5/28/2013
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Keseimbangan Keuangan Pusat-Daerah dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Jakarta, 28 Mei 2013
Outline Hubungan Keuangan Pusat-Daerah Reformasi Birokrasi, Kendala dan Tantangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pokok-pokok Pikiran Keuangan Daerah dan Kaitannya dengan Reformasi Birokrasi
1
5/28/2013
Hubungan Keuangan Pusat-Daerah
3
Tren Transfer ke Daerah Tahun 2008-2013 Dalam Triliun Rupiah
350 300
DAU
250
DAK
200
DBH
150
Dana Otsus
100
dana Penyesuaian
50 0 2008
2009
2010
2011
2012
2013
Dalam Triliun Rupiah
Komponen Transfer DAU DAK DBH Dana Otsus dana Penyesuaian Total
2008 179.5 20.8 78.4 7.5 6.2 292.4
2009 186.4 24.7 76.1 9.5 11.8 308.6
2010 203.6 21 92.2 9.1 18.9 344.7
2011 225.5 24.8 96.9 10.4 53.7 411.3
2012 273.8 25.7 112.4 75 83.4 482.3
2013 311.1 31.7 101.9 13.4 70.4 528.6
Keterangan: Tahun 2008 – 2010 data diambil berdasarkan LKPP Tahun 2011 data realisasi unaudited Tahun 2012-2013 data pagu APBN
4
2
5/28/2013
Titik Berat Desentralisasi Fiskal
Desentralisasi di sisi pengeluaran kewenangan daerah yang didanai terutama melalui transfer ke daerah dan disertai dengan diskresi untuk menggunakannya serta didukung dengan upaya penguatan local taxing power
5
Prinsip Money Follows Functions dalam Kebijakan Desentralisasi Fiskal (1) •
•
•
•
Kebijakan desentralisasi fiskal pada dasarnya mengikuti prinsip money follows function, dimana penyerahan beban kewenangan kepada daerah harus diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan kepada daerah. Penyerahan sumber pendanaan terutama dilakukan melalui: 1. Penyerahan kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah, dan 2. Penyerahan pendanaan melalui transfer ke daerah. Desentralisasi fiskal di Indonesia menitikberatkan pada desentralisasi di sisi pengeluaran, sehingga pemberian kewenangan pungutan perpajakan daerah dan retribusi daerah relatif terbatas, namun kepada daerah diberikan kewenangan yang luas untuk melakukan pengeluaran sesuai prioritas dan kebutuhan daerah. Sebagian besar dana transfer ke daerah bersifat block grant (dapat digunakan secara bebas oleh daerah dan dipertanggungjawabkan sepenuhnya di level daerah, yaitu kepada DPRD). 6
3
5/28/2013
Prinsip Money Follows Functions Dalam Kebijakan Desentralisasi Fiskal (2) •
• •
Untuk mendukung pencapaian prioritas nasional, kepada daerah juga diberikan transfer yang bersifat specific grant (diarahkan penggunaannya oleh Pusat), antara lain melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga dapat menjaga keterkaitan antara program di Pusat dan daerah. Termasuk juga pemberian hibah yang telah diarahkan penggunaannya. Untuk mendorong ekspansi pembangunan daerah guna mendorong perekonomian, daerah dapat melakukan pinjaman daerah Untuk menjaga governance penggunaan dana publik, maka pengelolaan APBD harus mengacu kepada prinsip dasar pengelolaan keuangan Negara yang diatur dalam paket UU Keuangan Negara.
7
Reformasi Birokrasi, Kendala dan Tantangan Pengelolaan Keuangan Daerah
8
4
5/28/2013
Kondisi Birokrasi Yang Diinginkan (Perpres 81/2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025) 2025 Telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara
2014 • Jumlah PNS yang proporsional • Pemerintahan bersih dan bebas KKN • Peningkatan kualitas pelayanan publik • Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi • Peningkatan profesionalisme SDM aparatur • Peningkatan mobilitas aparatur antardaerah, antarpusat, dan antara pusat dengan daerah • Peningkatan gaji dan jaminan kesejahteraan
Memberikan kondisi nyata pada capaian kinerja pemerintah dan pembangunan nasional dan daerah 9
Area Perubahan dan Hasil Yang Diharapkan (Perpres 81/2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025) Area
Hasil yang diharapkan
Organisasi
Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)
Tatalaksana
Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terstruktur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governnance
Peraturan Perundangundangan
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
Sumber daya manusia aparatur
SDM aparatur yang berintegeritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Pengawasan
Meningkatkan penyelenggaraaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN
Akuntabilitas
Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan Publik
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Pola pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
10
5
5/28/2013
Kendala & Tantangan (1) (Area Perubahan: Organisasi, Tatalaksana, Pelayanan Publik) Proporsi terbesar belanja daerah adalah belanja pegawai, dengan proporsi diatas 40% (untuk provinsi di kisaran 25% dan untuk Kab/Kota di kisaran 51%)
STRUKTUR BELANJA APBD YANG KURANG IDEAL 50.00
46.5
43.5
40.7
39.8
46.3
44.0
40.00 32.0
29.6
27.6 22.5 19.2
%
30.00 18.4
20.00
19.2
9.8
19.2 9.8
10.6
22.9 21.0
23.2 20.7
Proporsi belanja modal relatif kecil, meskipun mengalami peningkatan di tahun 2011 dan 2012.
12.2
11.7
9.8
10.00 .00 2007 B. Pegawai
2008 B. Modal
2009 2010 B. Barang&Jasa
2011 B. Lainnya
2012
Dalam Jutaan Rupiah BELANJA B. Pegawai B. Modal B. Barang&Jasa B. Lainnya Total
2008 153,822,662 112,133,863 72,509,686 39,935,010 378,401,221
2009 180,439,136 114,598,429 79,600,076 40,584,305 415,221,947
2010 198,562,069 96,178,746 82,006,656 50,109,770 426,857,241
2011 229,080,973 113,523,311 104,221,364 48,448,835 495,274,483
2012 255,541,906 134,511,452 120,189,098 70,673,805 580,916,261
Data berdasarkan Perda APBD * Data Konsolidasi non reciprocal account
11
Belanja Pegawai Agregat Nasional (Pemda Provinsi, Kabupaten, Kota) Grafik jumlah daerah yang mempunyai anggaran belanja pegawai di atas 50%
320 290
300
297
300 276
280 260 240
232
220 200 2009 • •
2010
2011
2012
2013
Terdapat tren peningkatan jumlah daerah yang alokasi belanja pegawainya lebih dari 50%. Pada tahun 2013, meskipun secara rata-rata dari agregat nasional porsi belanja pegawai masih di bawah 50%, namun masih terdapat lebih dari separuh jumlah daerah yang mengalokasikan APBD mereka lebih dari 50% untuk belanja pegawai. 12
6
5/28/2013
Kendala & Tantangan (2) (Area Perubahan: Peraturan Perundang-undangan, SDM Aparatur) PENYERAPAN APBD RELATIF LAMBAT 140.000
Gambaran penyerapan belanja daerah th 2010 dan 2011 relatif hampir sama per triwulan
Penyerapan Belanja Modal di Tw I-III sangat rendah, namun melonjak tinggi di akhir November-Desember
120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 .000 TW 1 B. Pegawai
TW 2 B. Barang&Jasa
TW 3 B. Modal
TW 4
B. Lainnya
Total Belanja
(Tahun 2011 Dalam %)
B. Pegawai B. Barang&Jasa B. Modal B. Lainnya Total Belanja
TW 1 21.35 10.06 2.73 14.56 14.04
TW 2 43.39 30.47 10.26 44.09 33.15
TW 3 74.97 49.76 26.61 77.86 58.86
TW 4 99.59 90.41 97.34 118.83 99.02
Belanja Modal
13
Kendala dan Tantangan (3) (Area Perubahan: SDM Aparatur, Akuntabilitas) DANA IDLE YG CUKUP BESAR 254,000
dalam miliar Rupiah
204,000 154,000 104,000 54,000 4,000 feb Mar 2008
Apr May 2009
Jun Jul 2010
Aug Sep 2011
• Bentuk dana pemda di Perbankan terdiri dari simpanan berjangka, Giro dan Tabungan. • Giro lebih banyak digunakan untuk transaksi sehari-hari Pemda (bagian terbesar dana Pemda di Bank) • Ternyata besaran dana dalam bentuk simpanan berjangka mengalami tren yg meningkat secara signifikan
Oct Nov 2012
Dec
120,000 100,000 Miliar Rupiah
Jan
• Tren dana pemda di perbankan per bulannya mengalami fluktuasi dan mempunyai tren yang hampir sama pada setiap tahunnya. • Terjadi peningkatan sampai dengan bulan juni lalu mulai menurun sampai dengan bulan agustus disebabkan mulai dilakukannya proses pembayaran oleh pemda • Posisi pada akhir Desember 2012 menunjukkan jumlah dana pemda yang idle di bank umum mencapai Rp99 triliun
80,000 60,000 40,000 20,000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Simpanan Berjangka
Giro
Tabungan
14
7
5/28/2013
Kendala dan Tantangan (4) (Area Perubahan: Pengawasan, Akuntabilitas, Pola Pikir & Budaya Kerja) BELUM OPTIMALNYA KUALITAS PENGELOLAAN ADMINISTRATIF
Masih banyak daerah yang mendapatkan opini disclaimer dan tidak wajar atas LKPD mereka. Untuk LKPD tahun 2011, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan/audit terhdap daerah dengan opini WTP diberikan kepada 67 daerah, lalu sebanyak 316 LKPD diberikan opini WDP, 38 disclaimer dan 5 tidak wajar. Terdapat peningkatan jumlah daerah yang mendapatkan WTP. Meskipun demikian masih terdapat banyak daerah yang mendapat disclaimer bahkan dinyatakan Tidak Wajar. 323
350
331
321 316
283
300
2007
250
2008
200 123
150
50
4
13 15
2010 76
67
100
2009
118 111 38
33
59
2011
48 31
24 5
0 WTP
WDP
TMP
TW
15
Pokok-pokok Pikiran Keuangan Daerah dan Kaitannya dengan Reformasi Birokrasi
16
8
5/28/2013
Pokok Pikiran (1) • Desentralisasi adalah “alat” untuk mencapai tujuan politik tertentu dan sekaligus “alat” untuk meningkatkan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat • Pembagian fungsi/tugas/kewenangan antar level pemerintahan adalah hal paling substansial dalam implementasi desentralisasi • Pembagian sumber pendanaan harus didahului oleh kejelasan pembagian tugas belanja publik (expenditure assignment), sehingga tidak terjadi mismatch antara kebutuhan dana dengan ketersediaan dana. • Konsepsi money follows function adalah prinsip dasar pola hubungan antara pembagian urusan dengan pembagian sumber pendanaan 17
Pokok Pikiran (2) • Reformasi birokrasi harus melalui: – Kejelasan pembagian urusan antar level pemerintahan – Kejelasan dan ketepatan penataan kelembagaan sesuai dengan beban urusan yang menjadi tanggung jawab setiap level pemerintahan – Kejelasan dan ketepatan penataan SDM sesuai dengan beban kerja dari setiap organisasi yang mengacu pada penataan kelembagaan – Kejelasan dan ketepatan pembebanan pendanaan antar level pemerintahan – Kejelasan pengelolaan akuntabilitas keuangan maupun penilaian kinerja penyelenggara pemerintahan
18
9
5/28/2013
Pokok Pikiran (3) • Dalam rangka mewujudkan peningkatan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana menjadi tujuan otonomi daerah, maka harus diikuti dengan perbaikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan • Reformasi birokrasi adalah alat untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan • Peningkatan kualitas birokrasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat • Penyusunan/revisi berbagai UU yang terkait harus sangat terkoordinasi dan selaras dengan peraturan lainnya (Revisi UU 32/2004 ttg Pemerintahan Daerah, Revisi UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan, RUU Aparatur Sipil Negara, dll) 19
20
10
