KERANGKA KEBIJAKAN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI NAWA CITA DAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS – SDGs Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA Kementerian PPN/Bappenas Bandung, 20 November 2015 1
OUTLINE I. PENDAHULUAN II. NAWACITA DALAM RPJMN 20152019 III. PELAKSANAAN SDG DALAM RPJMN 2015-2019 IV.TINDAK LANJUT V. PERAN PERGURUAN TINGGI 2
I. PENDAHULUAN
3
Permasalahan Global 3 Permasalahan yang menjadi perhatian dunia dan juga Indonesia
Kemiskinan dan kesenjangan Pertumbuhan Ekonomi yang Stagnan Perubahan Iklim 4
1. Kemiskinan dan kesenjangan 60.00
50.00
40.00
30.00
• Jumlah Penduduk miskin masih besar: - Indonesia 11,2% (2014) - Dunia 12,7% (17% Ina) – 2012 dan USD1.9/cap/day (WB)
20.00
10.00
0.00
• Kesenjangan meningkat baik Indonesia maupun global.
Sumber: BPS, 2015 5
2. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi: - Dunia: 2.5% (2012) - Indonesia: 4.7% Indonesia: Relative stagnan dan bertumpu pada sektor berbasis sumber daya alam.
7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00
1.00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014**
0.00
Sumber: BPS, 2015
6
3. Remaining Issues MDGs untuk SDGs Komitmen Millennium Development Goals (MDGs), yang berisikan 8 Goals, 18 Target dan 63 Indikator akan berakhir pada tahun 2015
REMAINING ISSUES MDGS UNTUK SDGS
TARGET MDGs OFF TRACK (Unfinished Business)
Pada sidang umum PBB (UNGA) ke-70, tanggal 25-27 September 2015 yang lalu, disepakati kerangka pembangunan global yang baru, yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) dengan 17 goal dan 169 target.
GOAL 1 (Kemiskinan, Asupan Kalori) GOAL 4 (Angka Kematian Bayi dan Balita) GOAL 5 (Angka Kematian Ibu) GOAL 6 (HIV DAN AIDS) GOAL 7 (Emisi CO2, Air Minum, Sanitasi di Perdesaaan, Kumuh Perkotaan)
7
4. Dampak Perubahan Iklim
• Hampir setengah wilayah Indonesia saat ini mengalami rawan pangan kronis (prioritas 1 & 2). Sumber: Boer, et al 2013
• Emisi dunia masih meningkat … 8
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: Transformatif PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Aspek Sosial Pemerataan Kesehatan Pendidikan Keamanan Perumahan Kependudukan Human Development/MDG
Aspek Ekonomi 1. Struktur Ekonomi 2. Pola Konsumsi dan Produksi
Ekonomi Hijau
Aspek Lingkungan 1. Atmosfir 2. Tanah 3. Pesisir dan Laut 4. Air Bersih 5. Keanekaragam an Hayati
Aspek Tata Kelola 1. Kerangka Kelembagaan (lembaga, keterhubungan dan rules) 2. Kapasitas: lembaga dan SDM
Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati
Tata Kelola
Dikembangkan dari Framework for Construction of Sustainable Development Indicators, September, 2001
INTINYA: LINGKUNGAN HIDUP/BUMI/PLANET SEBAGAI PEMBATAS KEHIDUPAN (SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN) 9
II. NAWA CITA DAN RPJMN 2015-2019
10
Pengejawantahan Nawa Cita dalam RPJMN 2015-2019
Evaluasi RPJMN 2010-2014
Isu Strategis Jangka Menengah 2015-2019 (background studies)
Arahan RPJPN 2005-2025
Visi – Misi Presiden terpilih: NAWA CITA
Rancangan Teknokratis RPJMN 2015-2019
Rancangan RPJMN 2015-2019
Aspirasi Masyarakat
Musrenbang RPJMN dan Sidang Kabinet
Rancangan Akhir RPJMN 2015-2019
Slide - 11
9 Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) C1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara C2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya C3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan C4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya C5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia
C6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional C7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik C8. Melakukan revolusi karakter bangsa C9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial indonesia Slide - 12
Visi dan Misi Pembangunan 2015-2019 (Nawa Cita) VISI : TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG MISI: M1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. M2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum. M3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim M4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera M5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing M6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional M7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan Slide - 13
Strategi Pembangunan Nasional NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA
1) 2)
3)
Membangun untuk manusia dan masyarakat; Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan; Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem 3 DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
Pendidikan
Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan Kemaritiman dan Kelautandan Pariwisata
Kesehatan Perumahan Mental / Karakter
Industri
DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN Antarkelompok Pendapatan Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur
KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum
Keamanan dan Ketertiban
Politik & Demokrasi
Tata Kelola & RB
QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA 14
Keterkaitan Nawa Cita, RPJMN 2015-2019 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nawa Cita Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara (C1) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya (C2) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (C3)
RPJMN 2015-2019 Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Pembangunan Pertahanan dan Keamanan
SDGs
Goal 16, Goal 10, Goal 3
Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi
ALL GOALS
Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah
Goal 1, Goal 2, Goal 3, Goal 4, Goal 5, Goal 6, Goal 7, Goal 8, Goal 9, Goal 10, Goal 11 15
…lanjutan Nawa Cita
RPJMN 2015-2019
Memperkuat kehadiran negara Penegakan Hukum; Indeks dalam melakukan reformasi sistem Pembangunan Hukum, dan penegakan hukum yang bebas Indeks Perilaku Anti Korupsi korupsi, bermartabat, dan (IPAK), Indeks Penegakan terpercaya (C4) Hukum Tipikor Peningkatan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas status kesehatan dan pelayanan Meningkatkan kualitas hidup kesehatan manusia dan masyarakat Indonesia Kesetaraan Gender dan (C5) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
SDGs
ALL GOALS
Goal 2, Goal 3, Goal 4, Goal 6
Pembangunan Masyarakat 16
…lanjutan Nawa Cita Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya (C6)
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik (C7)
RPJMN 2015-2019 Pembangunan Manusia dan Masyarakat; Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Masyarakat, Indeks Gini
SDGs
Goal 1 - 10
Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Perbaikan Indikator Ekonomi Makro, Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Energi
Pengembangangan Pariwisata dan Industri Manufaktur
Goal 1, Goal 2, Goal 3, Goal4, Goal 5, Goal 8, Goal, 9, Goal 12 17
…lanjutan Nawa Cita
RPJMN 2015-2019
SDGs
Perbaikan Kualitas Pendidikan
Melakukan revolusi karakter bangsa (C8)
Perbaikan status kesehatan dan pelayanan kesehatan Kebudayaan: Memperkokoh karakter bangsa yang menghargai keragaman, bertoleran, berakhlak mulia, bermoral, beretika, bergotong royong
Goal 3, Goal 4
Pembangunan Masyarakat Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia (C9)
Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi
Goal 5, Goal 10, Goal 16
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 18
III. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 2030 (SDGs) DALAM RPJMN 2015-2019
19
1. AGENDA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL: 17 GOAL, 109 TARGET DAN 63 MOI PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL Goal
Target
MOI
1
End poverty in all its forms everywhere
5
3
2
End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture
5
3
3
Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages
9
4
4
Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all
7
3
5
Achieve gender equality and empower all women and girls
6
3
6
Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all
6
2
11
Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable
7
3
45
21 20
PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI
Goal
Target
MOI
7
Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all
3
2
8
Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all
10
2
9
Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation
5
3
10
Reduce inequality within and among countries
7
3
12
Ensure sustainable consumption and production patterns
8
3
33
13 21
PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP
Target MOI
Goal 13 14
15
Take urgent action to combat climate change and its impacts Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources fro sustainable development Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss
22
3
2
7
3
9
3
19
8
PILAR TATA KELOLA/GOVERNANCE DAN MOI
N o
Target MOI
Goal
Protect peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build 16 effective, accountable and inclusive institutions at all levels Strengthen the MOI and revitalize the global partnership fro sustainable development: • Finance - 5 • Technology - 3 17 • Capacity Building - 1 • Trade -3 • Policy and institutional coherence - 3 • Multi-stakeholder partnership - 2 • Data, monitoring and Accountability - 2
10
-
10 23
2
19
21
IV. TINDAK LANJUT
24
Rencana Kerja Pelaksanaan 2015-2016 No.
KEGIATAN 2015
1
Pemetaan goal, target, dan calon indikator Pembangunan Berkelanjutan untuk 3 pilar (ekonomi, sosial, dan lingkungan)
2.
Penyusunan legal aspek SDGs: a. Penyusunan draft Inpres tentang Pembangunan Berkelanjutan b. Penyusunan draft Tim Koordinasi Pembangunan Berkelanjutan Nasional c. Penyusunan draft Pembentukan Sekretariat Pembangunan Berkelanjutan Nasional
3.
Rangkaian rapat koordinasi Kemen PPN/Bappenas, BPS, Kemenlu, Parlemen (BKSAP DPR RI) dan KL terkait, serta CSOs untuk: a. Membahas goal, target, dan calon indikator nasional b. Penyusunan bahan sosialisasi: (i) teknokratik; (ii) versi populer/masyarakat dan dunia usaha.
c. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2016. 25
NO. 1.
2. 3. 4. 5.
KEGIATAN 2016 Penyusunan rencana pelaksanaan 2016: matriks program (APBN/D) dan peran stakeholders (NGO, swasta, filantrofi, pakar/akademia, parlemen) PELAKSANAAN SOSIALISASI: Pusat dan Daerah Penajaman program pelaksanaan SDG: Pusat-daerah Penajaman dan pengembangan data dan indikator SDG Penyusunan: a. Pemantauan dan laporan tahunan b. Roadmap SDGs c. Koordinasi pelaksanaan dan komunikasi – termasuk peningkatan kapasitas
6.
Penyelesaian Laporan 15 tahun pelaksanaan MDG 26
V. PERAN PERGURUAN TINGGI
27
MULTI PERAN PERGURUAN TINGGI Mainstreaming SD EDUCATION & RESEARCH
POLICY
LEADER IN SD: build competences among students and University educators REVOLUSI MENTAL
Transformation of HE and Society through TRANSDICIPLIN ARY Approach
PRACTICES
28
Bagaimana caranya 4. UNIVERSITAS MEMILIH 1. UNIVERSITY SALAH SATU GOAL PLATFORM FOR SDG SESUAI CORE SDG COMPETENCE ATAU CIRI KHAS 2. AGENDA BERSAMA UNIVERSITAS UNIVERSITAS 5. MEMBENTUK CENTER 3. INISIATIF NASIONAL OF EXCELLENCE DI WILAYAH
MENJADI SATU KESATUAN PELAKSANAAN SDG INDONESIA 29
BAGAIMANA MEMULAI (1) Pilihan: a. Perguruan Tinggi memilih kegiatan di goal yang sesuai dengan keinginan. GOAL
AKTIVITAS YANG INGIN DIDUKUNG
Pendidikan
PAUD, Pemberantasan buta huruf Perpustakaan desa/sekolah
Jender
Pelatihan untuk perempuan atau anak perempuan Mendukung kompetisi anak perempuan di bidang tertentu
Air bersih dan sanitasi
Penyediaan air bersih desa Bantuan sanitasi desa
Biodiversity
Mendukung konservasi endangered species
Riset
Policy
Praktek v
v
v v
v
30
BAGAIMANA MEMULAI (2) b. Universitas mengikuti inisiatif global yang ada Higher Education Sustainability Initiative (HESI) – knowledge platform 272 universitas dari 47 negara (2013) • TEACH SUSTAINABLE DEVELOPMENT
• ENGAGE AND SHARE INFORMATION WITH INTERNATIONAL NETWORK
•ENCOURAGE RESEARCH ON SD
1
2
4
3
• GREEN CAMPUSES AND SUPPORT LOCAL SUSTAINABILITY EFFORTS
31
BAGAIMANA MEMULAI (2) c. Membuat Insiatif khas Indonesia i. Indonesia mengajar ii. Indonesia bersih, hijau dll INDONESIAN UNIVERSITY PLATFORM FOR SD: - SHARE LESSON AND KNOWLEDGE - NETWORKS - COLLABORATIONS - LEVERAGING - CONTRIBUTION TO SDG AND INDONESIA’S SD 32
Aksi Indonesia untuk SDG GOAL SDG
SASARAN NASIONAL
PEMERINTAH DAN PEMDA
LSM
CSR
FILANTROPIS
PERGURUAN TINGGI
1 2 3 4 5 dst ADVOKASI, EDUKASI, KOMUNIKASI
33
TERIMA KASIH
LAMPIRAN
34
CONTOH KETERKAITAN GOAL SDGs DENGAN AGENDA PEMBANGUNAN DALAM RPJMN 2015-2019
35
GOAL 7 Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all dengan Agenda Ketahanan Energi 2019
Kementerian Terkait
710
Kemen. ESDM
1.224
1.272
Kemen. ESDM
397
421
Kemen. ESDM
Penggunaan gas bumi DN
53%
75%
Kemen ESDM
Penggunaan batubara DN
24%
40%
Kemen ESDM
-
1
Kemen ESDM
514
2.676
Kemen ESDM
20 ribu
1,12 jt
Kemen ESDM
INDIKATOR
2014 (baseline)
Ketahanan Energi - Minyak Bumi (ribu BM/hari)
- Gas Bumi (ribu SBM/hari) - Batubara (Juta Ton)
Pembangunan kilang minyak Jaringan pipa gas (km)
Jaringan gas kota (sambungan rumah)
818
ARAH KEBIJAKAN: • Meningkatkan produksi energi primer • Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi • Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi • Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi • Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan tepat sasaran • Memanfaatkan potensi Sumber Daya Air untuk PLTA
PROGRAM PRESIDEN: 1. Membangun terobosan strategi untuk menjaga dan meningkatkan produksi minyak bumi : a. Pengurangan impor energi minyak dengan meningkatkan eksplorasi dan eksploitasi migas; b. Pembangunan pipa gas; c. Peningkatan efisiensi usaha BUMN penyedia energi (Pertamina, PLN, PGN); d. Memperpanjang usia sumur-sumur yang sudah berproduksi dan meningkatkan kembali produksi minyak melalui penggunaan teknologi seperti Enhanced Oil Recovery (EOR); e. Merancang kegiatan eksplorasi yang mengkalibrasi antara resiko tinggi dengan pengembalian investasi sehingga bisa didanai baik oleh pemerintah maupun swasta f. Penyusunan sistem fiskal yang fleksibel yang mengakomodasi perbedaan setiap ladang minyak mempunyai karakter tersendiri dan mengakomodasi kesulitan geologi yang berbeda-beda g. Pemberian kemudahan administrasi dalam kegiatan investasi h. Menyusun tata kelola migas yang efektif dan efisien untuk membangun industri migas nasional yang kuat berorientasi pada kedaulatan energi, dengan cara merevisi UU Migas Merah Putih i. Berkomitmen mengurangi subsidi dan menjaga penyediaan energi murah j. Merelokasikan sebagian subsidi BBM (sebagian besar impor) ke biofuel (berbasis domestik) k. Berkomitmen mencapai industri migas yang kuat dan tangguh dengan mengoptimalkan dana APBN melalui lifting, merumuskan strategi reserve replacement. Dengan komitmen ini akan mendorong revisi UU migas dengan berbasis pada pasal 33 UU D 1945; l. Pembangunan energi baru terbarukan m. cerdas mengatasi kelangkaan listrik, mengurangi biaya produksi, mengeliminasi subsidi dan meningkatkan rasio elektrifikasi sampai 100 persen n. Membangun infrastruktur migas di bidang transportasi yang berbasis energi lokal dan murah, percepatan pembangunan SPBG, infrastruktur hulu dan hilir seeprti kilang, storage, pipa transmisi dan kapal tanker agar mengurangi ketergantungan pada luar negeri, dan juga agar energi yang diproduksi di alam negeri dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan domestik. Teknologi hemat energi dan memberikan disinsentif yang tidak memenuhi MOPS 2. Komitmen agar penguasaan SDA lebih banyak dilakukan oleh pengusaha tambang nasional; 3. Masyarakat lokal di sekitar tambang harus memperoleh manfaat langsung dari pengelolaan tambang diwilayahnya
Slide - 36
Goal 14 Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development dengan Agenda Percepatan Pembangunan Kelautan INDIKATOR
2014 (BASELINE)
2019
Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB
-
Selesai tahun 2017
Termanfaatkannya sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi nasional, a.l : Produksi perikanan tangkap dan budidaya (juta ton )
Kementerian Terkait KKP dan Kemlu KKP
22,4**
48 Kemenhub
Terwujudnya pelayanan angkutan laut dalam rangka meningkatkan konektivitas laut
Terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut, a.l. melalui: - Peningkatan luas kawasan konservasi laut (%) - Peningkatan cakupan pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan
(lihat sasaran infrastruktur)
15,7 juta ha***
20 juta ha
n.a.
53,4 %
KKP KKP, BakorKamla
ARAH KEBIJAKAN: 1. Menegakkan kedaulatan dan yurisdiksi nasional melalui: (a) penyelesaian tata batas; menyelesaikan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, penyelesaian penamaan pulau2 dan pendaftarannya; (b) pengaturan dan pengendalian ALKI; (c) pengembangan dan penerapan tata kelola laut: penyusunan tata ruang laut nasional; penyusunan rencana aksi dan roadmap pembangunan kelautan dan kemaritiman; (d) peningkatan keamanan laut dan pengawasan SDA kelautan. 2. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan: (a0 pengembangan industri kelautan berkelanjutan; (b) pengembangan konektivitas laut (tol laut) dan sistem logistik laut; (c) pengembangan kawasan dan potensi baru; (d) inventarisasi dan evaluasi potensi sumberdaya kelautan; 3. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut 4. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan Iptek kelautan 5. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir.
PROGRAM PRESIDEN: 1. Meningkatkan produksi perikanan dua kali lipat menjadi sekitar 40-50 juta ton per tahun pada 2019 2. Penerapan best aqua culture practices untuk komoditas-komoditas unggulan 3. Peningkatan luas kawasan konserrvasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan. Kawasan konservasi dalam lima tahun mendatang menjadi 17 juta ha dan penambahan kawasan konservasi seluas 700 ha. 4. Rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir dan lautan 5. Mengurangi intensitas penangkapan di kawasan over fishing dan meningkatkan intensitas penangkapan di kawasan underfishing sesuai batas kelestarian 6. Pembangunan 100 sentra perikanan sebagai tempat pelelangan ikan terpadu dengan penyimpanan dan pengoalahn produk perikanan terpadu 7. Pemberantasan illegal, unregulated, dan unreported fishing 8. Mendesain tata ruang wilayah pesisir dan lautan yang mendukung kinerja pembangunan maritim dan perikanan Slide - 37
Goal 15 Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss dengan Agenda Pelestarian SDALH dan Pengelolaan Bencana INDIKATOR Penyelesaian pengukuhan/penetapan kawasan hutan
Operasionalisasi KPH Indeks Kualitas LH (IKLH)
2014 (baseline)
2019
Kementerian Terkait
-
100%
Kemen LH & Hut
120
579
Kemen LH & Hut
-
66,5-68,5
Kemen LH & Hut
Pengelolaan Bencana
Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana
Meningkatnya sistem peringatan dini untuk pelayanan informasi cuaca dan iklim, serta penanganan bencana
Meningkatnya kecepatan dan akurasi data dan informasi MKG.
BNPB
BIG
PROGRAM PRESIDEN: 1. . Mengintensifkan kerjasama internasional dalam mengatasi masalah-masalah global seperti perubahan iklim, penyebaran penyakit 2. Rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir dan lautan; 3. Peningkatan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan. Kawasan konservasi dalam lima tahun mendatang menjadi 17 juta hektar dan penambahan kawasan konservasi seluas 700 hektar; 4. Pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelaku illegal logging
BMKG
ARAH KEBIJAKAN:
1. • • • •
2. • • • •
Konservasi dan tata kelola hutan berkelanjutan Melakukan percepatan pengukuhan kawasan hutan melalui penataan batas, pemetaan dan penetapan, yang melibatkan berbagai pihak Membentuk dan mewujudkan unit manajemen yang handal Meningkatkan kapasitas pengelola dan sarana prasarana KPH Membangun hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat, termasuk masyarakat adat, dengan pemerintah pengelolaan hutan di kawasan hutan
Penguatan Sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup Penguatan sistem insentif dan disinsentif pengelolaan lingkungan hidup Penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan Penguatanpendanaan lingkungan hidup dan kerjasama kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan swasta
ARAH KEBIJAKAN:
3. Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana • •
Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM penanggulangan bencana Menyediakan sarana dan prasarana mitigasi, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini dalam menghadapi bencana • Edukasi dan penguatan kapasitas masyarakat tentang pengurangan risiko bencana; • Peningkatan partisipasi dan peran serta multi-pihak dalam penanggulangan bencana; 4. Penyediaan informasi iklim dan kebencanaan • Meningkatkan akurasi dan kecepatan analisis serta penyampaian informasi peringatan dini, MKG dan informasi pendukung penanganan perubahan iklim yang berkesinambungan
Slide - 38
