Keywords: Percepatan Pembangunan, Ekonomi Desa, Potensi dan Kekayaan

JURNAL NUSAMBA VOL.1 NO.2 2016

POTENSI DAN KEKAYAAN DESA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN EKONOMI (Studi di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung) Marlena Universitas TulungAgung

Abstract Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui potensi desa dan kekayaan apa saja yang dapat di kembangkan dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi di Kecamatan Boyolangu. Penelitian dikumpulkan dari data yang berasal dari 17 desa di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan metode dokumentasi, wawancara, dan pengamatan lapangan. Potensi dan kekayaan desa yang dapat di kembangkan dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi desa dikategorikan menjadi 4 kelompok besar yaitu Potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Kelembagaan dan Sarana Prasarana. Keywords: Percepatan Pembangunan, Ekonomi Desa, Potensi dan Kekayaan

PENDAHULUAN Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengertian yang dimaksud dengan Desa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis Desa memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan Pembangunan National. Menyadari arti pentingnya peran yang dimiliki oleh desa maka pembangunan Desa mutlak harus dilakukan. Pembangunan Desa dapat dimaknai sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesarbesarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Percepatan Pembangunan Desa sangat ditentukan oleh aset Desa yang dimiliki. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Pemerintah menyadari akan pentingnya pembangunan di tingkat desa. Berbagai bentuk dan program untuk mendorong percepatan

Efektor.unpkediri.ac.id/index.php/manajemen

pembangunan kawasan perdesaan telah dilakukan oleh pemerintah, namun hasilnya masih belum signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa. Sehingga pembangunan yang dilakukan di kawasan perdesaan dapat membumi dengan masyarakatnya dan tidak mengawang-awang. Artinya, pembangunan desa harus terencana dengan baik berdasarkan hasil analisis atau kajian yang menyeluruh terhadap segenap potensi (kekuatan dan peluang) dan permasalahan (kelemahan dan hambatan/ ancaman) yang dihadapi desa (Utami : 2012). Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pengertian Pembangunan Desa menurut Adisasmita (2006) bahwa pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi sumber daya alam (SDA) mereka melalui peningkatan kualitas

1


hidup, ketrampilan dan prakarsa masyarakat. Pembangunan desa/kelurahan mempunyai makna membangun masyarakat pedesaan dengan mengutamakan pada aspek kebutuhan masyarakat. Disini jelas bahwa pembangunan desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan nasional, pembangunan desa merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan nasional. Berhasilnya pelaksanaan pembangunan desa berdampak pada suksesnya pembangunan nasional nantinya. Keberhasilan pembangunan Desa sangat berkaitan erat dengan sektor primer dan sekunder. Dua sektor ini dapat dipergunakan secara maksimal sebagai modal dasar pembangunan desa. Fisher dan Clarkharma dalam artikel yang berjudul Strategi Pengembangan Wilayah Kabupaten Dharmasraya: Identifikasi Potensi Wilayah dan Kota Sebagai Pusat Pertumbuhan dan Pusat Pelayanan mendefinisikan sektor primer yaitu kegiatan pertanian yang mencakup pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan (Burhanudin, 2007). Sedangkan Sektor sekunder mencakup sektor pertambangan, industri, listrik, gas, dan air serta konstruksi (bangunan). Sektor tersier mencakup sektor perdagangan, angkutan, keuangan, jasa, dan lainnya (Nugroho dan Dahuri, 2003). Menurut Syahza (2007b), pembangunan pedesaan harus dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan sifat dan cirinya. Pembangunan pedesaan harus mengikuti empat upaya besar, satu sama lain saling berkaitan dan merupakan strategi pokok pembangunan pedesaan, yaitu: Pertama, memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Dalam upaya ini diperlukan masukan modal dan bimbinganbimbingan pemanfaatan teknologi dan pemasaran untuk memampukan dan memandirikan masyarakat desa; Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia pedesaan agar memiliki dasar yang memadai untuk meningkatkan dan memperkuat produktivitas dan daya saing; Ketiga, pembangunan prasarana di pedesaan. Untuk daerah pedesaan prasarana perhubungan merupakan kebutuhan yang mutlak, karena prasarana perhubungan akan memacu ketertinggalan masyarakat pedesaan; dan keempat, membangun kelembagaan pedesaan


baik yang bersifat formal maupun non formal. Kelembagaan yang dibutuhkan oleh pedesaan adalah terciptanya pelayanan yang baik terutama untuk memacu perekonomian pedesaan seperti lembaga keuangan. Wan Asrida, Tiyas Tinov, Paulus Edy Gia dalam jurnal yang berjudul Inventarisasi Potensi Desa Di Daerah Aliran Sungai menjelaskan bahwa inventarisasi potensi desa dilakukan sebagai upaya penyusunan program pengembangan masyarakat di desa. Informasi, data, dan fakta sangat memegang peranan penting dalam proses perencanaan, karena dengan bantuan data, fakta dan informasi, pemerintah desa dapat melakukan analisis dan prediksi terhadap kecenderungan-kecenderungan yang akan terjadi di masa depan. Disamping itu, dengan data, fakta dan informasi ini akan dapat memberikan kontiribusi yang besar bagi pemerintah desa untuk penyusunan programprogram pengembangan masyarakat dan pembuatan keputusan Pemerintah desa perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan desa yang dimilikinya, baik saat ini dikuasai maupun yang masih berupa potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan. Untuk itu pemerintah desa perlu melakukan inventarisasi nilai dan potensi aset desa. Kegiatan inventarisasi dimaksud untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan desa yang dimiliki atau dikuasai pemerintah desa. Berdasarkan inventarisasi potensi desa tersebut akan diperoleh gambaran potensi dan perkembangan desa yang akurat, komprehensif dan integral sehingga potensi yang dimiliki masing-masing desa akan dapat dikelola dengan baik demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Faktor yang harus digaris bawahi dalam inventarisasi ini adalah data yang diperoleh harus valid karena validasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan arah dan kebijakan untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan pembangunan desa. Inventarisasi potensi dan kekayaan desa di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung sangat diperlukan karena data-data ini diharapkan dapat menjadi acuan pengambilan kebijakan pemerintah dalam peningkatan perekonomian dan terwujudnya pengembangan kawasan terpadu. Berpijak pada inventarisasi

2


potensi dan kekayaan desa maka seluruh potensi dan kekayaan desa dapat dikelola dengan lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan perekonomian serta mengetahui segala pemasalahan atau kendala yang ada dan konsekuensi-konsekuensi yang mengikutinya. Analisa yang dilakukan mencakup Ruang Lingkup Substansi muatan Potensi dan Kekayaan Desa yang meliputi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Kelembagaan dan Sarana Prasarana. Permasalahan Pembangunan ekonomi desa dimaksudkan untuk meningkatkan atau mengembangkan potensi yang dimiliki oleh suatu desa. Keunggulan desa tertentu akan menunjang aktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang stabil secara khusus dan menunjang kesejahteraan rakyat secara umum. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah “potensi desa dan kekayaan apa saja yang dapat di kembangkan dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung” Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui potensi desa dan kekayaan apa saja yang dapat di kembangkan dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi di Kecamatan Boyolangu. Manfaat Penelitian 1. Sebagai wawasan kepada peneliti mengenai upaya percepatan pembangunan ekonomi desa berbasis potensi dan kekayaan desa. 2. Sebagai data informasi bagi masyarakat dan pemerintah tentang potensi-potensi dan kekayaan desa di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. 3. Sebagai pijakan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan pembangunan perekonomian di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung dengan memperhatikan potensi dan kekayaan desa.


KAJIAN PUSTAKA PENGEMBANGAN HIPOTESIS Potensi dan Kekayaan Desa

DAN

Potensi adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan (Depdikbud. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Depdikbud.). Jadi Potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua; Pertama adalah poteni fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. Kedua adalah potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan,dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa.

Pembangunan Desa Dalam Economic Development in The Third, Todaro, (2000) mengatakan pembangunan adalah usaha meningkatkan harkat martabat masyarakat yang dalam kondisinya tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Membangun masyarakat berarti memampukan atau memandirikan mereka. Dimulainya proses pembangunan dengan berpijak pada pembangunan masyarakat, diharapkan akan dapat memacu partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri. Pengertian Desa menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah adalah : “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Menurut Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dari pengertian tersebut diatas, antara pembangunan dan desa kita dapat mengartikan, bahwa yang dimaksud pembangunan desa adalah suatu usaha perubahan untuk menuju keadaan

3


yang lebih baik, berdasarkan norma – norma tertentu pada tingkat Pemerintah terendah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Ruang Lingkup Pembangunan Desa Pembangunan desa mencakup bidang kehidupan dan penghidupan di desa, yaitu bidang – bidang Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Pertahanan Keamanan serta bidang kependudukan dan fisik. Sedangkan bidang – bidang tersebut secara keseluruhan yang perinciannya adalah sebagai berikut : a. Bidang Idiologi, dalam hal ini dititik beratkan kepada kesadaran masyarakat terhadap praktek – praktek kehidupan bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila. b. Bidang Politik ( Pemerintahan ) adalah hal – hal yang bersangkutan dengan dua bidang yaitu : 1) Pemerintahan dan Pemerintahan tingkat atasnya dan pihak lain diluar wilayah kekuasaannya. 2) Keamanan dan perlindungan masyarakat. c. Bidang ekonomi adalah hal – hal yang bersangkutan dengan urusanurusan : 1) Ekonomi desa 2) Usaha ekonomi rakyat, koperasi dan kewiraswastaan 3) Perkembangan dan perkreditan desa 4) Produksi dan distribusi 5) Pasar desa 6) Ketenagakerjaan 7) Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Daerah. d. Bidang sosial budaya adalah hal – hal yang bersangkutan dengan urusan: 1) Sosial 2) Pendidikan dan Kebudayaan termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 3) Kesejahteraan masyarakat 4) Gotong royong masyarakat 5) Adat kebiasaan e. Bidang agama adalah hal – hal yang bersangkutan dengan urusan : 1) Pendidikan keagamaan 2) Kerukunan hidup antar umat beragama


3) Lembaga – lembaga keagamaan f. Bidang keamanan adalah hal – hal yang bersangkutan dengan urusan : 1) Keamanan desa 2) Keamanan dan ketertiban dusun / RT/ RW 3) Keamanan harta benda desa/Negara 4) Perlindungan masyarakat g. Bidang kependudukan dan fisik adalah hal – hal yang bersangkutan dengan urusan – urusan : 1) Kependudukan 2) Tata fisik pemukiman dan lingkungan 3) Tata fisik usaha tani 4) Prasarana fisik desa yang meliputi prasarana produksi, perhubungan, pemasaran dan sosial. Tingkat Perkembangan Desa Tingkat perkembangan desa dapat di kategorikan berdasarkan pengembangan wilayah, potensi dan tipologi desa.Untuk lebih memahami dan mengenal tingkat perkembangan desa tersebut, maka akan lebih jelas kiranya kita ikuti uraian sebagai berikut : a. Pra Desa Yang dimaksud pra desa adalah kelompok – kelompok masyarakat yang hidup terasing dan terisolir, sehingga kelompok masyarakat itu tidak dapat berkembang, karena tidak adanya pengaruh luar. Mereka sangat memerlukan pembinaan dan perhatian dari Pemerintah agar mereka terorganisir sebagai masyarakat terkecil, sehingga dalam persyaratan tertetu nantinya dapat dijadikan desa. b. Desa Swadaya Desa dapat dikatakan termasuk klasifikasi tingkat perkembangan desa swadaya apabila pada desa termaksud, bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang telah memiliki organisasi kehidupan dan telah mengikuti norma – norma hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, mempunyai pola dan tata cara hidup yang tertetu serta terdaftar dalam wilayah Pemerintahan sebagai suatu desa. Adapun ciri – ciri pada desa swadaya, pada masyarakat sudah terdapat keinginan untuk mengadakan perubahan tertetu,

4


namun prasarananya masih tradisional sehingga memaksa mereka tetap dalam keadaan yang serba sederhana.Pola hidup masyarakat tradisional yang turun temurun dan sifat ketergantungan masih kelihatan menyolok disertai ketrampilan yang sangat kurang. c. Desa Swakarya Adapun tingkat yang lebih tinggi satu tingkat diatas desa swadaya dimana pada tingkatan termasuk sudah terdapat prasarana yang dapat melayani kebutuhan masyarakat. Adanya fasilitas yang membuat mereka berkembang dan mengikuti pola hidup yang menjurus kepada perkembangan desa yang lebih baik. Mereka telah memasuki pola masyarakat yang sedang mengalami perubahan (transisi ), mereka menuju kearah persaingan yang lebih rasional telah dapat membedakan dan menentukan cara-cara yang baru, melepaskan cara-cara yang lama, komunikasi yang berkembang. d. Desa Swasembada Tingkatan perkembangan desa yang teratas disebut desa swasembada. Dalam desa swasembada telah mengenal teknologi seperti listrik, fasilitas kredit dan penggunaan modal serta alat dan penghematan tenaga yang menonjol dan sebagainya yang menjurus pada pola hidup modern.

METODE PENELITIAN Dasar pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif memiliki beberapa prespektif teori yang dapat mendukung penganalisaan yang lebih mendalam terhadap gejala yang terjadi, dikarenakan kajiannya adalah fenomena masyarakat yang selalu mengalami perubahan (dinamis), yang sulit diukur dengan menggunakan angka-angka maka penelitian ini membutuhkan analisa yang lebih mendalam dari sekedar penelitian kuantitatif yang sangat bergantung pada kuantifikasi data. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan (wawancara, observasi dan


dokumentasi). Proses analisis data dilakukan oleh peneliti pada waktu bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung secara terus menerus antara lain reduksi data yang merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan (Miles dan Huberman (2007). Selanjutnya penyajian data yang merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semuadata yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan,alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data.Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data. HASIL DAN PEMBAHASAN Potensi dan kekayaan desa yang dapat di kembangkan dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi desa dikategorikan menjadi 4 kelompok besar yaitu Potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Kelembagaan dan Sarana Prasarana. Dengan melihat berbagai potensi tersebut, maka potensi wilayah harus diexplore atau didayagunakan untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian yang berujung pada adanya peningkatan kesejahteran rakyat. Hasil

5


penelitian dan pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Penduduk kecamatan Boyolangu sebanyak 75.873 jiwa, yang terbagi atas laki-laki 38.296 jiwa dan perempuan 37.577 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 1.973 jiwa/km2. 1. Desa yang mempunyai wilayah terluas adalah Pucung Kidul dengan luas 3,57

km2 atau sekitar 10,43% dari luas wilayah Kecamatan Boyolangu. Sedangkan yang mempunyai wilayah tersempit adalah Desa

2.

3.

4.

5.

Gedangsewu dengan luas 1,15 km2 atau sekitar 3,35% dari luas wilayah Kecamatan Boyolangu. Kecamatan Boyolangu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tulungagung yang mempunyai potensi di bidang pertanian. Produksi padi mendominasi dari produksi tanaman lainnya yaitu sebesar 15.649 ton. Untuk produksi jagung sebesar 1.995 ton, ubi kayu sebesar 546, ubi jalar sebesar 45 ton, kacang tanah sebesar 295,20 ton dan kedelai sebesar 1.709,40 ton. Jumlah peternak sapi di Kecamatan Boyolangu sebanyak 2.698 orang dengan jumlah ternaknya 6.732 ekor. Jenis ternak kambing, peternaknya sebanyak 2.460 orang dengan jumlah ternaknya 9.731 ekor sedangkan sapi perah dan kerbau memiliki jumlah paling sedikit. Untuk jenis unggas, yang terbanyak adalah jenis ayam kampung yaitu sebanyak 4.052 peternak dengan jumlah ternaknya sebanyak 65.953 ekor. Desa Wajak Lor memiliki peternak paling banyak yaitu 612 orang dengan jumlah ternaknya sebanyak 8.902 ekor dan peternak paling sedikit di Desa Waung sebanyak 86 orang dengan jumlah ternaknya hanya 1.632 ekor saja. Sektor penggalian terletak di Dusun Mojo, Desa Wajak Kidul yang sebagian besar penduduknya menggantungkan pemasukan ekonominya dari membuat cobek. Terdapat 14 perusahaan yang mampu berproduksi sebesar 3.050 m3 dengan harga mencapai Rp.

100.000 per m3. 6. Penduduk Kecamatan Boyolangu di dominasi oleh penduduk usia muda/dewasa. Jumlah


penduduk 0-9 tahun lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok lainnya. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berusia 50-59 tahun. 7. Potensi perdagangan terdapat 9 pasar, meskipun diantaranya adalah pasar tradisional tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya. Juga terdapat 821 kios/toko dan 212 warung makan. 8. Sarana transportasi berupa truk sebanyak 146 unit, pick up sebanyak 110 unit, mobil pribadi sebanyak 533 unit, sepeda sebanyak 13.514 unit, sepeda motor sebanyak 872 unit. 9. Kecamatan Boyolangu hampir semua sudah terjangkau oleh jaringan Handphone maupun telepon kabel. Namun masyarakat lebih suka menggunakan handphone untuk alat komunikasi karena praktis, efektif dan efisien . 10. Sarana pendidikan yang tersedia terdapat 5 Roudhotul Atfal (RA) dengan jumlah guru sebanyak 15 orang dan murid sebanyak 199 orang. Jumlah guru di 27 TK swasta sebanyak 97 orang dengan jumlah murid sebanyak1.692 orang. Rasio murid per sekolah di tingkat TK sebanyak 63 dan rasio murid per guru sebanyak 17. 11. Untuk Sekolah Dasar berstatus negeri sebanyak 38 sekolah yang di bimbing oleh 498 guru dengan total keseluruhan murid sebanyak 6.629 orang. Sedangkan Sekolah Dasar berstatus swasta sebanyak 6 sekolah yang dibimbing oleh 52 guru dengan jumlah keseluruhan murid sebanyak 274 orang. Rasio murid per sekolah tingkat sekolah dasar sebanyak 157 sedangkan rasio murid per guru sebanyak 13. 12. Untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama terdapat 2 SLTP berstatus negeri dengan jumlah guru sebanyak 128 orang dan murid sebanyak 1.925 orang. Jumlah guru di 2 SLTP swasta sebanyak 22 orang dengan jumlah murid sebanyak 81 orang. Rasio murid per sekolah di tingkat SLTP sebanyak 502 sedangkan rasio murid per guru sebanyak 13. 13. Terdapat 6 SLTA berstatus negeri dengan jumlah guru sebanyak 554 orang dan murid sebanyak 7.866 orang. Terdapat juga SLTP

6


swasta sebanyak 2 sekolah dengan jumlah guru 168 orang membimbing murid sebanyak 4.234 orang. Rasio murid per sekolah di tingkat SLTA sebanyak 1.210 dan rasio murid per guru sebanyak 17. 14. Potensi sarana energi dan penerangan berupa listrik PLN sebanyak 2.966 unit, diesel 1 unit, genset pribadi 13 unit dan kayu bakar sebanyak 1.978 kubik. 15. Prasarana hiburan dan daerah wisata yang masih perlu di kembangkan diantaranya adalah keberadaan Candi Gayatri, Candi Sanggrahan, Candi Dadi, Goa Selomangleng, Agrowisata Belimbing, Kesenian Wayang Kulit, Jaranan dan Tiban. 16. Potensi unggulan di Kecamatan Boyolangu berbasis ekonomi kerakyatan (UKM, pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata dan perkebunan) melalui kegiatan kewirausahaan apabila di kelola dengan baik bisa menjawab tantangan isu-isu strategis khususnya tentang ekonomi di Kecamatan Boyolangu.

KESIMPULAN 1. Potensi Sumber Daya Alam (SDA) berupa hasil-hasil perkebunan dan pertanian seperti padi, jagung, sayur dan buah-buahan diharapkan dapat di dikembangkan di desadesa lain semaksimal mungkin agar ketahanan pangan di Kecamatan Boyolangu bisa terwujud. Selain itu juga perlu di optimalkan lagi peran dari industri-industri pengolahan hasil-hasil dari tanaman pangan ini guna memberikan manfaat yang lebih dari hanya berwujud barang pangan mentah. 2. Untuk potensi perikanan dan peternakan, pemerintah perlu menghimbau desa-desa yang masih belum maksimal dalam pengembangannya agar mengikuti langkahlangkah yang telah dilakukan oleh daerah yang sudah berhasil. Hal ini sangat berguna untuk mewujudkan ketahanan pangan kususnya dari sektor ketersediaan gizi dari unsur ikan dan produk hewani. 3. Potensi bahan galian yang ada di Kecamatan Boyolangu perlu kearifan dan kebijaksanaan tersendiri bagi pemerintah untuk pemanfaatannya demi kemakmuran


masyarakat. Selain itu pemerintah masih perlu mencari lagi potensi bahan galian lain yang mungkin masih belum muncul untuk di manfaatkan hasilnya. 4. Peningkatan pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas serta pelestarian atau pengembangan kebudayaan, di harapkan pemerintah meningkatkan kontribusinya di bidang pendidikan misalnya penambahan beasiswa, penambahan jumlah lembaga pendidikan negeri (kususnya perguruan tinggi), bantuan sarana dan prasarana serta pemberian bantuan untuk pengingkatan SDM melalui beasiswa. 5. Pemanfaatan potensi hiburan dan potensi wisata secara maksimal di harapkan pengembangan jasa-jasa dan industri pariwisata dapat memberikan kontribusi tinggi pada penyerapan tenaga kerja dan kelestarian kearifan budaya lokal terutama kesenian tradisional. Dari persepektif ekonomi sektor ini dapat menjadi penyumbang pendapatan daerah. 6. Pendayagunaaan potensi tentu membutuhkan dukungan serta kerjasama dengan berbagai pihak misalnya di bidang sarana da prasarana insfrastruktur perlu adanya pengadaan baru, perbaikan dan perawatan. Dengan demikian diharapkan pertumbuhan perekonomian di barengi dengan upaya-upaya untuk penyediaaan sarana dan prasarana dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

DAFTAR PUSTAKA Adisasmita, Rahardjo, 2006, Membangun Desa Partisipatif, Yogyakarta, Graha Ilmu Almasdi Syahza dan Suarman, 2013, Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 14 Nomor 1, hlm. 126-139 Ardilah,Tifani, 2011, JurnalAdministrasiPublik (JAP), Vol. 2, No. 1, Fakultas Ilmu Administrasi, UniversitasBrawijaya, Malang

7


Arikunto, Suharsimi, 2005,Manajemen Penelitian, Jakarta, RinekaCipta

Arikunto, Suharsimi, 2006, Prosedur Penelitian suatu pendekatan Prakik, Rineka Cipta, Jakarta BAGONG, SUYANTO DAN SUTINAH, 2007, METODE PENELITIAN SOSIAL : BERBAGAI ALTERNATIF PENDEKATAN , PRENADA MEDIA GROUP, JAKARTA BASROWI, SUWANDI, 2011, MEMAHAMI PENELITIAN KUALITATIF, RINEKA CIPTA, JAKARTA Biro Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2014, Kecamatan Boyolangu Dalam Angka, BPS Kabupaten Tulungagung, Tulungagung

Wisata di Kabupaten Tabanan, Jurnal Ilmiah Hospitality Management, Vol. 4 No. 1 Juli-Desember 2013, hlm 1

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Michael Quinn Patton, 2009, Metode Evaluasi Kualitatif, cetakan kedua, Pustaka Pelajar ,Yogyakarta Miles, Mattew B dan A. Michael Huberman, 2007,Analisis Data Kualitatif, Buku sumber tentang metode-metode baru, Universitas Indonesia Press, Jakarta Moleong, L.J., 2007,Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung, Remaja Posdakarya

Biro Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2013, Format Isian Potensi dan Kekayaan Desa, BPS Kabupaten Tulungagung, Tulungagung

Muhi, Ali Hanapiah 2011, Perencanaan Pembangunan Desa, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat, Alqaprint.

Burhanuddin, 2007, Strategi Pengembangan Wilayah Kabupaten Dharmasraya : Identifikasi Potensi Wilayah Dan Kota Sebagai Pusat Pertumbuhan Dan Pusat Pelayanan, Universitas Andalas Padang

Nugroho, Iwan, dan Dahuri, Rochmin, 2003, Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Luingkungan, LP3ES, Jakarta.

Burhan, Bungin, 2005, Metode Penelitian Kuantitatif, KencanaPerdana Media Group, Jakarta Depdikbud. 2008. Kamus Besar Indonesia Edisi Keempat. Depdikbud

Bahasa Jakarta:

Febriani, Ni Nyoman Siska, 2013, Jurnal Pendidikan Geografi Vol 2 No 1, Undhiska, Bali Indriati, Etty, 2001, Menulis Karya Ilmiah (artikel,Skripsi,Tesis dan Desertasi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta I

Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung Sugiyono, 2000,Metode Penelitian Bisnis, CV. Alfabeta, Bandung Suhandojo, 2000, Pengembangan Wilayah Perdesaan dan Kawasan Tertentu:Sebuah Kajian Eksploratif, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta Oka, Nyoman 2009, Perencanaan Pembangunan Desa: Seri Panduan Fasilitator CLAPP (Community Learning And Action Participatory Process), MITRA SAMYA dengan dukungan AusAID ACCESS

Wayan Pantiyasa, 2013, Strategi Pengembangan Potensi Desa Menjadi Desa


8


Wan Asrida, TiyasTinov, Paulus EdyGia, 2010, JurnalIlmuPemerintahan FISIP, Universitas Riau, Riau

Pemerintah Propinsi Jawa Timur. (2010). Program Pemberdayaan Potensi Desa/Kelurahan. Surabaya: Bapermas Jawa Timur Peraturan Pemerintah 2005 tentang Desa

Nomor

72

Tahun

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peter Salim & Yenny Salim, 2002, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer Edisi Ketiga, Modern English Press, Jakarta R. Bintarto, 2014, Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. http://id.wikipedia.org/wiki/Desa Todaro, Michael P., 2000,Pembangunan Ekonomi di Dunia, Erlangga, Jakarta Undang- Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah http://eoffice.banyumaskab.go.id/assets/portal/file _upload/2014/November/22/221120140947 001417229220.pdf http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPG/arti cle/view/610/489


9

Keywords: Percepatan Pembangunan, Ekonomi Desa, Potensi dan Kekayaan

Recommend Documents