BAB II KEDUDUKAN LEMBAGA PEGADAIAN SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN. A. Lembaga Pegadaian Sebagai Lembaga Keuangan

BAB II KEDUDUKAN LEMBAGA PEGADAIAN SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN

A. Lembaga Pegadaian Sebagai Lembaga Keuangan Lembaga keuangan sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, karena kegiatan kredit sudah sangat biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam setiap sendi kehidupan masyarakat. Defenisi secara umum dari lembaga keuangan tersebut adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. 16 Lembaga keuangan dilihat dari jenisnya, terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang berbentuk bank yaitu bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan pemberi kredit, mempermudah pembayaran dan penagihan, stabilisator moneter dan dinamisator pertumbuhan ekonomi. 17 Lembaga keuangan bukan bank tidak memiliki cara-cara penghimpunan dana yang selengkap bank, namun pada pokoknya lembaga keuangan bukan bank mempunyai kegiatan utama yang tidak jauh berbeda dengan Bank. Secara umum kegiatan utama lembaga keuangan bukan bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat.

16 17

Kasmir, Op.Cit, hlm. 2. Malayu Hasibuan, Manajemen Perbankan, (Jakarta: CV. Haji Magum, 1994), hlm. 9.

Universitas Sumatera Utara

Lembaga Keuangan Bukan Bank (selanjutnya disebut sebagai LKBB) berdasarkan Surat Keputusan Menteri RI No. KEP-38/MK/IV/1972 adalah semua lembaga (badan) yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan suratsurat berharga, kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan. 18 Adapun lembaga keuangan bukan bank yang berkembang dalam kegiatan keuangan di Indonesia adalah sebagai berikut : 1.

Sewa Guna Usaha (Leasing) Sewa guna usaha merupakan Kegiatan pembiayaan kepada badan hukum atau perseorangan dalam bentuk pembiayaan modal. Pembayaran dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

2.

Modal Ventura Modal ventura merupakan suatu bentuk pembiayaan oleh perusahaaan modal kepada perusahaan kecil yang berupa penyertaan modal untuk jangka waktu sementara. Balas jasa yang didapat adalah bagi hasil jika perusahaan yang dibiayai mendapat keuntungan dan berbagi kerugian apabila perusahaan tersebut merugi.

3.

Anjak Piutang Anjak Piutang merupakan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan hutang atau tagihan jangka pendek perusahaan (Debitur) dan transaksi perdagangan dalam dan luar negeri. 18

C.S.T. Kansil Dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Cet-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 432.


4.

Asuransi Asuransi merupakan perjanjian dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung meningkatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugiank kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

5.

Dana Pensiun Dana pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya.

6.

Pegadaian Pegadaian merupakan bentuk lembaga pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha gadai yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan rendah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. 19 Dalam hal ini PT. Pegadaian diharapkan mampu menopang kebutuhan likuiditas dalam usaha kecil dan menengah (UKM). Pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan bukan bank memiliki ciri-ciri

sebagai berikut : 20 a. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan. b. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. 19

http://www.restikajuhasmi.blogspot.com (diakses pada tanggal 10 Maret 2016)

20

http://kitahebat1.blogspot.co.id/2014/02/maklah-lembaga-keuangan-bukanbank-lkbb. html (diakses pada tanggal 10 Maret 2016)


c. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Adapun jenis-jenis pegadaian yang berkembang di Indonesia adalah sebagai berikut : a. Pegadaian Konvensional Pegadaian konvensional merupakan suatu lembaga pemerintah yang memberikan uang pinjaman kepada nasabah atas dasar hukum gadai. Pegadaian konvensional ini sudah tersebar ke seluruh pedesaan. Namun pada jenis pegadaian ini masih menggunakan sistem pencatatan manual, menggunakan sistem bunga dan tarif jasa simpannya yang cukup besar. b. Pegadaian Syariah Pegadaian syariah yakni lembaga keuangan/devisi dari bentuk pegadaian dengan memberikan uang pinjaman sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Banyak sekali keuntungan pegadaian syariah ini, antara lain : menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai syariat dan prinsip-prinsip islam, tarif jasa simpan uang tidak terlalu besar, dan biaya administrasinya sangat kecil. Namun, pegadaian syariah ini masih menggunakan pencatatan yang manual. Perseroan Terbatas Pegadaian dalam menjalankan kegiatan jasa keuangan dalam memenuhi kebutuhan likuiditas masyarakat umumnya kegiatan jasa keuangan yang dijalankan

meliputi 2 hal, yaitu menghimpun dana dan penggunaan dana,

yaitu: 21 a. Penghimpunan dana (Funding Product)

21

http://restikajuhasmi.blogspot.co.id/2013/01/makalah-bank-dan-lembagakeuangan .html (diakses pada tanggal 12 Maret 2016)


Pegadaian sebagai lembaga keuangan tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya: giro, deposito dan tabungan sebagaimana perbankan. Untuk memenuhi kebutuhan dananya untuk melakukan kegiatan usahanya, maka pegadaian memiliki sumber-sumber dana, sebagai berikut : 22 1) Modal sendiri, terdiri dari: a) Modal awal, yaitu kekayaan Negara diluar APBN. b) Penyertaan modal pemerintah. c) Laba ditahan, laba ditahan ini merupakan akumulasi laba sejak perusahaan perum pegadaian berdiri. 2) Pinjaman jangka pendek dari perbankan. 3) Bekerjasama dengan pihak ke-3 dalam memanfaatkan aset perusahaan dalam bidang bisnis properti, seperti dalam pembangunan gedung kantor dan pertokoan dengan sistem BOT, build, operate, dan transfer. 4) Dari masyarakat melalui penerbitan obligasi. 5) Mengadakan kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya, baik perbankan maupun non perbankan b. Pengguna Dana Dana yang berhasil dihimpun digunakan untuk mendanai kegiatan PT. Pegadaian antara lain digunakan untuk hal-hal berikut: 1) Uang kas dan dana likuid lain. 2) Pendanaan kegiatan operasional.

22

Ibid.


3) Pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan investaris. 4) Penyaluran dana. 5) Investasi lain. 6) Pinjaman pegawai, kredit yang diberikan kepada pegawai yang berpenghasilan tetap. Adanya kegiatan gadai yang dilakukan oleh PT. Pegadaian menimbulkan suatu hubungan hukum perikatan yang lahir karena perjanjian antara penerima gadai yang disini adalah PT. Pegadaian itu sendiri dan juga pemberi gadai yang disini merupakan nasabah dari PT. Pegadaian. Hukum yang mengatur tentang Perjanjian di Indonesia hingga saat ini masih mengacu pada Burgelijke Wetboek (BW) atau yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 23 Aturan khusus yang mengatur mengenai perjanjian belum ada ditemukan secara khusus sehingga pengaturan mengenai perjanjian saat ini diatur dalam Buku III Bab II tentang Perjanjian sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdata merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Beberapa ahli juga memberikan definisi mengenai perjanjian. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat atau menimbulkan akibat hukum. 24 Dasar hukum yang digunakan dalam gadai PT. Pegadaian juga berpedomanan kepada: 1.

Pasal 1150 sampai dengan 1160 KUHperdata Buku II 23

Hapi Saherodji, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Aksara Baru, 1980), hlm. 90. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 76. 24


2.

Pasal 1977 KUHPerdata

3.

Pasal 548 ayat (1) KUHPerdata

4.

Pasal 582 KUHPerdata

5.

Staatblad (Stb) Nomor 81 Tahun 1928 (Pandhuist Reglement) Perseroan Terbatas Pegadaian sebagai badan hukum yang bertindak sebagai

pemegang gadai (kreditur) memiliki wewenang, yaitu : 25 a. Hak retentie Hak gadai hanyalah ada bilamana pemberi gadai telah menyerahkan benda yang digadaikan. Di dalam hukum pemegang gadai menguasai benda tersebut sampai tagihannya itu dilunasi (hak retentie) adalah suatu upaya yang penting untuk mendorong debitur untuk membayar hutangnya. b. Hak executie yang dipermudah Secara normal debitur akan memenuhi kewajiban-kewajibannya dan benda tersebut akan dikembalikan padanya setelah ia melunasi hutangnya. Hak gadai diciptakan dengan maksud adanya kemungkinan debitur tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dalam kasus demikian setiap kreditur berhak untuk memperoleh gati rugi dari harta debitur, tetapi kreditur yang minta janji suatu hak gadai memperoleh kemungkinan ganti rugi yang lebih mudah. Di dalam beberapa segi, maka pemegang gadai di dalam memperoleh ganti kerugian mempunyai suatu posisi yang lebih

25

R. Soetojo Prawirohamidjojo Dan Marthalena Pohan, Bab-Bab Tentang Hukum Benda, Cet-1, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), hlm. 101.


menguntungkan daripada kreditur lain yang tagihannya tidak dijamin dengan hak gadai. c. Hak yang didahulukan dalam memperoleh ganti rugi (voorang bij verhaal) Kreditur yang mempunyai tagihan yang diperkuat dengan hak gadai untuk mencapai tidak hanya, bahwa ia tidak harus menunggu-nunggu pembayarannya, akan tetapi dengan cara sederhana dapat melakukan hak excecutie atas benda gadai itu. Di samping itu, bahwa tagihannya itu akan memperoleh ganti rugi yang paling didahulukan dari hasil benda gadai itu. Pemegang gadai di dalam pembagian hasil executie haknya tidak hanya di atas kreditur konkuren saja melainkan juga berada diatas kreditur-kreditur yang diberikan preferentie (voorang) menurut undang-undang.

B. Kedudukan Lembaga Pegadaian sebagai Lembaga Keuangan Perseroan Terbatas Pegadaian merupakan lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang ditunjuk untuk menerima dan menyalurkan kredit berdasarkan hukum gadai. Sebelum berubah menjadi Persero, PT. Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berstatus sebagai perusahaan umum, dimana mengenai BUMN sendiri diatur dalam UU BUMN dan kemudian berubah menjadi Persero yang pengaturannya diatur dalam UU Perseroan Terbatas. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), PT. Pegadaian memiliki maksud dan tujuan untuk melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lain di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan


terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1, PT. Pegadaian memiliki kegiatan usaha utama yang berupa: 1.

Penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek.

2.

Penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia.

3.

Pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi, dan perdagangan logam mulia.

4.

Adanya kegiatan gadai yang dilakukan oleh PT. Pegadaian menimbulkan suatu hubungan hukum perikatan yang lahir karena perjanjian antara penerima gadai yang disini adalah PT. Pegadaian itu sendiri dan juga pemberi gadai yang disini merupakan nasabah dari PT. Pegadaian. Hukum yang mengatur tentang Perjanjian di Indonesia hingga saat ini masih mengacu pada Burgelijke Wetboek (BW) atau yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 26 Sebagaimana diketahui PT. Pegadaian yang merupakan Badan Usaha Milik

Negara yang berbentuk Perseroan sebagaimana penjelasan Pasal 1 Angka 2 UU BUMN menyatakan bahwa “Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

26

Hapi Saherodji, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Aksara Baru, 1980), hlm. 90.


Penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan PT. Pegadaian diharapkan mampu member pemasukan terhadap keuangan Negara. Dalam hal ini keuntungan dari pengelolaan PT. Pegadaian dimasukkan ke dalam Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara (APBN) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu BUMN PT. Pegadaian didirikan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan, mengejar keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, serta turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. 27 Lembaga pegadaian sebagai badan hukum yang berbentuk perseroan maka lembaga pegadaian maka segala bentuk pengelolaan serta kepengurusan lembaga pegadaian dalam kegiatan usaha memenuhi kebutuhan likuiditas masyarakat mengacu kepada sebelumnya hal. depan UU Perseroan Terbatas. Dalam UU Perseroan Terbatas ini memuat ketentuan terkait pengelolaan badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya yang mana bentuk dari badan hukum tersebut ialah perusahaan perseroan. Lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan PT Pegadaian usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Masyarakat yang membutuhkan dana untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari ataupun untuk modal usaha dapat mengaksesnya melalui Pegadaian. Selama ini pegadaian terus berupaya membantu pemerintah dalam meningkatkan 27

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 2 ayat (1).


pendapatan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan jasa keuangan yang cepat, mudah dan aman melalui distribusi pinjaman untuk masyarakat umum serta para pengusaha mikro, kecil dan menengah. Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar Hukum Gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Masyarakat yang sedang memerlukan pinjaman ataupun mengalami kesulitan keuangan cenderung dimanfaatkan oleh lembaga keuangan seperti lintah darat dan pengijinan untuk mendapatkan sewa dana atau bunga dengan tingkat yang sangat tinggi. 28 Perseroan Terbatas Pegadaian sebagai lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan jasa keuangan berupa : 29 1.

Usaha pokok kredit gadai Kredit gadai adalah fasilitas pinjaman berdasarkan hukum dengan prosedur pelayanan mudah, aman dan cepat. Dengan usaha gadai ini, pegadaian melindungi masyarakat yang tidak mempunyai akses ke dalam industri perbankan, sehingga terhindar dari praktek pemberian uang pinjaman yang tidak wajar. Pelayanan yang sederhana juga melindungi masyarakat dari prosedur dan persyaratan kredit yang terbelit dan tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat kecil.

28

Triandaru dan Budisantoso, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 212. 29

http://adjieamry.blogspot.co.id/2012/09/lembaga-keuangan-pengertian-bentuk-

danhtml, (diakses pada tanggal 12 Maret 2016.)


2.

Usaha jasa titipan Jasa titipan adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang atau surat berharga yang dimiliki terutama bagi orang-orang yang akan pergi meninggalkan rumah dalam waktu lama, misalnya menunaikan ibadah haji, pergi keluar kota atau mahasiswa yang sedang berlibur.

3.

Jasa taksiran Jasa taksiran adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui sebarapa besar nilai sesungguhnya dari barang yang dimiliki seperti emas, berlian, batu permata dan lain-lain.

4.

Properti Pengoptimalan pemanfaatan asset yang kurang produktif, perusahaan membangun gedung untuk disewakan, baik dengan cara pembiayaan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak ketiga dengan system bangun, kelola dan alih atau Built Operate and Transfer (BOT) dan Kerja Sama Operasi (KSO).

5.

Jasa lelang Jasa lelang dimaksudkan untuk menyelenggarakan penjualan dimuka umum secara lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Usaha penjualan keeping emas ONH (Ongkos Naik Haji) Penjualan keping emas ONH kepada masyarakat dimaksudkan untuk melindungi nilai uang masyarakat yang ingin merencanakan ibadah haji. Harganya ditentukan berdasarkan harga emas yang berlaku pada saat transaksi. Dengan demikian, emas ONH ini bukan


saja baik untuk merencanakan ibadah haji, tetapi juga baik untuk berinvestasi atau melindungi nilai uang dari inflasi.

C. Peranan Lembaga Pegadaian Sebagai Lembaga Keuangan Peranan pegadaian dalam menunjang pembangunan ekonomi sedemikian penting karena pegadaian tidak hanya memberikan pinjaman konsumtif tapi juga produktif kepada para petani, nelayan, pedagang, industri rumah tangga serta kaum buruh/pegawai negeri yang ekonominya lemah. Pegadaian juga terlibat dalam berbagai program kemitraan dan bina lingkungan serta program-program sosial lainnya. Ini membuktikan Pegadaian memang nyata-nyata peduli masyarakat dan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perseroan Terbatas Pegadaian yang merupakan lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang ditunjuk untuk menjalankan kegiatan keuangan berupa menerima dan menyalurkan kredit berdasarkan hukum gadai. Kegiatan ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan likuiditas masyarakat melalui peranan PT. Pegadaian, antara lain: 1.

Memberikan pembiayaan yang terepat, termudah, aman, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

2.

Memastikan

pemerataan

pelayanan

dan

infrastruktur

yang

memberikan

kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.


3.

Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan. Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara PT. Pegadaian mempunyai

peranan dalam mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 2 ayat 1 UU BUMN yakni: 1.

Memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya.

2.

Mengejar keuntungan.

3.

Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedian barang ∕atau dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

4.

Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.

5.

Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. Pegadaian

menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. 30 PT. Pegadaian berperan dalam meningkatkan sektor usaha lainnya melalui kegiatan pembiayaan kredit sebagai produk jasa keuangan dalam menopang kebutuhan likuiditas masyarakat dalam meningkatkan pembangunan ekonomi nasional.

30

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 12.


Lembaga keuangan yang hidup dalam dinamika jasa keuangan di Indonesia Lembaga Pegadaian berperan dalam hal-hal berikut : 31 1.

Pengalilian Aset (Asset Transfer) Lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk “janji-janji untuk membayar” atau dapat diartikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu yang diatur sesuai dengan kehutuhan perninjam. Dana pembiayaan asset tersehut diperoleh dari tabungan masyarakat. Dengan demikian lembaga keuangan sebcnarnya hanyalah mengalihkan atau mernindahkan kewaiban penlinjam menjadi suatu aset dengan suatu jangka waktu jatuh tempo sesuai keinginan penabung. Proses pengalihan kewajiban menjadi suatu aset disebut transmutasi kekayaan atau asset transimutation.

2.

Likuiditas (Liquidity) Likuiditas berkaitan dengan kemainpuan untuk rnemperoleh uang tunai pada saat dihutuhkan. Beberapa sekuritas sekunder dibeli sektor usaha dan rumah tangga terutama dirnaksudkan untuk tujuan likuiditas. Sekuritas sekunder seperti tabungan, deposito, sertifikat deposito yang diterbitkan bank umum memberikan tingkat keamanan dan likuiditas yang tinggi, di samping tambahan pendapatan.

3.

Realokasi Pendapatan (Income Reallocation) Masyarakat yang memiliki banyak individu merniliki penghasilan yang memadai dan menyadari bahwa di masa datang mereka akan pensiun

31

http://verozzaranii.blogspot.co.id/2013/07/lembaga-keuangan-di-

indonesia_1060.html (diakses pada tanggal 12 Maret 2016.)


sehingga pendapatannya jelas akan berkurang. Untuk rnenghadapi masa yang akan

datang

tersebut

mereka

menyisihkan

atau

inerealokasikan

pendapatannya untuk persiapan di masa yang akan datang. Untuk melakukan hal tersebut pada prinsipnya mereka dapat saja membeli atau menyimpan barang misalnya tanah, rumah dan sebagainya, namun pemilikan sekuritas sekunder yang dikeluarkan lembaga keuangan, misalnya program tabungan, deposito, program pensiun, polis asuransi atau saharn-saham adalah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan altenatif pertama. 4.

Transaksi (Transaction) Sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh lembaga intermediasi keuangan misalnya rekening giro, tabungan, (deposito dan sebagainya, merupakan bagian dan sistem pembayaran. Giro atau rekening tabungan tertentu yang ditawarkan bank pada prinsipnya dapat berfungsi sebagai alat pembayaran. Produk-produk tabungan tersebut dibeli oleh rumah tangga dan unit usaha untuk rnernperrnudah mereka melakukan penukaran barang dan jasa. Dalam hal tertentu, unit ekonomi membeli sekuritas sekunder (misalnya giro) untuk mempermudah penyelesaian transaksi keuangannya sehari-hari. Menelaah peranan lembaga pegadaian dari segi jasa-jasa penyedia finansial

dalam memenuhi kebutuhan likuiditas masyarakat maka lembaga pegadaian memiliki peranan sebagai berikut : 32 1.

Fungsi Transmutasi Kekayaaan

32

http://adjieamry.blogspot.co.id/2012/09/lembaga-keuangan-pengertian-bentuk-

danhtml (diakses pada tanggal 13 Maret 2016.)


Lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk janji-janji memberikan imbalan kepada pemilik dana. Bentuk janji-janji tersebut pada dasarnya adalah pembiyaan/ kredit yang diberikan kepada unit defisit dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan. Lembaga keuangan dalam membiayai aset tersebut daperoleh dengan menerima simpanan dari para penabung (surplus unit) yang jangka waktunya diatur kebutuhan penabung. Lembaga keuangan sebenarnya hanyalah mengalihkan kewajiban menjadi aset dengan jangka waktu jatuh tempo sesuai dengan keinginan penabung. Proses pengalihan kewajiban oleh lembaga keuangan menjadi aset disebut transmutasi kekayaan. Dalam sistem syariah proses transmutasi kekayaan tersebut haruslah didasari oleh akad/kontrak yang jelas, transparan dan sah secara syariah. 2.

Fungsi Likuiditas Likuiditas berkaitan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Kekayaan yang disimpan dalam bentuk instrumen keuangan dapat dengan mudah dicairkan melalui mekanisme pasar keuangan. Obligasi atau saham dan instrumen keuangan lainnya menjanjikan keuntungan dengan resiko yang relatif kecil. Pasar uang dan pasar modal menyediakan suatu cara untuk mengkonversi instrumen-instrumen tersebut menjadi uang tunai. Lembaga keuangan depositori menyediakan berbagai alternatif instrumen simpanan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi


3.

Fungsi pembiayaan atau kredit Penyediaan likuiditas dapat mempermudah arus tabungan menjadi investasi dalam rangka menyimpan kekayaan, pasar keuangan menyediakan pembiayaan atau kredit untuk membiayai kebutuhan konsumsi dan investasi ekonomi. Konsumen membutuhkan pembiayaan atau kredit untuk membeli barang-barang misalnya rumah, mobil, dan sebagainya. Sedangkan pengusaha menggunakan fasilitas pembiayaan atau kredit untuk membeli barang untuk tujuan produksi, membangun gedung, membeli mesin, membayar gaji atau deviden kepada pemegang saham, dan sebagainya.


BAB II KEDUDUKAN LEMBAGA PEGADAIAN SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN. A. Lembaga Pegadaian Sebagai Lembaga Keuangan

Recommend Documents