KERANGKA ACUAN SEMINAR dan LOKAKARYA MENGEMBANGKAN POSYANDU yang TERINTEGRASI
Pengantar Hidayatul (bukan nama sebenarnya) saat ini sibuk berkeliling desa, mencatat data dasar anggota keluarga dari nama anggota, tempat, tanggal lahir, kepemilikan lahan, kepemilikan paspor, kepemilikan ternak, golongan darah, kepemilikan barang berharga sampai dengan status kepemilikan dan kondisi rumah yang dihuni. Hidayatul adalah salah satu kader Posyandu yang ikut mengembangkan mekanisme pencatatan warga Desa Kopang Rembiga, Lombok Tengah. Sebagai kader Posyandu, Hidayatul sangat sibuk dengan berbagai kegiatan, dari mulai membuka Posyandu setiap satu bulan, mendampingi warga desa yang akan melahirkan, melakukan pendataan, sampai dengan terlibat dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan di desanya. Tidak hanya di Lombok Tengah, di daerah lain seperti Gowa, Selayar, Lombok Barat danSumba Timur,Posyandu telah berinovasi memberikan pelayanan tidak hanya lima meja (pendaftaran, menimbang, ukur tinggi badan, mengisi KMS, penyuluhan gizi). Terdapat pos pengaduan pelayanan publik, membuat gerakan jamban keluarga (berupaya agar semua keluarga mempunya jamban), hingga pelatihan keterampilan bagi warga untuk meningkatkan pendapatan keluarganya. Saat ini setidaknya ada beberapa peraturan ditingkat menteri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) yang mendukung keberadaan Posyandu. Mulai tahun 2001 Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor: 411.3/1116/SJ tanggal 13 Juni 2001 tentangPedoman Umum Revitalisasi POSYANDU. Ada tiga sasaran revitalisasi POSYANDU: (1)terselenggaranya kegiatan POSYANDU secara rutin dan berkesinambungan; (2) tercapainya pemberdayaan tokoh masyarakat dan kader melalui advokasi, orientasi, pelatihan atau penyegaran, dan (3) tercapainya pemantapan kelembagaan POSYANDU. Kemudian pada tahun 2011 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2011 tentang Integrasi Layanan Sosial di POSYANDU.Peraturan tentang Integrasi Layanan Sosial Dasar di POSYANDU tersebut berisi mandat bagi POSYANDU untuk melaksanakan peran lain selain 5 (Lima) peran yang selama ini ada 1. Pemerintah memberikan pilihan 10 (sepuluh) pelayanan sosial dasar lain di POSYANDU seperti pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak; pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; perilaku hidup bersih dan sehat; kesehatan lanjut usia; BKB (Bina Keluarga Balita), POSYANDU dan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) percepatan penganekaragaman konsumsi pangan; pemberdayaan
1
Pelayanan 5 meja menurut Pasal 3 Permendagri 19/2011 adalah: pendaftaran; penimbangan; pencatatan; pelayanan dan penyuluhan kesehatan; percepatan penganekaragaman pangan; dan peningkatan perekonomian keluarga
fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial; kesehatan reproduksi remaja; dan peningkatan ekonomi keluarga2. Walaupun ada banyak peraturan pendukung, masih banyak kendala yang dihadapi kader Posyandu. Sebagian besar kader merasa berjalan “sendiri”, dengan terbatasnya dana, sarana dan kemampuan, namun tetap harus menghadapi persoalan pelik terkait pemenuhan hak dasar warganya. Kader Posyandu tidak cukup hanya melakukan penimbangan setiap bulan, mereka harus memantau perkembangan kehamilan warga disekitarnya. Apabila ada ibu dan balita yang meninggal karena terlambatnya pertolongan, Kader Posyandu yang akan pertama-tama ditegur bahkan disalahkan. Padahal jika dilihat dari insentif yang diterima sangatlah tidak sebanding, hanya Rp.10.000,- per kader per bulan.Posyandu tidak menjadi bagian dari struktur pemerintah desa, sehingga tidak mempunyai garis koordinasi yang jelas dengan pemerintahan desa. Menurut peraturan yang ada, hubungan yang mengikat keduanya selama ini adalah hubungan pembinaan. Pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah propinsi bahkan pemerintah pusat wajib membina Posyandu. Contoh pembinaan yang ada misalnya desa membina Posyandu dengan memberikan alokasi dana desa (ADD), atau pemerintah kabupaten memberikan alokasi APBD untuk kegiatan Posyandu. Apakah fungsi ini telah berjalan secara maksimal? Ternyata belum sepenuhnya, padahal pada praktiknya, Posyandu telah menjalankan aktivitas yang sejalan dengan peran yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah desa, yaitu menjalankan pelayanan publik dasar. Persoalan ini jika tidak segera mendapatkan penyelesaian yang baik tentunya akan dapat mengancam keberlanjutan Posyandu. Dalam rangka meningkatkan fungsi dan peran Posyandu, Kementrian Dalam Negeri bekerjasama dengan ACCESS Tahap II dan Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) akan menyelenggarakan seminar dan lokakarya mengembangkan Posyandu yang terintegrasi sesuai dengan Permendagri.
Tujuan Kegiatan 1. Mendiseminasikan hasil stock taking Integrasi Layanan Sosial Dasar Posyandu; 2. Merumuskan rekomendasi kebijakan terkait integrasi layanan sosial dasar di Posyandu.
Pelaksanaan Kegiatan Hari, Tanggal
: Kamis, 28 November 2013
Waktu
: 09.00– 22.00WIB
Tempat
: Hotel Borobudur Jl. Lapangan Banteng Selatan No.1, Jakarta Pusat
2
Permendagri No. 19 Tahun 2011 tentang Integrasi Layanan Sosial Dasar di POSYANDU
Rangkaian Kegiatan dan Peserta Semiloka ini terdiri dari dua rangkaian kegiatan, yaitu Seminar dan Lokakarya Nasional.Total peserta sebanyak kurang lebih sebanyak 60 orang terdiri dari berbagai unsur: Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat Sipil, Kader Posyandu, Akademisi, Media dan Lembaga Donor. Perinciannya sebagai berikut: 1. Peserta Seminar Nasional sebanyak 50 orang, terdiri dari: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
Perwakilan Kementerian Dalam Negeri; Perwakilan Kementerian Kesehatan; Perwakilan Kementerian Pendidikan; Perwakilan BKKBN, Tim Pengurus Pusat PKK, Perwakilan Kader Posyandu dari 12 wilayah kerja ACCESS Phase II; Perwakilan Pemerintah Daerah dari 12 wilayah kerja ACCESS Tahap II; Koordinator Provinsi dan PO Program ACCESS Tahap II; Tim Peneliti MP3; Simpul Daerah MP3; Simpul Jakarta MP3;
2. Peserta Lokakarya Nasional sebanyak 30 orang, terdiri dari: a. Ir. H. Tarmizi A Karim, M.Si (Direktur Jendral Pembedayaan Masyarakat dan Desa), Nata Irawan, S.H, M.Si (Direktur Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat), Ir. Eppy Lugiati,M.Pd (Kasubdit PKK), Ibu Rustin Hermina (Kasi Kesejahteraan Keluarga) dan Bapak. Panji (Kasi Pemberdayaan Keluarga), Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia; b. Bapak. Entoz Zainal (Direktorat Gizi), Ibu.Ria (Direktorat Anak), Ir.Dina dan Drg. Rarit Gempari, MOA (Direktorat Ibu dan Promosi Kesehatan), serta Drg. Lilik Setyowati, MM (Kapus Promosi Kesehatan) Kementrian Kesehatan Republik Indonesia; c. Perwakilan Kementrian Pendidikan; d. Perwakilan Kader Posyandu dari 12 wilayah kerja ACCESS Tahap II; e. Perwakilan Pemerintah Daerah dari 12 wilayah kerja ACCESS Tahap II; f. Koordinator Provinsi dan PO Program ACCESS Tahap II; g. Tim Peneliti MP3; h. Simpul MP3Jakarta; i. Media j. Lembaga Donor. YAPPIKA akan memberikan fasilitas paket pertemuan dan perlengkapan kegiatan. Khusus untuk peserta dari luar Jakarta, YAPPIKA akan menanggung biaya transportasi dan akomodasi. Transportasi antar kota (pesawat kelas ekonomi) akan dibelikan oleh YAPPIKA. Transportasi
kereta api eksekutif, transport lokal, transport bandara menggunakan mekanisme reimburse setelah bukti-bukti pendukung diterima oleh YAPPIKA. Peserta yang merupakan Koordinator Propinsi dan/atau PO dari Program ACCESS tidak mendapatkan penggantian biaya transport dan penginapan. Peserta dari Jakarta tidak disediakan akomodasi, namun ada penggantian biaya transportasi. Lembar konfirmasi kehadiran untuk peserta luar Jakarta dikirimkan kepada YAPPIKA paling lambat tanggal 16 November 2013.Lembar konfirmasi kehadiran untuk peserta dari Jakarta dikirimkan kepada YAPPIKA paling lambat tanggal 22 Oktober 2013. Pengiriman lembar konfirmasi dapat dikirim melalui nomor fax: 021-85905262. Untuk konfirmasi dan informasi lainnya terkait lokakarya ini dapat menghubungi contact person: Sdri Kristina Viri/
[email protected]/ 08176673397; dan Sdri. Siska Afriani/
[email protected] /085691201889.
Narasumber Kegiatan Seminar Nasional Integrasi Layanan Sosial Dasar Posyandu ini akan menghadirkan narasumber sebagai berikut: 1. Eko Sutoro (Ketua SC FPPD) “Peran Posyandu dalam Memperkuat Partisipasi Warga serta hubungannya dengan Pemerintah Desa”. 2. Nata Irawan SH, M.Si (Direktur Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat, Ditjen PMD) “Ide dasar dan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Integrasi Layanan Sosial Dasar Posyandu ”. 3. Bapak Supriantoro (Sekretaris Jendral Kementrian Kesehatan Republik Indonesia) “Kebijakan Kemenkes dan Implementasinya Dalam Meningkatkan Peran dan Layanan di Posyandu” 4. Drs. Bambang Wispriyono, Apt., Ph.D (DekanFKMUI) “Peran Posyandu dalam Mewujudkan Masyarakat yang Sehat” 5. Kristina Viri (Peneliti MP3) “Praktik Baik Integrasi Layanan Sosial Dasar di Posyandu” Agenda Kegiatan Waktu
Agenda
Selasa, 19 November 2013 13.00 - 17.00
Peserta Luar Jakarta Check In
Keterangan
17.00 -
Istirahat dan makan malam
Rabu, 20November 2013 08.00 - 09.00
Registrasi peserta
09.00 - 10.30
Pembukaan Seminar dan Key Note Speaker
Moderator MP3
Oleh. Dr. Tarmidzi, SE,M.Si (Direktur Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia) 10.30 - 13.00
Seminar Nasional Integrasi Layanan Sosial Dasar di Posyandu
Moderator MP3
“MENGEMBANGKAN POSYANDU yang TERINTEGRASI” Pembicara: 1. SutoroEko (SC FPPD) “Peran Posyandu dalam Memperkuat Peran Pemerintah Desa”. 2. Nata Irawan, SH, MSi (Direktur Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat) “Ide dasar dan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Integrasi Layanan Sosial Dasar Posyandu ”. 3. Drs. Bambang Wispriyono, Apt., Ph.D (DekanFKM UI) “Peran Posyandu dalam Mewujudkan Masyarakat yang Sehat” 4. Bapak Supriantoro (Sekretaris Jendral Kementrian Kesehatan Republik Indonesia) “Kebijakan Kemenkes dan Implementasinya Dalam Meningkatkan Peran dan Layanan di Posyandu” 5. Kristina Viri (Peneliti MP3) “Praktik Baik Integrasi Layanan Sosial Dasar di Posyandu” 13.00 - 14.00
Istirahat dan Makan Siang
14.00 - 17.30
Lokakarya Nasional “Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Integrasi
Fasilitator per kelompok
Layanan Sosial Dasar di Posyandu”. Lima tema diskusi paralel yang akan diangkat dalam lokakarya ini adalah:
dari MP3
1. Integrasi Layanan Sosial Dasar di Posyandu 2. Koordinasi Posyandu dengan dinas/lembaga terkait. 3. Anggaran pengelolaan Posyandu. 4. Hubungan antara Posyandu dengan Pemerintah Desa. 5. Kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan untuk keberlanjutan Posyandu. 17.30 - 19.30
Istirahat Makan Malam
19.30 - 21.30
Lanjutan.
Sesi II
Lokakarya Nasional “Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Integrasi Layanan Sosial Dasar di Posyandu” 21:30–22:30
Kesimpulan dan Penutupan
Kamis, 21 November 2013 07.00 - 12.00
Check Out
* Nama masih akan disusulkan
Penutup Demikian kerangka acuan ini disampaikan, semoga dapat menjadi acuan bagi kita semua dalam mencapai tujuan kegiatan.Terima kasih.
