“KEMENTERIAN LUAR NEGERI”
DOSEN : DR. AGUS SUBAGYO, S.IP., M.SI FISIP – HI UNJANI CIMAHI 2012
• Tugas dan Fungsi Departemen Luar Negeri • Struktur Organisasi Departemen Luar Negeri • Mekanisme Kerja Departemen Luar Negeri • Sekilas Tentang Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Deplu
2
Tugas Kementerian Luar Negeri • Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk sarana dan mekanisme pelaksanaannya, koordinasi di pusat dan perwakilan, wewenang dan pelimpahan wewenang dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri. • Ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, yang pengaturannya secara lebih rinci, termasuk kriteria perjanjian internasional yang pengesahannya memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. • Perlindungan kepada warga negara Indonesia, termasuk pemberian bantuan dan penyuluhan hukum, serta pelayanan konsuler. 3
Fungsi Kementerian Luar Negeri •Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri; •Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya; •Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; •Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; •Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden. 4
Kewenangan Kementerian Luar Negeri • Penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro; • Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya; • Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya; • Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara; • Penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya; • Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: (a) pengaturan dan pelaksanaan hubungan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan penerangan luar negeri serta (b) pengaturan dan pelaksanaan protokol dan konsuler. 5
Struktur Organisasi Kementerian Luar Negeri • Menteri Luar Negeri • Wakil Menteri Luar Negeri • Sekretariat Jenderal Kemenlu • Inspektorat Jenderal Kemenlu • Ditjen Asia Pasifik & Afrika • Ditjen Amerika & Eropa • Ditjen Kerjasama Asean • Ditjen Multilateral • Ditjen Informasi & Diplomasi Publik • Ditjen Hukum & Perjanjian Internasional • Ditjen Protokoler & Konsuler • Badan Pengakjian & Pengembangan Kebijakan 6
Perkembangan Kementerian Luar Negeri
19451950
Tugas utama Kemlu melalui diplomasi : •Mengusahakan simpati dan dukungan masyarakat internasional, menggalang solidaritas teman-teman disegala bidang dan dengan berbagai macam upaya memperoleh dukungan dan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia •Melakukan perundingan dan membuat persetujuan : Persetujuan Linggarjati – pengakuan atas RI meliputi Jawa dan Madura 1948 Perjanjian Renville – pengakuan atas RI meliputi Jawa dan Sumatera 1949 Perjanjian KMB – Indonesia dalam bentuk negara Federal > 1950 Diplomasi Indonesia berhasil mengembalikan keutuhan wilayah RI dengan membatalkan Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) 7
Perkembangan Kementerian Luar Negeri Tugas diplomasi Kemlu yang menonjol antara lain : •Pengakuan Irian Barat •Pengakuan terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan dalam perjuangan hukum laut - UNCLOS (United Nation Convention on Law of the Sea) •Meningkatkan Kerjasama ASEAN •Mencari Pengakuan internasional thd Timtim •Ketua Gerakan Non Blok untuk memperjuangkan kepentingan negaranegara berkembang •Ketua APEC dan G-15 •Meningkatkan kerjasama pembangunan
19661998
8
Perkembangan Kementerian Luar Negeri 1998 – Sekarang
Tugas utama Kemlu diarahkan untuk : •Memagari potensi disintegrasi bangsa •Upaya membantu pemulihan ekonomi •Upaya peningkatan citra Indonesia •Meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan WNI 9
Logo Kementerian Luar Negeri
10
Makna Logo Kementerian Luar Negeri Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.058/OT/IV/2001/01 Tahun 2001 telah menetapkan Lambang Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang bernama "CARAKA BHUWANA", terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut: • Bola dunia atau "Bhuwana" berwarna biru laut yang dikelilingi oleh Mata rantai berwarna kuning berjumlah 45 buah; Padi berwarna kuning berjumlah 19 buah; Kapas berwarna putih dan kelopaknya berwarna hijau berjumlah 8 buah. Ketiga-tiganya melambangkan sejarah berdirinya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945, dan sekaligus melambangkan kesejahteraan. • Burung Merpati berwarna kuning yang terletak di atas bola dunia yang melambangkan perdamaian. • Delapan Pilar berwarna kuning yang terletak ditengah-tengah bola dunia yang melambangkan Gedung Pancasila sebagai Gedung Perjuangan. • Pita berwarna kuning bertuliskan semboyan "Caraka Bhuwana" berwarna hitam dan terletak melintang di bawah bola dunia yang mempunyai arti sebagai utusan atau duta bangsa. • Lambang Kementerian digunakan dalam hal sebagai berikut: Panji Kementerian Luar Negeri;Surat Penghargaan dan Ijazah Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri; Surat dinas yang ditandatangani oleh pejabat Eselon I dan atau Eselon II di unit kerja Kementerian Luar Negeri; Vandel; Kartu Tanda Pengenal Pegawai; Kartu nama dan Kartu Ucapan untuk pejabat eselon I,II,III dan IV; Penggunaan di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang bersifat nirlaba dan sesuai dengan tujuan diadakannya lambang ini. 11
Kedutaan & Konsulat • Seluruh kegiatan dalam hubungan antarbangsa dan antarnegara pada hakikatnya adalah hubungan diplomasi yang pada intinya merupakan usaha memelihara hubungan antarnegara. Diplomasi secara formal dilakukan baik oleh korps perwakilan diplomatik maupun oleh korps perwakilan konsuler. Korps perwakilan diplomatik dipimpin oleh seorang Duta Besar sedangkan korps perwakilan konsuler di pimpin oleh seorang Konsul Jenderal. Konsulat pada dasarnya hampir sama dengan kedutaan, namun area kerjanya hanya pada penanganan hubungan konsuler atau hubungan antarmanusia dan hubungan ekonomi, tidak termasuk hubungan politik. • Pembukaan hubungan diplomatik juga merupakan suatu upaya konkrit untuk mempererat hubungan dan kerjasama dengan negara-negara lain yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua negara. Untuk tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia saat ini telah memiliki sebanyak 130 perwakilan yang terdiri dari 95 Kedutaan Besar, 3 Perutusan Tetap untuk PBB di New York dan Jenewa, serta Perutusan Tetap untuk ASEAN di Jakarta 29 Konsulat Jenderal dan 3 Konsulat Republik Indonesia. Selain itu Indonesia juga telah mengangkat 64 Konsul kehormatan. 12
JENIS PERWAKILAN PERWAKILAN
PERWAKILAN DIPLOMATIK
KBRI
PTRI
PERWAKILAN KONSULER
KJRI
KRI
GELAR DIPLOMATIK DUTA BESAR MINISTER MINISTER CONSELLOR
CONSELLOR SEKRETARIS PERTAMA
SEKRETARIS KEDUA SEKRETARIS KETIGA ATASE
Tugas Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu RI
Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang hukum dan perjanjian internasional. 15
Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu
•Sekretariat Direktorat Jenderal •Direktorat Hukum •Direktorat Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan •Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya. 16
Peran Kemenlu Dalam Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Sebagai wadah konsultasi terhadap teknis & prosedur Kerjasama
Peran
Sebagai mediator untuk menyampaikan ke kementerian / departemen lain terkait substansi kerjasama
Sebagai evaluator yang dapat melakukan evaluasi, pengawasan dan penilaian tterhadap kerjasama yang dilakukan oleh Pemda 17
Hubungan Antara Kemenlu dan Pemda
Pemda melakukan koordinasi / laporan tentang akan dilaksanakannya kerjasamaa oleh Pemda Sebelum Kerjasamaa
Kemenlu melakukan pendalaman, analisa dan telaahan terhadap substansi kerjasama dengan berpegang pada 4 AMAN, yakni aman secara Politis, Securities, Yuridis, dan Teknis. 18
Hubungan Antara Kemenlu Dengan Pemda • Pemda mengirimkan salinan dokumen naskah kerjasama Ke Kemenlu • Pemda Membuat laporan kemajuan (bulanan / tahunan) terhadap implementasi kerjasama Ke Kemenlu Selama Kerjasama
• Kemenlu menyimpan salinan dokumen naskah kerjasama Pemda • Kemenlu menyampaikan informasi / laporan ke kementerian / departemen teknis • Kemenlu melakukan pengawasan dan pengendalian (wasdal) pelaksanaan kerjasama 19
Hubungan Antara Kemenlu Dengan Pemda • Pemda melaporkan hasil / produk kerjasama ke Kemenlu • Pemda menyampaikan kendala, hambatan, dan tantangan selama Kerjasama Setelah Kerjasama
• Kemenlu menerima, menyimpan, dan menyebarkan luaskan hasil / produk kerjasama ke instansi / kementerian terkait. • Kemenlu melakukan evaluasi, monitoring dan penilaian akhir terhadap kerjasama yang telah dilakukan Pemda
20
Sekian & Terimakasih 21
DR. Agus Subagyo, S.IP., M.Si Komplek Tirta Kencana Blok C No 7 Jln Pasantren Cibabat Cimahi Phone / fax : (022) 6612003 HP : 081 21 4047 45 Email :
[email protected] [email protected] Facebook : agus subagyo Twitter : subagyoagus
22
