RANCANGAN
LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA --------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari/tanggal Waktu Tempat Acara
: 2016-2017 : III : : Terbuka : Rapat Kerja : Rabu, 1 Februari 2017. : Pukul 10.00 - 12.05 WIB. : Ruang Rapat Komisi III DPR RI. : Penjelasan Jaksa Agung terhadap hal-hal sebagai berikut: Masukan terkait pembahasan buku II RUU KUHP terutama terkait tindak pidana khusus yang diatur dalam RUU KUHP. Evaluasi kinerja Kejaksaan tahun 2016 dan rencana strategis untuk peningkatan kinerja baik dalam bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun di bidang penindakan dengan target-target realistis dan upaya yang akan dicanangkan untuk pencapaiannya Evaluasi Kinerja Satgas Anti Korupsi yang dibentuk oleh Kejaksaan dan pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan serta penjelasan mengenai kasus-kasus yang menarik perhatian publik baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, dan sejauh mana tindak lanjut dari kasus-kasus tersebut. realisasi APBN Tahun 2016 serta evaluasi kinerja Kejaksaan Agung TA 2016 dan arah kebijakan dan strategis perencanaan TA 2017. KESIMPULAN/KEPUTUSAN
I. PENDAHULUAN Rapat Kerja Komisi III DPR RI dibuka pukul 10.00 WIB dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III, Trimedya Panjaitan, S.H.,M.H., dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas. II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN 1. Beberapa hal yang disampaikan Komisi III DPR RI kepada Jaksa Agung diantaranya, adalah sebagai berikut : Meminta masukan Jaksa Agung terkait pembahasan buku II RUU KUHP terutama terkait tindak pidana khusus yang diatur dalam RUU KUHP.
1
Meminta penjelasan Jaksa Agung mengenai evaluasi kinerja Kejaksaan tahun 2016 dan rencana strategis untuk peningkatan kinerja baik dalam bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun di bidang penindakan dengan target-target realistis dan upaya yang akan dicanangkan untuk pencapaiannya. Meminta penjelasan Jaksa Agung mengenai evaluasi Kinerja Satgas Anti Korupsi yang dibentuk oleh Kejaksaan dan pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan serta penjelasan mengenai kasus-kasus yang menarik perhatian publik baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, dan sejauh mana tindak lanjut dari kasus-kasus tersebut. Meminta penjelasan Jaksa Agung terkait realisasi APBN Tahun 2016 serta evaluasi kinerja Kejaksaan Agung TA 2016 dan arah kebijakan dan strategis perencanaan TA 2017. Meminta penjelasan terkait penanganan kasus di daerah seperti kasus La Nyalla, kasus dana Bansos di Simalungun. Meminta penjelasan terkait penanganan sengketa pidana pilkada di Mesuji yang sudah lengkap 19 Januari 2017 tapi belum dilimpahkan ke pengadilan, seharusnya dengan waktu 5 (lima) hari, jika sudah dinyatakan lengkap bisa masuk ke pengadilan. Meminta penjelasan terkait pelaksanaan hukuman mati terhadap tahanan kasus narkoba dan sejauh mana pengawasan terhadap Polmas Meminta penjelasan terkait keputusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kepastian bahwa satu-satunya institusi yang berhak menghitung kerugian Negara adalah BPK. Meminta penjelasan terkait dengan tindak pidana perdagangan orang di kupang a.n. Benny yang telah di putus bersalah dan dihukum 1 tahun namun belum di eksekusi sampai saat ini. Meminta agar terpidana ini segera dieksekusi. Terkait dengan dugaan jaksa yang tidak memakai Pasal Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam kasus perdagangan orang sehingga hukumannya tidak maksimal. Meminta penjelasan terkait perilaku jaksa di daerah, munculnya arogansi jaksa di kabupaten-kabupaten sehingga minta agar Kejaksaan Agung bekerjasama dengan inspektorat mengawasi kinerja jaksa di daerah agar ada kepastian hukum di tengah masyarakat. Meminta penjelasan terkait beberapa kegiatan yang tidak dapat dianggarkan mengingat kegiatan tersebut masuk dalam skala prioritas. Bagaiamana Jaksa Agung menyikapi persoalan ini. Termasuk kecilnya biaya penanganan perkara yang beda jauh antara kasus biasa dengan kasus korupsi sehingga dikhawatirkan ada oknum yang mencari-cari dalam kasus korupsi. Bagaimana cara menghitung anggaran sehingga berbeda. Meminta penjelasan terkait keputusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pengusutan perkara harus diawali dengan diterbitkannya SPDP. Meminta penjelasan terkait kompensasi korban kasus terorisme dan korban pelanggaran HAM Berat dalam tuntutan jaksa. Meminta penjelasan terkait asal sumber PNBP yang berjumlah Rp.1 Trilyun serta penjelasan terkait TP4/D perkembangannya sampai mana. Meminta penjelasan terkait keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa kerugian Negara harus dibuktikan. Dalam kasus penjual cobek Sdr.Tajuddin yang telah dibebaskan namun jaksa melakukan kasasi. Dalam kasus Yusniar, Ibu rumah tangga yang disangka kasus ITE. Meminta agar jajaran Kejaksaan juga melihat sisi kemanusiaan untuk dikedepankan. Meminta penjelasan terkait kasus Grand Indonesia yang telah ditangani namun ditengah perjalanan kasus tersebut hingga kini tidak terdengar lagi. 2
Apakah benar telah di SP3, sehingga persepsi yang timbul adalah adanya transaksional dalam penanganan perkara. Meminta penjelasan terkait dengan implementasi e-korsup, bagaimana perkembangannya. 2. Beberapa hal yang disampaikan Jaksa Agung, diantaranya adalah sebagai berikut : Pada tanggal 24 Januari 2017 Kejaksaan Agung RI telah melakukan langkahlangkah preventif dan antisipatif dengan memberikan pengarahan terhadap Asisten Tindak Pidana Umum dan Kajari se-Indonesia terkait penanganan Tindak Pidana Pemilihan. Sebelum itu, pada tangal 21 Nopember 2016 Jaksa Agung bersama-sama dengan Kapolri dan Ketua Bawaslu telah menandatangani Peraturan Bersama No. PER-013/A/JA/11/2016, No. 01 Tahun 2016 dan No. 14 Tahun 2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang telah mengakomodir 3 (tiga) persoalan substansial yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan Pilkada serentak. Pertama, bahwa penanganan perkara Tindak Pidana Pemilihan dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu (vide Pasal 2 Peraturan Bersama). Kedua, pemberdayaan anggota Sentra Gakkumdu yang berada dalam daerah atau wilayah yang secara geografis sulit dijangkau (vide Pasal 11 Peraturan Bersama). Ketiga, pola hubungan dan tata kerja yang memperhatikan limitasi waktu penyelesaian perkara tindak pidana pemilihan. Sejak berdirinya TP4 pada bulan Oktober 2015 sampai dengan saat ini, terdapat beberapa proyek strategis nasional yang pelaksanaannya telah didampingi oleh TP4, diantaranya adalah: 1. PT. PLN (Persero), meliputi Program Pengadaan Leassing Marine Vessel Power plant, Pembangunan Mobile Power Plant 500 MW, Pembangunan PLTU Tanjung Selor, Pembangunan Jaringan SUTET, GITET untuk Wilayah Jawa Bagian Tengah dengan jumlah anggaran sekitar Rp. 47 Triliun dan U$D 394 Juta. 2. PT. Hutama Karya (Persero), meliputi kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, dengan anggaran sekitar Rp. 16 Trilliun. 3. Kementerian PUPR, meliputi kegiatan Pembangunan Wisma Atlet Kemayoran dan Pembangunan Dukungan Infrastruktur Asean Games XVIII, dengan anggaran sekitar Rp. 4,9 Triliun. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri upaya penindakan korupsi yang dilakukan Kejaksaan saat ini dan ke depan menjadi bertambah panjang dan pelik, bukan saja karena terbatasnya anggaran serta sarana dan prasarana, melainkan juga dikarenakan adanya putusan MK yang mengakibatkan adanya perubahan norma hukum baru seperti halnya Putusan MK No. 25/PUUXI/2016 yang telah menghapus frasa “dapat merugikan keuangan negara” pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Putusan tersebut berimplikasi terhadap perubahan jenis delik kedua pasal tersebut, dimana yang semula merupakan delik formil menjadi delik materiil yang mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti. Terkait pembahasan Tindak Pidana Khusus dalam Buku II RUU KUHP, dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Tindak pidana khusus yang rencananya dimasukan ke dalam Buku II RUU KUHP, antara lain: 3
a. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika DIM 1579 Pasal 507 s/d DIM 1616 Pasal 525 tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan DIM 1622 Pasal 526 s/d DIM 1630 Pasal 534 tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika; b. Tindak Pidana Terorisme DIM 825 Pasal 249 s/d DIM 850 Pasal 261; c. Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat DIM 1244 Pasal 687 s/d DIM 2087 Pasal 406; d. Tindak Pidana Korupsi DIM 2030 Pasal 687 s/d DIM 2087 Pasal 706; e. Tindak Pidana Perdagangan Orang DIM 1690 Pasal 555 s/d DIM 1730 Pasal 573; f. Tindak Pidana Pencucian Uang DIM 2227 Pasal 760 s/d DIM 2249 Pasal 767. 2. Dalam hal ini, Kejaksaan berpendapat agar berbagai Tindak Pidana Khusus tersebut (TP. Narkotika dan Psikotropika, Terorisme, Pelanggaran HAM Berat, Korupsi, Perdagangan Orang, dan TP. Pencucian Uang) agar berada di luar KUHP dan tetap diatur dalm UU tersendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut: a. Bahwa pengungkapan dan penanganan terhadap Tindak Pidana Khusus memerlukan cara-cara yang luar biasa (extra ordinary measures), seperti halnya dalam membongkar kejahatan Narkotika dibutuhkan teknik undercover buy, controlled delivery dan penyadapan. Begitu pula halnya dengan karakteristik dan sifat kejahatan Terorisme yang pelakunya tidak takut mati, serta pengungkapan Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat yang membutuhkan alat bukti khusus, ahli forensik, ahli balistik dan lain-lain. Cara-cara yang luar biasa pula diperlukan dalam pengungkapan kejahatan Korupsi dengan modus operandi yang canggih dan sulit pembuktiannya sehingga harus menerapkan asas pembalikan beban pembuktian dan prinsip-prinsip follow the money, sebagaimana halnya yang diperlukan dalam mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Perdagangan Orang. b. Bahwa di dalam Tindak Pidana Khusus terdapat kejahatan yang memiliki sifat/karakter extra ordinary crimes, dilakukan secara terorganisasi dan tunduk pada prinsip-prinsip Hukum Pidana Internasional, seperti halnya kejahatan Genosida dan kejahatan terhadap Kemanusiaan yang penyidikannya hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung dan disidangkan dalam peradilan HAM (Vide Pasal 6, 7 dan Pasal 15 Statuta Roma dan Pasal 8, 9, dan Pasal 21 UU No.26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM). c. Terhadap kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes ) tersebut berlaku asas retro aktif dan tidak mengenal adanya daluarsa (Vide Pasal 46 UU No.26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM), yang berbeda dengan Tindak Pidana Umum yang tunduk pada asas legalitas (Pasal 1 KUHP). d. Bahwa Tindak Pidana Khusus tersebut memiliki ciri-ciri sebagai perbuatan jahat yang bersifat independen, daya berlakunya relatif lestari, dan ancaman hukumannya lebih dari 1 tahun pidana perampasan kemerdekaan (Vide Naskah Akademik RUU KUHP, hlm. 144-145), memenuhi parameter terhadap delik-delik yang diatur di luar KUHP. e. Apabila berbagai Tindak Pidana Khusus yang selama ini diatur dalam UU tersendiri, dikhawatirkan akan mengeleminir berbagai Lembaga/ Institusi yang selama ini memiliki kewenangan dalam melakukan penanganan perkara, seperti: BNN terhadap TP. Narkotika/ 4
3.
4.
Psikotropika, KPK terhadap TP. Korupsi, BNPT terhadap TP. Terorisme dan lain-lain. Apabila berbagai Tindak Pidana Khusus tersebut dimasukan dalam RUU KUHP, maka akan menyebabkan sifat khusus Tindak pidana tersebut akan hilang, membuka peluang terhadap pelaku untuk menjalankan aksinya, sulitnya mengatasi kejahatan yang semakin canggih, serta akan muncul standar ganda dalam penanganannya karena ada sebagian yang diatur dalam KUHP dan sebagian lagi diatur di luar KUHP. Adapun capaian kinerja Kejaksaan Tahun 2016 sebagai berikut: A. Bidang Pembinaan Meskipun tidak bersentuhan langsung dengan penanganan perkara, namun Bidang Pembinaan memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan. Adapun capaian kinerja Bidang Pembinaan adalah: 1. Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dan Pengacara Negara, maka pemulihan kerugian yang diderita oleh Negara (sebagai korban) akibat tindak pidana/kejahatan atau akibat perbuatan melawan hukum, termasuk juga pemulihan kerugian korban perseorangan, masyarakat, korporasi atau badan hukum lainnya, merupakan tanggungjawab Kejaksaan selaku institusi hukum pemerintah dan Negara. Sesuai asas dominus litis, Kejaksaan menjadi pusat kegiatan pemulihan aset (centre of asset recovery). Adapun PNBP capaian kinerja PPA peride Januari sampai dengan Desember 2016, senilai Rp. 25.721.114.850,00 (dua puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh satu juta seratus empat belas delapan ratus lima puluh rupiah) meliputi beberapa kegiatan seperti: Pemanfaatan (Hibah) barang rampasan, penjualan lelang barang rampasan, penyelesaian uang pengganti, penjualan saham. 2. Telah terbitnya Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor: 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, dimana dalam ketentuan tersebut telah dibuka peluang adanya pengangkatan kembali Jabatan Struktural Eselon V Teknis di Daerah dan Eselon IV Teknis di Kejaksaan Agung. 3. Diterbitkannya Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP283/A/JA/05/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Kejaksaan Negeri Bombana, Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kejaksaan Negeri Sabu Raijua, Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Kejaksaan Negeri Padang Lawas, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan dan Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir. 4. Kejaksaan telah mengembangkan program Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (SIMKARI), melalui IT Blueprint / IT Masterplan Kejaksaan Tahun 2015 s.d 2019, yang pada pokoknya Masterplan tersebut memuat perubahan sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi-terdistribusi, dengan melakukan Case Management System untuk perkara Pidum, Pidsus dan Pengawasan serta perubahan pola koneksi dan pengiriman data. Perubahan sistem tersebut, sekaligus akan merubah SIMKARI (SIMKARI Next Generation) dari berbasis 5
dokumen menjadi berbasis operasional penanganan perkara (bisnis proses). 5. Kejaksaan RI hingga Desember 2016 telah berhasil melakukan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kurang lebih sebesar Rp. 1,954,867,857,468,- (Satu triliun sembilan ratus lima puluh empat milyar delapan ratus enam puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah), dari target PNBP sebesar Rp.197.749.800.000,- (Seratus sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga prosentase PNBP Kejaksaan RI adalah sebesar 988,55%. B. Bidang Intelijen Salah satu tugas pokok dan fungsi Kejaksaan R.I. yang terdapat dalam UU No. 16 Tahun 2004 adalah turut membina ketertiban dan ketentraman umum melalui serangkaian kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengamanan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, serta pencegahan penyalahgunaan penodaan agama. Adapun capaian kinerja Bidang Intelijen sebagai berikut: 1. Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah (TP4P/D), berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015, yang bertujuan untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran serta memastikan bahwa pembangunan yang sejatinya untuk rakyat benar-benar terlaksana dan manfaatnya dapat dinikmati sepenuhnya oleh rakyat. Kegiatan pendampingan dan pengamanan oleh TP4P/TP4D telah dilakukan secara berkesinambungan terhadap beberapa proyek yang dilakukan oleh Pemerintah dalam berbagai bidang antara lain: Pembangunan infrastruktur kelistrikan seperti pengadaan penyewaan pembangkit listrik terapung di atas kapal laut di 5 lokasi Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Kupang, Ambon dan Lombok serta pembangunan infrastruktur kelistrikan lainnya sebagai bagian dari pembangunan 35.000 MW. Pelaksanaan infrastruktur strategis seperti pembangunan tol trans Sumatera, pembangunan rumah susun Wisma Atlet Kemayoran TA 2016/2017, proyek renovasi infrastruktur Asian Games XVIII – 2018, Pengadaan LRT Propinsi Sumatera Selatan TA 2016. Bidang kelautan dalam proyek pengadaan kapal perikanan tangkap sebanyak 3.325 unit. Pemberdayaan pertanian maupun peternakan seperti pengadaan indukan sapi potong impor sebanyak 50.000 ekor, Pembangunan Infrastruktur Komoditas Padi, Jagung dan Kedele (PAJALE). Berbagai proyek strategis nasional lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 2. Dalam rangka mewujudkan generasi muda penerus cita-cita bangsa yang sadar hukum, maka Kejaksaan hingga bulan Desember 2016 telah melaksanakan program Jaksa Masuk 6
3.
4.
5.
6.
Sekolah (JMS) di 950 sekolah mulai tingkat SD hingga perguruan tinggi dan telah diikuti 177.847 peserta. Pembentukan Posko Pemantau Pilkada Serentak guna melakukan pemantauan/monitoring, deteksi dan cegah dini terhadap setiap kemungkinan adanya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, sekaligus menganalisa dan melaporkan setiap perkembangan situasi, informasi dan data atas suatu peristiwa/kejadian atau permasalahan terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak termasuk melakukan evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak secara menyeluruh sampai dengan proses gugatan di MK. Pelaksanaan kegiatan Penerangan Hukum (Penkum) dan Penyuluhan Hukum (Luhkum) dengan sasaran kepada masyarakat sebanyak 51 kegiatan dan lembaga sebanyak 90 kegiatan dengan jumlah keseluruhan kegiatan tersebut kurang lebih 35.371 peserta. Optimalisasi pemanfaatan sarana AMC dimana capaian pengamanan/ dukungan penangkapan terhadap tersangka, terdakwa, terpidana pada tahun 2016 sebanyak 61 buronan. Pelaksanaan cegah tangkal (cekal) yaitu pencegahan baru sebanyak 124 orang, perpanjangan pencegahan sebanyak 27 orang dan pencabutan pencegahan 1 orang.
7. Bidang Tindak Pidana Umum Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016, sebagai berikut: 1. Rekapitulasi Penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan No JUMLAH URAIAN . SPDP 1. Sisa Periode Tahun lalu 19.462 2. Masuk periode Januari 2016 s/d 142.374 Des 2016 Jumlah 161.836 Diselesaikan 1. Dihentikan oleh Penyidik 2.201 2. Menjadi berkas Tahap I 138.994 3. SPDP yang belum menjadi 20.641 berkas perkara Jumlah 161.836 2. Rekapitulasi Penerimaan Berkas Perkara Tahap Pertama JUMLAH No. URAIAN PERKARA 1. Sisa Periode Tahun lalu 18.323 2. Masuk periode Januari 2016 s/d Des 2016 138.994 Jumlah 157.317 Diselesaikan 1 Lengkap 114.497 2 Dikembalikan kepada Penyidik (P.18/P.19) 21.345 - Dapat dilengkapi 7.105 - Tidak dapat dilengkapi 945 7
- Tidak dikembalikan ke Penuntut Umum Jumlah Berkas perkara masih dalam penelitian Jumlah
2.560 135.842 21.472 157.317
3. Rekapitulasi Tahap Penuntutan Perkara Tindak Pidana Umum JUMLAH No. URAIAN BERKAS PERKARA 1. Sisa Periode Tahun lalu 2.675 Masuk periode Januari 2016 s/d Des 2016 135.842 Jumlah 138.517 2. Diselesaikan Dikirim ke Instansi Lain 1.651 Dihentikan penuntutannya/Ditutup demi 20 hukum Dilimpahkan ke PN dengan APB 114.194 DiIimpahkan ke PN dengan APS 1.864 Jumlah 117.729 Belum limpah PN 20.788 Jumlah 138.517 4. Penanganan perkara yang ditangani oleh Satgas Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara a. Data perkara tindak pidana terorisme sebanyak : 126 SPDP - Pra penuntutan : 37 perkara - Penuntutan : 31 perkara - Perkara yang sudah inkracht : 58 perkara b. Perkara tindak pidana perdagangan orang sebanyak 21 perkara - Pra penuntutan : 11 perkara - Penuntutan : 7 perkara - Perkara yang sudah inkracht : 3 perkara c. Penanganan perkara yang ditangani oleh Satgas Tindak Pidana Sumber Daya alam dan Tindak Pidana Lintas Negara: 1) Perkara Perikanan No
Unit Kerja
2016
Tuntutan
Keterangan
1
Kejaksaan Agung RI
20
Pidana denda: 1 perkara Pidana penjara & denda : 16 perkara
2
Aceh
6
3
Sumatera Utara
48
Pidana denda : 6 perkara Pidana denda : 3 perkara
SPDP : 1 perkara Tahap P.19 : 2 perkara Tahap Sidang : 14 perkara Putus : 3 perkara Sidang (rentut) Sidang (rentut)
8
Penjara & denda : 45 perkara Penjara & denda : 13 perkara -
4
Sumatera Selatan
13
5
Riau
3
6
Kepulauan Riau
88
Pidana denda: 57 perkara Penjara & denda : 21 perkara
7
Banten
4
-
8
Kalimantan Timur
33
9
Kalimantan Barat
19
10
Sulawesi Utara
49
11
Sulawesi Tengah
1
12
Nusa Tenggara Barat
1
13
Maluku
2
Pidana denda : 21 perkara Penjara & denda : 12 perkara Pidana denda : 16 perkara Penjara & denda : 2 perkara Pidana denda : 31 perkara Penjara & denda : 9 perkara Tahap II: 4 perkara Pidana denda :1 perkara Penjara & denda : 1 perkara -
14
Maluku Utara
9
15
Papua
5
Jumlah Perkara
Pidana denda : 7 perkara Penjara & denda : 2 perkara Pidana denda: 2 perkara Penjara & denda : 2 perkara
Sidang (rentut)
3 perkara Tahap SPDP 9 Perkara tahap SPDP 72 Perkara tahap sidang 7 perkara Putus 3 sidang 1 SPDP 27 perkara sidang 6 perkara Putus 1 Perkara tahap SPDP 18 perkara Sidang (rentut) 39 perkara tahap Sidang 5 perkara Putus 5 perkara tahap SPDP Sidang (rentut) Sidang (rentut)
2 perkara tahap pelimpahan Sidang (rentut)
1 Perkara tahap SPDP 4 Perkara tahap sidang
301 9
2) Perkara Kebakaran Hutan Dan Lahan No
Unit Kerja
2016
Tahapan
Keterangan
1
Kejaksaan Agung RI
7
KORPORASI Tahap SPDP : 2 perkara Tahap P-19 : 3 perkara Tahap Sidang : 1 perkara PERSEORANGAN Tahap P-19 : 1 perkara
3 perkara Penyidik MABES POLRI 4 perkara Penyidik PPNS KLHK
2
Kalimantan Timur
7
Kalimantan Selatan
9
PERSEORANGAN Tahap P-19 : 1 perkara Tahap Sidang : 6 perkara KORPORASI Tahap sidang : 3 perkara PERSEORANGAN Tahap sidang : 1 perkara Tahap putus : 5 perkara KORPORASI Tahap P-19 : 1 perkara Tahap sidang : 1 perkara PERSEORANGAN Tahap SPDP : 14 perkara Tahap P-19 : 3 perkara Tahap sidang : 3 perkara Tahap putus : 20 perkara PERSEORANGAN Tahap SPDP : 3 perkara Tahap P-19 : 7 perkara Tahap sidang : 5 perkara Tahap putus : 10 perkara KORPORASI Tahap SPDP : 1 perkara PERSEORANGAN Tahap SPDP : 3 perkara Tahap P-19 : 6 perkara Tahap sidang : 7 perkara Tahap putus : 7 perkara KORPORASI Tahap SPDP : 1 perkara Tahap P-19 : 1 perkara PERSEORANGAN Tahap P-19 : 2 perkara Tahap Sidang : 25 perkara Putus : 22 perkara KORPORASI Tahap P-19 : 1 perkara Tahap Sidang : 4 perkara PERSEORANGAN Tahap SPDP : 1 perkara Tahap Sidang : 8 perkara
3
4
5
6
7
8
Kalimantan Tengah
Kalimantan Barat
Sumatera Selatan
Riau
Jambi
42
25
24
51
16
-
-
-
-
-
-
-
10
Putus : 2 perkara Jumlah Perkara
181
Bahwa jumlah 181 perkara hasil penyidikan terdiri dari : Perkara Korporasi jumlah 19 Perkara : - Tahap SPDP : 4 Perkara - Tahap P.19 : 6 Perkara - Tahap P.21 : - Tahap Sidang : 9 Perkara - Putus : Perkara Perorangan jumlah 165 Perkara : - Tahap SPDP : 21 Perkara - Tahap P.19 : 20 Perkara - Tahap P.21 : - Tahap Sidang : 58 Perkara - Putus : 66 Perkara 3) Perkara Lingkungan Hidup Perkara masuk jumlah 8 Perkara : - Tahap SPDP : - Tahap P.19 : 8 Perkara - Tahap P.21 : - Tahap Sidang : - Putus : 4) Perkara Konservasi Sda Hayati Perkara masuk jumlah 25 Perkara : - Tahap SPDP : 2 Perkara - Tahap P.19 : 3 Perkara - Tahap P.21 : - Tahap Sidang: 15 Perkara - Putus : 5 Perkara 5) Perkara Tambang Perkara masuk jumlah 23 Perkara : - Tahap SPDP : 3 Perkara - Tahap P.19 : 7 Perkara - Tahap P.21 : 3 Perkara - Tahap Sidang: 9 Perkara - Putus : 1 Perkara 8. Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan melalui Bidang Tindak Pidana Khusus memiliki posisi strategis dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi, sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi. Adapun capaian kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi periode Januari - Desember 2016 sebagai berikut: a. Jumlah Penyelidikan : 1.600 perkara. b. Jumlah Penyidikan : 1527 perkara. c. Jumlah Penuntutan : 2.429 perkara. (1528 asal Kejaksaan, 901 asal Polri) 11
d. Jumlah Eksekusi : 1.807 perkara. e. Penyelamatan Keuangan Negara pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan sejak Januari-November 2016 adalah sebesar Rp.340.883.504.712,07 (tiga ratus empat puluh milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat ribu tujuh ratus dua belas koma 7 sen rupiah) dan USD 263.929,12 f. Eksekusi pidana denda dan telah disetorkan ke kas negara sebesar Rp. 46.962.866.660,00, sedangkan Uang Pengganti yang disetor ke kas negara sebesar Rp. 212.280.219.546,00 g. PNBP Bidang Tindak Pidana Khusus Per 15 November 2016 Rp.1.393.509.303.671,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh tiga milyar lima ratus sembilan juta tiga ratus tiga ribu enam ratus tuju puluh satu rupiah) 9. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Tugas, fungsi dan lingkup bidang Perdata dan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 dan Pasal 24 Ayat (2) Perpres No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 29 Tahun 2016 meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN/BUMD untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan negara dan pemerintah serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Adapun capaian kinerja Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI sebagai berikut: 1. Bantuan Hukum : 1139 kegiatan; 2. Pelayanan Hukum : 585 kegiatan; 3. Pertimbangan Hukum : 522 kegiatan; 4. Penegakan Hukum :5. Tindakan hukum lain : 10 kegiatan. 6. Jumlah Penyelamatan Keuangan/Kekayaan Negara (Periode Januari 2016 s/d Desember 2016): a. Rp. 20.308.791.601.602,- (dua puluh triliun tiga ratus delapan miliar tujuh ratus Sembilan puluh satu juta enam ratus satu ribu enam ratus dua rupiah) dan; b. Tanah seluas 7902 m² (tujuh ribu Sembilan ratus dua meter persegi). 7. Pemulihan Keuangan/ Kekayaan Negara senilai Rp. 833.863.341.804,36,- (Delapan Ratus tiga puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh tiga juta tiga rtus empat puluh satu ribu delapan ratus empat koma 36 sen rupiah). US$ 220.778,03 (dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan koma nol tiga sen US Dolar) Pada tahun 2016, Surat Kuasa Khusus (SKK) mewakili Pemerintah, BUMN, Pemda berjumlah 1.468 perkara. Dari jumlah SKK tersebut terdapat beberapa SKK yang khusus dari Presiden dan perkara menarik tahun 2016 sebagai berikut: PEMBERI REGISTER JENIS NO KETERANGAN KUASA PERKARA PERKARA 12
1
Presiden RI
33/PUU-XIV/2016
TUN – Mahkamah Konstitusi
Permohonan Hak Uji Materiil atas Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945
2
Presiden RI
32/PUU-XIV/2016
TUN – Mahkamah Konstitusi
Permohonan Hak Uji Materiil atas Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi terhadap UUD 1945
3
Presiden RI
18 P/HUM/2-16
TUN – Mahkamah Agung
Permohonan Hak Uji Materiil atas Lampiran Angka I huruf A 1 huruf c dan huruf B PP Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
4
Presiden RI
256/PDT.G/2016/P N.JKT.SEL
PERDATA – Gugatan diajukan PN Jakarta oleh Sdr. Drs. Selatan Alfons Loemau
5
Presiden RI
73/PDT.G/2016/PN. JKT.TIM
PERDATA – Gugatan diajukan PN Jakarta oleh Kantor Timur Advokat Dumoli Siahaan
6
Presiden RI
Penanganan Perkara Arbitrase IMFA
C. Bidang Pengawasan Aparat pengawasan sebagai “prime mover” (penggerak utama) dalam membawa Kejaksaan mencapai kinerja yang terbaik, sehingga harus mampu menjadi primus inter pares yakni sebagai inisiator untuk mempengaruhi 13
lingkungan tugasnya masing-masing dalam melakukan pembenahan secara terus-menerus (continues improvements), merubah mindset, culture set dan behaviour set serta paradigma dari yang bersifat rutinitas menjadi agen perubahan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Hal tersebut direalisasikan melalui kegiatan Video Tele-Conference (Vicon) antara Jaksa Agung beserta para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Diklat dengan jajaran Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia yang pada pokoknya membahas antara lain mengenai laporan pengaduan, penyelesaian temuan BPK, realisasi penyerapan anggaran, penilaian prestasi kerja dan kinerja, dan sebagainya. Adapun capaian kinerja Bidang Pengawasan periode Januari - Desember 2016 sebagai berikut: Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat - Sisa Desember 2015 = 209 LAPDU - Diterima Januari – Desember 2016 = 701 LAPDU - Jumlah = 910 LAPDU - Diselesaikan = 674 LAPDU - Sisa (Lapdu masih dalam proses) = 236 LAPDU PENYELESAIAN : - Terbukti - Tidak terbukti - Dilimpahkan ke bidang teknis
= = =
125 LAPDU 388 LAPDU 161 LAPDU
Terkait dengan eksekusi mati, tetap akan dilaksanakan terhadap kasus yang bersifat ekstraordinary. Bahwa terkait dengan biaya penanganan perkara, meski minim namun banyak yang tersisa dalam anggaran. Mengenai kasus a.n. Benny yang terjadi di Kupang, akan di cek kembali namun apabila belum inkrah maka belum bisa dieksekusi. Terkait dengan dugaan arogansi oknum jaksa, akan menjadi masukan bagi kejaksaan dalam melakukan reward and punishment. Terkait dengan permasalahan Monitoring Center (AMC) sedang ditingkatkan oleh jajaran Kejaksaan. Terkait dengan kompensasi terhadap korban terorisme, telah dilakukan kerjasama dengan LPSK dan telah disampaikan kepada para Kajati dan Kajari. Terkait dengan sumber PNBP berasal dari penyetoran dari Pengalihan Jalan Tol. Selain hal tersebut, Kejaksaan menyampaikan bahwa kinerja TP4 sudah cukup memuaskan. Terkait dengan permasalahan kasus Sdr.Tajudin, adanya permintaan dari Komisi Perlindungan Anak yang meminta agar kasus tersebut di proses. Terkait dengan permasalahan Grand Indonesia bahwa temuan BPK tidak ada kerugian negara dan masalahnya adalah perdata sehingga telah di keluarkan SP3, hanya salah dalam pembuatan kontrak sehingga harus diperbaiki karena berpotensi merugikan Negara Bahwa terkait dengan permasalahan e-korsup masih dalam pembahasan dengan KPK. Terkait dengan kasus hukum La Nyalla, jajaran Kejaksaan sedang menyusun memori kasasi ke Mahkamah Agung. 2. Komisi III DPR RI menyampaikan kepada Jaksa Agung RI beberapa surat masuk dari masyarakat kepada Komisi III DPR RI menyangkut permasalahan yang terkait dengan tugas dan wewenang Kejaksaan RI, untuk dapat ditindaklanjuti 14
dan selanjutnya dapat disampaikan perkembangannya kepada Komisi III DPR RI. III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengambil beberapa kesimpulan / keputusan sebagai berikut : 1. Komisi III DPR-RI mendesak Jaksa Agung untuk meningkatkan Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI dalam rangka membangun Kejaksaan yang modern, bermartabat, dan terpercaya sesuai dengan arah kebijakan dalam Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2017 dan melaporkan perkembangan capaian target dan evaluasinya kepada Komisi III DPR RI. 2. Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung untuk mendukung reformasi sistem dan penegakan hukum dengan meningkatkan kinerja dalam penanganan perkara baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan tetap mengedepankan independensi. Rapat ditutup pada pukul 12.05 WIB
15
