Kenapa Harus Ikut - TAX AMNESTY By SA.Edy Gunawan SE., SH., Ak., M.Ak., CLA (Senior Partner – Ofisi Prima Consulting)
Pengampunan Pajak
Alasan
YOUR LOGO
Alasan
1
Mendapat Penghasilan tapi tidak dilapor di SPT
2
Warisan dari ortu yang belum dilaporkan
3
Hibah,gratifikasi,remunerasi,honor,uang kopi,uang dengar, uang jasa yang belum dilaporkan dalam SPT
4
Mendapat Hadiah/Harta Karun tapi belum lapor di SPT
5 6
Lapor Harta di SPT tapi penghasilan tdk cukup utk +/+ Harta
7
Pinjam Nama, Saham tidak lapor
8
Memiliki simpanan diluar negeri, membeli investasi, tapi tdk lapor SPT
Page 3
Tidak lapor Harta, tapi sudah lapor Hutang, atau tidak lapor Hutang
YOUR LOGO
Pengampunan Pajak Berlaku 01 Juli 2016 sd 31 Maret 2017
Fakta - Th.2018 'automatic
Undang-Undang No. 11 Tahun 2016. PENGAMPUNAN PAJAK
Hati2 “JEBAKAN”
exchange of information‘
Rugi Peluang itu tidak datang dua kali! YOUR LOGO
PELUANG MANFAATKAN PENGAMPUNAN PAJAK SEKARANG, SEBELUM:
AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION (AEOI) PALING LAMBAT MULAI 2018
REVISI UU PERBANKAN UNTUK KETERBUKAAN DATA BAGI PERPAJAKAN
WP tidak akan bisa lagi menyembunyikan asetnya (di mana pun) dari otoritas pajak YOUR LOGO
INI YANG PALING PENTING: Seseorang yang telah mengikuti tax amnesty akan ada payung hukum,
Dimana TIDAK DAPAT dijadikan dasar "penyelidikan, Penyidikan, dan/atau Penuntutan tindak pidana apapun".
Page 6
Definisi Umum
1
Apa sih Amnesti Pajak itu?
2
Apa latar belakang dan tujuannya?
3
Apa saja aspek yang dicakupnya?
4
Apakah asal-usul dana/aset tidak dipermasalahkan?
5 6
Apakah Tax Amnesty Pajak ini merupakan yang terakhir?
7
Saya Wajib Pajak Non Efektif, bisakah mengajukan Amnesti Pajak?
8
Saya Belum Punya NPWP, bagaimana mengajukan Amnesti Pajak?
Page 7
Siapa saja yang berhak mendapatkan Amnesti Pajak?
YOUR LOGO
1
Apa sih Amnesti Pajak itu?
Amnesti Pajak Penghapusan atas pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sebelum 31 Desember 2015 dengan cara Wajib Pajak mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan.
Page 8
YOUR LOGO
2
Apa latar belakang dan tujuannya?
Latar Belakang
Tujuan
1. Moderasi pertumbuhan ekonomi global
1. Peningkatan Likuiditas Domestik
2. Perekonomian Amerika yg belum stabil
2. Perbaikan nilai tukar Rupiah;
3. Perlambatan Pertumbuhan Tiongkok
3. Suku Bunga yang kompetitif
4. Peningkatan INVESTASI
4. Ketidakpastian kebijakan moneter 5. Harga komoditas menurun 6. Resiko geopolitik: Timur Tengah & Brexit Page 9
YOUR LOGO
3
4 Apa saja aspek yang dicakupnya?
Amnesti Pajak diberikan kepada seluruh Pajak yang timbul atas pengungkapan harta yang diajukan Amnesti yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
Page 10
Asal Usul dana/aset ?
Asal usul dana/ aset tersebut tidak akan dipermasalahkan dalam Amnesti Pajak. Data dan informasi yang bersumber dari Amnesti Pajak tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.
YOUR LOGO
5
Apakah Tax Amnesty Pajak ini merupakan yang terakhir?
Kebijakan Amnesti Pajak sedianya akan diikuti dengan kebijakan lain seperti penegakan hukum yang lebih tegas dan penyempurnaan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, UndangUndang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta kebijakan strategis lain di bidang perpajakan dan perbankan. Dengan demikian, Amnesti Pajak ini bisa jadi adalah yang terakhir dan tidak akan terjadi lagi di kemudian hari.
Page 11
YOUR LOGO
6
7 Siapa saja yang berhak ?
Setiap WP, kecuali WP dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan; dalam proses peradilan; atau menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
Page 12
WP NE/DE ?
Saat pengajuan Amnesti Pajak, ternyata status WP= NE/DE, maka petugas dari KPP harus mengaktifkan kembali status WP tersebut agar pengajuan Amnesti Pajak dapat diterima. Proses pengaktifan kembali harus dilakukan pada hari itu juga.
YOUR LOGO
8
Belum terdaftar (tdk punya NPWP) ?
Wajib Pajak harus terlebih dahulu mendaftarkan di Kantor Pelayanan Pajak domisili untuk memperoleh NPWP.
Page 13
YOUR LOGO
KEUNTUNGAN DENGAN AMNESTI PAJAK
Page 14
YOUR LOGO
Cara Hitung Uang Tebusan
Page 15
YOUR LOGO
TARIF
Page 16
YOUR LOGO
Cara hitung HARTA BERSIH
Page 17
YOUR LOGO
Cara hitung harta bersih
Untuk menghitung besarnya nilai Utang yang berkaitan secara langsung dengan perolehan Harta tambahan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai Harta
Page 18
YOUR LOGO
CARA HITUNG HARTA BERSIH
Page 19
YOUR LOGO
Page 20
YOUR LOGO
Properti – NILAI WAJAR
Pendekatan Harga Pasar (Pendekatan yang mengambil langsung pembandingnya dari property sejenis yang nilai di pasar) Nilai Pendapatan (Misalnya perkantoran, karena dia menghasilkan pendapatan, maka metodenya menggunakan pendekatan pendapatan.) Pendekatan Biaya Pendekatan Lainnya Page 21
YOUR LOGO
Contoh Properti – NILAI WAJAR
Harga Pasar Harga Pendapatan Pendekatan Biaya Pendekatan NJOP Pendekatan Harga awal
= Rp. 1.000.000.000,= Rp. 1.500.000.000,= Rp. 500.000.000,= Rp. 600.000.000,= Rp. 100.000.000,-
Uang tebusan 2% dengan NILAI WAJAR
Harga Pasar Harga Pendapatan Pendekatan Biaya Pendekatan NJOP Pendekatan Harga awal
Page 22
= Rp. 20.000.000,= Rp. 30.000.000,= Rp. 10.000.000,= Rp. 12.000.000,= Rp. 2.000.000,YOUR LOGO
Contoh Properti – NILAI WAJAR
Page 23
YOUR LOGO
Contoh Properti – NILAI WAJAR
Page 24
YOUR LOGO
Page 25
YOUR LOGO
SURAT PERNYATAAN
Berisi identitas WP, Harta, Utang, Harta bersih, serta perhitungan Uang Tebusan Ditanda tangani oleh WP OP sendiri, oleh pimpiman tertinggi Badan Usaha atau Kuasanya. Dapat disampaikan paling banyak 3(tiga) kali
Page 26
Kode SSP Pembayaran Uang Tebusan
Pembayaran Uang Tebusan dilakukan dengan menggunakan Kode Akun Pajak 411129 dan Kode Jenis Setoran 512. Uang Tebusan diadministrasikan sebagai Pajak Penghasilan Non Migas Lainnya. Page 27
Page 28
YOUR LOGO
Page 29
YOUR LOGO
Page 30
YOUR LOGO
Page 31
YOUR LOGO
Laporan penempatan Harta tambahan yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
• Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 3 (tiga) tahun sejak
diterbitkan Surat Keterangan. • Laporan disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah periode berakhir, yaitu: Tgl 20 Januari untuk periode laporan realisasi investasi Juli sampai dengan Desember; dan Tgl 20 Juli untuk periode laporan realisasi investasi Januari sampai dengan Juni,
Page 32
YOUR LOGO
Laporan penempatan Harta tambahan yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Page 33
Pembukuan
Membukukan selisih antara nilai Harta bersih yang disampaikan dalam Surat Pernyataan dikurangi dengan nilai Harta bersih yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT PPh Terakhir, sebagai tambahan atas saldo laba ditahan dalam neraca.
Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan berupa aktiva tidak berwujud, tidak
Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan berupa aktiva
dapat diamortisasi
disusutkan untuk tujuan perpajakan.
untuk tujuan perpajakan.
Page 34
berwujud, tidak dapat
Kertas Kerja
YOUR LOGO
Page 36
YOUR LOGO
Page 37
YOUR LOGO
Page 38
YOUR LOGO
Page 39
YOUR LOGO
www.ofisiprima.com
Page 40
YOUR LOGO
