BAB III. A. Keberadaan dan kedudukan DPS dalam perbankan syariah. Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah. DPS adalah lembaga

BAB III PERAN PENTING DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PEMENUHAN PRINSIP SYARIAH DALAM PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN PBI NO.11/33/PBI/2009

A. Keberadaan dan kedudukan DPS dalam perbankan syariah Salah satu perbedaan yang mendasar dalam struktur organisasi perbankan konvensional dengan perbankan syariah adalah kewajiban memposisikan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah. DPS adalah lembaga independen atau juris khusus dalam bidang fiqih muamalat. Namun DPS juga bisa beranggotakan diluar ahli fiqih tetapi harus memiliki keahlian dalam bidang lembaga keuangan Islam dan fiqih muamalat. 89 Fiqih artinya faham atau pengertian, jadi ilmu fiqih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma dasar dan ketentuanketentuan umum yang terdapat di dalam Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad yang direkam didalam kitab-kitab hadis. 90 Muamalat dalam pengertian luas, yakni ketetapan yang diberikan oleh Tuhan yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, terbatas pada yang pokok-pokok saja. 91

89

Analisa atas Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Memastikan Pemenuhan atas Kepatuhan pada Prinsip syariah di Lembaga Keuangan syariah (di Indonesia),, diakses tanggal 20 September 2010. 90 H. Muhammad Daud, “ Asas-asas Hukum Islam”, (Jakarta: Rajawali Pers, cetakan keenam, 1998),hal. 48. 91 Ibid., hal. 55.

Universitas Sumatera Utara

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dinyatakan bahwa dalam suatu perbankan Islam harus dibentuk DPS. 92 Begitu juga dalam Undang-undang tentang Perbankan Syariah dinyatakan bahwa DPS wajib dibentuk di Bank Syariah dan bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah. 93 Dalam PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah juga disebutkan pengertian DPS yaitu DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

94

DPS merupakan suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan supervises/pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah.

95

DPS berkedudukan di kantor pusat dan berkewajiban melihat secara

langsung pelaksanaan suatu lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah difatwakan Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN merupakan bagian dari MUI yang terdiri atas para ulama, praktisi dan pakar dalam bidang-bidang yang terkait dengan perekonomian dan syariah muamalah yang bertugas menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah

92

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Penjelasan Pasal 6 huruf m. 93 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, Pasal 32 angka 1. 94 PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, Pasal 1 angka 11. 95 The shari’a supervisory board is entrusted with duty of directing, reviewing and supervising the activities of the Islamic financial institution in order to ensure that they are in compliance with Islamic shari’a Rules and principles. Lih. AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, 1998, hal. 32, dikutip dari Heri Sunandar, “Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Shari’a Supervisory Board) Dalam Perbankan Syariah di Indonesia”, , diakses tanggal 30 Agustus 2010


dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana.

96

Menurut MUI (SK MUI No. Kep.754/II/1999), ada 4 tugas pokok DSN, yaitu; 97 1. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian 2. Mengeluarkan fakta atas jenis-jenis kegiatan keuangan 3. Mengeluarkan fakta atas produk keuangan syariah 4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan DPS melihat secara garis besar dari aspek manajemen dan administrasi harus sesuai dengan prinsip syariah, yang paling utama adaalah mengesahkan dan mengawasi produk-produk yang dikeluarkan bank agar sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang yang berlaku. DPS dalam strukrur organisasi bank syariah diletakkan pada posisis setingkat dengan Dewan Komisaris pada setiap bank syariah. Posisi yang demikian ditujukan agar DPS lebih berwibawa dan mempunyai kebebasan opini dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada semua direksi di bank tersebut dalam hal-hal yang berhubungan dengan pengaplikasian produk perbankan syariah. Oleh sebab itu, penetapan DPS dilakukan melalui RUPS setelah nama-nama anggota DPS tersebut mendapat pengesahan dari DSN. Pemberdayaan DPS pada masa yang akan datang sangat penting dilakukan, diantaranya adalah melibatkan DPS dalam berbagai program 96

Adrian Sutedi, “Perbankan Syariah:Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum”, (Bogor;Ghalia Indonesia, cetakan pertama, 2009), hal. 147. 97 Ibid., hal. 147


marketing dan sosialisasi perbankan syariah. Hal ini dimaksudkan untuk mensinergikan antara DPS dengan pihak manajemen perbankan syariah dan masyarakat. Karena masih banyak pelaksana perbankan syariah yang masih belum benar-benar menguasai secara keseluruhan produk-produk perbankan syariah sehingga sangat sulit untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, peran dan fungsi DPS dalam hal ini sangat diharapkan.

B. Syarat dan keanggotaan DPS dalam perbankan syariah Perwataatmadja dan S. Antonio mengemukakan bahwa anggota DPS seharusnya terdiri atas ahli syariah, yang sedikit banyak menguasai hukum dagang positif dan terbiasa dengan kontrak-kontrak bisnis. 98 Untuk menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat, DPS mempunyai ketentuan sebagi berikut: 99 1. DPS bukan staff bank, dalam arti mereka tidak tunduk dibawah kekuasaan administratif 2. Mereka dipilih oleh RUPS 3. Honorarium DPS ditentukan oleh RUPS 4. DPS mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas tertentu seperti halnya badan pengawas lainnya Anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut; 100 a) Integritas, yang paling kurang mencakup; 1) Memiliki akhlak dan moral yang baik 98

Warkum Sumitro, Op. cit., hal. 52 Ibid. 100 PBI No. 11/3/PBI/2009, Pasal 34 ayat (2). 99


2) Memiliki komitmen untuk memetuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku 3) Memiliki komitmen terhadap pengembangan yang sehat dan tangguh (sustainable) 4) Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang ditetapkan Bank Indonesia b) Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum c) Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup ; 1) Tidak termasuk dalam daftar kredit macet 2) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir Sedangkan mengenai prosedur penetapan anggota DPS dapat dilakukan dengan: 101 a. Perbankan syariah mengajukan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN. Permohonan tersebut dapat disertai usulan nama calon DPS b. Permohonan tersebut dibahas dalam rapat Badan Pelaksana Harian DSN

101

Adrian Sutedi, Op. cit., hal 142


c. Hasil rapat Badan Pelaksana Harian DSN kemudian dilaporkan kepada pimpinan DSN d. Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota DPS Ketentuan mengenai jumlah anggota DPS juga diatur dalam PBI No. 11/3/PBI/2009 yang menyatakan bahwa jumlah anggota DPS paling sedikit adalah 2 (dua) orang dan paling banyak 50% dari jumlah anggota direksi. 102 DPS diketuai oleh salah satu dari anggota DPS bank yang bersangkutan. Pada prinsipnya seorang anggota DPS hanya dapat menjadi anggota DPS di satu perbankan syariah dan satu lembaga keuangan syariah. Namun mengingat keterbatasan jumlah tenaga yang dapat menjadi anggota DPS, seseorang dapat diangkat sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada dua perbankan syariah dan dua lembaga keuangan syariah lainnya. 103 Sebelum DPS menduduki jabatannya, maka pihak bank yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengajukan calon anggota DPS untuk mendapat persetujuan dari Bank Indonesia agar pengangkatan anggota DPS dapat diberlakukan secara efektif. Pemberhentian ataupun pengunduran diri anggota DPS juga wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pmberhentian atau pengunduran diri efektif.

C. Peran Penting DPS pada perbankan syariah Peran strategis yang diemban DPS adalah sebagai garda terdepan dalam menjaga kesyariahan sebuah lembaga keuangan yang berlabel syariah. DPS 102 103

PBI No. 11/3/PBI/2009, Pasal 36 ayat (1). Adrian Sutedi, Op. cit., hal. 143.


bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan DPS pun dinyatakan secara jelas dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan dalam PBI yang terkait dengan lembaga keuangan syariah. Jadi secara yuridis, DPS di lembaga perbankan syariah menduduki posisi yang kuat karena keberadaannya sangat penting dan strategis. DPS merupakan suatu fungsi dalam organisasi bank syariah yang secara internal merupakan badan pengawas syariah dan secara eksternal dapat menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.104 Fungsi DPS dalam organisasi perbankan syariah adalah sebagai berikut; 105 1. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah 2. Sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN 3. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. Kewajiban melapor pada DSN sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Untuk melakukan fungsi pengawasan tersebut, anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqih muamalat dan ilmu ekonomi keuangan islam modern, bukan karena kharisma dan kepopulerannya ditengah

masyarakat.

Jika

pengangkatan

DPS

bukan

didasarkan

pada

104

Gemala Dewi, “ Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia”, (Jakarta:Prenada Media, cetakan pertama, 2004), hal. 71. 105 Agustianto, “Optimalisasi DPS Perbankan Syariah”, , diakses tanggal 30 Agustus 2010.


keilmuannya, maka fungsi pengawasan DPS tidak akan efektif sehingga dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan praktek syariah. 106 Namun peran vital DPS di Indonesia, dalam praktek di lapangan saat ini belum optimal. Ada beberapa faktor utama penyebab peran dan fungsi DPS di Indonesia belum optimal, antara lain; 107 a) Lemahnya status hukum hasil penilaian kepatuhan syariah oleh DPS akibat ketidakefektivan dan ketidakefisienan mekanisme pengawasan syariah dalam perbankan syariah di Indonesia saat ini b) Terbatasnya keterampilan sumber daya DPS dalam masalah audit, akuntansi, ekonomi dan hukum bisnis c) Belum adanya mekanisme dan struktur kerja yang efektif dari DPS dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal syariah dalam perbankan syariah Akibat dari ketiga faktor diatas menjadikan peran DPS pada saat ini lebih banyak sebagai penasihat syariah bagi manajemen, alat komunikasi dan marketing bagi bank syariah dan sebagai legislator produk bank syariah. Fungsi pengawasan terhadap proses operasional yang merupakan aktivitas sharia review ex post auditing jarang dilakukan oleh DPS. Salah satu alternatif untuk mengoptimalkan peran DPS dalam bank syariah Di Indonesia adalah dengan mengembangkan fungsi pendukung DPS berupa staf yang memadai untuk membentuk DPS melakukan tugas pengawasan. 108

106

Ibid. Adrian Sutedi, Op. cit., hal. 150. 108 Ibid. 107


Kredibilitas suatu bank syariah ditentukan oleh kredibilitas DPS dalam masalah kinerja, independensi dan kompetensi sehingga peran dan fungsi DPS harus dioptimalkan dalam pengawasan internal syariah untuk membangun jaminan kepatuhan syariah bagi seluruh stakeholders bank syariah. 109 Langkah optimalisasi peran dan fungsi DPS dalam pengawasan internal syariah adalah dengan memperbaiki lingkungan eksternal dan internal DPS. Perbaikan lingkungan eksternal DPS menjadi tanggung jawab utama Bank Indonesia sebagai regulator, yaitu menciptakan mekanisme pengawasan syariah yang efektif dan efisien sehingga terbentuk perbankan syariah yang sehat,efisien dan sesuai syariah. Sedangkan tanggung jawab perbaikan lingkungan internal DPS menjadi tanggung jawab DPS dan manajemen bank syariah untuk menciptakan sistem jaminan kepatuhan syariah yang efektif dan efisien untuk mebengun kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. 110

D. Tugas dan tanggung jawab DPS dalam pemenuhan prinsip syariah dalam pelaksanaan GCG Perbankan Syariah DPS sebagai pengawas memiliki kesamaan dengan fungsi komisaris. Bedanya, kepentingan komisaris dalam melakukan fungsinya adalah memastikan bank agar bank tersebut selalu menghasilkan keuntungan. Namun kepentingan DPS adalah menjaga kemurnian syariah (ajaran Islam) dalam kegiatan operasional perbankan. Oleh karena itu, kedudukan komisaris dan DPS mempunyai potensi untuk melahirkan konflik, sebab DPS harus berpihak pada kemurnian syariah 109 110

Ibid., hal. 151. Ibid.


sedangkan komisaris harus berpihak pada keuntungan yang lebih condong mengarah pada penyimpangan syariah. Jadi DPS merupakan lembaga yang khas yang hanya dimiliki oleh lembaga keuangan yang berbasis syariah. Tugasnya sangat berat yaitu sebagai pengawas kegiatan usaha bank agar senantiasa sejalan dengan prinsip syariah. Dalam menjalankan tugas tersebut maka DPS perlu dibekali dengan wewenang yang cukup dan harus membuat aturan yang rinci mengenai kedudukannya. Hal tersebut akan membuat prinsip GCG lebih mudah diterapkan dalam DPS. 111 Menurut Dubai Islamic Banking, tugas penting seorang DPS (terjemahan secara bebas) adalah: 112 1. DPS adalah seorang ahli (pakar) yang menjadi sumber dan rujukan dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah termasuk sumber rujukannya 2. DPS mengawasi pengembangan semua produk untuk memastikan tidak adanya fitur yang melanggar syariah 3. DPS menganalisa segala situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tidak didasari fatwa di transaksi perbankan untuk memastikan kepatuhan dan kesesuaiannya kepada syariah 4. DPS menganalisis segala kontrak dan perjanjian mengenai transaksitranskasi di bank syariah untuk memastikan kepatuhan kepada syariah

111

Ibid., hal. 150. Agustianto (Sekjen DPP IAEI dan Dosen Ushul Fiqh Ekonomi Keuangan dan Fiqh Muamalah Perbankan di Pascarjana Univ.Paramadina, Pascasarjana Ekonomi Islam UI Az-Zahra), Pascasarjana Islamic Economics and Finance Universitas Trisakti dan Pascasarjana PSTTI UI, “ Dewan Pengawas Syariah dan Manajemen Resiko Perbankan Syariah”,, diakses tanggal 2 Oktober 2010. 112


5. DPS memastikan koreksi pelanggaran dengan segera (jika ada) untuk mematuhi syariah. Jika ada pelanggaran, anggota DPS harus mengoreksi penyimpangan itu dengan segera agar disesuaikan dengan prinsip syariah 6. DPS memberikan supervise untuk program pelatihan syariah 7. DPS menyusun sebuah laporan tahunan tentang neraca bank syariah tentang kepatuhannya kepada syariah. Dengan pernyataan ini, seorang DPS memastikan kesyariahan laporan keuangan perbankan syariah 8. DPS melakukan supervisi dalam pengembangan dan penciptaan investasi yang sesuai syariah dan produk pembiayaan yang inovatif. Dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 dinyatakan bahwa tugas dan tanggung jawab DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mangawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. 113 Tugas dan tanggung jawab DPS dalam pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah dalam mendukung pelaksaan GCG pada perbankan syariah adalah sebagai berikut; 114 a) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank b) Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI c) Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru bank yang belum ada faktanya

113 114

PBI No.11/33/PBI/2009, Pasal 47 ayat (1). PBI No. 11/33/PBI/2009, Pasal 47 ayat (2).


d) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank e) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuak nerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Selain itu, DPS wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS secara berkala dalam waktu 6 (enam) bulan sekali kepada Bank Indonesia. DPS dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan pengawasan terhadap operasional perbankan syariah juga mempunyai kewajiban sebagai berikut ; 115 1) Mengikuti fatwa-fatwa DSN 2) Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan DSN 3) Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun Dalam rangka menjalankan tugas-tugas tersebut, DPS berhak dan mempunyai wewenang untuk: 116 1. Memberikan pedoman atau garis-garis besar syariah, baik untuk pengerahan maupun untuk penyaluran dana serta kegiatan bank lainnya 2. Mengadakan perbaikan seandinya suatu produk yang telah atau sedang dijalankan dinilai bertentangan dengan syariah 115

Keputusan DSN MUI No.03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah, dikutip dari Adrian Sutedi, Op cit., hal. 143. 116 Adrian Sutedi, Ibid., hal. 143.


Aktivitas DPS dalam melaksanakan pengawasan syariah, menurut Briston dan Ashker, ada tiga macam, yaitu: 117 a) Ex ante auditing Aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap berbagai kebijakan moral yang diambil dengan cara melakukan review terhadap keputusan-keputusan manajemen dan melakukan review terhadap semua jenis kontrak yang dibuat manajemen bank syariah dengan semua pihak. Tujuannya adalah untuk mencegah bank syariah melakukan kontrak yang melanggar psinsip-prinsip syariah. b) Ex post auditing Aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan kegiatan (aktivitas) dan laporan keuangan bank syariah. Tujuannya adalah untuk menelusuri kegiatan dan sumber-sumber keuangan bank syariah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. c) Perhitungan dan pembayaran zakat Aktivitas pengawasan syariah dengan memeriksa kebenaran bank syariah dalam menghitung zakat yang harus dikeluarkan dan memeriksa kebenaran dalam pembayaran zakat sesuai dengan ketentuan syariah. Tujuannya adalah untuk memastikan agar zakat atas segala usaha yang berkaitan dengan hasil usaha bank syariah telah dihitung dan dibayar secara benar oleh manajemen bank syariah.

117

Ibid., hal. 144-145.


Rifaat Karim menebutkan ada 3 model pengawasan syariah oleh DPS yang diwujudkan dalam bentuk organisasi DPS, yaitu; 118 1. Model Penasihat Model ini dilakukan dengan menjadikan pakar-pakar syariah sebagai penasihat semata dan kedudukannya dalam organisasi adalah sebagai tenaga part time, yang datang ke kantor jika diperlukan. 2. Model Pengawasan Model ini ditandai dengan adanya pengawasan syariah yang dilakukan oleh beberapa pakar syariah terhadap bank syariah dengan secara rutin mendiskusikan masalah-masalah syariah dengan para pengambil keputusan operasional muapun keuangan organisasi. 3. Model departemen syariah Dengan model ini, para pakar syariah bertugas full time, didukung oleh staf tekhnis yang membantu tugas-tugas pengawasan syariah yang telah digariskan oleh ahli syariah departemen tersebut. Selain ke tiga model diatas, ada model variasi atas model departemen syariah yaitu dengan memperluas tugas dan ruang lingkup departemen internal audit dengan memasukkan aspek syariah. Departemen internal audit bank syariah akan menjadi fungsi pendukung DPS dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan syariah sehingga departemen internal audit akan bekerja berdasarkan

118

Agustianto, “Optimalisasi DPS Perbankan Syariah”, , diakses tanggal 30 Agustus 2010.


panduan DPS untuk hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah dan melaporkan temuan-temuannya dalam aspek syariah kepada DPS.119 Peran DPS di bank syariah memiliki hubungan yang kuat dalam pencapaian pelaksanaan GCG pada perbankan yang berbasis syariah. Kepatuhan syariah dalam perbankan syariah merupakan hal yang menjadi pengawasan dari DPS yang menyangkut dengan reputasi bank syariah di mata masyarakat. Karena jika terjadi pelanggaran syariah dalam perbankan syariah, hal tersebut akan merusak citra bank syariah sehingga merusak kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Oleh karena itu peran DPS di bank syariah harus dioptimalkan, kualifikasi untuk menjadi DPS semakin diperketat serta formalisasi peran DPS harus benar-benar diwujudkan dalam perbankan syariah.

119

Ibid.


BAB IV BENTUK PENERAPAN ASPEK TRANSPARANSI KONDISI BANK DALAM RANGKA PENCAPAIAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NO. 11/33/PBI/2009

A. Pentingnya penerapan aspek transparansi pada perbankan syariah Aspek penting dalam pencapaian GCG pada industri perbankan antara lain adalah penerapan transparansi (keterbukaan) terhadap kondisi bank. Prinsip transparansi yang ditandai dengan tersedianya informasi tepat waktu, relevan dan akurat bagi pelaku pasar merupakan salah satu syarat agar disiplin pasar dapat berfungsi secara efektif. Disiplin pasar dapat didefenisikan sebagai aksi stakeholders yang memonitor dan mempengaruhi perusahaan agar meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karenanya, disiplin pasar dipercaya sebagai sarana pengawasan bank yang efektif. 120 Pentingnya disiplin pasar telah diakui oleh The Based Committee on Banking Supervision Bank for International Settlement atau Bassel Committe dengan menetapkannya sebagai pilar ketiga Basell III yang akan diterapkan sejak tahun 2006. Pilar ketiga mengusulkan peningkatan disiplin pasar dengan memperluas persyaratan keterbukaan bagi bank. Satu hal yang perlu diingat, transparansi adalah a journey not a destination.121

120

Zulkarnain Sitompul, “ Problematika Perbankan”, (Bandung:Booksterrace & Library, cetakan pertama, 2005), hal. 163. 121 Ibid., hal. 164.


Bassel Committe juga menentukan bahwa transparansi merupakan faktor kunci yang berfungsi untuk menjaga efektifitas pengawasan terhadap keamanan, kenyamanan dan reputasi bank. Bassel Committee mendefinisikan transparansi sebagai suatu kegiatan untuk menyampaikan informasi yang dapat dipercaya dan tepat waktu kepada publik, sehingga memungkinkan bagi para pengguna informasi untuk memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan, baik informasi yang terkait dengan kondisi keuangan dan kinerja bank, aktivitas bisnis, profil resiko ataupun praktek manajemen resiko. 122 Bassel Committee menekankan informasi yang harus disediakan sehingga mampu mencapai level transparansi adalah dengan adanya keakuratan dan kesesuaian informasi yang disajikan yang mencakup 6 (enam) subjek berikut: 123 1. Kinerja keuangan Kinerja keuangan harus mengindikasikan kinerja bank dalam pencapaian profit atau kerugian yang diderita, jumlah pendapatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan, kualitas pendapatan dan tern tingkat profitabilitas yang diraih dari tahun ke tahun dan potensinya untuk sewaktu-waktu mendatang (tercermin dalam laporan laba rugi). 2. Posisi keuangan Posisi keuangan perlu dijelaskan untuk mengevaluasi tingkat permodalan, tingkat solvency, likuiditas dan reputasi bank. Laporan ini juga meliputi informasi tentang karakteristik, jumlah dan kualitas aktiva passiva, komitmen,

122 123

M. Umer Chapra & Habib Ahmed, Op. cit., hal. 87. Ibid., hal. 87-89.


kontingen liabilities dan dana pemegang saham yang mencerminkan kondisi saat ini dan rata-rata periode yang telah lalu. 3. Strategi manajemen dan kontrol resiko Hal ini merupakan faktor kunci bagi kinerja dan kondisi bank di waktu mendatang, disamping bagi efektivitas manajemen. Proses disklosur harus meliputi semua resiko yang harus dihadapi oleh bank, baik dari unsur filosofi, kebijakan dan metodologi bagaimana resiko-resiko tersebut akan dihadapi, dikelola, dimonitor dan dikontrol. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya untuk memitigasi resiko dengan srana pendukung, misalnya adanya kolateral, perjanjian, komposisi pinjaman, batasan-batasan (batas kredit, batas resiko pasar) dan unsur derivatif. 4. Eksposur resiko Informasi yang terkait dengan resiko harus disediakan secara kualitatif dan kuantitatif, baik resiko yang inheren dengan aktivitas on balance sheet ataupun off balance sheet yang meliputi resiko kredit, resiko pasar, resiko tingkat suku bunga, resiko valuta asing, resiko likuiditas serta efektivitas strategi yang digunakan untuk mengelola resiko tersebut. Informasi ini akan membantu untuk memenuhi kebutuhan user terhadap kekuatan financial bank dan kemampuan untuk melakukan bisnis secara kontinu dalam waktu yang tak terbatas. 5. Kebijakan akuntansi Kebijakan ini mencakup prinsip-prinsip dan praktek umum akuntansi, prinsipprinsip konsolidasi, kebijakan dan metode untuk menjelaskan dan mengenali


aset dan kerugian atas hasil usaha, kebijakan untuk menyediakan provisi atas kerugian pinjaman, baik secara umum ataupun secara spesifik, kebijakan tentang penilaian aktiva dan passiva yang tangible dan intangible, sekuritisasi, transakasi valuta asing, pajak penghasilan dan derivatif. 6. Dasar manajemen bisnis dan informasi Corporate governance Pelaporan informasi harus dilakukan terkait dengan badan hukum usaha (legal entity), dewan direksi (skala, status dan pengalaman anggota), struktur senior manajemen (kualifikasi, pengalaman dan tanggung jawab). Selain itu juga perlu disediakan informasi tentang struktur insentif bank (termasuk remunerasi, bonus kinerja dan stock option), serta aturan main bagi dewan direksi terkait dengan review atas struktur pemberian insentif. Jika senior atau manajemen dan direksi menyediakan informasi yang tidak merefleksikan kondisi bank secara akurat dan kerugian yang diderita oleh bank ditutup-tutupi maka senior atau manajemen dan direksi tersebut harus dihukum, karena jika mereka tidak mendapatkan hukuman dan masih tetap bisa bekerja pada bank yang lain maka transparansi tidak lagi menjadi sesuatu yang berarti bagi bank. Di Jerman, jika seorang bankir yang tidak menyampaikan informasi penting terkait dengan usaha bank secara akurat, maka ia tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan kembali dalam industri keuangan. 124 Sedangkan di New

124

Ibid., hal. 89.


Zaeland, para pelakunya akan mendapatkan hukuman yang sangat keras dan pemilik bank memiliki kewajiban yang tak terbatas. 125 Jadi, pada dasarnya aspek transparansi pada perbankan, termasuk juga dalam perbankan syariah merupakan suatu keharusan dan sangat penting agar disiplin pasar dapat berjalan secara efektif. Displin pasar akan mampu menjalankan perannya dalam meningkatkan fungsi bank dan menyelamatkan kepentingan pemegang saham manakala semua pihak yang berkepentingan mempunyai akses yang cukup terhadap informasi kegiatan usaha bank, baik yang bersifat kualitatif maupun yang bersifat kuantitatif. Dengan adanya penerapan aspek transparansi pada informasi kualitatif dan kuantitatif pengelolaan perusahaan pada perbankan syariah akan memberikan manfaat sebagai berikut; 126 a. Bagi pemegang saham Adanya transparansi informasi yang akurat membantu para pemegang saham memutuskan untuk tetap mempertahankan sahamnya atau menjualnya b. Bagi para deposan atau bagi para nasabah bank Adanya transparansi informasi yang akurat akan membantu para deposan atau nasabah memutuskan untuk tetap menyimpan dana atau menariknya dari bank yang bersangkutan. c. Bagi direksi

125 126

Ibid., hal. 89-90. Ibid., hal. 86.


Adanya transparansi informasi yang akurat membantu direksi untuk mengetahui kinerja manajemen bank yang bersangkutan. d. Bagi auditor eksternal Adanya transparansi informasi yang akurat membantu audito eksternal untuk mempersiapkan laporan yang akurat tentang usaha bank. e. Bagi dewan pengawas Adanya transparansi informasi yang akurat membantu dewan pengawas untuk memberikan saran dan rekomendasi atau tindakan koreksi terhadap kinerja yang menyimpang, sehingga keamanan, kenyamanan dan reputasi bank dapat terjaga sebelum terlambat. Tanpa adanya transparansi informasi yang akurat ini, setiap pihak yang berkepentingan terhadap bank tidak akan menemukan titik terang dan pihak manajemen tidak akan mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Atas dasar alasan inilah, transparansi merupakan faktor yang paling penting bagi semua pelaku pasar. Terlebih jika pelaku pasar yang menggunakan mekanisme profit and loss sharing seperti mekanisme yang juga dianut oleh perbankan syariah, dimana deposan atau nasabah bank syariah yang menanamkan investasinya memiliki potensi untuk menanggung resiko kerugian. Dengan demikian, deposan atau nasabah perbankan syariah sangat membutuhkan transparansi informasi yang terkait dengan kinerja bank sehingga ia dapat menentukan wahana investasinya pada bank syariah yang memiliki kinerja yang terbaik. 127

127

Ibid., hal. 86-87.


Selain itu, aspek kejujuran (transparansi) ini pada perbankan syariah juga merupakan aspek yang paling penting dalam pencapaian tujuan Good Corporate Governance. Karena dengan adanya prinsip transparansi maka sudah bisa dipastikan bahwa perbankan syariah telah memenuhi kewajiban hukum dan peraturan lainnya yang menggambarkan penilaian masyarakat terhadap reputasi perbankan yang bersangkutan. Dalam persfektif Islam khususnya dalam kerangka operasional perbankan syariah, aspek transparansi merupakan mrupakan factor yang sangat penting untuk member informasi yang tepat dan akurat bagi pihak yang berkepentingan sebagai bagian dari pelaksanaan amanah dan tabligh dalam. 128 Bank syariah harus menunjukkan iktikad baik dalam operasionalnya untuk memenuhi kepentingan stakeholders-nya. Segala bentuk pelanggaran dari prinsip kejujuran (keterbukaan) dan keadilan, baik yang dilakukan oleh pihak bank maupun nasabah adalah termasuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Islam.

B. Pihak-pihak yang terkait dengan penerapan aspek transparansi pada perbankan syariah Prinsip transparansi adalah kunci dari efektifnya disiplin pasar yang merupakan penjamin efektifitas terlaksananya GCG pada perbankan syariah dapat berjalan secara berkesinambungan dan maksimal jika didukung oleh beberapapa hal. Salah satunya adalah jika adanya dukungan moral dari para pelaku pasar itu sendiri. 128

Luqman H2O under, “Penerapan System Syariah Terhadap GLC’s pada Sektor Perbankan, , diakses tanggal 26 September 2010.


Roopke menyatakan bahwa “disiplin pribadi, keadilan, kejujuran (yang juga berkaitan dengan keterbukaan atau transparansi), kebaikan, semangat kebersamaann peduli kepada masalah kemanusiaan dan etika usaha merupakan hal-hal yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum terjun ke pasar dan berkompetensi antara satu sama lain. Inilah dukungan yang sangat dibutuhkan untu mencegah menurunnya semangat kompetensi dan kejujuran (keterbukaan). 129 Pihak-pihak yang terkait dengan penerapan aspek transparansi dalam perbankan syariah, diantaranya: 1. Dewan Komisaris Aspek transparansi anggota dewan komisaris meliputi kewajiban untuk pengungkapan; 130 a. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) pada bank yang bersangkutan b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris lain dan/atau anggota dewan direksi c. Rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain Selain itu mengenai penerapan aspek transparansi pada dewan komisaris juga diatur mengenai larangan bagi dewan komisaris yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap aspek transparansi tersebut, yaitu: 131 1) Anggota dewan komisaris dilarang memanfaatkan bank syariah untuk keuntungan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan bank syariah yang bersangkutan 129

M. Umer Chapra dan Habeb Umar, Op. cit., hal. 32-33. PBI No. 11/33/PBI/2009, Pasal 16. 131 Ibid., pasal 17. 130


2) Anggota dewan komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari bank syariah yang bersangkutan selain dai remunerasi dan fasilitas lainnya yang telah ditetapkan RUPS 3) Terkait dengan remunerasi dan fasilitas yang bisa diterima oleh dewan komisaris tersebut, maka nggota dewan komisaris wajib mengungkapkan dalam laporan pelaksanaan GCG akhir tahun bank sayriah yang bersangkutan (dalam bentuk self assesment). 2. Direksi Aspek transparansi direksi meliputi kewajiban untuk

melakukan

pengungkapan: 132 a. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih baik pada bank syariah yang bersangkutan maupun pada bank atau perusahaan lain yang berkedudukan di dalam atupun di luar negeri b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris dan/atau anggota dewan direksi lain Selain itu mengenai penerapan aspek transparansi pada direksi juga diatur mengenai larangan bagi direksi yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap aspek transparansi tersebut, yaitu: 133 1) Anggota direksi dilarang memanfaatkan bank syariah untuk keuntungan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan bank syariah yang bersangkut an

132 133

Ibid., pasal 32. Ibid., pasal 33.


2) Anggota direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari bank syariah yang bersangkutan selain dari remunerasi dan fasilitas lainnya yang telah ditetapkan RUPS 3) Terkait dengan remunerasi dan fasilitas yang bisa diterima oleh dewan komisaris tersebut, maka nggota dewan komisaris wajib mengungkapkan dalam laporan pelaksanaan GCG akhir tahun bank syariah yang bersangkutan (dalam bentuk self assesment). 3. Dewan Pengawas Syarah Aspek transparansi DPS meliputi kewajiban untuk mengungkapkan rangkap jabatan sebagai DPS pada lembaga keuangan syariah lainnya. Anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS hanya pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain. 134 Selain itu mengenai penerapan aspek transparansi pada direksi juga diatur mengenai larangan bagi direksi yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap aspek transparansi tersebut, yaitu: 135 a. Anggota DPS dilarang memanfaatkan bank syariah untuk keuntungan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan bank syariah yang bersangkut an b. Anggota DPS dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari bank syariah yang bersangkutan selain dai remunerasi dan fasilitas lainnya yang telah ditetapkan RUPS

134 135

Ibid., Pasal 36 ayat (3). Ibid., Pasal 51.


c. Terkait dengan remunerasi dan fasilitas yang bisa diterima oleh dewan komisaris tersebut, maka nggota dewan komisaris wajib mengungkapkan dalam laporan pelaksanaan GCG akhir tahun bank sayriah yang bersangkutan (dalam bentuk self assesment) d. Anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh perbankan syariah 4. Pejabat Eksekutif dan karyawan bank Pejabat eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi dan/atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional bank seperti kepala divisi atau pemimpin kantor cabang. 136 Sedangkan karyawan bank adalah mereka yang melaksanakan seluruh kegiatan operasional bank. 5. Akuntan Publik Akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan pemberian jasa audit yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan telah terdaftar di Bank Indonesia. Adanya permintaan dan tantangan dari sistem keuangan Islam, akuntan publik disamping berperan untuk memastikan bahwa laporan keuangan bank telah disajikan secara profesional dan sesuai dengan standar laporan keuangan, ia juga harus memastikan bahwa keuntungan ataupun kerugian yang diungkapkan dalam laporan keuangan benar-benar merefleksikan kondisi bank sebenarnya, serta memastikan bahwa profit yang dihasilkan bukan dari usaha yang bertentangan dengan syariah.

136

Ibid., Pasal 1 angka (13).


Jadi akuntan publik yang akan melakukan audit terhadap bank syariah juga harus memiliki keahlian untuk melakukan audit syariah dengan adanya sertifikat program pelatihan di bidang keuangan dan perbankan syariah. 137 Akuntan Publik sebelum menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan bank harus mendapat pendapat dari DPS tentang ketaatan bank terhadap prinsip syariah. Jika dalam pelaksanaan audit tersebut akuntan publik menemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan perbankan dan perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank maka akuntan publik wajib melaporkannya kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran tersebut.

C. Bentuk-bentuk penerapan aspek transparansi pada kondisi bank dalam rangka pencapaian Good Corporate Governance pada Perbankan Syariah Ada beberapa bentuk penerapan aspek transparansi pada kondisi bank dalam rangka pencapaian GCG pada Perbankan Syariah, diantaranya: 1. Kondisi keuangan terkait kinerja dan posisi keuangan bank Kinerja keuangan bank mengindikasikan pencapaian profit maupun kerugian yang diderita bank sedangkan posisi keuangan bank menjelaskan mengenai evaluasi permodalan bank. Bank Indonesia menetapkan bahwa bank harus menyajikan laporan keuangan terkait

dalam rangka peningkatan

transparansi kondisi keuangan bank. Penyajian laporan keuangan tersebut terdiri atas: 137

Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/57/DPbs tanggal 22 Desember 2005 perihal Hubungan antara bank yang melaksanakan kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik, DPS dan Bank Indonesia.


a. Laporan tahunan yang mencakup: 138 1. Informasi

umum

yang

meliputi

kepengurusan,

kepemilikan,

perkembanagn usaha bank dan kelompok usaha bank,strategi dan kebijakan manajemen serta laporan manajemen 2. Laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan equitas, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan (termasuk informasi tentang komitmen dan kontinjensi) 3. Opini dari Akuntan Publik 4. Seluruh aspek transparansi dan informasi yang wajib dilaporkan untuk laporan keuangan publikasi 5. Seluruh aspek pengungkapan sebagaimana diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia 6. Jenis resiko dan potensi kerugian b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulan dan Bulanan yang mencakup; 139 1. Laporan keuangan yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi serta laporan perubahan equitas 2. Komitmen dan Kontinjensi 3. Jumlah penyediaan dana kepada pihak terkait 4. Kualitas Aktiva produktif, kredit property dan kredit yang direstrukturisasi

138 139

PBI No. 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank, Pasal 3 ayat (1) Ibid.., Pasal 7 ayat (2).


5. Penyisihan

Penghapusan

Aktiva

Produktif

yang

telah

dibentuk

dibandingkan dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang akan dibentuk 6. Persentase pelanggaran dan pelampauan batas maksimum pemberian kredit 7. Perhitungan Kewjiban Penyediaan Modal Minimum 8. Transakasi spot dan transaksi derivatif 9. Rasio posisi devisa neto 10. Beberapa rasio keuangan bank 11. Aktiva bank yang dijaminkan 12. Kredit usaha kecil 13. Informasi komposisi pemegang saham dan kepengurusan c. Laporan keuangan konsolidasi Laporan keuangan konsolidasi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan wajib dilaporkan bagi bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha atau bank yang memiliki perusahaan anak. 140 2. Sistem pengendalian intern Sistem pengendalian intern sangat diperlukan untuk memastikan pengawasan manajemen dan meningkatkan budaya yang sehat dalam lembaga untuk mengakui dan menilai resiko, mendeteksi permasalahan dalam lembaga serta untuk mengoreksi kelemahan internal.

140

Ibid., Pasal 24.


Sistem pengendalian intern perlu dimonitor dengan basis ukuran tertentu untuk memastikan kepatuhan pada aturan dan prosedur, limit pembiayaan, persetujuan dan otorisasi, verifikasi dan rekonsiliasi. Jadi tidak mungkin bisa mengimplementasikan sistem kontrol dengan baik tanpa adanya jalur komunikasi yang efektif dan ketersediaan informasi secara berkala tentang aktivitas bank dan kondisi pasar eksternal yang relevan dalam pengambilan keputusan. Sistem audit internal yang merupakan bagian penting dari kontrol internal harus mempunyai kekuatan dan independensi serta harus dilaporkan secara langsung kepada direksi dan senior manajemen. 3. Strategi manajemen, kontrol dan eksposur resiko Manajemen resiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan resiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. 141 Penerapan manajemen resiko pada perbankan syariah paling kurang mencakup; 142 a. Pengawasan efektif dewan komisaris dan direksi b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen resiko c. Kecukupan

proses

identifikasi,

pengukuran,

pemantauan,

dan

pengendalian resiko serta sistem informasi manajemen resiko d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh Kebijakan penerapan manajemen resiko setidaknya memuat: 143

141

PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum, pasal 1 angka (5). 142 Ibid., pasal 2 angka (2). 143 PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Manajemen Resiko bagi Bank Umum, Pasal 8.


1. Penetapan resiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan 2. Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen resiko 3. Penentuan limit dan penetapan toleransi resiko 4. Penetapan penilaian peringkat resiko 5. Penyusunan rencana darurat (contingency plan) dalam kondisi terburuk (worst case scenario) 6. Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen resiko Mengenai aspek transparansi manajemen dan kontrol resiko disebutkan juga dalm PBI bahwa Bank wajib menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan manajemen resiko kepada Bank Indonesia dalam laporan tahunan bank yang bersangkutan. 144 Dewasa ini, akibat semakin tidak stabilnya harga komoditas, saham, dan pasar valuta asing, banyak bank yang menghadapi kesulitan unutk menciptakan manajemen resiko yang tepat. Macam-macam resiko yamg dihadapi bank syariah dewasa ini diantaranya; 145 a) Resiko kredit Ada beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya resiko kredit yaitu rating pihak kompetitor, sistem hukum, kualitas kolateral, jangka waktu kredit, ukuran bank dan trading book activity, penggunaan kredit derivatif dan sistem kontrol internal bank. Bank syariah juga menghadapi resiko tambahan seiring

144 145

Ibid., Psal 31-32. M. Umer Chapra dan Habib Umar, Op. cit., hal. 75-85.


dengan penerapan sistem profit loss sharing ataupun transaksi jual beli secara tempo dalam operasionalnya serta tentang perbedaan opini dalam ulama fiqih. 146 Jadi senior manajemen bank syariah harus memiliki pemahaman yang melekat terhadap resiko-resiko yang dihadapi oleh bank syariah dan memiliki perhatian untuk mengevaluasi kondisi bank . pihak pengawas bank juga harus memiliki aturan yang baku dan prudent dalam penentuan limit kredit untuk menghindari konsentrasi pembiayaan kepada individu tertentu. Pihak pengawas juga berkewajiban untuk melakukan evaluasi secara independen terhadap strategi, kebijakan, prosedur dan praktik-praktik yang terkait dengan proses pemberian kredit dalam manajemen portofolio bank. 147 b) Risiko likuiditas Risiko likuiditas akan timbul ketika terjadi penurunan yang tidak diharapkan atas cash flow bersih yang dimiliki oleh bank dan pihak bank tidak mampu untuk mendapatkan sumber dana dengan biaya yang wajar dan sesuai dengan ketentuan syariah. 148 Dewasa ini, resiko likuiditas yang dihadapi bank syariah relatif rendah karena pada umumnya pihak bank mempunyai kelebihan likuiditas. 149 Fakta ini didasari dengan adanya dua alasan yaitu tidak tersedianya peluang investasi yang memadai dan sesuai dengan nilai-nilai syariah serta bank juga kesulitan untuk

146

Ibid. Ibid. 148 Ibid. 149 Iqbal Munawar, “Islamic and Conventional Banking in the Nineties”; A Comprehensive Study, (Islamic Economic Studies, 2/8, Pp. 1-27, 2001), hal. 14 dikutip dari M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, Op. cit., hal. 78. 147


meningkatkan likuiditas dengan cara yang sesuai dengan syariah. Ada beberapa faktor yang memicu terjadinya likuiditas, yaitu: 150 1) Sumber dana bank syariah dalam bentuk current account lebih besar daripada bank konvensional 2) Adanya batasan fiqih untuk melakukan jual beli utang yang merupakan bagian terpenting dari aset bank syariah 3) Lambatnya

perkembangan

instrument

keuangan

islam

dapat

mempengaruhi kemampuan bank syariah untuk mendapatkan dana segar secara cepat 4) Fasilitas lender of last resort (mengambil dana melebihi limit yang ditentukan dengan tepat, peringatan dan koreksi yang tepat untuk mengatasi krisis likuidasi dengan basisi suku bunga pada bank konvensional) belum tersedia, kecuali yang berbasis bunga c) Resiko tingkat suku bunga Resiko ini muncul karena adanya eksposur atas posisi keuangan yang disebabkan oleh pergerakan tingkat suku bunga. Namun selama transakasi bank syariah tidak bersentuhan dengan unsur bunga, maka ia tidak akan mengalami eksposur terhadap resiko perubahan tingkat suku bunga. 151 Tetapi pada kenyataannya, sangat naïf jika dikatakan bahwa bank syariah tidak terpengaruh terhadap pergerakan suku bunga. Hal ini diakibatkan karena bank syariah beroperasi di lingkungan yang didominasi oleh perbankan konvensioanl. Bank syariah dapat terkena dampak ini karena semua pembiayaan 150 151

M. Umer Chapra dan Habib Umar, Op. cit., hal. 75-85. Ibid.


yang berbasiskan prinsip jual beli menggunakan mark-up yang telah ditentukan diawal sebagai dasar pemberian pembiayaan. Pergerakan mark-up ini mengikuti pergerakan tingkat suku bunga yang ada dalam perbankan konvensional. Namun hal ini tidak akan terjadi jika operasionalisasi perbankan syariah bisa mendominasi pasar keuangan di negara-negara muslim. 152 d) Resiko operasional Resiko operasional dapat disebabkan karena lemahnya sistem kontrol internal dan corporate governance. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan net income ataupun cash flow dari target yang harus dicapai. Resiko operasional juga dapat terjadi karena kegagalan teknologi, menurunnya reputasi bank atau ketidakpatuhan terhadap standar regulasi. 153 Selain itu, bank juga wajib mengungkapkan informasi dan resiko yang melekat pada produk perbankan. Implementasi inovasi dan produk jasa perbankan syariah harus mengacu pada prinsip syariah dan kehati-hatian. Sehingga setiap peluncuran produk perbankan syariah harus terlebih dahulu mendapat izin dari bank Indonesia. 154 Sebagai tambahan atas resiko operasional, perbankan syariah juga mengahadapi resiko yang berhubungan dengan persoalan fiqih akibat belum terstandarisasinya produk-produk yang ditawarkan kepada nasabah. Namun demikian, hal ini dapat terselesaikan seiring dengan perkembangan sistem dan dilakukannya resolusi atas persoalan-persoalan fiqih.

152

Ibid. Ibid. 154 PBI No. 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pasal 153

2.


4. Kebijakan akuntansi Standar akuntansi yang dikembangkan oleh organisasi bisnis sekuler tidak bisa diaplikasukan secara keseluruhan bagi bank syariah. Untuk itu, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOFI) yang didirikan di Bahrain tahun 1991 telah mengembangkan standar bagi bank syariah. Bank syariah memunyai keharusan untuk mengadopsi standar ini, namun demikian, AAOFI tidak memiliki otoritas atas implementasi standar tersebut. Banyak negara muslim telah bersepakat untuk menerim standar tersebut yang disesuaikan dengan lingkungan masing-masing. 155 Selain itu, dalam perbankan syariah di Indonesia juga berlaku mengenai ketentuan yang sama tentang Pedoman Akuntansi Perbankan yang berlaku bagi Bank Umum yang menyatakan bahwa bank wajib melakukan pencatatan atas kegiatan usahanya berdasarkan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan bagi Bank dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. 156 5. Sistem teknologi Informasi Perbankan syariah dapat menyempurnakan pelayanan kepada nasabah dengan mengembangkan fitur e-banking secara berkelanjutan serta melakukan reengenering IT environment secara bertahap. Pengembangan fitur e-banking dapat dilakukan dengan; 157 a. Aplikasi Western Union

155

Karim R.A., “Islamic Financeand Standardization of Accountingfor Islamic Financial Institutions”, (New Horizon:Pp. 5-7, 1990), dikutip dari M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, Op. cit., hal. 92. 156 PBI No. 3/22/PBI/2001, Op. cit., Pasal 30 ayat (1). 157 GCG Bank Syariah Mandiri,, diakses tanggal 18 Agustus 2010.


b. Fitur transfer melalui SMS banking c. Sistem e-Payrol d. Payment e-banking e. Remmitance (cash to cash) f. Fitur mobile banking GPRS Sedangkan melakukan re-engenering IT environment secara bertahap dapat dilakukan dengan cara Transformasi Core Banking System dilakukan guna menerapkan; 158 1. Memenuhi ketentuan BI yang dituangkan dalam lampiran SEBI No. 9/30/DPNP/2007 tanggal 3 November 2007 mengenai sistem Informasi Manajemen 2. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan 3. Menyelenggarakan operasional bank sesuai dengan standar perbankan syariah yang sehat 6. Dasar manajemen bisnis dan informasi Corporate Governance Dalam hal ini perbankan syariah harus melaporkan informasi terkait dengan : a) Badan hukum usaha (legal entity) yaitu sesuai dengan pemberian izin Bank Indonesia. 159 b) Dewan direksi (skala, status dan pengalaman anggota). 160

158

Ibid. PBI No. 6/4/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 3. 160 PBI No. 11/33/PBI/2009, Op. cit., Pasal 62 ayat (2) huruf b dan c 159


c) Struktur senior manajemen (kualifikasi, pengalaman dan tanggung jawab) 161 d) Informasi struktur insentif bank (remunerasi, bonus kinerja dan stock options) 162 Keseluruhan bentuk penerapan aspek transparansi yang telah dijelaskan diatas merupakan sarana utama pendukung tercapainya GCG pada perbankan syariah. Untuk itu, tujuan dari GCG pada perbankan syariah yakni mewujudkan keadilan bagi stakeholders dengan tetap memenuhi prinsip syariah dapat dicapai dengan adanya penciptaan aspek transparansi yang efektif dalam operasionalisasi industri perbankan syariah.

161 162

Ibid., pasal 62 ayat (2) huruf d dan e. Ibid., pasal 62 ayat (2) huruf f-o.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Dari uraian bab-bab di muka, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. GCG pada perbankan syariah yang diatur dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksaaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah merupakan suatu tata kelola bank syariah yang menerapkan

prinsip-prinsip

(accountability),

keterbukaan

profesional

(transparency),

(professional),

akuntabilitas

pertanggungjawaban

(responsibility) dan kewajaran (fairness). Pelaksanaan GCG pada perbankan syariah juga harus memenuhi prinsip syariah yang tercermin dengan adanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah. 2. DPS yang keberadaannya wajib dimiliki oleh setiap perbankan syariah mempunyai peran yang sangat penting yaitu memastikan semua produk dan prosedur perbankan syariah telah memenuhi prinsip syariah. Hal ini merupakan aspek yang terpenting dalam perbankan syariah karena menyangkut reputasi perbankan syariah di mata masyarakat sebagai cermin bank yang benar-benar telah memenuhi prinsip syariah (Islami) dalam aktivitasnya. 3. Bentuk aspek transparansi kondisi Bank dalam rangka pencapaian GCG pada perbankan syariah antara lain kondisi keuangan terkait kinerja dan posisi keuangan bank, sistem pengendalian intern, strategi manajemen, kontrol dan eksposur resiko,


kebijakan akuntansi, sistem teknologi informasi, dasar manajemen bisnis dan informasi Corporate Governance. Penerapan aspek transparansi dalam perbankan syariah sangat penting dalam pencapaian tujuan GCG karena dengan prinsip transparansi sudah bisa dipastikan bahwa perbankan syariah telah memenuhi kewajiban hukum dan peraturan lainnya yang menggambarkan penilaian masyarakat terhadap reputasi perbankan yang bersangkutan.

B. Saran 1. Ketentuan pelaksaan GCG pada perbankan syariah merupakan suatu peraturan yang baru, yang mulai berlaku efektif sejak Januari 2010 karena sebelumnya pelaksanaan GCG perbankan syariah mengacu pada PBI No. tentang Pelaksanaan GCG bagi bank konvensional, untuk itu perlu dilakukan sosialisasi yang lebih banyak mengenai peraturan baru ini agar pelaksaan GCG pada perbankan syariah dapat berjalan seefektif mungkin 2. Peran DPS pada perbankan syariah begitu penting, untuk itu perlu dilakukan pengoptimalisasian peran DPS pada perbankan syariah. Selain itu ketentuan untuk menjadi DPS harus diperketat karena seorang DPS tidak hanya mempunayi ilmu di bidang fiqih saja tapi juga harus menguasai hukum positif di Indonesia khususnya yang terkait dengan kontrak bisnis karena karena ini terkait dengan reputasi bank syariah di mata masyarakat.


3. Aspek transparansi merupakan aspek terpenting dalam pelaksanaan GCG. Ini haris lebih menjadi perhatian perbankan syariah karena di masa krisis financial sekarang banyak terjadi kasus fraud (penipuan manipulasi keuangan) perusahaan yang ujung-ujungnya menghancurkan perusahaan tersebut. Untuk itu aspek transparansi ini harus menjadi perhatian yang besar pada perbankan syariah demi kelangsungan usaha perbankan syariah itu sendiri.


BAB III. A. Keberadaan dan kedudukan DPS dalam perbankan syariah. Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah. DPS adalah lembaga

Recommend Documents