; b) Marhun bih itu boleh dilunasi dengan marhun tersebut; c) Marhun bih itu jelas atau tetap dan tertentu. 4) Syarat marhun, menurut pakar fiqh adalah: a) Marhun itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan marhun bih; b) Marhun itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal); c) Marhun itu jelas dan tertentu; d) Marhun itu milik sah rahin; e) Marhun itu tidak terikat dengan hak orang lain;
24
Sasli Rais, Pegadaian Syariah (Konsep dan Sistem Operasional), (Jakarta: UI PRESS, 2006),
h. 43.
26
f) Marhun itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat; dan g) Marhun itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya. Dewan Syari‟ah Nasional membuat fatwa tersendiri mengenai rahn emas ini, yaitu dalam Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002. Secara prinsip, ketentuan rahn emas juga berlaku ketentuan rahn yang diatur dalam Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/II/2002. Namun, ada sedikit ketentuan khusus mengenai rahn ini, sebagai berikut:25 1. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin). 2. Ongkos tersebut besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. 3. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah.
4. Fungsi dan Tujuan Gadai Emas Syariah Dalam al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 283 dijelaskan bahwa gadai pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah, dimana sikap tolong menolong dan sikap amanah saling ditonjolkan. Begitu juga dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Hurairah, disana nampak sikap menolong antara
25
Brosur Gadai Emas Pada Bank Riau Syari‟ah Cabang Pekanbaru.
27
Rasulullah dengan Yahudi saat Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi tersebut. Maka pada dasarnya, hakikat dan fungsi dari Gadai dalam Islam adalah sematamata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk marhun sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan komersial dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.26akan tetapi pada prakteknya rahn tersebut berfungsi bukan untuk sekedar tolong menolong, melainkan berfungsi sebagai jaminan atau utang piutang (Qard). Produk rahn disediakan untuk membantu nasabah dalam pembiayaan kegiatan multiguna. Rahn sebagai produk pinjaman, berarti pegadaian syariah hanya memperoleh imbalan atas biaya administrasi, penyimpanan, pemeliharaan, dan asuransi marhun, maka produk rahn ini biasanya digunakan bagi keperluan fungsi sosial-konsumtif, seperti kebutuhan hidup, pendidikan dan kesehatan.27 Sedangkan rahn sebagai produk pembiayaan, berarti pegadaian syariah mengeluarkan dana kepada nasabah. Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus menumpuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, adanya pegadaian bertujuan sebagai berikut:28
26
h. 42.
Sasli Rais, Pegadaian Syariah (konsep dan Sistem Opersional), (Jakarta: UI-PRESS, 2006),
27
Yadi Janwari dan H.A. Djajuli, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 82. 28 Andri Sumitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 394.
28
1) Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melaui penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai. 2) Pencegahan praktek ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya. 3) Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jarring pengaman social karena masyarakat yang membutuhkan dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga. 4) Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah dan proses cepat. 5. Manfaat Gadai Emas Syariah Adapun manfaat gadai itu sendiri antara lain:29 1) Bagi Nasabah; tersedianya dana dengan prosedur yang relative lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan, disamping itu nasabang juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara professional serta mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya. 2) Bagi Perusahaan Pegadaian; penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana, penghasilan yang bersumber dari ongkos 29
Andri Sumitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) , h. 395.
29
yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi Bank Syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapat keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas. 6. Pendapat Ahli Hukum Islam tentang Manfaat Barang Gadai Syariah Pada dasarnya, marhun tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh rahin maupun murtahin, kecuali apabila mendapat izin masing-masing pihak yang bersangkutan. Hak murtahin hanya sebatas menahan dan tidak berhak menggunakan atau mengambil hasilnya terkecuali apabila kedua rahin dan murtahin ada kesepakatan satu sama lainnya. Adapun mengenai boleh atau tidaknya marhun diambil manfaatnya, beberapa ulama berbeda pendapat. Namun menurut Syafi‟I dari beberapa pendapat ulama yang tergabung dalam 4 madzhab tersebut yaitu Malikiyyah, Syafi‟iyyah, Hambaliyyah, dan Hanafiyyah, sebenarnya ada titik temu, inti dari kesamaan pendapat 4 madzhab tersebut terletak pada pemanfaatan marhun tersebut sudah mendapatkan izin dari pihak rahin maupun murtahin, maka pemanfaatan marhun diperbolehkan.30 1. Pendapat Ulama Syafi’iyyah Imam Syafi‟iyyah mengatakan bahwa manfaat dari marhun adalah hak bagi rahin, tidak ada sesuatupun dari marhun bagi murtahin. Menurut ulama Syafi‟i bahwa rahinlah yang mempunyai hak atas marhun, meskipun marhun itu ada di bawah kekuasaan
30
Sasli Rais, Pegadaian Syariah (Konsep dan Sistem Operasional), (Jakarta: UI Press, 2006),
hal.53.
30
murtahin. Kekuasaannya tidak akan hilang kecuali ketika mengambil manfaat atas marhun tersebut. Alasan yang digunakan ulama syafi‟iyyah adalah sebagai berikut: Dalam hadist Rasullah Saw, yang artinya: “Dari Abu Hurairah ra. berkata bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: “Barang jaminan itu dapat ditunggangi dan diperah”. Berdasarkan hadist diatas, menurut ulama Syaf‟iyah bahwa barang gadai (marhun) hanya sebagai jaminan atau kepercayaan atas penerima gadai (murtahin), sedangkan kepemilikan tetap ada pada rahin. Dengan demikian, manfaat atau hasil dari barang yang digadaikan adalah milik rahin. Pengurangan terhadap nilai atau harga dari barang gadai tidak diperbolehkan kecuali atas izin pemilik barang gadai.
2. Pendapat Ulama Malikiyyah Mahzab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan akad orang yang menggadaikan (rahn) dipaksakan untuk menyerahkan borg (jaminan) untuk dipegangkan oleh yang memegang gadaian (murtahin). Jika borg sudah berada di tangan pemegang gadaian (murtahin) orang yang menggadaikan (rahin) mempunyai hak memanfaatkan, berbeda dengan pendapat Imam Asy-Syafi‟i yang mengatakan, hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan/membahayakan pemegang gadaian. Murtahin hanya dapat memanfaatkan barang gadai atas izin pemilik barang gadai dengan beberapa syarat:31
31
Sasli Rais, Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional. (Jakarta: UIP, 2006), h.54.
31
Hutang disebabkan karena jual beli (Ba‟i), bukan karena mengutangkan (Qardh). Hal ini dapat terjadi seperti orang menjual barang dengan tangguh, kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan hutangnya maka hal ini diperbolehkan.
Pihak murtahin mensyaratkan bahwa manfaat dari marhun adalah untuknya.
Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila
tidak
ditentukan
batas
waktunya,
maka
menjadi
batal.
Landasan hukumnya adalah hadist Nabi Muhammad Saw. Yang artinya: “Dari Umar bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: “Hewan sesorang tidak boleh diperas tanpa seizin pemilinya”.(HR.Bukhari) 3. Pendapat Ulama Hanabillah Menurut ulama Hanabilah syarat bagi murtahin untuk mengambil barang gadai yang bukan berupa hewan adalah:32 a) Ada izin dari pemilik barang (rahin). b) Adanya gadai bukan sebab menghutangkan. Apabila barang gadai berupa hewan yang tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi, maka boleh menjadikannya sebagai khadam. Tetapi apabila barang gadai berupa rumah, sawah, kebun, dan lain sebagainya maka tidak boleh mengambil manfaatnya. Dalil yang mendasar yang membolehkan murtahin mengambil manfaat dari
32
Sasli Rais, Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional. (Jakarta: UIP, 2006), hal.
56.
32
barang gadai (marhun) yang dapat ditunggangi adalah hadist Nabi Saw yang artinya: “Barang gadai (marhun dikendarai)oleh sebab nafkahnya apabila ia digadaikan dan susunya diminum, dengan nafkahnya abapila digadaikan dan atas yang mengendarai dan meminum susunya wajib nafkahnya”. (HR.Bukhari) 4. Pendapat Ulama Hanafiyyah Menurut ulama Hanafiyah, tidak ada perbedaan antara pemnafaatan barang gadai yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak, alasannya adalah hadist Nabi Saw yang artinya: Abu Shalih dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi Saw. bersabda: “Barang Jaminan utang dapat ditunggangi dan diperah, serta atas dasar menunggangi dan memerah susunya, wajib menafkahi”. Menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan fungsi dari barang gadai (marhun) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (murtahin) dikuasai oleh penerima gadai (murtahin). Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai (murtahin), maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, padahal barang tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal tersebut dapat mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai (Rahin). Hanapi menambahkan, bahwa pegadai boleh memanfaatkan barang gadaian itu atas seizin pemiliknya.33
33
Sasli Rais, Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional. (Jakarta: UIP, 2006), hal. 59.
33
7. Persamaan dan Perbedaan antara Rahn dengan Gadai Konvensional a) Persamaan
Hak gadai atas pinjaman uang
Adanya agunan sebagai jaminan utang.
Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan.
Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai.
Apabila batas waktu pinjaman uang habis barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.
b) Perbedaan
Gadai menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal sedangkan Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan.
Dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak sedangkan pada Rahn berlaku pada seluruh benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
Adanya istilah bunga (memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda) sedangkan pada rahn tidak ada istilah bunga (biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran). Singkatnya biaya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali dikenakan.
34
Dalam hukum perdata gadai dilaksanakan melalui suatu lembaga yang ada di Indonesia disebut Perum Pegadaian sedangkan pada Rahn menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga
.Menarik bunga 10%-14% untuk jangka waktu 4 bulan, plus asuransi sebesar 0,5% dari jumlah pinjaman. Jangka waktu 4 bulan itu bisa terus diperpanjang, selama nasabah mampu membayar bunga sedangkan pada Hanya memungut biaya (termasuk asuransi barang) sesuai dengan golongan tarif yang telah ditentukan oleh Perum Pegadaian Syariah untuk jangka waktu 4 bulan. Bila lewat 4 bulan nasabah tak mampu menebus barangnya, masa gadai bisa diperpanjang dua periode. Jadi. Total waktu maksimalnya 6 bulan. ”Tidak ada tambahan pungutan biaya untuk perpanjangan waktu. Tapi, jika melewati masa 6 bulan, pihak pegadaian akan langsung mengek-sekusi barang gadai.34
.
34
Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Edisi 3, (Yogyakarta: Ekonisia UII, 2008), h. 174.
35
Tabel 2.1 Persamaan
Perbedaan
a) Hak atas pinjaman uang.
a) Rahn
b) Adanya agunan sebagai jaminan
dalam
hukum
islam
dilakukan secara suka rela atas
uang
dasar
c) Tidak boleh mengambil manfaat
tolong
mencari
barang yang digadaikan.
menolong
keuntungan
tanpa
sedangkan
gadai menurut hukum perdata
d) Biaya yang digadaikan ditnggung
disamping
oleh para pemberi gadai.
berprinsip
menolong
e) Apabila batas waktu pinjaman
juga
tolong menarik
keuntungan dengan cara menarik
uang habis barang yang digadaikan
sewa modal atau bunga.
boleh dijual atau dilelang.
b) Dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku p-ada benda yang bergerak sedangkan dalam hokum islam rahn berlaku pada seluruh benda, baik harus yang bergerak maupun yang tidak bergerak. c) Dalam rahn tidak ada istilah bunga. d) Gadai
menurut
dilaksanakan
melalui
perdata suatu
lembaga yang di Indonesia disebut Perum Pegadaian, rahn menurut Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.
36
Tabel. 2.2 Perbedaan teknis Pegadaian Syariah – Pegadaian Konvensional Pegadaian Syariah
Pegadaian Konvensional
1) Biaya administrasi menurut
1) Biaya administrasi menurut
ketetapan berdasarkan golongan
prosentase berdasarkan golongan
barang.
barang.
2) Jasa simpanan berdasarkan
2) Sewa modal berdasarkan uang
taksiran.
pinjaman.
Table. 2.3 Perbandingan perhitungan pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional Pegadaian Syariah
Pegadaian Konvensional
Misalnya taksiran harga barang 5.500.000
Misalnya taksiran harga barang 5.500.000
Uang pijaman yang diterima : 91% X
Uang pijaman yang diterima : 91% X 5.500.000 : 4.880.000.
Biaya administrasi golongan C3: 25.000
Biaya administrasi golongan C: 1% X 4.880.000 : 25.000.
Sewa modal 15 hari : 1,3% X 4.880.000 : 79.300.
5.500.000 : 5.005.000
Jasa titipan 10 Hari, 5.500.000 : 10.000 X Rp. 79 X 10 : 10.
B. Pengertian Taksiran Emas Nilai taksiran adalah perkiraan harga jual yang ditetapkan pihak pemilik dana. Biasanya untuk emas batangan, nilai tersebut berkisar sekitar 95% dari harga perolehan emas tersebut dari Antam. Dana pinjaman yang kita terima tersebut dibebankan sebuah kewajiban, yaitu biaya gadai yang besarnya 1,7 setiap bulan atau tergantung dari
37
kebijakan lembaga tersebut mengeluarkan besarnya beban biaya dengan masa pinjaman selama 4 bulan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.35 Pegadaian memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang, bagi masyarakat yang ingin menaksir guna mengetahui kualitas barang. Barang ya ng ditaksir, meliputi semua barang yang bergerak, berapa nilai riil barang berharga miliknya, misalnya emas, berlian, intan, perak dan barang bernilai lainnya. Hal ini berguna bagi masyrakat yang ingin menjual barang tersebut, ataupun hanya sekedar ingin mengetahui jumlah kekayaannya. Atas jasa penaksiran yang diberikan Perum Pegadaian memperoleh pendapatan dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran.36 Jasa Taksiran adalah suatu layanan kepada masyarakat yang peduli akan harga atau nilai harta benda miliknya. Dengan biaya yang relatif ringan, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti tentang nilai atau kualitas suatu barang miliknya setelah lebih dulu diperiksa dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman. Kepastian nilai atau kualitas suatu barang. Misalnya kualitas emas atau batu permata, dapat memberikan rasa aman dan rasa lebih pasti bahwa barang tersebut benar-benar mempunyai nilai investasi yang tinggi.37 C. Pengertian Lelang Berdasarkan Kep. Menteri Keuangan RI No. 337/KMK. 01/2000 Bab. I, Ps. 1. yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga
35
Joko Salim, Jangan Investasi Emas, (Jakarta: Visi Media, 2010), h. 57. Sasli Rais. Pegadaian Syariah (Konsep dan Sistem Operasional). (Jakarta: UI Press, 2006), h. 134. 37 Brosur Perum Pegadaian 2007. 36
38
yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.38 Pengertian di muka umum menyangkut masyarakat luas maka umumnya pemerintah ikut campur dalam urusan lelang dan memungut pajak atau bea lelang. Aturan lelang harus dilaksanakan di muka juru lelang yang telah ditunjuk baik melalui pemerintah maupun badan-badan tertentu. Lebih jelasnya lelang menurut pengertian di atas adalah suatu bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang padamulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai
akhirnya
diberikan
kepada
calon
pembeli
dengan
harga
tertinggi,
sebagaimana lelang ala Belanda (Dutch Auction) dan disebut (lelang naik) yang biasa di lakukan di pegadaian konvensional. Lelang juga dapat berupa penawaran barang, yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual, dan biasanya ditandai dengan ketukan (disebut lelang turun) yang selanjutnya dijadikan pola lelang di pegadaian syariah. Harga penawaran pertama (harga tinggi) disebut sebagai Harga Penawaran Lelang (HPL): bisa berupa Harga Pasar Pusat
(HPP), Harga Pasar Daerah
(HPD) dan Harga Pasar Setempat
dengan
memperhitungkan kualitas/kondisi barang, daya tarik (model dan kekhasan serta animo pembeli pada marhun lelang tersebut pada saat lelang.
38
Sibarani, Jurnal Hukum Nasional No.2, III, 2001.
39
Penjualan marhun adalah upaya pengembalian uang pinjaman (Marhun Bih) beserta jasa simpan, yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Usaha ini dilakukan dengan menjual marhun tersebut kepada umum dengan harga yang dianggap wajar oleh ULGS.39 Di dalam Al-Qur‟an tidak ada aturan pasti yang mengatur tentang lelang, begitu
juga
dengan
hadits.
Berdasarkan
definisi
lelang,
dapat disamakan
(diqiyaskan) dengan jual beli di mana ada pihak penjual dan pembeli. Di mana pegadaian dalam hal ini sebagai pihak penjual dan masyarakat yang hadir dalam pelelangan tersebut sebagai pihak pembeli Jual beli termaktub dalam Q.S Al Baqarah 275 dan 282.40 Ketentuan Umum Fatwa DSN yang memuat tentang lelang/penjualan marhun yakni Fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/2002 bagian kedua butir 5 yaitu:
Apabila
telah
jatuh
tempo,
Murtahin
(Pegadaian
Syariah)
harus
memperingatkan Rahin (nasabah) untuk segera melunasi hutangnya;
Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka Marhun dijual paksa / dieksekusi melalui lelang sesuai syariah;
Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi hutang , biaya pemeliharaan dan penyimpanan (Jasa simpan-pen) yang belum dibayar serta biaya penjualan (Bea Lelang Pembeli, Bea Lelang Penjual dan Dana Sosial );
39
A. Aila Rezannia, “ANALISIS PELELANGAN BENDA JAMINAN GADAI PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG MLATI, SLEMAN, JOGJAKARTA “, (Skripsi S1 JURUSAN EKONOMI ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN), SURAKARTA, 2006), h. 28-30. 40 Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur‟an dan Terjemahannya,( Semarang, CV Toha Putra , 1989), hal. 69-70.
40
Kelebuhan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.41
Hukum Lelang Di dalam literatur fiqih, lelang dikenal dengan istilah muzayadah. Muzayadah sendiri berasal dari kata ziyadah yang artinya bertambah. Muzayadah berarti saling menambahi. Maksudnya, orang-orang saling menambahi harga tawar atas suatu barang. Dan sebagaimana kita tahu, dalam prakteknya dalam sebuah penjualan lelang, penjual menawarkan barang di kepada beberapa calon pembeli. Kemudianpara calon pembeli itu saling mengajukan harga yang mereka inginkan. Sehingga terjadilah semacam saling tawar dengan suatu harga. Penjual nanti akan menentukan siapa yang memang, dalam arti yang berhak menjadi pembeli. Biasanya pembeli yang ditetapkan adalah yang berani mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Ada pendapat ulama yang membolehkan hukum lelang, tapi ada juga yang memakruhkannya. Hal itu karena memang ada beberapa sumber hukum yang berbeda. Ada hadits yang membolehkannya dan ada yang tidak membolehkannya. I.
Yang Membolehkan
Yang membolehkan lelang ini adalah jumhur (mayoritas ulama). Dasarnya adalah apa yang dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW di masa beliau hidup. Ternyata
41
Tim Penulis DSN-MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional ,( Jakarta PT.Intermasa.ed. 2, , 2003), hal 155-159.
41
beliau juga melakukan transaksi lelang dalam kehidupannya. Di antara hadits yang membolehkannya antara lain :
َّ صلَّى َال لَكَ فًِ تَ ٍْرِك َ ََّللاُ َعلَ ٍْ َِ َّ َسلَّ َن ٌَسْأَلَُُ فَق َ ًِّ ِار َجا َء إِلَى الٌَّث َ ًْ ََس ت ِْي َهالِ ٍك َ َّى َرج اًُل ِه ْي ْاْل ِ ًَ ع َْي ِ ص ال فَأَذَاٍُ تِ ِِ َوا َ َ ال ا ْئرًٌِِ تِ ِِ َوا َ َ ْضَُ َّ َ َد ٌح ًَ ْش َربُ فٍِ َِ ْال َوا َء َ ْضَُ ًََّ ْث ُسطُ تَع َ ال تَلَى ِح ْلسٌ ً َْلثَسُ تَع َ َ َش ًْ ٌء َّ صلَّى َّ فَأَخَ َلُُ َوا َرسُْ ُل ال َر ُج ٌل ًََا آ ُخ ُلُُ َوا تِ ِدرْ ُ ٍَن َ َال َه ْي ٌَ ْشر َِري َُ َلٌ ِْي فَق َ َ َّللاُ َعلَ ٍْ َِ َّ َسلَّ َن تٍَِ ِد ٍِ ُ َّن َ َِّللا ال َر ُج ٌل ًََا آ ُخ ُلُُ َوا تِ ِدرْ َُ َوٍ ِْي فَأ َ ْعطَاُُ َوا إٌَِّاٍُ َّ َخَ َل الدِّرْ َُ َوٍ ِْي َ َ ال َه ْي ٌَ ِزٌ ُد َعلَى ِدرْ ُ ٍَن َه َّرذٍَ ِْي َّْ َ ًَل اا َ َ ي َّ ار َ ًْ َفَأ َ ْعطَاُُ َوا ْاْل ِ ص Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya,”Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” Lelaki itu menjawab,”Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi saw berkata,”Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, ”Siapa yang mau membeli barang ini?” Salah seorang sahabat beliau menjawab,”Saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi saw bertanya lagi,”Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata,”Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut… (HR Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa`i, dan atTirmidzi). Hadits ini menjadi dasar hukum dibolehkannya lelang dalam syariah Islam. Lantaran Nabi
SAW
sendiri
mempraktekkannya.
Sehingga
tidak
ada
alasan
untuk
mengharamkannya. Kebolehan transaksi lelang ini dikomentari oleh Ibnu Qudamah
42
sebagai sesuatu yang sudah sampai ke level ijma` (tanpa ada yang menentang) di kalangan ulama. II.
Yang Memakruhkan
Namun ternyata ada juga ulama yang memakruhkan transaksi lelang. Di antaranya Ibrahim an-Nakha`i. Beliau memakruhkan jual beli lelang, lantaran ada dalil hadits dari Sufyan bin Wahab bahwa dia berkata, سوعد رسْل َّللا صلى َّللا علٍَ ّسلن ًِى عي تٍع الوزاٌدج Aku mendengar Rasulullah saw melarang jual beli lelang. (HR Al-Bazzar). Sedangkan Ibnu Sirin, Al-Hasan Al-Basri, Al-Auza`i, Ishaq bin Rahawaih, memakruhkannya juga, bila yang dilelang itu bukan rampasan perang atau harta warisan. Maksudnya, kalau harta rampasan perang atau warisan itu hukumnya boleh. Sedangkan selain keduanya, hukumnya tidak boleh atau makruh. Dasarnya adalah hadits berikut ini : َّ ًََِى َرسُْل: َّللاُ َع ٌُِْ َوا َّ صلَّى َّ ًَ ض َّللاُ َعلَ ٍْ َِ َّ َسلَّ َن َ ْى ٌَثٍِ َع َ َح ُد ُك ْن َعلَى تٍَ ِْع َ َح ٍد َحرَّى ٌَ َل َر إِالَّ ْال َغٌَائِ َن َ َِّللا ِ عي ا ْت ِي ُع َو َر َر َ ار ٌي ِ َْ َّ ْال َو Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAw melarang seseorang di antara kalian membeli sesuatu yang sedang dibeli oleh saudaranya hingga dia meninggalkannya, kecuali rampasan perang dan waris. Sayangnya, banyak yang mengkritik bahwa kedua hadits di atas kurang kuat. Dalam hadits yang pertama terdapat perawi bernama Ibnu Luhai‟ah dan dia adalah seorang rawi yang lemah (dha`if). Sedangkan hadits yang kedua, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadits itu dhaif. Untuk itu, menurut jumhur ulama, kesimpulannya masalah lelang ini dibolehkan, asalkan memang benar-benar seperti yang terjadi di masa Rasulullah SAW.
43
Artinya, lelang ini tidak bercampur dengan penipuan, atau bercampur dengan trik-trik yang memang dilarang.
44
BAB III PERBANDINGAN AKAD GADAI EMAS PADA BANK DAN PEGADAIAN SYARIAH
A. Akad Perjanjian Transaksi Gadai emas pada Bank Syari’ah. Untuk mempermudah mekanisme perjanjian gadai antara rahin (pemberi gadai) dan murtahin ( penerima gadai), maka dapat menggunakan tiga akad perjanjian Masing-masing akad yang disetujui oleh kedua belah pihak, terdapat dalam pernyataan perjanjian gadai emas Bank Syari‟ah, yaitu:
Akad Qard al-Hasan
Akad Qard al-Hasan adalah akad pinjam-meminjam uang yang harus dibayar atau ditagih kembali sebesar jumlah pokok pinjaman tanpa memperjanjikan imbalan apapun dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman. Bank atau Muqarid adalah pihak yang memberikan sejumla uang sebagai pinjaman kepada nasabah. Sedangkan nasabah atau Muqtarid adalah penerima pinjaman atas sejumlah uang yang harus dikembalikan
kepada
Bank
secara
sekaligus
pada
saat
jatuh
tempo.
Akad ini biasanya dilakukan pada nasabah yang ingin menggadaikan barangnya untuk
45
tujuan konsumtif. Untuk itu, nasabah (rahin) dikenakan biaya berupa upah kepada pihak pegadaian (murtahin) karena telah menjaga dan merawat bagang gadaian (marhun).42 Sebenarnya, dalam akad Qard al-Hasan tidak diperbolehkan memungut biaya kecuali biaya administrasi. Namun demikian, ketentuan untuk biaya administrasi pada pinjaman dengan cara harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase, Sifatnya harus jelas, nyata dan pasti serta terbatas pad hal-hal yang mutlak diperlukan dalam kontrak. Mekanisme pelaksanaan pelaksanaan akad Qard al-Hasan pada Bank Syariah yaitu: a) Barang gadai berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan jalan menjualnya dan berupa barang bergerak saja seperti emas; b) Tidak ada pembagian bagi hasil, karena akad ini sosial. Akad Qard yang tercantum pada surat perjanjian BJB Syariah pasal 1 yang berbunyi:”Murtahin dengan ini memberikan pembiayaan kepada rahin dan rahin mengaku telah menerima pembiayaan dan berhutang kepada murtahin sebesar Rp. xxx.xxx,
Akad Ijarah
Akad Ijarah ini dilakukan apabila nasabah sebelumnya telah mengadakan perjanjian dengan pihak bank yang mana nasabah bertindak sebagai pemberi gadai dan bank bertindak sebagai penerima gadai. Apabila nasabah telah menyetujui menyewa
42
Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari‟ah, Edisi II, (Jakarta: Ekonisia, 2004), h.
145.
46
obyek sewa sebagai tempat penyimpanan barang jaminan dari yang menyewakan yakni pihak bank. Menurut etimologi, kata ijarah berarti
( menjual manfaat) Ijarah merupakan
salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan manusia. Seperti halnya sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa. Ijarah secara umum adalah kepemilikan jasa dari seorang ajir (orang yang dikontrak tenaganya) oleh musta‟jir (orang yang mengontrak tenaga), serta transaksi terhadap jasa tetapi dengan disertai imbalan ( kompensasi). Menurut Muhammad Syafi‟i Antonio, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan kepindahan kepemilikan barang itu sendiri, jadi ijarah atau sewa menurut Syafi‟i Antonio adalah suatu perjanjian sewa barang (uang) yang mana dalam masa tunggu penyewa mendapatkan imbalan. Secara terminologi, ada beberapa definisi ijarah yang dikemukakan oleh para ulama fiqih. Diantaranya adalah: a) Ulama Hanafiyah mendefinisikan ijarah adalah: “Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti” b) Ulama Syafi‟iyah mendefinisikan ijarah dengan: ”Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu” c) Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan:
47
”Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti” Dari sekian banyak definisi yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya
ijarah adalah akad atas manfaat yang diperbolehkan
penggunaannya. Akad ijarah (jasa penyimpanan emas), yang tercantum juga pada surat perjanjian gadai emas BNI Syari‟ah pasal 4, yang berbunyi: “Rahin setuju untuk menyimpan marhun pada pasal 3 akad ini pada tempat penyimpanan yang dimiliki murtahin dengan ketentuan rahin membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan (ujrah) sebesar Rp.xx.xxx,- per hari yang berlaku sejak akad ini ditanda tangani dan dipungut pada saat jatuh tempo hutang/pembiayaan.
Akad Rahn
Akad Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pihak Bank menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Akad rahn, yang tercantum pada surat perjanjian gadai emas BNI Syari‟ah pasal 3, yang berbunyi: “Guna menjamin pelunasan hutang yang diberikan murtahin kepada rahin, maka Rahin dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan barang jaminan (marhun) dengan prinsip Ar-Rahn (Gadai) kepada murtahin berupa; (misal: sebuah kalung seberat xxgram dengan nilai taksiran sejumlah Rp.xxx.xxx).
48
B. Akad Perjanjian Transaksi Gadai Emas pada Pegadaian Syariah Dalam gadai emas syariah yang dilakukan oleh lembaga pegadaian syariah dalam menjalankan
operasionalnya
minimal
harus
dapat
menutupi
seluruh
biaya
operasionalnya. Namun Islam mengajarkan untuk menjungjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan agar terhindar dari riba, dengan demikian manusia akan terhindar dari ketidakadilan dan kedhaliman. Karenanya dalam akad gadai emas ini Islam menganjurkan supaya kedua belah pihak ntidak ada yang merasa dirugikan. Dalam mekanisme operasionalnya gadai syariah sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan 6 akad. Keenam akad itu, tergantung pada tujuan pemanfaatan marhun bih. Keenam akad tersebut adalah Qard Al-Hasan, akad Ijarah, Akad Rahn, Akad Mudharabah, Akad ba‟I Muqayyadah, dan akad Musyarakah Amwal Al-Inan.43 1. Tujuan Konsumsi Berdasarkan pemanfaatan marhun bih untuk yang sifatnya konsumtif, Pegadaian Syariah tidak dapat memungut tambahan biaya atau diluar biaya yang jelas terjadi seperti hanya biaya administrasi dan biaya perawatan serta tempat sewa, karenanya gadai yang bersifat sosial ini, akad yang biasa digunakan adalah akad Qardhul Hasan dan Akad Ijarah. a) Akad Qardhul Al-Hasan
43
Sasli Rais, Pegadaian Syariah (Konsep dan Sistem Operasional), (Jakarta: UI Press, 2005), h.
73.
49
Akad Qardh Al-Hasan adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pegadaian syariah dengan pihak penerima gadai dalam transaksi gadai emas yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukan untuk tujuan konsumtif. Hal ini dimaksud, pemberi gadai hanya dikenakan biaya berupa upah/fee dari penerima gadai, pada prinsipnya tidak boleh pembebanan biaya selain biaya administrasi. Namun, ketentuan biaya administrasi dimaksud harus berdasarkan cara:
Biaya administrasi harus dinyatakan dalam nominal, bukan presentase;
Biaya administrasi harus bersifat jelas, nyata, dan pasti serta terbatas pada hal mutlak yang diperlukan dalam akad atau kontrak. Selain itu mempunyai mekanisme dalam bentuk sebagaimana berikut:
(a) Harta benda yang digadaikan oleh rahin berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan jalan menjualnya setelah mendapat persetujuan dari pemilik. (b) Tidak ada pembagian keuntungan bagi hasil. Oleh karena itu akad ini tetap diperkenankan menerima fee dari rahin sebagai pengganti biaya administrasi , sebagai contoh dapat diungkapkan: Ahmad membutuhkan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 untuk membeli kursi tamu dirumahnya. Karena itu Ahmad mengajukan permohonan ke kantor pegadaian syariah dengan membawa agunan berupa emas 100 gram. Berdasarkan jumlah dana permohonan, pihak pegadaian menaksir harga emas serta biaya titipannya selama tiga bulan sehingga Ahmad menerima jumlah uang yang dibutuhkan, namun pada awal ahmad meminjam pinjaman maka ia
50
harus membayar biaya taksiran agunan dan biaya sewa tempat penitipan emas 100 gram tersebut.44 b) Akad Ijarah Akad Ijarah adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilik manfaat dengan imbalan sama dengan seseorang menjual manfaat barangnya. Dalam akad ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan sesuatu penggantian berupa kompensasi. Dalam akad dimaksud, murtahin, dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (deposit box) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa harta benda yang dapat menghasilkan manfaat atau tidak menghasilkan manfaat. Pemilik yang menyewakan disebut muajir (pegadaian), sedangkan nasabah disebut muajir dan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya disebut majur, sementara kompensasi atau imbalan jasa disebut ajran atau ujrah. Pelaksanaan akad ijarah tersebut berarti nasabah memberikan fee kepada pihak pegadaian ketika masa kontrak berakhir dan murtahin mengembalikan marhun kepada rahin. Karena itu, untuk menghindari terjadinya ribadalam transaksi ijarah maka pengenaan biaya jasa barang simpanan nasabah harus memenuhi persyaratan yaitu: a) Harus dinyatakan dalam nominal, dan bukan berdasarkan presentase; b) Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya transaksi ijarah; c) Tidak terdapat tambahan yang tidak tercantum dalam akad. 44
Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 97.
51
2. Tujuan Produktif Pemilik modal harus berupaya memproduktifkan modalnya, dan bagi yang tidak mampu menjalankan usahanya, maka islam menyediakan bisnis alternatif dengan sistem bagi hasil. Dalam gadai syariah maka dapat diterapkan 4 skim akad yaitu: akad rahn, akad mudharabah, akad ba‟I muqayyadah, dan akad musyarakah amwal al-inan. a) Akad Rahn Dalam akad rahn ini, selama rahin memberikan izin, maka murtahin dapat memanfaatkan marhun, yang diserahkan rahin untuk memperoleh pendapatan (laba) dari usahanya, namun bukan berarti memperoleh mengambil seluruh hasil dari marhun tersebut, karena marhun tersebut bukan miliknya secara keseluruhan. Apabila menggunakan akad Rahn dimaksud rahin hanya berkewajiban mengembalikan modal pinjaman dan menggunakan transaksi berdasarkan prinsip biaya administrasi. Untuk menghindari praktek riba maka pengenaan biaya administrasi padapinjaman dengan cara sebagaimana berikut:
Biaya administrasi harus dinyatakan dalam nominal, bukan presentase;
Biaya administrasi harus bersifat jelas, nyata, dan pasti serta terbatas pada hal mutlak yang diperlukan dalam akad atau kontrak.45
Sebenarnya ada yang menggunakan akad ini untuk kebutuhan konsumtif juga akan tetapi kalau misalnya nasabah meminjam pinjaman untuk tujuan konsomtif maka
45
Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 69.
52
nasabah cukup membaya biaya administrasinya dan biaya tempat sewanya saja tanpa harus ada bagi hasil yang dibagikan, namun apabila nasabah yang meminjam pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktif maka, murtahin harus membagi laba kepada rahin sesuai kesepakatan yang telah dibuat yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Begitu juga dengan rahin, apabila rahin telah mendapat izin dari murtahin untuk mengambil manfaat marhun, maka rahin juga boleh mengambil manfaat dari marhun tersebut dan harus dibagi pendapatannya dengan murtahin. Karena marhun berada dibawah kekuasaannya. Ketentuan ini dapat dijalankan pada semua marhun yang dapat dimanfaatkan dan ada labanya, sedangkan berkenaan dengan siapa yangberhak marhun adalah disesuaikan kesepakatan pada saat akad terjadi. Dalam hal ini antara rahin dan murtahin diberikan kebebasan untuk menentukan mengenai siapa yang sebaiknya mengelola marhun tersebut. Mengenai porsi bagi hasil yang akan diberikan tergantung pada akadnya pula, namun sebaiknya bagi yang mengelola marhun tersebut harus mendapatkan porsi yang lebih besar, karena dia telah bertanggung jawab dalam pengelolaan marhun tersebut, dengan demikian kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. b) Akad Mudharabah Akad mudharabah adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai. Rahin atau orang yang menggadaikan harta bendanya sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif. Akad dimaksud, pihak pemberi gadai akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan
53
yang telah diperoleh kepada penerima gadai sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjamnya dilunasi. Apabila harta benda yang digadaikan itu dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai, maka dapat diadakan kesepakatan baru mengenai pemanfaatan harta benda gadaian berdasarkan akad yang dapat disesuaikan dengan jenis harta benda gadaian. Namun jika pemilik harta benda itu tidak berniat memanfaatkan harta benda dimaksud, penerima gadai tidak dapat dikelola dan diambil manfaatnya dari barang itu dan tidak ada hasil yang diberikan kepada pihak pemberi gadai. Selain itu, perlu diungkapkan bahwa akad mudharabah mempunyai ketentuan sebagaimana berikut:
Jenis barang dalam akad mudharabah dimaksud adalah semua jenis barang yang bisa dimanfaatkan baik barang yang bergerak yang memiliki nilai ekonomis dan juga barang yang tidak bergerak seperti tanah, ruamah dan bangunan;
Keuntungan yang dibagikan kepada pemilik barang gadai adalah keuntugan sesudah dikurangi biaya pengelolaan.
Sementara ketentuan presentase nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara rahin dan murtahin. Selain hal yang dimaksud, dapat juga berarti bahwa pihak pemberi gadaian memberikan hasil keuntungan kepada pihak penerima gadai bila pinjaman uang tunai yang dimaksud dijadikan modal usaha. c) Akad Ba‟I Muqayyadah
54
Akad Ba‟I Muqayyadah adalah akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda barang gadaian dengan pengelola barang gadai agar harta benda dimaksud, mempunyai manfaat yang prroduktif. Misalnya pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh dana pinjaman nasabah harrus menyerahkan harta benda yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai, baik oleh rahin maupun murtahin. Dalam ha ini nasabah dapat member keuntungan berupa mark up atas barang yang dibelikan oleh murtahin atau pihak penerima gadai dapat memberikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad jual beli sehingga murtahin dapat mengambil keuntungan berupa margin dari penjualan barang tersebut sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Sebagi contoh dapat diungkapkan, Hasan membutuhkan pabrik penggiling padi. Maka Hasan mengajukan permohonan ke kantor pegadaian agar dapat dibelikan pabrik yang dimakasud berdasarkan permohonan Hasan maka pihak pegadaian syariah membelikan kebutuhan hasan berupa pabrik penggiling padi. Apabila harga penggiling beras dimaksud Rp. 15.000.000 maka pihak pegadaian syariah menjual kepada Hasan Rp. 17.500. 000 berdasarkan kesepakatan sehingga pihak pegadaian syariah mendapatkan keuntungan Rp. 2.500.000.46 d) Akad Musyarakah Amwal Al-„inan. Akad Musyarakah Amwal Al-„inan adalah suatu transaksi dalam bentuk perserikatan antara dua belah pihak atau lebih yang disponsori oleh pegadaian syariah
46
Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 101.
55
untuk berbagi hasil, berbagi kontribusi, berbagi kepemilikan, dan berbagi resiko dalam sebuah usaha. Pola musyarakah dimaksud, mendorong terjadinya investasi bersama antara pihak yang mempunyai modal minimum tetapi mempunyai kemampuan yang memadai untuk berusaha, dengan pihak yang mempunyai modal besar tetapi belum bias memanfaatkan secara optimal. Karena itu pihak pegadaian syariah hal ini memperoleh laba dari usahanya dalam menghimpun dana, yaitu melalui akad musyarakah yang diakadkan adalah dana dan kerja yang dapat dikelola sesuai dengan kesepakatan pada saat terjadinya akad hingga batas waktu yang telah ditentukan atau disepakati oleh kedua belah pihak. Pada dasarnya ketentuan bagi hasil pada akad musyarakah ini adalah keuntungan yang diperoleh dari usaha dimaksud, sesudah dikeluarkan biaya pengelolaan. Namun presentase pembagian antara murtahin dengan para pemodal disesuaikan dengan kesepakatan ketika terjadi akad kerjasama. C. Persamaan dan Perbandingan Akad yang digunakan dalam Gadai Emas pada Bank dan Pegadaian Syariah. Setelah dijelaskan akad apa saja yang digunakan bank dan pegadaian syariah dalam menjalankan usaha gadai emas syariah ini maka, dapat kita perhatikan persamaan dan perbedaan akad yang digunakan oleh kedua lembaga keuangan tersebut yaitu: Persamaan, akad yang digunakan oleh Bank dan Pegadaian Syariah itu akad Qard al-Hasan, akad Ijarah dan Rahn. Dimana kedua lembaga tersebut menggunakan akad akad tersebut dikarenakan akad tersebut saling berkaitan satu sama lainnya dalan mekanisme gadai emas pada Bank dan Pegadaian Syariah dimana dalm prakteknya tidak
56
adanya pungutan biaya atau tambahan biaya selain dari biaya administrasi dan juga biaya tempat sewa barang seperti biaya asuransi dan biaya perawatan. Namun, ketentuan biaya administrasi dimaksud harus berdasarkan cara:
Biaya administrasi harus dinyatakan dalam nominal, bukan presentase;
Biaya administrasi harus bersifat jelas, nyata, dan pasti serta terbatas pada hal mutlak yang diperlukan dalam akad atau kontrak. Selain itu mempunyai mekanisme dalam bentuk sebagaimana berikut:
a) Harta benda yang digadaikan oleh rahin berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan jalan menjualnya setelah mendapat persetujuan dari pemilik. b) Tidak ada pembagian keuntungan bagi hasil. Perbedaan, setelah kita membandingkan persamaan akad yang digunakan oleh kedua lembaga keuangan tersebut maka selanjutnya dapat kita bandingkan perbedaan akad yang digunakan oleh kedua lembaga tersebut yaitu pada bank syariah akad yang digunakan dalam gadai eamas ini diantara akad Qardh Al-Hasan, akad Ijarah, dan juga akad Rahn begitupun Pegadaian Syariah akan tetapi, yang membedakan diantara keduanya yaitu di Pegadaian Syariah akad yang digunakan lebih berpariatif tergantung dari kebutuhan nasabah atau peminjamnya apakah digunakan untuk kebutuhan konsumtif atau digunakan untuk kebutuhan produktif seperti modal untuk kerja, akad yang digunakan oleh pegadaian syariah dalam mekanisme gadai emas diantaranya: Apabila nasabah menggunakan pinjaman tersebut untuk kebutuhan konsumtif maka, akad yang digunakan akad Qardh al-Hasan, akad Ijarah dan akad Rahn yang mana pada akad ini tidak adanya tambahan biaya selain biaya administrasi dan biaya
57
tempat sewa serta tidak adanya keuntungan yang harus dibagikan. Sedangkan apabila nasabah yang menggunakan pinjamannya untuk kebutuhan produktif maka akad yang digunakan yaitu akad Rahn, akad Mudharabah, akad Ba‟I Muqayyadah dan Musyarakah Amwal Al-„inan dimana pada akad ini selain adanya biaya administrasi dan juga adanya keuntungan yang harus dibagikan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak pada waktu awal akad itu terjadi (kontrak) sehingga tidak yang merasa dirugikan satu sama lainnya.
58
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Penerbitan Gadai Emas Pada Bank dan Pegadaian Syariah
Produk gadai emas syariah ini merupakan produk pengembangan dari produk gadai biasa. Sejak 2007, produk ini mulai hadir sebagai produk unggulan dalam perbankan syariah. Meskipun sudah dikatakan syariah, produk ini, mungkin karena masih bisa dikatakan baru, belum memiliki fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang kehalalannya. Namun, tak perlu khawatir, pengembangan produk ini tentunya tidak lepas dari pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di tiap Lembaga Keuangan syariah. Jadi, bisa dikatakan produk ini aman dan boleh dikatakan halal. Yang pasti, bebas riba.
Berbeda dengan produk gadai biasa. Dalam gadai emas, objek yang digadaikan adalah emas. Seperti yang telah banyak diketahui bahwa emas memiliki nilai yang cenderung naik tukar terhadap mata uang, hal ini tentu sangat berbeda dengan objek gadai yang lain yang cenderung mengalami penurunan nilai tukar terhadap mata uang seiring dengan berjalannya waktu. Kelebihan ini serupa seperti tanah, hanya saja emas bisa dibawa fisiknya ke mana-mana, sementara tanah hanya surat sertifikatnya saja yang bisa dibawa-bawa. Hal inilah yang menjadi perbedaan produk gadai ini dengan produk gadai biasa.
59
Faktor yang mendorong Perum Pegadaian untuk meluncurkan Produk Rahn (Gadai Emas Syariah) ini tak lepas dari respon masyarakat terhadap sistem syariah yang semakin meningkat, sistem syariah ini banyak diminati karena terbukti bisa bertahan dari badai krisis moneter. Selain itu, dengan tidak adanya sistem bunga maka tidak ada lagi keraguan untuk memilih produk rahn gadai emas syariah ini. Diantara alasan mengapa perum pegadaian syariah mengeluarkan produk gadai emas syariah yaitu: 1) Telah dikeluarkannya undang undang serta fatwa yang menghalalkan praktek gadai emas; 2) Adanya dukungan dan keinginan yang sangat tinggi dari masyarakat Islam yang ingin bertransaksi secara islami tanpa adanya unsur riba, gharar, dan maysir; 3) Persaingan usaha dimana perum pegadaian harus mampu menjawab tantangan supaya tidak ditinggalkan oleh para nasabah. 4) Produk gadai emas syariah sangat prospek banyak keunggulan dan keuntungan dalam perkembangan usahanya, diantaranya karena nilai emas yang antikrisis dan anti inflasi.47
Kelebihan Produk Gadai Emas Syariah 1) Antikrisis dan Anti-Inflasi Emas, seperti yang sudah dibahas, adalah objek yang antikrisis dan inflasi. Tidak heran jika orang akan menyebut ini sebagai investasi. Karena bisa saja ketika emas itu ditebus, nilai tukar emas terhadap mata uang sudah meningkat akibat inflasi. Akibatnya, 47
Wawancara pribadi dengan Yuki Lengkana.
60
nilai emas yang kini ada di tangan kita menjadi lebih tinggi dibandingkan waktu emas itu digadai. Dengan adanya produk rahn emas ini dapat meningkatkan barang bergerak anda, perhiasan serta emas kesayangan kita pun tetap menjadi milik kita tanpa harus merasa kehilangan dan kitapun tidak akan mengalami kerugian selisih beli baru dan jual.
2) Biaya Gadai Biaya gadai hanya dikenakan satu kali dengan persentase tertentu, tergantung kebijakan Pegadaian. Biaya ini meliputi biaya administrasi dan biaya penyimpanan.
Sedangkan pada Bank Jabar Banten Syariah yang melatarbelakangi alasan dikeluarkan gadai emas ini adalah:
Ada kesepakatan “universal” bahwa emas adalah logam mulia yang dipersepsikan bernilai di seluruh dunia.
Memiliki nilai yang tidak berubah hingga sekarang (tahan inflasi).
Emas memiliki manfaat emosional untuk dinikmati keindahannya.
Simbol status pada kultur masyarakat Indonesia.
Komoditi yang tidak terpengaruh fluktuasi pasar.
Dengan melihat kelebihan dari produk gadai emas syariah tersebut, maka Lembaga Keuangan Syariah sekarang ini banyak membuka produk gadai emas dalam traksaksi bisnisnya karena disamping usahanya juga menguntungkan juga resikonya pun relatif kecil dikarenakan gadai emas syariah memiliki potensi pengembangan bisnis yang cukup
61
signifikan pada tahun belakangan ini. Hal itu dipicu terus meningkatnya harga emas dibanding mata uang kertas dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan harga itu disebabkan karena emas memiliki nilai instrinsik yang lebih stabil dan tahan inflasi dibandingkan mata uang kertas seperti rupiah atau dolar AS, Apalagi setelah dikeluarkannya Fatwa DSN NO: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang RAHN EMAS. Sehingga masyarakat lebih tertarik menggadaikan barang jaminannya berupa emas karena nilai ekonomisnya yang sangat tinggi dari pada barang elektronik dan kendaraan yang terkadang bisa jatuh nilai ekonomisnya disebabkan oleh fakto-faktor ekonomis lainnya.48 B. Mekanisme Gadai Emas pada Bank Jabar Banten Syariah Mekanisme gadai syariah atau pinjaman gadai emas pada bank Jabar Banten Syariah adalah berasal dari modal sendiri dan didasarkan pada tiga akad. Diantaranya yaitu, akad (1) Qardh, yaitu pinjaman tanpa kelebihan dari pinjaman tersebut. (2) Rahn, yaitu menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimannya. (3) Ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Salah satu syarat nasabah mendapatkan pinjaman multiguna tersebut adalah dengan menyertakan agunan berupa emas, perhiasan atau barang lainnya misalnya coin emas dan perhiasan lainnya yang terbuat dari emas minimal seharga Rp. 1.000,000,- atau 48
Mahdi, “Produk Gadai Emas Syariah”, artikel diakses pada tanggal 18 Oktober 2010 dari http://www. Qavad.wordpress.com/04/04/2010/Produk Gadai Emas Syariah. Html.
62
seberat 4 gram 16 karat emas. Kemudian nasabah tersebut melampirkan kartu identitasnya yang berupa KTP/SIM. Selanjutnya nasabah membuka rekening pada bank Jabar Banten Syariah dengan saldo minimum Rp. 50.000,- namun hal ini tidak terlalu diwajibkan.49 Setelah syarat tersebut terpenuhi oleh nasabah maka barang agunan (emas) yang dibawa nasabah akan ditaksir oleh penaksir dengan menggunakan tes uji. Yaitu memakai jarum uji emas dan metode berat jenis. Kemudian penaksir memberkan nilai taksiran dari harga emas tersebut. Nasabah berhak mendapatkan pinjaman maksimal sebesar 85% (untuk coin emas dan perhiasan) dan 90% (untuk emas batangan) dari nilai taksiran barang emas. Kemudian nasabah cukup membayar biaya relatif murah sebesar Rp. 3.750,- / gram per bulan yang dibayar diawal akad. Atau sama dengan beban biaya ujrah sebesar 1.2%.50 Dana pinjaman atau utang (marhun bih) umumnya diberikan dengan cara tunai atau langsung. Namun dengan ketentuan jika marhun bih dibawah Rp. 5.000.000,-, maka dana tersebut dapat diambil secara lansung atau tunai dan bisa juga melalui pemindahbukuan. Sesuai dengan akad yang tengah berlansung. Sedangkan marhun bih diatas Rp. 5.000.000,-, maka dana tersebut wajib dilakukan dengan cara pemindahbukuan dengan alas an keamanan. Masa pinjaman maksimal selama 1 bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan akad, bila pada saat jatuh tempo ditambah masa tenggang selama 7 hari nasabah tidak dapat
49
Annisa Auditasari, Aplikasi Akad Rahn pada BJB Syariah dan BNI 46 Syariah, (Skripsi S1 Ekonomi Islam 2010), hal. 52. 50 Annisa Auditasari, Aplikasi Akad Rahn pada BJB Syariah dan BNI 46 Syariah, (Skripsi S1 Ekonomi Islam 2010), hal. 52.
63
melunasi pinjamannya, maka nasabah dapat melakukan perpanjangan sebelum melewati masa tenggang dengan membayar kembali biaya sewa penyimpanan barang emas, atau bersama sama Bank Jabar Banten Syariah barang jaminan emas milik nasabah dapat dijual dan hasilnya digunakan untuk melunasi kewajibannya kepada Bank Jabar Banten Syariah. Bila hasil penjualan tersebut lebih tinggi dari jumlah kewajiban nasabah maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah, sedangkan bila hasil penjualan barang emas lebih kecil dari jumlah kewajiban, maka tetap menjadi hutang nasabah kepada Bank Jabar Banten Syariah. Terdapat juga masa tenggang waktu yaitu sebesar Rp. 1.000,-/gram/15 hari. Barang gadai (marhun) selama perjanjian berlangsung statusnya hanya disimpan saja dan tidak dimanfaatkan oleh pihak manapun. Emas tersebut disimpan didalam hasanah atau lemari besi yang anti api dengan menggunakan CCTV dan juga menggunakan 2 kunci yang dipegang oleh 2 orang pula. Serta di lindungi oleh asuransi guna meminimalisir resiko yang akan terjadi.51 Contoh Kasus Bapak Zaki menggadaikan emas batangannya seberat 100 gram 24 karat selama 2 bulan. Kemudian harga pasaran emas pada waktu itu sebesar Rp. 350.000,-, maka pelunasannya adalah sebagaimana berikut: Diketahui: Gadai emas Harga pasaran emas Taksiran pembiayaan
: 100 gram (24 karat) : Rp. 350.000,: 100 gram x Rp. 350.000,- x 24/24 karat : Rp. 35. 000.000,-
51
Annisa Auditasari, Aplikasi Akad Rahn pada BJB Syariah dan BNI 46 Syariah, (Skripsi S1 Ekonomi Islam 2010), hal. 53.
64
Max. Pinjaman emas 24 karat 90%
: Rp. 35.000.000,- x 90% : Rp. 31.500.000,Biaya ijarah perhari per gram : Rp. 3.750,Biaya penitipan atau ujrah : 100 gram x Rp. 3.750,- x 2 bulan : Rp. 750.000,Maka biaya ujrahnya selama 2 bulan adalah sebesar Rp. 750.000,- dan dibayar lansung pada saat awal transaksi. Disertai dengan biaya materai sebesar Rp. 6.000,-. Secara umum, penerapan akad rahn emas pada perbankan syariah dapat digambarkan sebagaimana berikut:
Marhun bih pembiayaan
Gambar 4.1 Skema Gadai Emas Pada BJB
1.Permohonan Pembiayaan
2.Akad Pembiayaan
Murtahin Bank
Rahin Nasabah
3.Hutang dan Mark Up
Titipan/gadai pembiayaan
Marhun Jaminan
C. Mekanisme Gadai Emas pada Perum Pegadaian Syariah 1. Mekanisme dan prosedur gadai emas Mekanisme operasional gadai syariah sangat penting untuk diperhatikan, karena jangan sampai operasional gadai syariah tidak efektif dan efisien. Mekanisme operasional gadai syariah haruslah tidak menyulitkan calon nasabah yang akan meminjam uang atau akan melakukan akad hutang-piutang. Akad yang dijalankan, termasuk jasa dan produk
65
yang dijual juga harus selalu berlandaskan syariah (al-Qur‟an, al-Hadist, dan Ijma Ulama), dengan tidak melakukan kegiatan usaha yang mengadung unsur riba‟, maisir, dan gharar. Oleh karena itu, pengawasanya harus melekat, baik internal terutama keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai penanggung jawab yang berhubungan dengan aturan syariahnya dan eksternal maupun eksternal Pegadaian syariah, yaitu masyarakat muslim utamanya, serta yang tidak kalah pentingnya adanya perasaan selalu mendapatkan pengawasan dari yang membuat aturan syariah itu sendiri, yaitu Allah Swt. Transaksi yang digunakan oleh pegadaian syariah sendiri dalam mekanisme operasional gadai emas dapat dilakukan dengan menggunakan transaksi dua akad, yaitu akad Rahn dan akad Ijarah. Penjelasan rinci mengenai kedua akad yang dimaksud, tertera pada lembar belakang SBR (Surat Bukti Rahn), sehingga dengan demikian setiap nasabah (rahin) dapat memahami apa yang hendak dilakukan. Meskipun secara konsep kedua akad yang dimaksud sesungguhnya mempunyai perbedaan. Namun, dalam teknis pelaksanaannya nasabah tidak perlu mengadakan akad dua kali. Sebab, satu lembar SBR yang ditandatangani oleh nasabah sudah mencakup kedua akad tersebut.52
52
Rudy Kurniawan, Materi Praktikum LKS Pegadaian Syariah, 14 April 2010 (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2010), h. 25.
66
Gambar 4.2 Skema Transaksi Gadai Emas Syariah
Penjelasan 1) Nasabah mendatangi kantor pegadaian syariah untuk meminta fasilitas pembiayaan
dengan
membawa
marhun
yang
tidak
dapat
dimanfaatkan/dikelola yang akan diserahkan kepada murtahin. 2) Murtahin melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga barang yang diberikan oleh nasabah sebagai jaminan atas hutangnya. 3) Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka murtahin dan rahin akan melakukan akad. 4) Setelah akad dilakukan, maka murtahin akan memberikan sejumlah marhun bih (pinjaman) yang diinginkan dimana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksiran barang (dibawah nilai jaminan). 5) Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, maka pada saat melunasi pinjaman, maka nasabah akan memberikan sejumlah ongkos kepada pegadaian syariah.53 Apabila menggunakan akad rahn yang dimaksud, rahin hanya berkewajiban mengembalikan modal pinjaman dan menggunakan transaksi berdasarkan prinsip biaya 53
Rudy Kurniawan, Materi Praktikum LKS Pegadaian Syariah, 14 April 2010 (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2010), h. 12.
67
administrasi, untuk menghindari praktik riba, maka pengenaan biaya administrasi pada pinjaman dengan cara sebagai berikut: a. Harus dinyatakan dalam nominal, bukan presentase. b. Sifatnya harus nyata, jelas, pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak. Kategori marhun dalam akad yang dimaksud adalah berupa barang-barang yang tidak dapat dimanfaatkan atau dikelola, kecuali dengan cara menjualnya. Karena berupa barang bergerak saja, seperti emas, barang elektronik, dan barang lainnya. Selain itu, tidak ada bagi hasil yang harus dibagikan, sebab akad ini hanya akad yang berfungsi sosial. Namun, dalam akad ini mengharuskan sejumlah ongkos yang harus dibayar oleh pihak rahin kepada murtahin sebagai pengganti biaya administrasi yang dikeluarkan oleh pihak murtahin. Tata cara pelaksanaan gadai emas yang dilakukan oleh UPCS Lebak Bulus
yaitu
sebagaimana berikut: a) Prosedur Memperoleh Pinjaman (Marhun Bih) Untuk memperoleh pinjaman uang (marhun bih) dikantor pegadaian syariah maka seorang nasabah (rahin) harus menyanggupi syarat-syarat yang telah ditentukan sebagaimana berikut: 1) Memperlihatkan KTP atau kartu identitas lainnya yang masih berlaku; 2) Membawa barang gadai (marhun) berupa emas yang memenuhi syarat atau barang bergerak; 3) Kepemilikan barang merupakan milik pribadi;
68
4) Adanya surat kuasa dari pemilik barang apabila dikuasakan dengan disertai materai dan KTP asli pemilik barang; 5) Menandatangani akad rahn dan akad ijarah dalam Surat Bukti Rahn (SBR). b) Tata cara pelaksanaan pencairan pinjaman (Marhun Bih) dikantor pegadaian syariah adalah sebagaimana berikut: 1) Calon nasabah (rahin) mengisi formulir permintaan pinjaman (FPP) dan menandatanganinya; 2) Calon nasabah (rahin) mendatangi loket penaksir dan menyerahkan barang gadaian (emas) untuk ditaksir nilainya; 3) Calon nasabah menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR) dengan menyetujui akad rahn dan akad ijarah, kemudian calon nasabah menuju loket kasir untuk menerima pencairan pinjaman (Marhun Bih).
Gambar 4.3 Skema Tata Cara Memperoleh Pinjaman
4. Permohonan dan Penyerahan
Barang bergerak
Nasabah 5.
Informasi penetapan jumlah pinjaman Penaksir barang
6.
Pencairan marhun bih
Pencairan uang pinjaman
Kasir
69
Keterangan: 1) Nasabah langsung datang ke murtahin (dalam hal ini penaksir) dan menyerahkan emas yang akan digadaikan/dijaminkan dengan menunjukan bukti identitas diri, seperti KTP, Paspor, atau keterangan identitas lainnya, atau surat kuasa jika pemilik barang tidak bisa datang dan menguasakannya kepada orang lain; 2) Barang jaminan akan diteliti kualitasnya oleh penaksir untuk ditaksir dan ditetapkan harganya. Setelah taksiran didapatkan maka ditetapkan jumlah uang pinjaman oleh penaksir dimana jumlah uang pinjaman lebih kecil dari harga pasar nilai barang (emas). Hal ini merupakan cara pegadaian untuk meminimalisir kerugian yang dapat terjadi dikemudian hari. Pada tahap ini pula, nasabah (rahin) akan menandatangani dua akad, yaitu akad rahn dan akad ijarah; 3) Selanjutnya, uang pinjaman (marhun bih) dapat diambil oleh nasabah di bagian kasir, setelah mendapat potongan biaya administrasi dan biaya ijarah (pinjaman).54 c) Prosedur Pelunasan Kredit Gadai Emas Syariah Proses pelunasan uang pinjaman (marhun bih) dan pengambilan barang gadaian (emas) di kantor pegadaian syariah adalah sebagai berikut: 1) Setiap saat uang pinjaman dapat dilunasi tanpa harus menunggu habisnya jangka waktu akad (jatuh tempo); 2) Proses pengembalian pinjaman (marhun bih) sampai penerimaan kembali barang gadaian/pinjaman, tidak dikenakan biaya apa-apa, kecuali membayar jasa simpanan sesuai tarif yang berlaku. Prosedur pelunasan uang pinjaman dapat dilihat pada skema dibawah ini.
Gambar 4.4 Skema Tata Cara Pelunasan Pinjaman
54
Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), h. 74-75.
70
1. Pelunasan Pinjaman Nasabah
2. Informasi Pelunasan pinjaman
3. pengambilan barang
Kasir
Petugas penyimpan marhu
Keterangan: 1) Nasabah mendatangi langsung ke murtahin (dalam hal ini kasir) dengan membawa SBR (Surat Bukti Rahn); 2) Barang gadaian (emas) akan dikeluarkan oleh petugas gudang; 3) Barang gadaian (emas) dikembalikan kepada nasabah (rahin).
d) Pelunasan Uang Pinjaman (Marhun Bih) Surat bukti pada pegadaian syariah disebut surat bukti rahn, dimana pada surat bukti rahn tersebut tertera nama rahin, alamat, profesi rahin, tujuan pinjaman, golongan, tanggal akad, jatuh tempo, tanggal lelang. Dari tanggal akad ke tanggal jatuh tempo, jangka waktunya adalah 4 bulan atau selama 4 bulan nasabah tersebut bisa menebus atau melakukan pelunasan. Dimana pelunasan tersebut sebesar uang pinjaman (UP) + Ijaroh (jasa simpan). Ijaroh tersebut terhitung per 10 hari dari akad kredit, jika lama pinjaman selam 25 hari berarti pelunasannya sebesar uang pinjaman (UP) + (Ijaroh x 3).55 Tindakan yang dilakukan pegadaian syariah jika nasabah tidak bisa melunasi sesuai pada waktunya: 55
Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), h. 76-78.
71
Biasanya nasabah tersebut akan dihubungi oleh pihak pegadaian sebagai pemberitahuan karena waktu sudah hampir mendekati jatuh tempo, jika nasabah tersebut tidak datang juga, maka sesuai dengan perjanjian pada Surat Bukti Rahn barang tersebut akan dilelang sesuai dengan tanggal lelang yang tertera pada Surat Buktu Rahn.
e) Sistem Perpanjangan dan Pelelangan Gadai Emas pada Pegadaian Syariah. Rahin dapat memilih cara pelunasan sekaligus atau dengan cara cicilan, sehingga memudahkan dan tidak memberatkan. Jika masa 4 bulan habis dan rahin belum dapat melunasi, maka dengan mengajukan permohonan, serta menyelesaikan biayanya, maka jangka waktu pinjaman dapat diperpanjang 4 bulan lagi, dan seterusnya dilakukan penjualan atau pelelangan. Lelang sebagai upaya eksekusi terhadap barang jaminan juga dilakukan di Pegadaian Syariah. Lelang merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Kantor Cabang Pegadaian Syariah apabila ada nasabahnya yang wanprestasi. Sebelum lelang akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: 1) Memberikan peringatan secara lisan melalui telpon; 2) Memberikan surat peringatan secara tertulis; 3) Pendekatan persuasif atau kekeluargaan dengan jalan meminta nasabah datang ke Kantor Cabang Pegadaian Syariah atau pihak Pegadaian Syariah akan mendatangi rumah nasabah untuk melakukan negosiasi dalam rangka mencari solusi dari masalah wanprestasi nasabah, antara lain dengan jalan:
Gadai ulang;
Penambahan plafon;
Mengangsur;
72
Menjual sendiri obyek jaminan;
Penjualan obyek jaminan dilakukan oleh pihak pegadaian denganmelalui proses lelang
Lelang akan dilaksanakan apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan penerima gadai (rahin) masih tidak dapat melunasi uang pinjamannya, maka akan dilakukan proses lelang. Adapun proses pelelangan barang jaminan adalah sebagai mana berikut: 1) Satu minggu sebelum pelelangan, diberitahukan kepada nasabah yang barangnya akan dilelang; 2) Ditetapkan harga emas pegadaian pada saat pelelangan, dengan margin ditetapkan sesuai dengan besarnya plafon untuk pembeli; 3) Sudah ada standar harga minimum untuk pelelangan. Agar tidak terjadi kecurangan diantara para pembeli sehingga akan merugikan pihak pegadaian; 4) Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1% dari harga jual, biaya pinjaman 4 bulan, dan sisanya akan dikembalikan ke nasabah; 5) Sisa kelebihan yang tidak diambil selama 1 tahun, akan diserahkan ke baitul maal yang terakriditasi.56 Sistem perpanjangan dan pelelangan barang jaminan baik pegadaian syariah maupun pegadaian konvensional pada dasarnya hampir sama. Berikut akan dijelaskan sistem perpanjangan dan pelelangan barang jaminan. 56
Sasli Rais, Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional, (Jakarta: UI Press, 2005),
h. 158.
73
1) Sistem perpanjangan pada pegadaian syariah yaitu jika nasabah tersebut belum bisa melunasi, maka ia bisa membayar Ijarohnya saja sebesar 10 hari x 12, karena lamanya jatuh tempo adalah 4 bulan + dengan biaya administrasi setelah nasabah membayar perpanjangan maka oleh pegadaian dibuatkan surat baru dengan tanggal akad terhitung dari saat ia membayar biaya ijaroh tersebut dan jatuh temponyapun adalah 4 bulan ke depan. Biasanya oleh pegadaian barang akan ditaksir kembali, jika taksirann naik, nasabah bisa menambah uang pinjamannya. Biasanya pegadaian akan menyarankan untuk menambah uang pinjamannya dan tambahan itu akan dipotong untuk biaya Ijaroh dan administrasi, jika ada selisih nasabah tersebut akan menerima sisanya. 2) Sistem pelelangan yaitu barang akan dijual kepada umum dengan harga sesuai dengan harga pasar saat itu. Setelah barang tersebut terjual, maka hasilnya akan dipotong biaya lelang. Uang kelebihan = Harga lelang – Uang pinjaman – Jasa simpanan – Biaya lelang penjualan. Uang kelebihan = Harga lelang – Uang pinjaman – Jasa simpanan – Biaya lelang penjualan
Pegadaian syariah dalam menentukan besarnya jumlah pinjaman, maka barang jaminan perlu ditaksir terlebih dahulu. Untuk menaksir nilai jaminan yang dijamin, maka perum pegadaian memiliki ahli taksir yang dengan cepat menaksir, berapa nilai rill barang jaminan tersebut. Biasanya nilai taksiran lebih rendah dari nilai pasar. Hal ini
74
dimaksudkan apabila terjadi kemacetan terhadap pembayaran pinjaman, maka dengan mudah pihak pegadaian melelang jaminan yang diberikan nasabah dibawah harga pasar. Disamping itu, pegadaian juga memiliki timbangan, serta alat ukur tertentu, misalnya untuk mengukur karat emas atau gram emas. Tujuan akhir dari taksiran itu adalah untuk menentukan besarnya jumlah pinjaman yang dapat diberikan. Besarnya jaminan diperoleh dari 91%-95% dari nilai taksiran. Semakin besar nilai taksiran barang, maka semakin besar pula pinjaman yang akan diperoleh.57 2. Prosedur Penaksiran Barang Jaminan Penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai mensyarakatkan adanya penyerahan barang bergerak sebagai jaminan hutang pada loket yang telah ditentukan pegadaian. Besar kecilnya pinjaman yang diberikan kepada nasabah, tergantung nilai taksiran barang setelah petugas penaksir menilai barang tersebut. Petugas penaksir sebaiknya orang yang sudah memiliki keahlian dan pengalaman khusus dalam melakukan penaksiran barang yang akan digadaikan, pada dasarnya pedoman penaksiran barang telah ditentukan pegadaian agar penaksiran atas suatu barang dapat sesuai dengan nilaibarang yang sebenarnya dan sama di semua kantor cabang pegadaian syariah.58
57
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 250. www. Zanikhan, “Rahn (Gadai Syariah)”, artikel diakses pada tanggal 2 november 2010 dari http://zanikhan.multiply.com/journal/item/3326. 58
75
Adapun pedoman penaksiran barang gadai menurut Y.Sri Sigit Susilo dibagi menjadi 2 kategori, yaitu barang kantong dan barang gudang.59 Sedangkan lebih jelasnya adalah: 1) Barang Kantong a) Emas
Petugas penaksir melihat harga pasar pusat yang telah berlaku dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh pegadaian syariah pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang sedang terjadi;
Petugas penaksir melakukan uji karatase dan berat;
Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.
b) Permata
Petugas penaksir melihat standar taksiran permata yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada;
Petugas penaksir melakukan pengujian kualitas dan berat permata;
Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.
2) Barang Gudang Barang gudang yang dimaksud disini adalah mobil, motor, mesin, barang elektronik, tekstil dan lainnya.
Prosedur Penaksiran Marhun Jenis akad ijarah, marhun hanya meliputi semua jenis barang bergerak. Besar kecilnya jumlah fee yang diberikan kepada murtahin, tergantung nilai taksir barang setelah petugas penaksir menilai marhun tersebut. Petugas penaksir
59
Sri Sigit Susilo dan Totok Budi, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, cetakan pertama, (Jakarta: Salemba empat, 2000), h. 183-184.
76
sebaiknya orang yang sudah memiliki keahlian dan pengalamn khusus dalam melakukan penaksiran marhun, sedangkan lebih jelasnya adalah sebagai berikut: Petugas penaksir melihat harga pasar pusat yang telah berlaku (standar harga yang berlaku); Petugas penaksir melihat harga pasar setempat dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi; Petugas penaksir melakukan pengujian kualitas marhun; Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.60
3. Penggolongan Marhun Bih dan Besarnya Tarif a) Penggolongan Marhun Bih Besarnya jumlah uang pinjaman yang disalurkan sangat dipengaruhi golongan marhun yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan direksi Perum Pegadaian. Pinjaman yang diberikan digolongkan berdasarkan tingkat tarif simpanan, bukan sewa modal maupun jangka waktu pinjaman. Dimana prosentase marhun bih sebesar plafon marhun bih dari taksiran. Minium uang marhun bih per surat bukti rahin (SBR) adalah Rp. 20.000 dengan pembagian plafon uang pinjaman sebagaimana berikut:
60
Sasli Rais, Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional, (Jakarta: UI Press, 2005), h. 83-
86.
77
Tabel 4.2 Penggolongan Pinjaman di Pegadaian Syariah Golongan Marhun Bih
Plafon Marhun Bih
Biaya Administrasi (pembulatan) 1.000
A
20.000 – 150.000
B
151.000 – 500.000
3.000
C1
501.000 – 1.000.000
8.000
C2
1.005.000 – 5.000.000
15.000
C3
5.010.000 – 10.000.000
25.000
C4
10.050.000 – 20.000.000
40.000
D1
20.100.000 – 50.000.000
60.000
D2
50.100.000 – 200.000.000
100.000
Sumber : Brosur Perum Pegadaian tentang Pegadaian Syariah.
Dari tabel diatas, maka jika rahin ingin meminjam dana sebesar rp. 10.000.000, maka Rahin tersebut termasuk kedalam golongan Marhun Bih (MB) yang C3 dan harus membayar biaya administrasi per SBR Rp. 25.000. b ) Besarnya Tarif Tarif Biaya Administrasi Biaya administrasi murah dan tidak memberatkan atas transaksi marhun bih ditetapkan sebesar Rp. 50 untuk setiap kelipatan marhun bih Rp. 5.000, untuk semua golongan marhun bih. Terhadap hasil hitungan biaya administrasi ini, dilakukan pembulatan ke Rp. 100 terdekat; Rp. 1 – Rp. 50 dianggap sama dengan 0, diatas Rp 50 -
78
Rp. 100 dibulatkan ke Rp. 100. Biaya administrasi dikenakan hanya sekali pada saat akad.61 Tarif Jasa Simpanan Ijarah (Ijarah) Adapun tarif jasa simpanan untuk marhun untung barang kantong seperti emas/berlian, marhun jenis perhiasan yang ditebus, dikenakan tarif jasa simpanan sebesar dengan plafon tarif ijarah itu sendiri per 10 hari masa penyimpanan untuk setiap kelipatan taksiran marhun emas sebesar Rp. 10.000. satu hari masa penyimpanan dihitung sama dengan 10 hari. Tabel 4.3
TARIF IJARAH
GOLONGAN
TARIF
TAKSIRAN
A
45
95%
B
73
92%
C
79
91%
D
62
93%
Tarif Ijarah meliputi biaya pemeliharaan tempat dan pemeliharaan marhun serta asuransi. Ijarah
= Taksiran 10.000
x sesuai gol tarif ijarah (Rp.) x Jangka waktu 10 hari
Simulasi Perhitungan Ijarah Nasabah memiliki 1 keping emas seberat 25 gram dengan kadar 99,99% (asumsi per gram emas 99,99%=Rp.300.000,-) maka: Taksiran :
= 25gram x Rp.300.000,= Rp.7.500.000,-
61
Sasli Rais, Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional, (Jakarta:UI Press, 2006), h. 154-
155.
79
= sesuai presentase gol taksiran (91%) x Rp.7.500.000
Uang Pinjaman
= Rp. 6.825.000 = Rp. 7.500.000,- x sesuai gol tarif ijarah (Rp.79) x 10
Ijarah/10hari
Rp. 10.000
10
= Rp. 59.250,Biaya Administrasi
= Rp. 25.000,- (Golongan C3)
Jika nasabah menitipkan barangnya selama 26 hari, Ijarah ditetapkan dengan menghitung biaya per 10 hari X tarif, maka besar Ijarah yang harus dibayar adalah Rp. 177.750,- (Rp. 59.250,- X 3). Ijarah yang dibayar hanya selama masa penitipan, dan dibayarkan pada saat nasabah melunasi atau memperpanjang dengan akad baru.
Tabel 4.4 Tarif Biaya Administrasi dan Surat Hilang di Pegadaian Syariah Golongan Marhun Bih
Biaya Surat Hilang
A
1.000
B
2.000
C
3.000
D
4.000
Sumber : Brosur Pegadaian tentang Pegadaian Syariah
Dalam penaksiran nilai barang gadai, pegadaian syariah harus menghindari hasil penaksiran merugikan nasabah atau pegadaian syariah itu sendiri. Oleh karena itu, pegadaian syariah dituntut memiliki petugas penaksir yang memiliki kriteria: I.
Memiliki pengetahuan mengenai jenis barang gadai yang sesuai dengan syariah ataupun barang gadai yang tidak sesuai dengansyariah;
80
II.
Mampu memberikan penaksiran secara akurat atas nilai barang gadai sehingga tidak merugikan satu di antara dua belah pihak;
III.
Memiliki sarana dan prasarana penunjang dalam memperoleh keakuratan penilaian barang gadai, seperti alat untuk menguji berlian atau emas dan lain sebagainya.62
D. Analisis Komparasi dari Segi Konsep dan Aplikasi Gadai Emas pada Bank Jabar Banten Syariah&Pegadaian Syariah (UPCS Lebak Bulus I). Berdasarkan data yang telah diperoleh mengenai prosedural dan mekanisme gadai emas dari kedua lembaga keuangan tersebut, terdapat beberapa hal yang membedakan secara aplikatif antara Bank Jabar Banten Syariah dengan UPCS Lebak Bulus I yang berpedoman pada ketentuan fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn emas. Berikut penjabaran hasil analisis komparatif pada kedua Lembaga Keuangan Syariah tersebut: 1.
Pemenuhan Rukun a) Rahin (yang menggadaikan) Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung: Masyarakat umum, tetapi target segmentasi pasarnya adalah pedagang kecil. Sebanyak 60%-70% nasabah gadai emas adalah pedagang kecil atau usaha kecil menengah (UKM). Dan sisanya adalah masyarakat yang
62
A. Aila Rezannia, “ANALISIS PELELANGAN BENDA JAMINAN GADAI PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG MLATI, SLEMAN, JOGJAKARTA “, (Skripsi S1 JURUSAN EKONOMI ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN), SURAKARTA, 2006), h. 28.
81
sedang membutuhkan dana dengan cepat untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, konsumtif dan lain sebagainya. Pegadaian Syariah (UPCS Lebak Bulus I): Masyarakat umum, akan tetapi segmentasi pasarnya adalah ibu-ibu rumah tangga, kelompok pengrajin dan lainnya yang sedang membutuhkan dana secara cepat dan mendesak. b) Murtahin (yang menerima gadai) Bank Jabar Banten Syariah Cabang Banten: Pihak yang menerima gadaian adalah banknya sendiri yaitu BJB Syariah. Pegadaian Syariah (UPCS Lebak Bulus I) Pihak yang menerima gadaian adalah Perum Pegadaian Syariahnnya sendiri yaitu UPCS Lebak Bulus I. c) Marhun (Barang yang digadaikan) Bank Jabar Banten Syariah Barang yang digadaikan berupa emas batangan dengan nilai pembiayaan sebesar 90%, dan coin serta perhiasan lainnya dengan nilai pembiayaan sebesar 85% yang terbuat dari emas minimal sebesar 85% yang terbuat dari emas minimal seharga Rp. 1.000.000,- atau seberat 4 gram 16 karat. Pegadaian Syariah (UPCS Lebak Bulus I) Barang yang digadaikan pada perum pegadaian UPCS lebak Bulus I berupa emas perhiasan dengan nilai pembiayaan 91% - 95% dari nilai
82
taksiran sesuai dengan penggolongan marhun bih yang ditelah ditentukan oleh pihak perum pegadaian syariah pusat. d) Marhun bih (Utang) Bank Jabar Banten Syariah Pada Bank Jabar Banten Syariah marhun bih diberikan dengan cara pemindah bukuan namun jika penggadai tersebut memiliki rekening tetapi tidak bisa diambil secara cash ketika akad ijab qabul maka bisa ditransfer melalui ATM. Pegadaian Syariah (UPCS Lebak Bulus I) Pada UPCS Lebak Bulus I marhun bih diberikan secara langsung (tunai) dan tidak melaui pemindah bukuan karena pada pegadaian syariah tidak adanya pembukaan rekening tabungan sehinnga tidak bisa ditransfer melalui ATM. e) Ijab Qabul Bank Jabar Banten Syariah Pada saat akad berlangsung pada Bank Jabar Banten Syariah menggunakan surat kesepakatan atau perjanjian dibawah tangan yang bermanterai disertai dengan lampiran-lampiran ketentuan akad gadai emas tersebut. Pegadaian Syariah (UPCS Lebak Bulus I) Sama halnya dengan Shiqat yang dilakukan Bank Jabar Banten Syariah pada UPCS Lebak Bulus juga menggunakan surat kesepakan dibawah 83
tangan yang disebut SBR dimana nasabah harus mengisi dua akad yang ada pada SBR tersebut yaitu akad Rahn dan Ijarah. 2. Ketentuan Biaya Bank Jabar Banten Syariah Ketentuan nilai pembiayaan pada Bank Jabar Banten Syariah untuk produk gadai emas minimal agunan seharga Rp. 1.000.000,- atau seberat 4 gram 16 karat selanjutnya untuk biaya ujrah sebesar Rp.3.750,-/gram per bulan dan taksiran pinjaman berupa emas batangan sebesar 90% dan koin serta perhiasan lainnya dengan nilai sebesar 85%. Disertai dengan biaya materai Rp. 6.000,-dan tidak ada biaya administrasi. Biaya ujrah dan materai dilunasi setelah akad berlangsung. Pegadaian Syariah UPCS Lebak Bulus I Ketentuan niali pembiayaan pada UPCS Lebak Bulus I untuk gadai emas ini sangat dipengarungi golongan marhun yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan redaksi perum pegadaian, pinjaman yang diberikan digolongkan berdasarkan tingkat tariff simpanan dimana prosentase marhun bih sebesar plafon marhun bih dari taksiran. Minimum uang marhun bih per surat SBR adalah Rp. 20.000,- dengan pembagian uang pinjaman sebagaimana sudah dijelaskan pada plafon marhun bih dan taksiran nilai emas. Kemudian untuk biaya tarif jasa simpanan sebesar dengan plafon tarif ijarah itu sendiri per 10 hari masa penyimpanan untuk
84
setiap kelipatan taksiran marhun emas sebesar Rp. 10.000. dimana satu hari masa penyimpanan dihitung sama dengan 10 hari. 3. Penjualan Barang Gadaian a) Prosedur Lelang Bank Jabar Banten Syariah Barang yang sudah jatuh tempo dan tidak adanya kesepakatan akad baru maka Bank Jabar Banten Syariah melakukan lelang barang gadaian dengan bersama sama nasabah. Namun data sampai 2010 belum menunjukan adanya proses pelelangan. Perum Pegadaian Syariah (UPCS Lebak Bulus I) Barang yang sudah jatuh tempo nasabah bisa memperjang pinjaman nya sampai 4 bulan kedepan dengan membuat akad baru dan biaya administrasi baru lagi, kemudian apabila nasabah belum sanggup membayar juga biasanya nasabah akan dihubungi oleh pihak pegadaian sebagai pemberitahuan karena waktu sudah hamper mendekati jatuh tempo, jika nasabah tersebut tidak datang juga dan tidak ada komunikasi lebih lanjut, maka sesuai dengan perjanjian pada Surat Bukti Rahn barang tersebut akan dilelang sesuai dengan tanggal lelang yang tertera pada SBR. b) Pengambilan Biaya dari Hasil Lelang Bank Jabar Banten Syariah
85
Hasil dari proses lelang barang gadai pihak Bank Jabar Banten Syariah hanya mengambil biaya pinjaman dan biaya denda sebesar Rp. 1.000/gram per 15 hari, tidak adanya biaya ujrah karena sudah dibayar diawal transaksi. Kemudian apabila ada kelebihan dari penjualan barang gadaian akan dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya denda. Pegadaian Syariah (UPCS Lebak Bulus I) Sistem pelelangan barang akan dijual kepada umum dengan harga sesuai dengan harga pasar saat itu. Setelah barang tersebut terjual, maka hasilnya akan dipotong biaya lelang dan biaya administrasi yang sudah digunakan. (Uang kelebihannya = harga lelang - Uang pinjaman – Jasa simpanan – biaya pelelangan). Apabila uang kelebihan pinjaman tidak diambil juga oleh nasabah, maka uang tersebut akan diseranhkan ke lembaga zakat yang sudah terakriditasi.
86
Tabel 4.3 Perbadingan Umum gadai emas pada BJB Syariah dan UPCS Lebak Bulus I NO. Ketentuan Umum 1.
Bank Jabar Banten Syariah
UPCS Lebak Bulus I
Segmentasi pasar: pedagang kecil (UMKM).
Segmentasi pasar: ibu ibu rumah tangga.
Murtahin
BJB Syariah.
UPCS Lebak Bulus I.
Marhun
Emas batangan, koin, perhiasan dan lain sebagainya.
Emas dan perhiasan.
Pemenuhan Rukun Rahin(Penggadai)
Pemindahbukuan dan tunai. Marhun bih Shighat Ijab Qabul 2.
Ketentuan Biaya
3.
Penjualan Barang Gadai Prosedur lelang
Pengambilan biaya
Tunai pada saat akad. Menggunakan surat kesepakatan (Surat Gadai Bermaterai). Emas = Rp. 1.000.000/ seberat 4 gram 16 karat. Ujrah = sebesar Rp.3.750/ gram per bulan. Taksiran = emas batangan sebesar 90%, coin/ perhiasan lainnya sebesar 85%.
Menggunakan Surat Bukti Gadai (SBR). Taksiran = 25 gram x Rp..harga pasar pada saat akad. Uang pinjaman = Gol taksiran x hasil taksiran. Ijarah = Taksiran/Rp. 10.000 x sesuai gol ijarah x 10/10. Biaya administrasi = Sesuai dengan golongan ijarah.
Bank bersama nasabah Apabila tidak adanya menjual emas tersebut. kesepakatan antara kedua belah pihak maka barang akan dilelang secara umum. Biaya pinjaman dan denda, Sistem pelelangan pada
87
dari hasil lelang
kemudian kelebihan lelang diberikan ke nasabah setelah dikurangi biaya pinjaman dan denda.
UPCS Lebak Bulus I barang akan dijual kepada umum sesuai dengan harga pasar pada saat itu, setelah barang tersebut dijual maka hasilnya akan dipotong biaya lelang. Uang kelebihan = Harga lelang – Uang pinjaman – Jasa simpanan – Biaya lelang.
Berdasarkan data yang telah diperoleh mengenai proses mekanisme operasional gadai emas serta lelang barang jaminan di Bank Jabar Banten Syariah dan Perum Pegadaian UPCS Lebak Bulus I. kemudian dianalisa menurut perspektif syariah, maka yang perlu diperhatikan dalam menganalisa proses operasional rahn emas serta lelang yang dilakukan oleh pihak pegadaian dan bank tersebut adalah mengenai rukun, syarat dan ketentuan umum mengenai rahn (Gadai Syariah), sebagaimana sudah dijelaskan dan dibahas pada BAB sebelumnya mengenai Landasan Teori. Gadai emas merupakan produk peminjaman uang tunai dengan memanfaatkan jaminan atas suatu aset. Hanya dalam hitungan menit para nasabah sudah bisa mendapatkan uang dengan cukup menyerahkan emas, berlian, yang dimilikinya. Gadai emas dapat dimanfaatkan oleh nasabah yang membutuhkan dana jangka pendek dan keperluan yang mendesak. Misalnya, menjelang tahun ajaran baru, hari raya, kebutuhan modal kerja jangka pendek dan lain sebagainya. Gadai Emas di Bank Syariah dan Pegadaian Syariah secara umum menggunakan beberapa akad yaitu akad Qardh dalam
88
rangka Rahn dan akad Ijârah. Akad qardh dalam rangka rahn adalah akad pemberian pinjaman dari Bank dan Pegadaian untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar pihak pegadaian menjaga barang jaminan berupa emas yang diserahkan. Akad ijârah digunakan untuk menarik ongkos sewa atas tempat penyimpanan jaminan emas di pegadaian. Akad rahn sendiri dapat didefenisiskan sebagai perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembayaran yang diberikan.63 Khusus untuk akad Qardh dalam rangka Rahn, ada juga pegadaian syariah yang memisahkan penggunaan kedua akad ini, sehingga akad Qardh dan akad Rahn berdiri sendiri. Kreativitas pegadaian syariah dalam hal membuat produk baru yang dibutuhkan pasar tidak hanya memicu perkembangan pegadaian syariah secara signifikan. Di sisi lain, kreativitas tersebut justru mengundang perdebatan seputar keabsahan dan kesesuaian hukum dari produk-produk hasil inovasi para ahli ekonomi syariah. Perdebatan umumnya muncul dari aspek ketidaksesuaian akad-akad syariah yang digunakan dan asumsi-asumsi yang menganggap bahwa rukun & syarat akad yang menjadi landasan hukum produk pegadaian syariah telah dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi jalan belakang menuju Ribâ ( back door to interest) yang diharamkan dalam Islam. Perdebatan pertama adalah terdapat indikasi bahwa pegadaian syariah membebankan tarif gadai melebihi dari riil cost yang dikeluarkan untuk operasional &
63
Sutan Remy Sjahdeini.. Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia. (Jakarta: PT. Utama Grafiti. 1999), hal 76.
89
pemasaran produk tersebut. Dengan maksud lain, parameter tarif gadai sebenarnya bukan dilihat dari riil cost melainkan ada parameter lain yang dijadikan acuan mengenai tariff ijarah yang harus disesuaikan berdasarkan kesepakatan, yang paling ekstrem adalah mengikuti besaran bunga pinjaman pegadaian konvensional. Biaya penyimpanan dan administrasi hanya sebatas syarat hukum yang dijadikan dasar pengenaan tarif. Alhasil, muncul opini yang menyatakan bahwa Gadai Emas di Bank dan pegadaian syariah tidak ada bedanya dengan produk kredit pada bank dan pegadaian konvensional yang berbasis aset & bunga ( kredit atas dasar aset pribadi / self asset lending ) bahkan relatif lebih mahal. Merujuk
pada
Fatwa
DSN
MUI
nomor
26/DSN-MUI/III/2002
tentang Rahn Emas pada putusan nomor 3 dinyatakan : “ Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 (ongkos yang ditanggung penggadai) besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan” Berdasarkan pada ketetapan di atas, artinya bilamana tarif gadai yang telah ditetapkan oleh pegadaian syariah tidak termasuk dalam kategori pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan atau bisa dikatakan rekayasa maka secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa pegadaian syariah telah melakukan usaha yang mendekati celah ribâ. Oleh sebab itu, agar hal tersebut tidak terjadi, kita sebagai akademisi harus melakukan kajian secara mendalam mengenai indikator-indikator yang menjadi parameter penentuan besaran tarif gadai. Baik dari biaya tenaga kerja, biaya sewa tempat penyimpanan, biaya promosi produk, dan lain sebagainya.
90
Selanjutnya, perdebatan kedua mengarah pada kombinasi akad yang digunakan untuk produk tersebut. Secara umum, seluruh bank syariah menggunakan 3 (tiga) akad dalam produk Gadai Emas di pegadaian syariah, yaitu rahn, qardh & ijârah. Kombinasi pertama adalah antara akad rahn, akad qardh dan akad ijarâh. Perdebatan yang muncul adalah dalam konteks penggabungan akad qardh dan akad ijarâh. Penggabungan kedua akad tersebut menyebabkan muncul opini di kalangan akademisi dan pemerhati ekonomi syariah, bahwa pegadaian syariah telah melakukan kekeliruan karena telah menggabungkan akad yang berbentuk hutang piutang dalam hal ini akad qardh dengan akad ijârah atas sewa tempat penyimpanan emas. Kelompok yang mengkritisi, berargumen bahwa dalam produk Gadai Emas Syariah dengan kombinasi akad tersebut bisa menjerumuskan pegadaian syariah pada ribâ. Kombinasi akad qardh dan ijârah menyebabkan terkaitnya jumlah pinjaman dengan besaran tarif gadai yang dikenakan kepada nasabah. Dalam hal ini pegadaian syariah secara tidak langsung telah mengambil tambahan keuntungan dari perjanjian utang piutang walaupun keuntungan tersebut diperoleh dari akad sewa yang secara hukum boleh digunakan. Artinya, pegadaian syariah sama saja telah mengambil ribâ. Sebagaimana terdapat dalam khazanah kaidah fiqhiyyah , yaitu :
ض َج َّر َه ٌْفَ َعحا فَُِ َْ ِرتَا ٍ ُْكلُّ َر
91
“ Setiap pinjaman (utang-piutang) yang mendatangkan tambahan atasnya maka (tambahan ) itulah ribâ”.64 Kombinasi kedua adalah antara akad rahn dan ijarâh. Akad rahn pada prinsipnya adalah hutang dengan jaminan yang termasuk dalam akad bersifat tabarru‟, sedangkan akad ijârah secara bahasa sama seperti jual beli (baca : ba‟i manfaah al-ayn), dalam hal ini telah terjadi transfer kepemilikan hak pakai. Penggabungan antara akad jual beli dan hutang-piutang dilarang berdasarkan hadits Rasullullah SAW :65
عي اتﯽ ُرٍرج عي الٌتﯽ ﺺ م اٌَ ٌِى عي تٍع ْ سلﻒ "Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang jual beli yang digabung dengan pinjaman".{ HR. Ahmad} Argumentasi lain tentang kombinasi akad adalah pegadaian syariah telah melakukan kekeliruan karena menjadikan akad qardh sebagai sebagai salah satu landasan akad dalam produk Gadai Emas Syariah. Faktanya dalam fatwa DSN-MUI nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, tidak ada ketetapan dari DSN-MUI yang mengindikasikan penggunaan akad selain akad ijârah dan akad rahn dalam konteks Gadai Emas. Lantas bagaimana sebenarnya cara yang baik untuk menilai suatu produk perbankan syariah apakah telah sesuai hukum Islam atau pun tidak, apakah terjerumus ke dalam ribâ ataupun tidak ? 64
Wahbah Al-Zuhaili.. Al-fiqh al-islâmi wa adillatuhu. (Damaskus : Dâr Fikr al-Mu‟asir. Juz 6, 2004). hal 4208. 65 Wahbah Al-Zuhaili. 2004. Al-fiqh al-islâmi wa adillatuhu. Damaskus : Dâr Fikr al-Mu‟asir. Juz 5 hal 3837 pada bahsan bentuk-bentuk ijârah ;ijârah „alâ manâfi‟i, iii Wahbah Al-Zuhaili. 2002. Alfiqh al-mu‟âmalat al-mâliyah al-mu‟âshiroh. Damaskus : Dâr Fikr al-Mu‟asir. hal 72.
92
Menurut Bapak Hasanudin, Sekretaris DSN-MUI / 2010 dan selaku dosen pembimbing saya dalam makalahnya yang berjudul Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia : Konsep dan Ketentuan (Dhawâbith) dalam Perspektif Fiqh, salah satu parameter untuk menilai suatu produk apakah telah memenuhi prinsip syariah atau tidak adalah dengan memperhatikan akad-akad
dan
berbagai
ketentuannya
yang
digunakan
dalam
produk
tersebut.66Kemudian untuk setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram, seperti ribâ , hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang.
67
Islam tidak membatasi
manusia secara sempit dalam urusan muamalahnya. Islam adalah agama yang memberi kemudahan bagi hambanya. Ajaran Islam memberi peluang kepada manusia untuk melakukan inovasi khususnya dalam bidang muamalah agar memudahkan dalam kehidupan sehari-hari. Berangkat dari pemikiran di atas, bahwa analisa kesesuaian hukum seharusnya tidak boleh kaku dengan hanya memperhatikan faktor internal, yaitu akad-akad syariah saja tanpa melihat faktor eksternal lain yang juga memberikan pengaruh terhadap aplikasi produk syariah di lapangan. Faktor eksternal yang juga harus menjadi perhatian adalah berbagai ketentuan positif yang berlaku dan bersifat mengikat bagi bisnis Lembaga
66
Hasanudin. Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Ciputat. (28 Mei 2009). hal 1. 67 Hasanudin. Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Ciputat. (2009, Mei 28). hal 22.
93
Keuangan Syariah, seperti Peraturan-peraturan terkait gadai, Pedoman Akuntansi Syariah, dll, aspek keuangan meliputi sistem akuntansi, perhitungan keuntungan serta faktor kebutuhan masyarakat terhadap jasa keuangan dan lain sebagainya. Dalam hal perdebatan mengenai multi akad, bahwa tidak semua penggabungan antara akad bersifat tabarru‟ dan akad bersifat tijârah dilarang sebagaimana yang terjadi dalam Produk Gadai Emas Syariah pada Bank Jabar Banten Syariah dan UPCS Lebak Bulus I yang menggabungkan akad qardh dan akad ijârah dan atau akad rahn dan akad ijârah. Dengan menghilangkan faktor-faktor yang dapat menjerumuskan pada praktik ribâ, gharar dan hal lain yang dilarang syariah, maka kombinasi akad tersebut dapat dibolehkan. “Bahwa keharaman multi akad pada dasarnya disebabkan oleh tiga hal; dilarang agama atau karena dapat menimbulkan ketidakpastian (gharar) dan ketidakjelasan (jahâlah), menjerumuskan ke praktik riba, dan multi akad yang menimbulkan akibat hukum yang bertentangan pada objek yang sama”.68 Dengan demikian proses operasional gadai emas syariah di Bank Jabar Banten Syariah Perum Pegadaian UPCS Lebak Bulus I telah memenuhi rukun, syarat dan ketentuan umum Gadai Syariah serta sesuai dengan kaidah fiqh yang telah ada, tetapi masih banyak yang harus diperbaiki dan ditinjau kembali berdasarkan fatwa dan ketentuan yang ada supaya pegadaian syariah tidak dianggap sama dengan produk pegadaian konvensional. Kemudian dalam mekanisme operasionalnya janganlah
68
Hasanudin. Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Ciputat. (2009, Mei 28). hal 24.
94
melakukan usaha yang mendekati celah riba seperti indikator-indikator yang menjadi parameter penentuan besaran tarif gadai. baik dari biaya tenaga kerja, biaya sewa tempat penyimpanan, biaya promosi produk, dan lain sebagainya. E. Strategi Pengembangan Gadai Emas Syariah dalam Persaingan Bisnis Global Dalam menghadapi persaingan yang ketat dan tuntutan konsumen yang semakin kritis, maka perlu ditanya lagi seberapa jauh gadai syariah mengelola usahanya secara profesional, dengan bisnis oriented, tanpa harus meninggalkan ciri khusus dan misinya, yaitu pengeluaran uang pinjaman atas dasar hukum gadai syariah dengan sasaran utama masyarakat golongan ekonomi lemah. Oleh karena itu, untuk melancarakan dan mewujudkannya, maka diperlukan penyusunan strategi Pegadaian syariah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang sangat tergantung pada faktor lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi Pegadaian Syariah. Secara umum, arah strategi pengembangan usaha kedepan, diarahkan ke dalam bentuk kegiatan pokok sebagai berikut : 1) Usaha untuk membentuk lembaga pegadaian syariah terus dilakukan sebagai usaha untuk mensosialisasikan praktek ekonomi syariah di masyarakat menengah ke bawah yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendanaan. Maka perlu kerjasama dari berbagai pihak untuk menentukan langkah-langkah dalam pembentukan lembaga pegadaian syariah yang lebih baik. 2) Masyarakat akan lebih memilih pegadaian dibanding bank di saat mereka membutuhkan dana karena prosedur untuk mendapatkan dana relatif lebih mudah
95
dibanding dengan meminjam dana langsung ke bank. Maka cukup alasan bagi pegadaian syariah untuk eksis di tengah-tengah masyarakat yang mermbutuhkan bantuan. 3) Pegadaian syariah bukan pesaing yang mengakibatkan kerugian bagi lembaga keuangan syariah lainnya, dan bukan menjadi alasan untuk menghambat berdirinya pegadaian syariah. Dengan keberadaan pegadaian syariah malah akan menambah pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan dana dengan mudah, selain itu hal ini akan meningkatkan tersosialisasikannya lembaga keuangan syariah. 4) Pemerintah perlu untuk mengakomodir keberadaan pegadaian syariah ini dengan membuat peraturan pemeritah atau UU pegadaian Syariah. Atau memberikan alternatif keberadaan biro pegadaian syariah dalam Perum Pegadaian Syariah. 5) Mengoptimalkan produk yang sudah ada dengan lebih profesional. 6) Mempertahankan
surplus
pegadaian
syariah
dan
terus
meningkatkannya. 7) Memasarkan produk baru yang menguntungkan. 8) Meningkatkan modernisasi dan penanganan sarana dan prasarana 9) Membuat posisi keuangan yang likuid dan solvabel. 10) Meningkatkan komposisi barang gadai (marhun).
96
berupaya
11) Ekstensifikasi transaksi yang digunakan harus disesuaikan dengan penggunaan dana dan lain-lain.69 Sedangkan strategi yang digunakan Bank Jabar Banten Syariah dalam menjalankan usaha gadai emas yaitu dengan Aplikasi media promosi gadai emas pada Bank Jabar Banten Syariah menggunakan dua media promosi yaitu media Above The Line seperti promosi melalui jalur media koran, radio, spanduk, televisi, brosur dan Below The Line (BTL) yaitu promosi melalui jalur non media seperti Promosi ke lokasi pusat keramaian, kemudian media yang paling banyak diakses dan dijadikan sumber pengetahuan oleh responden tentang gadai emas di Bank Jabar Banten Syariah adalah “koran” sebesar 33%, “spanduk” 30%, “radio” 19%, “brosur” sebesar 18%. Analisis SWOT Gadai Emas Dengan analisa SWOT, maka dapat didefinisikan berbagai faktor yang secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan (lembaga gadai syariah). Analisis ini berdasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strength), dan peluang (Oppourtunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknes), dan ancaman (Threath). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan (lembaga gadai syariah). Dengan demikian strategic planer harus menganalisis faktor- faktor strategis perusahaan (SWOT) dalam kondisi yang ada saat ini.70
69
Tony Ronald, “Analisis Konsumen Kota Malang terhadap Jasa Kredit Gadai Perum Pegadaian Kantor Daerah Malang”, (Tesis program Pascasarjana UI, Magister Managemen, UI, 2001), h. 3 70 Freddy Rangkuty, Analisis SWOT Teknik Membedah kasus bisnis: Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 18-19
97
Berdasarkan analisa SWOT, dapat dilihat kelebihan maupun kekurangan gadai emas syariah apabila dibandingkan gadai konvensional. Hasil analisa SWOT tersebut adalah sebagai berikut: 1) Kekuatan (Strength) gadai emas syariah, bersumber dari: a) Dukungan umat islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia; b) Dukungan lembaga keuangan Islam di seluruh dunia; c) Pemberian pinjaman lunak qardhul hasan dan pinjaman/pembiayaan mudharabah dan ba‟i al-muqayadah dengan sistem bagi hasil pada gadai syariah sangat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. 2) Kelemahan (Weakness) gadai emas syariah, adalah: a) Berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil adalah jujur, yang mana ini akan menjadi bumerang bagi lembaga pegadaian syariah sehingga ini menjadi sasaran empuk bagi nasabah yang beriktikad tidak baik; b) Memerlukan metode perhitungan yang rumit, apabila digunakan bagi hasil terutama dalam menghitung biaya yang dibolehkan dan pembagian laba untuk nasabah-nasabah kecil, sedangkan juklak dan juknis masih belum sempurna; c) Karena menggunakan konsep yang berlandaskan syariah, maka pegadaian syariah lebih banyak memerlukan tenaga-tenaga profesional yang handal, bukan hanya mengerti operasional gadai syariah, namun juga mengerti
98
tentang aturan Islamnya itu sendiri yang hal ini masih minim dimiliki oleh pegadaian syariah; d) Keterbatasan murtahin yang dapat dijadikan jaminan; e) Memerlukan adanya seperangkat peraturan dalam pelaksanaannya untuk pembinaan dan pengawasannya. 3) Peluang (Oppourtunity dan Keunggulan) gadai emas syariah, adalah: a) Munculnya berbagai lembaga bisnis syariah (lembaga keuangan syariah); b) Sangat profitable karena memiliki margin keuntungan yang relative tinggi; c) Resiko sangat kecil, jika dikelola dengan benar; d) Adanya peluang ekonomi bagi berkembangnya pegadaian syariah karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam. 4) Ancaman (Threath) gadai emas syariah, adalah: a) Dianggap adanya fanatisme agama karena berlabel Syariah; b) Susahnya menghilangkan mekanisme “Bunga” yang sudah mengakar dan menguntungkan bagi sebagian kecil golongan umat Islam.71
71
Muhammad dan Solikhul Hadi, Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional, Edisi 1, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 47-48.
99
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut: 1.
Pembiayaan gadai emas syariah adalah produk pembiayaan dimana lembaga keuangan syariah (Pegadaian Syariah) memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa emas dengan mengikuti prinsip gadai syariah, emas tersebut ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan pegadaian syariah dan atas pemeliharaan tersebut pegadaian syariah mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip Ijarah.
2.
Mekanisme akad Rahn (Gadai Emas Syariah), Nasabah
(Rahin) mendapat
pembiayaan / pinjaman (qard) pada akad ini nasabah dibebani biaya administrasi untuk menutup cost proses pencairannya. (fee penakasiran barang, penganti ATK, dll) kemudian sebagai jaminannya, nasabah menyerahkan barang bergerak berupa emas dan selanjutnya Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Bank/Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Bank dan Pegadaian mengenakan biaya sewa (biaya ijarah)
100
kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Operasional pegadaian syariah menggambarkan hubungan di antara nasabah dan pegadaian. Adapun teknis operasional pegadaian syariah adalah sebagai berikut: Nasabah mendatangi kantor pegadaian/bank syariah untuk mengajukan pembiayaan atau akad Rahn dengan cara mengisi formulir permohonan akad Rahn dengan membawa barang jaminan. Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mandapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan. Bank/Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gadai. Akad ini mengenai berbagai hal, seperti kesepakatan biaya gadaian, jatuh tempo gadai dan sebagainya. Bank/Pegadaian syariah menerima biaya gadai, seperti biaya penitipan, biaya pemeliharaan ,penjagaan dan biaya penaksiran yang dibayar pada awal transaksi oleh nasabah. Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo dan apa bila tidak mampu membayar bisa memperpanjang kembali pinjaman selama 4 bulan akan tetapi apabila masih juga dikemudian hari belum mampu membayar maka barang jaminan akan dilelang. 3.
Perhitungan Taksiran pada UPCS Lebak Bulus I yaitu: Simulasi Tarif Ijarah : Nasabah memiliki 1 keping emas seberat 25 gram dengan kadar 99,99% (asumsi per gram emas 99,99%=Rp.300.000,-) maka: Taksiran :
= 25gram x Rp.300.000,Rp.7.500.000,-
Uang Pinjaman
= sesuai gol presentase taksiran (91%)
x Rp.7.500.000
Rp. 6.825.000 Ijarah/10hari
= Rp. 7.500.000,- x sesuai gol tarif ijarah(Rp.79)
101
x 10
Rp. 10.000 Biaya Administrasi
10
= Rp. 25.000,-
Tarif Ijarah meliputi biaya pemeliharaan tempat dan pemeliharaan marhun serta asuransi. Ijarah
= Taksiran x sesuai gol tarif Ijarah (Rp.) x Jangka waktu 10.000
10 hari
Sedangkan taksiran biaya pada Bank Jabar Banten Syariah adalah sebagi berikut: Diketahui: Gadai emas Harga pasaran emas Taksiran pembiayaan
: 100 gram (24 karat) : Rp. 350.000,: 100 gram x Rp. 350.000,- x 24/24 karat : Rp. 35. 000.000,Max. Pinjaman emas 24 karat 90% : Rp. 35.000.000,- x 90% : Rp. 31.500.000,Biaya ijarah perhari per gram : Rp. 3.750,Biaya penitipan atau ujrah : 100 gram x Rp. 3.750,- x 2 bulan : Rp. 750.000,Maka biaya ujrahnya selama 2 bulan adalah sebesar Rp. 750.000,- dan dibayar lansung pada saat awal transaksi. Disertai dengan biaya materai sebesar Rp. 6.000,-. 4.
Keunggulan Produk Gadai Emas Syariah Yaitu: 1. Antikrisis dan Anti-Inflasi Emas, seperti yang sudah kita ketahui, adalah objek yang antikrisis dan inflasi. Tidak heran jika orang akan menyebut ini sebagai investasi. Karena bisa saja ketika emas itu ditebus, nilai tukar emas terhadap mata uang sudah meningkat akibat inflasi. Akibatnya, nilai emas yang kini ada di tangan Kita menjadi lebih tinggi dibandingkan waktu emas itu digadai. Peningkatan harga itu disebabkan karena emas memiliki nilai instrinsik yang lebih stabil
102
dan tahan inflasi dibandingkan mata uang kertas seperti rupiah atau dolar AS, Sehingga masyarakat lebih tertarik menggadaikan barang jaminannya berupa emas karena nilai ekonomisnya yang sangat tinggi dari pada barang elektronik dan kendaraan yang terkadang bisa jatuh nilai ekonomisnya disebabkan oleh fakto-faktor ekonomis lainnya. Dengan adanya produk rahn emas ini dapat meningkatkan barang bergerak anda, perhiasan serta emas kesayangan kita pun tetap menjadi milik kita tanpa harus merasa kehilangan dan kitapun tidak akan mengalami kerugian selisih beli baru dan jual. 2. Biaya Gadai Biaya gadai hanya dikenakan satu kali dengan persentase tertentu, tergantung kebijakan Pegadaian. Biaya ini meliputi biaya administrasi dan biaya penyimpanan. Sedangkan pada Bank Jabar Banten Syariah yang melatarbelakangi alasan dikeluarkan gadai emas ini adalah:
Ada kesepakatan “universal” bahwa emas adalah
logam mulia yang
dipersepsikan bernilai di seluruh dunia.
Memiliki nilai yang tidak berubah hingga sekarang (tahan inflasi).
Emas memiliki manfaat emosional untuk dinikmati keindahannya.
Simbol status pada kultur masyarakat Indonesia.
Komoditi yang tidak terpengaruh fluktuasi pasar.
5. Adapun kendala serta strategi pengembangan gadai emas yang dilakukan oleh pegadaian syariah diantaranya: Kendala Pengembangan:
103
Pegadaian syariah relatif baru sebagai suatu sistem keuangan
Masyarakat kurang familiar dengan produk rahn dilembaga keuangan syariah
Kebijakan Pemerintah tentang gadai syariah belum akomodatif terhadap keberadaan pegadaian syariah
Pegadaian kurang popular
Strategi Pengembangan:
Banyak mensosialisasikan kepada masyarakat
Pemerintah
perlu
mengakomodir
keberadaan
keberadaan
pegadaian syariah dengan membuat peraturan pemerintah atau undang-undang pegadaian syariah
6. Berdasarkan analisa SWOT, dapat dilihat kelebihan maupun kekurangan gadai syariah apabila dibandingkan pegadaian konvensional. Hasil analisa SWOT tersebut adalah sebagai berikut: I.
Kekuatan (Strength) gadai syariah, bersumber dari: d) Dukungan umat islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia; e) Dukungan lembaga keuangan Islam di seluruh dunia; f) Pemberian pinjaman lunak qardhul hasan dan pinjaman/pembiayaan mudharabah dan ba‟i al-muqayadah dengan sistem bagi hasil pada gadai syariah sangat sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
II.
Kelemahan (Weakness) gadai syariah, adalah:
104
a) Berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil adalah jujur, yang mana ini akan menjadi bumerang bagi lembaga pegadaian syariah; b) Memerlukan metode perhitungan yang rumit, apabila digunakan bagi hasil terutama dalam menghitung biaya yang dibolehkan dan pembagian laba untuk nasabah-nasabah kecil, sedangkan juklak dan juknis masih belum sempurna; c) Karena menggunakan konsep yang berlandaskan syariah, maka pegadaian syariah lebih banyak memerlukan tenaga-tenaga profesional yang handal, bukan hanya mengerti operasional gadai syariah, namun juga mengerti tentang aturan Islamnya itu sendiri yang hal ini masih minim dimiliki oleh pegadaian syariah; d) Keterbatasan murtahin yang dapat dijadikan jaminan; e) Memerlukan adanya seperangkat peraturan dalam pelaksanaannya untuk pembinaan dan pengawasannya. III.
Peluang (Oppourtunity) gadai syariah, adalah: a) Munculnya berbagai lembaga bisnis syariah (lembaga keuangan syariah); b) Adanya peluang ekonomi bagi berkembangnya pegadaian syariah dengan potensi pasar yang besar didukung oleh mayoritas penduduk Indonesia Islam.
IV.
Ancaman (Threath) gadai syariah, adalah: a) Dianggap adanya fanatisme agama; b) Susahnya menghilangkan mekanisme “Bunga” yang sudah mengakar dan menguntungkan bagi sebagian kecil golongan umat Islam.
105
B. Saran Berdasarkan hasil kesimpulan dari kajian dan pembahasan ini maka, ada beberapa yang perlu penulis sarankan yaitu sebagai berikut: Diadakannya label SNI pada logam Emas yang ada di Indonesia sehingga kepercayaan masyarakat meningkat terhadap standar emas asli di Indonesia juga untuk mengurangi penipuan emas palsu. Perlu diintensifkan pembahasan sistem operasional gadai emas syariah, baik dalam seminar, simposium, lokakarya maupun pendidikan di sekolah dan pesantren. harus melakukan kajian secara mendalam mengenai indikator-indikator yang menjadi parameter penentuan besaran tarif gadai. Baik dari biaya tenaga kerja, biaya sewa tempat penyimpanan, biaya promosi produk, dan lain sebagainya sehingga tidak timbul opini masyarakat bahwa pegadaian syariah sama dengan pegadaian konvensional yang melakukan praktek bunga.
106
DAFTAR PUSTAKA A. Buku, Majalah dan Brosur. Anshari, Abdul Ghofur. Gadai syariah di Indonesia : konsep, Implementasi dan Institusionalisasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006. Antonio, Muhammad Syafi‟i. Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum. Jakarta: Tazkia Institute, 1999. -------. Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani Press, 2001. Arthesa, Ade dan Handiman, Edia. Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank. Jakarta: PT. INDEKS Kelompok Gramedia, 2004. Ascarya. Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008. Danim, Sudarwan. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002. Fatmawati, Sri Subagyo. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Yogyakarta: STIE YKPN Yogyakarta, 2005. Hamid, Abdul dan Rodoni, Ahmad. Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Zikrul Hakim, 2008. Haroen, Nasrun. Fiqih Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007. Hasan, M. Ali. Berbagai macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah) Cet. 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004. Himpunan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Syariah.
107
Janwari, Yadi dan H.A. Djajuli. “Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat”, Edisi 1, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002 Karim, Adiwarman. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Cet. 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006. Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Rajawali Press, 2010. Lewis, Mervin K, Latifa M. Al-Qoud. Perbankan Syari‟ah, Prinsip, Praktek Prospek,
Terjemahan Burhan Wirasubrata. Jakarta: Serambi Ilmu
Semesta, 2001. Mas‟adi, Ghufron. Fiqih Muamalah Kontekstual. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002. Muhammad, Hadi, Solikhul. Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional, Edisi 1. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003. Rais, Sasli. Pegadaian Syariah (Konsep dan Sistem Operasional). Jakarta: UI Press, 2006. Rangkuty, Freddy. Analisis SWOT Teknik Membedah kasus bisnis: Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.
Rudy Kurniawan, Materi Praktikum LKS Pegadaian Syariah, 14 April 2010, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2010. Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunah Jilid. 3. Jakarta: Al-I‟tishom, 2008. Salim, Joko. Jangan Investasi Emas, Jakarta: Visi Media, 2010.
108
Soemitra, Andri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. Siamat, Dahlan. Manajeman Lembaga Keuangan, Edisi 2, Jakarta: Lembaga FEUI, 2001. Sigit Susilo, Sri. Bank dan Lembaga Keuangan Lain, cetakan pertama, (Jakarta:Salemba empat, 2000) Silvanita. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Surabaya: Glora Aksara Pratama, 2009. Sjah Deini, Sultan Remy. Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia. Jakarta: Grafiti, 2007. Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: EKONISIA, 2008. Sugiono. Metodologi Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta, 2007. Suryabrata, Sumadi. Metodologi Penelitian, , Jakarta: Rajawali Press, 2002. Syafei, Racmat. Fidh Muamalah, Cetakan III. Bandung: Pustaka Setia, 2006. Tanuwidjaja, William. Cerdas Investasi Emas. Yogyakarta: Media Pressindo, 2009. Umar, Husein. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Jakarta: Rajawali Press, 2004. B. Media Intenet. http://zanikhan.multiply.com/journal/item/3326.
109
http://www.investasi-emas.info/index.php?mod=index&act=faq. http://www.Qavad.wordpress.com/04/04/2010/Produk Gadai Emas Syariah.Html. http://www.scribd.com/doc/6429241/Manajemen-Pegadaian-KonvensionalvsSyariah. http://www.pegadaian.co.id. http://www.sribd.com/doc/25043098/pegadaiansyariah. C. Peraturan Perundang-Undangan. Pemerintah Pemerintah No.10 tahun 1990. Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000. Fatwa Dewan Syariah No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Fatwa Dewan Syariah No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Fatwa Dewan Syariah Nasional – MUI
No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Ijarah. Fatwa Dewan Syariah Nasional – MUI
No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Wakalah. Fatwa Dewan Syariah Nasional – MUI No: 43/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ganti rugi.
110
111
SURAT KETERANGAN PENELITIAN Assalamu‟alaikum Wr. Wb Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa: Nama No. Pokok Universitas Fakultas Jurusan Judul Skripsi
: Azis Ariyanto : 106046101602 : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : Syariah dan Hukum : Perbankan Syariah (Muamalat) : Studi Komparasi Aplikasi Gadai Emas Syariah Serta Stategi Pengembangan pada Bank Syariah dan Perum Pegadaian Syariah
Bahwasannya yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara yang diperlukan untuk keperluan skripsi yang dilakukan di PT. Bank Jabar Banten Syariah Bandung Tanggal 3 Januari 2011. Wassalamu‟alaikum Wr. Wb Bandung, 7 Februari 2011
112
HASIL WAWANCARA
NAMA
: Bapak Endang Komarudin
JABATAN
: Micro Finance Group Rahn Manager
WAKTU WAWANCARA
: 7 Februari 2011 (09.00-10.00)
TEMPAT WAWANCARA
: Bank Jabar Banten Syariah Bandung Jl. Teuku Umar No.08 Bandung
1. Apa yang dimaksud dengan gadai emas syariah itu? Jawab : gadai emas syariah adalah produk fasilitas pinjaman dari bank yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan atas emas dan kemudian bank memberikan fasiliatas yang terkait dengan dengan nasabah gadai. 2. Apa saja alasan serta tujuan dikeluarkannya produk rahn (gadai emas syariah) pada Bank Jabar Banten Syariah? Jawab : pada Bank Jabar Banten Syariah yang melatar belakangi alasan dikeluarkan gadai emas ini adalah:
Ada kesepakatan “universal” bahwa emas adalah logam mulia yang dipersepsikan bernilai di seluruh dunia.
Memiliki nilai yang tidak berubah hingga sekarang (tahan inflasi).
Emas memiliki manfaat emosional untuk dinikmati keindahannya.
Simbol status pada kultur masyarakat Indonesia.
Komoditi yang tidak terpengaruh fluktuasi pasar.
Karena masyarakat Jabar umumnya berinvestasi dengan emas dan sekitar 40% masyarakatnya juga menabung emas.
Dari sisi bisnis nilai emas kebal dengan inflasi yang mengakibatkan harga emas tersebut semakin naik.
113
Dari sisi resiko bank akan aman karena liquiditas aman.
Tujuannya sendiri yaitu membantu pemerintah dalam meningkatkan pedagang kecil (UMKM) dalam pembiayaannya supaya lebih mandiri dan sejahtera. 3. Akad apa saja yang dipakai dalam praktek gadai emas syariah pada BJB Syariah?
Jawab : Untuk mempermudah mekanisme perjanjian gadai antara rahin (pemberi gadai) dan murtahin ( penerima gadai), maka dapat menggunakan tiga akad perjanjian Masing-masing akad yang disetujui oleh kedua belah pihak, terdapat dalam pernyataan perjanjian gadai emas Bank Syari‟ah, yaitu: Akad Qard, Akad Ijarah, Akad Rahn. 4. Bagaimana mekanisme operasional gadai emas pada Bank BJB Syariah? Jawab : Mekanisme gadai syariah atau pinjaman gadai emas pada bank Jabar Banten Syariah adalah berasal dari modal sendiri dan didasarkan pada tiga akad. Diantaranya yaitu, akad (1) Qardh, yaitu pinjaman tanpa kelebihan dari pinjaman tersebut. (2) Rahn, yaitu menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimannya. (3) Ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Salah satu syarat nasabah mendapatkan pinjaman multiguna tersebut adalah dengan menyertakan agunan berupa emas, perhiasan atau barang lainnya misalnya coin emas dan perhiasan lainnya yang terbuat dari emas minimal seharga Rp. 1.000,000,- atau seberat 4 gram 16 karat emas. Kemudian nasabah tersebut melampirkan kartu identitasnya yang berupa KTP/SIM. Selanjutnya nasabah membuka rekening pada bank Jabar Banten Syariah dengan saldo minimum Rp. 50.000,- namun hal ini tidak terlalu diwajibkan, Setelah syarat tersebut terpenuhi oleh nasabah maka barang agunan (emas)
114
yang dibawa nasabah akan ditaksir oleh penaksir dengan menggunakan tes uji. Yaitu memakai jarum uji emas dan metode berat jenis.Kemudian penaksir memberkan nilai taksiran dari harga emas tersebut.Nasabah berhak mendapatkan pinjaman maksimal sebesar 85% (untuk coin emas dan perhiasan) dan 90% (untuk emas batangan) dari nilai taksiran barang emas. Kemudian nasabah cukup membayar biaya relatif murah sebesar Rp. 3.750,- / gram per bulan yang dibayar diawal akad. Atau sama dengan beban biaya ujrah sebesar 1.2%. Dana pinjaman atau utang (marhun bih) umumnya diberikan dengan cara tunai atau langsung. Namun dengan ketentuan jika marhun bihdibawah Rp. 5.000.000,-, maka dana tersebut dapat diambil secara lansung atau tunai dan bisa juga melalui pemindahbukuan. Sesuai dengan akad yang tengah berlansung. Sedangkan marhun bihdiatas Rp. 5.000.000,-,
maka
dana
tersebut
wajib
dilakukan
dengan
cara
pemindahbukuan dengan alasan keamanan. 5. Strategi apa saja yang digunakan Bank BJB Syariah dalam mengembangkan produk gadai emas ini? Jawab : strategi yang digunakan Bank Jabar Banten Syariah dalam menjalankan usaha gadai emas yaitu dengan Aplikasi media promosi gadai emas pada Bank Jabar Banten Syariah menggunakan dua media promosi yaitu media Above The Line seperti promosi melalui jalur media koran, radio, spanduk, televisi, brosur dan Below The Line (BTL) yaitu promosi melalui jalur non media seperti Promosi ke lokasi pusat keramaian, kemudian media yang paling banyak diakses dan dijadikan sumber pengetahuan oleh responden tentang gadai emas di Bank Jabar Banten Syariah adalah “koran” sebesar 33%, “spanduk” 30%, “radio” 19%, “brosur” sebesar 18%. 6. Apakah dalam operasionalnya produk gadai emas ini telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)?
115
Jawab : proses operasional gadai emas syariah di Bank Jabar Banten Syariah telah memenuhi rukun, syarat dan ketentuan umum Gadai Syariah serta sesuai dengan kaidah fiqh yang telah ada, tetapi masih banyak yang harus diperbaiki dan ditinjau kembali berdasarkan fatwa dan ketentuan yang ada supaya pegadaian syariah tidak dianggap sama dengan produk pegadaian konvensional.
116
Surat Keterangan Wawancara
Yang bertandatangan dibawah ini Nama
: Yuki Lengkana
Jabatan
: Juru Taksir
Instansi
: UPCS Lebak Bulus I
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa: Nama
:
Azis Ariyanto
NIM
:
106046101602
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Jl. Pelabuan II Rt.02/02 Sindangsari Lembursitu Sukabumi
Telah mewawancarai saya untuk mendapatkan data-data untuk penulisan skripsinya yang berjudul Studi Komparasi Alikasi Gadai Emas serta Strategi Pengembangan pada Bank dan Pegadaian Syariah. Demikianlah surat ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 22 Februari 2011 Yang mewawancarai
Yang diwawancarai
(Azis Ariyanto)
(Yuki Lengkana
117
HASIL WAWANCARA
1. Apa saja alasan serta tujuan dikeluarkannya produk rahn (gadai emas syariah) sehingga menjadi alternatif gadai bagi masyarakat disaat kebutuhan mendesak? Jawab: Faktor yang mendorong Perum Pegadaian untuk meluncurkan Produk Rahn (Gadai Emas Syariah) ini tak lepas dari respon masyarakat terhadap sistem syariah yang semakin meningkat, sistem syariah ini banyak diminati karena terbukti bisa bertahan dari badai krisis moneter. Diantara alasan mengapa perum pegadaian syariah mengeluarkan produk gadai emas syariah yaitu: 1) Telah dikeluarkannya undang undang serta fatwa yang menghalalkan praktek gadai emas; 2) Adanya dukungan dan keinginan yang sangat tinggi dari masyarakat Islam yang ingin bertransaksi secara islami tanpa adanya unsur riba, gharar, dan maysir; 3) Persaingan usaha dimana perum pegadaian harus mampu menjawab tantangan supaya tidak ditinggalkan oleh para nasabah. 4) Produk gadai emas syariah sangat prospek banyak keunggulan dan keuntungan dalam perkembangan usahanya, diantaranya karena nilai emas yang antikrisis dan anti inflasi. Tujuannya sendiri sudah jelas yaitu membantu negara dalam membiayai masyarakat ekonomi menengah kebawah untuk djadikan modal usaha ataupun kebutuhan sehari harinya dengan proses yang sangat cepat dan ringan. 2.
Bagaimana mekanisme operasional Produk Rahn (Gadai Emas Syariah) pada Perum Pegadaian Syariah?
118
Jawab:
Melalui akad Rahn, Nasabah
(Rahin) mendapat pembiayaan /
pinjaman (qard) pada akad ini nasabah dibebani biaya administrasi untuk menutup cost proses pencairannya. (fee penakasiran barang, penganti ATK, dll) kemudian sebagai jaminannya, nasabah menyerahkan barang bergerak dan selanjutnya Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biayabiaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa (biaya ijarah) kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo, apabila melebihi batas waktu (jatuh tempo) nasabah belum mampu bayar maka barang jaminan akan dilelang.
3. Bagaimana cara menghitung taksiran nilai gadai emas syariah pada Perum Pegadaian Syariah? Jawab:
Nasabah memiliki 1 keping emas seberat 25 gram dengan kadar
99,99% (asumsi per gram emas 99,99%=Rp.300.000,-) maka: Taksiran :
= 25gram
x Rp.300.000,-
Rp.7.500.000,Uang Pinjaman
= Sesuai gol presentase taksiran xRp.7.500.000 Rp. 6.750.000
Ijarah/10hari
= Rp. 7.500.000,- x Sesuai gol tarif Ijarah Rp. 10.000
Biaya Administrasi
= Rp. 25.000,-
Tarif Ijarah meliputi biaya pemeliharaan tempat dan pemeliharaan marhun serta asuransi.
119
x 10 10
Ijarah
= Taksiran
x sesuai gol tarif Ijarah (Rp.) x
10.000
Jangka waktu 10 hari
4. Apa keunggulan produk gadai emas syariah dibandingkan dengan produk gadai lainnya? Jawab:
Keunggulan Produk Gadai Emas Syariah 1.
Antikrisis dan Anti-Inflasi Emas, seperti yang sudah kita ketahui, adalah objek yang antikrisis dan inflasi. Tidak heran jika orang akan menyebut ini sebagai investasi. Karena bisa saja ketika emas itu ditebus, nilai tukar emas terhadap mata uang sudah meningkat akibat inflasi. Akibatnya, nilai emas yang kini ada di tangan Kita menjadi lebih tinggi dibandingkan waktu emas itu digadai. Peningkatan harga itu disebabkan karena emas memiliki nilai instrinsik yang lebih stabil dan tahan inflasi dibandingkan mata uang kertas seperti rupiah atau dolar AS, Sehingga masyarakat lebih tertarik menggadaikan barang jaminannya berupa emas karena nilai ekonomisnya yang sangat tinggi dari pada barang elektronik dan kendaraan yang terkadang bisa jatuh nilai ekonomisnya disebabkan oleh fakto-faktor ekonomis lainnya
2. Dengan adanya produk rahn emas ini dapat meningkatkan barang bergerak anda, perhiasan serta emas kesayangan kita pun tetap menjadi milik kita tanpa harus merasa kehilangan dan kitapun tidak akan mengalami kerugian selisih beli baru dan jual.
120
3. Biaya Gadai Biaya gadai hanya dikenakan satu kali dengan persentase tertentu, tergantung kebijakan Pegadaian. Biaya ini meliputi biaya administrasi dan biaya penyimpanan. 5. Bagaimana proses pelelangan gadai emas syariah yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah? Jawab:
Adapun proses pelelangan barang jaminan (Emas) adalah sebagai mana berikut: 1. Satu minggu sebelum pelelangan, diberitahukan kepada nasabah yang barangnya akan dilelang; 2. Ditetapkan harga emas pegadaian pada saat pelelangan, dengan margin 2% untuk pembeli; 3. Harga penawaran yang naik oleh banyak orang tidak diperbolehkan, sehingga akan merugikan nasabah karena dikhawatirkan pembeli bersepakat untuk menurunkan harga pelelangan. Oleh karena itu pihak pegadaian melakukan pelelangan terbatas, hanya memilih beberapa pembeli (3-4 orang); 4. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1% dari harga jual, biaya pinjaman 4 bulan, dan sisanya akan dikembalikan ke nasabah; 5. Sisa kelebihan yang tidak diambil selama 1 tahun, akan diserahkan ke baitul maal yang terakriditasi
6. Bagaimana Potensi dan peluang Produk Rahn (Gadai Emas Syariah) itu sendiri dalam memberdayakan perekonomian masyarakat? Jawab:
Adapun potensi dan peluang gadai emas syariah yaitu:
121
Potensi Pasar yang sangat besar dengan mayoritas penduduk Islam,
Tidak memerlukan investasi yang besar,
Sangat profitable karena memiliki margin keuntungan yang relative tinggi
Kemungkinan macet sangat kecil
Proses pencairan sangat mudah dan cepat
Seluruh lapisan masyarakat dapat memanfaatkan produk Rahn
Resiko sangat kecil, jika dikelola dengan benar.
7. Apa kendala serta prospek strategi pengembangan Gadai Emas Syariah dalam membiayai kebutuhan masyarakat pada masa sekarang ini? Jawab:
adapun kendala serta strategi pengembangan gadai emas yang dilakukan oleh pegadaian syariah diantaranya: Kendala Pengembangan:
Pegadaian syariah relatif baru sebagai suatu sistem keuangan
Masyarakat kurang familiar dengan produk rahn dilembaga keuangan syariah
Kebijakan Pemerintah tentang gadai syariah belum akomodatif terhadap keberadaan pegadaian syariah
Kurangnya tenaga professional di bidang ini.
Sulitnya memberikan pemahaman masyarakat tentang bahaya bunga dan riba.
Masih adanya anggapan masyarakat bahwa pegadaian syari‟ah hanya diperuntukan bagi umat Islam.
Dianggap adanya fanatisme agama.
Susah untuk menghilangkan mekanisme bunga yang sudah mengakar dan menguntungkan bagi sebagian kecil golongan.
Belum banyaknya ketersediaan unit-unit pegadaian syari‟ah.
122
Strategi Pengembangan:
Banyak mensosialisasikan kepada masyarakat;
Pemerintah perlu mengakomodir keberadaan keberadaan pegadaian syariah dengan membuat peraturan pemerintah atau undang-undang pegadaian syariah;
Melaksanakan program pemasaran secara terintegrasi yang melibatkan setiap pihak dan event dalam Perum Pegadaian.
Melaksanakan program pemasaran secara terencana dan terukur dengan konsep yang dirumuskan secara tepat serta pelaksanaannya yang dirancang secara teliti.
Melaksanakan program pemasaran yang dapat membangun image Perum Pegadaian sebagai entitas yang kompeten.
Melaksanakan
dan
memperkuat
program
undian-undian
nasabah berhadiah menarik.
Membuka Cabang/Unit Pelayanan Cabang Syariah (UPCS) pada daerah-daerah yang potensial.
8. Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan proses gadai emas syariah pada Pegadaian dibandingkan dengan Perbankan syariah? Jawab:
Pegadaian sebagai lembaga perkreditan milik pemerintah, tentunya mempunyai kelebihan maupun kekurangan dibandingkan dengan bank. Adapun kelebihan-kelebihan tersebut antara lain:
1) Persyaratan ringan dan mudah; 2) Prosedurnya sederhana; 3) Tidak perlu membuka rekening seperti tabungan, deposito, ataupun giro; 4) Suatu saat uang dibutuhkan, saat itu juga uang dapat diperoleh; 5) Keanekaragaman barang yang dapat dijadikan jaminan;
123
6) Angsuran ringan karena tidak ditentukan besarnya, sehingga dapat diangsur sesuai kemampuan; 7) Memperoleh tenggang waktu pelunasan dua minggu setelah jatuh tempo tanpa dibebani bunga (masa tunggu lelang). Adapun kelemahan pegadaian yaitu: 1) Harus ada jaminan berupa barang yang bergerak yang mempunyai nilai; 2) Barang bergerak yang digadaikan harus diserahkan ke pegadaian, sehingga
barang
tersebut
tidak
dapat
dimanfaatkan
selama
digadaikan; 3) Jenis barang gadai yang dapat diberikan masih terbatas. 9. Akad apa saja yang dipakai dalam praktek gadai emas syariah? Jawab:
Sebenarnya akad yang dipakai dalam mekanisme operasional gadai syariah itu dapat dilakukan dengan menggunakan 6 akad yaitu, akad qardhul hasan, akad ijarah, akad rahn, akad bagi hasil, akad mudharabah, akad musyarakad amwal al-„inan, akan tetapi kebanyakan akad yang digunakan pada gadai emas syariah ada dua akad yaitu akad Ijarah dan akad Rahn.
Lebak Bulus, 22 Februari 2011
Yang Mewawancarai
Yang Diwawancarai
(Azis Ariyanto)
(Yuki Lengkana)
124
Tarif Ijarah dan Biaya Administrasi Gadai Syariah (Rahn)
Golongan
A B C 1 C 2 C 13 C 1 4 D 1 D 2
UP Min
UP Max
R p 20,0 .151,0 00 00 501,0 00 1,005,0 00 5,010,0 00 10,050,0 00 20,100,0 00 50,100,0 00
R p150,0 . 500,0 00 00 1,000,0 00 5,000,0 00 10,000,0 00 20,000,0 00 50,000,0 00 200,000,0 00
Pembulatan UP R p .
1,0 00 1,0 00 1,0 00 5,0 00 10,0 00 50,0 00 100,0 00 100,0 00
Pembulata n Ijarah R p . 1
Tarif Ijarah R p.
10 0 10 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Biaya Adm. Gadai Rp. 1,000 3,000 8,000 15,000 25,000 40,000 60,000 100,000
45 73 79 79 79 79 62 62
Biaya Adm. Surat Hilang R p. 1,000 2,00 0 3,00 0 3,00 0 3,00 0 3,00 0 4,00 0 4,00 0
Tarif Diskon Ijarah Persentase Pinjaman dari Taksiran (%)
Diskon (%)
<15% 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 - 90
0 81 76 71 66 61 56 50 44 38 32 26 20 14 7 0
Tarif Ijarah Setelah Diskon (Rp) Emas/Perhiasan Barang Gudang 15 19 23 27 31 35 40 45 50 54 59 64 69 74 80
125
1% 16 20 25 28 33 37 43 48 53 58 63 68 73 79 85
Mobil/Motor 17 22 26 31 35 40 45 50 56 61 67 72 77 84 90
Taksir an
95% 92% 91% 91% 91% 91% 93% 93%
126
