RANCANGAN
LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN SEKJEN MAHKAMAH KONSTITUSI, SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG DAN SEKJEN KOMISI YUDISIAL --------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari/tanggal Waktu Tempat Acara
: : : : : : : : :
2015-2016 I Terbuka RDP Komisi III DPR RI Rabu, 16 September 2015 Pukul 11.03 s.d. 13.45 WIB Ruang Rapat Komisi III DPR RI Pembahasan RKA KL Tahun 2016 dan pembahasan usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria dari Komisi.
KESIMPULAN/KEPUTUSAN I. PENDAHULUAN Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dibuka pukul 11.03 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan, SH.MH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.
II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN 1. Pembahasan RKA KL Tahun 2016 dan pembahasan usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria dari Komisi, Sekretaris Mahkamah Agung menyampaikan hal-hal, sebagai berikut : Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-505/MK.02/2015 tanggal 07 Juli 2015 tentang Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2016, Mahkamah Agung mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp.8.964.879.492.000,(delapan triliun sembilan ratus enam puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
1
Rincian Alokasi Pagu Anggaran Per Program Adalah Sebagai Berikut: No
Program
1.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Pogram Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI Jumlah
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pagu Anggaran 2016 (Rp) 7.371.445.992.000 1.100.000.000.000 162.270.100.000 121.141.000.000 67.956.600.000 21.831.000.000 97.834.800.000 31.400.000.000 8.964.879.492.000
Rincian Alokasi Pagu Anggaran Per Jenis Belanja: No 1. 2. 3. 4.
Jenis Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang operasional Belanja Barang Non Operasional Belanja Modal
Jumlah
Alokasi 2016 6.772.219.777.000 606.182.156.000 486.477.559.000 1.100.000.000.000 8.964.879.492.000
Mahkamah Agung mengusulkan Tambahan Anggaran TA 2016 Dengan kondisi saat ini ada beberapa hal yang sangat perlu untuk segera mendapat perhatian terkait pemenuhan, pengadaan, perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana peradilan, maka Mahkamah Agung memerlukan tambahan alokasi dana Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.013.586.100.000,- (Satu trilyun tiga belas milyar lima ratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) diharapkan agar dapat lebih meningkatkan pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat pencari keadilan. Rincian Usulan Tambahan Ta 2016 No. Uraian Jumlah 1. Belanja Keperluan Pendidikan dan Pelatihan 20.600.000.000 750 Calon Hakim
2
2. 3. 3.
4.
5.
Belanja operasional perkantoran satker 4 lingkungan peradilan Belanja non operasional penerapan sistem kamar berbasis Informasi Teknologi Belanja non operasional penguatan bisnis proses percepatan penyelesaian perkara bebasis Informasi Teknologi (SIADPA) Belanja non operasional penguatan bisnis proses percepatan penyelesaian perkara bebasis Informasi Teknologi (SIADTUN/SIADMIL) Belanja Modal untuk sarana dan prasarana gedung kantor pengadilan Jumlah
180.900.000.000 2.504.000.000 5.922.100.000
3.660.000.000
813.000.000.000 1.013.586.100.000
Pada awal Januari 2012 diangkat menjadi Sekretaris Mahkamah Agung, pada saat diangkat jumlah SDM sangat besar, serta mengelola budget triliunan rupiah, juga mengelola infrastruktur yang sangat sulit dan berpencar hingga kepelosok-pelosok, Permasalahan lainnya adalah penggabungan panitera sekretaris, temuantemuan BPK yang tidak sedikit dengan berbagai rekomendasi, serta penyerapan anggaran yang masih dinilai rendah, demikian kondisi carut marutnya Mahkamah Agung. Terkait dengan Pengadilan Agama di Tasikmalaya masih berbentuk rumah, dan untuk pembangunan gedung yang layak sudah dianggarkan tahun 2015 serta finalisasi tahun 2016. Memang lokasi pengadilan dekat pasar sehingga aroma yang kurang enak, sehingga nantinya akan difikirkan untuk realokasi gedung. Bahwa rumah dinas hakim di Banjarmasin yang kurang layak serta di beberapa daerah lainnya, dimana rumah jabatan hakim yang kondisi 150 rumah rusak berat, sehingga perlu 50% lagi rumah yang harus dibangun agar sesuai dengan jumlah hakim. Akibat keterbatasan dana maka lebih prioritas kepada pembangunan gedung-gedung pengadilan. Badiklat yang membutuhkan anggaran perluasan kelas, dimana kelas yang tersedia belum mampu menampung seluruh peserta didik. Demikian juga 750 calon hakim yang masih belum ada kesepakatan dengan Komisi Yudisial. Namun kebutuhan hakim sudah sangat penting segera terpenuhi. Pada prinsipnya Menpan dan Menkeu sudah menyetujui rekruitmen hakim baru sebanyak 750 orang. Penyerapan anggaran dari tahun ke tahun menunjukan perkembangan, dan Mahkamah Agung menjadi urutan ke-3 setelah Kemensos dan Kepolisian. Terkait upaya Mahkamah Agung dalam penetapan gaji hakim sebagai pejabat negara sebenarnya tidak mengenal pangkat dan golongan, namun di pengadilan masih ada kelas pengadilan dan hakimnya ditentukan oleh jabatan dan goloingan ASN, demikian juga dengan fasilitas hakim sebagai
3
pejabat negara yang akan menyedot anggaran negara yang sedemikian besar. Budget IT yang rata-rata hanya 5 milyar namun sudah dapat berintegrasi dengan lembaga-lembaga lain dengan baik. Sehingga dibutuhkan anggaran IT untuk mempercepat administrasi. Untuk prioritas anggaran sesuai usulan Bappenas agar lebih mengutamakan penyelsaian gedung baru rumah jabatan. 2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, diantaranya adalah sebagai berikut : Berdasarkan hasil pertemuan tiga pihak (trilateral meeting) tanggal 29 April 2015 antara Komisi Yudisial, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan, disepakati adanya penggabungan program 100.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial dengan progam 100.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Komisi Yudisial, sehingga pada tahun 2016 Komisi Yudisial mempunyai 2 (dua) program dengan rincian sebagai berikut. KOMISI YUDISIAL
148.874.879.000
01 FUNGSI PELAYANAN UMUM 100.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial 02 FUNGSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.06 Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim
95.438.879.000
53.436.000.000
Melalui dua program besar tersebut yang dijabarkan dalam kegiatan dan output serta alokasi anggaran, sebagai berikut : Program/ Kegiatan/ Output Program Dukungan Manajamen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerjasama, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal
Pagu Anggaran 95.438.879.000
68.948.879.000
12.450.000.000 14.040.000.000
4
Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim Pelayanan atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Seleksi Hakim Agung, Hakim Adhoc di MA, Seleksi Pengangkatan Hakim, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
53.436.000.000 9.498.400.000
19.587.600.000
24.350.000.000
148.874.879.000 Kegiatan Prioritas Lainnya Tahun 2016 adalah, sebagai berikut: 1. Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH) 2. Program Implementasi Cetak Biru Teknologi Informasi 3. Program Peningkatan Kapasitas Penghubung 4. Pengukuran Indeks Persepsi Masyarakat (IPM) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 5. Reorganisasi 6. Pengadaan unit peralatan investigasi Terkait dengan rencana unit investigasi merupakan kendaraan dan alat rekam, dan tidak melakukan pengadaan alat sadap. Penyadapan hingga saat ini belum dilakukan karena Komisi Yudisial berada di ranah etik sedang penyadapan sudah masuk ke wilayah penyidik. Bahwa penegak hukum belum dapat memberikan layanan penyadapan kepada Komisi Yudisial karena belum ada UU yang dapat mendukung permintaan Komisi Yudisial tersebut. 3. Beberapa hal yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, diantaranya adalah sebagai berikut : Berdasarkan Surat Menteri keuangan Nomor S-505/MK.02/2015 tentang Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2016, MK mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp.250.368.908.000,00,-, atau tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan alokasi pagu indikatif MK TA 2016. Pagu Anggaran sebesar Rp.250.368.908.000,00,-, dialokasikan untuk 2 (dua) fungsi dan 4 (empat) program. Alokasi pagu anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini : FUNGSI PROGRAM PAGU ANGGARAN (Rp) MAHKAMAH KONSTITUSI 250.368.908.000 FUNGSI PELAYANAN UMUM 163.146.408.000 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 147.764.408.000 5
Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MK RI FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN Program Penanganan Perkara Konstitusi Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
15.382.000.000 87.222.500.000 68.919.900.000 18.302.600.000
Apabila dibandingkan dengan Alokasi Anggaran MK pada TA 2015 yang sebesar Rp.250.723.721.000,- maka pada TA 2016, anggaran MK mengalami penurunan sebesar Rp.354.813.000,-, Perbandingan antara Alokasi Anggaran TA 2015 dan Pagu Anggaran MK TA 2016 Per Fungsi dan Program FUNGSI / PROGRAM
FUNGSI PELAYANAN UMUM Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN Program Penanganan Perkara Konstitusi Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara JUMLAH
ALOKASI ANGGARAN TA 2015 (Rp) 197.578.603.000 156.160.906.000
PAGU ANGGAR AN TA 2016 (Rp) 163.146.408.000 147.764.408.000
41.417.697.000
15.382.000.000
53.145.118.000
87.222.500.000
36.067.718.000
68.919.900.000
17.077.400.000
18.302.600.000
250.723.721.000
250.368.908.000
4. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok pembahasan diantaranya adalah sebagai berikut : Mendukung sepenuhnya anggaran serta usulan yang diajukan oleh Mahkamah Agung agar memperhatikan rumah dinas para hakim di daerah khususnya di wilayah Indonesia Bagian Timur. Hasil kunjungan kerja Komisi III kebeberapa daerah telah mengamati secara langsung kondisi rumah dinas para hakim yang kondisinya cukup mengkhawatirkan. Terkait dengan Kondisi Pengadilan Agama di Tasikmalaya, meminta Mahkamah Agung agar memperhatikan kondisi lingkungan yang sangat tidak layak serta tidak memiliki lahan parkir. Penyerapan anggaran Komisi Yudisial dalam hal penyelesain perkara masih minim, mengingat anggaran yang disediakan cukup besar. 6
Kekurangan anggaran Mahkamah Konstitusi dapat menimbulkan potensi perselisihan pilkada, Komisi III akan berusaha untuk meningkatkan anggaran terutama untuk program peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, dan kedepannya agar melakukan sosialisasi kepada partai-partai politik hingga tingkat propinsi, terutama daerahdaerah yang akan melaksanakan pilkada. Terkait dengan belanja modal untuk 18 unit kegiatan dimasing-masing pengadilan negeri, hasil kunjungan kerja di Banjarmasin dan Pontianak diketahui bahwa kondisi rumah dinas Hakim yang sangat jauh dari layak. Dilihat dari usulan anggaran 2016, sepertinya pembangunan/rehab rumah dinas hakim belum menjadi prioritas Mahkamah Agung. Meminta kepada Mahkamah Agung untuk memperhatikan pembangunan rumah dinas menjadi prioritas. Terkait usulan kebutuhan badan litbang Komisi Yudisial yang meminta tambahan untuk penyedian 750 calon hakim, bagaimana perekrutan calon hakim di Komisi Yudisial dan usulan perawatan investigasi itu, apakah bertujuan membeli alat sadap. Terkait dengan RUU jabatan hakim dimana status hakim apakah PNS, ASN atau pejabat negara, langkah apa yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung agar status hakim itu menjadi jelas. Bahwa sebenarnya anggaran yang disampaikan oleh mitra kerja masih tergolong kecil, sehingga perlu untuk ditingkatkan. Terhadap usulan-usulan tambahan dari mitra kerja agar dapat disampaikan secara jelas dan terperinci. bahwa dalam setiap kunjungan kerja ada satu hal umum yang selalu disampaikan bahwa pembangunan dan fasilitas sarana prasarana peradilan didaerah kurang mendapat perhatian jika dibandingkan dengan pembangunan di Mahkamah Agung. Sebaiknya hal ini mendapat perhatian untuk anggaran ke depannya. Dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi, diusulkan tambahan anggaran Rp.68 milyard, rata-rata 1 perkara dengan biaya sekitar Rp.120 juta. Dengan besarnya anggaran per perkara tersebut diharapkan selain kualitas putusan, juga percepatan penaganan perkara perlu ditingkatkan Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan dukungan personil/pegawai untuk membantu para hakim dalam membuat putusan. Untuk Mahkamah Konstitusi agar kualitas putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat dan tidak dapat ditinjau kembali, apakah perlu peningkatan anggaran agar putusan dapat lebih berkualitas.
III. KESIMPULAN/PENUTUP Rapat Dengar Pendapat Komisi III dengan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Sekretaris Mahkamah Agung dan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, mengambil kesimpulan/keputusan, sebagai berikut :
7
Komisi III DPR RI akan menindaklanjuti tambahan anggaran Mahkamah Agung sebesar Rp.1.013.586.100.000,dan Mahkamah Konstitusi sebesar Rp.33.997.413.000,- dan alokasi anggaran Komisi Yudisial sebesar Rp.148.874.879.000,- berikut RKP tahun 2016 yang direncanakan, guna mendapat tanggapan dari Fraksi-fraksi dalam Rapat Pleno Komisi yang selanjutnya akan diteruskan kepada Badan Anggaran DPR RI. Rapat ditutup pukul 13.45 WIB
KOMISI III DPR RI
8
