KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM REPUBLIK INDONESIA
Kegiatan Prioritas Deputi Bidang Pembiayaan Tahun Anggaran 2017 Oleh : Drs. Braman Setyo, M.Si
Dalam Acara : Rapat Koordinasi Nasional Bidang Koperasi dan UKM Tahun 2017 Grand Inna Bali Beach Hotel
22-24 Maret 2017
1
MATERI 1 KONDISI Menggambarkan data kondisi dan target pembiayaan tahun 2017 .
2 KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) Menggambarkan pelaksanaan KUR dan kebijakan Pemerintah tahun 2017.
3 BANTUAN PEMERINTAH Bantuan Pemerintah tahun 2017 yang dapat diakses oleh pelaku Koperasi dan UMKM.
4 PENDAMPINGAN Target dan sasaran kegiatan pendampingan tahun 2017.
5 TEKNOLOGI KEUANGAN Pengembangan layanan keuangan inklusif bagi Koperasi dan UMKM melalui Financial & Technology (Fintech).
2
Kondisi
Kredit Usaha Rakyat
Bantuan Pemerintah
Pendampingan 3
KUR
Kondisi
Bantuan
Pendampingan
Kegiatan Prioritas Deputi Bidang Pembiayaan Tahun Anggaran 2017
Perluasan Akses KUR
Daerah Tertinggal (54 Lokasi)
14.000 UMK
Pembentukan Jaringan KSPPS 3 Jaringan
Pembentukan Jaringan KSP
RPJM
3 Jaringan
2015-2019 25% UMKM Mengakses Pembiayaan Formal
Start Up Capital Koperasi & Wirausaha Pemula 1.200 WP & 40 Kop
Kawasan Ekonomi Khusus (10 Lokasi)
Desa dan Kawasan Perdesaan (34 Prov) Antar Kelompok Pendapatan (34 Prov)
SHAT Mendukung Reformasi Agraria 1,280 KUMK
Peningkatan Ekspor Non Migas (34 Prov)
4 LOKUS Prioritas Nasional
Kondisi
KUR
Bantuan
Pendampingan
Statistik Pembiayaan kepada UMKM oleh Perbankan di Indonesia
Sumber : Bank Indonesia, 2017
5
Kondisi
Kredit Usaha Rakyat
Bantuan Pemerintah
Pendampingan 6
Kondisi
KUR
Pendampingan
Bantuan
Kredit Usaha Rakyat (KUR)
DEFINISI
KUR adalah Kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi oleh bank kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup
SKEMA RITEL Rp.25 juta s.d Rp.500 juta, suku bunga 9 % efektif per tahun.
2 1 SKEMA MIKRO Maks Rp.25 juta, suku bunga 9 % efektif per tahun.
3
SKEMA TKI Maks Rp.25 juta, suku bunga 9 % efektif per tahun . 7
Bantuan KUR Arah Kebijakan Pelaksanaan KUR
Kondisi
Pendampingan
Evaluasi Penyaluran KUR 2016 • Percepatan penyaluran KUR 2016 dengan target Rp 100 triliun, Pemerintah mengambil langkah-langkah : Menambah jumlah bank pelaksana, Menambah perusahaan penjamin, Mengikutsertakan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan Koperasi sebagai penyalur KUR, Melakukan sosialisasi KUR di seluruh provinsi. • Bank Penyalur sebayak 33 Bank telah direkomendasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjadi penyalur KUR. • Realisasi penyaluran KUR 2016 sebesar 94,4 % atau Rp. 94,4 triliun dengan debitur sebanyak 4.361.835 debitur dengan NPL sebesar 0,37 %.
• Realisasi penyaluran KUR per 31 desember 2016 berdasarkan sektor ekonomi antara lain sektor perdagangan 66%, sektor pertanian 17%, sektor industri pengolahan 4%, sektor perikanan 1,5%, sektor jasa 10,5 %, dan sektor penempatan TKI 0,2 %. Penyaluran KUR 2017 • Penyalur KUR bertambah menjadi 38 Bank/Lembaga Pembiayaan dan termasuk 1 Koperasi. Saat ini mengevaluasi 32 Koperasi usulan menjadi penyalur KUR. • Plafon sementara Rp. 106,4 Triliun, diharapkan nantinya bisa mencapai Rp. 110 triliun sesuai dengan rapat Komite Kebjiakan. • Prioritas sektor ekonomi 2017 diharapkan agar memperlebar jumlah penyaluran di sektor hilir (produktif) antara lain sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor perikanan yang merupakan sektor produktif. 8
Kondisi
KUR
Pendampingan
Bantuan
Sebaran Penyaluran KUR Per Provinsi 28 Februari tahun 2017 Realisasi Penyaluran KUR Tahun 2017
Rp. 10,546 trilyun disalurkan kepada
439.719 debitur Atau 9,58% dari target sebesar Rp. 110 trilyun. Realisasi Penyaluran KUR Terbesar adalah di Provinsi : 1. Jawa Tengah Rp.1,64 trilyun kepada 85.417 Debitur, 2. Jawa Timur Rp.1,46 trilyun kepada 84.347 Debitur dan 3. Jawa Barat Rp.1,15 Trilyun kepada 63.295 Debitur.
NO
PROVINSI
JUMLAH PENYALURAN
1.643.313 1.463.662 1.152.279 625.845 531.916 498.218 359.436 340.629 311.033 276.451 255.410 246.962 245.555 234.684 227.725 189.485 156.809 154.194 150.876 147.370 133.981 129.425 126.835 114.810 114.430 105.544 99.424 88.771 88.766 82.707 71.831 69.947 68.501 39.235
Jumlah Debitur 85.417 84.347 63.295 16.999 23.652 14.504 6.582 10.117 13.158 7.245 5.327 9.139 9.216 7.187 8.846 7.205 5.654 4.805 6.758 2.945 4.136 3.685 4.537 4.583 4.317 4.455 4.444 3.526 2.718 3.807 2.619 1.347 1.489 1.658
10.546.058
439.719
Plafon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat DKI Jakarta Sulawesi Selatan Sumatera Utara Kepulauan Bangka Belitung Sumatera Barat Lampung Riau Kepulauan Riau Bali Kalimantan Selatan Sumatera Selatan DI Yogyakarta Nusa Tenggara Barat Nangroe Aceh Darussalam Jambi Banten Papua Barat Kalimantan Tengah Papua Sulawesi Tenggara Kalimantan Timur Sulawesi Tengah Sulawesi Utara Nusa Tenggara Timur Gorontalo Sulawesi Barat Bengkulu Kalimantan Barat Maluku Utara Kalimantan Utara Maluku
Nasional
KUR MIKRO
1.261.204 1.209.415 934.309 235.332 442.607 219.951 60.824 153.864 199.105 133.079 60.962 192.230 152.069 114.362 141.710 112.796 89.565 79.336 117.860 38.952 108.407 65.496 74.458 84.883 69.953 83.248 76.704 52.354 40.722 74.748 47.322 14.808 22.106 28.527
Jumlah Debitur 81.509 81.299 60.212 12.138 23.177 12.403 3.239 8.435 11.525 6.256 3.212 8.852 8.426 5.879 8.122 6.296 5.108 4.037 6.566 1.781 3.956 3.046 3.996 4.422 3.904 4.299 4.312 3.138 2.223 3.743 2.475 779 1.034 1.572
6.793.264
401.371
Plafon
KUR RITEL
357.582 228.792 186.105 380.553 89.217 276.057 298.612 186.567 102.842 143.301 194.383 54.692 93.486 118.432 85.925 73.860 67.243 74.828 32.401 108.418 25.534 63.929 52.336 29.856 44.460 22.260 22.720 36.417 48.045 7.850 24.460 55.139 46.395 10.708
Jumlah Debitur 2.324 1.271 1.094 4.242 469 1.937 3.343 1.664 1.051 984 2.111 285 790 1.115 717 747 546 765 150 1.164 177 639 538 156 412 153 132 388 495 58 140 568 455 86
3.643.405
31.166
Plafon
KUR PTKI
24.527 25.456 31.864 9.961 92 2.210 198 9.085 70 65 41 1.891 90 2.829 31 615 40 41 71 17 36 109 50 -
Jumlah Debitur 1.584 1.777 1.989 619 6 164 18 582 5 4 2 193 7 162 3 42 3 3 5 1 3 6 4 -
109.389
7.182
Plafon
9
KUR
Kondisi
Pendampingan
Bantuan
Sebaran Penyaluran KUR Per Bank 28 Februari tahun 2017 Realisasi Penyaluran KUR Tahun 2017
Rp. 10,546 trilyun disalurkan kepada
439.719 debitur Atau
9,58%
NO
BANK PENYALUR
1 BANK BRI
target sebesar Rp. 110 trilyun. Realisasi Penyaluran KUR Terbesar adalah pada Bank : 1. BRI Rp.8,98 trilyun kepada 383.260 Debitur, 2. Mandiri Rp.2,10 trilyun kepada 36.207 Debitur dan 3. BNI Rp.0.46 Trilyun kepada 2.786 Debitur.
KUR RITEL
Debitur
Plafond
KUR P TKI
Debitur
Plafond
TOTAL
Debitur
Plafond
Debitur
6.337.803
379.454
639.403
3.123
8.165
673
6.985.371
383.250
277.941
14.534
1.828.951
20.658
194
15
2.107.086
35.207
3 BANK BNI
4.500
191
435.461
1.939
10.123
635
450.084
2.765
4 BCA
1.046
45
23.208
286
-
-
24.254
331
5 Bukopin
-
-
33.333
102
-
-
33.333
102
6 Bank M aybank
-
-
200
1
128
8
328
9
50
2
6.632
30
82.732
5.334
89.414
5.366
-
-
2.600
12
-
-
2.600
12
11.000
737
2.387
28
-
-
13.387
765
2 BANK M ANDIRI
7 BANK SINARM AS 8 Bank Permata 9 BANK BT PN
dari
KUR MIKRO Plafond
10 Bank OCBC, NISP 11 Bank Artha G 12 BRI Syariah
4.750
11
-
-
-
-
4.750
11
76.853
3.393
16.335
63
8.047
517
101.235
3.973
90
4
-
-
-
-
90
4
-
-
13 BRI AGRONIAGA 14 Bank CTBC
-
-
-
-
15 BPD Bali
70
3
4.780
14
16 BPD Kalbar
20
1
865
5
-
-
-
-
-
-
-
-
33.335
1.783
50.103
452
-
-
83.438
2.235
17 BPD NT T 18 BPD DIY 19 Bank Sulselbar
-
-
4.850
17
885
6
1.645
76
8.870
38
-
-
10.515
114
20 BPD SUM UT
-
-
219.658
1.614
-
-
219.658
1.614
21 Bank Nagari
5.552
313
75.037
674
-
-
80.589
987
22 BPD Sumselbabel 23 Bank BJB
35
2
8.905
53
-
-
8.940
55
24 BPD Kalsel
1.228
63
22.605
193
-
-
23.833
256
25 BPD Riaukepri
2.460
116
92.698
641
-
-
95.158
757
52
3
-
-
-
-
52
3
1.492
72
-
-
-
-
1.492
72
28 BPD Papua
-
-
-
-
-
-
-
-
29 BPD Bengkulu
-
-
-
-
-
-
-
-
36.537
491
-
-
-
-
36.537
491
26 BPD NT B 27 BPD Lampung
30 BPD Kalteng 31 Bank Jambi 32 BPD Jateng 33 BPD Sultra
40
2
1.220
13
-
-
1.260
15
1.390
79
165.404
1.216
-
-
166.794
1.295
-
-
-
-
-
-
-
-
34 Adira Dinamika Finance
44
3
-
-
-
-
44
3
35 Mega Central Finance
83
4
-
-
-
-
83
4
36 BCA Finance
-
-
-
-
-
-
-
-
37 Feeral Internatiomal Finance
-
-
-
-
-
-
-
-
38 Kospin Jasa
-
-
-
-
-
-
-
-
6.798.016
401.382
3.638.655
31.155
109.389
7.182
10.546.060
439.719
JUMLAH
10
Kondisi
KUR
Bantuan
Pendampingan
Peran Pemerintah Daerah dalam Program Kredit Usaha Rakyat Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 581/6871/SJ tentang Kredit Usaha Rakyat Tahun 2015 kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia. Pemerintah Daerah agar lebih aktif dalam penyiapan data calon penerima KUR dan membentuk kembali tim monev KUR.
Tugas Pemerintah Daerah: melakukan upload data calon penerima KUR potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam Sistem Informasi Kredit Program dengan penanggungjawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mengidentifikasi data calon penerima KUR yang diupload oleh penyalur KUR dan perusahaan penjamin, sesuai wilayah masing-masing ke dalam Sistem Informasi Kredit Program mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR di wilayah masing-masing 11
Kondisi
KUR
Bantuan
Pendampingan
Persyaratan Koperasi Penyalur KUR
1 2 3 4
• Memenuhi kriteria koperasi sehat dan berkinerja baik (Permenkop Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Koperasi Penyalur KUR)
• Melakukan kerjasama dengan Perusahaan Penjamin
• Memiliki online system data KUR dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) [koneksi jaringan] dan mengikuti persyaratan SID dari BI
• Melakukan perjanjian kerjasama pembiayaan dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Tahun 2017 Penyalur KUR dari Koperasi adalah “KOSPIN JASA” Pekalongan 12
Kondisi
Kredit Usaha Rakyat
Bantuan Pemerintah
Pendampingan 13
Kondisi
KUR
Bantuan
Pendampingan
Bantuan Pemerintah
40 Koperasi Pemula @ Rp.27,5 juta
1.200 Wirausaha Pemula (WP), @Rp.13 Juta : Lokus : Daerah Tertinggal (200), KEK (300) & Antar Kelompok (700)
NOTE : Sejak tahun 2011 s/d 2015 sudah terealisasi kepada 17.105 WP dengan anggaran mencapai Rp. 207,372 milyar.
14
Kondisi
KUR
Bantuan
Pendampingan
Persyaratan Untuk Koperasi Pemula
Berbadan Hukum Maks. 2 (dua) tahun
Bukan KOPKAR Bukan Koperasi Fungsional
Bertanggungjawab Secara Penuh
Belum Pernah Mengajukan/Menerima Dana Bergulir LPDB
Profil Koperasi Lengkap
Memiliki NPWP
Diutamakan (RAT) maksimal 2 (dua) tahun
Susunan Pengurus & Pengawas dilegalisir SKPD
Nomer Rekening Atas Nama Koperasi
Belum pernah Mendapatkan bantuan sejenis;
Memiliki Kantor Jelas
Notulen Rapat Pengurus
15
Kondisi
KUR
Bantuan
Pendampingan
Persyaratan Untuk Wirausaha Pemula
Rintisan Usaha Produktif
Surat Pernyataan Belum Pernah Memerima Bantuan
Kartu Tanda Penduduk
Izin Usaha IUMK / Keterangan Domisili
Nomer Rekening Atas Nama Koperasi
Usia Maksimal 45 Tahun
Memiliki NPWP Aktif
Pendidikan Minimal SLTP
Sertifikat Pelatihan Kewirausahaan
Rencana Usaha (Proposal) 16
Kondisi
KUR
Bantuan
Pendampingan
Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Tahun 2017
TAHAP PENGUSULAN
E-Proposal
Menteri Cq. Deputi Bidang Pembiayaan
TAHAP PENETAPAN
TAHAP PENCAIRAN
Tim Verifikasi
Permohonan Pencairan Dana Program PPK Deputi Bidang Pembiayaan
Rekomendasi SKPD PROVINSI/DI
SK Deputi Bidang Pembiayaan
PPSPM
Rekomendasi SKPD KAB/KOTA
SK PPK
KPPN JAKARTA
Koperasi Pemula/ Wirausaha Pemula
Rekening Bank Koperasi Pemula/ Wirausaha Pemula Usaha Produktif Koperasi Pemula/ Wirausaha Pemula
http://pembiayaan.depkop.go.id 17
KUR
Kondisi
Pendampingan
Bantuan
Proses Pengajuan E-proposal Wirausaha Pemula 2. Meminta surat rekomendasi
Dinas Koperasi Daerah Tk.I & Tk. II
1. Melengkapi biodata dan mengisi pengajuan Wirausaha
3. Berkas yang lengkap diajukan
5. Dikembalikan untuk diperbaiki
Revisi Berkas?
Y
T
4. Berkas yang diajukan diseleksi administrasinya
6. Berkas dinilai oleh tim yang ditentukan dari sistem
Staff Deputi 7. Berkas tidak lulus di simpan di database Lulus Penilaian? T Y
Tim Apraisal Y 10. Penerbitan SK dan Petikan
Lolos ? T
9. Berkas tidak lolos disimpan database
8. Pengumuman Penerima
Tim Penilai Akhir (TPA) Arsip Kemenkop
http://pembiayaan.depkop.go.id http://pembiayaan.id 18
Kondisi
Kredit Usaha Rakyat
Bantuan Pemerintah
Pendampingan 19
Kondisi
KUR
Bantuan
Pendampingan
Pendampingan Tahun 2017 KEGIATAN
PENDAMPING
TARGET
KETERANGAN
Pendamping Koperasi Simpan Pinjam
60
3 Jaringan Koperasi
3 (tiga) lokasi : Jawa timur, Jawa Tengah, Bali
Pendamping Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT)
160
5.000 KUMi
Pendamping KUR
350
14.000 UMi
Pendamping Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)
24
3 Jaringan Koperasi
TOTAL
594
19.006
5 (lima) Lokasi : Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara 20 (dua puluh) Lokasi : DIY, Jateng, Jabar, Bali, DKI Jakarta, Sulteng, Sulsel, Jatim, NTB, Papua Barat, Sumut, Kaltim, Sulut, NTT, Bengkulu, Babel, Kepri, Kaltara, Aceh, Maluku,. 15 (lima belas) lokasi : Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung, Banten, Sumatera Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Jambi, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Kalimantan Tengah
20
Kondisi
KUR
Bantuan
Pendampingan
PENDAMPINGAN KUR
21
Kondisi
KUR
Pendampingan
Bantuan
Pendampingan KUR Tahun 2016 Prosentase Pencairan KUR UMK yang didampingi
FAKTOR PENYEBAB TIDAK CAIR (59%)
23,66%
39,96%
40,35%
Rp.150,57 Milyar
4,69%
59,65% 31,70%
Ditolak Bank Krn BI Checking Ditolak Bank Krn Administratif Mundur/Batal
Cair
Tidak Cair
Tidak Mencantumkan Keterangan
Rata – rata pencairan per UMK sebesar Rp.21.432.965,-
22
KUR
Kondisi
Pendampingan
Bantuan
Lokus Pendampingan Tahun 2017 Aceh Sumut Kaltara Bengkulu
Sulut
Kepri
Maluku
Kaltim
Papua Barat
Babel Sulteng Sulsel DKI
Jabar
Jatim NTB
DIY
Jateng
Belum Dilaksanakan Sosialisasi KUR
NTT
Bali
Sudah Dilaksanakan Sosialisasi KUR
23
Kondisi
KUR
Pendampingan
Bantuan
Tujuan Dan Sasaran Pendampingan KUR meningkatkan efektivitas pendampingan dalam rangka program KUR bagi UMK
1
4 2 meningkatkan akses pembiayaan UMK melalui Kredit Usaha Rakyat untuk mendukung :
Pengembangan Tertinggal
Daerah
Pemerataan Pendapatan
Kelompok
5 3 Pengembangan Kawasan Pedesaan
Antar
6
24
Kondisi
KUR
Bantuan
Pendampingan
Persyaratan Dan Tugas Tenaga Pendamping KUR Persyaratan Tenaga Pendamping 1. pendidikan minimal Diploma III; 2. bukan Pegawai Negeri Sipil dengan menyertakan surat pernyataan; 3. tidak sedang menjadi Tenaga Pendamping di salah satu kegiatan pada Deputi Bidang Pembiayaan; 4. memiliki Identitas Diri (KTP); 5. memiliki NPWP atas nama Tenaga Pendamping; 6. memiliki rekening tabungan aktif atas nama Tenaga Pendamping; 7. memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
8. memiliki Surat Keterangan Sehat dinyatakan dari dokter;
Tugas Tenaga Pendamping
1. memberikan pendampingan kepada UMK dalam mengakses KUR ke Penyalur KUR sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) UMK per bulan; 2. memberikan konsultasi pengembangan usaha bagi UMK yang telah mendapatkan KUR dan masukan bagi UMK yang belum dapat merealisasikan KUR; dan 3. melaporkan hasil pelaksanaan pendampingan termasuk monitoring dan evaluasi perbulan
9. mendapat Rekomendasi dari SKPD; dan 10. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang pendampingan
25
KUR
Kondisi
Bantuan
Pendampingan
PERSYARATAN DAN TUGAS KOORDINATOR PENDAMPING KUR Persyaratan Koordinator Pendamping 1. 2. 3.
mendapatkan rekomendasi dari SKPD; berpengalaman di bidangnya; dan Pegawai Negeri Sipil
Tugas Koordinator Pendamping
1. 2. 3. 4.
memberikan supervisi dan konsultasi kepada Tenaga Pendamping; mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pendampingan; menghimpun dan menyampaikan laporan Tenaga Pendamping; dan melaporkan hasil kerja setiap bulan kepada Deputi
26
Kondisi
KUR
Bantuan
Pendampingan
PENDAMPINGAN KSPPS
27
Kondisi
KUR
Sasaran
Pendampingan dalam rangka Pembentukan Jaringan Kerjasama Usaha antar KSPPS/USPPSKoperasi
1) meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil; 2) meningkatkan kapasitas dan kualitas usaha Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil; 3) meningkatkan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil; 4) meningkatkan akses pembiayaan KSP/USP-Koperasi dan KSPPS/USPPSKoperasi.
Pendampingan
Bantuan
Pra
Pelaksanaan
Pasca
Persiapan Penyusunan Pedoman Seleksi/ Penetapan
April - Juli
Monitoring
Pelaksanaan (24 Org x 4 Bln)
Pelaporan
Pembekalan
28
Kondisi
KUR
Pendampingan dalam rangka Pembentukan Jaringan Kerjasama dan/ atau Pembentukan puskopsyah/ Inkopsyah
Bantuan
Pendampingan
Melakukan identifikasi KSPPS/USPPS-Koperasi yang memiliki potensi untuk membentuk jaringan kerjasama usaha; memberikanbimbingan, bantuanteknis dan konsultasi kepada KSPPS/USPPSKoperasi dalam pembentukan jaringan kerjasama usaha; Memberikan bimbingan, bantuan teknis dan konsultasi bagi KSPPS/USPPSKoperasi dalam pembentukan dan pengembangan koperasi sekunder; Memberikan bimbingan, bantuan teknis dan konsultasi bagi KSPPS/ USPPSKoperasi dalam rangka pembentukan jaringan kerjasama usaha antar KSPPS/USPPS-Koperasi dengan sekunder dan / atau lembaga pembiayaan lainnya; Mendampingi sekurang-kurangnya 1 (satu) jaringan;
pendamping yang diberitugas sebagai koordinator melakukan koordinasi, supervisi dan pelaporan tenaga pendamping; dan
Melakukan pelaporan hasil pelaksanaan tugas pendampingan setiap bulan. 29
Kondisi
KUR
Bantuan
Pendampingan
Persyaratan Tenaga Pendamping A. Syarat Umum • Pendidikan minimal diploma III; • Bukan Pegawai Negeri Sipil; • Tidak sedang menjadi Tenaga Pendamping disalah satu kegiatan pada Deputi Bidang Pembiayaan; • Memiliki identitas diri (KTP); • Memiliki NPWP • Memiliki rekening tabungan aktif a.n Pendamping • Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian • Memiliki Surat Keterangan Sehat dinyatakan dari Dokter
B. Syarat Khusus Memiliki pengalaman di bidang perkoperasian dan/atau mampu mengorganisasikan KSPPS/USPPS-Koperasi untuk membentuk Koperasi Sekunder, dan aktif dalam kepengurusan Koperasi Syariah.
30
Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) K/L terkait dan Pemda
DEWAN NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF Ketua: Presiden Wakil Ketua: Wakil Presiden Ketua Harian: Menko Perekonomian Wakil Ketua Harian Gubernur BI Wakili Ketua Harian: Ketua DK OJK Anggota: Menko PMK, Menko Polhukam, Menko Kemaritiman, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri ATR /Ka BPN, Menteri Sosial, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Dalam negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet
Pengarahan Koordinasi Laporan
KELOMPOK KERJA 1. Sekretariat 2. Pokja Edukasi Keuangan 3. Pokja Hak Properti Masyarakat 4. Pokja Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan
MITRA INDUSTRI
5. Pokja Pelayanan Keuangan pada Sektor Pemerintah 6. Pojka Perlindungan Konsumen 7. Pokja Kebijakan dan Regulasi 8. Pokja Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan
Perpres 82 Tahun 2016, Tentang SNKI
31
Implementasi Perpres 82 Tahun 2016 Tentang SNKI
www.cashcoop.co.id
Jaringan Konektivitas Koperasi Deputi Bidang Pembiayaan 32
Video dapat di lihat pada https://www.youtube.com/watch?v=MgINe_m4uHs
33
Jaringan Konektivitas Koperasi
Government
Banks
www.cashcoop.co.id Int’l Funds
34
Manfaat Jaringan Konektivitas Koperasi
Kemampuan melakukan Transfer. Baik ke sesama anggota maupun transfer ke Bank
Layanan Mobile Application bagi anggota yg dapat memberikan kemudahan dan akses melakukan transaksi keuangan Elektronik 7X24 (Pembayaran Tagihan Bulanan, Pembayaran Cicilan dll.)
Fitur Crowd Funding yg akan dapat membiayai suatu prospek pengembangan usaha/bisnis
Pengembangan bisnis keuangan elektronik dll dimasa yg akan datang
Potensi untuk mendapatkan Revenue berupa Fee Based Income yg berasal dari berbagai macam transaksi yg dilakukan oleh Nasabah umum atau anggota Koperasi
www.cashcoop.co.id 35
TERIMA KASIH Deputi Bidang Pembiayaan
36
Realisasi KUR Berdasarkan Bank Penyalur tahun 2016
37
