KEDUDUKAN LEMBAGA GADAI SYARIAH (AR-RAHN) DAL AM SISTEM PEREKONOMIAN ISLAM (Studi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan dan BNI Unit Syariah Cabang Medan)
TESIS
Oleh : RINA DAHLINA
NIM : 037011072
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2005
Rina Dahlina : Kedudukan Lembaga Gadai Syariah (Ar-Rahn) dalam Sistem Perekonomian Islam…, 2005
USU Repository © 2007
Keduduk an Lemba ga Gadai Syariah ( Ar-Rah n) Dalam Sistem Perekonomian Islam (Studi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan dan BNI Unit Syariah Cabang Medan) Rina Dahlina 1 Hasballah Thaib2 Sanwani Nasution 3 M. Yamin. Lubis 4 Intisari Perbankan merupakan salah satu bagian dari aktivitas ekonomi yang terpenting dan sebagai suatu sistem yang dibutuhkan dalam suatu negara modern, tak luput juga negara Indonesia yang mayoritas muslim. Di dalam syariah Islam aturan yang berhubungan dengan aktivitas dan sistem ekonomi Islam dan khususnya sistem perbankan, juga ada aturan baik secara eksplisit maupun yang membutuhkan ijtihad para mujtahid. Dan aturan dalam Al-Quran dan sunnah tersebut sebagai umat muslim sudah menjadi kewajiban untuk dijadikan acuan dan imam dalam sistem perbankan. Institusi keuangan yang mempunyai peranan penting terhadap perkembangan ekonomi sebuah negara modern khususnya perbankan. Institusi perbankan juga merupakan elemen penting dari sistem pembayaran. Karena tanpa sistem perbankan yang baik, kehidupan modern tidak mungkin akan tercipta. Dalam konteks sistem perekonomian Islam yang masih tetap merujuk kepada ketentuan yang ada dalam sistem konvensional dan belum ada aturan yang tegas dalam mengakomodasi untuk menerapkan sistem perekonomian Islam, sebagaimana dalam menerapkan prinsip Ar-Rahn, karena prinsip Ar-Rahn ini hanya berlaku dalam lembaga penggadaian, apabila dibandingkan dengan penerapannya dalam konvensional. Hanya saja Rahn sama-sama dipergunakan untuk menebus terhadap hutangnya. Karena dalam Rahn, jaminan tersebut berbeda dengan hak tanggungan, hipotik, atau fiducia, dalam sistem lembaga jaminan yang ada dalam bank konvensional. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis saya ini adalah : Bagaimanakah bentuk rahn yang dapat dijadikan jaminan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan dan BNI Unit Syariah Cabang Medan ? Bagaimanakah pelaksanaan gadai syariah yang diberlakukan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan dan BNI Unit Syariah cabang Medan ? Bagaimanakah kedudukan gadai syariah dalam hukum penggadaian di Indonesia ? Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah : Untuk mengetahui bentuk Rahn yang dapat dijadikan jaminan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan dan BNI Unit Syariah Cabang Medan. Untuk mengetahui pelaksanaan gadai syariah yang diberlakukan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan dan BNI Unit Syariah Cabang Medan. Metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan kepustakaan. 1
Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Dosen Sekolah Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara 3 Dosen Sekolah Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara 4 Dosen Sekolah Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara 2
Rina Dahlina : Kedudukan Lembaga Gadai Syariah (Ar-Rahn) dalam Sistem Perekonomian Islam…, 2005
USU Repository © 2007
Sebagaimana di BNI Syariah Cabang yang memberlakukan jaminan dalam melakukan suatu kerjasama dengan prinsip Musyarakah misalnya yaitu dalam suatu proyek yang mana jaminannya dengan menggadaikan atau Ar-Rahn Surat Tanda mendapatkan Proyek yang bersangkutan, hanya saja didalam keuntungan yang akan diperolehnya sudah diprediksi lebih dahulu keuntungan yang akan diperolehnya tersebut dan jangka waktu kerjasama atau dana yang disalurkan dengan jangka pendek yaitu dari dua bulan sampai satu tahun. Bahwa kerjasama antara Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Perum Pegadaian tersebut adalah untuk menampung kedua bentuk akad, sebagai perbankan tentunya akad Ar-Rahn merupakan sebagai akad pelengkap yang dalam perbankan konvensional disebut dengan accesoir, dan Unit Layanan Gadai Syariahnya adalah Ar-Rahn adalah merupakan produk tersendiri yang mengikuti lembaga keuangan yang berbentuk khusus pegadaian, dengan menggunakan metode Fee Based Income (FBI), yang mana penerima gadai akan mendapatkan Surat Bukti Rahn (gadai), berikut dengan akad pinjam meminjam yang disebut akad gadai syariah dan akad sewa tempat (ijarah). Dalam akad gadai syariah (Ar-Rahn) disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka pegadaian menyetujui agunan miliknya dijual oleh pemberi gadai (marhun) guna melunasi pinjaman. Untuk itu penerapan gadai syariah (Ar-Rahn) yang ada di BNI Unit Syariah Cabang Medan adalah bentuk gadai syariah untuk pelengkap terhadap akad pokok yaitu akad Musyarakat, akan tetapi belum terealisasinya gadai syariah sebagai produksi tersendiri, sebagaimana telah diterapkan pada BNI Unit Syariah Pusat yaitu berupa gadai emas syariah dan gadai dinar. Adapun bentuk gadai syariah (Ar-rahn) yang dilakukan pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Medan, belum terlaksana, akan tetapi pada Bank Muamalat Indonesia Pusat telah melakukan gadai syariah (Ar-Rahn) dengan dua bentuk yaitu : Sebagai produk pelengkap, yakni sebagai akad tambahan (jaminan) bagi produk lain misalnya pembiayaan Murabahah. Ar-Rahn yang diterapkan sebagai produk pelengkap ini adalah mekanismenya adalah sebagaimana mekanisme dalam memperoleh pembiayaan dalam perbankan syariah seperti akad Mudharabah, dan akad Murabahah, sebagai produk tersendiri, sebagaimana pada BNI Unit Syariah Pusat dan Unit Layanan Gadai Syariah yang dibentuk atas kerjasama antara Bank Muamalat Indonesia dengan Perum Pegadaian, yang menjadikan gadai syariah (Ar-Rahn) sebagai perjanjian ikutan atau akad ikutan (accesoir), yang mana perjanjian pokoknya dapat berupa akad mudharabah, akad Murabahah, dan akad Qard Hasan. Sehingga praktek pegadaian tersebut dapat dilakukan dalam praktek perbankan. Dan ada sebagai produk tersendiri, sebagaimana pada BNI Unit Syariah yang telah diterapkan pada tingkat pusat, dan Bank Muamalat Indonesia dengan membentuk unit tersendiri, dalam bentuk kerjasama dengan Perum Pegadaian, yang mana bukan dilaksanakan dalam sistem transaksi perbankan yang biasa dikenal, akan tetapi gadai syariah (Ar-Rahn) tersebut merupakan perjanjian pokoknya yang menjadi objek perjanjian. Kedudukan gadai syariah (Ar-Rahn) dalam sistem hukum pegadaian di Indonesia, sepenuhnya belum diakui keberadaan, sedangkan potensi yang cukup kuat terutama di daerah yang religius yang mayoritas muslim khususnya dan Indonesia yang mayoritas muslim, hanya saja karena prinsip Ar-Rahn bagian dari prinsip perbankan syariah, maka secara tidak langsung, akad gadai syariah dapat dilakukan oleh perbankan syariah.
ii Rina Dahlina : Kedudukan Lembaga Gadai Syariah (Ar-Rahn) dalam Sistem Perekonomian Islam…, 2005
USU Repository © 2007
POSITION OF INSTITUTE MORTAGE MOSLEM LAW (AR-RAHN) IN SYSTEM ECONOMICS OF ISLAM (Study in Bank of Muamalat Indonesia Branch Field and BNI Unit Moslem Law Branch Field) Rana Dahlinal Hashanah Thaib2 Sanwani Nasution3 M. Yamin Lubis4 Abstract Banking represent one part of the all important economic activity and as a system which is required in a state of modern, do not miss also Indonesia state which is moslem city. In Moslem law Islam order related to economic system and activity of Islam and specially banking system, also there is order either through explisit and also requiring ijtihad all mujtahid. And order in AlQuran and of Sunnah mentioned as moslem people have become obligation to be made by imam and reference in banking system. Monetary institution which have important role to growth of economics a modern state specially banking. Banking institution also represent important element of payment systems. Because unsystematically good banking, life of modern not possible will be created. In system context economics of Islam which still refer to existing rule in conventional system and there is no coherent order him in accommodating to apply system economics of Islam, as in applying principle of Ar-rahn, because principle of Ar-rahn this only going into effect in mortgaging institute, if compared to its applying in is conventional. Just only is Rahn both of the same utilized to redeem to its debt. Because in Rahn, its guarantee differ from responsibility rights, mortgage, or fiducia, in system institute existing guarantee in conventional bank. Discussed in problems writing of my thesis is : How form of Rahn able to be made by guarantee at Bank of Muamalat Indonesia Branch field and of BNI Unit Moslem law Branch Medan ? How execution of gone into effect Moslem law pawn at Bank of Muamalat Indonesia Branch field and of BNI Unit Moslem law Branch Medan ? How domicile Moslem law pawn in mortgaging law in Indonesia ? Pursuant to formulation of problem above, hence becoming the target of research is : To know form of Rahn able to be made by guarantee at Bank of Muamalat Indonesia Branch field and of BNI Unit Moslem law Branch Medan, to know execution of gone into effect Moslem law pawn at Bank of Muamalat Indonesia Branch field and of BNI Unit Moslem law Branch Medan. Method approach which I conduct is approach of empirical yuridis, that is research conducted by beforehand check bibliography materials. As in BNI Unit Moslem law branch goning into effect guarantee in conducting a job is equal to principle Musyarakah for example that is in a project of is which its guarantee by mortgaging or Ar-rahn letter sign get the project of pertinent, just only in 1
Coed of Magister Kenotariatan Staff Instructor of Magister Kenotariatan 3 Staff Instructor of Magister Kenotariatan 4 Staff Instructor of Magister Kenotariatan 2
iii Rina Dahlina : Kedudukan Lembaga Gadai Syariah (Ar-Rahn) dalam Sistem Perekonomian Islam…, 2005
USU Repository © 2007
advantage to obtain get of have prediksi in advance advantage to obtain get of and is same job duration or channelled fund short-range that is from two months until one cooperation year. That between Bank of Muamalat Indonesia (BMI) and of Perum the Pawnship office is to accommodate both form of akad, as banking it is of course Ar-rahn akad represent as complement akad which in conventional banking in mentioning with accesoir, and Unit service mortage its Moslem law is Ar-rahn to represent separate product wich follow institute which in form of is special of pawnship office, by using method of Fee Based Income (FBI), which receiver of pawn will get Bill Of Evidence of Rahn pawn, folowing with loan akad of is so-called Akad Mortage Moslem law and of Akad Rent Place (Ijarah). In akad mortage Moslem law (Ar-rahn) mentioned by when duration of akad do not be lengthened by hence pawnship office agree its property agunan is sold by giver of pawn (marhun) utilize to pay loan. For that applying of moslem law pawn (Arrahn) exist in BNI Unit Moslem law Branch Field is form mortage Moslem law for complement to fundamental akad that is Musyarakat akad, however mortage Moslem law as separate production, as have been applied by at BNI Unit Moslem law center that is in the form of Moslem law gold pawn and diner pawn. As for form mortage Moslem law (Ar-rahn) done at Bank of Muamalat Indonesia (BMI) Branch field, uncommitt, however at Bank of Muamalat Indonesia Center have mortage Moslem law (Ar-rahn) with two form of is : As complement product, namely as additional guaranted to other product for example defrayal of Murabahah. Applied Ar-rahn as this complement product is its mechanism in obtaining defrayal in banking of Moslem law like Mudharabah akad, and separate Murabaha, as product akad, as at BNI Moslem law center and Unit service Mortage formed Moslem law of cooperation between Bank of Muamalat Indonesia with Perum Pawnship Office, making Moslem law pawn (Ar-rahn) as agreement of or folowwer (accesoir), which in essence can in the form of Mudharabah akad, Murabahah akad, and Qardh Hasan akad. So that practice the pawnship office can be done in practice banking. And there is as separate product, as at BNI Unit Moslem law which have been applied by at center storey, level, and Bank of Muamalat Indonesia with forming separate unit, in the form of cooperation with Perum Pawnship office, which non executed in ordinary banking transaction system in recognizing, however Moslem law pawn (Ar-rahn) the represent in essence agreement becoming agreement object. Dimiciling Moslem law pawn (Ar-rahn) in system punish pawnship office in Indonesia, fully not yet in confessing existence, while potency which is strong enough especially in area which is religius which is moslem majority specially Indonesia which is moslem majority, just only because principle of Ar-rahn of is part nciple banking of Moslem law, hence indirectly, akad mortage Moslem law can be done by banking of Moslem law.
iv Rina Dahlina : Kedudukan Lembaga Gadai Syariah (Ar-Rahn) dalam Sistem Perekonomian Islam…, 2005
USU Repository © 2007
