RANCANGAN
LAPORAN SINGKAT RAPAT PANJA KOMISI III DPR-RI DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN) DALAM RANGKA PEMBAHASAN DIM RUU TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA --------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari/tanggal Waktu Tempat Acara
: : : : : : : : :
2015-2016 III Terbuka Rapat Panja Selasa, 8 Maret 2016 Pukul 11.10 s.d. 15.53 WIB Ruang Rapat Komisi III DPR RI Melanjutkan Pembahasan DIM RUU tentang Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP).
KESIMPULAN/KEPUTUSAN I. PENDAHULUAN Rapat Panja dibuka pada pukul 11.10 WIB, oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. Benny K. Harman, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas. II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN Beberapa DIM RUU tentang KUHP yang dilakukan pembahasan, diantaranya sebagai berikut: 1. DIM No. 417 (Pasal 103 ayat (1)) (1) Setiap orang yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, dapat dikenakan tindakan berupa: Terkait dengan DIM ini, jenis-jenis pidana apa saja yang dapat dibebaskan dari tindakan pidana Catatan :.Substansi DIM 417 (Pasal 103) disesuaikan dengan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 mengenai disabilitas mental beserta urutan ayat. Pemerintah akan melakukan pendalaman dan dibahas lebih rinci mengenai disabilitas mental dengan ahli yang berkompeten Disetujui Panja, dibahas dalam Timus dan Timsin
2. DIM No. 418 (Pasal 103 ayat (1) huruf a) a. perawatan di rumah sakit jiwa; Disetujui Panja, dibahas dalam Timus dan Timsin 3. DIM No. 419 b. penyerahan kepada pemerintah; atau Fraksi Gerinda mengusulkan untuk menyerahkan kepada Dinas Sosial Pemerintah menjelaskan kalau disebut Dinas Sosial nomenklatur di daerah berbeda-beda F.Hanura mengusulkan agar dimasukan dalam penjelasan penyerahan kepada pemerintah yang membidangi urusan panti rehabilitasi social Alternatif: Penjelasan huruf b: Penyerahan kepada pemerintah dalam ketentuan ini berupa penyerahan kepada pemerintah dan pemerintah daerah yang membidangi urusan di bidang sosial. Disetujui Panja, dibahas dalam Timus dan Timsin 4. DIM No. 420 c. penyerahan kepada seseorang. usulan F. Hanura penyerahan kepada seseorang.yang mampu bertanggung jawab. Pemerintah mengsul penjelasan huruf c : Penyerahan kepada orang yang berdasarkan keuputusan hakim memenuhi syarat-syarat tertentu seperti cakap, berkelakuan baik dan bertanggungjawab. Disetujui Panja, dibahas dalam Timus dan Timsin 5. DIM No. 420A Usul baru F-Nasdem: (2A) Dalam hal khusus atau tertentu pengenaan tindakan ini hanya berlaku kepada Pasal 42 dan 41 namun juga harus diperluas bagi korban penyalahguna narkotika dan psikotropika. Jenis tindakan harus ditambah dengan tindakan rehabilitasi; dan/atau perawatan dilembaga. Catatan: Masuk dalam DIM No. 432. 6. DIM No. 421 (Pasal 103 ayat ( 2)) (2) (1) Tindakan yang dapat dikenakan bersama sama dengan pidana pokok berupa: Catatan: catatan dari fraksi-fraksi dimasukkan kedalam substansi pembahasan narkotika. Disetujui Panja, dibahas dalam Timus dan Timsin 7. DIM No. 422 (Pasal 103 ayat ( 2) huruf a) a. pencabutan surat izin mengemudi; Pemerintah agar mencek, merumuskan kembali serta melakukan sinkronisasi dengan ayat-ayat dan pasal terkait. 2
Pemerintah meminta waktu untuk merumuskan ulang termasuk sinkronisasi dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan tindakan. Disetujui Panja, dibahas dalam Timus dan Timsin 8. DIM No. 423 (Pasal 103 ayat ( 2) huruf b) b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; Disetujui Panja, dibahas dalam Timus dan Timsin 9. DIM No. 424 (Pasal 103 ayat ( 2) huruf c) c. perbaikan akibat tindak pidana; Disinkronkan dengan UU No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Disetujui Panja, dibahas dalam Timus dan Timsin 10. DIM No. 425 (Pasal 103 ayat ( 2) huruf d) d. latihan kerja; Disetujui Panja, dibahas dalam Timus dan Timsin 11. DIM No. 426 (Pasal 103 ayat ( 2) huruf e) e. rehabilitasi; dan/atau Disetujui Panja, dibahas dalam Timus dan Timsin 12. DIM No. 427 (Pasal 103 ayat ( 2) huruf f) f. perawatan di lembaga. Disetujui Panja, 8 Maret 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin Usul baru Pemerintah sejalan dengan usulan F-Gerindra: f. konseling perubahan perilaku. Catatan : DIM No. 421 s.d 427: Pemerintah meminta waktu untuk dirumuskan ulang, termasuk mensinkronkan dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan tindakan bukan hanya untuk Anak dan apakah alternatif atau kumulatif. DIM No. 428 ( Pasal 104) Pasal 104 Dalam menjatuhkan putusan yang berupa pengenaan tindakan, wajib diperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56. Disetujui Panja, dibahas dalam Timus dan Timsin 13. DIM No. 429 ( Pasal 105 ayat (1)) Pasal 105 (1) Putusan tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa dijatuhkan setelah pembuat tindak pidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan yang bersangkutan masih dianggap berbahaya berdasarkan surat keterangan dari dokter ahli rujukan pemerintah Disetujui Panja, dibahas dalam Timus dan Timsin
3
14. DIM No. 430 (Pasal 105 ayat (2)) (2) Pembebasan dari tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dikenakan, jika yang bersangkutan dianggap tidak berbahaya lagi dan tidak memerlukan perawatan lebih lanjut berdasarkan surat keterangan dari dokter ahli. Disetujui Panja, dibahas dalam Timus dan Timsin 15. DIM No. 431 (Pasal 106 ayat (1)) Pasal 106 (1) Tindakan penyerahan kepada pemerintah, bagi orang dewasa dilakukan demi kepentingan masyarakat. Disetujui Panja, dibahas dalam Timus dan Timsin 16. DIM No. 432 (Pasal 106 ayat (2)) (2) Dalam putusan hakim ditentukan tempat dan bagaimana tindakan harus dijalankan. Disetujui Panja, dibahas dalam Timus dan Timsin 20. DIM No. 433 (Pasal 107 ayat (1) Pasal 107 (1) Tindakan berupa penyerahan kepada seseorang, dapat dikenakan kepada pembuat tindak pidana dewasa. Disetujui Panja, dibahas dalam Timus dan Timsin 21. DIM No. 434 (Pasal 107 ayat (2) (2) Tindakan penyerahan kepada seseorang, bagi orang dewasa dilakukan demi kepentingan masyarakat. Disetujui Panja, dibahas dalam Timus dan Timsin 22. DIM No. 435 (Pasal 107 ayat (3) (3) Dalam putusan hakim ditentukan tempat dan bagaimana tindakan harus dijalankan. Disetujui Panja, dibahas dalam Timus dan Timsin 23. DIM No. 436 (Pasal 108 ayat (1)) Pasal 108 (1) Tindakan berupa pencabutan surat izin mengemudi dikenakan setelah mempertimbangkan: Disetujui Panja, dibahas dalam Timus dan Timsin 24. DIM No. 437 (Pasal 108 ayat (1a)) a. keadaan yang menyertai tindak pidana yang dilakukan; Disetujui Panja, dibahas dalam Timus dan Timsin
25. DIM No. 438 (Pasal 108 ayat (1b)) b. keadaan yang menyertai pembuat tindak pidana; atau Disetujui Panja, dibahas dalam Timus dan Timsin
4
26. DIM No. 439 (Pasal 108 ayat (1c)) c. kaitan pemilikan surat izin mengemudi dengan usaha mencari nafkah. Disetujui Panja, dibahas dalam Timus dan Timsin Catatan: Disinkronkan dengan DIM 422 s.d 427. 27. DIM No. 440 (Pasal 108 ayat (2)) (2) Jika surat izin mengemudi dikeluarkan oleh negara lain maka pencabutan surat izin mengemudi dapat diganti dengan larangan menggunakan surat izin tersebut di wilayah negara Republik Indonesia. Disetujui Panja, dibahas dalam Timus dan Timsin Catatan: Disinkronkan dengan DIM 422 s.d 427. 28. DIM No. 441 (Pasal 108 ayat (3)) (3) Jangka waktu pencabutan surat izin mengemudi berlaku antara 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Disetujui Panja, dibahas dalam Timus dan Timsin Catatan: Disinkronkan dengan DIM 422 s.d 427. 29. DIM No. 442 (Pasal 109 ayat (1)) Pasal 109 (1) Tindakan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dapat berupa uang, barang, atau keuntungan lain. 30. DIM No. 443 (Pasal 109 ayat (2)) (2) Jika hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa uang maka pembuat tindak pidana dapat mengganti dengan sejumlah uang yang ditentukan oleh hakim. 31. DIM No. 444 (Pasal 110) Pasal 110 Tindakan berupa perbaikan akibat tindak pidana dapat berupa penggantian atau pembayaran harga taksiran kerusakan sebagai akibat tindak pidana tersebut. Catatan: Pemerintah mensinkronkan dan mereformulasi ulang DIM 442 s.d 454 (Pasal 109 s.d Pasal 113). 32. DIM No. 445 (Pasal 111 ayat (1)) Pasal 111 (1) Dalam mengenakan tindakan dipertimbangkan:
berupa
latihan
kerja,
wajib
33. DIM No. 446 (Pasal 111 ayat (1a)) a. kemanfaatan bagi pembuat tindak pidana 34. DIM No. 447 (Pasal 111 ayat (1b)) b. kemampuan pembuat tindak pidana; dan
5
35. DIM No. 448 (Pasal 111 ayat (1c)) c. jenis latihan kerja. 36. DIM No. 449 (Pasal 111 ayat (2)) (2) Dalam menentukan jenis latihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib diperhatikan latihan kerja atau pengalaman kerja yang pernah dilakukan dan tempat tinggal pembuat tindak pidana. Catatan: Pemerintah mensinkronkan dan mereformulasi ulang DIM 442 s.d 454 (Pasal 109 s.d Pasal 113). 37. DIM No. 450 (Pasal 112 ayat (1)) Pasal 112 (1) Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada pembuat tindak pidana yang: 38. DIM No. 451 (Pasal 112 ayat (1a)) a. kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau 39. DIM No. 452 (Pasal 112 ayat (1b)) b. mengidap kelainan seksual atau yang mengidap kelainan jiwa. 40. DIM No. 453 (Pasal 112 ayat (2)) (2) Rehabilitasi dilakukan di lembaga rehabilitasi medis atau sosial, baik milik pemerintah maupun swasta. Catatan: Pemerintah mensinkronkan dan mereformulasi ulang DIM 442 s.d 454 (Pasal 109 s.d Pasal 113). 41. DIM No. 454 (Pasal 113 ayat (2)) Pasal 113 Tindakan perawatan di lembaga harus didasarkan atas sifat berbahayanya pembuat tindak pidana yang melakukan tindak pidana tersebut sebagai suatu Catatan: Pemerintah mensinkronkan dan mereformulasi ulang DIM 442 s.d 454 (Pasal 109 s.d Pasal 113). 42. DIM No. 455 (Pasal 114) Pasal 114 Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan [dalam] Peraturan Pemerintah. Disetujui Panja, dibahas dalam Timus dan Timsin Catatan agar dilakukan Perbaikan redaksional dan diusulkan masuk dalam pembahasan KUHAP.
6
43. DIM No. 456 s/d 549 Bagian Keempat Pidana dan Tindakan bagi Anak Alternatif Pemerintah: Bagian Keempat Diversi, Tindakan, dan Pidana bagi Anak Catatan: Bagian Keempat dilakukan penempatan ulang oleh Pemerintah. Pemerintah diminta mensinkronkan kembali Bagian Keempat dengan UU SPPA di luar mengenai kewajiban adat yang masih dipending. 44. Pembahasan Rapat Panja selanjutnya membahas DIM 550 mengenai Bagian Kelima.
III. KESIMPULAN/PENUTUP
1. DIM NO. 417 s.d DIM No. 445 (Pasal 103 s.d. Pasal 114) Bagian Ketiga Tindakan Pasal 103 (1) (2) Setiap orang yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, dapat dikenakan tindakan berupa: Catatan Panja 8 Maret 2016: Substansi DIM 417 (Pasal 103) disesuaikan dengan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 mengenai disabilitas mental beserta urutan ayat. Disetujui PANJA 8 Maret 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. a. perawatan di rumah sakit jiwa; Disetujui PANJA 8 Maret 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. b.
penyerahan kepada pemerintah; atau
Alternatif: Penjelasan huruf b: Penyerahan kepada pemerintah dalam ketentuan ini berupa penyerahan kepada pemerintah dan pemerintah daerah yang membidangi urusan di bidang sosial. Disetujui PANJA 8 Maret 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. c.
penyerahan kepada seseorang.
7
Usul penjelasan huruf c Pemerintah: Penyerahan kepada orang yang berdasarkan keuputusan hakim memenuhi syarat-syarat tertentu seperti cakap, berkelakuan baik dan bertanggungjawab. Disetujui PANJA 8 Maret 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Usul baru F-Nasdem: (2A) Dalam hal khusus atau tertentu pengenaan tindakan ini hanya berlaku kepada Pasal 42 dan 41 namun juga harus diperluas bagi korban penyalahguna narkotika dan psikotropika. Jenis tindakan harus ditambah dengan tindakan rehabilitasi; dan/atau perawatan dilembaga. Catatan: Masuk dalam DIM No. 432. (2) (1) Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa: Disetujui PANJA 8 Maret 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. a. pencabutan surat izin mengemudi; b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; c. perbaikan akibat tindak pidana; d. latihan kerja; e. rehabilitasi; dan/atau f. perawatan di lembaga. Disetujui PANJA 8 Maret 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Usul baru Pemerintah sejalan dengan usulan F-Gerindra: g. konseling perubahan perilaku. Catatan Panja 8 Maret 2016 DIM No. 421 s.d 427: Pemerintah meminta waktu untuk dirumuskan ulang, termasuk mensinkronkan dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan tindakan bukan hanya untuk Anak dan apakah alternatif atau kumulatif. Penjelasan: Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini menganut sistem dua jalur dalam pemidanaan (double track system), yaitu di samping pembuat tindak pidana dapat dijatuhi pidana, dapat juga dikenakan berbagai tindakan. Dalam Pasal 41 dinyatakan bahwa pembuat tindak pidana yang memenuhi ketentuan pasal tersebut tidak dapat dipidana tetapi hanya dikenakantindakan. Terhadap pembuat tindak pidana yang memenuhi ketentuan Pasal 42 hakim dapat memilih antara mengurangi pidana yang dijatuhkan atau mengenakan tindakan. 8
Tindakan yang dapat dikenakan kepada pelaku dibagi dalam 2 (dua) kelompok. Kelompok yang pertama diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab atau kurang mampu bertanggung jawab. Sedangkan kelompok kedua diperuntukkan bagi orang yang mampu bertanggung jawab dan dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat. Pasal 104 Dalam menjatuhkan putusan yang berupa pengenaan tindakan, wajib diperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56. Penjelasan Pasal 104 Cukup jelas. Pasal 105 Putusan tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa dijatuhkan setelah pembuat tindak pidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan yang bersangkutan masih dianggap berbahaya berdasarkan surat keterangan dari dokter ahli rujukan pemerintah. Disetujui PANJA 8 Maret 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (1)
(2)
Pembebasan dari tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dikenakan, jika yang bersangkutan dianggap tidak berbahaya lagi dan tidak memerlukan perawatan lebih lanjut berdasarkan surat keterangan dari dokter ahli. Disetujui PANJA 8 Maret 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Penjelasan Pasal 105 Rumah sakit yang dimaksud dalam ketentuan ini baik rumah sakit milik pemerintah atau swasta. Pasal 106 (1) Tindakan penyerahan kepada pemerintah, bagi orang dewasa dilakukan demi kepentingan masyarakat. Disetujui PANJA 8 Maret 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (2)
Dalam putusan hakim ditentukan tempat dan bagaimana tindakan harus dijalankan. Disetujui PANJA 8 Maret 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Penjelasan Pasal 106 Cukup jelas.
9
Pasal 107 (1) Tindakan berupa penyerahan kepada seseorang, dapat dikenakan kepada pembuat tindak pidana dewasa. Disetujui PANJA 8 Maret 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (2)
Tindakan penyerahan kepada seseorang, bagi orang dewasa dilakukan demi kepentingan masyarakat. Disetujui PANJA 8 Maret 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (3)
Dalam putusan hakim ditentukan tempat dan bagaimana tindakan harus dijalankan. Disetujui PANJA 8 Maret 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Penjelasan Pasal 107 Cukup jelas. Pasal 108 Tindakan berupa pencabutan surat izin mengemudi dikenakan setelah mempertimbangkan: Disetujui PANJA 8 Maret 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (1)
a. keadaan yang menyertai tindak pidana yang dilakukan; Disetujui PANJA 8 Maret 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. b. keadaan yang menyertai pembuat tindak pidana; atau Disetujui PANJA 8 Maret 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. c.
kaitan pemilikan surat izin mengemudi dengan usaha mencari nafkah. Disetujui PANJA 8 Maret 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan: Disinkronkan dengan DIM 422 s.d 427. (2)
Jika surat izin mengemudi dikeluarkan oleh negara lain maka pencabutan surat izin mengemudi dapat diganti dengan larangan menggunakan surat izin tersebut di wilayah negara Republik Indonesia. Disetujui PANJA 8 Maret 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan: Disinkronkan dengan DIM 422 s.d 427. (3)
Jangka waktu pencabutan surat izin mengemudi berlaku antara 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Disetujui PANJA 8 Maret 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan: 10
Disinkronkan dengan DIM 422 s.d 427. Penjelasan Pasal 108 Cukup jelas. Catatan: Pemerintah mensinkronkan dan mereformulasi ulang DIM 442 s.d 454 (Pasal 109 s.d Pasal 113).
(1) (2)
Pasal 109 Tindakan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dapat berupa uang, barang, atau keuntungan lain. Jika hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa uang maka pembuat tindak pidana dapat mengganti dengan sejumlah uang yang ditentukan oleh hakim.
Penjelasan Pasal 109 Putusan pengadilan yang berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dimaksudkan agar pembuat tindak pidana tindak pidana tidak dapat menarik manfaat dari tindak pidana yang dilakukan, meskipun hubungan antara keuntungan dan tindak pidana tidak dimasukkan ke dalam bentuk-bentuk yang ditentukan dalam Pasal 98. Tindakan perampasan ini bertujuan memberantas kegiatan pencucian uang haram (money laundering) atau yang dikenal pula dengan nama pemutihan uang haram atau menyamarkan uang haram, yang diperoleh dari tindak pidana antara lain perdagangan narkotika. Pasal 110 Tindakan berupa perbaikan akibat tindak pidana dapat berupa penggantian atau pembayaran harga taksiran kerusakan sebagai akibat tindak pidana tersebut. Penjelasan Pasal 110 Cukup jelas. Catatan: Pemerintah mensinkronkan dan mereformulasi ulang DIM 442 s.d 454 (Pasal 109 s.d Pasal 113).
(1)
Pasal 111 tindakan berupa
Dalam mengenakan latihan dipertimbangkan: a. kemanfaatan bagi pembuat tindak pidana; b. kemampuan pembuat tindak pidana; dan
kerja,
wajib
11
(2)
c. jenis latihan kerja. Dalam menentukan jenis latihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib diperhatikan latihan kerja atau pengalaman kerja yang pernah dilakukan dan tempat tinggal pembuat tindak pidana.
Penjelasan Pasal 111 Cukup jelas. Catatan: Pemerintah mensinkronkan dan mereformulasi ulang DIM 442 s.d 454 (Pasal 109 s.d Pasal 113).
(1)
(2)
Pasal 112 Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada pembuat tindak pidana yang: a. kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau b. mengidap kelainan seksual atau yang mengidap kelainan jiwa. Rehabilitasi dilakukan di lembaga rehabilitasi medis atau sosial, baik milik pemerintah maupun swasta.
Penjelasan Pasal 112 Cukup jelas. Catatan: Pemerintah mensinkronkan dan mereformulasi ulang DIM 442 s.d 454 (Pasal 109 s.d Pasal 113). Pasal 113 Tindakan perawatan di lembaga harus didasarkan atas sifat berbahayanya pembuat tindak pidana yang melakukan tindak pidana tersebut sebagai suatu kebiasaan. Penjelasan Pasal 113 Cukup jelas. Catatan: Pemerintah mensinkronkan dan mereformulasi ulang DIM 442 s.d 454 (Pasal 109 s.d Pasal 113). Pasal 114 Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan [dalam] Peraturan Pemerintah. Disetujui PANJA 8 Maret 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan: Perbaikan redaksional. Penjelasan 12
Pasal 114 Cukup jelas. 2.
DIM No. 446 s.d DIM No. 539 (Pasal 115 s.d. Pasal 138) Bagian Keempat Pidana dan Tindakan bagi Anak Bagian Keempat Pidana dan Tindakan bagi Anak Alternatif Pemerintah: Bagian Keempat Diversi, Tindakan, dan Pidana bagi Anak Catatan: Bagian Keempat dilakukan penempatan ulang oleh Pemerintah. Catatan Panja 8 Maret 2016: Pemerintah diminta mensinkronkan kembali Bagian Keempat dengan UU SPPA di luar mengenai kewajiban adat yang masih dipending.
III. PENUTUP Rapat ditutup pukul.15.53 Wib.
13
