KINERJA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DI KELURAHAN SAIGON KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK

Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id

KINERJA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DI KELURAHAN SAIGON KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK Oleh: URAY NANDA OKTHA KUSUMAH NIM. E43011040 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016 Email: [email protected]

Abstrak Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan di Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat tidak berjalan optimal. Penelitian ini menggunakan konsep Moheriono untuk mengukur kinerja dengan tiga indikator yaitu Responsibilitas, Responsivitas dan Akuntabilitas. Melalui metode penelitian deskriptif kualitatif penulis berusaha untuk mendeskripsikan tentang bagaimana kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Saigon dilihat dari ketiga indikator tersebut. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kinerja LPM di Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dari segi Responsivitas yaitu kurang aktifnya para pengurus dalam kegiatan rapat LPM, kurang aktif pada Musrenbang serta lamban dalam menangapi kebutuhan masyarakat. Pada responsibilitas masih kurang pengetahuan pengurus LPM Kelurahan Saigon dengan tugas sesuai bidangnya masing-masing. Pada Akuntabilitas minimnya dokumen-dokumen seperti absensi dalam setiap kegiatan dan kurangnya hasil dokumentasi sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban kegiatan yanng dilaksanakan oleh LPM Kelurahan Saigon. Saran dalam penelitian ini adalah LPM Kelurahan Saigon dapat meningkatkan koordinasi dengan seluruh pihak terkait dalam melakukan pertemuan ataupun rapat sehingga dapat menentukan jadwal yang tepat dimana seluruh anggota LPM Kelurahan Saigon dapat hadir. Selain itu, pemrintah Kelurahan Saigon dapat memberikan sedikit bantuan dalam bentuk alat, barang ataupun pembinaan kepada seluruh anggota LPM. Kata-kata Kunci : Kinerja, LPM Kelurahan, Responsivitas, Responsibilitas, Akuntabilitas

Abstract This problem in this research is the performance of the Community Development Institute (LPM) in the Village of Saigon. This study used a qualitative descriptive approach. This research used Moheriono konsep with there indicator is Responsibility, Responsivitas, Akutanbility. This study used a qualitative descriptive approach for how to performance of the Community Development Institute (LPM ) in the Village of Saigon. The result showed that the performance of LPM in the Saigon Village District of East Pontianak in Pontianak City from of Responsivenes is less active in the activities of the board meeting, slow in responding to community needs. Responsibility is still lacking knowledge with each task. On the lack of accountability documents such as attendance iin each activity and the lack of results in the form of documentation that the accountability report of activities implemented. Keywords : Performance, Responsiveness, Responsibility, Accountability

1 URAY NANDA OKTHA KUSUMAH, NIM. E43011040 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan


d. Penyelenggaraan

A. PENDAHULUAN

ketentraman

dan

ketertiban umum. Pemberdayaan merupakan

bagian

pemerintahan.

masyarakat dari

Ryaas

empat

Rasyid

fungsi

membagi

e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

fungsi pemerintahan menjadi empat bagian

(Perda Kota Pontianak Nomor 2 Tahun

yaitu

2008 tentang Kelurahan Bab 3 Pasal

:

pelayanan

(public

service),

pembagunan (development), pemberdayaan

9)

(empowering), dan pengaturan (regulation).

Salah satu fungsi kelurahan adalah

Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan

melaksanakan

pemberdayaan

mengarahkan

pemerintah kelurahan berdasarkan Surat

kemandirian,

Keputusan dari pusat membentuk Lembaga

kesejahteraan, meningkatan kualitas hidup,

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan .

dan

Terbentuknya LPM ini telah ditetapkan

yaitu

masyarakat

pada

pembangunan

demi

terciptanya

pemberdayaan

kemakmuran, bukan serta merta dibebankan

pemerintah

oleh masyarakat. Pemberdayaan masyarakat

Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002

sangat penting dilakukan karena mengingat

Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga

fungsinya

Pemberdayaan Masyarakat. Ditetapkannya

yang

kesejahteraan masyarakat

dapat

meningkatkan

masyarakat akan

itu

memiliki

sendiri,

bekal

dan

Kota

Pontianak

maka

melalui

peraturan daerah tersebut, diharapkan LPM dapat

menjadi

keahlian sehingga kesejahteraan dan taraf

kelurahan.

hidupnya sedikit meningkat.

media

mitra

dari

Pembentukan

partisipasi

pemerintah

LPM

sebagai

masyarakat

untuk

Berdasarkan peraturan daerah Kota

mengimplementasikan prinsip partisipasi,

Pontianak Nomor 2 Tahun 2008 mengenai

yang merupakan satu diantara prinsip yang

kelurahan fungsi yang harus dilaksanakan

harus dilaksanakan dalam tata kelola

lurah adalah sebagai berikut :

pemerintahan yang baik.

a. Pelaksanaan

kegiatan

pemerintah

kelurahan.

Salah satu dari tujuh kelurahan di Kecamatan

Pontianak

Timur

yang

b. Pemberdayaan masyarakat.

membentuk LPM di kelurahannya adalah

c. Pelayanan masyarakat.

Kelurahan Saigon. Di bentuknya LPM di Kelurahan ini telah berjalan sejak tahun 2

URAY NANDA OKTHA KUSUMAH, NIM. E43011040 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan


2009. Kehadiran LPM di Kelurahan Saigon

dilakukan oleh seorangpun pengurus LPM

menjadi mitra bagi pemerintah di kelurahan

Kelurahan Saigon serta tak terlihat adanya

dalam

struktur

menggerakan

swadaya

gotong

partisipasi

royong

dan

organisasi,

dokumen-dokumen

masyarakat,

ataupun arsip-arsip yang berkaitan dengan

terutama yang berada di jajaran Pemerintah

LPM selain itu fenomena yang ditemui oleh

Kota Pontianak. Dibentuknya LPM dapat

peneliti ialah tidak adanya gaji bagi

menunjang pemerintahan yang baik sebagai

pengurus LPM sehingga mereka bekerja

ujung tombak keberhasilan pembangunan

berdasarkan panggilan jiwa sosial saja dan

dimana kelurahan terlibat secara langsung

juga minimnya dana yang ada dalam

dalam perencanaan, pembangunan dan

melakukan kegiatan atau program yang

pelayanan.

telah di rencanakan sehingga terkadang

Kenyataan dalam penelitian yang saya lakukan dilapangan terdapat fenomena

dana berasal dari swadaya masyarakat sendiri.

yang terjadi dari LPM di Kelurahan Saigon

Fenomena

diatas

merupakan

yang ditemui oleh peneliti ialah setiap

permasalahan awal yang akan diteliti untuk

anggota LPM memiliki latar belakang

mendapatkan jawaban yang sesungguhnya

pekerjaan dan kesibukan

dengan

yang berbeda

cara

melakukan

dan

dokumentasi.

wawancara,

beda ada yang bekerja sebagai Pegawai

observasi

Negeri Sipil (PNS), wirausaha, pedagang,

dengan masalah yang telah digambarkan

nelayan, buruh dan sebagainya. Dalam

maka peneliti memfokuskan penelitian ini

melakukan kegiatan dan pertemuan tidak

agar sesuai dengan maksud dan tujuan dari

semua anggota LPM Kelurahan Saigon

penelitian yang akan dilakukan. Untuk itu

dapat hadir, sulitnya menentukan jadwal

penulis

dan waktu yang tepat untuk melakukan

Pemberdayaan

pertemuan serta kegiatan yang dihadiri oleh

Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak

semua anggota LPM Kelurahan Saigon

Timur Kota Pontianak.

meneliti

Berkaitan

Kinerja

Lembaga

Masyarakat

(LPM)

sehingga yang datang hanya orang-orang tertentu dan itu-itu saja. Selain itu peneliti melihat LPM Kelurahan Saigon belum memiliki fasilitas gedung sendiri sehingga tidak

terlihat

adanya

aktivitas

yang 3



rendah

B. TINJAUANPUSTAKA

ditunjukkan

dengan

ketidakselarasan antara pelayanan dengan 1.

Kinerja Organisasi pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Menurut Moeheriono (2011:162-

163) ada tiga indikator yang digunakan

menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik.

yaitu

menggambarkan

menjalankan misi dan tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. yaitu

pelaksanaan

kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai

dengan

prinsip

prinsip

administrasi yang benar atau sesuai

Menurut

c) Akuntabilitas, yaitu menunjuk kepada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik yang di harapkan dari masyarakat, bisa berupa penilaian dari wakil rakyat, pejabat atau masyarakat. Berikut ini adalah penjelasan lebih jelas mengenai beberapa indikator kinerja:

Responsivitas dimasukkan sebagai satu

indikator

responsivitas

secara

menggambarkan publik

dalam

tujuannya,

kinerja

kemampuan menjalankan

terutama

untuk

1995,

responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan

mengembangkan

program-program

pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

mengemukakan

(2006:63) bahwa

indikator

dari

responsivitas adalah sebagai berikut : 1) Terdapat

tidaknya

keluhan

dari

penggunan jasa selama satu tahun terakhir. 2) Sikap aparat birokrasi dalam merspon keluhan dari pengguna jasa. 3) Penggunaan keluhan dari pengguna

Responsivitas(Responsiveness)

salah

memiliki

Dwiyanto

Dwiyanto

dengan kebijakan secara eksplisit.

a.

yang

memiliki kinerja yang jelek pula.

kemampuan organisasi publik dalam

b) Responsibilitas,

Organisasi

responsivitas rendah dengan sendirinya

untuk mengukur kinerja: a) Responsivitas,

kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas

karena langsung

organisasi misi

dan

memenuhi

jasa sebagai referensi bagi perbaikan penyelenggaran

pelayanan

dimasa

mendatang. 4) Berbagai tindakan aparat birokrasi untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada pengguna jasa, serta

kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang 4 URAY NANDA OKTHA KUSUMAH, NIM. E43011040 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan


5) Penempatan pengguna jasa oleh aparat

Responsibilitas

menjelaskan

birokrasi dalam sistem pelayanan yang

pelaksanaan

berlaku.

dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan

responsivitas

organisasi

tentang

publik

telah

administrasi yang benar dan sesuai dengan

adalah

kebijakan organisasi yang baik. Apabila

kemampuan organisasi untuk mengenali

pelaksanaan admistrasi dan peraturan serta

kebutuhan masyarakat, menyusun agenda

kebijaksanaan organisasi dijalankan dengan

dan prioritas pelayanan, mengembangkan

baik maka kinerja akan dinilai semakin

program-program pelayanan publik sesuai

baik.

dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara

singkat

responsivitas

disini

c.

Akuntabilitas(Accountability)

menunjuk pada keselarasan antara program

Menurut penjelasan Inpres Nomor 7

dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan

tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

dan aspirasi masyarakat.

Instansi Pemerintahan, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap

b. Responsibilitas(Responsibility) Menjelaskan apakah pelaksanaan

kegiatan atau hasil akhir dari kegiatan penyelenggraan

Negara

harus

dapat

kegiatan organisasi publik itu dilakukan

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi

yang benar atau sesuai dengan kebijakan

negara sesuai dengan ketentuan Peraturan

organisasi baik yang eksplisit maupun

Perundangan yang berlaku.

implisit. Menurut Dwiyanto (2006 : 50),

Menurut UNDP (United Nations

pengertian dari responsibilitas dijelaskan

Development Programme), akuntabilitas

bahwa pelaksanaan kegiatan organisasi

adalah

publik dilakukan sesuai dengan prinsip-

pelaksanaan

prinsip administrasi yang benar atau sesuai

untuk dapat dipertanggungjawabkan serta

dengan kebijakan organisasi, baik yang

sebagai

eksplisit maupun implisit.

organisasi untuk dapat lebih meningkatkan

evaluasi

terhadap

kegiatan/kinerja

umpan

balik

bagi

proses organisasi

pimpinan

Responsibilitas dijadikan alat untuk

kinerja organisasi pada masa yang akan

menilai kualitas kerja sehingga dapat

datang. Akuntabilitas merupakan konsep

mengukur

yang

kelebihan

dan

kekurangan.

komplek

yang

lebih

sulit 5



mewujudkannya dari pada memberantas

C. METODE PENELITIAN

korupsi. Dalam

Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

melakukan

penelitian

dibutuhkan suatu metode penelitian yang berkaitan

dengan

memperoleh Moleong

bagaimana

data

dalam

(2013:6)

cara

penelitian.

penelitian

kualitatif

adalah penelitian yang bermaksud untuk Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak

memahami

fenomena-fenomena subjek

Fenomena: 1. Kesibukan anggota LPM Kelurahan Saigon karena latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda. 2. LPM Kelurahan Saigon minim fasilitas. 3. Tidak adanya gaji bagi penggurus LPM serta minimnya danayang tersedia

atau

mendeskripsikan yang

penelitian

terjadi

misalnya

pada

perilakau,

persepsi, tindakan dan lain lain. Selanjutnya menurut Sugiyono (2013:241) menegaskan bahwa tujuan penelitian kualitatif memang bukan semata-mata mencari kebenaran, tetapi lebih jauh pada pemahaman subjek

Teori Kinerja Organisasi Publik : Moeheriono 2011 : 162 1. 2. 3.

Responsivitas Responsibilitas akuntabilitas

terhadap dunia sekitarnya. Berdasarkan

penjelaskan

diatas,

maka penulis memilih jenis penelitian deskriptif

kualitatif

dalam

melakukan

penelitian ini. Melalui metode penelitian OUTPUT: Dapat diketahui Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur menjadi Rendah

deskriptif kualitatif penulis berusaha untuk mendeskripsikan tentang bagaimana kinerja Lembaga

Pemberdayaan

Masyarakat

Kelurahan Saigon dilihat dari indikator responsivitas,

akuntabilitas

dan

responsibilitas seperti yang dijelaskan pada kerangka pikir.



D.

publik

PEMBAHASAN

dalam

menjalankan

tujuannya

terutama memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk melihat kinerja organisasi

Membahas

mengenai

tujuan

bisa dilihat dari beberapa indikator seperti

organisasi publik maka melihat kemampuan

Responsivitas,

dan

dan daya tanggap dari LPM Kelurahan

sangat

Saigon dalam menanggapi aspirasi dan

penting untuk memberi penilaian terhadap

kebutuhan masyarakat nya. LPM Kelurahan

kinerja karena dapat digunakan sebagai

sebagai mitra dari pemerintah kelurahan

ukuran

harus mampu menjadi penghubung antara

Responsibilitas,

Akuntabilitas.

Dengan

keberhasilan

begitu

didalam

suatu

organisasi untuk mencapai tujuannya. Dari

pemerintah

beberapa indikator yang digunakan untuk

mengetahui apa yang dibutuhkan dan

mengukur

kinerja

diinginkan oleh masyarakat maka LPM

kesamaan

dasar

Substansial

ini

organisasi pada

terdapat

substansialnya.

dimaksudkan

untuk

Kelurahan

dan

Saigon

menanggapi

masyarakat.

harus

peka

keluhan-keluhan dengan

dari

masyarakat

tingkat dan pencapaian hasil yang telah

diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat

dilaksanakan.

dapat diketahui.

1.

hasil

apa

dalam

mengertahui serta melihat sejauh mana

Berdasarkan

begitu

Untuk

yang

wawancara

dengan Lurah Saigon Ibu Juspriarti pada

Responsivitas Responsivitas merupakan salah satu

indikator kinerja yang digunakan untuk

tanggal 16 oktober 2015

mengatakan

bahwa:

birokrasi

“Iya memang LPM Kelurahan Saigon

berdasarkan keinginan, harapan dan aspirasi

adalah mitra dari kelurahan yang mana

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,

kelurahan disini sebagai pembina membina

serta menyusun agenda yang sesuai dengan

dan juga sebagai fasilisator yah, LPM itu

kebutuhan

masyarakat.

lembaga masyarakat dari masyarakat dan

Responsivitas adalah unsur penunjang yang

untuk masyarakat jadi pengurus-pengurus

sangat penting dalam suatu lembaga karena

yang ada didalamnya juga dari masyarakat

responsivitas

langsung

di Kelurahan Saigon, juga karna yang

organisasi

merasakan dampak dari kegiatan LPM kan

mengukur

daya

dan

menggambarkan

tanggap

aspirasi

secara kemampuan



masyarakat. Kalau mau tau lebih jelas

Namun pada kenyataannya tidak semua

langsung saja tanya ke LPM. ”

masyarakat di Kelurahan Saigon tahu

Senada dengan hasil wawancara kepada

bahwa

ada

lembaga

pemberdayaan

Lurah Saigon, bagian Kasi Pemerintahan

masyarakat. Penyebabnya adalah masalah

Kelurahan Saigon Bapak Burhan M. Amin

minimnya sosialisasi yang di lakukan oleh

pada

pengurus dan rendahnya keingintahuan

tanggal

16

oktober

2015

juga

mengatakan bahwa:

masyarakat tentang lembaga pemberdayaan.

“disini kelurahan itu sebagai pembina

Ini diperkuat hasil wawancara dengan

sesekali juga kadang LPM berkoordinasi

salah seorang masyarakat ibu Jannah pada

dengan kami mengenai

tanggal 1 November 2015 mengungkapkan

kegiatan dan

rencana yang akan di buat”.

:

Berdasarkan wawancara tersebut jelas

“saye kurang tau ye , saye jak baru

bahwa Kelurahan sebagai mitra dari LPM

dengar tentang LPM ne.”

dan juga sebagai fasilisator dalam kegiatan-

Begitu pun dengan ibu Leni pada tanggal 1

kegiatan yang di lakukan oleh LPM.

November 2015 mengatakan :

Selanjutnya hasil wawancara dengan

“kurang tau ye saye, paling saye tau

Sekretaris Lurah yaitu Bapak Ahmad

urusan same pak RT jak, RW kalo LPM

Toksin pada tanggal 16 oktober 2015

apetu kurang tau saye sibuk ngurus rumah

mengungkapkan :

gak..”

“sebagai fasilisator Kelurahan Saigon menyediakan

tempat

mengadakan

pertemuan

untuk atau

LMP kegiatan

Berbeda dari hasil wawancara ibu Tumini pada tanggal 1 November 2015 yang mengatakan bahwa :

rapat. Biasanya LPM menggunakan aula

“pernah dengar saye kadang ibu-ibu

Kelurahan Saigon untuk pertemuan atau

kader posyandu tu kan biase minum

rapat anggota”.

diwarung saye ne, itulah mereke bilang

LPM Kelurahan sebagai wadah aspirasi untuk menampung segala aspirasi dan

kadang di bantu same LPM tu jadi taulah saye.”

kebutuhan dari masyarakat di Kelurahan

Dari petikan wawancara tersebut terlihat

Saigon, akan menjadi sangat optimal jika

bahwa tidak semua masyarakat tahu tentang

seluruh warga ikut berpartisipasi dan

LPM

bekerja

awam. Disinilah pentingnya sosialisasi oleh

sama

untuk

mewujudkannya.

apalagi

masyarakat-masyarakat



penggurus LPM kepada masyarakat, bisa

Berdasarkan pernyataan diatas terlihat

melakukan pendekatan melalui RT-RT atau

bahwa lambannya LPM Kelurahan dalam

RW sehingga masyarakat tahu dari mulut

menanggapi

ke mulut. Selain itu juga tindakan nyata

Kelurahan Saigon yaitu bantuan gerobak

yang dilakukan LPM memberikan bantuan

sampah. Dan dari penyataan diatas juga

kepada

banyak

dapat dilihat bahwa masyarakat bersikap

kebutuhan masyarakat yang terealisasikan

tak mau ambil pusing dan seperti acuh tak

dan terpenuhi maka masyarakat akan tahu

acuh kepada LPM tersebut ada tidaknya

bahwa ada lembaga yang menjadi wadah

lembaga tersebut sama saja bagi mereka.

mereka untuk menampung aspirasi.

Sehingga untuk memenuhi kebutuhan dari

masyarakat,

Wawancara

semakin

selanjutnya

kebutuhan

masyarakat

di

dilakukan

masyarakat itu sendiri, masyarakat lebih

dengan salah satu ketua RT di Kelurahan

suka menarik sumbangan langsung dari

Saigon bapak Cucu pada tanggal 19 oktober

warga mereka dari pada menunggu dari

2015 mengatakan bahwa :

LPM Kelurahan.

“ kita pernah minta bantuan untuk

Peran aktif seluruh anggota LPM

membuat bak sampah kalo dak pun gerobak

Kelurahan Saigon sangat penting dalam

sampah untuk ngangkut semue sampah jadi

memperjuangkan aspirasi masyarakat serta

tak payah lagi buang sendiri-sendiri tinggal

menanggapi kebutuhan yang ada pada

nyuruh satu orang jak kan, tapi sampai

masyarakat. Tetapi dalam pelaksanaannya

sekarang belum ade kabar”.

tidak semua anggota LPM Kelurahan di

Begitu pun dengan ketua RT bapak

Saigon aktif dalam kegiatan dan rapat

M.Yamin pada tanggal 19 oktober 2015

hanya beberapa anggota saja bahkan selalu

yang mengungkapkan :

orang yang sama yang datang setiap

“ pernah waktu itu ikut rapat dengan

kegiatannya.

LPM di saigon tahu saye LPM kan sebagai

Hal ini diperkuat oleh pernyataan dalam

wadah menampung aspirasi masyarakat,

wawancara dengan Ketua LPM Kelurahan

tapi gimana ye pikir saye pasti lama banyak

Saigon bapak Rensistor pada tanggal 21

ini itu nye duit lagikan mendingan kita

oktober 2015 mengatakan :

swadaya sumbangan

dari

warga

sukarela

RT untuk

kan

“memang kalau dalam rapat atau

sarana

kegiatan LMP Kelurahan itu tidak semua

sini

kampung ni lebih cepat lagi.”

pengurus bise datang karena mereka punye 9



kesibukan masing-masing karena kite ne

Sesuai dari hasil wawancara dengan

kan kerjenye bede-bede mane yang kerje

bapak Suep pada tanggal 21 oktober 2015

berat sampai rumah udah capek jadi udah

mengungkapkan bahwa :

tak hirau lagi”.

“belom lagi jadwal rapat tu kadang-

Hal senada juga di ungkapkan dalam

kadang pas kite lagi kerje, biase gak rapat

wawancara dengan salah satu pengurus

tu malam kalo malam biselah kite ni datang

LPM Kelurahan saigon bapak Suep pada

kalo udah siang sore mane gak nak datang

tanggal 21 oktober 2015 mengatakan

kan.”

bahwa:

Selain kendala menentukan jadwal rapat

“saye pun tak tau kapan kadang LPM

yang dapat dihadiri oleh seluruh pengurus,

tu rapat paling dengar dari kawan-kawan

kedala lainnya adalah tidak adannya gaji

jak, tapi mane lah nak pergi dah sibok cari

bagi pengurus LPM Kelurahan.

duet”.

Berdasarkan wawancara dengan bapak

Dari pernyataan tersebut terungkap bahwa tidak semua penggurus aktif dalam

Suep pada tanggal 21 oktober 2015 mengatakan .

kegiatan LPM di Kelurahan Saigon, para

“lagi pula pun tak ade gaji kan jadi

penggurus mempunyai kesibukan masing-

mendingan kite kerje cari duet kebetulan

masing

pula besampok dengan kerje kite tak kan

dikarenakan

latar

belakang

pekerjaan mereka berbeda-beda. Sehingga

kite tinggalkan.”

sulit menentukan waktu ataupun jadwal

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh

yang tepat untuk diadakannya rapat dan

bapak Rinsistor pada tanggal 21 oktober

kegiatan yang dapat dihadiri oleh seluruh

2015:

pengurus LPM Kelurahan. Melihat setiap

“awal-awal di bentuk ramai, tapi makin

pengurus di LPM mempunyai bidang yang

kesini makin sepi tak keliatan mane

berbeda-beda akan menjadi sangat optimal

pengurusnye, paling ade waktu rapat

jika semua pengurus di setiap bidang dapat

Musrenbang itu juga orang-orang yang

hadir

same, mungkin karne tak di gaji kali.”

dalam

menggigat

rapat

ataupun

kebutuhan

kegiatan

masyarakat

bermacam-macam.

Selanjutnya bapak Rinsistor sebagai Ketua

LPM

Kelurahan

Saigon

juga

mengatakan :



“dalam melakukan kegiatan kite tidak

akan membuat masyarakat percaya dan

pernah minta dari pusat, murni dari

yakin

swadaya masyarakat seperti kerja bakti

diperjuangkan oleh LPM Kelurahan Saigon

memperbaiki

saat Musrenbang dilaksanakan.

pos-pos

keamanan

ye

bahwa

aspirasinya

telah

secukupnye lah. Paling kalo pun ade

Berdasarkan hasil wawancara dengan

bantuan die bukan berupa uang tapi seperti

LPM Kelurahan Saigon mengatakan bahwa

bantuan peralatan atau barang.”

mereka sudah menampung aspirasi yang

Dari hasil wawancara tersebut diketahui

berasal

dari

masyarakat

dengan

bahwa LPM Kelurahan sebagai media

sebagaimana mestinya. Begitu juga yang

partisipasi

disampaikan oleh bapak Rinsistor pada

masyarakat

untuk

mengimplementasikan prinsip partisipasi

tanggal

dan

mengungkapkan :

menumbuhkan

serta

menggerakan

21

oktober

2015

yang

swadaya gotong royong masyarakat, yang

“ape-ape jak masukan dari masyarakat

merupakan satu diantara prinsip dalam tata

itu sudah kite tampung, baik itu berupa

kelola pemerintahan yang baik, bukan suatu

masukan, kritikan, sampai hal-hal yang tak

media

masok akal pun kite tampung nanti baru lah

masyarakat

keuntungan. Kelurahan

untuk

Dengan dapat

begitu

LPM

dibahas

waktu

rapat

Musrenbang

di

wadah

Kelurahan. Cuma kan ade keterbatasnnye

penampung aspirasi serta keluhan dan

tak semua bise kite wujudkan name nye

kebutuhan

juga program kan bukan hanya satu nanti

dari

menjadi

mencari

masyarakat

untuk

diselesaikan dan selanjutnya diteruskan

kan

kepada

diprioritaskan. Kalau dikabupaten jak udah

pihak

Kelurahan

untuk

ditindaklanjuti.

diputuskan

mane

yang

lebih

gugur macam mane di tingkat pusat.

Salah satu penyaluran aspirasi dari

Apelagi sekarang banyak faktornye dek

masyarakat yang dilanjutkan oleh LPM

orang tu banyak kepentingannye belom

Kelurahan yaitu pada saat Musrenbang

agik becampor same kepentingan politik.”

dimana LPM Kelurahan memperjuangkan

Responsivitas merupakan kemampuan

apa saja yang telah disampaikan oleh

daya tanggap lembaga mengenal kebutuhan

masyarakat

masyarakat sehingga adanya keselarasan

sehingga

aspirasi

dari

masyarakat tadi dapat terwujudkan sesuai

antara

program

dan

kegiatan

LPM

dengan yang diharapkan. Dengan begitu

Kelurahan. Kemampuan lembaga itu sendiri 11



juga menjadi salah satu pendorong majunya suatu

lembaga.

Responsivitas

LPM

Kelurahan di kelurahan Saigon sangat penting karena itu merupakan bukti bahwa lembaga

tersebut

kebutuhan

mampu

memenuhi

masyarakat.

Hasil

wawancara

dengan

pengurus

LPM Kelurahan Saigon bapak Suep pada tanggal 21 oktober 2015 mengatakan : “kite bekerja berdasarkan same aturan yang udah ade, aturan itu dari pusat.”

Sehingga

Senada dengan pengurus LPM, begitu

responsivitas dan lembaga saling berkaitan

pun pernyataan ketua LPM Kelurahan

erat,

Saigon bapak Rinsistor pada tanggal 21

jika

suatu

lembaga

memiliki

responsivitas yang rendah maka secara otomatis berpengaruh pada kinerja yang rendah pula.

oktober 2015 mengungkapkan: “ade aturannye, berdasarkan surat keputusan tentang susunan personalia LPM disitu ade bidang-bidang nye masing-

2.

masing ape-ape yang di lakukan.”

Responsibilitas Diamanatkan dalam pembukaan UUD

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara

1945, yang menjelaskan bahwa dalam

dengan bapak Bambang pada tanggal 4

mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa

november 2015 mengatakan :

dan bernegara, harus ada penyelenggaraan

“orang-orang

yang

menepati

pemerintahan yang baik. Responsibilitas

bidangnya itu disesuaikan dengan latar

adalah segala pelaksanaan kegiatan oleh

belakang dunia mereka, saya menempati

lembaga

berdasarkan

bidang kesehatan dan lingkungan hidup

prinsip administrasi yang benar atau sesuai

karena sesuai dengan background saya

dengan kebijakan lembaga, baik yang

sebagai tenaga kesehatan.”

yang

dilakukan

secara eksplisit dan implisit. LPM

Kelurahan

Saigon

Berdasarkan hasil wawancara diatas dalam

dapat

dilihat

bahwa

sudah

LPM

menjalankan program-program harus sesuai

Kelurahan

dengan tugas dan fungsinya berdasarkan

berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan

Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2002

dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang

tentang Pedoman Pembentukan Lembaga

Pedoman

Pemberdayaan Masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat serta sesuai bidang-bidang

Saigon

pengurus

Pembentukan

nya

bekerja

Lembaga

berdasarkan

surat

keputusan susunan dan personalia LPM 12 URAY NANDA OKTHA KUSUMAH, NIM. E43011040 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan


Kelurahan

Saigon

Nomor

:

08/DPC-

LPM/PTK/SK/IX/2013.

Hal senada juga di sampaikan oleh pengurus LPM yang membidangi bidang

Responsibilitas merupakan konsep yang

yang sama dengan bapak Kurniadi yaitu

berkaitan dengan standar profesional dan

bapak Muchsin pada tanggal 6 november

kompetensi

teknis

2015 mengatakan :

administrator

(birokrasi

yang

dimiliki

publik)

dalam

menjalankan tugasnya. Seperti hal nya yang

“saye pun tak tau ikut-ikut jak. Cuma diatas kertas mane ade kegiatan ape-ape.”

di sampaikan oleh Ketua LPM Kelurahan

Hal ini menunjukan bahwa dalam

Saigon bapak Rinsistor pada tanggal 21

menempatkan pengurusnya LPM tidak

oktober 2015 yang mengatakan bahwa :

sesuai dengan bidang dan latar belakang

“sebenarnya kepengurusan LPM kite

yang dimiliki, bahkan diantara mereka tidak

ini cukup banyak ade sekitar 30an orang.

mengetahui

Nah itu dari berbagai macam kalangan

disuatu bidang. Sehingga terkesan bahwa

maksudnya bede-bede kerjaan ade guru,

LPM kurang berkoordinasi dengan anggota

wirausaha. Nah seperti pak Bambang salah

terkait dalam penentuan porsi pada bidang-

satu nye diye itu sebagai tenaga kesehatan

bidang tugas yang akan di jabat. Dengan

makanya

dibidang

begitu, terlihat bahwa pengurus LPM belum

kesehatan dan lingkungan hidup. Jadi

mampu menjalankan tugas sesuai dengan

sesuai dengan bidangnye dan diye pun

prinsip-prinsip

menguasainye.”

kemudian akan berdampak pada tidak

diye

Pernyataan dengan

apa

di

ini

porsikan

berbanding

yang

terbalik

diungkapkan

oleh

informan yang merupakan Ketua RT yaitu

bahwa

telah

ditempatkan

administrasi.

Yang

terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara maksimal. Pengaruh

lain

bisa

saja

dari

bapak Kurniadi pada tanggal 4 november

kepemimpinan LPM Saigon itu sendiri, hal

2015 yang mengatakan :

ini coba peneliti tanyakan kepada salah satu

“saye jak tak tau tibe-tibe saye liat di

pengurus LPM Kelurahan Saigon, bapak

surat tu ade name saye bile pula dibuat.

Suep pada tanggal 21 oktober 2015

Kenak di bidang pertanian, peternakan dan

mengatakan bahwa :

perkebunan. Apepula mane lah saye paham saye

ne

kerje

dipasar

jualan

hubungannye dengan itu.”

ape

“tak ade masalah ye, bertanggung jawablah sikapnye ke kawan-kawan pun same tak ade bede. Cuma kan menyatukan 13



beberape kepala ne kan susah ade yang

diberikan sesuai dengan Peraturan Daerah

gini ade yang gitu ye maok sabarlah

Kota Pontianak Nomor 24 Tahun 2002

omomgan-omongan segale macam. Ketue

tentang Pedoman Pembentukan Lembaga

tu

Pemberdayaan Masyarakat.

kan

perwakilan

kite,

nanti

ketue

nyampaikan ke kite ape hasil rapat dan segala macam”.

Adanya pembinaan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat yang diberikan

Sesuai dengan apa yang diungkapkan

dapat menunjang kinerja LPM dalam

oleh Bapak Bambang pada tanggal 4

menjalankan tugas yang diberikan dengan

November 2015 mengatakan :

baik. Pernyataan Bapak Rinsistor, pada

“tak ade masalah, ade yang suka ade

tanggal 21 oktober mengatakan :

yang dak suke yah wajarlah. Tidak semua

“kalo pembinaan dari Kelurahan buat

orang mau menyibukkan diri dalam suatu

pengurus LPM sendiri sih jarang, itu waktu

lembaga swadaya masyarakat apalagi tidak

awal-awal pembentukan saja paling dari

menguntungkan dari segi financialnya”.

kelurahan

memberikan

arahan-arahan

Dari wawancara tersebut terlihat bahwa

LPM seperti apa, selebihnya paling ketemu

tidak ada masalah dalam kepemimpinan

tu waktu rapat Musrenbang itu pun tak

LPM di Kelurahan Saigon. Bahkan semua

semue datang. Kalo ngadekan pelatihan

anggota

buat masyarakat pernah, itu kite diajak

tidak

mempermasalahkan

jika

ketua terkesan dominan dan selalu ada dalam kegiatan rapat, karena itu tanggung jawab

kelurahan juga pernah bekerja sama dengan

semua

LPM melakukan kegiatan untuk ibu-ibu di

anggota dapat hadir dan punya waktu untuk

kelurahan saigon yaitu kegiatan pelatihan

aktif mengikuti kegiatan di LPM Kelurahan

anyaman.

nya,

sebagai

perwakilan

Selain pelatihan untuk LPM itu sendiri,

dari

anggota

ketua

same kelurahan.”

mengingat

tidak

Saigon. Sebagai pemerintah Kelurahan yang merupakan mitra dari LPM, maka dalam hal ini yang perlu dilakukan adalah

Seperti yang diungkapkan salah satu masyarakat ibu Yusnidarti pada tanggal 6 november 2015 : “ramai-ramai kite dari RT bede-bede

memberikan pembinaan dan bimbingan

perwakilan,

ade

pelatihan

membuat

kepada LPM di Kelurahan Saigon dalam

anyaman itu kite dengar dari Kelurahan

menjalankan tugas dan fungsi yang telah 14 URAY NANDA OKTHA KUSUMAH, NIM. E43011040 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan


kerje sama same LPM. Bagus kegiatannya

3.

jadi kite tau nambah gak ilmu, gratis.”

Akuntabilitas Fenomena

yang

terjadi

dalam

Pernyataan tersebut didukung oleh Pak

perkembangan sektor publik dewasa ini

Rinsistor Ketua LPM pada tanggal 21

adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas

oktober juga mengatakan :

atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat

“belum lama, kite ade di ajak dari

maupun didaerah, termasuk di lembaga

kelurahan buat ngasik pelatihan same ibu-

pemberdayaan

ibu di Saigon yaitu menganyam. Antusias

Saigon.

nye bagus positif.”

tuntutan masyarakat ini berkaitan dengan

Dari petikan pernyataan diatas terlihat bahwa

pemerintah

bekerjasama

masyarakat

Akuntabilitas

kebijakan,

aktivitas

yang

menjadi

birokrasi

kelurahan

pernah

seharusnya

mengakomodasi

LPM

untuk

masyarakat

setempat

dengan

Kelurahan

serta

yang

kebutuhan mendorong

memberikan pelatihan menganyam kepada

instansi publik agar lebih akuntabel dan

ibu-ibu

Ini

transparan dalam melakukan penyusunan

menunjukan bahwa pemerintah kelurahan

kebijakan, tindakan serta kerja yang telah

masih

dihasilkan.

di

Kelurahan

memberikan

masyarakat.

Tetapi

Saigon.

perhatian tidak

kepada

untuk

LPM

penyelenggaraan

sepertinya pemerintah kelurahan kurang

pembagunan

memperhatikan

bersih,

kinerja

LPM

dalam

melaksanakan tugas padahal kelurahan

ini

dapat

berdaya

dalam

pemerintahan

dan

berlangsung

secara

guna,

berhasil

guna,

bertanggung jawab dan bebas dari KKN.

disini sebagai pembina dan fasilisator. Hal

Sehingga

Akuntabilitas

pemerintahan

kepada

akan berpengaruh kepada

publik, secara umum lebih diutamakan

kinerja LPM Kelurahan Saigon dalam

terhadap permasalahan yang bersifat pada

melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai

efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan

dengan

dalam pemerintahan. Pada dasarnya konsep

prosedur

dan

prinsip-prinsip

administrasi dalam pelaksanaannya. Ini

dan

akuntabilitas

di

awali

dengan

disebabkan kurangnya pengetahuan tentang

pemikiran-pemikiran bahwa rakyat juga

prosedur dari LPM itu sendiri.

perlu mengetahui pertanggung jawaban yang tidak bersifat pada keuangan saja, tetapi juga pada non keungan atau lebih



sering

kita

kenal

dengan

sebutan

akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas berpusat

Saigon dilaksanakan berdasarkan Peraturan

kinerja

pada

yang dilakukan oleh LPM Kelurahan

tidak

hanya

pertanggungjawaban

Daerah Kota Pontianak Nomor 24 Tahun 2002

Tentang

administrasif saja, akan tetapi tentang apa

Lembaga

yang dapat dilakukan dilapangan. Dengan

(LPM).

begitu dapat membandingkan hasil kinerja

LMP

Pedoman

Pembentukan

Pemberdayaan

Masyarakat

Kelurahan

Saigon

berkaitan

pada tahun tahun sebelumnya, sehingga

dengan pemberdayaan merupakan upaya

perlu adanya kerjasama dan komitmen dari

memberdayakan masyarakat agar dapat

pihak-pihak

mencapai kehidupan yang lebih baik dan

kegiatan. Saigon

terkait

dalam

pelaksanaan

Akuntabilitas LPM Kelurahan dapat

dilihat

dari

membentuk

masyarakat

yang

mandiri.

keseriusan

Masyarakat yang mendiri akan menjadi

pengurus dalam menjalankan kegiatan dan

subjek pembangunan sehingga apa yang

program-program yang telah ada.

diharapkan akan tercapai.

Pada kenyataannya sebagian berfikir

Pertanggung

jawaban

dari

LPM

bahwa konsep akuntabilitas itu hanya

Kelurahan Saigon dapat dilihat dari aktif

mencakup pada pelaporan pertanggung

tidaknya

jawaban saja, padahal akuntabilitas bukan

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

hanya

yang ada di Kelurahan Saigon. Peran aktif

dalam

pertanggung

bentuk jawaban

sebuah

lebih

itu

dalam

melakukan

luas

ini di ungkapkan oleh bapak Rinsistor

mencakup apakah kegiatan yang telah

sebagai Ketua LPM Kelurahan Saigon pada

direncanakan

tangga 21 oktober 2015 :

itu

tapi

laporan

LPM

dilaksanakan,

apakah

bermanfaat atau tidak, terutama manfaatnya

“setiap ade kegiatan Musrenbang di Lurah

pada

kite datang. Walupun tak semue bise datang

masyarakat

yaitu

peningkatan

kesejahteraan.

tapi sebagai ketua saye mengikuti. Nanti di

Keberhasilan LPM Kelurahan Saigon dalam pencapaian sasaran dan tujuan berkaitan

dengan

kemampuan

LPM

Musrembang kite sampaikan ape yang menjadi mau nye masyarakat.” Peran aktif LPM Kelurahan Saigon

Kelurahan itu sendiri dalam melaksanakan

dalam perencanaan dan

pelaksanaan

kegiatan, program dan kebijakan yang

pembagunan ini diperkuat oleh pernyataan

berorientasi kepada masyarakat. Kegiatan 16 URAY NANDA OKTHA KUSUMAH, NIM. E43011040 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan


bapak RW Bambang pada tanggal 4

dengan

november 2015 :

Masyarakat di Kelurahan Saigon. Hal ini di

“selama kegiatan Musrenbang yang datang lumayan ramai, tapi kalo dari LPM tu tak semue paling perwakilan jag. Yang

Lembaga

Pemberdayaan

ungkap oleh bapak Rinsistor pada tangga 21 oktober 2015 yang mengungkapkan : “tanggung

jawab

itu

pasti

kite

seringtu paling ketue nye pak Rinsistor

perjuangkan di Musrembang Kelurahan,

same beberape pengurus.”

tapi hasilnye diterima tau ndak kite tak tau

Berbeda dengan pernyataan diungkapkan oleh RT bapak Ahmadi

pada tanggal 6

desember 2015 yang mengatakan bahwa : “saye tak pernah datang tak ade pula

yang penting kite udah sampaikan. Karne nanti diteruskan ke tingkat kecamatan lalu tingkat pusat.” Dari penuturan tersebut terlihat wujud

diundang. Jadi saye kurang paham benar

pertanggung

jawaban

LPM

terhadap

dengan LPM.”

program atau kegiatan yang diberikan

Berdasarkan hasil wawancara diatas

sudah baik. LPM berusaha menyampaikan

maka terlihat bahwa LPM Kelurahan belum

apa yang menjadi harapan dan keinginan

berperan aktif secara optimal terhadap

masyarakat

perencanaan dan pelaksanaan di Kelurahan

Kelurahan Saigon. Selain ikut serta dalam

Saigon.

para

Musrembang, LPM Kelurahan Saigon juga

pengurus LPM yang tidak semua hadir serta

melakukan kegitan kerja bakti berkala yang

masih adanya RT yang tidak mengikuti

bekerja sama dengan RT-RT yang ada di

kegiatan yang berkaitan dengan LPM di

kelurahan Saigon.

Kelurahan

dapat

bapak Rinsistor ketua LPM Kelurahan

diindikasikan bahwa LPM di Kleurahan

Saigon pada tanggal 21 oktober 2015

Saigon masih kurang berperan aktif dalam

mengatakan:

Terlihat

dari

Saigon.

kehadiran

Sehingga

dalam

Musrembang

di

Menurut pernyataan

perencanaan dan pelaksanaan pembagunan.

“kegiatan kerje bakti rutin kami adekan

Bentuk tanggung jawab suatu lembaga

itu sebulan sekali dan bergantian di setiap

terhadap kegiatan yang telah dilakukannya

RT. Tergantung dari warga RT nye mane

perlu

bentuk

yang warganya peka ramai yang turun.

dokumentasi. Sebagai bukti bahwa lembaga

Karne kalau dikerje kan same-same lebih

tersebut

bagus.”

dilampirkan

telah

dalam

melaksanakan

dan

menyelesaikan suatu kegiatan. Begitu pula 17 URAY NANDA OKTHA KUSUMAH, NIM. E43011040 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan


Dari ungkapan bapak Rinsistor tersebut

Masyarakat

(LPM)

mengatakan bahwa selain pada kegiatan

Selanjutnya

untuk

Musrembang, LPM juga aktif melakukan

masalah penelitian tentang “Bagaimana

kegiatan

Kinerja

kerja

bakti

membersihkan

lingkungan sekitar Kelurahan Saigon. Tetapi peneliti

saat tidak

melakukan

menjawab

Lembaga

Saigon. rumusan

Pemberdayaan

Masyarakat (LPM) Kelurahan di Kelurahan

observasi,

menemukan

Kelurahan

bentuk

Saigon Kecamatan Pontianak Timur” 1.

Responsivitas

pertanggung jawaban berupa dokumen-

Dari segi Responsivitas LPM Kelurahan

dokumen dari hasil kegiatan yang dilakukan

Saigon tidak berjalan dengan baik dan

oleh LPM. Seperti absensi pengurus dalam

tidak

setiap pertemuan atau rapat. Selain itu juga

menjalankan

tidak

kebutuhan masyarakat di karenakan

ditemukan

wujud

dari

laporan

mampu

sepenuhnya tujuannya

Kelurahan

dalam

menangani

pertanggung jawaban berupa dokumentasi

LPM

Saigon

dalam

hasil kegiatan yang dilaksanakan.

menjalankan program dan kegiatan

Dari pengamatan, wawancara serta data

yang telah dibuat kurang aktif, ini

yang ada terlihat bahwa kegiatan dan

terbukti tidak semua anggota ikut

program yang ada di lakukan oleh LPM

menjalankan kegiatan yang telah dibuat

berasal dari aspirasi dan kebutuhan dari

dan aktif turun langsung di masyarakat.

masyarakat. Sehingga LPM harus lebih

Sehingga

masyarakat

sensitif melihat keadaan lingkungan di

langsung

merasakan

kelurahan Saigon dan tetap berpartisipasi

timbul dari kegiatan LPM Kelurahan

pada

Saigon,

akibatnya

Saigon

tidak dapat

responsivitas,

responsibilitas

dan

akuntabilitas dalam kinerja.

tidak

dapat

dampak

yang

LPM

Kelurahan

membaca dan

menangani kebutuhan yang ada pada masyarakat. E. PENUTUP

2. Responsibilitas Responsibilitas yang ditunjukan LPM Kelurahan Saigon terlihat kurang baik.

a) Kesimpulan Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan

oleh

peneliti

Ini di karenakan dari latar belakang

sebelumnya

bidang yang mereka jabati tidak sesuai

mengenani kinerja Lembaga Pemberdayaan

dengan porsinya. Dimana anggota LPM 18



Kelurahan Saigon tidak tahu apa tugas

2. Untuk

yang harus dilakukan sesuai dengan

dalam

bidang-bidangnya.

Bahkan

ataupun rapat

diantara

tidak

mereka

beberapa

mengetahui

bidang apa yang mereka jabat.

LPM

Kelurahan

melakukan

Saigon

pertemuan

diharapkan dapat

meningkatkan koordinasi dengan seluruh anggota dan pihak terkait guna menentukan jadwal yang tepat

3. Akuntabilitas Akuntabilitas LPM Kelurahan Saigon

dimana

masih kurang, terlihat dari kurangnya

Kelurahan

hasil

bentuk

Setiap anggota dan pengurus yang

peranggungjawaban

terbentuk sesuai dengan tugas dan

kegiatan yang dilaksanakan oleh LPM

fungsinya harus menanamkan sikap

Kelurahan Saigon. LPM Kelurahan

tanggung jawab terhadap tugas dan

Saigon juga tidak memiliki fasilitas

fungsi yang telah ditetapkan tidak

gedung sendiri sehingga tidak adanya

mengharapkan

struktur organisasi yang nampak dan

bekerja ataupun bekerja menunggu

minimnya

perintah.

dokumentasi

laporan

berkaitan

dan

sebagai

dokumen-dokumen tentang

LPM

yang

seluruh

anggota

LPM

dapat

hadir.

Saigon

ketua

saja

yang

Kelurahan

Saigon.

F. REFERENSI  Buku-Buku: BPS. 2014. Pontianak City In Figures 2014. Pontianak

b) Saran 1. Untuk Pemerintah Kelurahan Saigon yang

merupakan

fasilisator

dari

mitra

LPM

dan

Kelurahan

Saigon dapat memberikan sedikit bantuan baik berupa alat atau barang ataupun

pembinaan

Dwiyanto, Agus. 2006. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. UGM Press : Yogyakarta.

kepada

pengurus LPM Kelurahan saigon yang aktif.

Indradi, Sjamsiar Syamsudin. 2010. Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Sektor Publik. Malang : Agritek YPN Malang. Keban, Yeremias. 1995. Indikator Kinerja Pemerintahan Daerah : Pendekatan Managemen dan Kebijakan. Makalah, Seminar sehari, Fisipol, UGM : Yogyakarta. 19



Kumorotomo, wahyudi. 2005. Akuntabilitas Birokrasi Publik.Jogyakarta : Pustaka pelajar. Mahsun, Mohammad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Moeheriono.2011. Perencanaan, Aplikasi, dan Pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bisnis dan Publik. Surabaya : Rajawali Pers. Moleong, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarsa. Nasucha, Chaizi. 2004. Reformasi Administrasi Publik.Jakarta : Grasindo Siagian, Sondang. 1998. Managemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara.

 Peraturan Perundang-undangan : Perda Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pembentukan LPM. Perda Nomor 2 tahun 2008 Tentang kelurahan . Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 Tentang penataan LKMD atau sebutan lain. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Permendagri No.7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat  Tulisan-tulisan (Jurnal, skripsi dan tesis)

Sudarto, Aman. 1999. Analisis Kinerja. Surabaya : Diklat Prop. Dati I jatim. Sugiyono.2007. Memahami Penelitian Kualitatif.Bandung: Alfabeta. ------.2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta. Tangkilisin, Hassel Nogi. 2005. Manajemen Publik.Jakarta : PT. Grasiando, anggota IKAPI. Wibowo. 2007. Manajemen Jakarta : Rajawali Pers.

Kinerja.

------. 2011. Manajemen Kinerja. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Widodo, Joko. 2005. Membanguun Birokrasi Berbasisi Kinerja.Malang : Bayumedia Publishing

Firana. Penelitian tahun 2011. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK) Dalam Program Penyelenggaraan Pembangunan Pemerintah di kelurahan karas Kecamatan Galang Kota Batam. Universitas Maritim Raja Ali. Nurul Hadiansyah. Penelitian tahun 2013. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembagunan Masyarakat di Kecamatan Teluk Keramat. Universitas Tanjungpura.  Rujukan Elektronik : Sunarti. 2008. Diktat I dan II Mata Kuliah Ketahanan dan Pemberdayaan. Fakultas ekologi manusia. IPB, Diambil pada tanggal 22 Mei 2015 dari http:/www.program pemberdayaan.pdf

Wirawan. 2009. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Jakarta : Salemba Empat. 20 URAY NANDA OKTHA KUSUMAH, NIM. E43011040 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan

KINERJA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DI KELURAHAN SAIGON KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK

Recommend Documents