RANCANGAN
LAPORAN SINGKAT RAPATKERJA KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI ---------------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari/tanggal Waktu Tempat Acara
: 2016-2017 :I : : Terbuka : Rapat Kerja : Kamis, 22 September 2016. : Pukul 14.37 s.d 17.00 WIB. : Ruang Rapat Komisi III DPR RI. : Meminta penjelasan terkait kebakaran hutan dan Lahan
KESIMPULAN/KEPUTUSAN I. PENDAHULUAN Rapat KerjaKomisi III dibuka pukul 14.37WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. Benny K. Harman, SHdengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas. II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN 1. Pimpinan Panja Kebakaran Hutan dan Lahan menyampaikan hal-hal sebagai berikut : 1) Pembentukan Panja Pengawasan Kebakaran Hutan dan Lahan didasarkan pada Keputusan Rapat Pleno Komisi III tanggal 22 Agustus 2016. Pembentukan Panja ini diperlukan, mengingat kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang luar biasa disamping dampak secara hukum dan sosial. 2) Rapat Kerja Komisi III dengan Kapolri tanggal 6 September 2016, dimana Kapolri menyampaikan bahwa : Telah dikeluarkan SP3 terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan oleh Bareskrim sebanyak 2 kasus. Telah dikeluarkan SP3 terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan oleh Polda Riau sebanyak 15 kasus. Telah dikeluarkan SP3 terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan oleh Polda Sumatera Selatan sebanyak 1 kasus.
Telah dikeluarkan SP3 terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan oleh Polda Kalimantan Tengah sebanyak 2 kasus. Telah dikeluarkan SP3 terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan oleh Polda Kalimantan Barat sebanyak 1 kasus. 2. Beberapa hal yang menjadi pokok-pokok pembahasan, diantaranya adalah sebagai berikut : Kasus pembakaran hutan dan lahan sangat mengganggu kehidupan masyarakat dengan menghirup udara tidak sehat, dan penerbangan terganggu. Sejauh mana kerjasama Kementerian LHK dengan kepolisian dalam menanggulangi kebakaran hutan tersebut, dan tindakan-tindakan apa yang selama ini dilakukan. Tindakan apa yang dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pembakaran hutan, ada 10 perusahaan yang digugat secara perdata, apakah gugatan tersebut ada pidananya. Tahun ini akibat kebakaran hutan dan lahan kerugian mencapai Rp.6,1 trilliun, apa roadmap (strategi) yang akan dilakukan oleh Kementerian LHK dalam 10 tahun kedepan dan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat seperti apa. Bahwa Panja telah mengundang Pansus dari DPRD Provinsi Riau,satu hal yang menarik dari pansus itu, bahwa di Riau begitu banyak pabrik kelapa sawit skala kecil yang tidak punya kebun. Ada banyak kawasan yang masih kawasan hutan, tetapi faktanya adalah pohon kelapa sawit. Khusus Riau, apa saja langkah konkrit yang telah dilakukan.Bagaimanadengan penyanderaan terhadap pegawai Kementerian LHK, apa langkah konkrit yang telah dilakukan. Terdapat 126 juta Hektar luas lahan, berapa luas lahan yang terbakar. Apakah sudah teridentifikasi perusahaan-perusahaan apa saja yang teribat. Diusulkan terhadap pemanfaatan dana desa untuk penanggulangan kebakaran hutan, perlu dipertimbangkan jangan sampai salah sasaran. Ada tiga perusahaan yang izinnya di cabut, dari 16 perusahaan ini apakah ada kaitannya dengan kebakaran hutan dan lahan ini. Apabila terbukti terlibat, maka perusahaan-perusahaan yang terlibat jangan lagi diberi kemudahan untuk konsesi. Ada 55 perkara yang ditangani oleh pihak Kepolisian dan difasilitasi oleh KLHK, sejauh mana proses penangananya. Persoalan kebakaran hutan terus berlanjut dari tahun ke tahun hingga sekarang ini, Pemerintah terlihat lemah dalam menangani kebakaran hutan dan bagaimana langkah-langkah nyata yang telah dilakukan. Bagaimana langkah pemerintah dalam penanganan kasus kebakaran hutan di Riau,bagaimana koordinasi dengan instansi lain. Pasal 50 Ayat 3 UU No 41 Tahun 1999, dapat menjadi celah dan bisa saja pelanggaran hukum tetap terjadi. Oleh karena itu Kementerian LHK harus memiliki konsep yang komprehensif agar masyarakat tidak dirugikan. Terhadap 15 perusahaan yang di SP3 oleh Polda Riau, menurut Kementerian LHK apa alasan-alasan Polri mengeluarkan SP3 terhadap perusahaan tersebut. 2
Didalam SP3 disebutkan bahwa izin konsesi sudah habis terhadap 15 perusahaan, apakah hal itu benar. Bagaimana komunikasi yang terjalin antara KLKH dengan Polda dalam menangani kasus-kasus kebakaran hutan. Berapa banyak laporan dari polisi yang melaporkan kanalisasi gambut kepada Kementerian LHK.Bahwa dalam ketentuan UU No. 41 Tahun 1999 mengatur tentang ketentuan siapa yang mendapat izin untuk menggunakan lahan sekaligus bertanggung jawab terhadap lahannya agar tidak terjadi kebakaran. Adakah pihak yang mendapat sanksi dari peristiwa kebakaran hutan ini, atau karena adanya SP3 menjadi linear dan tidak ada yang dipidana. Apakah KLHK memiliki peta yang skalanya lebih akurat dibandingkan dengan skala peta (1:50.000) untuk melihat mana koordinat/lokasi kebakaran hutan sehingga para oknum dan aparat penegak hukum tidak dapat menghindar/berkelit lagi. Kerusakan lingkungan hidup sudah luar biasa dan merugikan negara hingga Triliunan rupiah oleh sebab itu kejahatan terhadap lingkungan hidup patut untuk masuk kedalam super-extraordinary crime. Bagaimanakah pandangan KLHK terhadap pemberian SP3 dari Kepolisian di berbagai Polda kepada 15 perusahaan. Apakah dari ke-15 perusahaan ini sebelumnya sudah pernah melakukan pembakaran hutan sebelumnya. 3. Beberapa hal yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan diantaranya adalah, sebagai berikut : Secara umum dari 15 Perusahaan yang di SP3 oleh Polda ada tiga perusahaan yang izinnya sudah dicabut, yaitu PT. Hutani Sola Lestari, PT. Dexter, dan PT. Siak Raya Timber. Izinnya ada, record kinerja dan profile masing-masing akan disampaikan secara tertulis karena memang harus terdokumentasi secara baik. Dari 15 perusahaan yang di SP3, sebetulnya KLH tidak saling berinteraksi dengan Kepolisian untuk saling mencocokan proses, yang terkena sanksi administrasi ada tiga perusahaan, yaitu : PT. Sumatera Riang Lestari (Pembekuan); PT. Hutani Sola Lestari (Pencabutan); dan PT. Rimba Lazuradi (Terkena Paksaan). Jadi ketiga perusahaan ini prosesnya masih berjalan. PT. Hutani Sola Lestari oleh KLHK juga dilakukan penyidikan pidana oleh PPNS sebagai kasus korporasi. Hal seperti ini bisa terjadi, disidik oleh Polri dan disidik oleh KLHK dikarenakan waktu yang berbeda dan lokasi yang berbeda meskipun didalam satu perusahaan. Penyidikan kasus korporasi dengan tersangka PT. Hutani Sola Lestari (HSL) berkasnya oleh KLHK sudah diserahkan kepada Kejaksaan Agung RI. Terkait dengan peta, setiap kali izin diberikan beberapa bulan kemudian dan paling lambat satu tahun harus sudah selesai. Peta paling kecil 1:10.000, jadi rata-rata 1:5.000 sebab degan peta itu akan disampaikan Rencana Kerja Umum (RKU) lima tahun dan Rencana Kerja Teknik satu tahunan. Oleh karena itu, peta, batas, dan lain-lain bersama profile akan dikirimkan secara tertulis dengan pengantar. 3
Terkait MoU, dalam catatan Kementerian LHK ada MoU antara Menteri LHK dengan Polri dan MoU antara Menteri LHK dengan Polri dan Jaksa Agung tentang Penegakan Hukum Terpadu pada tahun 2011 belum diperbaiki. Kemudian MoU antara Menteri LHK, Menteri Kehutanan; PPATK; Menteri Keuangan; Jaksa; dan Polri tentang Multi-door tahun 2012. Kemudian MoU Menteri LHK dengan Polri di bidang Diklat pada tahun 2015. Saat ini sudah memakai sistem strict liability, oleh karena itu di PN Jakarta Selatan menang pada tingkat PN untuk PT. Nasional Sago Prima dengan gugatan Rp.1 Triliun dengan menerapkan strict liability gugatan dikabulkan. Sebetulnya Menteri LHK bersama dengan Komjen (Pol) Drs.Suhardi Alius yang pada saat itu masih di Bareskrim, sudah berinteraksi, komunikasi dengan Kapolri dan Polda-Polda juga baik sebab berada dalam sistem Satgas. Saling berinteraksi melalui WA grup setiap hari, sehingga ketika ditanya apakah tidak ada koordinasi, sebenarnya sudah built-in. Hanya memang ketika terjadi persoalan sandera, KLHK merupakan metamorfosis dari Deputi Lingkungan, jadi sudah ratusan kali bekerja dilapangan tidak harus melapor ke Polres dan tidak pernah ada persoalaan kecuali dalam kasus penyanderaan. Sebenarnya ada tiga kasus terkait dengan hal ini, yaitu : 1) indikasi perambahan, 2) area terbakar, dan 3) penyanderaan. Dalam kasus ini, perlu diketahui ada kewenangan yang berada di bawah KLHK yang supervisi, kontrol, dan, pengawasan yang memang selama ini izin merupakan persoalan kumulatif selama belasan tahun bahkan puluhan tahun. Terkait pertanyaan siapa yang membakar lahan dan siapa yang menyandera siapa? Jangan sampai negara dikalahkan koorporasi atau alat negara digunakan untuk menghalang-halangi langkah pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum, disebut saja siapa yang aktor intelektual pembakaran hutan harus disampaikan kepada publik, sebab kejahatan lingkungan bukan hanya sekedar merusak hutan tetapi juga merupakan kejahatan kemanusiaan. Soal sandera akan dikirimkan secara tertulis bersama dengan catatancatatan yang dimiliki, jadi lahan kawasan hutan produksi kelihatannya oleh masyarakat dirambah dan difasilitasi oleh PT. HPSL, hingga saat ini masih dilakukan pengumpulan data. Dari 15 Perusahaan ini ternyata 3 bukan HTI tetapi perkebunan, yaitu Parawira, Alam Sari Lestari, dan Riau Jaya Utama. Berbagi tugas dengan Menteri ATR dan Menteri Pertanian, semua data di tahun 2015 terkait dengan areal yang terbakar juga di berikan kepada kedua Kementerian itu untuk dilakukan pengecekan. Karena hanya HTI yang berada diwilayah KLH untuk kontrol secara langsung. Perizinan kebun keluar dari Pemda dan dimintakan pelepasan kawasan dari Kehutanan sehingga ter-record, jadi apabila tidak ada data pelepasan maka illegal. 4
Tentang kearifan lokal di Kalimantan Tengah, SK Gubernur No. 15 Tahun 2010 sudah di cabut dengan Pergub No. 49 Tahun 2015. Problem deforestasi yag terkait dengan kebijakan alokasi lahan dan persoalan apakah izin sebagai instrumen atau tidak. Selama ini belum, baru mulai diterapkan oleh KLH, bahwa yang disebut izin adalah instrumen untuk pengawasan. IT sudah mulai dipakai, sekarang setiap ada persoalaan menggunakan google earth dan tinggal di overlay dengan perizinan dan sebagian sudah ada di web. Mengontrol hotspot dengan sistem satelit dan sudah memberikan smartphone untuk dilapangan. Tetapi sebagai suatu sistem memang masih harus improve banyak hal terutama terkait dengan dropnya hotspot hingga 80-90% karena fire spot nya bisa dimatikan, Persoalan kebakaran yang krusial di Riau adalah diantara tanggal 19 sampai dengan 29 Agustus 2015, dan masuk ke Singapura hanya beberapa jam di tanggal Indeks pencemaran udara tahun lalu hingga diatas 1.000 dan yang kemarin berkisar pada 180-200, tetapi hal ini masih belum cukup sehingga sistemnya masih dikembangkan terus hingga saat ini, termasuk persoalan kompensasi kearifan lokal terhadap lahan kecil sekitar 2 ha yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Ada gradasi/periodesasi hutan dimana untuk periode dibawah Tahun 80an disebut hutan register, kemudian TGHK, kemudian padu serasi, dan belakangan disebut revisi tata ruang sesuai perintah Undang-Undang. Di Riau, sudah menetapkan kawasan hutan yang revisi tetapi memang masih ada dispute sebab Pemda Riau baik Provinsi maupun Kabupaten masih minta dilepaskan kira-kira 1,1 atau 1,3 juta hektar yang menurut catatan KLHK patut dicurigai sebagai indikasi pemutihan. Oleh sebab itu agar tata ruangnya tidak terhambat, diberikan holding zone seluas hal tersebut dan apabila holding zone mau dilepaskan harus didiskusikan satu persatu, kasus perkasus, sebab didalam ketentuan kalau berdampak cakupannya luas dan sebagainya harus ada persetujuan DPR dalam hal ini Komisi IV DPR RI. Terhadap pabrik kelapa sawit kecil-kecil sedang ditangani satu persatu dan ditata kembali, sebagai contoh Kawasan Hutan Tisonilo yang sedang ditata kembali dapat menjadi model penyelesaian yang lain dengan pendekatan eksosistem. Luas area yang terbakar tahun ini sekitar 274.000 hektar lebih kecil dibandingkan tahun lalu 2,6 juta hektar. Aspek penegakan hukum dan sanksi yang diberikan secara cepat, Presiden juga memerintahkan untuk diambil alih lahannya dengan Peraturan Menteri No. 77 dan menjadi sangat berpengaruh, kalau tahun 2016 terjadi lagi maka beralihnya permanently, cabut danditukar SK akan berpengaruh kepada sistem perbankan, reputasi, dan sebagainya. Perusahaan tidak mau terlibat sejauh itu terbukti tahun ini hanya 2,348 hektar dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 99.547 hektar. Pemerintah punya konsep Perhutanan Sosial, kawasan hutan bisa di konversi dan dibutuhkan oleh masyarakat/petani sudah menugaskan RPJMN nya melepaskan sebanyak 4,1 juta hektar. 5
Sikap KLH terhadap Polisi pada dasarnya menghormati kewenangan Polri dan membantu data dan apapun yang dibutuhkan. Apabila terjadi paralel diperiksa Polri dan KLHK biasanya terjadi karena waktu dan lokasi (blok) berbeda dalam satu tahun. Dispute di ruang publik sangat keras, sehingga melakukan pertemuan dengan Kapolri sebab mengancam demoralisasi KLHK, sehingga meminta kepada Kapolri agar ketika bicara tidak memakai asumsi, yang pada waktu itu mengesankan KLHK tidak membela rakyat.
III. KESIMPULAN/PENUTUP Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, mengambil kesimpulan/keputusan, sebagai berikut : Komisi III DPR RI mendesak Pemerintah untuk mengevaluasi izin hak pengusahaan hutan dan melakukan pengawasan secara intensif terhadap perusahaan-perusahaan yang memperoleh izin pengelolaan hutan serta mengambil langkah-langkah hukum dengan menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran dibidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rapat ditutup pukul 17.00 WIB
6
