RANCANGAN
LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) ------------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari/tanggal Waktu Tempat Ketua Rapat Sekretaris Rapat Hadir Ijin Acara
: 2014-2015. : III : : Terbuka. : RDP : Kamis, 9 April 2015. : Pukul 14.00 s.d 15.45 WIB. : RR Komisi III DPR RI : DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH./Ketua Komisi III DPR RI : Dra. Tri Budi Utami, M.Si/Kabag Set.Komisi III DPR-RI. : 22 orang anggota dari 54 orang anggota Komisi III DPR RI. : 10 orang anggota Komisi III DPR RI. : Meminta Masukan dari KPK dan PPATK terkait proses uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri
KESIMPULAN/KEPUTUSAN I. PENDAHULUAN Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dibuka pukul 14.00 WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI, DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas. II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN 1. Beberapa hal yang disampaikan kepada Pimpinan KPK dan Kepala PPATK, diantaranya sebagai berikut : RDPU ini khusus terkait akan dilaksanakannya fit and proper calon Kapolri sesuai surat Presiden RI. Untuk DPR dapat memberikan persetujuan atau
tidak persetujuan atas calon yang disampaikan. Agenda ini adalah agenda tunggal untuk meminta masukan terkait surat presiden tersebut. Banyak harapan besar dari publik khususnya, pandangan kualitatif calon Kapolri, kapolri yang seperti apa yang diharapkan KPK agar bisa sinergi dan bekerja sama dalam penindakan hukum. Beberapa waktu yang lalu ada pemberitaan tentang perwira Polri yang memiliki rekening gendut, dari mana informasi tersebut, dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya. Indonesia belum mempunyai standar internasional anti pencucian uang, kira-kira dalam konteks tindak pidana pencucian uang, calon Kapolri seperti apa yang diharapkan. Dari hasil pemeriksaan Bareskrim Polri, yang menyatakan bahwa transaksi rekening Komjen Pol. Badrodin Haiti dapat dipertanggungjawabkan, apakah hal tersebut bisa dijadikan pegangan bagi Komisi III untuk disampaikan kepada calon Kapolri dalam pelaksanaan fit and proper test. Dalam rangka fit and proper test calon Kapolri, Komisi III mengundang KPK dalam rapat hari ini, dengan tujuan agar pencalonan Komjen Pol. Badrodin Haiti tidak ada permasalahan di KPK, sebagaimana yang pernah terjadi pada Komjen Pol.Drs Budi Gunawan. Komjen Pol. Badrodin Haiti adalah salah satu Perwira Tinggi Polri yang patuh melaporkan LHKPN. Bagaimana laporan terakhir LHKPN yang bersangkutan kepada KPK. Pekerjaan Polri, KPK dan PPATK bisa sinergi dan mematuhi MoU yang telah disepakati bersama, bahan, data dan informasi krusial apa saja, yang bisa ditanyakan kepada calon Kapolri. Peran Komjen Pol. Badrodin Haiti dalam membantu program pencegahan dalam mencegah kerugian negara, khususnya dalam bidang Minerba. Konsep pencegahan yang bagaimana yang ideal untuk mencegah tindak pidana korupsi. Bagaimana konsep pencegahan yang ideal bagi calon Kapolri ke depannya. Bahwa informasi yang disampaikan KPK dan PPATK sedikit banyak akan mempengaruhi membantu pelaksanaan Uji kelayakan terhadap calon Kapolri 2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Pimpinan KPK, diantaranya adalah sebagai berikut : Calon selalu mengupdate harta kekayaannya, terakhir 2015. Terkait dengan TPPU, KPK belum menerima laporan adanya TPPU dari calon Kapolri. Komjen Pol. Badrodin Haiti turut aktif serta membantu program KPK dalam bidang pencegahan. 2
Bahwa calon yang kapasitasnya sebagai Wakapolri, aktif melakukan diskusi bagaimana mengefektifkan biro penindakan di KPK, khususnya dalam perkara Narkoba. Bahwa KPK bekerja karena adanya laporan publik, terkait dengan LHKPN terdapat kekurangan pada tahun 2013, dan sudah diklarifikasi, dan sudah diperbaiki. Laporan tahun 2014 sudah diklarifikasi kebenarannya. Tidak ada larangan setiap orang untuk melaporkan apapun yang ia ketahui, bahwa ketika dilakukan proses fit and proper tes, ada laporan dari masyarakat, KPK tetap melakukan tindakan, akan tetapi bagaimana tekhnik yang baik/koordinasi yang baik dalam melakukan tindakan itu. Komjen Pol. Badrodin Haiti bekerja professional dan kemampuan komunikasi, sehingga penanganan penegakan hukum bisa dilakukan dengan baik, Kapolri yang baik adalah pimpinan yang dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik dengan lembaga penegak hukum lainnya. Bahwa untuk formulir LHKPN sedang diperbaiki dan di tahun 2015 KPK akan fokus pencegahan dibidang maritim dan perikanan. Seperti kejahatan yang lain, TPPU adalah kejahatan yang tidak bisa berdiri sendiri, apabila tidak ada hulunya, maka TPPU tidak akan terjadi. Siapapun Kapolri, KPK ingin bekerja sama untuk menangani masalahmasalah tindak pidana korupsi, dan diharapkan dapat melakukan pembenahan di institusinya sendiri. 3. Beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala PPATK, diantaranya adalah sebagai berikut : Menyampaikan informasi awal Desember 2009 berkenaan dengan transaksi rekening Komjen Pol. Badrodin Haiti, termasuk yang dilaporkan pada Bareskrim, dan ditindaklanjuti oleh Bareskrim. Setelah dilakukan penelitian, disimpulkan bahwa transaksi (Rp.3 M) tersebut tidak ada masalah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sampai sekarang tidak diketemukan masalah dari segi transaksi. Bahwa. berdasarkan perhitungan secara kumulatif maka nilai Rp.3 milyar, akan lebih baik apabila adanya transaksi besar dan dinyatakan tidak bermasalah dapat diteruskan ke Dirjen Pajak untuk dipungut pajaknya. Rapat ditutup pukul 15.45 WIB
3
